MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENTANG PROSES PELAYANAN REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA POLRI / PNS POLRI TERHUKUM
I.
PENDAHULUAN 1.
Latar belakang a.
Dalam rangka mewujudkan upaya reformasi birokrasi Polri baik menyangkut aspek instrumental, struktural dan kultural serta sikap transfaransi Polri yang profesional, bermoral dan humanis, tentunya tidak boleh mengabaikan anggota/PNS Polri sebagai pelaksana dan juga sebagai masyarakat/warga negara, memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama didepan hukum, sehingga azas praduga tak bersalah, proses penegakan hukum diberlakukan baginya termasuk hak rehabilisasi akibat tindakan hukum yang diberlakukan kepadanya.
b.
Proses untuk mendapatkan hak atas rehabilitasi terhadap anggota / PNS Polri, tentunya harus dapat berjalan sesuai harapan, tentunya harus memiliki aturan, pedoman yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana organisasi maupun personel Polri yang memerlukan atau memiliki hak mendapatkan rehabilitasi melalui tatacara, mekanisme yang jelas dengan menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai pedoman kerja.
2.
Dasar a.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28;
b.
Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undangundang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
c.
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 1
d.
Undang-undang
No.
9
Tahun
1998
tentang
Kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka Umum; e.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
f.
Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
g.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
h.
Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
i.
Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
j.
Instruksi
Presiden
Nomor
1
tahun
1989
tentang
Pedoman
Pengawasan Melekat; k.
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
l.
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian
Anggota Polri; m.
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
n.
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan teknis institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri;
o.
Permeneg Penertiban Aparatur Negara Nomor : 15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi (9 Program, 23 Kegiatan);
p.
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian RI;
q.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
r.
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2
s.
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
t.
Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/97/XII/2003, tanggal 31 Desember 2003 tentang perubahan OTK Irwasum Polri, Div Propam Polri serta Baintelkam Polri;
u.
Keputusan Kapolri No. 32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Polri;
v.
Keputusan Kapolri No. 33/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 tentang tata cara sidang komisi Kode Etik Profesi Polri;
w.
Keputusan Kapolri No. 12/II/2004, tanggal 15 Februari 2004 tentang pedoman penyusunan standar dan akreditasi profesi Polri;
x. 3.
Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2010;
Maksud dan tujuan a.
Memberikan penyatuan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan dijadikan pedoman sebagai kerangka kerja dalam proses dan pelaksanaan rehabilitasi bagi anggota/PNS
dilingkungan Organisasi
Polri. b.
Memberikan pelayanan untuk mendapatkan hak rehabilitasi kepada setiap anggota/PNS Polri yang telah mendapat kepastian hukum dan dinyatakan tidak terbukti atas pelanggaran hukum yang diberlakukan kepadanya.
4.
Ruang lingkup Bagian Rehabilitasi Div Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya memiliki ruang lingkup, meliputi : a.
Proses pengembalian nama baik anggota/PNS Polri bermasalah dengan pelanggaran hukum perundang-undangan yang diberlakukan baginya setelah menjalani proses pembuktian dan atau kepastian hukum yang dinyatakan tidak terbukti untuk diberikan hak dan kewajibannya serta proses pemberdayaan secara wajar dalam sistem penugasan dan pembinaan karier Polri. 3
b.
Bentuk kegiatan dan jenis Rehabilitasi bagi anggota/PNS Polri : 1)
Bentuk kegiatan Rehabilitasi a)
Penyusunan/pembuatan laporan analisa dan evaluasi pelanggaran anggota/PNS Polri.
b)
Pemberian petunjuk, arahan kepada Satuan kerja satuan organisasi Polri yang berkaitan dengan program kebijakan dan pedoman yang mengatur ketentuan pelaksanaan / proses rehabilitasi dalam
penyelesaian
hukum/ administrasi anggota/PNS Polri. c)
Pemberian pelayanan permohonan keberatan/komplain anggota/PNS
Polri
terhukum
untuk
mendapat
hak/kewajiban yang berlaku dilingkunan Polri atas hukuman atau tindakan hukum/administrasi yang telah dijatuhkan. 2)
Jenis/produk Bag Rehab Div Propam Polri a)
Pembuatan laporan Anev pelanggaran anggota/PNS Polri.
b)
Surat/Surat Keputusan/Rekomendasi Rehabilitasi (1)
Pemberian
SKTB
(Surat
Keterangan
Tidak
Terbukti). (2)
Surat Keputusan / Rekomendasi Penerimaan/ Penolakan
Permohonan
Pengampunan
/
Pengurangan Hukuman atas Keputusan Sidang/ Ankum/Atasan Ankum di lingkungan Polri. 5.
Sistimatika. I
PENDAHULUAN
II
TUGAS POKOK
III
PELAKSANAAN
IV
ADMINISTRASI
V
PENUTUP
4
II.
TUGAS POKOK 6.
Bag Rehab bertugas menyelenggarakan fungsi regidtrasi/penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/kepeutusan rehabilitasi bagi anggota/PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, pengampunan/pengurangan hukuman (disiplin/administratif) dengan baik.
III.
PELAKSANAAN 7.
Urutan tindakan a.
Tingkat Mabes Polri (Bag Rehab Div Propam Polri) 1)
Pembuatan laporan analisa dan evaluasi pelanggaran anggota/PNS Polri a)
Jenis/ bentuk pelayanan : Laporan anev pelanggaran anggota / PNS Polri
b)
Dasar Pembuatan : (1)
Proja Div Propam Polri.
(2)
Data/laporan pengaduan Bag Yanduan kepada Kadiiv Propam Polri .
(3)
Data/laporan penangan kasus/pelanggar an yang ditangani Pus Paminal.Pus Bin Prof dan Pus Provos/P2U kepada Kadiv Propam Polri
(4)
Data/laporan anev pelanggaran anggota/PNS Polri Polda jajaran kepada Kapolri/Kadiv Propam Polri.
c)
Mekanisme penyusunan/pembuatan laporan : (1)
menghimpun data laporan yang sudah masuk ke Div Propam Polri.
(2)
Koordinasi dengan satuan pengemban fungsi dan pelaksana pelayanan penegakan hukum bagi anggota/PNS Polri. 5
d)
2)
Produk/distribusi laporan : (1)
Laporan Anev Bulanan.
(2)
Laporan Anev khusus (Atensi Pimpinan)
(3)
Laporan Anev Tahunan
Penerbitan SKTB (Surat Keterangan Tidak Terbukti). a)
Jenis/bentuk pelayanan : Penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti
b)
Dasar Penerbitan : (1)
Proja Div Propam Polri.
(2)
Laporan
hasil
penyelidikan/penugasan
Pus
Paminal terhadap laporan/penga duan/informasi pelanggaran yang diterima dan tidak terbukti/ indikasi
serta
bukti
pendukung
atas
kebenarannya. (3)
Surat Perintah/Penghentian Pemeriksa an dari Perwira/Tim Pemeriksa ( Pusbin Prof atau Pus Provos/P2U)
bersama
laporan/berkas
hasil
pemeriksaan sebagai dasar penghentian (tahap proses pemeriksaan) (4)
Keputusan Ketua Sidang Disiplin dan atau Komisi Kode Etik Kepolisian yang memvonis “Bebas atau tidak terbukti“ dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
(5)
Surat
Permohonan
penerbitan
SKTB
(Surat
Keterangan Tidak Terbukti) dari Ka Satker selaku Ankum/Atasan Ankum kepada Kapolri melalui Kadiv
Propam
Polri
dengan
dilampirkan
dokumen/ berkas asli (SP3/Keputusan Sidang) sebagai dasar pengajuan permohonan bersama Dapen/DP3 dan DRH (Daptar Riwayat Hidup).
6
c)
Prosedur penerbitan SKTB : (1)
Kasatker selaku Ankum / atasan Ankum : Mengajukan Surat Permohonan penerbit an SKTB kepada Kapolri melalui Kadiv Propam dilengkapi berkas
pemeriksaan
dilengkapi
Surat
Perintah/Penghentian Pemeriksaan atau Hasil Keputusan Sidang dengan vonis “Bebas/Tidak terbukti”
atau
Surat
Keterangan
hasil
penyelidikan/ penugasan Pus Paminal terhadap laporan/pengaduan/informasi pelanggaran yang dinyatakan tidak ada bukti/indikasi pendukung atas kebenarannya. (2)
Kabag Rehab : (a)
Menerima Surat/berkas permohonan dari Kasat ker/Ankum/Atasan Ankum melalui Kadiv Propam Polri
(b)
Meneliti Surat/berkas dan kelengkapan persyaratan
permohonan
penerbitan
SKTB. (c)
Membuat
dan
mengajukan
Surat
Keterangan Tidak Terbukti untuk ditanda tangani Wakapolri (Pati dan Kombes), Kadiv Propam (Pamen/IV dan Pama/III kecuali Kombes) dan Kabag Rehab (Ba/II). (d)
Batas Waktu penerbitan SKTB adalah 5 (Lima) hari kerja, setelah melewati batas waktu
complain
dan
persyaratan
kelengkapan administrasi terpenuhi. (e)
Memberikan
SKTB
kepada
yang
bersangkutan melalui Kasatker/ Ankum/ Atasan Ankum. 7
3)
Surat
Keputusan/Rekomendasi
Penerimaan/
Penolakan Permohonan Pengampunan/ Pengurangan Hukuman
atas
Keputusan
Sidang/Ankum/Atasan
Ankum di lingkungan Polri. a)
Jenis / bentuk pelayanan : Surat
Keputusan
/
Rekomendasi Peneri maan / Penolakan
Permohonan
Pengampunan
/
pengurangan
Hukuman
(SKP3H / SRP3H ) b)
Dasar Penerbitan : (1)
Proja Div Propam Polri
(2)
Surat
permohonan
pengampunan/keberatan/
Keringanan atas Keputusan hukuman yang telah dijatuhkan Ankum/ Atasan Ankum dan masih berada dalam kewenangan Polri. c)
Prosedur dan proses penerbitan: (1)
Surat permohonan pengampunan / keberatan / keringanan yang diajukan anggota / PNS Polri terhukum atas Keputusan yang telah dijatuhkan Ankum/Atasan Ankum kepada Kapolri melalui Kadiv Propam.
(2)
Kadiv Propam memberikan disposisi/ perintah kepada
Kabag
Rehab
untuk
memproses/
menindak-lanjuti Surat permohonan dimaksud. (3)
Bag Rehab menghimpun data/laporan/informasi yang berkaitan dengan keterangan memberatkan dan meringankan terhukum yang dapat menjadi dasar pertimbangan / keputus an pimpinan menolak
atau
pengampunan
menerima untuk atau
memberikan
pengurangan/keringanan
hukuman. 8
(4)
Kabag Rehab berkoordinasi/konsultasi dengan Kasatker
selaku
Ankum/Atasan
Satuan
fungsi
pembinaan,
pengawasan
dan
hukum
Ankum
dan
penegakan,
dilingkungan
Polri
terkait (Binkum/ SDM/Pus/Biro Div Propam Polri). (5)
Kqbag
Rehab
menyiapkan
konsep
Surat
Keputusan/Rekomendasi dan saran Kadiv Propam kepada Kapolri untuk diterima / ditolaknya permohonan terhukum. (6)
Surat
Keputusan/Rekomendasi
kepada
pemohon
melalui
diserahkan
Kasatker
selaku
Ankum/Atasan Ankum. b.
Tingkat Polda ( Sie Rehab Bid Propam ) 1)
Pembuatan laporan analisa dan evaluasi pelanggaran anggota/PNS Polri a)
Jenis / bentuk : Laporan anev pelanggaran anggota/ PNS Polri
b)
Dasar Pembuatan : (1)
Proja Bid Propam Polda.
(2)
Data/laporan pengaduan Sie Yanduan kepada Kabid Propam Polda.
(3)
Data/laporan/informasi
penangan
kasus
/
pelanggaran yang ditangani Subbid Paminal, Subid Bin Prof dan Subid Provos/ P2U kepada Kabid Propam Polda (4)
Data/laporan anev pelanggaran anggota / PNS Polri Polres jajaran kepada Kapolda melalui Kabid Propam.
c)
Mekanisme penyusunan/pembuatan laporan : (1)
menghimpun data laporan yang sudah masuk ke Bid Propam Polda. 9
(2)
Koordinasi dengan satuan pengemban fungsi dan pelaksana pelayanan pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum anggota/PNS Polri.
d)
2)
Produk/distribusi laporan : (1)
Laporan Anev Bulanan.
(2)
Laporan Anev Khusus (Atensi Pimpinan)
(3)
Laporan Anev Tahunan
Penerbitan SKTB (Surat Keterangan Tidak Terbukti). a)
Jenis / bentuk :
Penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti
b)
Dasar Penerbitan : (1)
(2)
Proja Bid Propam Polda.
Laporan hasil penyelidikan/penugasan Subid Paminal terhadap laporan/pengaduan/ informasi pelanggaran yang dinyatakan tidak ada bukti / indikasi / bukti pendukung atas kebenarannya.
(3)
Surat
Perintah
Penghentian
Pemeriksaan
dari
Perwira/Tim Pemeriksa (Subid Provos/P2U, Subid Bin Prof bersama laporan/berkas hasil pemeriksaan sebagai dasar penghentian dalam tahap / proses pemeriksaan). (4)
Keputusan Ketua Sidang Disiplin dan Komisi Kode Etik Kepolisian yang memvonis “Bebas atau tidak terbukti“ dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
(5).
Surat Permohonan penerbitan SKTB (Surat Keterangan Tidak Terbukti) dari Ka Satker selaku Ankum kepada Kapolda
melalui
dilampirkan pengajuan
Kabid
Propam
dokumen/berkas permohonan
asli
Polda sebagai
(SP3/Keputusan
dengan dasar Sidang)
bersama kelengkapan persyaratan berupa Dapen/DP3 dan Daptar Riwayat Hidup yang bersangkutan.
10
c)
Prosedur penerbitan SKTB : (1)
Kasatker selaku Ankum Mengajukan Surat permohonan penerbitan
SKTB
pemeriksaan dilengkapi
dilampirkan
dan
Surat
berkas
kelengkapan
perkara/
persyaratannya
Perintah/Penghentian
Pemeriksaan
atau Hasil Keputusan Sidang dengan vonis “Bebas/Tidak terbukti”
atau
Surat
penyelidikan/penugasan
keterangan
Subid
laporan/pengaduan/informasi
Paminal
hasil terhadap
pelanggaran
yang
dinyatakan tidak ada bukti/indikasi pendukung atas kebenarannya kepada Kapolda melalui Kabid Propam Polda. (2)
Kabid Propam : (a)
menerima Surat / berkas permohonan dari Kasatker selaku Ankum
(b)
Meneliti
Surat/berkas
dan
kelengkapan
persyaratan permohonan penerbitan SKTB. (c)
Membuat atau mengajukan Surat Keterangan Tidak Terbukti untuk ditanda tangani Kapolda (Perwira/Gol III/IV), Kabid Propam (Bintara/Gol II).
(d)
Batas Waktu penerbitan SKTB adalah 5 (Lima) hari
kerja,
setelah
melewati
batas
waktu
complain/pengajuan keberatan terhukum dan persyaratan kelengkapan administrasi terpenuhi. (e)
Memberikan SKTB kepada yang bersangkutan melalui
Kasatker
selaku
Ankum
dan
mendistribusikan kepada Satuan kerja / fungsi pengawasan
dan
pembinaan
personel
di
lingkungan Polri (kecuali Ba/Gol II) dan Polda. 11
3)
Surat
Keputusan/Rekomendasi
Permohonan Keputusan
Penerimaan/
Pengampunan/pengurangan
Sidang/Ankum/Atasan
penolakan
Hukuman
Ankum
atas
di lingkungan
Polda. a)
Jenis/bentuk pelayanan : Surat
Keputusan/Rekomendasi
Penerimaan/Penolakan Permohonan Pengampunan
/
pengurangan
Hukuman (SK/RP3H). b)
Dasar Penerbitan : (1)
Proja Bid Propam Polda
(2)
Surat permohonan anggota/PNS Polri terhukum yang mengajukan pengampunan / keberatan / Keringanan atas Keputusan hukuman yang telah dijatuhkan Ankum kepada Kapolda melalui Kabid Propam
c)
Prosedur dan proses penerbitan: (1)
Surat
permohonan
pengampunan/pengurang
an/Keberatan Hukuman yang diajukan anggota / PNS Polri terhukum atas Keputusan yang telah dijatuhkan Ankum kepada Kapolda melalui Kabid Propam. (2)
Sie Rehab menghimpun data/laporan/informasi yang berkaitan
dengan
keterangan
memberatkan
/
meringankan terhukum yang dapat menjadi dasar pertimbangan/keputusan Kapolda selaku Atasan Ankum untuk menolak atau menerima untuk memberikan pengampunan / keringanan hukuman yang diajukan terhukum. (3)
Kabid Propam berkoordinasi/konsultasi dengan Kasatker selaku
Ankum
pengawasan,
dan
hukum
Satuan di
fungsi
lingkungan
pembinaan, Polda
(Ir/Ro
Pers/Binkum Polda). 12
(4)
Kasie
Rehab
menyiapkan
Keputusan/Rekomendasi
dan
konsep
Surat
Kabid
Propam
saran
kepada Kapolda untuk diterima/ditolaknya permohonan terhukum. (5)
Surat
Keputusan/Rekomendasi
diserahkan
kepada
pemohon melalui Kasatker selaku Ankum. c.
Tingkat Polres/ta/tabes/metro (Bag/Sat Pam/Unit P3D) 1)
Pembuatan
laporan analisa dan evaluasi pelanggar an
anggota/PNS Polri : a)
Jenis/bentuk pelayanan : Pembuatan
laporan
anev
pelanggaran anggota/PNS Polri. b)
Dasar Pembuatan : (1).
Proja Polres/ta/bes/metro.
(2).
Data/laporan
pengaduan
Unit
Yanduan
Polres/ta/
tabes/metro (3)
Data/laporan penangan kasus/pelanggaran anggota/ PNS Polri yang menjadi tanggung jawab Polres dan jajarannya.
c)
Mekanisme penyusunan/pembuatan laporan : (1)
menghimpun data laporan yang sudah masuk ke Bag/ Unit P3D Polres/ta/tabes/metro.
(2)
Koordinasi dengan satuan pengemban fungsi dan pelaksana pelayanan pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum anggota/PNS Polri.
d)
Produk/distribusi laporan : (1)
Laporan Anev Bulanan.
(2)
Laporan Anev Khusus (Atensi Pimpinan)
(3)
Laporan Anev Tahunan.
13
2)
Penerbitan SKTB (Surat Keterangan Tidak Terbukti). a)
Jenis / bentuk pelayanan : Penerbitan Surat Keterangan Tidak Terbukti.
b)
Dasar Penerbitan : (1)
Proja Polres/ta/tabes/metro.
(2)
Laporan hasil penyelidikan / penugasan Bag / Sat / unit Pam/P3D Polres terhadap laporan/ pengaduan/informasi pelanggaran yang dinyatakan tidak terbukti/indikasi serta bukti pendukung atas kebenarannya.
(3)
Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan dari Ketua Tim Pemeriksa (bag/Ssat/unit P3D) bersama laporan/berkas hasil pemeriksaan sebagai dasar penghentian (tahap proses pemeriksaan)
(4)
Keputusan Ketua Sidang Disiplin dan Komisi Kode Etik Kepolisian yang memvonis “ Bebas atau tidak terbukti “ dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
c)
Prosedur penerbitan SKTB : (1)
Kasatker selaku Ankum : (a)
Menerima laporan dan berkas perkara yang dilengkapi
Surat
Pemeriksaan
atau
Perintah Hasil
/
Penghentian
Keputusan
Sidang
dengan vonis “Bebas/Tidak terbukti” dari Ketua Sidang
atau
penugasan
Laporan bag/Sat/unit
hasil
penyelidikan/
Pam/P3D
Polres
terhadap laporan/pengaduan/informasi pelanggar an yang dinyatakan tidak ada bukti/indikasi serta bukti pendukung atas kebenarannya. .(b)
Memberikan perintah/disposisi kepada Kabag/Sat Pam/Kanit P3D untuk menindak lanjuti proses rehabilitasi dan penerbitan SKTB.
14
(2)
Kabag/Kasat/Ka Unit P3D : (a)
Meneliti perkara dan Keputusan/vonis : Bebas/ Tidak terbukti dari Ketua Sidang.
(b)
Mengumpulkan laporan hasil penyelidi kan dan kelengkapan persyaratan penerbitan SKTB.
(c)
Membuat atau mengajukan Surat Keterangan Tidak Terbukti untuk ditan da tangani Kapolres beserta saran pertimbangan atas keputusan/ Kepastian hukum yang dijatuhkan.
(d)
Batas Waktu penerbitan SKTB adalah 5 (Lima) hari
kerja,
setelah
melewati
batas
waktu
complain/pengajuan kebe ratan pelapor/pengadu atau penuntut perkara (e)
Memberikan SKTB kepada yang bersangkutan melalui atasan langsung terperiksa.
3).
Surat Keputusan/Rekomendasi Penerimaan / Penolakan Permohonan Pengampunan / pengurangan Hukuman atas Keputusan Sidang / Ankum di lingkungan Polres / ta / tabes/metro. a)
Jenis/bentuk pelayanan : Surat
Keputusan
/
Rekomendasi
Penerimaan / Penolakan Permohonan Pengampunan
/
pengurangan
Hukuman (SK/RP3H). b)
Dasar Penerbitan : (1)
Proja Polres/ta/tabes/metro
(2)
Keputusan Sidang Disiplin/KKE yang telah dijatuhkan kepada anggota/PNS Polri terhukum.
(3)
Surat
Keputusan
Hukuman
Disiplin/Kode
Etik
(SKHD/SKKE).
15
(4)
Surat permohonan/pengajuan pengampunan/ keberatan / Keringanan atas Keputusan/vonis hukuman yang telah dijatuhkan Ketua Sidang Disiplin/KKE yang masih berada dalam kewenangan Polri.
c)
Prosedur dan proses penerbitan: (1)
Surat
permohonan
pengampunan
/
keberatan
/
keringanan yang diajukan anggota/PNS Polri terhukum atas Keputusan Sidang/Surat Keputusan Ankum kepada Kapolres selaku Ankum atau Ketua Sidang. (2)
Kabag/Kasat Pam/Kanit P3D menyelenggarakan Rapat koordinasi / konsultasi / dipimpin Kapolres untuk memberikan pertimbangan penolakan / penerimaan permohonan pengampunan / keringanan / keberatan terhukum.
(3)
Kabag / Kasat Pam / Kanit P3D mengajukan Keputusan Penolakan / Penerimaan pengampunan/keberatan/pengu
Surat
permohonan
rangan
hukuman
terhukum disertai berita acara hasil rapat pertimbangan yang yang telah dilaksanakan untuk ditanda tangani Kapolres/ta/tabes/metro. (4)
Surat
Keputusan/Rekomendasi
diserahkan
kepada
pemohon melalui atasan langsung terhukum. 8.
Personel yang dilibatkan : a
Tingkat Mabes 1)
2)
Pembuatan Laporan Anev (a)
Kabag Rehab Divpropam Polri
(b)
Kasubag Reglit Bag Rehab Div Propam Polri
(c)
Kaur/Pamin/Staf Bag Rehab Div Propam Polri
Penerbitan SKTB
:
a)
Kabag Rehab Divpropam Polri
b)
Kasubbag Tap;
c)
Kaur/Pamin/Staf Bag Rehab 16
3)
b.
2)
3)
9.
a)
Kabag Rehab Divpropam Polri
b)
Kasubbag Tap;
c)
Kaur/Pamin Bag Rehab
Tingkat Polda 1)
c.
Penerbitan SKP3H / SRP3H
Pembuatan Laporan Anev a)
Kabid Propam Polda
b)
Kasie Rehab Bid Propam Polda
Penerbitan SKTB a)
Kabid Propam Polda
b)
Kasie Rehab Bid Propam Polda;
Penerbitan SKP3H/SRP3H a)
Kabid Propam Polda
b)
Kasie Rehab Bid Propam Polda;
Tingkat Polres 1)
Waka Polres/ta/tabes/metro
2)
Kabag Propam/Kanit P3D Polres/ta/tabes/Metro;
Sarpras yang digunakan a.
1 (satu) Unit Meja/kursi Biro
b.
3 (tiga) Unit Meja/kursi ½ biro.
c.
3 (tiga) Unit Meja/kursi tamu
d.
5 (lima) Unit Meja dan Komputer
e
5 (lima) Unit printer
f
1 (satu) Unit laptop
g
1 (satu) Unit head proyector
h
1 (satu) Unit layar & white board
i.
12(dua belas) kursi staf
j
4 (empat) Unit filing kabinet
k.
2(dua) Unit lemari Besi
L
4 (empat) lemari kayu
Sarpras Kewilayahan disesuaikan dengan jumlah dan kepentingannya. 17
10.
Ketentuan larangan dan kewajiban a.
Larangan 1)
Setiap
surat
Kapolri/Kadiv
permohonan/pelaporan Propam
Kapolda/Kapolres
di
dialamatkan
tingkat
langsung
Mabes
selaku
kepada
dan
Kasatker
kepada sebagai
Ankum/Atasan Ankum ( sistem satu pintu/kewenangan) 2)
Surat
tembusan
atau
potocopy
dokumen
persyaratan
administrasi dilarang dijadikan dasar dalam proses rehabilitasi. 3) b.
Penanda tanganan Surat tidak dapat di
Kewajiban 1)
Para Kasatker/Satwil wajib mengirimkan laporan tentang pelanggaran hukum yang dilakukan anggota/PNS Polri secara insidentil maupun periodik (bulanan/tahunan) kepada Kapolri cq. Kadiv Propam polri.
2)
Para Kasatker/Kasatwil selaku Ankum/Atasan Ankum wajib memberikan pelayanan rehabilitasi terhadap anggota/PNS Polri yang telah dinyatakan Tidak Terbukti Bersalah/melakukan pelanggaran hukum/ administratif.
11.
Pengawasan dan pengendalian a.
Dalam Rangka implementasi penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur Propam Polri tentang Pelayanan Prima Rehabilitasi Anggota Polri / PNS Polri oleh Bag Rehab Div Propam Polri yang meliputi :
b.
1)
Unsur Pelaksana dan Pertelahaan Tugas Rehabilitasi;
2)
Implementasi Pedoman Standar Operasional Prosedur.
Bentuk/metode standar pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan
implementasi
penerapan
Standar
Operasional
Prosedur dititikberatkan kepada pemahaman dan keseragaman penerapan oleh para pengemban fungsi Bag/Sie Rehab Propam Polri dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
18
c.
Sosialisasi dan Supervisi 1)
Memberikan
sosialisasi/pencerahan
tentang
SOP
dan
implementasinya bagi para pengemban Fungsi Rehabilitasi Propam
Polri
secara
terprogram
bertahap
dan
berkesinambungan; 2)
Mendatangi/mengunjungi
komponen/Instansi
yang
bersangkutan untuk dapat melihat dan mengetahui secara langsung penyeleng- garaan SOP tersebut; 3)
Mencatat
permasalahan-permasalahan
yang
timbul
guna
dibahas dalam Rapat Koordinasi atau Rakernis Propam Polri. d.
Rapat koordinasi 1)
Membahas permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan SOP guna dilakukan penyempurnaan atau Revisi;
2)
Menyelenggarakan
SOP
berdasarkan
hasil
diskusi
dan
kesepakatan antar komponen/Instansi yang bersangkutan. e
Pengawasan melekat 1)
Memberikan arahan, bimbingan pengawasan dan pengendali an terhadap implementasi pedoman SOP;
2)
Pengawasan
dilakukan
oleh
Kadiv
Propam
Polri secara
berjenjang ke bawah dilakukan oleh Para Kapus, Kabag (Tingkat
Pusat)
dan
Kabid
Propam
Polda
(Tingkat
Kewilayahan). f.
Sarana Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan SOP dilaksanakan dengan sarana pengawasan pengendalian sebagai berikut : 1)
Laporan Anev Pelaksanaan SOP;
2)
Surat menyurat berisi Informasi adanya permasalahan;
3)
Penerapan sistem Jaringan Informasi K3I Propam Polri dari Tingkat Pusat sampai Kewilayahan berbasis IT yang modern. 19
IV
ADMINISTRASI DAN ANGGARAN 12.
Sistem administrasi yang digunakan dalam pelaksanaan SOP Bagian Rehabilitasi Div Propam Polri menggunakan sistem administrasi yang berlaku dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13.
Biaya
dalam
proses
penyelenggaraan
pelaksanaan
kegiataan
Bag
Rehabilitasi menggunakan anggaran dinas yang telah ditetapkan sesuai program kerja dan kegiatan serta anggaran dalam DIPA Div Propam Polri. V
PENUTUP 14
Demikian penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Propam Polri tentang pelayanan rehabilitasi terhadap Anggota/PNS Polri, agar dapat dilaksanakan oleh unsur Bag/Sie Rehabilitasi di lingkungan Propam Polri secara terarah, tertib dan mencapai sasaran
yang telah
ditentukan; 15
Sebagai Pedoman, acuan dan kerangka kerja bagi para unsur pengemban pelaksana rehabilitasi terhadap Anggota/PNS Polri.
16
Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Propam Polri ini diberlakukan sebagai pedoman kerja di lingkungan Propam Polri, pedoman lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini dan apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian;
17.
Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Propam Polri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jakarta,
April
2010
KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAAN POLRI
Drs. BUDI GUNAWAN, S.H., M.Si., Ph.D INSPEKTUR JENDERAL POLISI
20
21
22
23
BAGIAN REHABILITASI Bentuk Layanan Pembuatan laporan analisa dan evaluasi pelanggaran anggota / PNS Polri (BR1)
Penerbitan SKTB (Surat Keterangan Tidak Terbukti) (BR2)
Pihak Yang Dilayani Eksternal Internal Masyarakat
Masyarakat
Anggota / PNS Polri
Anggota / PNS Polri
Proses Layanan 1. Menghimpun data laporan yang sudah masuk ke Div Propam Polri. 2. Berkoordinasi dengan satuan pengemban fungsi dan pelaksana pelayanan penegakan hukum bagi anggota/PNS Polri. 1. Menerima Surat/berkas permohonan dari Kasat ker/Ankum/Atasan Ankum melalui Kadiv Propam Polri. 2. Meneliti Surat/berkas dan kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan SKTB. 3. Membuat dan mengajukan Surat Keterangan Tidak Terbukti untuk ditanda tangani Wakapolri (Pati dan Kombes), Kadiv Propam (Pamen/IV dan Pama/III kecuali Kombes) dan Kabag Rehab (Ba/II). 4. Memberikan SKTB kepada yang bersangkutan melalui Kasatker/ Ankum/ Atasan Ankum.
Standar Tingkat Layanan Waktu Hasil - Dihasilkannya laporan Sesuai analisa dan evaluasi kebutuhan elanggaran anggota / PNS Polri yang lengkap, tepat dan akurat.
Penanggung Jawab Kabag Rehab
- Dihasilkannya keputusan yang tepat mengenai pelanggaran anggota / PNS Polri berdasarkan laporan dan evaluasi. 5 hari kerja
- Diterbitkannya SKTB yang lengkap dan tepat waktu.
Kabag Rehab
- Kembalinya nama baik anggota / PNS Polri yang sempat berstatus terlapor.
24
Penerbitan Surat Keputusan / Rekomendasi Penerimaan / Penolakan Permohonan Pengampunan / Pengurangan Hukuman atas Keputusan Sidang / Ankum / Atasan Ankum di Lingkungan Polri
Masyarakat
Anggota / PNS Polri
1. Menghimpun data/laporan/informasi yang berkaitan dengan keterangan memberatkan dan meringankan terhukum yang dapat menjadi dasar pertimbangan / keputusan pimpinan menolak atau menerima untuk memberikan pengampunan atau pengurangan/keringanan hukuman.
Sesuai kebutuhan
- Diterbitkannya surat keputusan / rekomendasi yang lengkap, tepat, dan akurat.
Kabag Rehab
- Dihasilkannya keputusan pimpinan yang tepat mengenai penerimaan / penolakan permohonan / pengampunan / pengurangan hukuman atas keputusan sidang / Ankum / Atasan Ankum di lingkungan Polri.
2. Berkoordinasi/konsultasi dengan Kasatker selaku Ankum/Atasan Ankum dan Satuan fungsi pembinaan, penegakan, pengawasan dan hukum dilingkungan Polri terkait (Binkum/ SDM/Pus/Biro Div Propam Polri). 3. menyiapkan konsep Surat Keputusan/Rekomendasi dan saran Kadiv Propam kepada Kapolri untuk diterima / ditolaknya permohonan terhukum. 4. Menyerahkan Surat Keputusan/Rekomendasi kepada pemohon melalui Kasatker selaku Ankum/Atasan Ankum.
25
26
27
28
