KERANGKA BERPIKIR NAWA CITA, RPJMN 2015-2019, RKP 2016, PAKET BIJAK EKONOMI PEMERINTAH RENSTRA POLRI 2015-2019, RENJA POLRI 2016, DAN QUICK WINS POLRI. KEBERLANJUTAN PROGRAM KAPOLRI
VISI DAN MISI PROGRAM PRIORITAS KEBIJAKAN OPTIMALISASI AKSI PROMOTER DALAM REFORMASI BIROKRASI POLRI PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS MENJADI KEGIATAN
PENUTUP 2
Profesional Modern & Terpercaya
3
1
MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2
MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS & TERPERCAYA
3
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DGN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH & DESA DLM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4
MENOLAK NEGARA LEMAH DGN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM & PENEGAKAN HUKUM YG BEBAS KORUPSI BERMARTABAT & TERPERCAYA
5
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGI EKONOMI DOMESTIK
8
MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9
MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN & MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA 4
1. TERPENUHINYA ALUTSISTA TNI DAN ALMATSUS POLRI YANG DIDUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN MEMASUKI MEF TAHAP II; 2. MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN DALAM PEMELIHARAAN PROFESIONALISME PRAJURIT;
RANGKA
3. MENINGKATNYA PROFESIONALISME POLRI; 4. MENGUATNYA INTELIJEN DAN KONTRA INTELIJEN;
5. MENGUATNYA KEAMANAN LAUT DAN DAERAH PERBATASAN; 6. MENGUATNYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA;
7. TERBANGUNNYA TERINTEGRASI. 5
SISTEM
DAN
KEAMANAN
PENANGGULANGAN
NASIONAL
Profesional Modern & Terpercaya
YANG
1.
PENINGKATAN PEMANFAATAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DILAKUKAN MELALUI PEMBUATAN PRODUK FIRST ARTICLE OLEH INDUSTRI PERTAHANAN YANG SESUAI DENGAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN USER AGAR DAPAT MENINGKATKAN VARIASI PRODUK YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI;
2.
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PRAJURIT MELALUI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DINAS DAN PENINGKATAN KESIAPAN TNI DENGAN PENYELENGGARAAN LATIHAN GABUNGAN, LATIHAN MATRA DARAT, LATIHAN MATRA LAUT SERTA LATIHAN MATRA UDARA;
3.
PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI PADA ASPEK PELAYANAN PUBLIK MELALUI PERBAIKAN KUALITAS OPERASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SERTA ASPEK KEMITRAAN DENGAN MEMBERDAYAKAN POTENSI KEAMANAN MASYARAKAT;
4.
PENGUATAN KOORDINASI INTELIJEN DENGAN MENINGKATKAN JUMLAH ORGANISASI YANG MEMANFAATKAN DATA SHARING, PENAMBAHAN JARINGAN ANALISIS SINYAL BARU DAN JARINGAN KOMUNIKASI SANDI;
5.
PENGUATAN KEAMANAN LAUT DAN DAERAH PERBATASAN DENGAN PENGADAAN KAPAL PATROLI, ALAT SURVEILLANCE, DAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN POS PERBATASAN;
6.
PENINGKATAN KAPASITAS REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA.
7.
PENINGKATAN EFEKTIVITAS SISTEM KEAMANAN NASIONAL MELALUI PERBAIKAN KUALITAS POLICY BRIEF YANG DIDUKUNG PENYAJIAN DATA SECARA CEPAT, AKURAT, AMAN DAN MUTAKHIR DENGAN PENGUATAN INFRASTRUKTUR TI, DATA CENTRE, FASILITAS SITUATION ROOM DAN APLIKASI INTELIJEN
6
DENGAN
MENAMBAH
TARGET
100.000
Profesional Modern & Terpercaya
KORBAN
1.
TERPENUHINYA ALPALKAM / ALMATSUS POLRI GUNA MENDUKUNG PENGUATAN TUPOKSI POLRI
2.
TERBANGUNNYA POSTUR POLRI YANG PROFESIONAL, BERMORAL, MODERN DAN UNGGUL MELALUI PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET
3.
TERGELARNYA KEKUATAN POLRI DI WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR BERPENGHUNI SERTA SEBAGAI POROS MARITIM SECARA BERKELANJUTAN/ KESINAMBUNGAN
4.
TERBANGUNNYA TEKNOLOGI KEPOLISIAN DAN SISTEM INFORMASI SECARA BERKELANJUTAN YANG TERINTEGRASI MELALUI PENELITIAN DAN KAJIAN ILMIAH DALAM MENDUKUNG KINERJA POLRI YANG OPTIMAL
5.
MENINGKATNYA PELAYANAN PRIMA DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA PREEMTIF DAN PREVENTIF YANG DIDUKUNG OLEH PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS
6.
MENINGKATNYA PERAN INTELIJEN DALAM MENDUKUNG UPAYA MENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
7.
TERBANGUNNYA KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DALAM RANGKA SINERGI POLISIONAL
8.
TERGELARNYA BHABINKAMTIBMAS DI SELURUH DESA/ KELURAHAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI POLMAS DAN MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP POTENSI GANGGUAN KEAMANAN DAN GEJALA SOSIAL MASYARAKAT
9.
MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY 2011-2020
10. MENINGKATNYA PENYELESAIAN DAN PENGUNGKAPAN, SERTA TERCIPTANYA RASA AMAN TERHADAP 4 (EMPAT) JENIS KEJAHATAN (KONVENSIONAL, TERHADAP KEKAYAAN NEGARA, TRANSNASIONAL DAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI) 7
Profesional Modern & Terpercaya
8
9
Profesional Modern & Terpercaya
10
Profesional Modern & Terpercaya
1.
PENATAAN DALAM PEMBINAAN PERSONEL POLRI UNTUK MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PERSONEL MELALUI PEMBINAAN KARIER DAN PENYELENGGARAAN REKTRUTMEN (PENERIMAAN ANGGOTA POLRI) SESUAI PRINSIP MINIMAL ZERO GROWTH MELALUI PROSES PENERIMAAN YANG BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN HUMANIS (BETAH); 2. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN MENINGKATKAN BUDAYA ANTI KORUPSI; 3. MENINGKATKAN PROFESIONALISME ANGGOTA POLRI MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN; 4. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA POLRI, PENGEMBANGAN SARPRAS PERUMAHAN DAN MAKO POLRI SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN MINIMAL ALMATSUS PADA TINGKAT POLDA, POLRES DAN POLSEK; 5. TERPELIHARANYA KONDISI AMAN DAN TERTIB DI MASYARAKAT MELALUI GIAT KAMTIBMAS DISELURUH WILAYAH NKRI UNTUK MENGURANGI GANGGUAN KAMTIBMAS; 6. MEMBANGUN PARTISIPASI PUBLIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAMANAN LINGKUNGAN MELALUI PENGEMBANGAN COMUNITY POLICING; 7. MENGINTENSIFKAN SINERGITAS POLISIONAL DENGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN APARAT PENEGAK HUKUM LAINNYA; 8. MENINGKATKAN PENEGAKAN HUKUM YANG PROFESIONAL, OBJEKTIF DAN BEBAS KKN; 9. MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN YANG EFEKTIF UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN POLRI YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SERTA MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PENGAWASAN INDEPENDEN; 10. TERCAPAINYA SASARAN REFORMASI BIROKRASI POLRI DAN QUICK WINS POLRI PADA TINGKAT MABES POLRI DAN KEWILAYAHAN. 11
Profesional Modern & Terpercaya
1
PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ORGANISASI RADIKAL DAN ANTI PANCASILA;
2
PERBURUAN DAN PENANGKAPAN TOKOH TERORISME DAN JEJARING TERORISME;
3
AKSI NASIONAL PEMBERSIHAN PREMAN DAN PREMANISME;
4
PEMBENTUKAN DAN PENGEFEKTIFAN SATGAS OPS POLRI KONTRA RADIKAL DAN DERADIKALISASI (KHUSUS ISIS);
5
PEMBERLAKUAN REKRUTMEN TERBUKA UNTUK JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI (POLRES, POLDA, MABES POLRI);
6
POLISI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN PELOPOR TERTIB SOSIAL DI RUANG PUBLIK;
7
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL ANTI KORUPSI (MELIBATKAN UNSUR PUBLIK DAN KPK);
8
CRASH PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT : PELAYANAN BERSIH DARI PERCALOAN. 12
Profesional Modern & Terpercaya
I.
PEMANTAPAN REFORMASI INTERNAL POLRI II. KAT PELAYANAN PUBLIK YG LEBIH MUDAH BAGI MASYARAKAT & BERBASIS TI III. PENANGANAN POK RADIKAL PRO KEKERASAN & INTOLERANSI YG LBH OPTIMAL IV. PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI MENUJU KEUNGGULAN V. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI VI. TATA KELEMBAGAAN, PEMENUHAN PROPORSIONALITAS GAR & KEBUTUHAN MIN SARPRAS VII. PENGUATAN HARKAMTIBMAS VIII. BANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KAMTIBMAS IX. PENEGAKKAN HUKUM YANG LEBIH PROFESIONAL DAN BERKEADILAN X. PENGUATAN PENGAWASAN XI. QUICK WINS POLRI
13
TERWUJUDNYA POLRI YANG MAKIN PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERDASARKAN GOTONG ROYONG PROFESIONAL: MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM POLRI YANG SEMAKIN BERKUALITAS MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA MELAKUKAN POLA-POLA PEMOLISIAN BERDASARKAN PROSEDUR BAKU YANG MUDAH DIPAHAMI, DILAKSANAKAN DAN DAPAT DIUKUR KEBERHASILANNYA
MODERN: MELAKUKAN MODERNISASI DALAM LAYANAN PUBLIK YANG DIDUKUNG TEKNOLOGI SEHINGGA SEMAKIN MUDAH DAN CEPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT, TERMASUK PEMENUHAN KEBUTUHAN ALMATSUS DAN ALPALKAM YANG SEMAKIN MODERN
TERPERCAYA: MELAKUKAN REFORMASI INTERNAL MENUJU POLRI YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN, GUNA TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM YANG OBJEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERKEADILAN 14
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8.
MELANJUTKAN REFORMASI INTERNAL POLRI MEWUJUDKAN ORGANISASI DAN POSTUR POLRI YANG IDEAL DENGAN DIDUKUNG SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN YANG MODERN MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA POLRI YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN, YANG MENJUNJUNG ETIKA DAN HAK ASASI MANUSIA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA POLRI MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA DAN KEPERCAYAAN PUBLIK MEMPERKUAT KEMAMPUAN PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN DETEKSI DINI BERLANDASKAN PRINSIP PEMOLISIAN PROAKTIF DAN PEMOLISIAN YANG BERORIENTASI PADA PENYELESAIAN AKAR MASALAH MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS DENGAN MENGIKUTSERTAKAN PUBLIK MELALUI SINERGI POLISIONAL MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG PROFESIONAL, BERKEADILAN, MENJUNJUNG TINGGI HAM DAN ANTI KKN 15
Profesional Modern & Terpercaya
PEMANTAPAN REFORMASI INTERNAL POLRI KAT PELAYANAN PUBLIK YG LEBIH MUDAH BAGI MASYARAKAT & BERBASIS TI PENANGANAN POK RADIKAL PRO KEKERASAN & INTOLERANSI YG LBH OPTIMAL
PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI MENUJU KEUNGGULAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI TATA KELEMBAGAAN, PEMENUHAN PROPORSIONALITAS GAR & KEBUTUHAN MIN SARPRAS
PENGUATAN HARKAMTIBMAS BANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KAMTIBMAS PENEGAKKAN HUKUM YANG LEBIH PROFESIONAL DAN BERKEADILAN PENGUATAN PENGAWASAN
QUICK WINS POLRI Profesional Modern & Terpercaya 16
KEBIJAKAN OPTIMALISASI AKSI PROMOTER DALAM RBP DIJABARKAN DALAM 61 KEGIATAN YAN PUBLIK MUDAH DIAKSES SEDERHANAKAN AKSES MODERNISASI TEKNOLOGI DETEKSI DINI & DETEKSI AKSI BANGUN CEGAH TANGKAL OPTIMALISASI GAKKUM LATFUNGSATWIL OPTIMALISASI SMK MODERNISASI ALAMATSUS & ALPALKAM POLRI KAT DUK OPS BHABINKAMTIBMAS PENYEDERHANAAN SOP RESTRUKTURISASI SOTK PROPORSIONALITAS ANGGARAN PEMENUHAN SDM (DSPP) KAT PAM PERBATASAN SARANA BERBASIS TEKNOLOGI KUAT BIN POLSUS & KORWAS PPNS KUAT KERMA - CIVIL SOCIETY KAT PUAN SIDIK EXTRAORDINARY CRIMES KAT SINERGI CJS
INSTRUMENTAL 31
KAT ANGGARAN & MODERNISASI TEK SIDIK SELRA MUDAH & RINGAN MELALUI RJ KUAT KERMA WAS EXTERNAL PERBAIKI SIS KOMPLAIN MASY SCR ONLINE KAT SISTEM NILAI INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN SUSUN SIS WAS TEKAN BUDAYA KORUPSI INTERNAL TIB GAKKUM ORG RADIKAL & ANTI PANCASILA KAP GEMBONG TERORIS SANTOSO AKSI NASIONAL BERSIH PREMANISME REKRUTMEN TERBUKA BENTUK TIM INTERNAL ANTI KORUPSI
17
KONSISTENSI BINKAR MERIT SISTEM REKRUTMEN DNG SIS BETAH SELEKSI DIKBANGUM, EFEKTIF, EFISIEN KERMA DNG STAKE HOLDERS KAT KUALITAS 8 STANDAR DIK POLRI SUN RUMPUN JABFUNG & SERTIFIKASI KAT TUNKIN KAT PEMENUHAN RUMDIN KAT YANKES & FASKES KAT TUN KEMAHALAN DI PERBATASAN & PAPUA UPAYA PROG WIRAUSAHA DUK ASURANSI KESELAMATAN KERJA PEMBENTUKAN POLDA KALTARA, KAT TIPOLOGI POLDA LAMPUNG & RIAU, SERTA POLRES PENANGANAN KARHUTLA PAM PILKADA SERENTAK PAM PROG PRIORITAS NAS & PAKET BIJAK EKONOMI 1 BHABINKAMTIBMAS 1 DESA TANGANI KASUS-KASUS ATENSI PUBLIK PEMBENTUKAN & EFEKTIF SATGAS OPSNAL
STRUKTURAL 19
KULTURAL 11
KAT SOLIDITAS INTERNAL BUDAYAKAN PERILAKU ANTI KKN QUICK RESPONSE INTENSIF GIAT DIALOGIS GELAR PERSONEL DI DAERAH-DAERAH RAWAN PENGUATAN SINERGITAS POLISIONAL BANGUN DAYA CEGAH/KAL HILANGKAN PUNGLI & MARKUS HILANGKAN REKAYASA & BERBELIT-BELIT DLM TANGANI KASUS POLISI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL CRASH PROGRAM YAN MAS
I.
PEMANTAPAN REFORMASI INTERNAL POLRI KETUA : WAIRWASUM POLRI - WAKIL KETUA : KADIV PROPAM POLRI
POTRET SAAT INI
KEGIATAN
• MASIH ADANYA EGO SEKTORAL ANTAR FUNGSI, SEHINGGA FUNGSI YG SATU MERASA LEBIH PENTING DARI FUNGSI YG LAIN • SISTEM BINKAR YG TRANSPARAN & MEMPERTIMBANGKAN REKAM JEJAK, KAPABILITAS & KOMPENTENSI SDH BERJALAN NAMUN BELUM MAKSISMAL DAN BLM KONSISTEN SERTA MEMERLUKAN EVALUASI MENYELURUH • REKRUTMEN SDH MENGGUNAKAN PRINSIP BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, HUMANIS (BETAH) NAMUN MASIH TERDAPAT PENYIMPANGAN SHG DIBUTUHKAN PENGGUNAAN TI DALAM PROSES REKRUTMEN • TAHUN 2015: 633 PERS, TAHUN 2016: 645 PERS YG MELAKS DIKBANGUM, NAMUN HASIL SELEKSI DIKBANGUM BLM MENCERMINKAN TRANSPARANSI, OBJEKTIVITAS & AKUNTABILITAS SHG MASIH MENIMBULKAN KETIDAKPUASAN & KOMPLAIN • MASIH TERDPT POLDA HIDUP HEDONIS, KORUPTIF, KOLUSI & NEPOTISME DLM PELAKS TUGAS SERTA KURANG TEGASNYA GAKKUM THDP ANGGT YG MELAKUKAN GARKUM TERKAIT PERILAKU KORUPTIF
PENANGGUNG JAWAB KAROJIANSTRA SSDM. KAROJIANSTRA SSDM. KAROBINKAR SSDM
KAROJIANSTRA KARODALPERS SSDM. SSDM
KAROJIANSTRA KARODALPERS SSDM. SSDM
KAROJIANSTRA SSDM. IRWIL V ITWASUM
18
Profesional Modern & Terpercaya
II. KAT YAN PUBLIK YG LEBIH MUDAH BG MASY& BERBASIS TI KETUA I : KABAHARKAM - KETUA II : ASOPS WAKIL KETUA I : KADIV TI | WAKIL KETUA II : KAKORLANTAS | WAKIL KETUA III : ASRENA | WAKIL KETUA IV : WAKABARESKRIM
POTRET SAAT INI
KEGIATAN
• TERDAPAT 445 UNIT SATPAS, BARU 45 UNIT YG DAPAT PERPANJANGAN SIM ONLINE. TARGET 2016 72 SATPAS ONLINE. 2017 SELURUHNYA SUDAH ONLINE. • PELAYANAN SAMSAT YG BELUM TERINTEGRASI DISELURUH INDONESIA (ESAMSAT BARU DI JABAR DAN JATIM) • TERDAPAT 42 PERKAP YG AKAN DIREVISI DIVKUM POLRI, DR JUMLAH TERSEBUT TERDAPAT 6 JENIS PERKAP TERKAIT BIDANG PELAYANAN PUBLIK • QUICK RESPON BLM BERJALAN OPTIMAL KARENA BERBAGAI KENDALA SPT SISTEM PENGADUAN MASY YG BELUM TERINTEGRASI, LEMAHNYA SARPRAS, MINIMNYA KEMAMPUAN OPERATOR YG MENGAWAKI SISTEM) • LAYANAN CONTACT CENTER 110 BLM BERJALAN OPTIMAL KARENA PENGENDALIAN RESPON YG MASIH LAMBAT & HANYA BERLAKU DI PROVINSI DKI JAKARTA • LAYANAN NTMC POLRI SAAT INI DILENGKAPI DENGAN 283 CCTV PD TITIK TERTENTU DISEPANJANG PULAU JAWA & SUMSEL • BLM ADA BLUE PRINT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI SERTA LEMAHNYA BANK DATA YG CENTRALIZED
PENANGGUNG JAWAB
WAKAKORLANTAS KAROJIANSTRA SSDM.
KARORENMIN KAROJIANSTRA SSDM. BAHARKAM
DIR SABHARA KAROJIANSTRA SSDM. BAHARKAM
KAROJIANSTRA SSDM. KAROTEKKOM DIV TI
19
Profesional Modern & Terpercaya
III. PENANGANAN POK RADIKAL PRO KERAS & INTOLERANSI YG LBH OPTIMAL KETUA : KABAINTELKAM - WAKIL KETUA : IRWIL II ITWASUM
POTRET SAAT INI
KEGIATAN
• PEMETAAN THD POK RADIKAL PRO KEKERASAN DAN INTOLERANSI BELUM TERLAKSANA DNG OPTIMAL, DIKARENAKAN PERGERAK POK YG DINAMIS KARENA ITU POLRI BLM MEMILIKI SINGLE NATIONAL RADICALISM MAPPING, • PEMBANGUNAN PERAN MASY MELALUI STRATEGI PENCEGAHAN, BAIK MELALUI IMPELEMENTASI KONTRA RADIKAL, KONTRA NARATIF, DAN PREFENTIF JUSTICIAL BLM MAMPU UNTUK “MENGGUGAH” PARTISIPASI MASY • IDENTIFIKASI BR SEBATAS PD POK BESAR SAJA, BLM MENYENTUH POK KECIL YG TERSEBAR, SHG • PELAKSANAAN FUNGSI PRE EMPTIF DAN PREVENTIF BLM KOMPREHENSIF KRN BLM MAMPU UTK MERANGKUL TOGA/TOMAS & PEMDA SERTA MASY SETEMPAT • KEGIATAN DIALOGIS BLM BERJALAN, PERAN BHABINKAMTIBMAS BLM BERJALAN MAKSIMAL • UPAYA PENEGAKKAN HUKUM MASIH MENIMBULKAN KOMPLAIN SEBAGIAN MASY DRN DIANGGAP MENGEKANG KEBEBASAN BEREKSPRESI
PENANGGUNG JAWAB KARO ANALISIS KAROJIANSTRA SSDM. BAINTELKAM DIRKAMNEG KAROJIANSTRA SSDM. BAINTELKAM
KAROJIANSTRA KAROKERMA KLSSDM. SOPS
KAROJIANSTRA SSDM. DIRBIMMAS BAHARKAM
KAROJIANSTRA KADENSUS 88SSDM. AT
20
Profesional Modern & Terpercaya
IV. PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI MENUJU KEUNGGULAN KETUA : KALEMDIKPOL – WAKIL KETUA : AS SDM
POTRET SAAT INI •
•
•
•
•
KEGIATAN
BLM ADANYA EVALUASI DAN MONITORING SCR PERIODIK THDP STANDARISASI TTG KOMPETENSI LULUSAN, ISI, PROSES, PENDIDIKAN DAN GADIK, SARPRAS, PENGELOLAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENILAIAN SERING TERJADI KETIDAKSINKRONAN ANTARA MATERI YG DILATIHKAN DENGAN BIDANG TUGAS ANGGOTA YG MENGIKUTI PELATIHAN SHG TIDAK OPTIMAL LEMAHNYA PENGAWASAN PROSES PEMBUATAN SMK, SUBJEKTIVITAS PENILAI (PEJABAT PENILAI, REKAN KERJA, DAN ATASAN PEJABAT PENILAI) MENYEBABKAN HASIL SMK TIDAK OBJEKTIV & TERKESAN “ASAL-ASALAN” RUMPUN JABATAN PNS SEJATINYA TERDIRI DARI RUMPUN JABATAN MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL. PADA SOTK POLRI SAAT INI RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL BLM DIAKOMODIR KEBUTUHAN ALMATSUS RAN, FORENSIK, PERSENJATAAN, PENGIDERAAN, TEKINFO, TRANSNATIONAL CRIME MSH JAUH DR IDEAL, PERLU PENAMBAHAN RATA” 70% SCR KESELURUHAN, KEBUTUHAN KAPOR, BMP & MTP JUGA MEMBUTUHKAN PEMENUHAN DIATAS 50% SCR KESELURUHAN (BLM ADA BLUE PRINT STANDAR KEBUTUHAN MINIMUM ALMATSUS DAN ALPALKAM: BELUM MEMILIKI ROAD MAP MODERNISASI ALMATSUS DAN ALPALKAM
PENANGGUNG JAWAB KAROKURLUM KAROJIANSTRA SSDM. LEMDIKPOL KAROBINDIKLAT KAROJIANSTRA SSDM. LEMDIKPOL
KAROJIANSTRA SSDM. KAROBINKAR SSDM
KAROJIANSTRA SSDM. KAROBINKAR SSDM KAROJIANSTRA KAROJIANSTRA SSDM. SSARPRAS 21
V. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA POLRI KETUA : AS SDM - WAKIL KETUA I : ASRENA | WAKIL KETUA II : KAROWATPERS SSDM
POTRET SAAT INI •
•
•
•
• •
•
KEGIATAN
GAJI POKOK BHARADA DG MASA DINAS 2 THN SEBESAR Rp. 1.523.199,- BILA DITAMBAH DGN TUNJANGAN REMUNERASI & ULP MAKA TAKE HOME PAY SEBESAR Rp. 3.389.480,PERUMAHAN POLRI YG TERPENUHI BR MENCAPAI 65.632 PINTU (15,05% DR TOTAL KEBUTUHAN SEBANYAK 435.982 UNIT., DGN DEMIKIAN MASIH DIPERLUKAN 370.350 UNIT UNTUK DAPAT MENCAPI IDEAL) PADA KONDISI SAAT INI KEIKUTSERTAAN PD BPJS UNTUK ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA ANGGOTA POLRI (SUAMI,ISTRI & MAKSIMAL 2 ANAK) DLM BPJS TELAH TERPENUHI 1.951.240 ORANG. PENCAPAIAN INI MERUPAKAN 97,6% DR TARGET SEBESAR 2 JUTA ORANG MASIH TERDAPAT PERSONEL POLRI YG BERDINAS DI WILAYAH PERBATASAN YG BELUM MENDAPAT TUNJANGAN KHUSUS SPT DIWILAYAH KAB. TOLI-TOLI SULTENG TUNJANGAN BHABINKAMTIBMAS SAAT INI DIRASA MASIH KURANG, YAKNI Rp. 100.000/BLN, MASIH CUKUP BANYAK ANGGT POLRI YG TERPAKSA MELAKUKAN PINJAMAN UANG KE BANK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MENDADAK SEPERTI BIAYA SEKOLAH, MENIKAHKAN ANAK, DSB KARENA HANYA MENGGANTUNGKAN DIRI DR GAJI & TUNJANGAN POLRI AKIBAT TDK MEMILIKI KEMAMPUAN BERWIRA USAHA DGN TINGKAT RESIKO TUGAS YG CUKUP TINGGI ANGGOTA POLRI MEMERLUKAN JAMINAN KESEHATAN DGN KUALITAS YG BAIK. HAL INI DIKARENAKAN PROTEKSI TERHADAP KESELAMATAN JIWA YG DIBERIKAN MELALUI ASABRI MAUPUN ABB NILAINYA MASIH JAUH LEBIH KECIL DIBANDIINGKAN YG LAIN.
PENANGGUNG JAWAB KAROJAKSTRA KAROJIANSTRA SSDM. SRENA KAROFASKON KAROJIANSTRA SSDM. SSARPRAS KARUMKIT KAROJIANSTRA SSDM. BHAYANGKARA KAROJAKSTRA KAROJIANSTRA SSDM. SRENA
KAROJEMENGAR SRENA KAROJIANSTRA SSDM. KAROJIANSTRA KAROWATPERS SSDM. SSDM KAROJIANSTRA SSDM. KAPUSDOKKES 22
VI. PENATAAN KELEMBAGAAN & PEMENUHAN PROPORSIONALITAS ANGGARAN SERTA KEBUTUHAN MINIMAL SARPRAS KETUA : ASRENA - WAKIL KETUA : ASSARPRAS
POTRET SAAT INI •
•
•
•
•
•
KEGIATAN
MASIH BANYAK PERATURAN DILINGKUNGAN POLRI YG TUMPANG TINDIH DAN SULIT DIPAHAMI KRN TDK DILENGKAPI MANUAL BOOKJ HAL INI BERAKIBAT MUNCULNYA KERAGUAN ATAU KESALAHAN TINDAKAN OLEH ANGGOTA POLRI. KONSTELASI PERKEMBANGAN LINGSTRA YG SANGAT DINAMIS MEMBUTUHKAN PENYESUAIAN THDP STRUKTUR ORG DAN TATA KERJA DI LINGK POLRI TERUTAMA PD SATUAN DENSUS 88 ANTI TEROR, KOR BRIMOB & PERLUNYA PEMBENTUKAN KORPOLAIR. PROPORSI ANGGARAN TAHUN 2016 52% BELANJA PEGAWAI, 27% BELANJA BARANG, DAN 21% BELANJA MODAL. HAL INI MENYEBABKAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL POLRI PADA TAHUN 2016 HANYA SEBESAR 27% DR TOTAL SELURUH ANGGARAN POLRI. DSP PERS POLRI SEJUMLAH 613.438 TERPENUHI 421.259. DENGAN MELIHAT INTAKE POLRI 2015 SEJUMLAH 15.805 PERS, 2016 SEJUMLAH 11.200 , 2017 SEJUMLAH 18.000, MAKA PD TAHUN 2020 DIPROYEKSIKAN AKAN MENGALAMI PENAMBAHAN 96.200 PERS BLM ADANYA BLUE PRINT TTG KEBUTUHAN MINIMUM PERALATAN SCR TERPERINCI. SAAT INI KONDISI SARANA DAN PRASARANA BAIK ALMATSUS, ALPALKAM, MAUPUN PEMENUHAN KAPOR, BMP, DAN KAPOR DIKTUK SCR UMUM BLM IDEAL PEMBENTUKAN POLDA KALTARA DAN PENINGKATAN TIPOLIGI POLDA LAMPUNG& RIAU MASIH DALAM PROSES PENGESAHAN.
PENANGGUNG JAWAB KAROBINOPS SOPS KAROJIANSTRA SSDM. KAROLEMTALA KAROJIANSTRA SSDM. SRENA
KAROJEMENGAR KAROJIANSTRA SSDM. SRENA KAROJAKSTRA KAROJIANSTRA SSDM. SRENA
KAROLEMTALA KAROJIANSTRA SSDM. SRENA
23
Profesional Modern & Terpercaya
VII. PENGUATAN HARKAMTIBMAS KETUA : KABAHARKAM - WAKIL KETUA I : ASOPS | WAKIL KETUA II : WAKABAINTELKAM
POTRET SAAT INI •
•
•
•
• •
KEGIATAN
PENYELENGGARAAN FUNGSI HARKAMTIBMAS MELALUI PENGGELARAN PERSONEL BERSERAGAM SUDAH BERJALAN DGN CUKUP BAIK NAMUN MEKANISME PENENTUAN SPOT PENEMPATAN ANGGOTA TDK DIDUKUNG DGN DATA YG AKURAT MENGENAI TITIK-TITIK LOKASI YG MEMILIKI TINGKAT KERAWANAN KEJAHATAN, KEMACETAN, & LAKA LANTAS POLRITLH MELAKUKAN PENAMBAHAN 13 POLSEK (DIPERBATASAN NTT 3 POLSEK, KALTIM 4 POLSEK, KALBAR 3 POLSEK, & PAPUA 3 POLSEK), SERTA PEMBANGUNAN POLSUBSEKTOR SEBANYAK 52 UNIT DIIKUTI DENGAN PELATIHAN 924 PERSONEL BRIGADIR YG AKAN BERTUGAS DI WILAYAH PERBATASAN UNTUK MENGISI POLSEK DAN POLSUBSEKTOR TERSEBUT KEDUDUKAN POLRES DAN POLSEK SBG UJUNG TOMBAK POLRI DLMMELAKSANAKAN PEMETAAN THDP TITIK KARHUTLA BERSAMA DENGAN BPBP BLM BERJALAN SCR OPTIMAL. KESADARAN & PERAN SERTA MASY BLM TERGALANG DGN BAIK BLM TERWUJUDNYA SINERGITAS POLISIONAL ANTARA POLRI DGN LEMBAGA YG LAIN, TERLIHAT DR MASIH SERINGNYA TERJADI GESEKAN & PELAKSANAAN KEBIJAKAN YG MASIH BERSIFAT PARSIAL PD TAHUN 2017 AKANDILAKSANAKAN PEMILUKIADA SERENTAK GEL III, TERDIRI DR 1010 KEGIATAN, MELIPUTI 7 PROV, 76 KAB, & 18 KOTA POLRI TELAH MENYUSUN BIJAK PENGAMANAN PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL & MENDUKUNG PELAKSANAAN 12 PAKET BIJAK EKONOMI PEMERINTAH
PENANGGUNG JAWAB DIR SABHARA KAROJIANSTRA SSDM. BAHARKAM KAROFASKON KAROJIANSTRA SSDM. SSARPRAS KAROJIANSTRA SSDM. DIR TIPIDTER BARESKRIM KAROKERMA KAROJIANSTRA SSDM. KL SOPS KAROBINOPS KAROJIANSTRA SSDM. SOPS KAROBINOPSNAL KAROJIANSTRA SSDM. BARESKRIM
24
Profesional Modern & Terpercaya
VIII. BANGUN KESADARAN DAN PARMASY THD KAMTIBMAS KETUA : KABAHARKAM - WAKIL KETUA : ASOPS
POTRET SAAT INI •
•
•
•
•
KEGIATAN
PERANANAN BHABINKAMTIBMAS DLM MENDETEKSI POTENSI ANCAMAN KEJAHATAN BLM BERJALAN DGN BAIK HAL INI DISEBABKAN KEMAMPUAN DETEKSI DINI & AKSI YG TIDAK OPTIMAL JMLH DESA/ KELURAHAN 81.711, JML BHABINKAMTIBMAS 54.285 PERS (DEFINITIF: 39.329 PERS DAN TUGAS RANGKAP: 14.956 PERS), KURANG 27.426 PERS PENGGUNAAN PERALATAN BERBASIS TEKNOLOGI SPT CCTV, PANIC BUTTON PD TEMPAT-TEMPAT RAWAN RAWAN KEJAHATAN BLM BERJALAN DGN BAIK HAL INI DIKARENAKAN MINIMNYA SARPRAS & LEMAHNYA KEMAMPUAN PERSONEL POLRI DLM MEMAHAMI TEKNOLOGI KEDUDUKAN POLRI DLM PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN PD PRINSIPNYA DIBANTU OLEH POLSUS, PPNS, & BENTUK” PAM SWAKARSA LAINNYA NAMUN SAAT INI PELAKSANAAN PEMBINAAN POLSUS, PPNS, & PAMSWAKARSA BLM DIARAHKAN SEPENUHNYA PD UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASY SERTA BLM DIGALINYA SECARA OPTIMAL KARAKTERISTIK BUDAYA LOKAL AKIBAT MINIMNYA PEMETAAN & PENGGALANGAN POTENSI DAERAH SEBAGAI PENGAWAS DAN PENGONTROL JALANNYA PROSES DEMOKRATISASI PERAN CIVIL SOCIETY BLM DIJADIKAN MITRA STRATEGIS OLEH POLRI SHG PERANAN CIVIL SOCIETY DLM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK, EMPOWERMENT PEMBERDAYAAN MASY TIDAK TERGALANG OLEH POLRI
PENANGGUNG JAWAB DIR BINMAS KAROJIANSTRA SSDM. BAHARKAM DIR BINMAS KAROJIANSTRA SSDM. BAHARKAM DIRPAMOBVIT KAROJIANSTRA SSDM. BAHARKAM
KAROKORWAS PPNS KAROJIANSTRA SSDM. BARESKRIM KAROBINOPSNAL KAROJIANSTRA SSDM. BAHARKAM 25
Profesional Modern & Terpercaya
IX. GAKKUM YG LEBIH PROFESIONAL & BERKEADILAN KETUA : KABARESKRIM - WAKIL KETUA : KADIVKUM
POTRET SAAT INI • • •
• •
KEGIATAN
BLM OPTIMALNYA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TK NASIONAL, PROV, & KAB/ KOTA PADA TRIWULAN PERTAMA 2016 83% DR TOTAL 252 DUMAS BERASAL DR KELUHAN TERKAIT PENANGANAN TINDAK PIDANA KEMAMPUAN PENYIDIK CYBER CRIME YG MINIM, JUMLAH LABFOR YG BELUM MEMADAI (7 LABFOR SELURUH INDONESIA) SERTA MINIMNYA JUMLAH DOKTER POLISI MENJADI TANTANGAN DLM PENANGANAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SINERGI DIANTARA CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DAN APARAT PENEGAK HUKUM LAINNYA BLM BERJALANDGN BAIK PD TAHUN 2015 SELRA TP SEBANYAK 58,97% DR TOTAL 373.676 KASUS YG TERJADI & JUMLAH ANGGARAN RESERSE SEBESAR Rp 814. 085.747.000,-. UNTUK MENANGANI 1 PERKARA DIBUTUHKAN Rp. 12.710.000,- YG JIKA DIKALIKAN 373.676 KASUS BERJUMLAH Rp.4.748.913.560.000,-, ARTINYA MASIH TERDAPAT KEKURANGAN DANA SEBESAR Rp. 3.934.827.813.000,-
PENANGGUNG JAWAB 1. DIR TIPIDEKSUS BARESKRIM SSDM. 2.KAROJIANSTRA DIR POLAIR BAHARKAM
KAROPAMINAL DIVPROPAM KAROJIANSTRA SSDM. KAROWASSIDIK BARESKRIM KAROJIANSTRA SSDM.
KAROBINOPS BARESKRIM KAROJIANSTRA SSDM. KAROKORWAS PPNS BARESKRIM KAROJIANSTRA SSDM.
KARORENMIN KAROJIANSTRA SSDM. BARESKRIM
DATA SELRA T.A 2016
KAROJIANSTRA SSDM. DIR TIPIDUM BARESKRIM 26
Profesional Modern & Terpercaya
X. PENGUATAN PENGAWASAN KETUA : WAIRWASUM - WAKIL KETUA : KADIVPROPAM
POTRET SAAT INI
KEGIATAN
• KERMA POLRI DLM RANGKA MENJAMIN PROFESIONALISME & PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN EKSTERNAL SDH BERJALAN DGN OMBUDSMAN, BPK, BPKP, KPK, PPATK, KOMPOLNAS, & LSM • PELAKSANAAN SISTEM KOMPLAIN MASYARAKAT SECARA ONLINE BLM BERJALAN SCR TERINTEGRASI • THN 2015 PENGUKURAN KINERJA DILAKSANAKAN PD TINGKAT POLDA DI 31 POLDA, SEDANGKAN PD TAHUN 2016 DILAKSANAKAN PENGUKURAN KINERJA DI TINGKAT SATWIL PD 70 POLRES • INDEKS TERTINGGI FUNGSI LALU LINTAS SEBESAR 6,71 INDEKS TERENDAH FUNGSI POLAIR YAITU 5,20 SCR KESELURUHAN PRINSIP PERILAKU, EFEKTIVITAS, TRANSPARANSI & KEADILAN MENYUMBANG NILAI CUKUP TINGGI, NAMUN PD PRINSIP KOMPETENSI, KEADILAN & AKUNTABILITAS PD UMUMNYA RENDAH
PENANGGUNG JAWAB KARORENMIN KAROJIANSTRA SSDM. ITWASUM
KARORENMIN
KAROJIANSTRA SSDM. ITWASUM
KARO RBP SRENA
KAROJIANSTRA SSDM.
KARO RBP KAROJIANSTRA SSDM. SRENA 27
Profesional Modern & Terpercaya
XI. MELANJUTKAN PROGRAM QUICK WINS KETUA : IRWASUM - WAKIL KETUA : ASOPS
QUICK WINS POLRI
PENANGGUNG JAWAB
1)
PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ORGANISASI RADIKAL DAN ANTI PANCASILA
KABAHARKAM KAROJIANSTRA SSDM.
2)
PERBURUAN DAN PENANGKAPAN GEMBONG TERORIS SANTOSO DAN JEJARING TERORISME
KABARESKRIM KAROJIANSTRA SSDM.
3)
AKSI NASIONAL PEMBERSIHAN PREMAN DAN PREMANISME
KABARESKRIM KAROJIANSTRA SSDM.
4)
PEMBENTUKAN DAN PENGEKTIFAN SATGAS OPS POLRI KONTRA RADIKAL DAN DERADIKALISASI (KHUSUS ISIS)
KABAINTELKAM KAROJIANSTRA SSDM.
5)
PEMBERLAKUKAN REKRUTMEN TERBUKA UNTUK JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI (POLRES,POLDA, MABES POLRI)
ASSDM SSDM. KAROJIANSTRA
6)
POLISI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN PELOPOR TERTIB SOSIAL DI RUANG PUBLIK
KABAHARKAM KAROJIANSTRA SSDM.
7)
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL ANTI KORUPSI (MELIBATKAN UNSUR PUBLIK DAN KPK)
IRWASUM SSDM. KAROJIANSTRA
8)
CRASH PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT: PELAYANAN BERSIH DARI PERCALOAN
KAKORLANTAS KAROJIANSTRA SSDM.
28
Profesional Modern & Terpercaya
TAHAPAN IMPLEMENTASI TAHAP I
TAHAP II TAHAP III
TAHAP IV
29
100 HARI PERTAMA (15 Juli 2016 s.d. 22 Oktober 2016)
BERLAKU 1 TAHUN (23 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2017)
BERLAKU 2 TAHUN (1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2019)
BERLAKU 2 TAHUN (1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2021)
29
