PROPOSAL PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM MEDIA INFORMASI UNTUK SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Proposal ini dibuat untuk memenuhi Tugas mata kuliah P3MI
OLEH : PRIYATIN 8106118082
DOSEN : ANTONIUS DARMANTO, S.Pd
JURUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK KONSENTRASI STUDI PRODUKSI MEDIA INFORMASI PUBLIK SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA “ MMTC “ YOGYAKARTA 2012
A. PROPOSAL PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM MEDIA INFORMASI
UNTUK
SOSIALISASI
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG
MILIK
DAERAAH
KABUPATEN
BANJARNEGARA B. LATAR BELAKANG MASALAH Pengelolaan Barang
Milik Daerah Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara selama ini tidak terkontrol engan bbaik. Secara administrasi dan kondisi riil di lapangan sering berbeda. Banyak barang milik daerah yang tidak tercatat dan terurus keberadaannya. Terutama barang – barang yang umurnya sudah sangat tua. Meskipun tercatat juga tidak lengkap. Pemerintah Daerah pelu mengatur kembali pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Mulai dari perencanaan, pengadaan, pencatatan sampai dengan penghapusan. Pengelolaan ini dilakukan di tiap – tiap SKPD. Karena pengelolaan barang milik daerah selama ini belum tertata sesuai dengan peraturan dan belum tertib. Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan barang milik daerah sangat membantu pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Tanpa peraturan ini pelaksana teknis akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan barang milik daerah. Mulai dari perencanaan, pengadaan, pencatatan dan penghapusan. Dengan adanya peraturan daerah ini pelaksana teknis pengelolaan barang milik daerah, mulai dari pimpinan SKPD, bendahara pengeluaran, pengurus barang dan bendahara barang mengetahui teknis pengelolaan barang sehingga dapat bekerja sama dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2009 ini mengatur teknis pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan, pencatatan dan penghapusan. Baik barang milik daerah yang tidak bergerak seperti tanah, gedung, alat kantor dan rumah tangga maupun barang milik daerah yang bisa bergerak seperti alat angkutan. Peraturaan Daerah ini harus diketahui oleh seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, karena seluruh PNS
menggunakan barang milik daerah, baik secara angsung maupun secara tidak langsung. Dengan
mengetahui
peraturan
daerah
ini,
PNS
akan
menggunakan barang milik daerah sesuai dengan aturan dan prosedur yang beraku.Tidak hanya pengurus barang yang bertugas mengawasi dan mencatat barang milik daerah, tetapi sesuai. PNS lain bisa mengawasi perpindahan atau mutasi dari barang nilik daerah, dengan melaporkan dan koordinasi dengan pengurus barang setiap kali mengetahui perubahan kondisi barang milik daerah. Target sosialisasi peraturan daerah ini mulai dari Pimpinan SKPD sebagai penanggung jawab pengelolaan barang milik daerah di SKPD. Bendahara Pengeluaran sebagai pelaksana teknis pengelolaan barang milik daerah di tingkat SKPD. Pengurus Barang dan Bendahara Barang sebagai pelaksana administrasi pengelolaan barang di tingkat SKPD. Sosialisasi ini akan menggunakan media tatap muka yaitu seminar untuk pimpinan dan Bendahara pengeluaran SKPD dan diklat dan pelatihan khusus bagi pengurus dan bendahara barang. Pesan disampaikan secara lisan dan menggunakan media cetak berupa leaflet tentang aturan – aturan pengelolaan barang dan booklet pengelolaan barang bagi pimpinan dan bendahara pengeluaran. Khusus bagi pengurus dan benahara barang dilengkapi panduan teknis adiministrasi barang milik daerah. Tim sosialisasi ini dibentuk oleh Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari beberapa unsur, Bupati dan Wakil Bupati sebagi penasehat, Sekretaris Daerah sebagi pelindung, Assisten Administrasi sebagai penanggung jawab, Kepala DPPKAD sebagai pimpinan TIM, Kabid Pengamanan dan Pengelolaan Aset sebagai Koordinator TIM, Staf Bidang Pengamanan dan Pengelolaan Aset sebagai pelaksana, BPKP sebagai nara sumber.
C. FOKUS MATERI Dalam sosialisasi ini akan dipaparkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dari perncanaan,
pengadaan, pencatatan dan penghapusan secara keseluruhan. Terutama dalam hal pencatatan bagi pengurus dan bendahara barang. D. KONTEKS KEBIJAKAN Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 ini pengelolaan Barang Milik Daerah akan lebih terkontrol. Dan tertibnya administrasi barang milik daerah, baik secara manual maupun SIMDA BMD. E. TUJUAN Dengan sosialisasi ini semua pihak terkait akan memahami aturan dan teknik pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Sehingga terjadi kerjasama yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di masing – masing SKPD. Sehingga dicapai pengelolaan barang milik daerah yang benar sesuai dengan aturan juga tertibnya administrasi barang milik daerah, baik secara manual maupun SIMDA BMD. F. TARGET KHALAYAK Target capaian sosialisasi ini dibedakan menjadi 3 yaitu : 1. Pimpinan SKPD, sebagai penanggung jawab pengelolaan barang milik daerah di SKPD agar mengetahui pengelolaan barang milik daerah yang sebenarnya dan sesuai dengan aturan yang ada. Juga mengetahui jenis laporan dalam pengelolaan barang milik daerah. Agar dapat lebih mengontrol pengelolaan barang milik daerah di SKPD. 2. Bendahara pengeluaran, sebagai pelaksana teknis pengelolaan barang milik daerah, sehingga dapat melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan aturan, memiliki data yang lengkap dan akurat tentang pengelolaan barang milik daerah sehingga laporan keuangan akhir tahun tidak terjadi selisih dengan pengurus dan bendahara barang. 3. Pengurus dan bendahara barang SKPD sebagai pelaksana teknis administrasi pengelolaan barang milik daerah, sehingga dapat melakukan administrasi pengelolaan barang dengan tapat sesuai dengan aturan dan mengawasi keadaan dan keberadaan barang milik
G. RUANG LINGKUP MATERI Sosialisasi ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap kesatu untuk para pimpinan dan bendahara pengeluaran SKPD dengan penekanan materi Perda Nomor 5 Tahun 2009 mulai dari perencanaan, pengadaan dan penghapusan barang milik daerah. Akan dibahas lebih rinci dan jelas Pasal – pasal aturan mengenai pengadaan dan penghapusan barang milik daerah. Tahap kedua untuk para pengurus dan bendahara barang denga penekanan materi Perda Nomor 5 tahun 2009 administrasi pengelolaan barang milik daerah, masalah perencanaan dan pengadaan akan dibahas secara umum. Pencatatan / administrasi barang milik daerah akan dibahas secara rinci dan detail, mulai dari jenis, format dan cara penyusunan laporan barang milik daerah.
H. PERENCANAAN MEDIA Dalam sosialisasi ini menggunakan beberapa media informasi No
Target
Jenis
Khalyak
Media
Materi
Format Penyajian
Tageline
Frekuensi
Petunjuk 1.
Pimpinan SKPD
Tatap Muka
teknis pengeloaa
TERTIB Seminar
BARANG
1x setahun
MILIK
n barang
DAERAH Peraturan Media Cetak
Bendahara 2.
Pengeluara n
Tatap Muka
Daerah Nomor 5
TERTIB Booklet
BARANG
Tahun
MILIK
2009
DAERAH
Petunjuk teknis pengeloaa
Seminar
1x setahun
2x TERTIB BARANG
setahun
n barang
TERTIB LAPORAN KEUANGA N
Media Cetak
Peraturan
TERTIB
Daerah
BARANG
Nomor 5
Booklet
TERTIB
Tahun
LAPORAN
2009
KEUANGA
2x setahun
N Pendidikan dan Pelatihan Pengurus 3.
dan Bendahara
Tatap Muka
Barang
Petunjuk
Administras
teknis
i
pengeloaa n barang
Pengelolaa n Laporan Barang Milik
TERTIB BARANG TERTIB
2x setahun
LAPORAN INVENTARI S
Dearah Booklet, Peraturan Media Cetak
Daerah Nomor 5 Tahun 2009
Buku Panduan Pembuatan Laporan Barang Milik Daerah
TERTIB BARANG TERTIB LAPORAN INVENTARI S
2x setahun
I.
WAKTU PELAKSANAAN Waktu Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:
Waktu Pelaksanaan No.
Uraian Kegiatan
1 2
Seminar Pendidikan dan Pelatihan
Juni
Oktober
I
II
III
IV
4
11
18
25
19-20
26-27
5-6
1213
I
II
9-10
16-17
III
IV
23-
30-
24
31
J. PEMBIAYAAN Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dengan variabel pembiayaan berbagai media,di antaranya sebagai berikut :
1. Media Tatap Muka dengan variabel : honor nara sumber, konsumsi, uang saku dan uang transport. Honor Tim Panitia
: Rp. 7.750.000,-
Konsumsi Peserta
: Rp.41.250.000,-
Uang Saku dan Uang Transport : Rp.49.425.000,-
TOTAL :Rp.61.300.000,-
DAFTAR ANGGARAN HONOR TIM PELAKSANA JABATAN
NO
JUMLAH 2XRp.1.000.000,-
1
Penasehat
2.
Pelindung
Rp.800.000,-
3.
Penanggung jawab
Rp.700.000,-
4.
Nara sumber
Rp.600.000,-
=Rp.2.000.000,-
5.
Ketua Pelaksana
Rp.500.000,-
6.
Sekretaris Pelaksana
Rp.400.000,-
7.
Bendahara Pelaksana
Rp.300.000,-
8.
Anggota Pelaksana
5X Rp.250.000,=Rp.2.250.000,-
TOTAL
Rp.7.550.000,-
ANGGARAN UANG SAKU DAN UANG TRANSPORT PESERTA SOSIALISASI PERDA NO. 5 TAHUN 2009
JABATAN
NO
Pimpinan
1.
SKPD Bendahara
2.
Pengeluaran Pengurus
3.
Barang Bendahara
4.
Barang
JUMLAH SKPD
UANG SAKU
TRANSPORT
JUMLAH
165
Rp.100.000,-
Rp.25.000,-
Rp.20.625.000,-
165
Rp.75.000,-
Rp.25.000,-
Rp.15.675.000,-
165
Rp.50.000,-
Rp.25.000,-
Rp.12.375.000,-
10
Rp.50.000,-
Rp.25.000,-
Rp.750.000,-
TOTAL
Rp.49.425.000,-
2. Booklet : jumlah, jenis kertas, desain.
No
Jumlah
500 1
Jenis Kertas HVS
Desain
Harga
Total
Rp.150.000,-
Rp.5.000,-
Rp.2.650.000,-
3.Buku Panduan : jumlah, jenis kertas, desain
No
Jumlah 340
Jenis Kertas HVS
Desain Rp.150.000
Harga Rp.7.500,-
Total Rp.2.850.000,-
1
K. TIM PELAKSANA SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 2009 Pelindung
:
Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara
Penasehat
:
Sekretaris Daerah banjarnegara
Penanggung Jawab
:
Assisten Administrasi Sekda Banjarnegara
1.KEPALA BAGIAN HUKUM Nara Sumber
:
2.KEPALA DPPKAD 3. BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
Panitia Pelaksana
:
Staf Bidang Aset DPPKAD
Ketua Pelaksana
:
Kabid Aset DPPKAD
Sekretaris
:
Kasie Pengamanan dan Pengelolaan Aset
Bendahara
:
Staf Bidang Aset DPPKAD
Anggota
:
Staf Bidang Aset DPPKAD
L. MATRIK P3MI MATRIK PERENCANAAN PROGRAM SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA Nama Perda 1
Tujuan
Lingkup
Pesan
Target
Kegiatan
Materi
Utama
khalayak
2
3
4
5
Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Perda No
Daerah yang
5Tahun 2009
sesuai
Tentang
dengan
Pengelolaan
peraturan ,
Barang Milik
tretib, dan
daerah
tersedianya dta Barang Milik Daerah yang akurat.
Pasal 4 Pasal 7
Pengelol
Pasal 14
aan
Pasal 24
Barang
Pasal 26
Milik
Pasal 34
Daerah
Pasal 52
yang
Pasal 57
sesuai
Pasal 59
dengan
Pasal 62
aturan
Media 6
Format
Freku
Penyajian
ensi
7
8
Durasi
pengelolaan Barang Milik
Bendahar a
Tatap
Ceramah,
Pengeluar
muka
Tanya
an
Media
jawab
Pengurus
Cetak
Barang
10 Terciptanya
SKPD
Bendahar
Keberhasilan
9
Pimpinan
dan
Indikator
daerah yang 2 kali
12 bulan
sesuai dengan aturan dan terib administrai barang milik daerah
.
