DOKUMENTASI BEST PRACTICE

APEKSI

DOKUMENTASI BEST PRACTICE

KOTA-KOTA JILID 9

we serve the best to cities

DOKUMENTASI BEST PRACTICE KOTA-KOTA Jilid Sembilan Diterbitkan oleh: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Rasuna Office Park Lantai 3 Unit WO. 06-09 Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Taman Rasuna Selatan - Kuningan Jakarta 12960 - Indonesia Tel. +62 (0)21 8370 4703, 9390 3890 Fax. +62 (0)21 8370 4733 Email: [email protected] Website: www.apeksi.or.id Penanggung Jawab: Dr. H. Sarimun Hadisaputra, M.Si H. Suyanto Tim Penulis: Sri Indah Wibi Nastiti Tri Utari Dian Anggreini Heffy Octaviani Teguh Ardhiwiratno Imam Yulianto

ISBN 978-602-17684-0-2 (no.jil.lengkap) ISBN 978-602-17684-9-5 (jil.9)

DOKUMENTASI BEST PRACTICE

KOTA-KOTA JILID 9

Sanksi Pelanggaran Pasal 44: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100,000,000 (Seratus Juta Rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50,000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Copyright © 2013 by APEKSI All right reserved under International Copyright Convention. No part of this book may be reproduced or transmitted in many form or by means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any other information storage and retrieval system, without written permission from publisher. Funding for this publication is provided by APEKSI


PENGANTAR

APEKSI

Otonomi daerah telah memberi ruang yang luas kepada kepala daerah untuk melakukan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai tantangan dan kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan otonomi daerah, menginspirasi para kepala daerah untuk mewujudkan berbagai terobosan dalam implementasi program, kegiatan dan kebijakan terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai mekanisme dan strategi program yang tepat sasaran diimplementasikan oleh para kepala daerah sesuai dengan karakter, budaya, dan heterogenitas masyarakatnya. Banyaknya pemerintah kota di Indonesia yang meraih prestasi baik penghargaan nasional maupun internasional sebagai pengakuan terhadap keberhasilan pemerintah kota dan jajaran dalam proses pelaksanaan pembangunan yang inovatif. Apeksi sebagai wadah dari pemerintah kota menjaring berbagai informasi terhadap praktik baik program kegiatan kota dan menjalin komunikasi agar praktik baik tersebut dapat didokumentasikan. Praktik baik tersebut terangkum dalam sebuah dokumentasi Best Practices Kota-Kota di Indonesia yang merupakan program rutin Apeksi. Dalam menginventarisasi informasi dari kota, kami melakukan berbagai tahapan eksplorasi dari berbagai media baik internet maupun berkirim surat ke kota, turun lapangan, verifikasi, dan konfirmasi. Buku Dokumentasi Best Practice Kota-Kota di Indonesia Jilid 9 saat ini, menghadirkan berbagai tema praktik terbaik kota dalam mewujudkan pelayanan inovatif terhadap masyarakat. Edisi kali ini meliputi program dari berbagai bidang kesehatan, kesejahteraan, reformasi birokrasi, revitalisasi pariwisata, kebersihan dan lingkungan hidup. Kami dari tim penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam proses penyusunan buku jilid 9 ini, untuk itu kami selalu terbuka untuk menerima masukan, saran dan kritik sebagai perbaikan untuk program ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Denpasar, Yogyakarta, Pekalongan, Tegal, Tangerang, Malang, Sawahlunto dan Bogor dan seluruh pihak lain atas segala dukungan dan kerjasama dalam proses penyusunan buku ini. Jakarta, Desember 2013 Tim Penulis

DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

iv


SAMBUTAN KETUA DEWAN PENGURUS

Kebijakan otonomi daerah mendorong kemandirian proses pemerintahan di daerah. Masyarakat yang mandiri dapat menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan dirasakan seperti pemilihan kepala daerah, berpartisipasi dalam merumuskan program pembangun yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun daerah sangat diperlukan seiring dan sejalan agar terwujudnya perkembangan masyarakat yang peka terhadap kemajuan pemikiran teknologi, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Terangkum dalam kebijakan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta memberikan aspirasi bagi pemerintah kota. Pemerintah kota mampu berbuat dan melakukan berbagai terobosan sehingga tercapai keberhasilan. Produktivitas hadir dari berbagai tantangan, kendala dan permasalahan yang dihadapi daerahnya sehingga muncul praktik baik. Dengan adanya praktik baik dari kota-kota dapat memotivasi kota lainya yang terkadang menghadapi sedikitnya permasalahan yang sama. Proses belajar dan berbagi pengalaman dengan tema yang berbeda sebagai refferensi dalam proses replikasi kota. Buku Best Practice Kota-Kota Jilid 9 diharapkan mampu mempromosikan keberhasilan para pemerintah kota dan menularkan praktik-praktik terbaik kepada pemerintah kota lainya sebagai pemicu dalam proses pembangunan. Penulisan dalam dua bahasa agar mampu lebih memperluas penyebaran informasi keberhasilan kota-kota hingga jaringan internasional. Saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam pendokumentasian best practice ini, namun pembelajaran dan perbaikan akan terus kami lakukan. Apeksi juga memiliki program Best Practice Transfer Program (BPTP) yaitu program proses transfer dari satu kota kepada kota model lainya untuk direflikasikan sesuai kondisi daerah yang akan mereplikasi. Saat ini Apeksi sedang menjalankan Program BPTP dalam bidang lingkungan khususnya perubahan iklim. Sehingga tidak hanya mendokumentasikan praktik terbaik saja namum juga sudah pada proses belajar dan transfer antar kota. Jakarta, Desember 2013 Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut, SH., M.Si., DEA Ketua Dewan Pengurus APEKSI


v

Ketua Dewan Pengurus Dr. Ir. GS Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA Walikota Manado


DAFTAR ISI

PENGANTAR .................................................................................................................. IV SAMBUTAN KETUA DEWAN PENGURUS ................................................................. V DAFTAR ISI ..................................................................................................................... VI PEMBERDAYAAN PENGRAJIN TENUN TRADISIONAL SEBAGAI UPAYA MENOPANG EKONOMI LOKAL KOTA DENPASAR ................................... 1 KOTA LAYAK ANAK KOTA DENPASAR .................................................................. 12 PROGRAM MULTIGUNA (JAMINAN KESEHATAN) KOTA TANGERANG................................................................................................................. 24 SISTEM KOMPUTERISASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS (PROGRAM LAYANAN KESEHATAN BERBASIS IT SIMPUSKOTA TEGAL)................................................................................................. 38 TAMAN PINTAR YOGYAKARTA ALTERNATIF LAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA .......................................................................... 48 REVITALISASI KAWASAN KOTA LAMA, SAWAHLUNTO MENUJU KOTA WISATA .............................................................................................................. 58 DARI AMPAS TAHU TERBITLAH ENERGI BARU, KOTA PEKALONGAN .............................................................................................................. 76 PEMANFAATAN LIMBAH MINYAK JELANTAH MENJADI BIODIESEL DI KOTA BOGOR..................................................................................... 86 PENGELOLAAN SAMPAH KOTA MALANG MELALUI BANK SAMPAH ......................................................................................................................... 96


vi

APEKSI



PEMBERDAYAAN PENGRAJIN TENUN TRADISIONAL SEBAGAI UPAYA MENOPANG EKONOMI LOKAL KOTA DENPASAR Profil Kota Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan dan 43 desa/kelurahan dengan luas wilayah 12.780 km2 atau 2,18% luas Pulau Bali. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Denpasar adalah 649.762 jiwa, dengan 329.718 laki-laki dan 320.044 perempuan. Data tahun 2010 juga memperlihatkan bahwa terdapat 3.348 perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Dilihat dari aspek jenjang pendidikan, untuk siswa dan lulusan SD dan SMP masih didominasi lakilaki dan untuk SMA didominasi perempuan. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Bali khususnya Denpasar sangat kaya dengan budaya tradisional, termasuk tenun, yang disebut tenun endek. Di masa lalu, produk lokal ini menikmati masa kejayaannya. Namun, seiring perjalanan jaman, termasuk masuknya pengaruh budaya asing ke Bali sebagai destinasi pertama wisatawan mancanegara di Indonesia, ditambah dengan terjadinya krisis ekonomi di tahun 1997 dan tragedi bom pada tahun 2005, tenun tradisional ini mengalami keterpurukan. Situasi Sebelum Inisiatif Tenun tradisional Denpasar adalah tenun endek. Sejak periode walikota terdahulu, tenun endek sudah mulai dipakai sebagai seragam pemerintah kota, namun masih dalam batas kalangan pemerintah kota saja. Sejalan dengan perkembangan penggunaan kain tradisional di tanah air sebagai busana keseharian, tidak hanya busana pada waktu-waktu khusus, tenun endek pun dipandang layak menjadi busana keseharian khususnya di Denpasar. DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

1


Kendati demikian, keterpurukan tenun yang terjadi paska krisis ekonomi dan tragedi bom Bali menjadi tantangan besar bagi Denpasar untuk bisa bangkit memanfaatkan potensi yang ada ini. Beberapa aspek mengapa tenun mengalami keterpurukan, selain akibat krisis dan tragedi bom, adalah: 1. Tenun endek dianggap eksklusif hanya untuk kepentingan formal dan khusus 2. Tenun endek mempunyai harga yang cukup mahal, karena tingkat pembuatan yang lama serta dibutuhkannya ketelatenan dan ketrampilan khusus. 3. Bahan baku benang yang masih merupakan produk impor, karena produk lokal masih belum mampu menghasilkan produk yang kualitasnya memadai. 4. Mayoritas pekerja tenun adalah generasi tua dan semakin langka 5. Tenun endek belum mampu merambah pasar nasional, bahkan sangat terbatas dijumpai pada pasar lokal. 6. Tenun endek juga belum dikembangkan menjadi produk jadi seperti baju maupun produk lain seperti taplak meja, sandal, hiasan dinding, dompet, tas dan sebagainya. Dalam praktik pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Denpasar khususnya dalam pengembangan tenun tradisional untuk peningkatan ekonomi lokal di Kota Denpasar masih banyak terdapat kelemahan maupun kendala yang dihadapi, antara lain yaitu: 1. Pemerintah kota belum cukup mampu membaca potensi unggulan yang mampu mengangkat perekonomian daerah. 2. Pemerintah kota belum cukup kapasitas dalam membaca tren pasar yang berkembang dengan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. 3. Pemerintah kota belum memiliki kapasitas yang memadai dalam memfasilitasi pengrajin/industri kecil yang memiliki potensi unggulan untuk lebih berkembang. 4. Pemerintah kota belum mampu membangun sinergi antarlembaga yang berpotensi berperan dalam pengembangan ekonomi lokal. Inisiatif Berangkat dari persoalan di atas, Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini Walikota Denpasar memiliki gagasan untuk membangkitkan geliat tenun endek baik melalui penguatan pengrajin maupun promosi tenun endek secara gencar ke berbagai kalangan. Pemikiran ini lahir sebagai wujud keprihatinan pemerintah atas terpuruknya industri tenun endek, kurang populernya endek di kalangan lokal sendiri, dan sulitnya pemasaran. Gagasan ini sekaligus bertujuan untuk mengangkat perekonomian para pengrajin tenun. Pengembangan ide ini dilakukan secara bersama antara Dekranasda dengan pembinaan dari Sekretariat Daerah Kota Denpasar, berintegrasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Dekranasda Kota Bali menggerakkan peran Asosiasi Bordir, Endek dan Songket (Asbest) untuk aktif dalam kegiatan pembinaan pengrajin dan penenun serta mewadahi dalam upaya promosi produk. Sedangkan Disperindag melakukan upaya pembinaan, pengawasan serta juga memfasilitasi proses promosi produk dengan bekerja sama dengan SKPD lainnya, seperti Dinas Infokom.


2


Strategi yang Dijalankan Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan tenun tradisional sebagai upaya melestarikan budaya Denpasar maupun meningkatkan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi data pengrajin tenun di wilayah Denpasar serta kebutuhan dari para pengrajin. Hal ini dilakukan oleh Disperindag. Dari identifikasi tersebut diketahui bahwa jumlah pengrajin tenun dianggap masih terbatas, bahkan mayoritas penenun adalah orangtua. Selain itu diketahui juga bahwa banyak pengrajin yang membutuhkan dukungan alat tenun agar lebih mampu memenuhi permintaan jumlah kain tenun dari pasar. 2. Komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk mengembangkan tenun endek diwujudkan dengan pembagian peran dalam struktur pemerintah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sendiri menjadi leading sector untuk proses pengembangan baik aspek teknologi pembuatan tenun maupun pengembangan SDM pelaku indutri tenun sendiri. Sedangkan pengembangan promosi tenun menjadi tugas dari Dekranasda yang berada di bawah naungan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah. 3. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, pemerintah kota memfasilitasi upaya pengembangan tenun melalui beberapa kegiatan: a. Memberikan pelatihan bagi generasi muda untuk belajar menenun endek dan songket. Hal ini dilakukan sekaligus untuk lebih memperkenalkan budaya tradisional kepada generasi muda termasuk memperkenalkan salah satu peluang usaha yang dapat dikembangkan untuk Salah seorang alumni pelatihan generasi membangun jiwa muda yang sekarang telah menjadi wirausaha bagi pekerja tenun generasi muda. b. Memfasilitasi penyediaan alat tenun kepada para pengrajin untuk lebih memenuhi permintaan pasar yang sudah lebih besar atas tenun dan songket. Disamping tenun endek, belakangan tenun songket Denpasar juga sedang berkembang. Meski demikian, alat tenun songket masih terbatas jumlahnya, untuk itu pemerintah kota membantu memfasilitasi pengadaan alat tenun songket. c. Membentuk Tim Tekstil yang terdiri dari beberapa pakar dan praktisi dalam bidang tekstil. Tim ini akan bekerja untuk memberikan masukan dan ide dari kreativitas desain tekstil, khususnya tenun, untuk disarankan kepada para pengrajin. Tim Tekstil ini dibentuk dengan SK Walikota Nomor 188.45/535/HK/2011 tanggal 22 September 2011. DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

3


d. Menguatkan para pengrajin, penenun, dan pembordir dengan memfasilitasi pembentukan Asosiasi Bordir, Endek, dan Songket (Asbest) untuk menjadi wadah para pengrajin, penenun, dan pembordir melakukan penguatan kapasitas, wawasan, serta promosi. Melakukan pengembangan program pelatihan tidak hanya terkait teknik membuat tenun, namun juga dari aspek produk tekstil dan desain fashion dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan perajin terhadap produk fashion. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dekranasda Kota Denpasar yang bekerjasama dengan DDO (Design Development Organization) Wilayah Denpasar yang melibatkan Asbest Kota Denpasar sebagai peserta pelatihan. 4. Selain upaya pengembangan tenun, maka Pemerintah Kota Denpasar juga melakukan upaya promosi gencar ke berbagai kalangan mulai tingkat lokal hingga internasional. Langkah-langkah promosi yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar antara lain: a. Penggunaan tenun endek sebagai seragam kerja di jajaran Pemerintah Kota Denpasar, yang sudah dimulai sejak walikota terdahulu. Untuk itu, saat ini praktik ini dikembangkan dengan memberlakukan peraturan itu menjadi 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Kamis dan Jumat, dimana Kamis adalah seragam endek sedangkan Jumat adalah tenun endek bebas. b. Walikota Denpasar mengeluarkan Surat Edaran berupa himbauan kepada DPRD, BUMN/BUMD, pelaku usaha, dan siswa sekolah yang berdomisili di Denpasar untuk menggunakan pakaian endek bebas pada hari Jumat. c. Melaksanakan beberapa even pameran, khususnya di wilayah Denpasar, seperti Denpasar Festival serta aktif mengikuti berbagai pameran maupun kegiatan kesenian di tingkat lokal seperti Pesta Kesenian Bali, Denpasar Festival yang menghadirkan berbagai Sanur Village model baru kreasi baju dari endek oleh para Festival, dan perancang muda sebagainya. d. Mengikuti berbagai kegiatan promosi/pameran baik skala nasional maupun internasional, seperti Pameran Inacraft, Jakarta Fashion and Food Festival (JFFF), Trade Expo Indonesia, dan promosi di ajang internasional. Yang pernah diikuti yaitu Festival Indonesia 2012 di Melbourne, Australia. e. Memfasilitasi tempat pemasaran dan penunjang kreativitas bagi pengembangan tenun bordir, endek, dan songket Kota Denpasar yang terletak di Pasar Kumbasari lantai V yaitu dengan nama Imperium Kumbasari. Keberadaan imperium ini atas dukungan dari Pemda Kota Denpasar dan PD Pasar Kota Denpasar kepada Dekranasda Kota Denpasar untuk memanfaatkan ruang tersebut sebagai pusat promosi DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

4


bordir, endek, dan songket Denpasar. Dalam memfasilitasi para perajin untuk mempromosikan produk tekstil unggulannya, Dekranasda Kota Denpasar bekerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Denpasar, khususnya dari program bina lingkungannya. Selanjutnya manajemen pengelolaan imperium tersebut diserahkan kepada Asbest dan APPMI. Keterlibatan Publik dan Instansi Pemerintah Lainnya Program pemberdayaan ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya keterlibatan publik dan instansi lain. Program ini memang menjadikan masyarakat dalam hal ini para pengrajin tenun menjadi subyek pelaksanaan sehingga memberikan manfaat langsung bagi mereka maupun bagi pengembangan tenun sebagai budaya lokal untuk mengangkat potensi daerah. Tanpa melibatkan seluruh pihak tidak mungkin tercapai sukses promosi hingga mampu mengangkat tenun menjadi bagian dari budaya Kota Denpasar. Anggaran Penerapan Good Practice Pelaksanaan program pengembangan tenun tradisional sebagai upaya mengangkat budaya daerah dan penguatan ekonomi lokal di Kota Denpasar ini merupakan kerja integrasi antara beberapa SKPD, terutama Dinas Perindag dan Bagian Ekonomi dan Pembanguan Setda Kota, disamping Dinas Infokom. Dengan demikian, anggaran dialokasikan oleh masing-masing SKPD sejak program dikembangkan. Dalam hal ini anggaran dialokasikan untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan bagi generasi muda, fasilitasi alat tenun songket, keberadaan Tim Tekstil sebagai pemberi masukan pemerintah, program peningkatan kapasitas bagi aparat agar mampu mendampingi masyarakat, berbagai kegiatan promosi tenun baik lokal maupun nasional bahkan internasional, serta memfasilitasi tempat pemasaran produk tenun. Hasil yang Dicapai Program pengembangan tenun tradisional untuk penguatan ekonomi lokal, telah memberikan hasil yang menggembirakan, yaitu antara lain: 1. Terfasilitasinya sejumlah pengrajin industri tenun endek, bordir, dan songket Bali melalui bantuan alat tenun songket sebanyak 19 buah dan 1 buah persiapan lusi/pakan dan 4 tahap pelatihan tenun songket yang diikuti oleh perajin tenun di Kota Denpasar serta melibatkan generasi muda. 2. Seluruh kantor pemerintah dan swasta di

Penenun songket Bali yang menggunakan alat tenun bantuan Pemerintah kota


5


3. 4.

5.

6.

Kota Denpasar telah menggunakan tenun endek sebagai baju seragam setidaknya sekali dalam seminggu. Kantor Pemerintah Kota Denpasar sendiri menggunakan seragam tenun sebanyak 2 kali seminggu. Hari Kamis menggunakan seragam pemerintah kota endek berwarna ungu, sedangkan Hari Jumat Ni Wayan Ria Mariani, Bendahara Asbest dipersilahkan staf dengan 15 orang pekerja bordir dan penjualan menggunakan baju dari endek telah merasakan asil signifikan tenun endek secara dari usahanya bebas. Demikian juga,sekolah-sekolah sudah menggunakan tenun endek untuk menjadi salah satu seragam sekolah mereka. Terbentuknya Tim Tekstil yang berperan untuk memberikan masukan dan ide kreativitas desain tenun termasuk teknologi yang perlu dikembangkan dalam pengembangan tenun. Terbentuknya Asosiasi Bordir, Endek, dan Songket (Asbest) sebagai wadah para pengrajin, penenun, dan pembordir untuk melakukan penguatan kapasitas, wawasan serta promosi. Anggota Asbest saat ini berjumlah 35 pengrajin, yang mayoritasnya adalah perempuan. Terpromosikannya tenun endek, songket, dan bordir Denpasar kepada kalangan masyarakat Denpasar dan Bali khususnya maupun masyarakat Indonesia secara umum melalui beberapa ajang pameran dan fashion show baik di lokal Denpasar dan Bali, maupun di tingkat nasional bahkan internasional. Tersedianya tempat sebagai media pemasaran dan penunjang kreativitas bagi pengembangan tenun bordir, endek, dan songket Kota Denpasar yang terletak di Pasar Kumbasari lantai V yaitu dengan nama Imperium Kumbasari. Keberadaan Imperium yang berada di lantai V Pasar imperium ini atas Kumbasari dan Imperium Kumbasari sebagai dukungan dari Pemda tempat show room dan fashion show anggota Kota Denpasar dan PD Asbest dan APPMI Pasar Kota Denpasar DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

6


kepada Dekranasda Kota Denpasar untuk memanfaatkan ruang tersebut sebagai pusat promosi bordir, endek, dan songket Denpasar. Dalam memfasilitasi para perajin untuk mempromosikan produk tekstil unggulannya, Dekranasda Kota Denpasar bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Denpasar dari program Pasar Kumbasari bina lingkungannya yang selanjutnya manajemen pengelolaan imperium tersebut diserahkan kepada Asbest dan APPMI (Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia). 7. Terjadi peningkatan secara signifikan permintaan jumlah tenun endek dan songket kepada pengrajin akibat tingginya kebutuhan penggunaan endek untuk seragam dan songket untuk dipasarkan sebagai contoh dapat dilihat dari data produksi dan peningkatan salah satu industri pengrajin, Sekar Jepun berikut ini: Tahun

Tenaga Kerja (orang)

Produksi (meter)

Penjualan (dalam seribu Rupiah)

2008

18

2.520

384.300

2009

18

3.096

472.140

2010

18

3.300

503.250

2011

21

3.720

737.490

2012

21

4.140

820.752

8. Terjadi peningkatan omzet dari even Denpasar Festival untuk komoditi tekstil, yaitu sebesar Rp 422.099.500 pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 821.383.000 pada tahun 2011. 9. Terjadi peningkatan penjualan oleh Asbest yaitu Rp 2.204.250.000 pada tahun 2010 dan Rp 2.270.373.000 pada tahun 2011. 10. Saat ini produk tenun endek sudah bukan komoditi lokal saja tetapi sudah diekspor ke negara lain, seperti Jepang dan rencananya ke Australia. Para pengrajin maupun asosiasi mampu mengakomodir peningkatan permintaan pasar dari tingkat lokal hingga internasional. Jika diilustrasikan perbedaan kondisi pengembangan tenun tradisional sebagai upaya penguatan ekonomi lokal sebelum dikembangkan dan sesudahnya adalah sebagai berikut:


7


SITUASI SEBELUM PENGEMBANGAN

SITUASI SESUDAH PENGEMBANGAN

Pengrajin tenun yang minim fasilitas dan kapasitas untuk mampu merambah pasar lokal

Pengrajin tenun telah terpenuhi fasilitas pengembangan produknya dengan dukungan bantuan alat dan promosi gencar hingga pasar internasional

Budaya pembuatan tenun yang hanya ditekuni generasi tua dengan jumlah terbatas

Mulai merambahnya minat pembuatan tenun oleh generasi muda yang telah mendapat peningkatan wawasan dalam pelatihan maupun terinformasi melalui promosi bahkan akan diperkenalkan kepada siswa sekolah melalui kurikulum dalam sekolah-sekolah kejuruan

Tenun endek dianggap eksklusif dengan harga mahal, tidak banyak dijumpai di beberapa pasar wisata lokal

 Pemakaian tenun endek sebagai seragam pemerintah kota bahkan himbauan melalui Surat Edaran W alikota untuk kantor BUMN/BUMD, swasta dan sekolah menjadikan tenun endek semakin populer dan permintaan akan produk semakin tinggi  Tenun endek semakin populer di kalangan lokal dengan upaya promosi gencar seperti Denpasar Festival, dsb.

Tenun endek belum mampu merambah pasar nasional

Dengan promosi kuat pemerintah kota, tenun endek sudah merambah pasar nasional bahkan internasional yaitu dengan mengikuti berbagai even pameran nasional maupun internasional hampir setiap tahun.

Pengusaha tenun belum memiliki kapasitas/pengetahuan yang memadai terkait promosi dan pasar tenun

Terbentuknya Asosiasi Bordir, Endek dan Songket (Asbest) menjadikan para pengusaha dan pengrajin tenun memiliki wadah untuk meningkatkan wawasan, kapasitas, dan ruang untuk promosi.

Aparat pemkot yang kurang peka dengan kebutuhan dan kurang memfasilitasi pengrajin tenun

 Dengan dibangunnya gagasan oleh pimpinan untuk mengangkat tenun tradisional maka jajaran aparat Pemkot Denpasar khususnya Disperindag dan Bagian Ekbang Setda lebih tanggap dan lebih berkemampuan untuk memfasilitasi para pengusaha dan pengrajin tenun.  Jajaran aparat Pemkot Denpasar semakin bersinergi untuk mengangkat tenun tradisional sebagai ikon daerah yang mampu meningkatkan ekonomi lokal.

Keberlanjutan Inisiatif Pemerintah Kota Denpasar untuk pengembangan tenun tradisional untuk mengangkat budaya daerah dan penguatan ekonomi lokal tersebut sejalan dengan visi Kota Denpasar, yaitu “Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan” dengan salah satu misinya adalah meningkatkan pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2010 tentang RPJMD 2010-2015. Upaya pemerintah kota ini dalam rangka menyelamatkan budaya tenun tradisional agar tidak punah dilakukan untuk menguatkan pengrajin, penenun endek dan DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

8


songket Bali, dan pembordir agar dapat terus bertahan. Ini dilakukan dengan mengajak generasi muda agar mengenal, mencintai dan membangun kemampuan untuk membuat tenun sebagai peluang untuk membangun lapangan kerja serta upaya mempromosikan tenun endek di kalangan masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia. Upaya yang dilakukan sudah melibatkan berbagai kalangan, termasuk usia sekolah.Dalam proses keberlanjutannya Pemerintah Kota Denpasar akan mengenalkan praktik pembuatan kain tenun kepada generasi muda melalui ekstrakurikuler, khususnya di sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Denpasar. Upaya memperkenalkan tenun ke berbagai kalangan, yang sudah dirintis sejak lama oleh walikota sebelumnya, bahkan terus dikembangkan oleh walikota saat ini. Dengan Surat Edaran yang dikeluarkan, himbauan pemakaian tenun endek sebagai seragam kerja tidak hanya terbatas untuk kalangan pemerintah kota namun juga untuk kalangan swasta. Setiap daerah di Indonesia memiliki produk dan tradisi lokal yang mempunyai nilai sejarah maupun nilai jual yang tinggi. Pengalaman baik Kota Denpasar dengan upaya serius mengangkat tenun tradisional dalam berbagai upaya promosi menjadi pembelajaran penting bagi daerah lain. Untuk pengembangan potensi lokal, ini tentu baik untuk menjadi pelajaran bagi daeran lain. Untuk dapat mereplikasi kegiatan ini setidaknya terdapat beberapa prakondisi yang dapat dilihat dari faktor sukses utama yang teridentifikasi di bawah ini. Pelajaran yang Dapat Diambil Kunci keberhasilan pelaksanaan program ini antara lain adalah: 1. Komitmen kuat pimpinan daerah dan kesungguhan seluruh aparat untuk memahami potensi daerahnya yang mempunyai nilai jual tinggi dan mengangkat potensi tersebut sebagai alat promosi daerah serta untuk penguatan ekonomi pengrajin tradisional maupun ekonomi daerah. 2. Sinergi dan kerjasama seluruh pihak terkait yang kuat dalam mengangkat potensi tersebut menjadi sesuatu yang mempunyai nilai pasar yang mampu mengangkat ekonomi lokal. 3. Seluruh jajaran pemerintah kota maupun komponen masyarakat juga mempunyai kesamaan pemahaman dan kesadaran tinggi pentingnya menyelamatkan budaya tradisional baik dari tenun maupun produk lain seperti makanan untuk potensi pengembangan ekonomi lokal. Dalam pengembangan program ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain: 1. Rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam upaya pelestarian budaya tradisional khususnya tenun sehingga penenun mayoritas masih dari kalangan generasi tua. 2. Bahan baku tenun yang masih merupakan barang impor sehingga menyebabkan masih mahalnya harga tenun. 3. Proses pembuatan tenun dan alat yang masih tradisional masih membutuhkan waktu lama sehingga target produksi masih belum mampu memenuhi permintaan pasar. DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

9


Tenun endek, bordir, maupun songket Denpasar ini dalam pengembangannya memang masih harus banyak bersaing dengan tenun-tenun dari daerah lain yang banyak muncul di Denpasar maupun di pasar nasional. Namun, dengan promosi yang terus dilakukan Pemerintah Kota Denpasar serta kekhasan tenun yang menjadi ciri tersendiri, rasa optimis terus dibangun agar tenun endek, songket, dan bordir Denpasar ini terus membudaya dan berkembang. Keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya menjadikan tenun tradisional sebagai icon kota untuk peningkatan ekonomi tidak terlepas atas langkah koordinatif dari berbagai SKPD. Kemampuan untuk Ditransfer Seperti dengan Denpasar maupun Bali secara umum, daerah di Indonesia lainnya memiliki kekayaan tradisional yang tak ternilai yang belum tentu dimiliki wilayah lain. Kekayaan tersebut salah satunya adalah kerajinan tradisional seperti tenun tradisional. Jika bisa dioptimalkan keberadaan, pengembangan, dan pemanfaatannya, kerajinan tradisional bisa menaikkan harkat martabat daerah juga mampu meningkatkan perekonomian lokal khususnya masyarakat. Hal ini yang menyebabkan praktik pengembangan tenun endek oleh Kota Denpasar dalam berbagai upaya hingga mampu mengangkat geliat endek baik di pasar lokal maupun nasional sangat potensial untuk dilakukan di wilayah lain Indonesia, yang masingmasing sangat kaya dengan kerajinan tradisionalnya. Tentunya untuk bisa mengembangkan hal yang hampir senada perlu ada prakondisi yang perlu diperhatikan : 1. Komitmen kuat daerah terutama pemimpin atau pengambil kebijakan untuk upaya mengangkat potensi daerahnya untuk mengangkat harkat martabat daerah disamping untuk peningkatan ekonomi daerahnya 2. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak baik swasta, akademisi terutama masyarakat dalam pencapaian upaya tersebut 3. Aparat pemerintah daerah perlu membenahi diri dengan menyusun kerangka program yang jelas, kapasitas yang memadai, dan pengembangan kreativitas serta kemauan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak yang mendukung.

Kontak 1. I Dewa Made Agung, SE., M.Si Jabatan pada saat pengambilan data: Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar Jl. Gajah Mada No. 1, Denpasar Tel. 0361 234831 ext. 321 Jabatan saat ini: Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Denpasar Graha Sewaka Dharma Lumintang Lantai 3, Denpasar Tel. 0361 431229 DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

10


2. Si Gde Sudarsana, B.Sc Kepala Seksi Pengawasan Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Jl. Melati No. 31, Denpasar Tel. 0361 224 548 Fax. 0361 244 648 3. Sri Indah Wibi Nastiti Direktur Pengembangan Program dan Advokasi APEKSI Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09 Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960 Tel. 021 8370 4703 Fax. 021 8370 4733 HP: 0811 928 995 Email: [email protected]


11


KOTA LAYAK ANAK KOTA DENPASAR Sebagai karunia Tuhan, dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di dalam masyarakat, anak memiliki kedudukan yang sangat penting karena mereka merupakan generasi penerus bangsa dan sumberdaya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan masa mendatang. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting, di samping ini merupakan hak asasi anak itu sendiri. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari tingkat kesejahteraan anaknya sebagai salah satu komponen penting masyarakat. Karena itu, merupakan salah satu tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anak sebagai bagian dari masyarakat. Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan dan 43 desa/kelurahan dengan luas wilayah 12.780 km2 atau 2,18% luas Pulau Bali. Penduduk Kota Denpasar mencapai 788.589 jiwa (2010) dengan usia 0-19 tahun sejumlah 183.513 jiwa (tahun 2010). Tingkat pertumbuhan penduduk di Denpasar sesungguhnya tidak terlalu besar, namun sebagai kota besar, Denpasar memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi. Hal ini cukup dimaklumi mengingat Denpasar mempunyai daya tarik bagi sebagian masyarakat baik dari kabupaten di Bali maupun daerah lain di Indonesia, mengingat potensinya di bidang pariwisata, pendidikan, jasa, dan sebagainya. Sebagai ibukota dari pulau yang mempunyai sebutan Pulau Dewata, Denpasar memiliki visi: “Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan”, dengan salah satu misinya adalah: Meningkatkan pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat. Situasi Sebelum Inisiatif Dengan kondisi demografi di atas, Kota Denpasar tidak lepas dari permasalahan yang terjadi di kalangan anak-anak. Permasalahan tersebut antara lain: pertama, masih belum semua anak mempunyai akta kelahiran; kedua, masih belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga, maupun orang tua asuh atau wali dengan baik; ketiga, masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai; keempat, masih belum semua anak mempunyai kesehatan yang optimal; kelima, masih belum semua anak-anak dalam pengungsian, daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas, dan anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan khusus. Selama ini ketersediaan data mengenai permasalahan anak masih sangat terbatas, sehingga hal ini menyulitkan para penentu kebijakan untuk menyusun programprogram yang sesuai untuk mengatasi masalah kesejahteraan dan perlindungan anak (KPA). Inisiatif Dengan kesadaran bahwa anak-anak merupakan bagian terpenting dari komponen masyarakat, mereka merupakan subyek yang harus mendapatkan layanan terbaik dari pemerintah. Sejalan dengan program nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat tentang Kota Layak Anak, serta dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

12


pelayanan yang maksimal bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, Pemerintah Kota Denpasar mencanangkan pengembangan Kota Layak Anak. Walikota Denpasar I. B. Rai D. Mantra mencanangkan Denpasar Kota Layak Anak ini pada bulan Februari 2010. Strategi yang Dijalankan Sebagai wujud komitmen Kota Denpasar untuk mewujudkan visinya, kebijakan pemerintah kota dituangkan dalam RPJMD 2010-2015. Inisiatif pencanangan Denpasar menjadi Kota Layak Anak ini merupakan perwujudan salah satu misi untuk meningkatkan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, Kota Denpasar juga merumuskan Visi Denpasar Kota Layak Anak yang berbunyi: Denpasar Kota Kreatif Layak Anak Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan. Sementara, misi KLA Denpasar adalah: 1. Penguatan jati diri anak Kota Denpasar berlandasan budaya Bali. 2. Memberdayakan anak Kota Denpasar berlandasan kearifan lokal melalui budaya kreatif. 3. Mewujudkan pemerintahan yang baik untuk anak (good governance) melalui menegakkan dan perlindungan hukum. 4. Meningkatkan pelayanan publik untuk anak menuju kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, ekonomi dan pariwisata, dan peningkatan infrastruktur. 5. Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat khususnya anak dari kalangan miskin melalui sistem ekonomi kerakyatan. Sebagai wujud pelaksanaannya, Denpasar menyusun visi dan misi Denpasar Kota Layak Anak. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan leading sector pelaksana program ini. Dalam pengembangan program ini melalui beberapa program kerja, Badan KB dan PP melakukan koordinasi dengan SKPD lain, seperti Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Infokom, serta berbagai instansi maupun pihak lain di luar pemerintah seperti perguruan tinggi, LSM, dan media massa. Kota Layak Anak di Kota Denpasar dikembangkan melalui beberapa program inovatif, yaitu antara lain: 1. Penyusunan profil Denpasar Kota Layak untuk menjadi data acuan dalam penyusunan kebijakan pada tahun 2010. Penyusunan Profil Anak ini dilakukan bekerja sama dengan Pusat Studi Wanita dan Anak Universitas Udayana dengan waktu penyusunan selama 60 hari kalender. Data anak ini dimutakhirkan setiap tahun dan penyusunannya sesuai dengan Kepmeneg PPPA RI. 2. Pemberian fasilitas hak-hak sipil, fasilitas anak-anak, atau pelayanan bagi anak sekolah, yaitu pemberian akta kelahiran gratis dan jamkesda serta penyediaan fasilitas diskon di beberapa toko buku di Denpasar bagi seluruh siswa sekolah apabila menggunakan seragam sekolah atau menunjukkan kartu pelajar. Pada tahun 2013 dilakukan peningkatan lokasi taman bermain DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

13


di 4 Kecamatan. Akte Kelahiran gratis ini disosialisasikan baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media elektronik Bali TV dan RPKD 92.6 FM. Untuk mencapai angka kepemilikan akte 100%, Dinas Catatatan Sipil juga bekerja sama dengan klinik bersalin, rumah sakit, dan Puskesmas, selain juga dilaksanakan melalui mobil keliling. 3. Pengintegrasian keberadaan posyandu, PKK, dan PAUD untuk meningkatkan kualitas proses tumbuh kembang anak/remaja demi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Ini dilakukan melalui pengembangan Bina Keluarga Balita (BKB), dengan membentuk Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) BKB mulai tingkat kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dengan SK pembentukan kelompok KBK. Pembinaan dan bimbingan kelompok BKB maupun kader BKB dilakukan secara rutin oleh Penyuluh KB (sebagai Tim Pokjanal BKB tingkat desa/kelurahan) sementara monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim Pokjanal kecamatan dan kota. Pokja melakukan pertemuan koordinasi secara rutin untuk membahas program kerja dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk memfasilitasi posyandu di seluruh desa/kelurahan. Sudah selama 3 tahun ini pemerintah memfasilitasi pendanaan 30 posyandu dengan alokasi sekitar 600 juta rupiah setiap tahunnya. 4. Kegiatan BKB merupakan sistem pelayanan terpadu dan dinamis di mana diberikan pelayanan program KB, kesehatan, pendidikan, serta program lain yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat. Pelayanan yang diberikan di BKB bersifat terpadu dengan kegiatan posyandu, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan lengkap pada waktu dan tempat yang sama. Untuk meningkatkan kualitas SDM dari para kader, dilakukan pelatihan, pendampingan tenaga/kader, dan berbagai lomba dalam memotivasi terbentuknya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, seperti lomba administrasi Sepuluh Pokok PKK, lomba HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK, lomba perilaku bersih dan hidup sehat (PBHS), lomba makanan sehat bergizi, lomba membuat APE (alat permainan edukatif), lomba membuat gendongan, lomba membuat sampian, dan lomba mesatua Bali. Kegiatan pelatihan untuk kader posyandu yang dilakukan setiap tahun adalah melakukan gerakan kebersihan melalui pemilahan sampah. Posyandu juga telah mengembangkan sistem administrasi lebih baik yaitu dengan memiliki Sistem Informasi Posyandu dan juga 6 buku tambahan, antara lain buku pendaftaran. Seorang anak berkebutuhan khusus sedang Pengembangan Pusat belajar dengan tenaga pendamping Tumbuh Kembang Anak DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

14


Berkebutuhan Khusus dilakukan sejak tahun 2010. Pemerintah memberikan dukungan fasilitas tempat dan peralatan pendukung. Dukungan lain pun datang dari beberapa kelompok pemerhati anak berkebutuhan khusus. Pengelolaan sekolah tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus di Kota Denpasar berjalan baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Bahkan peran serta swasta juga terlihat tinggi terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus, melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) yang sangat peduli terhadap tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Kota Denpasar mampu mengintegrasikan berbagai program pendidikan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Pusat tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus ini telah berdampingan dengan sekolah biasa. Program terhadap anak-anak penyandang cacat, termasuk berkebutuhan khusus, termasuk pemberian kesempatan untuk tampil dalam berbagai even kesenian. Sebelumnya pusat tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus berada di bawah Badan KB dan PP. Namun mulai tahun 2012, pusat tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus berada di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Keberadaan pusat ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia yang dibiayai melalui APBD (Dinas Pendidikan Kota Denpasar). Untuk mengembangkan anak berkebutuhan khusus agar lebih mandiri, Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan berbagai lomba. Lomba-lomba seperti memasang kaos kaki, mewarnai, membawa kelereng, memasang fuzzela, dan lomba memasukkan bola dalam keranjang yang bertujuan untuk memberikan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan kreativitasnya. Lebih spesifik lagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, aktivitas serupa diharapkan dapat mendorong interaksi sosial sehingga membantu proses perkembangannya. Dengan inisiatif dari Ibu Ketua K2S Kota Denpasar, Ny. Selly D. Mantra, dibuat sebuah film tentang anak penyandang disabilitas yang berjudul Widya Jari Jemariku menari. 5. Kota Denpasar terus gencar memberikan penyuluhan dan workshop mengenai konvensi hak anak bagi guru Bimbingan Konseling (BK) tingkat SMP se-Kota Denpasar dengan melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2). Workshop juga memberikan pemahaman terhadap guru-guru BK tentang perlindungan anak sehingga mereka mampu melakukan pendekatan terhadap anak-anak, khususnya anak-anak yang bermasalah. Ini juga merupakan langkah untuk mendorong citra guru BK sebagai alternatif pendamping untuk pemecahan masalah bagi anak-anak di sekolah, dan bukannya ditakuti oleh anak-anak karena dianggap sebagai polisi sekolah. 6. Mengembangkan fasilitas Pojok ASI di berbagai terminal, pasar tradisional, pusat perbelanjaan melalui Surat Edaran Walikota. Tujuan prakarsa ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui penurunan angka kematian ibu (AKI) saat hamil, melahirkan, dan masa nifas serta angka kematian bayi (AKB). Lebih lanjut dikatakan, Gerakan Sayang Ibu (GSI) adalah gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, utamanya dalam percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Kegiatan penyuluhan pemberian ASI eksklusif, yang diikuti oleh para kader GSI, seringkali dilaksanakan untuk meningkatkan cakupan anak mendapatkan ASI serta kesadaran ibu untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya.


15


7.

8.

Memberikan peningkatan pengetahuan/kemampuan kepada anak-anak. Denpasar bekerja sama dengan pihak swasta menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas/pengetahuan. Contohnya adalah kerja sama dengan PT Bamboomedia Cipta Prasada dalam menyelenggarakan Workshop Teknologi yang diikuti pelajar SMP dan SMU/SMK se-Kota Denpasar untuk meningkatkan ketrampilan membuat situs web, membuat program aplikasi pada telepon genggam, serta membuat cerita animasi. Untuk mengantisipasi dampak kemajuan informatika dan teknologi yang begitu pesat terhadap anak, Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan (PP) Kota Denpasar terus gencar memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak melalui kegiatan NGOBAR (Ngobrol Bareng), yang menghadirkan 500 anak-anak yang terdiri dari anak SD, SMP, SMA/K, anak panti, anak jalanan, dan Karang Taruna. Kegiatan ini diisi dengan materi remaja dengan HIV/AIDS, remaja dengan narkoba, remaja dengan lingkungan, remaja dengan geng motor, remaja dengan geng drunk yang akan disajikan dalam bentuk teatrikal dan kartunis. Pemerintah juga telah memfasilitasi anak pekerja kasar di Pasar Badung dengan program baca tulis hitung sejak tahun 2009. Ini ditempuh dengan bekerja sama dengan Lembaga Anak Bangsa, melalui kegiatan pelayanan kesehatan, program calistung, life skill dan seni budaya, juga kerjasama Dinkes, PD Pasar, dan WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia). Menyelenggarakan berbagai kegiatan, lomba, dan pertunjukan untuk membangun kreativitas anak, antara lain:  Pentas dalam rangka 17 Agustus selama 3 bulan setiap hari Kamis-Minggu, pentas setiap Sabtu sore untuk setiap sanggar seni, dan sebagainya  Memfasilitasi aktivitas anak-anak di saat libur sekolah atau waktu luang melalui berbagai lomba, pelatihan sesuai kebutuhan anak-anak, lomba pesantian, dan Berbagai lomba dan kegiatan Supercamp untuk kegiatan camping anak-anak di saat libur sekolah dengan nama “Supercamp”. Tujuannya adalah agar anak-anak/remaja memanfaatkan waktu luang dan libur sekolah untuk kegiatan positif, membangun karakter remaja untuk mengurangi terjadinya kenakalan, dan sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan anak-anak remaja.  Kegiatan yang sudah berjalan sejak tahun 2011 dan ini merupakan komitmen Walikota Denpasar dalam mendukung Kota Denpasar menuju Kota layak Anak, di mana walikota menegaskan keterlibatan seluruh SKPD. Program ini khususnya dikerjasamakan dengan Dinas Kebudayaan dan juga melibatkan beberapa CSR. Ada yang bentuknya pemberian kesempatan untuk magang untuk anak-anak SMK, ada juga tempat-tempat kursus yang memberikan harga spesial pada saat liburan sekolah ini. Kegiatan yang disediakan oleh DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

16












SKPD selama liburan sekolah adalah latihan tabuh, latihan rebab, latihan suling, kemah budaya, lomba pesantian sekolah, fasilitas perkembangan keragaman budaya, serta pembinaan dan pelatihan seni rupa. Selain kegiatan camping, melalui Badan KB dan PP juga diselenggarakan berbagai lomba pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) seperti melukis bersama orang tua untuk anak TK, lari sambil menggendong anak untuk anak TK, lomba menyalin aksara Bali, lomba menulis aksara Bali di atas daun lontar, dan lomba melukis. Pada saat liburan sekolah anak-anak TK, SD, SMP, dan SMA mengisi liburannya dengan latihan marching band dan ini akan ditampilkan pada saat puncak peringatan HAN. Dalam upaya pelestarian budaya kepada generasi muda, sudah selama enam tahun Dinas Pendidikan dan Olah Raga menyelenggarakan Kemah Budaya yang melibatkan seluruh sekolah SMA/SMK Se-kota Denpasar. Hingga kini, program yang digagas Walikota IB Rai D. Mantra dalam rangka mengisi liburan panjang ini mendapat sambutan luar biasa dari pihak sekolah, terutama kalangan generasi muda. Ini terbukti dari terus bertambahnya jumlah peserta setiap tahun. Hingga kini telah tercatat 350 orang kader pelestari budaya yang tersebar di seluruh sekolah negeri maupun swasta, dengan agenda berbagai kegiatan lomba budaya seperti lomba karya tulis, membuat canang sari, kwangen, dan ngelawar. Dari kegiatan ini nantinya para generasi muda diharapkan semakin paham tentang karakteristik budayanya sekaligus mencintai budayanya sendiri. Menyelenggarakan Pekan Seni Remaja (PSR) tingkat SMP dan SMA/SMK serta Lomba Seni tingkat TK dan SD Kota Denpasar setiap tahun. Kegiatan ini merupakan pembinaan dan pembibitan anak didik sejak usia dini agar lebih mencintai kesenian, mengingat Bali melekat dengan faktor unggulannya, yaitu seni budaya. Selain itu, inisiatif ini juga mendukung Kota Denpasar sebagai kota berwawasan budaya. Kegiatan ini juga sebagai upaya mempersiapkan artis-artis seni sebagai duta kontingen Kota Denpasar dalam rangkaian Porsenijar Provinsi Bali dan Pesta Kesenian Bali (PKB) yang akan datang. PKK Kota Denpasar melaksanakan berbagai lomba bidang kewanitaan yang dikaitkan dengan PKB ke-35 Kota Denpasar. Di mana peserta lomba adalah siswa-siswi SD, diadakan lomba busana. Ada juga lomba pakaian endek untuk undangan ulang tahun tingkat anak-anak TK. Lomba merangkai bunga lokal untuk podium ditujukan untuk tingkat SMA/SMK, sedangkan lomba membuat peras pengambaian melibatkan untuk PKK desa. Lomba-lomba tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan dan melestarikan budaya lokal khususnya di kalangan anak-anak, karenanya salah satunya termasuk pembuatan sarana persembahyangan yang dibutuhkan sehari-hari. Terdapat lomba untuk membuat kulit ketupat yang diikuti anak-anak SMP serta SLB, serta lomba membuat kuangen dan membuat canang sari yang diikuti anak-anak SD serta SLB. Meski anak-anak sudah mendapat pelajaran membuat banten dalam ekstrakurikuler di sekolah, namun ini merupakan bentuk motivasi dalam mengembangkan kreativitas. Selain lomba yang melibatkan anak-anak, dilaksanakan pula lomba untuk para kader PKK desa/kelurahan dalam membuat Alat Permainan Edukatif (APE) tradisional. Alat permainan yang dibuat dari barang-barang bekas yang tidak membahayakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membuat APE tradisional sehingga tidak harus membeli permainan anak. Di


17


samping itu, anak-anak akan memiliki lebih banyak pilihan permainan yang edukatif.  Pemerintah Kota Denpasar juga menjalankan lomba kreativitas belajar siswa berbasis ICT, yang sejalan dengan program cyberschool. Lomba ini diikuti guru dan siswa SMP, SMA, dan SMK se-Kota Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi guru serta siswa dalam memperkaya media pembelajaran, menyamaratakan content yang ada pada situs cyberschool serta diharapkan mampu mengubah paradigma dalam proses pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru (teacher centered) menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). Sementara, lomba bahan ajar yang diikuti oleh para guru diharapkan mampu mendorong dan menumbuhkembangkan kreativitas guru di bidang perancangan (desain), pengembangan (development), pemanfaatan (utilization), pengelolaan (managemen) dan penilaian (evaluation) multimedia pembelajaran. 9. Membentuk Forum Anak Kota Denpasar (FAD) di setiap banjar (desa), yang aktif dalam berbagai kegiatan hingga tingkat kota dengan melakukan kegiatan adat karena di banjar ditekankan untuk pelestarian budaya, seni, dan tradisi. FAD berperan untuk mengadvokasi pemerintah agar mereka terlibat dalam proses penyusunan perencanaan. FAD mengadakan pertemuan 3 bulan sekali. Proses pembentukan FAD diawali dengan bersurat ke kecamatan dan ke sekolah, kemudian membuka pendaftaran melalui internet kerjasama dengan FAD Provinsi Bali. Anak-anak Forum Anak Denpasar mengikuti pelatihan untuk yang terdaftar akan diberi pengembangan wawasan sosialisasi tentang FAD kemudian diseleksi dan diwawancara. FAD juga merupakan wadah yang dikelola dari dan oleh remaja, terutama dalam memberikan informasi dan pelayanan konseling tentang program genre yang mampu meminimalkan permasalahanpermasalahan di kalangan remaja. Selain itu, FAD merupakan tempat menyalurkan bakat dan minat siswa-siswi dalam berorganisasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Selain Forum Anak Kota Denpasar, juga terdapat Forum OSIS SMA/K dan juga Forum OSIS SMP se-Kota Denpasar. Forum ini merupakan perwakilan dari ketua OSIS masing-masing sekolah dan memiliki kegiatan yang sangat aktif (info lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Vany (08563722336)). Payung hukum Program Kota Layak Anak di Kota Denpasar ini dikuatkan posisinya dengan pengaturan dalam berbagai peraturan walikota, yaitu antara lain: Perwal No. 25A Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Perwal No. 8 Tahun 2011 tentang DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

18


Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk WNI dan Kartu Identitas Anak WNI Kota Denpasar, Perwal No. 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak, Perwal No. 20 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Akta Kelahiran, Keputusan Walikota No. 188.45/275/HK/2012 tentang Pembentukan Sekretariat Tetap dan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Denpasar. Koordinasi dan Pengorganisasian Proses Pelaksanaan program ini dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak baik dari SKPD Pemerintah Kota Denpasar maupun dengan pihakpihak lain seperti perguruan tinggi, LSM, dan media massa. SKPD yang terlibat dalam program Kota Layak Anak adalah Bappeda, Badan KB dan PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Capil, dan Dinas Infokom. Selain koordinasi antar SKPD untuk pelaksanaan Kota Layak Anak ini, yang turut berperan untuk pembinaan, pengawasan dan membantu pengembangan program adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengembangan program ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain tidak mudahnya merangkul seluruh SKPD dalam mewujudkan tujuan program ini. Budaya patriarki di masyarakat yang masih kuat juga membuat tidak mudah untuk membangun pemahaman kesetaraan gender dalam penguatan kapasitas anak-anak untuk mampu menjawab tantangan masa depan. Dalam hal internal pemerintahan, tentunya aspek anggaran menjadi tantangan utama, mengingat kebutuhan daerah yang cukup besar dengan alokasi anggaran daerah yang terbatas membuat program ini harus bersaing ketat dalam proses penyusunannya. Skema Anggaran dari APBD untuk berbagai program pendukung Kota Layak Anak No

Program/Kegiatan

SKPD

1

Penguatan kelembagaan (pelatihan bagi aparat, pendamping, kampanye, sosialisasi, dll)

2

Hak sipil dan kebebasan (akta kelahiran, penyediaan fasilitas perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, fasilitas kelompok anak, fasilitas kegiatan partisipasi anak, dll) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (pembinaan keluarga balita dan remaja, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas & tenaga konsultasi, penyediaan dan pemeliharaan LKSA/panti, dll) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (gizi, imunisasi, penanggulangan penyakit, dll)

Dikpora, Badan KB dan PP, Diskes, Capil, (Disnakertransos, BPM dan Pemdes Capil, Dikpora, Badan KB dan PP, Disbud, Badan Arsip, Kominfo, Bagian Kesra

3

4

180.345.000

6.115.678.400

Badan KB dan PP, BPM dan Pemdes, Dikpora, Diskes, Disnakertransos

306.992.000

1.093.410.200

Diskes, Badan KB dan PP, BPM, Disnakertransos, BLH

139.106.925

622.664.625


19

Anggaran 2010 2011 1.294.221.000 6.725.793.790

2012 4,718,183,400

8,688,374,200

2,621,031,600

126,149,570,669


5

6

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, pengadaan, pemeliharaan, fasilitas rekreasi, pengembangan kreativitas anak, dll) Perlindungan khusus (pelayanan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas)

Dikpora, Disbud, PU, Tata Kota, Dinas Perijinan, DKP, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, BLH

Disnakertransos, Badan KB dan PP, LPA, Dikpora

10.638.184.417

16.957.430.921

135,167,205,794

244.250.000

292,800,000

Hasil yang Dicapai Dengan program Denpasar Kota Layak Anak ini, beberapa hasil yang telah dicapai antara lain: 1. Adanya profil Denpasar Kota Layak Anak sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan terkait perlindungan dan pengembangan anak. 2. Seluruh anak di Kota Denpasar telah memiliki akta kelahiran dengan gratis dan memiliki kartu jamkesda. 3. Tersedianya pusat tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Denpasar sejak tahun 2010. Saat ini pusat sudah memfasilitasi sekitar 73 anak, sementara ini daftar tunggu pada tahun 2013 ini sudah mencapai 146 anak. 4. Terintegrasinya peran posyandu, PKK, dan PAUD dalam berbagai program untuk membangun kondisi yang mendukung terbentuknya lingkungan yang baik dan berkualitas dalam proses tumbuh kembang anak. Sebanyak 30 Posyandu mendapat dukungan dana APBD setiap tahunnya. Terjadi peningkatan signifikan jumlah bayi penerima imunisasi, yaitu saat ini sudah mencapai 100%. 5. Persentase pernikahan usia muda menurun setiap tahunnya. Ini akibat proses KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) reproduksi, dialog interaktif di radio, dan sosialisasi di sekolah. 6. Menurunnya angka kematian bayi (2010: 3; 2011: 27; 2012: 0). Meningkatnya persentase ASI eksklusif (2010: 41,6%; 2011: 65,21%). Ada konselor ASI di setiap desa/kelurahan/kecamatan, 29 Pojok ASI. 7. Telah terbentuk 199 kelompok BKB (Bina Keluarga Bahagia) dan 35 BKR (Bina Keluarga Remaja), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pos Curhat, dan Lembaga Konsultasi Keluarga di Kota Denpasar. Keberadaan lembaga-lembaga ini mampu meningkatkan peran aktifnya dalam mengembangkan kualitas dan kreativitas anak/remaja. 8. Terfasilitasinya anak-anak/remaja untuk menyalurkan bakat dan minat pada waktu liburan sekolah dalam berbagai kegiatan pelatihan sesuai kebutuhan anak maupun camping, yang disebut Supercamp. Anak-anak merasakan kepuasan dan hasil positif oleh karenanya mereka meminta acara ini diadakan secara regular. 9. Sebanyak 40 anak pekerja kasar di Pasar Badung telah terfasilitasi program baca tulis hitung, pelayanan kesehatan, program calistung, life skill, dan seni budaya.


20


10. Seluruh pelajar sekolah memiliki fasilitas diskon sebesar 10-15% di beberapa toko buku di Denpasar apabila berbelanja menggunakan seragam sekolah atau menunjukkan kartu pelajar. 11. Siswa dapat mengurus kartu kuning, dimana Dinas Tenaga Kerja akan hadir di sekolah dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu kuning, sehingga siswa tidak terganggu dalam mengurus administrasi kebutuhan kerja. Pemerintah Kota Denpasar juga yang telah membangun pelayanan satu pintu di Gedung Graha Pelayanan Publik Sewaka Dharma di Lumintang. 12. Kota Denpasar telah memiliki film tentang anak disabilitas yang berjudul Widya Jari Jemariku Menari, yang dapat diakses di web Kota Denpasar: www.denpasarkota.go.id dan web Kota Layak Anak di www.kla.or.id. 13. Seluruh sekolah di Denpasar telah memiliki fasilitas cyberschool, di mana seluruh siswa dapat mengakses internet di lingkungan sekolah dengan fasilitas seluruh materi pelajaran sekolah di dalamnya tanpa terancam situssitus yang tidak layak bagi anak, yang sudah diblokir. 14. Adanya media hiburan maupun diskusi khusus untuk anak lewat Radio RPKD, yang memiliki acara-acara khusus untuk anak. 15. Hasil kerjasama dengan BUMN atau swasta dalam bentuk dukungan dana dari bank-bank swasta maupun BUMN melalui K3S Kota Denpasar, berupa alat bermain (BPD kepada RSU), beasiswa, doorprize, penataan taman kota, dan lain-lain. 16. Adanya Forum Anak Kota Denpasar yang terdapat di setiap banjar, yang SMUN 3 Denpasar sebagai salah satu dikukuhkan pada 24 Sekolah Ramah Anak dengan siswa yang Februari 2010. FAD aktif mengikuti kegiatan budaya terfasilitasi dengan berbagai program pelatihan dan pendampingan oleh Pemerintah Kota Denpasar. 17. Semua sekolah sudah ramah anak karena ada UKS, menerapkan lingkungan bersih dan sehat, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa sekolah telah mendapat Adiwiyata dan MOS berbasis budaya. 18. Selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2011 - 2013, Pemerintah Kota Denpasar terus mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA), Penghargaan Pakarti Utama I bidang Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan tahun 2010, Manggala Karya Kencana dan Prakerti utama sebagai pelaksana terbaik lomba Kesatuan Gerak PKK-Kes, Posyandu, dan PBHS tahun 2011. Di samping itu, Pemerintah Kota Denpasar juga meraih penghargaan atas Kebijakan Pemberian Akta Kelahiran Secara Gratis. 19. Pemerintah Kota Denpasar mengalami peningkatan prestasi pada tahun 2011 setelah tahun sebelumnya hanya meraih penghargaan untuk kategori Madya, kemudian pada tahun 2012 meraih penghargaan untuk kategori Nindya. Denpasar mendapatkan penghargaan karena memenuhi lima kluster hak anak yang harus dipenuhi, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

21


keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, pendidikan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus kepada anak. Keberlanjutan Kebijakan KLA ini dipandang akan berkelanjutan, karena telah diatur secara hukum melalui Perwal No. 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak, Perwal No. 20 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Akta Kelahiran, dan Keputusan Walikota No. 188.45/275/HK/2012 tentang Pembentukan Sekretariat Tetap dan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Denpasar. Pada tahun 2013 ini sedang diajukan 2 Ranperda yaitu tentang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan serta Anak Korban Kekerasan. Program Kota Layak Anak Denpasar ini memberikan hasil dan dampak positif yang signifikan bagi kondisi anak-anak Kota Denpasar pada khususnya dan masyarakat Kota Denpasar secara umum. Anak-anak sebagai generasi masa depan di kota ini semakin diakui sebagai bagian dari warga yang mempunyai hak untuk dipenuhi kebutuhannya oleh negara, dalam hal ini pemerintah kota. Pengakuan keberadaan, kemampuan, dan peran serta anak-anak dalam berbagai aspek membuat anak-anak maupun masyarakat keseluruhan merasakan hal ini sebagai kebutuhan yang berkelanjutan. Komitmen kuat pemimpin daerah untuk mewujudkan keberlanjutan program ini ditunjukkan dengan tengah disiapkannya 2 Ranperda, yaitu tentang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pemerintah Kota Denpasar tahun 2013 sudah mengadakan seminar tentang komitmen Pemerintah Kota Denpasar tentang kota ramah anak, ramah lansia, dan kota hijau dalam kota sehat. Komitmen ini akan dimasukkan dalam RPJMD tahun 2015, dan pada tahun 2014 akan dimantapkan lagi dengan workshop. Pemerintah Kota Denpasar juga melakukan kerjasama dengan UNESCO tentang Kota Inklusi. Pelajaran yang Dapat Diambil Kunci keberhasilan pelaksanaan program Kota Layak Anak di Denpasar ini adalah komitmen kuat pimpinan daerah dan kesungguhan seluruh aparat untuk saling bekerjasama dengan tujuan menguatkan kualitas generasi penerus. Selain arahan yang jelas dari pimpinan daerah, aparat pelaksana baik SKPD kota maupun pihakpihak terkait mempunyai konsentrasi yang fokus dalam pelaksanaan program yang terintegrasi ini. Seluruh komponen mempunyai kesamaan pemahaman bahwa anak sebagai generasi penerus mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan berbangsa, dan untuk itu dibutuhkan penanganan dan sentuhan yang mampu menjadikan mereka sesuatu yang strategis. Kemampuan untuk Ditransfer Anak-anak adalah komponen vital dalam masyarakat dan menjadi sangat krusial karena merupakan generasi penerus bangsa. Persoalan yang terjadi tentang anakanak niscaya terjadi di hampir seluruh daerah dengan karakteristik yang berbeda. Persoalan anak-anak tentunya erat kaitannya dengan pendidikan, kesehatan,


22


ekonomi, kemiskinan dan banyak aspek lainnya. Untuk itu, contoh pengalaman baik Kota Denpasar ini cukup mampu ditularkan ke daerah lain. Dalam proses untuk mempelajari proses yang telah terjadi di Denpasar, maka prakondisi yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah daerah 2. Koordinasi yang baik antarlembaga dalam pemerintah daerah serta kemitraan dengan pihak-pihak yang mendukung 3. Aparat yang siap bekerja penuh dan serius dengan masyarakat. Pengalaman baik Kota Denpasar ini telah banyak didatangi dan dipelajari oleh pemerintah-pemerintah daerah lain yaitu, antara lain Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKDB) Kota Magelang, (Politeknik Kesehatan) Poltekes Surakarta, Kabupaten Tebo Jambi, Kabupaten Bangkinang, Kabupaten Kampar, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jawa Barat, DPRD dan Sekretariat DPRD Jawa Tengah, Kedutaan Besar Ameriksa Serikat di Jakarta, DPRD Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, DPRD Kota Binjai, serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Kalimantan Barat. Kontak 1. Ir. I Gusti Agung Laksmi Dharmayanti, M.Si Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar Jl. Gatot Subroto VI/J, Denpasar Tel. 0361 428380 2. Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si Kabid PP dan PA Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar Jl. Gatot Subroto VI/J, Denpasar Tel. 0361 428380 HP: 0812 360 8633 Email: [email protected] 3. Sri Indah Wibi Nastiti Direktur Pengembangan Program dan Advokasi APEKSI Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09 Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960 Tel. 021 8370 4703 Fax. 021 8370 4733 HP: 0811 928 995 Email: [email protected]


23


PROGRAM MULTIGUNA (JAMINAN KESEHATAN) KOTA TANGERANG Profil Kota Kota Tangerang terletak di Provinsi Banten, tepatnya di sebelah utara, selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan di wilayah timur berbatasan

dengan DKI Jakarta. Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten serta ketiga terbesar di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta. Kota Tangerang mencakup wilayah seluas 18.378 Ha (termasuk kawasan Bandara International Soekarno Hatta seluas 1.969 Ha) dan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 30 meter dpl. Secara administratif, kota ini terbagi menjadi 13 kecamatan, yang terdiri dari 104 kelurahan, 931 RW, dan 4.587 RT. Jumlah DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

24


penduduknya berdasarkan sensus BPS Provinsi Banten tahun 2010 adalah 1.798.601 jiwa dengan pertumbuhan 1,81%. Tangerang adalah pusat manufaktur dan industri di Pulau Jawa dan memiliki lebih dari seribu pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Tangerang memiliki cuaca yang cenderung panas dan lembab, dengan sedikit hutan. Situasi Sebelum Inisiatif Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) merupakan program kesehatan yang diharapkan dapat menjaga masyarakat agar tetap sehat dan produktif serta melindungi pesertanya dari resiko pengeluaran kesehatan yang berdampak pada bencana keuangan dan mata rantai kemiskinan. Sasaran program Jamkesmas ini adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia yang tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya. Hingga tahun 2012, peserta yang dijamin dalam Program Jamkesmas tersebut meliputi: a. Masyarakat miskin dan tidak mampu, yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tahun 2008 berdasarkan kuota kabupaten/kota (BPS) yang dijadikan basis data (database) nasional. b. Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, serta masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas (atau kerap disebut sebagai “peserta non-kartu”). c. Semua peserta Program Keluarga Harapan (PKH) (baik yang sudah atau yang belum mempunyai kartu Jamkesmas). d. Semua penderita penyakit Thalasemia mayor. e. Semua pasien yang menerima Jaminan Persalinan (Jampersal). Kepesertaan Jamkesmas memiliki masa berlaku, yaitu semenjak ditetapkannya penggunaan kartu Jamkesmas oleh Kementerian Kesehatan hingga ditetapkannya penggunaan kartu yang baru, yang berarti tidak berlakunya lagi kartu yang lama. Dengan adanya program ini tidak berarti semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan, karena terdapat kuota dari pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat karena harus mengurus surat keterangan tidak mampu dengan tahapan mulai dari tingkat RT, RW, Lurah, Camat dan Puskesmas. Inisiatif Adanya program Jamkesmas yang hanya mencakup sebagian masyarakat dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang berlaku, mendorong Walikota Tangerang, Wahidin Halim, untuk menginisiasi program kesehatan bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam Jamkesmas dan jaminan kesehatan lain bagi para PNS, pegawai swasta dan lainnya yang belum memiliki asuransi. Pemerintah kota meluncurkan Kartu Jaminan Kesehatan dengan nama Kartu Multiguna pada Tahun 2008 sebagai pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dengan menitikberatkan programnya pada (1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan (2) Penyediaan Layanan Kesehatan Gratis melalui Program Kartu Multiguna.


25


Program ini juga sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab untuk mengatur agar hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu, terpenuhi. Tujuan diluncurkannya Kartu Multiguna ini adalah sebagai berikut:  Berkurangnya jumlah penduduk miskin di wilayah Kota Tangerang.  Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar termasuk air minum dan sanitasi.  Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin terutama untuk pendidikan dan kesehatan, prasarana dasar khususnya air minum dan sanitasi, pelayanan KB dan kesejahteraan ibu, serta kecukupan pangan dan gizi.  Meningkatnya kualitas keluarga miskin.  Meningkatnya pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin, termasuk penerbitan sertifikat tanah rumah tangga miskin, meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi. Strategi yang Dijalankan Embrio awal terbitnya program Kartu Multiguna adalah tidak mencukupinya kuota bagi peserta Jamkesmas, dan hal ini memberi inspirasi dibuatnya program yang dapat membantu masyarakat miskin dalam bidang kesehatan. Namun, rencana besar Walikota Tangerang terhadap program kesehatan sebenarnya tidak hanya sebatas mengobati peserta yang sakit atau tindakan kuratif saja. Pemerintah Kota Tangerang juga memberikan tekanan lebih pada tindakan preventif, dalam arti masyarakat diajak untuk bersama-sama belajar mencegah terjangkitnya berbagai penyakit. 1.

Sarana Prasarana Kesehatan Langkah ini dimulai dengan dibangunnya sarana prasarana kesehatan. Di Kota Tangerang terdapat 30 unit puskesmas tanpa fasilitas perawatan. Perbandingan puskesmas dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Tangerang adalah 1,92, berarti setiap kecamatan mempunyai 1 - 2 puskesmas. Rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk Kota Tangerang tahun 2008 adalah 1 : 61.267 penduduk. Dilihat dari ratio tersebut jumlah puskesmas di Kota Tangerang belum memadai, karena bila mengacu pada ketentuan bahwa setiap 30.000 penduduk dilayani oleh satu buah puskesmas, maka diperlukan penambahan 27 buah puskesmas lagi. Namun demikian, jumlah sarana pelayanan kesehatan baik balai pengobatan, rumah bersalin, praktik dokter perorangan, maupun praktik bidan sudah cukup banyak keberadaannya sehingga kurangnya jumlah puskesmas belum merupakan masalah.


26


2.

Untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut, pada tahun 2008 dibangun puskesmas pembantu, yang berfungsi untuk meluaskan jangkauan puskesmas, sejumlah 13 buah. Ratio puskesmas pembantu berbanding puskesmas adalah 0,52. Artinya, setiap 2 (dua) buah puskesmas mempunyai 1 (satu) buah puskesmas Puskesmas Pembantu pembantu. Sementara itu jumlah puskesmas keliling pada tahun 2008 sebanyak 14 buah. Ratio puskesmas keliling terhadap puskesmas pada tahun 2008 sebesar 0,56. Program 1000 Posyandu Selain membangun sarana prasarana kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang juga melakukan upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan suatu pendekatan terpadu di tingkat desa melalui posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat yang dibina oleh puskesmas. Jumlah posyandu yang Posyandu ada di Kota Tangerang pada tahun 2008 ada 979 buah. Dibandingkan dengan jumlah puskesmas, maka setiap puskesmas rata-rata membina 39 buah posyandu. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan posyandu, maka perlu adanya koordinasi lintas sektoral serta melibatkan Posyandu Flamboyan Komplek Pengayoman masyarakat serta Jl. Pidana Raya RT 03/12 Kelurahan Sukasari menggalang


27


3.

4.

kemandirian masyarakat dalam kegiatan kesehatan. Selain posyandu juga telah berkembang bentuk-bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Posyandu Plus, Posyandu Usila, Dana Sehat, Pos UKK, Toga, Polindes, Saka Bakti Husada, dan Pos Kesehatan Kelurahan. Klasifikasi posyandu yang ada di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:  Posyandu Pratama: 320 Posyandu (34%)  Posyandu Madya: 416 Posyandu (42%)  Posyandu Purnama: 244 Posyandu (23%)  Posyandu Mandiri: 17 Posyandu (2%) Kegiatan Posyandu (terintegrasi) meliputi:  Kesehatan ibu dan anak  Imunisasi  Keluarga Berencana (KB)  Pelatihan Kader  Perpustakaan  Pemberdayaan ketahanan ekonomi keluarga  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  Peningkatan gizi  Penanggulangan diare  Sanitasi dasar  Penyediaan obat esensial Sebagai wujud kepedulian, Pemerintah Kota Tangerang memberikan dana insentif kepada kader posyandu sebesar Rp 6 juta per tahun. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Tujuan dari MTBS adalah:  Menurunkan secara signifikan angka kesakitan dan kematian yang terkait dengan penyebab penyakit utama pada balita  Melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di unit rawat jalan fasilitas kesehatan dasar  Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak dan mengatasi masalah kematian balita yang disebabkan oleh Infeksi Pernafasan Akut (ISPA), diare, campak, malaria, kurang gizi, dan yang sering merupakan kombinasi dari keadaan tersebut. MTBS diperkenalkan WHO dan UNICEF di Indonesia pada tahun 1997, diterapkan Depkes setelah melalui proses adaptasi bersama UKK IDAI. Promosi Kesehatan (Kegiatan PHBS – Perilaku Hidup Bersih Sehat) Sebagai upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam mencegah timbulnya berbagai penyakit diwajibkan juga melakukan tindakan pencegahan sebagai berikut:  Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban secara konsisten, yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang demi mewujudkan Kota Tangerang yang bersih, indah dan tertib. Praktiknya dicontohkan langsung oleh walikota beserta seluruh aparatur pemerintah kota kepada masyarakatnya.  Perwal Larangan Merokok di lingkungan sekolah dan perkantoran milik Pemerintah Kota Tangerang.  Dibentuknya Kelurahan Siaga. DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

28


5.

 Pembudayaan hidup bersih dan sehat sedini mungkin pada anak sekolah melalui kegiatan UKS dan UKGS, penyuluhan dan sikat gigi bersama pada murid TK, SD kelas I, II dan III, pemeriksaan dan tindakan sederhana pada murid TK, SD kelas I, tindakan melapisi Fissure Gigi untuk mencegah karies / lubang gigi. Ditargetkan terdapat 1 SD percontohan maupun puskesmas. Saat ini terdapat 30 SDN sebagai SD percontohan. Klinik Metadon Klinik Metadon dibentuk dengan latar belakang:  Meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus HIV AIDS  Resiko penularan tertinggi HIV AIDS pada saat ini sudah bergeser dari resiko hubungan seks bebas ke arah resiko penggunaan narkoba jarum suntik  Grafik pengguna narkoba jarum suntik yang beresiko terkena HIV AIDS sebagian besar berasal dari golongan usia produktif yang menjadi masa depan bangsa  Angka Penderita HIV AIDS akibat narkoba jarum suntik semakin meningkat dan dapat Klinik Metadon berakhir dengan kematian  Masih banyak pengguna narkoba suntik yang beresiko tinggi terkena HIV AIDS yang menutup diri sehingga mempersulit penanggulangan HIV AIDS di Kota Tangerang Kilinik ini merupakan klinik pertama di Provinsi Banten (Outlet Metadon Cibodasari) dan merupakan klinik pertama dengan layanan gratis di Indonesia serta klinik pertama dengan gedung tersendiri (terpisah dari Puskesmas). Klinik ini mulai beroperasi pada tanggal 16 Februari 2009 yaitu Outlet Metadon Cibodasari dan di Outlet Metadon Cipondoh pada tanggal 22 April 2010. Program Terapi Rumatan Metadon di Kota Tangerang memiliki fasilitas antara lain:  Buka setiap hari  Dilayani oleh tim khusus yang terdiri dari 1 dokter, 2 perawat dan 1 ahli farmasi terlatih  Program Harm Reduction Dinkes Kota Tangerang  Pendekatan berbeda (melalui pertemuan orang tua dan pertemuan pasien serta penjangkau dan pendampingan)  Terintegrasi dengan Klinik VCT dan CST (Tempat layanan konseling, Tes HIV, Perawatan dan Theraphi) yang tersebar di empat lokasi, yaitu:  VCT Edelweis (Puskesmas Cibodasari)  VCT Sehati (Puskesmas Gondrong)  VCT Anggrek (Puskesmas Ciledug)  VCT dan CST Bugenvil (RSUD Tangerang)


29


Kegiatannya di Klinik Metadon ini antara lain: a. Dalam Gedung  Konsultasi dan Konseling Metadon  Pendaftaran (bila memenuhi syarat)  Pelayanan Metadon  Analisis Urine Test  Pertemuan Para Pasien  Pertemuan Orang Tua Pasien  Visitasi oleh RS Pengampu b. Luar Gedung  Sosialisasi kepada masyarakat  Home Visit Pasien  Koordinasi dengan lintas sektoral  Pertemuan RS Pengampu dengan satelitsatelit di RS Fatmawati

Walikota dengan Kader Posyandu

Hal-hal tersebut merupakan langkah dan upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam program kesehatan yang menunjang masyarakat agar memahami tindakan pencegahan. Program Kartu Multiguna merupakan sistem jaminan pembiayaan bagi masyarakat Penimbangan Balita miskin dan masyarakat rentan Kota Tangerang. Sistem Pembiayaan Multiguna bertujuan untuk memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin di Kota Tangerang sehingga derajat kesehatan masyarakat miskin dapat meningkat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Program Kartu Multiguna diawali dengan melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin, menjalin kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Kota Tangerang, melibatkan Dinas Kesehatan, kelurahan, dan kecamatan. DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

30


Seiring berjalannya waktu, Kartu Multiguna sudah tidak digunakan lagi karena adanya kendala. Perbedaan kategori/indikator masyarakat miskin (versi BPS, Bappenas, dan lembaga lain) menyebabkan perbedaan sasaran miskin dan mengakibatkan harus adanya SK Parsial (SK baru bagi para peserta baru). Kartu Multiguna Hampir setiap bulan Walikota harus mengeluarkan SK karena adanya masyarakat miskin dengan kategori lain, sehingga banyak masalah lain muncul, di samping tidak efisien dari sisi anggaran. Dengan berbagai kendala yang ditemui, Walikota Tangerang memutuskan bahwa mereka yang memiliki KTP dan KK (bagi pasien dengan usia di bawah 17 tahun) Kota Tangerang dapat berobat secara gratis (rawat inap kelas 3) di semua rumah sakit yang ada di Kota Tangerang. Rumah sakit yang sudah menjalankan kerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang memiliki spanduk untuk memudahkan masyarakat yang akan berobat. Saat ini, dengan menggunakan KTP atau KK saja, masyarakat sudah dapat dilayani di rumah sakit Kota Tangerang. Program Kartu Multiguna telah berganti nama menjadi “Program Multiguna” sebagai program pembangunan Kota Tangerang. Program Multiguna ini meliputi pelayanan bidang: 1. Kesehatan  Pelayanan kesehatan dasar di seluruh puskesmas se-Kota Tangerang  Pelayanan persalinan normal di bidan desa yang telah ditunjuk puskesmas  Pelayanan rawat jalan pasca operasi di rumah sakit  Rawat inap di rumah sakit 2. Pendidikan, meliputi pelayanan pendidikan gratis pada sekolah negeri untuk Tingkatan SD, SMP, SMA dan SMK di wilayah Kota Tangerang. 3. Sosial, meliputi pembagian beras miskin dan subsidi lainnya. Tempat pelayanan pembagian beras miskin adalah di masing-masing kecamatan atau lokasi yang telah ditunjuk. Media sosialisasi dan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang terhadap Program Multiguna diantaranya melalui dialog Walikota Tangerang dengan masyarakat (forum formal dan informal), media cetak lokal “Koran Kota Benteng” yang terbit setiap hari Kamis per minggunya, pola seperti “MLM” (Multi Level Marketing) dengan masyarakat yang sudah merasakan manfaat program akan bercerita, menyebarkan informasi, dan mengajak para tetangga dan saudara akan adanya program gratis di Kota Tangerang ini.


31


Dari tahun ke tahun, terdapat perkembangan sasaran program Tahun 2008

Masyarakat Miskin

Tahun 2009

Masyarakat Miskin dan Rentan

Tahun 2010

Tahun 2012

Masyarakat Miskin, Rentan dan Kader Masyarakat Miskin, Rentan, Kader, Guru Ngaji, Peg TKK, PNS Gol I, Supir, Tenaga Kebersihan Seluruh Penduduk Kota Tangerang

Tahun 2013

Seluruh Penduduk Kota Tangerang

Tahun 2011

Program ini juga telah menjalin kerjasama dengan 35 rumah sakit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

RSU Tangerang RSU Usada Insani RS Sari Asih Karawaci RSIA Hermina Mayapada Hospital RS Awal Bros RSIA Pratiwi RSIA Keluarga Ibu RS Sari Asih Ciledug RSIA Mutiara Bunda RSU Aminah RS Medika Lestari RSIA Karunia Bunda RS Permata Ibu RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo RSIA As Syifa RS Daan Mogot RSAB Harapan Kita

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

RSU Melati RS Sari Asih Sangiang RSIA Bunda Sejati RSU Ariya Medika RS Dinda RS Annisa RSK Sitanala RSISA Ar-Rahmah RSU Mulya RSU Bhakti Asih RS Karang Tengah Medika RS Siloam Karawaci RSUD Cengkareng RSIA Aqidah RSUP Fatmawati RS Jiwa Soeharto Heerdjan RS Jantung Harapan Kita

Fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang meliputi rawat jalan dan rawat inap baik di puskesmas maupun di rumah sakit yang bekerja sama. Jenis pelayanan yang diterima adalah semua pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan medis yang berlaku, meliputi: 1. Pelayanan rawat jalan, yang mencakup:  Pelayanan haemodialisa  Pelayanan kemoterapi  Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis pada unit rawat jalan (kontrol paska operasi, kontrol paska non operasi dan kontrol paska kemoterapi) dengan jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah pasien pulang  Pelayanan One Day Care (ODC) 2. Pelayanan rawat inap, yang mencakup:  Perawatan kelas III  Pemeriksaan dokter  Pemeriksaan penunjang  Obat-obatan dan alat kesehatan  Tindakan medik DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

32


3.

4.

5. 6. 7.

 Observasi  Perawatan perinatologi, ICU, HCU, ISOLASI, NICU, dan ICCU. Pelayanan gawat darurat, yang meliputi:  Pemeriksaan dokter  Pemeriksaan penunjang  Obat-obatan dan alat kesehatan  Tindakan medik Pelayanan Kamar Operasi dan Kamar Bersalin, yang meliputi: Pelayanan dan tindakan di kamar operasi dan kamar bersalin, termasuk kasus gawat darurat, di mana pasien harus segera dilakukan pertolongan, dan tindakan dikerjakan sesuai dengan standar medis yang berlaku. Pelayanan kesehatan diberikan kepada peserta pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang di wilayah Kota Tangerang dengan tanpa membatasi jenis penyakit. Obat-obatan, alat kesehatan, alat kedokteran, dan penunjang medis yang tidak termasuk dalam tarif kesepakatan, maka harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Pelayanan transportasi (ambulance) dapat diberikan di dalam wilayah Kota Tangerang dan di luar wilayah Kota Tangerang (rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang).

Pemerintah Kota Tangerang sudah mengadakan kerja sama dengan rumah sakit yang berada di DKI Jakarta (RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo, RS Fatmawati, RSUD Cengkareng, RS Jiwa Soeharto Heerdjan, RS Jantung Harapan Kita, dan RSAB Harapan Kita). Skema pendanaan: Sumber dana Program Multiguna berasal dari APBD, DPA, Dinas Kesehatan, dengan mata anggaran program upaya kesehatan masyarakat, kegiatan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang. Realisasi Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Kota Tangerang di Rumah Sakit Tahun 2010 2011 2012 2013

Anggaran 10 Milyar 20 Milyar 100 Milyar 50 Milyar

Realisasi (Rupiah) 9.999.989.348 20.000.000.000 64.816.891.360 Januari - Juli 49.647.175.267

Persentase

99,99% 100% 64,94% 100%

Ada sejumlah kendala yang ditemui dalam Program Multiguna, yakni:  Indikator dan kategori miskin berbeda-beda (misalnya versi BPS berbeda dengan Bappenas), dan menimbulkan potensi konflik terhadap sasaran miskin.  Sering terjadinya salah sasaran penerima Kartu Multiguna karena status sosial (kaya/miskin).  Banyak masyarakat yang tidak terdaftar atau bertambah di luar data karena mobilitas penduduk Kota Tangerang (adanya perpindahan dan pertumbuhan penduduk).  Banyak masyarakat yang protes karena tidak mendapat “Kartu Multiguna”. DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

33


 

Selalu membuat SK Parsial (SK baru) setiap bulan karena adanya tambahan peserta Kartu Multiguna. Kendala pada fasilitas dan prasarana kesehatan:  Keterbatasan Ruang Perawatan kelas III di Rumah Sakit  Belum semua RS yang bekerja sama memiliki Ruang ICU/Fasilitas Perawatan Khusus  Belum semua RS memiliki tenaga dokter subspesialis  Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan.

Beberapa upaya ditempuh oleh Pemerintah Kota Tangerang, di antaranya:  Membuat kebijakan untuk tidak menggunakan Kartu Multiguna, dan diganti dengan menunjukkan KTP dan KK (bagi masyarakat usia di bawah 17 tahun). Ini berlaku bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang, yang berhak berobat gratis di 35 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang.  Rapat evaluasi pelaksanaan Program Multiguna oleh walikota setiap senin minggu pertama setiap bulannya dengan SKPD, kepala rumah sakit, camat, lurah, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).  Sidak langsung ke puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Tangerang.  Kunjungan kerja ke 13 kecamatan satu bulan sekali untuk berdialog dengan masyarakat Kota Tangerang karena Program Multiguna juga terintegrasi dengan program pembangunan lainnya.  Untuk menghindari KTP ganda dan penyalahgunaan KTP dari mereka yang sebenarnya bukan masyarakat Kota Tangerang diterapkan syarat pembuatan KTP yang ketat.  Membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Hasil yang Dicapai 1. 80% pelayanan sudah tercapai dari jumlah penduduk Kota Tangerang 1.918.556 orang (sumber BPS Kota Tangerang, profil tahun 2012) terpenuhinya jaminan pemeliharaan kesehatan masyakarat Kota Tangerang tanpa membedakan status sosial (kaya/miskin). Jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit Tahun Rawat Jalan Rawat Inap Jumlah

2010 5.295 3.362 8.657

2011 8.294 6.320 14.614

2012 40.567 17.380 57.947

2013 (Januari-Juli) 37.366 9.539 46.905

2. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan meningkat karena terintegrasinya program kesehatan dengan program pembangunan lainnya. Pola pikir masyarakat mulai berubah pada tindakan preventif. Upaya preventif dan promotif terus ditingkatkan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Puskesmas dan kegiatan Posyandu melalui penyuluhan-penyuluhan kesehatan oleh petugas puskesmas maupun melalui pemberdayaan masyarakat. Saat ini sampai dengan akhir tahun 2013 sudah terbentuk 104 Kelurahan Siaga di Kota Tangerang. Dengan demikian upaya promotif dan preventif menjadi hal penting dan tanggung jawab bersama masyarakat DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

34


3. 4.

5.

6.

dengan pemerintah kota, dan ini berdampak pada penurunan angka kesakitan. Angka Harapan Hidup dan angka kematian: 69,3 (sumber: Litbang Statistik Kota Tangerang, Angka kematian bayi : 1,2 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu : 36,2 per 100 ribu). Dengan hanya menggunakan KTP dan KK untuk berobat gratis, memberikan dampak positif baik bagi Dinas Kependudukan dalam tertibnya pendataan identitas masyarakat Kota Tangerang yaitu validitas data kependudukan Kota Tangerang lebih baik. Program Multiguna Kota Tangerang meraih penghargaan Innovative Govermnet Award (IGA) tahun 2012 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk kategori Pelayanan Publik karena Pemerintah kota Tangerang dinilai berhasil mengembangkan program inovatif dalam meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, lewat program jaminan gratis atau Program Multiguna ini. Program ini juga mampu memberikan kemudahan dan mempersingkat alur pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Perbandingan Pelayanan Sebelum dan Sekarang Sebelum Program Multiguna Sekarang Alur Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang: Puskesmas

Dinas Kesehatan

Kecamatan

Rumah Sakit

Puskesmas

Rumah Sakit

Administrasi Pelayanan: Masyarakat yang memiliki Kartu Multiguna (Terdata dalam SK Walikota), KTP dan KK

KTP seluruh masyarakat Kota Tangerang

Alur Pelayanan ke RS lintas kota (RS Besar):

Puskesmas

RS yang Bekerjasama dengan Pemkot (Rujukan)

Dinas Kesehatan (Surat Jaminan)

Rumah Sakit (RSCM, RS Fatmawati, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dll)

Keberlanjutan Program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat Kota Tangerang tertuang dalam Program Multiguna mengalami proses yang cukup panjang. Program ini bermetamorfosa dari penggunaan ‘Kartu Multiguna” hingga hanya dengan menggunakan identitas KTP dan KK saja untuk dapat berobat secara gratis. Program ini diperkuat dengan payung hukum:  Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 903/MENKES/PER /V/2011 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Masyarakat. Bahwa pemerintah daerah berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerahnya masing-masing.


35


 Undang-Undang No.32 pasal 14 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: Bidang kesehatan menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.  Peraturan Walikota: a. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Multiguna Bidang Kesehatan Kota Tangerang. b. Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010. c. Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Multiguna Bidang Kesehatan Kota Tangerang. d. Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Mengakomodir keterbatasan jumlah tempat tidur (pasien rawat inap) di rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang, maka sedang dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dengan menerapkan Rumah Sakit Non Kelas (tidak ada kelas 1,2,3), yang berarti semua tipe kamar sama. Tujuannya adalah agar RSUD Kota Tangerang dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap RSUD Kota Tangerang masyarakat dalam rangka implementasi Program Multiguna. Pihak yang terlibat dalam pembangunan rumah sakit ini adalah Dinas Tata Kota Tangerang, Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Bappeda, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang. RSUD Kota Tangerang diresmikan pada Oktober tahun 2013. Pelajaran yang Dapat Diambil Keberhasilan program di daerah tidak terlepas dari banyaknya kendala dan tantangan yang dihadapi sebelumnya, tidak terkecuali bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam upaya memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat. Pada awalnya, ketika program mulai berjalan ternyata pola yang diterapkan kurang menyentuh sasaran. Hal ini memberikan inspirasi bagi kepala daerah dan jajaran SKPD untuk terus berproses pada implementasi yang lebih baik. Berbagai proses telah berjalan, evaluasi dan monitoring terlaksana demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan memiliki pengetahuan kesehatan. Koordinasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan, kepala rumah sakit, dan jajaran pemerintahan diperlukan untuk saling bersinergi dalam tujuan yang sama memberikan pelayanan dan pengetahuan kesehatan secara adil dan merata bagi DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

36


masyarakat Kota Tangerang. Kesehatan adalah hak dasar, semua masyarakat yang memiliki identitas (KTP dan KK) Kota Tangerang memiliki hak yang sama terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan. Kemampuan untuk Ditransfer Progam Multiguna Kota Tangerang bisa diterapkan pada kota lain karena setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan. Kemampuan dan kemauan kepala daerah beserta jajaran aparatur pemerintahan ditantang untuk mendesain program sesuai dengan karakter dan kondisi daerah masing-masing. Tersedianya sarana prasarana dan infrastruktur serta kedisiplinan mengawal jalannya pelaksanaan program, evaluasi, dan perbaikan yang terus-menerus, mengantarkan pada kesuksesan program di daerah. Daerah lain yang sudah melakukan kunjungan ke Kota Tangerang adalah Kota Probolinggo, Kota Bandung, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sangir Talaud, Kabupaten Bangka Belitung, Kabupaten Padang Barat dan Kota Semarang. Kontak 1.

Drg. Televisianingsih Kabid Pengembangan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tel. 021 55764118 HP: 0816162346 E-mail: [email protected]

2.

Tina Wijaya Kasubag Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Kota Tangerang HP: 083699005000

3.

Heffy Octaviani Manager Peningkatan Kapasitas APEKSI Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09 Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960 Tel. 021 8370 4703 Fax. 021 8370 4733 HP: 0818 798 037 Email: [email protected]


37


SISTEM KOMPUTERISASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS (PROGRAM LAYANAN KESEHATAN BERBASIS IT SIMPUS KOTA TEGAL) Profil Kota Secara admistratif, Kota Tegal berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Batas wilayah Kota Tegal secara administratif adalah

Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Tegal di sebelah timur, Kabupaten Tegal di sebelah selatan, dan Kabupaten Brebes di sebelah barat. Kota Tegal terbagi ke dalam 4 kecamatan, yakni Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan, dan Margadana, dengan 27 kelurahan. Kecamatan Tegal Barat memiliki wilayah paling luas, yakni sekitar 15,13 km², disusul Kecamatan Margadana seluas 11,76 km², Kecamatan Tegal Selatan seluas 6,34 km², dan Kecamatan Tegal Timur seluas 6,36 km².


38


Berdasarkan data Kota Tegal Dalam Angka tahun 2007, jumlah penduduk Kota Tegal adalah 245.728 jiwa dengan kepadatan 6.193 jiwa/km². Jumlah penduduk terbanyak ada di wilayah Kecamatan Tegal Timur, yakni sejumlah 73.641 jiwa dengan kepadatan 11.579 jiwa/km². Sementara, jumlah penduduk terendah ada di Kecamatan Margadana dengan jumlah 51.828 jiwa dan kepadatan 4.407 jiwa/km². Perdagangan dan jasa merupakan sektor utama perekonomian Kota Tegal. Kota ini menjadi tempat pengolahan akhir dan pemasaran berbagai produk dari kawasan Jawa Tengah bagian Barat. Usaha kecil dan menengah yang cukup pesat kemajuannya adalah industri logam rumahan di kawasan Jalan Cempaka dan kerajinan Batik Tegalan di Kelurahan Kalinyamat. Untuk mendukung denyut perekonomian, Pemerintah Kota Tegal telah membangun Pusat Promosi dan Informasi Bisnis (PPIB). Di bidang pelayanan kesehatan Pemerintah Kota Tegal telah menyiapkan 1 rumah sakit yakni RSUD KARDINAH, 8 puskesmas, 21 puskesmas pembantu, 1 Balai Pengobatan Paru, serta 1 Laboratorium Kesehatan Lingkungan, di samping beberapa layanan kesehatan oleh pihak swasta. Situasi Sebelum Inisiatif Pelayanan kesehatan dasar puskesmas di Kota Tegal mengalami beberapa kendala yaitu: antrian pasien di puskesmas selalu lama, tingkat penularan penyakit tinggi karena antrian yang lama, terlalu banyak pekerjaan administrasi yang dilakukan oleh petugas, sebagian besar pukesmas kekurangan tempat untuk mengarsip kartu pasien, sering dijumpai hilangnya kartu medis pasien, serta persepsi masyarakat tentang pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan puskesmas/pemerintah kurang berkualitas, sehingga memberikan kesan bahwa puskesmas hanya untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Inisiatif Pemerintah Kota Tegal melakukan perubahan terhadap mekanisme pelayanan kesehatan dasar puskesmas, mulai dari kondisi yang berjalan secara manual menjadi berbasis IT Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas), yaitu dengan menjadikan pelayanan di puskesmas menggunakan sistem komputerisasi, dimana seluruh pelayanan terhadap pasien dilakukan secara komputerisasi online (elektronik). Pendaftaran pasien dengan ID (Kartu Identitas/KTP) dan barcode scanner, resep dokter dengan PIN dan ter-print out otomatis di apotek/obat, layar daftar antrian dan ruang tunggu pasien terpusat. Pada saat awal pelaksanaan program, satu puskesmas, yakni Puskesmas Margadana menjadi pilot project selama 2 tahun dan mendapat pendampingan dari Republik Korea, sebagai projek kerjasama dengan KOICA (Korea Internasional Cooperation Agency). Tujuh puskesmas dan puskesmas pembantu lainnya kemudian murni dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal, melalui Dinas Kesehatan bersama puskesmas.


39


Strategi yang Dijalankan Pemerintah Kota Tegal dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan langkahlangkah awal dalam mewujudkan program ini: Tahap Perumusan  Melakukan identifikasi masalah melalui analisis problem dari hasil telaah tim audit internal Puskesmas Margadana serta masukan dan keluhan masyarakat berkaitan dengan waktu tunggu memperoleh pelayanan.  Proses pengambilan keputusan yang diolah oleh Tim Mutu Puksesmas dan KOICA serta Tim Dinas Kesehatan Kota Tegal dan diserahkan kepada Walikota Tegal.  Hasil telaah tim dibuat proposal dan rencana kegiatan. Tahap Pelaksanaan  Pemerintah Kota Tegal melalui Puskesmas Margadana – Dinas Kesehatan Kota Tegal dan Korea Junior Expert (KJE) menyusun rencana anggaran yang dibutuhkan dan membuat proposal.  Proposal dipresentasikan oleh Kepala Puskesmas Margadana selaku perwakilan Pemerintah Kota Tegal di hadapan manajemen KOICA Republik Korea di Jakarta.  Pengecekan lapangan/survei oleh manajemen KOICA ke Puskesmas Margadana.  Rapat Tim Korea Junior Puskesmas Margadana Expert (KJE) dan manajemen KOICA untuk memberikan persetujuan terhadap proposal Pemerintah Kota Tegal.  Menyiapkan hardware bersama konsultan yang ditunjuk KOICA.  Menyiapkan software (kerjasama puskesmas dan KOICA).  Dana operasional sistem ditanggung Pemerintah Kota Tegal lewat anggaran Dinas Kesehatan atau sumber lain. Kebijakan Walikota Tegal  Pembentukan tim akselerasi SIMPUS, Tim Pengajar, dan Tim Pemantau oleh Kepala Dinas Kesehatan agar semua puskesmas dapat menggunakan sistem berbasis IT.  Intstruksi Walikota Tegal tentang e-government untuk memperkuat pelaksanaan program. Tugas Tim Akselerasi Dinas Kesehatan Kota Tegal


40


Tugas Tim Akselerasi implementasi Sistem Informasi Manajemen berbasis informasi dan teknologi di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2012 terdiri dari:  Menyiapkan sarana/prasarana  Menyiapkan SDM yang menangani aplikasi di puskesmas dan Dinas Kesehatan  Memastikan Layanan Monitor Antrian keberlangsungan aplikasi sistem  Berkoordinasi dengan tim pemantau untuk mengatasi permasalahan yang muncul  Menyusun laporan pelaksanaan program secara berkala dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kota Tegal. Tim Pengajar bertanggung jawab untuk mengampu mata ajar:  Pentingnya sistem elektronik dalam pelayanan kesehatan  Komitmen organisasi dalam resistance to change (resistensi terhadap perubahan)  Sistem mutu kaitan dengan Dokumen Rekam Medis  Implementasi Simpus dan laporan  EMR (Electronic Medical Record) Poli Umum  EMR Poli Gigi  EMR Poli KIA-KB  EMR Kamar Obat  EMR laboratorium  EMR Poli Anak  EMR Poli Lansia  Laporan keuangan  Treatment Prasarana EMR Tim Pemantau bertanggung jawab untuk:  Memantau kemajuan program dan menginventarisir permasalahan yang muncul.  Berkoordinasi dengan Tim Pelaksana untuk mengatasi permasalahan yang muncul.  Menyusun laporan kemajuan program secara berkala dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal. Pihak yang terlibat dalam program sebagai pelaku dan mitra:  Puskesmas Margadana dan 7 puskesmas lainnya yang ada di Kota Tegal.  KOICA Republik Korea menyediakan anggaran awal yang dibutuhkan, membantu mengarahkan program agar sesuai dengan standar global/internasional. DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

41


    

Dinas Kesehatan selaku supervisor dan pelaku pemantauan program. Bappeda sebagai pemberi usulan dan monitoring evaluasi kerjasama dengan Sampan (Sapta Mitra Pantura) dalam kegiatan KOICA Republik Korea. Sampan (Sapta Mitra Pantura) menginisiasi kedatangan KOICA di Kota Tegal serta pemantauan kegiatan. Sampan merupakan kerjasama regional pemerintah daerah 7 kabupaten/kota Pantura. Koordinasi kegiatan antar-SKPD di bawah kendali Sekretariat Daerah Kota Tegal. Keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini adalah satu orang programer komputer dalam setiap unit pelaksana.

Skema Pendanaan: Pada awal pelaksanaan program, Puskesmas Margadana dipilih sebagai pilot project-nya. Program ini bekerja sama dengan KJE/KOICA yang juga berlaku sebagai penyedia anggaran yang sesuai dengan kebutuhan sistem, namun hanya selama 2 (dua) tahun. Sementara, pembiayaan operasional dan pengembangan puskesmas lainnya senilai kurang lebih sebanyak Rp 700 juta ditanggung oleh Pemerintah Kota Tegal. Kendala dalam pelaksanaan program:  Belum adanya puskesmas di Indonesia yang menggunakan sistem komputerisasi, sehingga tidak ada contoh sebagai perbandingan/acuan (pada saat awal pelaksaanaan program Tahun 2008).  Banyaknya alur atau tahapan yang harus dilalui para pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.  Banyaknya petugas medis (paramedis) yang belum mengenal dan paham penggunaan perangkat komputer. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala:  Menciptakan kerangka alur sistem (Application Architecture) yang biasa digunakan dalam pelayanan di puskemas.  Membuat rancangan diagram alur/mekanisme (Application System Flow) yang akan digunakan di puskesmas.  Tim Akselerasi Pengembangan Simpus Dinas Kesehatan Kota Tegal bekerja sama dengan konsultan IT mengumpulkan dan menerjemahkan bahasa laporan manual yang biasa digunakan di puskesmas ke dalam bahasa program komputer.  Tim Pengajar memberikan pelatihan penggunaan sistem komputerisasi kepada seluruh tenaga medis, paramedis, dan seluruh staf puskesmas.  Tim Pemantau melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi perkembangan Simpus. Hasil yang Dicapai Program Sistem Informasi Manajemen dalam meningkatkan pelayanan yang berbasis IT Kota Tegal menunjukkan perubahan hasil dibandingkan kondisi sebelumnya:  Misalnya dalam hal pelayanan di puskesmas, standar waktu pendaftaran pasien 5 (lima) menit sebelum diterapkannya penggunaan Simpus berubah DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

42




menjadi 5 (lima) detik untuk pasien lama dan 3 (tiga) menit untuk pasien baru. Informasi terhadap urutan antrian/queue system diperoleh oleh pasien di masing-masing unit layanan melalui monitor di ruang tunggu. Kecepatan pelayanan dan keakuratan data lebih meningkat, sehingga efisiensi waktu dan efektifitas kerja meningkat. Penggunaan Barcode Scanner di kartu pasien dapat mempercepat proses pelayanan di loket pendaftaran. Penggunaan Barcode Scanner bagi petugas medis dan paramedis sangat mudah, karena tinggal meng”klik” pada item pemeriksanaan yang sudah tersedia lengkap pada Simpus termasuk kode penyakit dengan International Code Diagnostc/ICD X (Laporan audit internal ISO Puskesmas Margadana Kota Tegal 2011).

Barcode scanner pada kartu pasien

  



Kemudahan dalam menemukan rekam medis/medical record setiap pasien yang datang berobat ke Puskesmas. Penggunaan Simpus pada Puskesmas Kota Tegal menjadi percontohan dan diadopsi oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai pelayanan kesehatan dasar berbasis IT. Sudah terjalin MoU No.PL.03.01/1/92739/12 dengan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Dinas Kesehatan Kota Tegal tentang Pengembangan Aplikasi Software Simpus secara nasional, di Kota Tegal. Kelebihan penggunaan Simpus Kota Tegal: mudah untuk mencari data yang berkaitan dengan pasien, laporan bulanan, data penyakit. Data bisa di-print out sesuai dengan tingkat kebutuhan, dan mudah dipelajari karena menggunakan simple design, automatic warning, web base platform, SMS Gateaway, Barcode System, Support Systemantrian monitor, dan resep elektronik. Memiliki fitur medical record: Full ICD X, Editable data pada saat tanggal pemeriksaan maupun hari sebelumnya, warning and locked sistem alergi obat , warning and locked sistem obat kadaluarsa, dan locked system obat habis.


43


Tampilan Sistem: Loket pendaftaran





Hasil perhitungan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas di Kota Tegal Tahun 2012 memberikan nilai antara 76,76 - 88,75 (Kategori baik dan sangat baik), pada kecepatan dan ketelitian pelayanan seluruh Puskesmas di Kota Tegal berkategori baik dan sangat baik (90-97%). Untuk hasil tertinggi (97%) berdasarkan Laporan survei IKM Dinas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2012 adalah Puskesmas Margadana, hal ini dikarenakan puskesmas ini merupakan penggunaan Simpus paling lama (Tahun 2008). Standar pelayanan sudah diakui sesuai dengan ISO 9001: 2008 (16 Desember 2009) mengenai rujukan antarunit, pemasangan KB implat 6 kapsul, dan pelayanan lansia.  Kecepatan pelayanan berkat alur proses yang sudah sederhana dan meningkatnya keakuratan data sehingga efisiensi waktu dan efektifitas kerja meningkat.  Masyarakat tidak banyak menghabiskan waktu di puskesmas dan dapat melanjutkan pekerjaan atau aktivitas lain setelah dari puskesmas.  Memperoleh Penghargaan Citra Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik terbaik Nasional Tahun 2010 dari Penyerahan Piala Citra Pelayanan Prima Unit Presiden Republik Pelayanan Publik Terbaik Nasional 2010 Indonesia kepada oleh Wakil Presiden Puskesmas DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

44




Margadana dan Kepala Puskesmas Margadana terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional tahun 2011. Saat ini seluruh 8 (delapan) puskesmas di Kota Tegal telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) berbasis elektronik.

Skema Integrasi Data

Keberlanjutan Program Sistem Informasi Manajemen (Simpus) berbasis elektronik ini dapat terus berlanjut karena skema ini dapat diterapkan pada unit pelayanan lainnya selain bidang kesehatan. Program ini juga mudah untuk dipelajari serta memiliki desain yang sederhana. Simpus Kota Tegal akan mengalami perkembangan lebih lanjut dimana semua puskesmas telah menjalankan aplikasi Simpus, maka masingmasing puskesmas dapat mengirimkan data elektronik ke Dinas Kesehatan Kota Tegal yaitu SIMDINKES (Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan) dan semua data puskesmas di Kota Tegal akan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan Kota Tegal. Pengiriman data dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan dilakukan melalui email, website Dinas Kesehatan, tower jaringan, dan USB. SIMDINKES nantinya akan mengolah data dari Puskesmas yang bersifat agregat, merekap data secara otomatis dari data yang masuk, menampilkan data secara real time. Harapannya, setelah terwujudnya SIMDINKES dapat dicapai efisiensi waktu, tenaga, dan pemikiran dalam proses integrasi data. Semua laporan dari puskesmas sama dalam bentuk laporannya dan format yang terkini, semua bentuk laporan dapat disimpan dalam format excel dan outputnya berupa SP3 (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas).


45


Bagan Sistem Komputerisasi

Kebijakan implementasi Program SIMPUS Kota Tegal berdasarkan Instruksi Walikota No. 1 Tahun 2008 tentang Penerapan Elektronik Government (E-Gov) di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Pembentukan Tim Akselerasi SIMPUS oleh Kepala Dinas Kesehatan agar semua puskesmas dapat menggunakan sistem pelayanan berbasis elektronik. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Nomor 050/001 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Akselerasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis informasi dan Teknologi di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Tegal.

Sistem Informasi Manajemen Kesehatan

Pelajaran yang Dapat Diambil Kualitas pelayanan Puskesmas dapat ditingkatkan melalui penerapan sistem elektronik/komputerisasi, sehingga secara penampilan pelayanan di puskesmas mampu beriringan secanggih RS swasta. Kecepatan dan kemudahan DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

46


pelayanan dapat dirasakan baik oleh dokter dan paramedis maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Pelayanan berbasis elektronik dapat diwujudkan tanpa harus merasa takut akan menyerap anggaran yang sangat besar, karena dengan koordinasi, kerjasama, kemauan, dan kemampuan untuk belajar, hal-hal baru dapat terealisasi. Tidak semua tenaga kesehatan juga harus berlatar pendidikan komputer atau IT. Teknologi dapat dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Kemampuan untuk Ditransfer Program Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) berbasis elektronik dapat dilakukan oleh unit lain di luar bidang kesehatan dan puskesmas di kota lain karena:  Sistem rancangan yang sederhana, operasional dan penerapannya mudah untuk dipelajari. Pada awalnya, paramedis yang ada di Puskesmas Margadana, yang tidak berlatar belakang ilmu komputer, tidak paham penggunaan komputer, namun akhirnya semua dapat menggunakan sistem yang ada demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Tegal.  Dukungan Pemerintah Kota Tegal, Dinas Kesehatan dan komitmen puskesmas untuk menerapkan kualitas pelayanan berbasis elektronik. Kota yang sudah melakukan kunjungan belajar ke Kota Tegal: Kabupaten Pemalang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Pekalongan. Kontak 1. Drg. Agus Dwi Sulistyantono, MM Kabid P3PL Dinas Kesehatan, Ketua Tim Akselerasi Simpus Kota Tegal Jl. Proklamasi 16, Tegal Tel. 0283 353351 HP: 0816 640 582 Email: [email protected] 2. Siswoyo, AMK Staf P3PL, Dinas Kesehatan, Anggota Tim Akselerasi Simpus Kota Tegal Jl. Proklamasi 16, Tegal Tel. 0283 353351 HP: 0856 4254 2224 Email: [email protected] 3. Heffy Octaviani Manager Peningkatan Kapasitas APEKSI Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960 Tel. 021 8370 4703 Fax. 021 8370 4733 HP: 0818 798 037 Email: [email protected]


47


TAMAN PINTAR YOGYAKARTA ALTERNATIF LAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA Profil Kota Luas Wilayah Administrasi: 32,5 km2 atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta dalam angka Tahun 2009). Jumlah

penduduk di wilayah administrasi: 444.236 (jiwa) atau 88.847 KK (data tahun 2008). Jumlah penduduk miskin: 81.334 (jiwa). Jumlah kecamatan: 14 Kecamatan. Jumlah Kelurahan: 45 kelurahan. Jumlah RW: 362 RW. Jumlah RT: 2.523 RT. Kota Yogyakarta terletak di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi dengan kemiringan 0-2 derajat dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

48


permukaan laut. Penggunaan lahan paling banyak adalah untuk perumahan yakni sebesar 106,338 hektar dan bagian terkecil adalah lahan kosong dengan luas 20,041 hektar. Sebagai ibukota Provinsi DIY, Kota Yogyakarta menjadi pusat kegiatan pelayanan dan pemerintahan di provinsi ini. Kota Yogyakarta juga memiliki atribut kota budaya, kota pendidikan, dan kota pariwisata. Sebagai kota pendidikan, aktivitas kota banyak diwarnai oleh kegiatan pendidikan untuk segala tingkatan. Untuk mendukung predikat tersebut, Kota Yogyakarta membangun sebuah “icon” yang disebut sebagai Taman Pintar. Taman Pintar merupakan sebuah wahana atau pusat pembelajaran sains dan teknologi bagi anak-anak. Di Taman Pintar, anak-anak dan seluruh kalangan usia dapat mencintai sains dan teknologi. Pemerintah kota berharap masyarakat dapat memperbaiki kualitas hidupnya dengan memahami dan mencintai dunia sains dan teknologi. Situasi Sebelum Inisiatif Sebelum tahun 2004, Kota Yogyakarta yang mempunyai predikat sebagai kota pendidikan dan kota wisata ini belum memiliki “icon” yang dapat mengemban sebutan tersebut. Karena itu pemerintah kota memandang perlu adanya sebuah “tool” untuk mewujudkan fasilitas layanan publik yang dapat mencerminkan keunggulan kompetitif kota sekaligus untuk menguatkan kapasitas warganya. Inisitiatif Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2004 menggagas pembangunan sebuah “taman pintar” untuk mewujudkan kepedulian pemerintah kota terhadap dunia pendidikan. Inovasi yang diambil oleh pemerintah kota tidak hanya dilakukan dengan menuangkan konsep sains dan teknologi ke dalam alat peraga, tetapi juga membentuk varian baru dalam pemenuhan layanan dasar. Pelayanan pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar dirancang menjadi sebuah pelayanan publik modern dan canggih yang mengkombinasikan antara ruang terbuka publik dengan fasilitas pembelajaran dan pengajaran untuk semua kalangan . Lokasi pembangunan Taman Pintar berada di kawasan Shopping Center yang dulunya dikenal sebagai kawasan perdagangan buku murah untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Pembangunan Taman Pintar yang menggunakan konsep “gedung tumbuh” dimulai sejak tahun 2004 dan dilaksanakan secara bertahap, baik pada pembangunan gedung maupun fasilitas layanannya. Lokasi Taman Pintar dibuat berhubungan dengan lokasi yang sebelumnya telah memiliki nilai sejarah, yakni berdekatan dengan Taman Budaya Yogyakarta, Benteng Vredeburg, Gedung Agung, Kawasan Malioboro, Alun-alun, dan Keraton Yogyakarta. Strategi yang Dijalankan a.

Pembentukan Kelembagaan dan Struktur Organisasi


49


Pada awal penyelenggaraan Taman Pintar, sebelum membentuk organisasi permanen, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Tim Pengembang Taman Pintar. Tim Pengembang bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain khususnya institusi-institusi pendidikan yang berada di Kota Yogyakarta antara lain, yakni UGM, STTNas, dan Akprind, untuk menyusun berbagai konsep untuk mengisi dan membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung operasional Taman Pintar. Pada awal pembentukannya sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Taman Pintar, lembaga pengelola berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Seiring dengan perkembangannya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, pengelolaan Taman Pintar berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam bentuk Kantor Pengelolaan Taman Pintar. b.

Tujuan dan Filosofi Taman Pintar dibentuk dengan visi menjadikannya sebagai wahana ekspresi, apresiasi, dan kreasi sains terbaik se-Asia Tenggara dalam suasana yang menyenangkan. Filosofi Taman Pintar adalah niteni (memahami), niroake (menirukan), dan nambahi (mengembangkan). Tujuan pembentukan Taman Pintar adalah: 1. Menyediakan sarana pembelanjaran sains bagi siswa yang mendukung kurikulum pendidikan. 2. Memotivasi anak dan generasi muda untuk mencintai sains. 3. Membantu guru dalam mengembangkan pengajaran di bidang sains. 4. Mengenalkan budaya lokal bagi anak dan masyarakat secara umum. 5. Menyebarkan informasi ilmu pengetahuan sains dan teknologi sesuai dengan perkembangan usia anak. 6. Memberikan alternatif wisata sains. Sebagai sebuah pusat sains, Taman Pintar tidak hanya mengembangkan wahana dan konten yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana lembaga sejenis baik di Indonesia maupun di luar negeri, tetapi juga mengembangkan wahana dan konten yang berdasar pada kearifan lokal (local wisdom), misalkan pengetahuan tentang budaya Jawa dan kesultanan.

c.

Skema Pembiayaan Pada awal pengelolaan Taman Pintar, pendanaannya menggunakan anggaran belanja daerah. Pembangunan gedung Taman Pintar dibebankan pada Dinas Bangunan dan Aset Daerah, sedangkan pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, yang pada tahun 2004 masih berupa UPT. Seiring dengan perkembangan yang semakin pesat, termasuk dalam kebutuhan pemeliharaan dan operasional, maka mulai tahun 2007 UPT Taman Pintar Yogyakarta mulai menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selanjutnya pada tahun 2009, secara kelembagaan manajemen Taman Pintar ditingkatkan statusnya menjadi Kantor DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

50


Pengelolaan Taman Pintar dan Tahun 2010 sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan daerah dengan status penuh. Tabel Biaya Operasional Taman Pintar 2009-2012 Biaya Operasional

Jasa Layanan

APBD

Total

2009

3.529.811.201

2.155.612.371

5.685.423.572

2010

5.301.145.270

2.022.056.813

7.323.202.083

2011

8.732.067.558

522.943.840

9.255.011.398

2012

9.587.008.243

651.935.172

10.238.943.415

Keterangan: Belanja dari APBD mulai 2011 dan seterusnya hanya untuk gaji PNS saja.

d.

Pembangunan Konten dan Wahana Pada awal penyusunan konsep pembangunan Taman Pintar, Pemerintah Kota Yogyakarta melibatkan berbagai SKPD dan para pemangku kepentingan lainnya (Dinas Pendidikan, Bagian Organisasi, Bagian Pengendali Pembangunan, Bappeda, dan akademisi) untuk memikirkan, mengawal, dan mengembangkan Taman Pintar sebagai pusat sains. Sesuai dengn konsep awal yakni “gedung tumbuh”, maka pembangunan Taman Pintar juga dilakukan secara bertahap. Berikut tahapan-tahapan pembangunan Taman Pintar sampai dilakukannya grand opening-nya:  20 Mei 2006: Pembangunan dan selanjutnya peresmian pertama (soft opening I) zona layanan playground dan Gedung PAUD Barat dan Timur, yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional RI (Bambang Sudibyo)  9 Juni 2007: Pembangunan dan selanjutnya peresmian soft opening II fasilitas Gedung Oval Lantai 1 & 2 serta Gedung Kotak lantai 1, yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Bambang Sudibyo) dan Menteri Riset dan Teknologi (Kusmayanto Kadiman) serta dihadiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X.  16 Desember 2008: Grand opening dilaksanakan oleh Presiden RI (Susilo Bambang Yudhoyono), meliputi semua fasilitas layanan Taman Pintar termasuk Gedung Kotak lantai 2 dan 3, Tapak Presiden, dan Gedung Memorabilia.


51


Peresmian Taman Pintar oleh Presiden RI

Suasana Ruang Oval


52


Hasil yang Dicapai Taman Pintar ini pada awalnya digagas untuk melayani keinginan warga masyarakat Kota Yogyakarta mulai dari usia pra sekolah sampai sekolah menengah untuk memperdalam pemahaman soal materi-materi pelajaran, khususnya sains, dengan cara yang menarik. Dalam perkembangannya, fungsi Taman Pintar tidak hanya melayani warga masyarakat di sekitar Yogyakarta, tetapi juga memenuhi kebutuhan pengetahuan tentang sains dan teknologi untuk para turis domestik maupun luar negeri dari berbagai kalangan dan usia. Saat ini Taman Pintar telah memiliki berbagai fasilitas yaitu: A. Zonasi Taman Pintar 1. Zona Playground, merupakan ruang publik dan penyambutan bagi pengunjung Taman Pintar. Menyediakan berbagai alat peraga yang menyenangkan bagi anak dan keluarga. Karena berada di halaman Taman Pintar, maka fasilitas ini dapat diakses oleh para pengunjung secara gratis. Zona Playground menampilkan: prasasti, tapak presiden, gong perdamaian, tapak prestasi, sistem katrol, taman air menari, labirin, forum batu, pipa bercerita, spektrum warna, dinding berdendang, parabola berbisik, klimatologi mini, wahana bahari, desaku permai, rumah batik, dan rumah gerabah. 2. Zona PAUD Barat dan PAUD Timur, menampilkan berbagai alat peraga dan permainan edukasi anak-anak, khususnya untuk anak usia Pra-TK sampai dengan TK. Zona PAUD Barat dan Timur menempati sebuah bangunan cagar budaya (heritage) peninggalan Belanda yang masih tetap dijaga keasliannya. Gedung PAUD terdiri dari ruang tunggu, ruang sains dan teknologi, ruang religi dan budaya, ruang susun balok, ruang petualangan, ruang profesi dan ruang pertunjukan. 3. Gedung Oval, menampilkan berbagai alat peraga berbasis edukasi sains yang dikemas menyenangkan dan dapat diperagakan. Gedung ini terdiri dari: aquarium air tawar, zona kehidupan prasejarah, zona dome area, zona titian sains, zona nuklir, zona kelistrikan, zona cuaca, iklim dan gempa bumi, zona teknologi komputer, zona teknologi telekomunikasi. 4. Gedung Kotak, menampilkan lorong ilusi, zona pengolahan minyak dan gas bumi, zona teknologi pengolahan susu, zona agro, zona air untuk kehidupan, zona jembatan sains, zona warisan leluhur, zona city planning, zona perpustakaan, zona teknologi informasi dan komunikasi dan zona teknologi otomotif. 5. Gedung Memorabilia, menampilkan berbagai alat peraga tentang pengetahuan sejarah Indonesia, seperti sejarah Kesultanan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pakualaman Yogyakarta, tokoh-tokoh pendidikan, dan tokoh-tokoh Presiden R.I dari awal hingga saat ini. 6. Planetarium, menampilkan alat peraga berbentuk pertunjukan film pengetahuan tentang antariksa dan tata surya. B. Zona Sarana Pelengkap Terdiri dari: exhibition hall, ruang audio visual, radio anak Jogja, musholla, masjid, lift, food court, souvenir counter, ATM center.


53


Zona Iklim dan Gempa Bumi

Zona Hewan Purba

Halaman & Gedung Oval Taman Pintar

Pertunjukan di Taman Pintar

Zona Playground/Rumah Batik


54


Secara sederhana, indikator keberhasilan Taman Pintar dapat dilihat dari grafik pergerakan jumlah pengunjung setiap tahunnya. Dalam satu tahun rata-rata masyarakat yang berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta mencapai 1 juta orang, dan tidak terbatas dari wilayah Pulau Jawa, namun juga dari seluruh wilayah di Indonesia, bahkan juga para wisatawan mancanegara. Dari sisi keuangan, target kinerja keuangan atau pendapatan Taman Pintar tidak pernah kurang dari yang telah ditentukan pada setiap tahunnya. Target dan Realisasi Pendapatan Taman Pintar 2009 - 2012 Total Pendapatan

Target

Realisasi

Persentase

2009

5.000.000.000

6.574.249.016

131,48%

2010

5.800.000.000

7.139.754.885

123,10%

2011

8.340.000.000

9.402.739.303

112,74%

2012

9.333.000.000

10.254.353.598

109,87%

Jumlah pengunjung

Perkembangan Pengunjung Taman Pintar 2011 - 2013 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

2011 2012 2013

Tabel IKM Tahun 2010 - 2012 Tahun

Jumlah Responden

Waktu survey

Hasil

2010

-

-

76,2

Belum mengacu KEP/25/M.PAN/2/2004

Januari – Juli 2011

79,57

Berdasar KEP/25/M.PAN/2/2004

Oktober – November 2012

81,53

Berdasar KEP/25/M.PAN/2/2004

2011

150 responden

2012

1.000 responden

Keterangan

Dengan keberadaan Taman Pintar, masyarakat semakin menyadari adanya kepedulian yang tinggi Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap dunia pendidikan. Masyarakat sangat menikmati belajar sekaligus berwisata di Taman Pintar. DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

55


Hal ini dapat dilihat dari pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang setiap tahun dilakukan, yang menunjukkan kepuasan dengan skor di atas 75% (lihat tabel). Sebagai lembaga layanan publik, Taman Pintar memiliki komitmen untuk menyediakan sarana pembelajaran sekaligus alternatif wisata serta layanan masyarakat yang berkualitas. Komitmen tersebut diupayakan secara terus menerus sehingga pada tahun 2010 Taman Pintar telah berhasil meraih dan menerapkan Piala Penghargaan CLP sistem manajemen mutu ISO 1900:2008, sekaligus meraih penghargaan Citra Layanan Prima Tingkat Nasional. Keberlanjutan Sejalan dengan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta, Taman Pintar dirancang untuk terus-menerus dikembangkan, dengan menyediakan wahana atau zonasi baru setiap tahun. Dengan konsep ini, maka diharapkan pengunjung yang sudah pernah datang ke Taman Pintar sebelumnya tidak akan merasa bosan ketika mereka mengunjungi tempat ini untuk kedua kalinya. Dari sisi kerangka aturan, keberadaan Taman Pintar telah sah secara legal. Dengan demikian, keberadaan organisasi ini telah secara penuh diakui dan tidak terpengaruh kepada masa kepemimpinan seseorang. Sampai dengan saat ini dalam setiap perkembangannya, kebijakan tentang Taman Pintar, baik pada pengelolaan keuangan, bentuk layanan, dan sebagainya senantiasa didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan baik oleh Walikota Yogyakarta maupun oleh Kepala Pengelolaan Taman Pintar. Dalam pengembangannya, Taman Pintar Yogyakarta juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (Microsoft Indonesia, Toyota Astra Motor, Aqua Danone, Sari Husada, BATAN, BMKG, dll), baik kerjasama dalam bidang pengembangan dan pembangunan zona atau konten maupun dalam bidang pengembangan kegiatan, promosi dan lain sebagainya. Hal ini dapat menekan anggaran yang cukup signifikan, khususnya dalam hal pengembangan maupun penyegaran (refresh) zona dan konten. Pelajaran yang Dapat Diambil Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk menunjukkan pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi warga masyarakatnya dalam bentuk yang berbeda. Selama ini layanan dasar pendidikan hanya difokuskan pada layanan gratis. Pembangunan Taman Pintar diupayakan untuk memenuhi kebutuhan dunia pendidikan yang tidak hanya dapat menyentuh seluruh kalangan tetapi juga


56


dapat memberikan multiflier effect yang lain (meningkatnya pendapatan ekonomi lokal juga pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Yogyakarta). Kemampuan untuk Ditransfer Secara umum keberadaan Taman Pintar sudah dikenal dalam skala nasional, maupun internasional (Taman Pintar tergabung dalam Asia Pacific Network of Science and Technology Center (ASPAC) sejak tahun 2008). Dan sejak berdiri sampai saat ini sudah banyak lembaga pemerintah dari seluruh wilayah Indonesia yang melakukan studi banding ke Taman Pintar untuk mempelajari dan mengembangkan lembaga sejenis di daerah masing-masing, misalnya Pemerintah Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Belitung, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Surabaya, Kementerian Pekerjaan Umum, dan museum. Replikasi juga sudah dilakukan diantaranya oleh Bali (Rumah Pintar), Bandung (Taman Pintar Olympic), dan Kalimatan Selatan. Bagi kota atau daerah lain yang ingin mengembangkan konsep taman pintar di daerahnya, Pemerintah Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa pada awal pembentukannya, Taman Pintar Yogyakarta mengalami keterbatasan untuk melakukan pengembangan program, kemitraan, dan promosi. Hal ini disebabkan karena Taman Pintar merupakan instansi pemerintah yang harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku, sehingga hal ini dipandang sedikit “menghambat” adanya inovasi dan kreatifitas yang ingin diterapkan. Untuk mengatasi hal ini maka Pemerintah Kota Yogyakarta sepakat untuk terus menerus melakukan konsultasi, koordinasi, dan diskusi dengan instansi terkait, baik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi DIY, maupun Pemerintah Pusat. Hal-hal pendukung lainnya yang harus diperhatikan bagi daerah/kota lainnya adalah dukungan dari Kepala Daerah, kemampuan berinovasi, kemitraan, serta menerapkan paradigma layanan pada masyarakat. Kontak 1. Drs. Yunianto Dwisutono Kepala Kantor Pengengolaan Taman Pintar Yogyakarta Jl. Panembahan Senopati 1-3, Yogyakarta Tel. 0274 583 631 Fax. 0274 583664 2. Afia Rosdiana, M.Pd Kasie Humas dan Pemasaran Taman Pintar Yogyakarta Email: [email protected] 3. Tri Utari Manajer Advokasi APEKSI Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960 Tel. 021 8370 4703 Fax. 021 8370 4733 Email: [email protected]


57


REVITALISASI KAWASAN KOTA LAMA, SAWAHLUNTO MENUJU KOTA WISATA Profil Kota Kota Sawahlunto dikenal sebagai kota tambang dengan luas wilayah 27.345 Ha atau 273.45 Km2. Secara administrasi terdiri dari 4 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 desa. Jarak dari Kota Sawahlunto ke Kota Padang (Ibu Kota Provinsi) adalah 95 Km yang dapat dicapai melalui jalan darat dengan kondisi baik dalam waktu 2 jam dengan kendaraan roda empat. Dari luas wilayahnya, yang terluas yakni Kecamatan Talawi dengan 9.939 Ha, disusul Kecamatan Barangin 8.854,7 Ha Kecamatan Lembah Segar dengan 5.528 Ha dan terakhir Kecamatan Silungkang dengan luas 3.293 Ha. Kota Lama Sawahlunto dengan luas area 5,8 km² terletak pada daerah berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh perbukitan. Kondisi fisik ini menyimpan potensi-potensi panorama dari dua sisi, yaitu dari pusat kota ke perbukitan dan dari perbukitan ke pusat kota. Wilayah kota yang tidak terlalu luas juga memberikan keuntungan tersendiri dari sisi aksesibilitas di dalam kota. Mengelilingi keseluruhan Kota Lama hanya memerlukan waktu beberapa jam saja dengan berjalan kaki. Situasi Sebelum Inisiatif Sejarah Kota Sawahlunto tidak bisa dilepaskan dari tambang batu bara. Daerah terpencil itu menjadi berpenghuni dan berkembang sebagai kota tambang kecil ketika pemerintah Hindia Belanda menginvestasikan 5,5 juta gulden untuk menggarap tambang batu bara Ombilin, Sawahlunto.


58


Karena sangat bergantungnya Sawahlunto pada batu bara sebagai urat nadi perekonomian, jumlah penduduknya pun mengalami naik turun seiring dengan maju mundurnya pertambangan batu bara. Pada 1930, Sawahlunto yang mencakup area seluas 778 ha itu dihuni 43.576 jiwa, termasuk 564 orang Belanda. Pesta Rakyat di depan Gedung Kantor Ombilin Ketika produksi batu bara Ombilin merosot pada periode 1940 hingga akhir 1970-an, perekonomian ikut surut. Pada 1980, jumlah penduduk Sawahlunto susut menjadi 13.561 jiwa. Pertambangan batu bara kembali menggeliat di awal 1980-an. Jumlah penduduk pada 1990 tercatat bertambah menjadi 15.279. Pada 1995, penduduk Sawahlunto tercatat 55.090 jiwa dengan cakupan wilayah yang bertambah dari 778 ha menjadi 27.344 ha. Pada 2000, jumlah penduduk Sawahlunto berkurang sekitar 8% menjadi 50.668 jiwa. Pada masa itu pamor emas hitam itu mulai redup. Memasuki milenium kedua, produksi batu bara Ombilin terus merosot tajam seiring dengan mengeringnya batu bara tambang luar. PT Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin (PT BA UPO) terus mengalami kerugian belasan hingga puluhan miliar rupiah per tahun. Pada tahun 2012 saja sudah merugi Rp 34 miliar akibat bertambah turunnya harga batu bara di pasar dunia hingga 25%. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat merasa terpukul perekonomian mereka goncang. Kota Sawahlunto hampir seperti daerah mati. Pada siang hari sepi, dan malam harinya sunyi. Kota penambangan tertua ini akan kehilangan sumber ekonomi utamanya semenjak perusahaan penambangan yang saat itu beroperasi, yakni PT Bukit Asam telah membawa eksploitasi terowongan tambang ini kepada suatu kesimpulan akan ditutup dan telah mengurangi jumlah tenaga kerjanya secara bertahap. Inisiatif Di sisi lain, Sawahlunto dikelilingi oleh alamnya yang indah dan dikarenakan beroperasinya industri penambangan sejak zaman Belanda, kotanya memiliki koleksi bangunan historis yang cukup banyak. Pada masa Walikota Subari Sukardi keistimewaan ini sudah disadari oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata di masa datang, sehingga dapat menghasilkan sumber ekonomi utama yang baru. Hal ini terbukti dikeluarkannya Perda visi dan misi Nomor 2 Tahun 2001. yaitu “Mewujudkan Sawahlunto tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”. Kemudian di tahun yang sama, dalam menyikapi perumusan visi dan misi tersebut, maka dilakukanlah langkah kedua, yaitu Penyusunan Buku Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP). Penyusunan buku ini bekerjasama dengan DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

59


Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPM-ITB) guna melakukan riset sumberdaya di Kota Sawahlunto yang berpotensi wisata. Hasilnya dijabarkan dalam strategi dan agenda 2002-2020 serta program pelaksanaan 20022006. Kemudian oleh Walikota terpilih tahun 2003 Amran Nur, kajian tersebut lebih dikonkritkan dengan melakukan serangkaian program revitalisasi fasilitas dan gedung-gedung tua peninggalan zaman Belanda untuk dijadikan museum atau cagar budaya yang menarik. Strategi yang Dijalankan Pada tahun 2004, pemerintah kota melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menghubungi “Program Pengiriman Manajer” Belanda (PUM : Programma Uitzending Managers) dengan aplikasi yang menaruh perhatian kepada revitalisasi kawasan historis pusat kota. Singkat cerita, PUM mendukung aplikasi dari pemerintah kota dan mengirimkan Mr. Peter van Dun, seorang ahli dalam bidang perencanaan konservasi terpadu dan merupakan pensiunan dari Departemen Konservasi Belanda, untuk membantu pemerintah kota. Hal terpenting dalam kegiatan ini pula adalah dukungan kerjasama dan informasi yang disediakan oleh Badan Warisan Sumatera Barat (BWSB). BWSB merupakan LSM yang mempunyai kepedulian terhadap bangunan dan benda-benda bersejarah di wilayah Sumatera Barat. BWSB telah melakukan inventori khusus terhadap bangunan-bangunan tua di Kota Sawahlunto pada tahun 2002, yang bermanfaat untuk dipergunakan sebagai titik awal yang efektif bagi proyek tersebut. Pemerintah kota membentuk tim, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto sebagai dinas yang bertanggung jawab. Kemudian dibantu oleh SKPD lain, seperti Dinas PU, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Tenaga Kerja; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan dan Sosial; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Pertanian dan Kehutanan; Bappeda; BLH; Badan Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana; kecamatan dan kelurahan. Kemudian pemerintah kota menyusun kebijakan-kebijakan, seperti : 1. Menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan cagar budaya melalui Perwal maupun Perda. 2. Mengkonservasi dan merehabilitasi kawasan cagar budaya. 3. Memberikan insentif pada bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai tinggi. 4. Meningkatkan fungsi bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai obyek wisata budaya. Untuk mewujudkan ide tersebut, maka pemerintah kota membuat beberapa kegiatan, seperti: 1. Melakukan kajian tentang upaya peningkatan dan perbaikan kawasan kota lama. Kegiatan ini bekerjasama dengan BWSB dan PUM Belanda pada tahun 2003, University of Malaka Malaysia pada tahun 2004 sekaligus mengirimkan


60


2.

3.

4. 5.

para tokoh masyarakat untuk belajar ke University of Malaka, dan Dirjen Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2004. Melakukan sosialisasi program ke masyarakat secara terus menerus melalui berbagai media yang ada di Sawahlunto. Melakukan pelatihan, Salah satu bentuk media sosialisasi yang lokakarya dan workshop dilakukan dengan membagikan piring dan mengenai pentingnya asbak ke seluruh rumah makan di Sawahlunto revitalisasi kota kepada jajaran aparat pemkot. Melakukan studi banding tentang revitalisasi bagi pegawai pemkot khususnya bidang perencanaan dan teknis ke kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri. Berdasarkan inventaris yang telah dilakukan sejak tahun 2001 dan 2002, maka pemerintah kota mulai melakukan peningkatan pedestrian kawasan Pasar Remaja, jalan menuju Gudang Ransoem, kawasan SMP 1 dan Mesjid Agung. Kemudian pembangunan kawasan bermain dan RTH di lapangan Segitiga, kawasan Silo dan sizing plan. Pemkot pun mulai merenovasi bangunan-bangunan bersejarah, seperti gudang ransum, stasiun kereta api sekaligus mengembalikan lokomotif uap seri E.1060 menjadi kereta api wisata Mak Itam dan lubang Mbah Soero; perbaikan fasade bangunan masyarakat di kawasan Pasar Remaja dan kawasan Tanah Lapang serta membangun tempat-tempat penunjang kegiatan wisata, seperti gedung info box, iptek center, water boom dan kebun binatang. Adapun program yang telah dilaksanakan oleh Kota Sawahlunto pada lima tahun terakhir terkait penataan dan pelestarian pusaka lengkapnya sebagai berikut: a. Proyek revitalisasi dan konservasi TAHAP I – Tahun 2005 (Rp 3.400.000.000) 1. Rehabilitasi instalasi gawat darurat RSUD


61


2. Rehabilitasi Mess Antarsita

3. Rehabilitasi rumah jaksa

4. Rehabilitasi rumah dokter

5. Konservasi Stasiun Kereta Api menjadi Museum Kereta Api ke II di Indonesia

6. Konservasi kawasan Gudang Ransum/Dapur Umum pekerja tambang menjadi Museum Goedang Ransoem


62


7. Revitalisasi Lapangan Segitiga

b. Proyek Revitalisasi dan Konservasi TAHAP II – Tahun 2006 (Rp 6.705.000.000) 1. Pemugaran fasade bangunan sepanjang koridor Jl. A. Yani (13 unit)

2. Penataan parkir, bangku taman dan tempat sampah di Jl. A. Yani dan Yos Sudarso

3. Lanjutan penataan Lapangan Segitiga (penanaman pohon, track refleksi, lampu taman, taman bermain, teater terbuka, kolam, street furniture, atraksi wisata)


63


4. Rehab Bank Mandiri Pertemuan Masyarakat

menjadi

Pusat

Kebudayaan

/

Gedung

5. Lanjutan pemugaran Gudang Ransum/dapur umum

6. Konservasi rumah Pek Sin Kek

7. Revitalisasi pedestrian sepanjang Jl. A. Yani, Jl. Yos Sudarso dan pelataran plasa Gedung Pusat Kebudayaan


64


8. Perencanaan site plan museum tambang 9. Studi perencanaan museum tambang 10. Revitalisasi pemandian air dingin Muaro Kalaban menjadi water boom 11. Revitalisasi bekas tambang menjadi lapangan pacu kuda tingkat nasional 12. Revitalisasi gudang es, galeri melaka dan ex heler gudang padi (kompl. Gudang ransum) 13. Penataan ruang terbuka terminal dan pasar 14. Penataan Museum Kereta Api (parkir, vegetasi)

15. Penataan lapangan olahraga dan taman bermain 16. Pembangunan jalan lingkar utara dan selatan

c. Proyek Revitalisasi dan Konservasi – Tahun 2007 (Rp 7.323.236.500)

1. Pemugaran fasadebangunan sepanjang koridor Jl. A. Yani Kota Sawahlunto (17 unit bangunan) 2. Pemugaran rumah ex karyawan tambang sebagai pilot project di kawasan tangsi baru


65


3.

Vegetasi sepanjang jalan di tangsi baru

4.

Perencanaan dan pembangunan Gedung Info Box

5.

Pemugaran Loebang Mbah Soero

6.

Perencanaan gudang padi menjadi Gedung IPTEK Center

7.

Perencanaan dan pembangunan pelataran dan pagar ex gudang padi


66


8.

Pembangunan trotoar dan lampu jalan tangsi baru

9. Pelataran Museum Goedang Ransum 10. Pemasangan papan penunjuk arah Museum Goedang Ransum 11. Pembangunan Musholla Goedang Ransum

d. Proyek Revitalisasi dan Konservasi – Tahun 2008 (Rp 8.212.976.250) 1. 2. 3. 4.

Pemugaran fasadebangunan sepanjang koridor Jl. A. Yani Kota Sawahlunto (7 unit bangunan) Revitalisasi gudang padi menjadi gedung Iptek Center Pelataran parkir dan pagar iptek center Perencanaan pembangunan center

outdoor


67

dan iptek


5.

Pengaspalan jalan tangsi baru

6.

Pelataran mesjid agung

7.

Pemugaran daam sepanjang Jl. Proklamasi

8. Pedestrian jalan RSUD 9. Penanaman vegetasi di sepanjang jalan RSUD 10. Penataan vegetasi di terminal dan pasar d. Proyek Revitalisasi dan Konservasi – Tahun 2009 (Rp 5.299.902.500) 1. Penataan Kawasan dan Lingkungan pemerintah kepada masyarakat

Tanah

Lapang

subsidi


68


Tahap I

2. Konservasi Bangunan ex Paviliun Wanita menjadi Mess Pemda (terdiri dari 2 buah bangunan yang sama disainnya).


69


3. Rehabilitasi gedung ex Kelurahan Lembah segar menjadi Souvenir Shop e. Proyek Revitalisasi dan Konservasi – Tahun 2010 (Rp 5.246.826.500) 1. Lanjutan Penataan Kawasan dan Lingkungan Tanah Lapang berupa pemberian subsidi kepada masyarakat

Tahap II

2. Konservasi Bangunan ex Rumah Kepala Pengadilan menjadi Rumah Dinas Pemda


70


3. Pekerjaan Penataan jalan pedestrian pada kawasan dan Tanah Lapang

4. Penataan Pedestrian bagi pejalan kaki

f. Proyek Revitalisasi dan Konservasi – Tahun 2011 (Rp 6.581.573.000) 1. Lanjutan Penataan Kawasan dan Lingkungan Tanah Lapang berupa pemberian subsidi kepada masyarakat

Tahap III


71


2. Revitalisasi Fasade di Kawasan Pasar Remaja (15 Unit)

3. Pekerjaan Penataan jalan pedestrian pada kawasan Kota Lama dan sepanjang DAS Batang Sumpahan dan DAS Batang Lunto

Setelah kegiatan-kegiatan tersebut terealisir, pemerintah kota pun terus melakukan pengembangan-pengembangan program dengan tujuan membuat Sawahlunto ramai kembali,seperti : 1. Pemerintah kota selalu mengagendakan setiap malam minggu digelar pagelaran musik di lapangan Segitiga dan terminal pasar remaja. Selain itu, mengaktifkan kembali suara sirine PT Bukit Asam setiap jam 07.00, 12.00 dan 16.00 yang menjadi salah satu ikon kota Sawahlunto. 2. Bekerjasama dengan Pemprov Sumatera Barat untuk menjadikan Sawahlunto menjadi salah satu kota yang dilalui para atlet di event Tour Singkarak. Dan kegiatan ini sudah lima kali diadakan bahkan pada tahun kemarin, pembukaan dan start-nya dilakukan di Kota Sawahlunto.


72


3. Setiap pada tanggal ulang tahun kota, yakni tanggal 1 Desember, pemerintah kota sudah berhasil menyelenggarakan empat kali pagelaran Sawahlunto International Music Festival yang diikuti oleh perwakilan negara dari lima benua. 4. Pemerintah kota pun memberikan penghargaan berupa uang sebesar Rp 5 juta/rumah untuk enam pemenang, selain uang bantuan sebesar Rp 10 juta yang diberikan ke setiap rumah warga yang dapat mempertahankan keaslian bangunannya. 5. Pemerintah kota pun memberikan gelas/piring yang bertuliskan Sawahlunto heritage, dan foto-foto sejarah Kota Sawahlunto untuk ditampilkan di tempattempat usaha mereka, seperti rumah makan, wisma/hotel, toko kelontong atau apa saja. Namun semua yang telah dilakukan oleh pemerintah kota, sepertinya belum banyak ditangkap peluangnya oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari masih banyak masyarakat yang memilih tutup usahanya dan pulang kampung saat liburan, padahal pada hari itulah para wisatawan berkunjung ke Sawahlunto. Perbandingan Total Pendapatan 3 Obyek Wisata di Kota Sawahlunto No 1 2 3

Obyek Wisata Museum Gudang Ransoem Museum Kereta Api Lobang Mbah Soero

2010 14.800.000 4.099.000 21.600.000

2011 22.930.000 5.278.000 29.952.000

Perbandingan Total Kunjungan Obyek Wisata di Kota Sawahlunto No 1 2 3 4

Obyek Wisata Museum Gudang Ransoem Museum Kereta Api Lobang Mbah Soero Hotel/wisma

2010 5.640 2.477 2.801 4.742

2011 8.014 2.569 3.891 7.875

Selain itu, dengan program tersebut, beberapa penghargaan telah diraih oleh Kota Sawahlunto, seperti : 1. Pada tahun 2007 meraih Invesment Award; 2. Pada tahun 2008 meraih penghargaan Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Daerah dari PT Asahan Aluminium; 3. Pada tahun 2011 meraih penghargaan Indonesia Tourism Award; 4. Pada tahun 2012 meraih anugerah kunjungan wisata sebagai kota paling berinovasi dalam pengembangan pariwisata. Keberlanjutan Pemerintah Kota Sawahlunto telah berkomitmen untuk menjaga, memelihara dan terus mengembangkan potensi kotanya, yakni melestarikan wisata kota lama. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan diterbitkannya kebijakan-kebijakan yang mendukung program tersebut, seperti : 1. SK Walikota Sawahlunto Nomor 84 Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Bersejarah, Bangunan, Gedung, Komplek Bangunan, Situs dan Fitur Sebagai Benda Cagar Budaya DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

73


2. Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya 3. Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penataan Kawasan Kota Lama. Regulasi pun didukung dengan implementasi di lapangan, dimana pemerintah kota telah membuat alur ijin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Sawahlunto dengan mengharuskan kepada setiap masyarakat yang akan mengajukan IMB untuk melampirkan persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, khususnya Bidang Peninggalan Bersejarah.

Alur Rekomendasi dan Perizinan IMB

Dalam pengelolaan obyek-obyek wisata, untuk obyek-obyek wisata bersejarah dikelola oleh Bidang Peninggalan Bersejarah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sedangkan untuk obyek-obyek wisata yang baru yang bertujuan untuk meramaikan Kota Sawahlunto, seperti water boom, kebun binatang dikelola oleh BUMD. Pelajaran yang Dapat Diambil Pemkot Sawahlunto telah berhasil menemukan potensi daerahnya. Potensi yang menjadi ciri khas dari sebuah daerah yang berhasil dikemas untuk dijadikan salah satu daya tarik. Dan pemerintah kota terus mengembangkan potensi tersebut, sehingga dari kota yang hampir mati dapat hidup kembali. Kota yang tadinya ramai dengan fasilitas yang serba murah karena difasilitasi oleh PT BA UPO, namun sejak PT BA UPO mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat memberikan fasilitas lagi, maka banyak penduduk yang pergi meninggalkan Sawahlunto. Sekarang perlahan tapi pasti, Sawahlunto kembali ramai.Hal itu hanya dapat dicapai dari komitmen yang kuat dari kepala daerah, DPRD, para tokoh masyarakat, dan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Sawahlunto. DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

74


Kemampuan untuk Ditransfer Bagi kota-kota lain yang akan mencontoh keberhasilan Kota Sawahlunto, maka terdapat beberapa prasyarat, seperti: 1. Komitmen yang sangat kuat dari kepala daerah. 2. Dukungan sumber daya manusia yang cukup. Dari program tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menjadi salah percontohan kota yang berhasil mengelola kawasan kota lamanya menjadi tarik. Oleh karenanya telah banyak kota-kota, baik dalam maupun luar negeri berkunjung ke kota tersebut. Kota-kota itu diantaranya, Kota Surakarta, Semarang, Kota Bukittinggi dan lain sebagainya.

satu daya yang Kota

Kontak 1. Kurnia Febra, ST Plt Kepala Bidang Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Pemkot Sawahlunto Jl. Abdulrahman Hakim No. 1, Sawahlunto Tel. 0754 61985 2. Rahmat Gino, ST Kepala Seksi Peninggalan Bersejarah Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Pemkot Sawahlunto Jl. Abdulrahman Hakim No. 1, Sawahlunto Tel. 0754 61985 3. Imam Yulianto

Manajer Humas dan Kerjasama APEKSI Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960 Tel. 021 8370 4703 Fax. 021 8370 4733 Email: [email protected]


75


DARI AMPAS TAHU TERBITLAH ENERGI BARU, KOTA PEKALONGAN Profil Kota Kota Pekalongan terbagi atas 4 (empat) kecamatan yang terbagi lagi menjadi 47 kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai 45,25 Km² atau sekitar 0,14% dari luas wilayah Jawa Tengah.

o

o

o

Kota Pekalongan membentang antara 6 50’42” - 6 55’44” LS dan 109 37’55” 109o42’19” BT. Batas wilayah administrasi Kota Pekalongan, yaitu:  Utara : Laut Jawa  Selatan: Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang  Barat : Kabupaten Pekalongan  Timur : Kabupaten Batang


76


Jumlah Penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2009 adalah 276.158 jiwa, yang terdiri dari 134.332 jiwa laki-laki (48,64%) dan 141.826 jiwa perempuan (51,36%). Dengan jumlah rumah tangga sebanyak 82.473 KK dan setiap rumah tangga ratarata beranggotakan 3-4 jiwa, Kota Pekalongan memiliki penduduk dalam kategori rumah tangga kecil. Rata-rata kepadatan penduduk adalah sebesar 6.484 jiwa per km², yang termasuk tingkat kepadatan tinggi relatif terhadap Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan (1.002 jiwa/km²). Kota Pekalongan terletak di jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Pekalongan berjarak 101 km sebelah barat Semarang dan 384 km sebelah timur Jakarta. Kota ini mendapat julukan kota batik, karena batik Pekalongan memiliki corak yang khas dan variatif. Kota Pekalongan memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah. Selain itu di Kota Pekalongan banyak terdapat perusahaan pengolahan hasil laut, seperti ikan asin, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik perusahaan berskala besar maupun industri rumah tangga. Situasi Sebelum Inisiatif Bermula dari keinginan memperbaiki lingkungan yang kumuh di kampung penghasil tahu, masyarakat berembuk untuk mengundang aparat pemerintah kota dalam rangka konsultasi perbaikan kondisi lingkungan di pemukiman mereka. Saat itu limbah tahu sebanyak 192 m3 langsung dibuang ke tanah, sehingga merusak keindahan lingkungan, menimbulkan bau tak sedap, dan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Berdasarkan hasil pertemuan dilakukan pemetaan permasalahan yang terjadi di daerah-daerah penghasil tahu yang ada di Pekalongan. Melalui pemetaan tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa penyebab kekumuhan di kampung-kampung penghasil tahu di Kota Pekalongan adalah tidak terkelolanya limbah tahu yang dihasilkan. Di 70 unit usaha tahu di Kelurahan Duwet dengan kapasitas produksi mencapai 1.980 kilogram/hari pada waktu asesmen dilakukan, para pengrajin membuang sisa limbah tahu langsung ke Sungai Baros.

Tempat pengolahan limbah yang dimanfaatkan sebagai taman


77


Jika hal ini dibiarkan maka pemerintah dan masyarakat tidak bisa mewujudkan visi Kota Pekalongan, yakni mewujudkan kota jasa yang berwawasan lingkungan. Bidang lingkungan hidup merupakan salah satu titik berat pembangunan yang dilaksanakan di Kota Pekalongan, mengingat faktor lingkungan mempunyai daya dukung dan daya tampung Reaktor Kubah/Dome Aerob yang terbatas. Jika tidak dilakukan upaya untuk mencegah maupun mengurangi kerusakan akibat pertumbuhan penduduk, kebiasaan penduduk yang kurang baik dan proses pembangunan yang cepat akan mengabaikan kelestarian alam. Limbah tahu yang ditengarai merupakan salah satu kontributor gas rumah kaca berusaha dikurangi dampaknya dengan memanfaatkannya sebagai sumber energi bagi masyarakat di daerah penghasil tahu. Inisiatif Sebenarnya masyarakat di sentra-sentra penghasil tahu secara bertahun-tahun telah memanfaatkan ampas tahu sebagai campuran pakan ternak, sementara limbah cairnya langsung dibuang ke lingkungan. Limbah tahu yang dibuang ke lingkungan merupakan limbah organik yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme secara alamiah sehingga mudah membusuk, dan akibatnya menghasilkan bau tidak sedap. Mengingat limbah cair tahu dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi biogas, Pemerintah Kota Pekalongan mengajukan usulan kegiatan dimaksud dan bekerja sama dengan penyedia jasa yang kompeten dan berpengalaman dalam pembangunan sarana dan prasarana biogas agar hasilnya dapat maksimal dan berguna bagi masyarakat sekitar. Program ini dimulai pada tahun 2010 dengan pembangunan sarana dan prasarana biogas industri tahu. Tujuan dari pengolahan limbah ini adalah untuk menjaga lingkungan agar terpelihara dengan menjaga kadar air limbah serta memanfaatkan biogas yang dihasilkan dari limbah tahu menjadi alternatif energi untuk masyarakat sekitarnya. Pengelolaan limbah ini juga merupakan amanat dari PP No. 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan kualitas air dan pengendalian kualitas air. Strategi yang Dijalankan Pekalongan memiliki industri kecil penghasil tahu yang tersebar di beberapa kelurahan di wilayah Kota Pekalongan, yaitu Kelurahan Duwet, Kertoharjo, Kuripan Kidul, Banyurip Ageng, dan Banyurip Alit. Setiap industri kecil membawa dampak pencemaran air namun sekaligus memiliki potensi untuk pengembangan energi alternatif. Untuk itu KLH Kota Pekalongan berkonsultasi dengan beberapa universitas untuk mencoba mengubah dampak pencemaran itu menjadi manfaat DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

78


yang positif. Reaktor pertama pengolah limbah tahu yang dibangun di kota hanya berfungsi selama setahun setelah pembangunan sehingga limbah tahu kembali mencemari sungai. Akhirnya setelah berkonsultasi ditemukan bahwa terjadi kesalahan dalam pembangunan reaktor pertama. Oleh karena itu, setelah berkonsultasi dengan beberapa universitas, ditemukan solusi bentuk dome yang lebih sederhana dan tertutup untuk pembangunan reaktor selanjutnya. Jadi, pembangunan reaktor selanjutnya menggunakan bentuk reaktor dome aerob. Adapun total jumlah industri kurang lebih 13 unit dengan penyebaran sebagai berikut: No

Kelurahan

Potensi (Unit)

Terbangun (Unit)

Belum Terbangun (Unit)

1

Duwet

5

3

2

2

Kertoharjo

2

-

2

3

Kuripan Kidul

2

-

2

4

Banyurip Ageng

2

1

1

5

Banyurip Alit

2

-

2

13

4

9

Jumlah

Pengolahan limbah ampas tahu dari industri yang ada di atas merupakan bagian dari upaya penataan lingkungan yang kumuh akibat aktivitas industri tahu, pemanfaatan limbah menjadi biogas yang akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, dan pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Tahapan strategi pelaksanaan adalah sebagai berikut:  Survei ke sentra industri tahu yang layak secara teknis  Pembuatan dokumen perencanaan, yang dalam prosesnya pemerintah mendengarkan pendapat masyarakat serta berkonsultasi pada para akademisi  Proses pengadaan  Pembangunan instalasi dan fasilitas, dengan desain dan pembangunannya dilakukan oleh pihak swasta  Sosialisasi mengenai proses perawatan instalasi dan sosialisasi mengenai proses pengolahan limbah tahu tersebut kepada masyarakat Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun 4 (empat) unit instalasi biogas dengan deskripsi sebagai berikut: No

Lokasi IPAL BIOGAS

Kapasitas (m 3)

Jumlah Pemanfaat (Industri)

1

Bapak Musa (Kelurahan Banyurip Ageng)

30

8

APBD Prov. Jateng

2

Bapak Faizin (Kelurahan Duwet)

50

8

DAK – LH dan APBD 2010


79

Pendana


3

Bapak Mudzakir (Kelurahan Duwet)

150

15

DAK – LH dan APBD 2011

4

Bapak Imron (Kelurahan Duwet)

150

17

Dana Hibah AUSAID dan APBD 2011

Untuk mewujudkan ide tersebut Kantor Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mencoba mengajukan pendanaan melalui penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup, mengakses dana hibah dari AUSAID, dan mempergunakan APBD Kota Pekalongan. Selain itu, pemerintah kota juga menggandeng lembaga pemerintahan lain untuk membangun jaringan dan reaktor pengolahan limbah tahu. Sebagai contoh, untuk membangun sebuah instalasi pengolahan limbah tahu beserta jaringannya di Kelurahan Duwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, dana pembangunan IPAL diperoleh dari DAK sebesar 99 juta rupiah dan Dana Hibah sebesar 150 juta rupiah. Adapun pengadaan lahan tempat instalasi diperoleh melalui sumbangan dari warga setempat. No

Tahun

Lokasi

1

2010

Kelurahan Duwet

2

2011

Kelurahan Duwet

3

2011

Kelurahan Duwet

4

2013

Kelurahan Duwet

DAK 45.454.545

Anggaran AUSAID

Pedamping

Total

0

5.372.682

50.827.227

150.000.000

21.665.000

171.665.000

90.000.000

12.677.500

102.677.500

75.000.000

3.270.000

78.270.000

Proses pengolahan dan pemanfaatan gas metan sari ampas tahu menjadi Biogas Proses pembuatan tahu banyak menggunakan air sehingga limbah cair lebih banyak dibandingkan limbah padat tahu. Limbah cair dari industri tahu banyak mengandung bahan organik yang baik untuk perkembangan zat yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan energi alternatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pada industri tahu, sebagian besar limbah cair yang dihasilkan berasal dari lokasi pemasakan kedelai, pencucian kedelai, peralatan proses, dan lantai. Karakter limbah cair yang dihasilkan berupa bahan organik padatan tersuspensi (kulit, selaput lendir, dan bahan organik lain). Kunci untuk mengurangi pencemaran adalah mencegah bahan-bahan yang masih bermanfaat terbawa limbah cair. Larutan bekas pemasakan dan perendaman dapat didaur ulang kembali dan digunakan sebagai air pencucian awal kedelai. Perlakuan hati-hati juga dilakukan pada gumpalan tahu yang terbentuk; ini harus dilakukan seefisien mungkin untuk mencegah protein yang terbawa dalam air dadih. Limbah cair industri tahu sendiri sebenarnya sebagian dimanfaatkan kembali untuk membuat nata de coco sedangkan sisanya dibuang. Sisa yang dibuang ini yang kemudian mencemari air dan tanah karena mengandung metana. Perombakan (degradasi) limbah cair organik akan menghasilkan gas metana, karbondioksida, dan gas-gas lain serta air. Perombakan tersebut dapat berlangsung secara aerobik DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

80


maupun anaerobik. Pada proses aerobik limbah cair kontak dengan udara, sebaliknya pada kondisi anaerobik limbah cair tidak kontak dengan udara luar.

Air bersih setelah pengelolaan limbah

Air limbah layak buang

Air limbah yang dibuang dari para pengrajin kemudian ditampung pada bak pengurai yang kedap udara anaerob. Dari bak tersebut air dialirkan beberapa kali ke bak pengolahan lanjutan yang kemudian memisahkan air dan gas. Gas yang terkumpul dialirkan ke rumah penduduk melalui pipa-pipa gas. Di tiap rumah penduduk dilengkapi dengan pengukur tekanan gas. Jika tekanan gas di alat pengukur tersebut mencapai 7 bar penduduk dapat memanfaatkan gas dari reaktor. Biasanya biogas dibuat dari limbah peternakan yaitu kotoran hewan ternak maupun sisa makanan ternak, namun pada prinsipnya biogas dapat juga dibuat dari limbah cair. Biogas sebenarnya adalah gas metana (CH4). Gas metana bersifat tidak berbau, tidak berwarna, dan sangat mudah terbakar. Pada umumnya metana di alam tidak berbentuk sebagai gas murni namun dalam campuran dengan gas lain yaitu 65% metana, 30% karbondioksida, 1% hidrogen disulfida, dan gas-gas lain dalam jumlah yang sangat kecil. Biogas sebanyak 1000 ft3 (28,32 m3) mempunyai nilai pembakaran yang sama dengan 6,4 galon butana (1 US gallon=3,785 liter) atau 5,2 galon gasolin (bensin) atau 4,6 gallon minyak diesel. Untuk memasak pada rumah tangga dengan 4-5 anggota keluarga cukup digunakan 150 ft3 metana per hari.

Proses Proses Pengolahan Ampas Tahu


81


Proses dekomposisi limbah cair menjadi biogas memerlukan waktu sekitar 8 sampai 10 hari. Proses dekomposisi melibatkan beberapa mikroorganisme baik bakteri maupun jamur, antara lain: a. Bakteri selulolitik Bakteri selulolitik bertugas mencerna selulosa menjadi gula. Produk akhir yang dihasilkan akan mengalami perbedaan tergantung dari proses yang digunakan. Pada proses aerob dekomposisi limbah cair akan menghasilkan karbondioksida, air dan panas, sedangkan pada proses anaerobik produk akhirnya berupa karbondioksida, etanol, dan panas. b. Bakteri pembentuk asam Bakteri pembentuk asam bertugas membentuk asam-asam organik seperti asam-asam butirat, propionat, laktat, asetat dan alkohol dari substansi-substansi polimer kompleks seperti protein, lemak dan karbohidrat. Proses ini memerlukan suasana yang anaerob. Tahap perombakan ini adalah tahap pertama dalam pembentukan biogas atau sering disebut tahap asidogenik. c. Bakteri pembentuk metana Golongan bakteri ini aktif merombak asetat menjadi gas metana dan karbondioksida. Tahap ini disebut metanogenik yang membutuhkan suasana yang anaerob, di mana pH tidak boleh terlalu asam karena dapat mematikan bakteri metanogenik. Sampai saat ini gas dapat dimanfaatkan secara cumacuma oleh masyarakat yang berada di sekitar industri tahu. Sebagian digunakan untuk memasak dalam proses pembuatan tahu bagi pelaku produksi tahu, sedangkan bagi warga bukan pengolah tahu, gas dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangganya.

Hasil biogas tahu dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif bagi warga

Hasil yang Dicapai Pengelolaan limbah tahun ini memberikan hasil antara lain: 1. Berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan akibat limbah tahu bagi masyarakat sekitar, yang dapat dilihat dari tabel di bawah. 2. Dihasilkannya biogas dari sumur IPAL sebagai bahan bakar alternatif untuk keperluan memasak. 3. Penataan lingkungan sekitar IKM menjadikan tidak lagi kumuh sehingga meningkatkan tingkat kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar. 4. Dihasilkannya 28,32 - 30 m 3 gas setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan memasak bagi 18 - 24 rumah warga sekitar.


82


5. Penghematan sebesar rata-rata Rp 60.000/bulan untuk pengeluaran memasak bagi rumah tangga yang dialiri biogas dari ampas tahu, sehingga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. 6. Proses ini mampu mengurangi penggunaan kayu bakar, minyak tanah, maupun LPG sehingga dapat mengurangi emisi GRK yang dihasilkan. 7. Saat ini telah terbangun IPAL biogas industri tahu sejumlah 4 (empat) unit yang sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sekitar. 8. Dengan inovasi bidang pemanfaatan limbah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat otomatis dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah mengingat terjadi penghematan terhadap konsumsi bahan bakar untuk kebutuhan energinya, sekaligus menyumbang upaya mengurangi emisi GRK Kota Pekalongan. 9. Berkat proses yang dikembangkan, Pemerintah Kota Pekalongan dapat menjaring pendanaan dari pusat atau yang dimasukkan dalam kegiatan untuk memperbaiki sanitasi perkotaan (setiap tahun pembiayaan untuk pembangunan instalasi biogas melalui DAK-LH dan tahun 2011 mendapatkan bantuan dana hibah AUSAID). Hasil Uji Sampel Awal Tahun 2013 Industri Tahu No

Parameter

Kadar Maksimal (mg/L)

Beban Pencemaran Maksimal (kg/ton)

Industri Tempe Kadar Maksimal (mg/L)

Hasil Analisa


Satuan Inlet

Outlet

1

Temperatur

38º C

-

38º C

-

29.3

29.1

°C

2

BOD5

150

3

150

1.5

3.03

3.17

mg/L

3

COD

275

5.5

275

2.75

977.08

289.71

mg/L

4

TSS

100

2

100

1

174

128

mg/L

5

pH

6,0 - 9,0

6,0 - 9,0

6,0 - 9,0

6,0 - 9,0

5.65

6.70

Debit Maksimum

20 m³/ton kedelai

20 m³/ton kedelai

10 m³/ton kedelai

10 m³/ton kedelai

-

-

6

m³/ton

*METODE UJI MENGACU PADA: SNI untuk pengujian kualitas air dan air limbah Hasil Uji 31 Oktober 2013 Industri Tahu No

Parameter

Kadar Maksimal (mg/L)


Industri Tempe Kadar Maksimal (mg/L)

Hasil Analisa


Inlet

Outlet

Satuan

1

Temperatur

38º C

-

38º C

-

29.5

28.7

°C

2

BOD5

150

3

150

1.5

685

48

mg/L

3

COD

275

5.5

275

2.75

747.92

205.25

mg/L

4

TSS

100

2

100

1

256

180

mg/L

5

pH

6,0 - 9,0

6,0 - 9,0

6,0 - 9,0

6,0 - 9,0

3.39

7.55

Debit Maksimum

20 m³/ton kedelai

20 m³/ton kedelai

10 m³/ton kedelai

10 m³/ton kedelai

-

-

6

m³/ton

*METODE UJI MENGACU PADA: SNI untuk pengujian kualitas air dan air limbah

Keberlanjutan Untuk periode kepemimpinan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2010-2015, pembangunan aspek lingkungan menjadi prioritas utama karena tertuang dalam visi dan misinya yang tertuang pada RPJP No. 15 Tahun 2009. DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

83


Penurunan kualitas lingkungan di Kota Pekalongan akan menjadi isu strategis dimana nampak secara nyata pada kondisi sungai yang tercemar baik oleh sampah, limbah domestik maupun limbah industri. Siapa pun pucuk pimpinan yang berkuasa di Kota Pekalongan akan berusaha dengan keras untuk mengembalikan kondisi sungai menjadi bersih dan bebas limbah dan menciptakan lingkungan yang asri dan sehat. Instansi pengelola lingkungan hidup juga akan terus berusaha untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan dari beberapa aspek. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup selama beberapa tahun, kegiatan pembangunan sarana prasarana biogas, baik dari limbah ampas tahu maupun limbah kotoran ternak termasuk dalam prioritas kegiatan yang dapat didanai dari DAK-LH. Dengan adanya potensi yang belum dibuatkan instalasi biogas pada beberapa sentra, pendanaannya dapat diajukan melalui DAK-LH untuk beberapa tahun ke depan. Terkait rencana pengembangan berdasarkan potensi sentra IKM tahu yang belum terolah, beberapa tahun ke depan Pemerintah Kota Pekalongan masih dapat melaksanakan kegiatan sejenis. Selain pengolahan limbah tahu menjadi biogas, ada potensi biogas dari kotoran ternak serta pengembangan biogas dari program sanitasi berbasis masyarakat. Untuk memelihara komitmen dari masyarakat untuk IPAL dan pengolahan limbah tahu, pemilik tanah yang tanahnya dijadikan tempat instalasi pengelolaan limbah dibuatkan surat perjanjian peminjaman tanah antara Kepala BLH dan pemilik tanah atau bahwa pemilik tanah memberikan tanahnya sebagai hibah. Masih adanya potensi pada sentra industri tahu yang belum terbangun instalasi pengolahan limbahnya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk dapat merealisasikannya. Pemerintah Kota Pekalongan akan mengusahakan setiap sentra IKM tahu dapat diolah limbahnya menjadi biogas agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan tetap mengawal dan memelihara keberlangsungan proses di setiap instalasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pelajaran yang Dapat Diambil Berdasarkan potensi yang belum digarap, masih ada peluang pemanfaatan limbah tahu menjadi biogas dengan pembangunan instalasinya menggunakan pendanaan dari berbagai sumber. Penanganan yang serius akan mendatangkan manfaat dalam penataan lingkungan sekitar industri dari kekumuhan, pemanfaatan energi yang dihasilkan, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Program pembangunan instalasi biogas dianggap cukup inovatif karena menggunakan teknologi tepat guna untuk mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan limbah tahu menjadi biogas ini dianggap kreatif, strategis, dan memiliki sesuatu yang baru atau merupakan hasil pengembangan, sesuatu yang unik/berbeda dengan praktik yang mungkin sama dilakukan kota lain sehingga mencirikan kekhasan lokal. DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

84


Kendati bukan sesuatu yang baru, yang perlu ditekankan di sini adalah pengolahan limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan sekaligus membawa keuntungan bagi masyarakat, pelaku bisnis, perekonomian, dan teknologi. Kemampuan untuk Ditransfer Setiap kota memiliki sentra industri tahu karena makanan tersebut merupakan makanan populer sehari-hari masyarakat Indonesia. Umumnya tahu dihasilkan oleh industri kecil dan menengah yang seringkali kesulitan mengelola limbah cair yang dihasilkannya. Oleh karena itu perlu upaya dari masyarakat, pemerintah daerah, akademisi dan pihak swasta untuk bekerja sama membangun fasilitas pengelolaan limbah tersebut. Program pengembangan destinasi pariwisata seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sangat mungkin untuk dilakukan oleh kota-kota lainnya. Dari upaya pengembangan pariwisata melalui Kampung Wisata Batik, sudah banyak daerah yang melakukan kunjungan untuk belajar langsung, di antaranya dari Banjar, Bumiayu, Blitar, Tegal, dan Provinsi Kepulauan Riau.

Kontak 1. Ir. Slamet Budiyanto Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Jl.Singosari No. 2, Pekalongan Tel. 0285 422581 Fax. 0285 424061 Email: [email protected] Website: www.pekalongankota.go.id 2. H. Imron Rosadi Pengelola Biogas Tahu Duwet Kelurahan Duwet, Pekalongan Selatan HP: 085701286499 3. Dian Anggreini Manager Pembangunan Perkotaan APEKSI Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960 Tel. 021 8370 4703 Fax. 021 8370 4733 E-mail: [email protected]


85


PEMANFAATAN LIMBAH MINYAK JELANTAH MENJADI BIODIESEL DI KOTA BOGOR Profil Kota Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106o48’ BT dan 6o26’ LS. Luas wilayah Kota Bogor adalah 11.850 Ha, yang secara administratif terbagi ke dalam 6 wilayah kecamatan, dengan 31 kelurahan dan 37 desa, 210 dusun, 623 RW dan 2.712 RT.

Lima dari 37 desa di Kota Bogor, yakni Desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi, dan Sindangrasa, merupakan desa tertinggal. Wilayah Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor, dan berbatasan dengan kecamatan-kecamatan sebagai berikut di kabupaten tetangganya tersebut:


86


 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin. Jumlah penduduk Kota Bogor menurut data tahun 2006 adalah 750.250 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 379.446 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 370.804 jiwa. Kota Bogor memiliki potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, dan merupakan pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Situasi Sebelum Inisiatif Krisis minyak bumi di dunia memang tidak mungkin terhindarkan, karena suatu saat bahan bakar fosil itu tidak akan dapat diproduksi lagi. Salah satu alternatif yang masing memungkinkan untuk dikembangkan adalah biodiesel, yakni bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang dibuat dari minyak tumbuh-tumbuhan atau lemak binatang. Pengembangan biodiesel di Indonesia dan dunia menjadi sangat penting seiring dengan semakin menurunnya cadangan bahan bakar diesel berbasis minyak bumi, isu pemanasan global, serta isu tentang polusi lingkungan. Pengembangan biodiesel di dunia sudah dilakukan sejak tahun 1980-an sehingga pada saat ini di beberapa bagian dunia telah dilakukan komersialisasi bahan bakar ramah lingkungan ini. Bahan baku (feed stock) biodiesel terus mengalami pengembangan melalui berbagai eksperimen di seluruh dunia. Dari awalnya berbasis tumbuhan kanola (rapeseed), biodiesel kemudian dikembangkan pembuatannya dari kelapa sawit, pohon jarak, sampai minyak jelantah. Pengembangan biodiesel secara umum bisa dikatakan cukup sederhana, tidak memerlukan unit-unit operasi dengan tingkat kerumitan maupun resiko yang tinggi. Pabrik-pabrik biodiesel dapat diadakan dalam skala kecil, sehingga bisnisnya bisa dilakukan pada skala-skala koperasi dan keuntungannya bisa langsung dinikmati oleh lingkungannya. Biodiesel yang dibuat dari reaksi kimia antara alkohol dan minyak nabati, menggunakan process transesterification, bisa digunakan dengan mudah. Bahan bakar ini dapat bercampur dengan minyak solar dengan segala komposisi, mempunyai sifat-sifat fisik yang mirip dengan solar biasa, dan karenanya dapat diaplikasikan langsung untuk mesin-mesin diesel yang ada hampir tanpa modifikasi. Bahan bakar ini juga dapat terdegradasi dengan mudah (biodegradable), 10 kali tidak beracun dibanding minyak solar biasa, memiliki angka setana yang lebih baik dari minyak solar biasa, asap buangannya tidak hitam, tidak mengandung sulfur serta senyawa aromatic sehingga emisi pembakaran yang dihasilkan ramah lingkungan serta tidak menambah akumulasi gas karbondioksida di atmosfer. Dengan demikian, penggunaan biodiesel berdampak mengurangi efek pemanasan global karena memiliki emisi CO2 yang rendah.


87


Salah satu bahan yang dapat diolah menjadi biodiesel seperti disebut di muka adalah limbah minyak jelantah. Minyak jelantah (waste cooking oil) adalah sisa dari minyak goreng (CPO) yang telah dipakai lebih dari 3 kali. Masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk di Kota Bogor, sangat menyukai masakan yang digoreng, baik untuk lauk seperti ayam goreng dan ikan goreng, maupun untuk makanan kecil seperti pisang dan singkong goreng. Dengan demikian, minyak jelantah adalah hal yang jamak ditemui, dan masyarakat terbiasa menggunakannya untuk menggoreng secara berulang-ulang. Sementara, diketahui bahwa penggunaan minyak goreng lebih dari 3 kali akan menyebabkan kerusakan minyak goreng secara kimia. Minyak Goreng yang digunakan untuk menggoreng dengan suhu minyak mencapai 200-3000°C akan mengalami kerusakan ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuhnya, sehingga tinggal asam lemak jenuh saja. Minyak goreng yang dipanaskan hingga 3000°C kemudian teroksidasi, dan dapat memacu pertumbuhan sel kanker pada hati dan merusak fungsi hati. Penggunaan minyak goreng lebih dari 3 kali juga mengakibatkan tercampurnya minyak dengan air yang berasal dari bahan makanan yang digoreng. Fungsi nutrisi dari minyak goreng menurun, dan bahkan bisa berpengaruh negatif terhadap tubuh, yaitu meningkatnya kolesterol darah. Kondisi inilah yang menyebabkan minyak jelantah memiliki sifat karsinogenik. Karena itu, dampak negatif dari penggunaan minyak jelantah secara berlebihan ini benarMinyak jelantah pedagang gorengan benar perlu disosialisasikan yang berwarna gelap pekat kepada masyarakat. Dengan latar belakang perlunya kampanye kesehatan pengurangan penggunaan minyak jelantah, dilakukannya program yang berkontribusi pada perbaikan lingkungan, dan fakta bahwa pengolahan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel dapat dilakukan dengan proses yang sangat sederhana, bahkan dalam skala rumah tangga, maka Pemerintah Kota Bogor meluncurkan inisiatif pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel.

Inisiatif Sejak Tahun 2007 Kota Bogor sudah menjadi anggota dari International Council for Local Environment (ICLEI), yaitu asosiasi dari kurang lebih 600 kota sedunia yang berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup dengan mengendalikan pemanasan global, melalui Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang salah satunya berasal dari emisi kendaraan bermotor. Bertitik tolak dari hal tersebut, sejak tahun 2007 pula Pemerintah Kota Bogor melaksanakan kegiatan pengolahan limbah minyak jelantah menjadi bahan bakar (biodiesel), dimana biodiesel yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar alat transportasi ramah lingkungan DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

88


(bus Trans Pakuan). Dinas yang pertama kali mengusulkan inisiatif tersebut adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor. Perkembangan wilayah yang sedemikian pesat menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dari segala sektor yang ada secara sinergis, berkesinambungan dan pro lingkungan. Pemanfaatan limbah minyak jelantah untuk diolah menjadi biodiesel bahan bakar ramah lingkungan merupakan langkah nyata program implementasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengendalikan tingkat pencemaran lingkungan akibat limbah minyak jelantah, dan mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan di Kota Bogor. Strategi yang Dijalankan Langkah awal yang dilakukan untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan minyak jelantah menjadi biodiesel adalah:  Melakukan inventarisasi potensi minyak jelantah di Kota Bogor.  Melakukan sosialisasi kepada aparat, masyarakat secara umum, dan pengusaha kuliner di Kota Bogor tentang bahaya minyak jelantah dan polusi udara di Kota Bogor. Materi sosialisasi adalah bahaya mengkonsumsi minyak jelantah dan upaya mengendalikan polusi udara yang disebabkan oleh emisi gas buang karbondioksida dan pencemaran lingkungan (air dan tanah). Sosialisasi juga disampaikan melalui media informasi dan edukasi di sekolahsekolah, leaflet, stiker, dan poster.  Membuat pilot project pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel dan memanfaatkan biodiesel yang dihasilkan sebagai campuran bahan bakar Bus Trans Pakuan. Langkah ini dilakukan sejak tahun 2007 hingga sekarang dan melibatkan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor, sekolah-sekolah di Kota Bogor, mayarakat umum, pengusaha kuliner, kerja sama dengan Chevron Geothermal Salak Ltd, PT Carrefour Indonesia, PT Fast Food Indonesia, koperasi pasar, dan PKK Kota Bogor. Program ini mempunyai tujuan secara umum yaitu: Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya mengkonsumsi minyak jelantah, sehingga diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat. Secara khusus bertujuan untuk: Menurunkan tingkat pencemaran air dan tanah akibat pembuangan minyak jelantah dan mengurangi polusi udara dengan menggunakan bahan bakar biodiesel yang berasal dari limbah minyak jelantah. Langkah-langkah yang dijalankan adalah sebagai berikut:  Menyusun program dan capaian program  Menyediakan anggaran  Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan kerja sama dengan stakeholders untuk mendukung program pemanfaatan minyak jelantah menjadi biodiesel DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

89


Kebijakan yang dikeluarkan termasuk aturan di daerah yang dikeluarkan untuk memayungi inovasi tersebut adalah: 1. Perda Kota Bogor No. 4 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Surat Keputusan Walikota Bogor No. 900.45-462 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Minyak Jelantah pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Anggaran 2013. Untuk dapat mengembangkan pelaksanaan program ini dibutuhkan keahlian manajerial, teknik lingkungan, hubungan masyarakat, dan teknis pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel. Tahapan pelaksanaan: Langkah-langkah pelaksanaan Program: 1. Persiapan awal. 2. Penentuan sasaran (sumber potensi minyak jelantah). 3. Menetapkan strategi pencapaian program. 4. Sosialisasi program kepada seluruh pemangku kepentingan di Kota Bogor. 5. Pelaksanaan program pengumpulan minyak jelantah menjadi biodiesel. 6. Monitoring dan evaluasi. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pemanfaatan minyak jelantah menjadi biodiesel yaitu: 1. Pengumpulan minyak jelantah dari berbagai sumber (masyarakat, sekolah, pengusaha kuliner, koperasi pasar). 2. Pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel oleh PT Mekanika Elektrika Egra (PT MEE). 3. Pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar Bus Trans Pakuan oleh PD Jasa Transportasi Kota Bogor. Pada tahun 2007 dan 2008 dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan inventarisasi potensi sumber minyak jelantah di Kota Bogor. Pengumpulannya direalisasikan sejak tahun 2009.

Pengambilan Jelantah di SMPN 5 Bogor

Pengambilan Jelantah di Carrefour


90


Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup membangun sejumlah kemitraan dalam pengumpulan minyak jelantah. Kerjasama ini melibatkan pihak-pihak sebagai berikut: No

Pihak yang bekerja sama

Keuntungan

1

Chevron Geothermal Salak

Meningkatkan proper perusahaan

2

PT Carrefour Indonesia


3

PT Fast Food Indonesia


4

Perkumpulan Gereja

Mendukung program lingkungan di gereja

5

Koperasi Pasar di Kota Bogor

Mendukung program lingkungan pemerintah

6

Sekolah-sekolah di Kota Bogor

Mendukung program sekolah adiwiyata

Anggaran kegiatan Pengumpulan Minyak Jelantah ini bersumber dari APBD Kota Bogor dan Indikasi peningkatan jumlah tiap tahun Anggaran APBD Kota Tahun Bogor 2008 75.000.000 2009 75.000.000 2010 75.000.000 2011 150.000.000 2012 175.000.000 2013 500.000.000 Jumlah 1.100.000.000

Pengumpulan minyak jelantah sebelum tahun 2009 dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor dan dikumpulkan di Kantor Balaikota Bogor. Sejak tahun 2009 hingga sekarang pengumpulan minyak jelantah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). Proses pengumpulan minyak jelantah dilakukan baik di Kantor BPLH oleh masyarakat langsung atau pengambilan oleh aparat BPLH dari beberapa titik.

Secara rutin dilakukan pengumpulan minyak jelantah setiap bulan di kelurahan, kecamatan, dan sekolah se-Kota Bogor. BPLH menyediakan anggaran untuk penggantian minyak jelantah kepada masyarakat yaitu sebesar Rp 3.000/liter. Minyak jelantah yang terkumpul kemudian disalurkan ke pihak pengolah minyak jelantah menjadi biodiesel. Dalam hal pengolahan menjadi biodiesel ini, Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan pihak swasta yaitu PT MEE. Proses pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel


91


Biodiesel hasil olahan tersebut dibeli oleh PD Jasa Transportasi untuk bahan bakar Bus Trans Pakuan dengan kombinasi dengan bahan bakar solar dengan komposisi biodiesel : solar = 20 : 80.

Bus Trans Pakuan Bogor yang menggunakan bahan bakar campuran biodiesel dari minyak jelantah

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan antara lain adalah: a. Kendala teknis berupa kurangnya koordinasi pada tahap pengumpulan jelantah. b. Belum mandirinya kegiatan ini karena masih menggantungkan anggaran dari pemerintah kota. c. Belum meratanya penyebaran informasi mengenai pengumpulan minyak jelantah. d. Belum terpenuhinya syarat angkut dari kendaraan operasional e. Belum adanya gudang penyimpanan yang memenuhi syarat. f. Belum menyebarnya tempat penampungan minyak di tingkat masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut antara lain: a. Peningkatan koordinasi dan pembentukan tim pengumpulan minyak jelantah sampai tingkat kecamatan b. Penambahan jumlah wilayah pada tingkat sosialisasi c. Penyebaran informasi secara luas dengan membuat brosur dan leaflet. d. Penambahan wadah tampungan/jerigen sebagai wadah minyak jelantah. Hasil yang Dicapai Hasil yang telah dirasakan dari program ini adalah sebagai berikut:  Adanya upaya pemanfaatan minyak jelantah menjadi bahan bakar alternatif yaitu biodiesel menjadi pioner sebagai upaya energi alternatif di luar energi fosil yang semakin berkurang pasokannya.  Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya minyak jelantah bagi kesehatan.  Meningkatnya kesadaran masyarakat atas nilai ekonomis minyak jelantah untuk didaur ulang.  Pengumpulan minyak jelantah tahun 2013 menghasilkan 6400 liter biodiesel dan bisa memfasilitasi 8 Bus Trans Pakuan dari 10 bus yang ditargetkan. DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

92


 Penggunaan biodiesel B20 mampu menurunkan kadar CO gas buang sebesar 21,53% jika dibandingkan dengan menggunakan solar.  Pengendalian pencemaran air dan tanah akibat pembuangan minyak jelantah ke lingkungan sekitar.  Pengurangan polusi udara dengan penggunaan bahan bakar biodiesel yang berasal dari limbah minyak jelantah.  Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengurangi konsumsi minyak jelantah yang melebihi batas kesehatan (tidak lebih dari 2 kali pemakaian). Rekapitulasi Data Pengumpulan Minyak Jelantah yang diolah menjadi Biodiesel Tahun

Realisasi Minyak Jelantah Biodiesel (liter) (liter) -

Keterangan

2009

3.596

2.876

Masih tahap sosialisasi dan inventarisasi potensi minyak jelantah di Kota Bogor Realisasi

2010 2011

10.950 16.804

8.760 11.685

Realisasi Realisasi

2012 2013 Jumlah

23.142 77.000 50.896

16.658 61.600 37.103

Realisasi Realisasi

2007 2008

-

-

Keberlanjutan Upaya pengembangan energi alternatif untuk bahan bakar kendaraan ini dikembangkan dengan payung hukum Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup. Pemerintah Kota Bogor menyadari tantangan dan kendala yang dihadapi masih sangat besar, yaitu pasokan minyak jelantah yang masih sangat kurang. Namun Pemerintah Kota Bogor terus optimis bahwa program ini akan berkelanjutan, mengingat aspek ekonomis bagi masyarakat penghasil minyak jelantah serta aspek ekologis yang sangat baik bagi lingkungan terutama kualitas udara. Untuk itu Pemerintah Kota Bogor terus melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, sekolah, dan pelaku ekonomi serta menjalin kerja sama/kemitraan kepada pihak ketiga. Skema pendanaan yang masih dialokasikan oleh Pemerintah Kota Bogor memperkirakan bahwa cost recovery terjadi jika masyarakat sudah benar-benar sadar dan memahami bahaya mengkonsumsi minyak jelantah, untuk itu upaya penyadaran terus dilakukan. Pelajaran yang Dapat Diambil Upaya Kota Bogor untuk mendapatkan energi alternatif bahan bakar kendaraan ini perlu mendapat apresiasi tinggi mengingat Indonesia maupun dunia saat ini sudah pada titik kritis akan ketersediaan bahan bakar minyak/fosil. Walaupun upaya di Kota Bogor ini masih belum mampu memenuhi konsumsi bahan bakar


93


kendaraan di Kota Bogor, namun upaya ini telah mampu memberikan angin segar bahkan inspirasi bagi daerah lain dalam upaya penerapan energi alternatif serta upaya pengurangan emisi dengan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini dapat terlaksana atas komitmen serius Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan pengurangan emisi dari kendaraan bermotor dengan penggunaan energi alternatif agar terwujud kualitas lingkungan khususnya udara yang lebih bersih dan sehat. Selain itu upaya ini juga bertujuan mengurangi konsumsi minyak jelantah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Bahkan minyak jelantah ini mampu memberikan nilai tambah ekonomis bagi masyarakat dengan menjualnya kepada pemerintah kota. Dengan kemitraan berbagai pihak maka proses pengumpulan minyak jelantah ini diharapkan mampu memenuhi target pasokan untuk menjadi bahan bakar biodiesel di Kota Bogor. Kemampuan untuk Ditransfer Konsumsi minyak goreng adalah hal yang umum di Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia sangat menyukai makanan gurih. Karena itu, minyak jelantah menjadi barang yang melimpah keberadaannya. Hampir di semua rumah tangga, warung, restoran besar dan kecil, supermarket/hypermarket, hotel, bahkan rumah sakit semua menghasilan minyak jelantah. Adanya pasokan di seluruh daerah di Indonesia ini merupakan potensi bagi daur ulang.

Diani Budiarto, Walikota Bogor pada saat peresmian penggunaan biodiesel dari minyak jelantah pada Bus Trans Pakuan

Pemanfaatan minyak jelantah ini tidak sulit; untuk itu daerah lain yang ingin melakukan hal yang sama perlu memperhatikan prakondisi yang dibutuhkan untuk menerapkan, yaitu:  Komitmen serius untuk meningkatkan kualitas lingkungan atau udara secara khusus dengan pengurangan emisi.  Perlunya kajian tentang kebutuhan pasokan minyak jelantah yang ada di wilayahnya serta potensi lainnya untuk dimanfaatkan.  Pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengumpulan minyak jelantah dan dilakukannya kemitraan dengan pihak swasta dalam proses pengolahan minyak jelantah menjadi bahan bakar biodiesel. Pengalaman Kota Bogor ini sudah banyak dipelajari oleh daerah lain yaitu antara lain Provinsi Kalimantan Timur, Kota Surabaya, Kota Palembang, dan Kota DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

94


Pontianak. Praktik ini bahkan sudah diterapkan di Kota Bontang, Kota Palembang, dan Kota Surabaya. Pengalaman Kota Bogor ini juga telah disampaikan dalam beberapa konferensi internasional, di antaranya di Republik Korea Selatan.

Kontak 1. Dra. Lilies Sukartini, MM Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor Jl. Senam No. 1, Tanah Sareal, Kota Bogor Tel. 0251 8340057 Fax. 0251 8340057 HP: 0818411071 Email: [email protected] 2. Teguh Ardhiwiratno Manager Informasi dan Komunikasi APEKSI Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960 Tel. (021) 83704703, Fax. (021) 83704733 Email: [email protected].


95


PENGELOLAAN SAMPAH KOTA MALANG MELALUI BANK SAMPAH Profil Kota Dengan jumlah penduduk 895.338 jiwa, Kota Malang merupakan kota kedua terbesar di wilayah Provinsi Jawa Timur setelah ibukota provinsi ini, Kota Surabaya.

Luas wilayah Kota Malang adalah 110.056 Km², yang secara administratif terbagi menjadi 5 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedung Kandang, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Lowokwaru. Lima kecamatan tersebut terbagi menjadi 57 kelurahan. Terkenal sebagai kota yang beriklim sejuk, kota ini juga dikenal dengan buah apel dan makanan bakso/bakwan malangnya termasuk supporter sepak bolanya yang fanatik (Aremania).


96


Situasi Sebelum Inisiatif Sebelum tahun 2011, Kota Malang belum menerapkan pengelolaan sampah dengan metode 3R (reduce, reuse and recycle) mulai dari sumbernya. Untuk sampah rumah tangga, umumnya masyarakat langsung membuang sampah ke tempat-tempat sampah untuk diambil oleh petugas gerobak, baik yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) maupun yang merupakan partisipasi masyarakat/RW. Dari sini sampah akan diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS), di mana petugas DKP akan mengangkutnya ke TPA Supiturang. Jumlah sampah yang diangkut ke TPA Supiturang setiap harinya mencapai kurang lebih 400 ton. Tanpa metode 3R, masih banyak terlihat tumpukan sampah di lingkungan masyarakat dan TPS. Kondisi ini membuat lingkungan menjadi kotor dan dapat menjadi sumber penyakit. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari DKP Kota Malang dan Kader Lingkungan Kota Malang. Bersama-sama dengan Tim Penggerak PKK Kota Malang, mereka langsung terjun ke masyarakat untuk mengajak menumbuhkembangkan kepedulian sosial untuk lingkungan. Dengan inisiatif dari Ibu Ketua Tim PKK, Ibu Hj. Dra. Heri Puji Utami, M.AP dan Kepala DKP Kota Malang, Drs. Wasto, SH, MH selaku Penasehat Kader Lingkungan Kota Malang, dilakukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pengelolaan sampah. Masyarakat diajari mengelola sampah mulai dari hulu, yaitu sampah rumah tangga, dengan pemilahan sampah organik (basah) dan sampah an-organik (kering). Salah seorang nasabah sedang Selain itu, dilatih pula bertransaksi di kantor BSM pemanfaatan sampah, yaitu sampah basah untuk dijadikan kompos dan biogas, sementara sampah kering digunakan untuk kerajinan daur ulang dan dijual untuk didaur ulang oleh pabrik (plastik, kertas, botol, besi, dan lain sebagainya). Setelah dilakukan pemilahan dan pemanfaatan sampah ini, muncul persoalan lain, yakni belum adanya pasar untuk menampung atau membeli sampah an-organik. Sementara, disadari bahwa sampah an-organik perlu ditampung dengan orientasi tidak semata-mata mencari keuntungan atau bisnis, namun juga untuk mendapatkan nilai tambah bagi masyarakat dari aspek lingkungan (bersih dan sejuk), aspek sosial (munculnya kegotong-royongan/kepedulian), dan aspek ekonomi (penambahan pendapatan) dengan adanya transaksi sampah an-organik tersebut.


97


Inisiatif Beranjak dari tantangan tersebut, inisiator program bersama beberapa orang dari Kader Lingkungan Kota Malang mencari pengalaman ke daerah-daerah lain serta belajar dari para pemulung tentang pengelolaan sampah. Mereka akhirnya sepakat untuk mendirikan Bank Sampah Malang atau disingkat BSM pada tanggal 26 Juli 2011 dengan bentuk kelembagaan koperasi. BSM diaktekan ke Notaris pada tanggal 12 Agustus 2011 dan mendapat pengesahan dari Walikota Malang pada tanggal 16 Agustus 2011, sebelum diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 15 November 2011.

Dengan berbadan hukum koperasi, maka BSM diperuntukkan sebagai wadah untuk membina, mengumpulkan, dan mengelola sampah rumah tangga yang bertujuan sebagai berikut: Aspek Lingkungan: 1. Membantu pemerintah kota dalam mengurangi volume sampah yang ada di Kota Malang, terutama TPS dan TPA. 2. Mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap sampah, di mana dahulu sampah dijauhi atau dimusuhi, sekarang didekati dengan mengolah dan memanfaatkannya serta menjadi “rupiah” dengan ditabung di BSM. Dengan demikian, nantinya diharapkan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Aspek Sosial: Lahirlah rasa kepedulian dan kegotongroyongan masyarakat dengan dibentuk unit BSM di masing-masing RT/RW dan kelurahan guna membentuk lingkungannya menjadi bersih dan sejuk. Aspek Pendidikan: Terdapat pendidikan lingkungan pada masyarakat dan siswa-siswa sekolah yang tergabung dalam unit BSM, sehingga mereka akan mengetahui bahaya dari sampah yang tidak terolah dan manfaat sampah dari pengelolaan sampah yang langsung dari sumbernya (rumah tangga). Aspek Pemberdayaan: Terdapat pemberdayaan di semua unsur di tingkat keluarga (orang tua, anak) sampai di tingkat lingkungan RT/RW dengan bergabung dalam unit BSM dalam pengelolaan sampah. Aspek Ekonomi Kerakyatan: Terdapat sistem menabung sampah yang dihargai rupiah oleh BSM di semua kalangan masyarakat yang tergabung dalam unit BSM dan terdapat sistem peminjaman uang dengan menyicil pakai sampah yang ditabung. Selain itu, sistem akan menambah lapangan pekerjaan baru berkat pengelolaan sampah tersebut, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga dan karang taruna.


98


Strategi yang Dijalankan Awalnya pemerintah kota sudah mempunyai Paguyuban Kader Lingkungan yang dibentuk oleh DKP pada bulan Desember tahun 2010. Paguyuban ini telah ikut membantu melakukan sosialisasi tentang lingkungan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan sampah, meski baru sebatas himbauan serta penyadaran dan belum sampai tahap implementasi secara menyeluruh. Para kader lingkungan telah memperkenalkan metode 3R dalam pemilahan sampah kepada masyarakat. Dalam satu tahun pertama telah terhimpun 16.000 kader. Setiap tahun selalu diselenggarakan peringatan ulang tahun DKP, Kader Lingkungan, BSM, masyarakat pengguna IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), dan masyarakat pengguna gas metan, dan panitia mencarikan sponsor untuk hadiah dalam kegiatan gathering. Selanjutnya pemerintah kota dan kader lingkungan mendirikan BSM yang berbentuk koperasi fungsional kader lingkungan. Dengan bentuk koperasi dan memiliki AD/ART, lembaga lebih fokus pada misi sosial. Jumlah Struktur Organisasi BSM personil BSM adalah 21 orang yang terdiri dari lima orang dari DKP dan 16 orang dari masyarakat dengan periodisasi kepengurusan selama 3 (tiga) tahun. Untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan keuntungan sampah dengan adanya BSM, maka DKP membentuk tim untuk melakukan need assesment ke masyarakat pada bulan April 2011. Tim ini pun aktif mengikuti rapat kerja nasional bank sampah, seperti di Kota Yogyakarta dan sempat magang di Kota Surabaya selama tiga hari. Belajar dari survei dan kunjungan kerja tersebut, BSM menyepakati 77 jenis sampah yang harus diterima oleh BSM. BSM pernah menempati bekas kantor Panwaslu di Jalan Sawojajar, namun kemudian didemo oleh masyarakat sekitar yang khawatir terkena dampak dari lingkungan yang kumuh dan lain sebagainya. Akhirnya DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

99


BSM berpindah ke gedung bekas tempat persemayaman jenazah di Jl. S. Supriyadi No.38 A dan pada tanggal 1 Oktober 2011 BSM resmi berkantor di gedung tersebut. Agar gaungnya lebih luas, BSM bekerjasama dengan Ketua PKK dan Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat, terutama ibu-ibu dan anak-anak sekolah. Kepala DKP Kota Malang, Wasto tengah Sosialisasi terus melakukan sosialisasi tentang BSM dikembangkan dengan ke sekolah dasar di Kota Malang menggandeng Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang dan media cetak maupun elektronik lokal. BSM dan DKP mensosialisasikan perda tentang pengelolaan sampah dan gerakan menabung dengan sampah, bayar listrik dengan sampah, rekreasi sekolah dengan sampah, beli pulsa dengan sampah dan lain sebagainya. BSM pun mulai bekerjasama dengan PT Jasa Tirta yang menangani sungai agar DAS Brantas bersih dari sampah. Bentuk kegiatannya seperti bergotong royong membersihkan lingkungan dengan masyarakat di bantaran sungai Berantas. Pada satu tahun pertama, BSM masih mengalami kerugian yang cukup besar, karena BSM masih banyak terlibat sosialisasi dan masih belum memiliki sistem pengambilan, pemilahan, dan pengemasan sampah. Saat itu DKP telah membantu menyediakan mesin pencacah plastik, alat timbangan, buku tabungan, serta seragam untuk petugas BSM. BSM mendapatkan dana hibah pada awal pendiriannya pada tahun 2011 dari Pemerintah Kota Malang sebesar Rp 250.000.000. Pada tahun 2012 BSM telah dapat mencapai Break Event Point (BEP), artinya selisih biaya antara operasional dan pendapatan sama dengan nol. Persyaratan menjadi nasabah BSM adalah: 1. Secara individu/perorangan, yaitu masyarakat langsung ke Kantor BSM dengan membawa sampah yang akan ditabung. 2. Secara kelompok/unit, yaitu melalui Kelompok Binaan BSM dengan ketentuan: a. Membentuk Pengurus Kelompok Binaan terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara. b. Mencari anggota kelompok binaan, yaitu untuk masyarakat minimal 20 orang dalam rumah tangga/KK, dan untuk sekolah minimal 40 siswa. 3. Fotokopi identitas diri/KTP/SIM untuk calon nasabah baik individu maupun kelompok/unit (hanya pengurus saja). Keuntungan menjadi nasabah BSM adalah: 1. Sampah yang dipilah oleh Kelompok Binaan/unit BSM akan diambil oleh Petugas BSM sesuai jadwal atau kesepakatan. 2. Mendapat pelatihan dan pembinaan oleh BSM terkait dengan pengelolaan lingkungan terutama pada pengelolaan persampahan (pembuatan kompos, DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

100


biogas, kerajinan daur ulang, pemilahan sampah layak jual, dll) dan pengelolaan penghijauan (pembibitan dan penanaman tanaman hias, bunga, toga, produktif, dll). 3. Pengurus Kelompok Binaan/unit akan mendapatkan keuntungan finansial dari BSM, karena terdapat selisih harga sampah untuk anggota binaan/masyarakat dengan harga BSM. Dari paparan di atas, nampak bahwa nasabah BSM terdiri dari kelompok binaan, individu, sekolah, dan instansi. Kepada seluruh nasabah, BSM selalu mengadakan pembinaan agar semakin bertambah kepedulian mereka terhadap pengelolaan sampah. Nasabah BSM memiliki hak antara lain mendapatkan pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan daur ulang sampah, pelatihan pemilahan sampah untuk nilai tambah, pelatihan pembuatan kompos dan biogas, dan pelatihan budidaya cacing. Sedangkan kewajiban nasabah hanya satu, yaitu menabung sampah ke BSM. Persyaratan peminjaman bagi nasabah adalah harus sudah menjadi nasabah minimal selama 6 bulan, dan pengajuannya harus ditandatangani RT dan RW. Skema pembiayaan bagi nasabah BSM adalah 80 : 20, artinya bila tabungan nasabah Rp 100 ribu maka nasabah dapat mengajukan pinjaman maksimal sebesar Rp 150 ribu, dan ia dapat mencicil selama 10 bulan, dimana cicilan setiap bulannya sebesar Rp 15.000, berarti nasabah harus menyetor minimal sebesar Rp 20.000. BSM melakukan pembinaan rutin, minimal 2 (dua) kali pertemuan dalam satu tahun. Selain itu, untuk memelihara dan mengembangkan semangat masyarakat agar peduli kebersihan lingkungannya, diadakan berbagai lomba setiap tahun, seperti lomba gerak jalan sampah, dimana masyarakat mendaftar dengan menukarkan sampah sebagai alat pembayarannya, lomba RW BERSINAR (bersih, sehat, indah, dan rapi), dengan berbagai hadiah. BSM menjalin hubungan kemitraan, bukan persaingan, dengan lapak-lapak pemulung yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Umumnya lapak-lapak berfungsi mengumpulkan barang bekas dengan jenis yang terbatas dan bertransaksi jualputus. Sementara, BSM menerima semua jenis sampah, kecuali steroform, dan juga dapat memproduksi. Oleh karena itu lapak-lapak tersebut seringkali menawarkan barang kumpulannya kepada BSM. Harga Pembelian Sampah Pada Bank Sampah Malang (BSM) Per Tanggal 22 November 2013 (Dalam Rupiah) Harga Anggota Kelompok No

Jenis Plastik/Kg

Langsung

Ditabung

Langsung

Ditabung

Langsung

Ditabung

1

PP Bening (Toko)

P1

1,600

1,800

1,800

2,000

200

200

2

PP Bening Kotor

P2

800

900

900

1,000

100

100

3

PP Sablon

P3

350

425

425

500

75

75

4

PP Blok (Bungkus Mie Instant)

P4

150

225

225

300

75

75

5

Kresek / Sunligh Kecil

P5

150

225

225

300

75

75

6

PE Bersih

P6

550

650

650

750

100

100


101

Keuntungan Kelompok Binaan

Harga BSM

Kode


7

PE Kotor

P7

350

425

425

500

75

75

8

Plastik Sunlight Besar

P8

400

500

500

600

100

100

9

PE Slopan (Bimoli)

P9

350

425

425

500

75

75

10

PP Aqua Gelas Bersih

P10

4,500

5,000

5,000

5,500

500

500

11

PP Gelas Aqua Kotor

P11

4,100

4,300

4,300

4,500

200

200

12

Gelas Ale2

P12

2,100

2,300

2,300

2,500

200

200

13

PET Botol Bening Bersih

P13

4,400

4,600

4,600

4,800

200

200

14

PET Botol Bening Kotor

P14

3,400

3,600

3,600

3,800

200

200

15

PET Botol Warna Bersih

P15

2,600

2,800

2,800

3,000

200

200

16

PET Botol Warna Kotor

P16

2,100

2,300

2,300

2,500

200

200

17

PP Bak Warna

P17

2,100

2,300

2,300

2,500

200

200

18

PP Bak Hitam

P18

1,000

1,150

1,150

1,300

150

150

19

HDPE Blowing

P19

2,100

2,300

2,300

2,500

200

200

20

Jurigen

P20

3,100

3,300

3,300

3,500

200

200

21

Kulit Kabel

P21

600

700

700

800

100

100

22

Paralon

P22

600

700

700

800

100

100

23

LDPE Infus

P23

4,000

4,200

4,200

4,400

200

200

24

Karpet /Talang Plastik/Jas Hujan

P24

350

425

425

500

75

75

25

Tutup Aqua Galon

P25

1,800

2,000

2,000

2,200

200

200

26

Tutup Botol Warna

P26

1,700

1,850

1,850

2,000

150

150

27

Tali PET

P27

500

600

600

700

100

100

28

Selang Air

P28

400

550

550

700

150

150

29

Glangsi Utuh 50kg/biji

P29

350

425

425

500

75

75

30


P30

150

225

225

300

75

75

31


P31

150

225

225

300

75

75

32

Glangsi Rusak

P32

150

225

225

300

75

75

33

Plastik Keras

P34

400

500

500

600

100

100

34

Plastik Keras Bening

P35

2,200

2,350

2,350

2,500

150

150

35

CD/DVD/MP3/Kaset PS

P36

2,400

2,600

2,600

2,800

200

200

36

Galon PC rusak utuh/tidak putus/biji

P37

3,100

3,300

3,300

3,500

200

200

37

Aki kecil

AK 1

6,000

7,000

7,000

8,000

1,000

1,000

38

AKI Besar Tanggung

AK 2

13,000

14,000

14,000

15,000

1,000

1,000

39

AKI Besar Mobil 50 Jet

AK 3

18,000

19,000

19,000

20,000

1,000

1,000

No

Jenis Kertas/Kg

Kode

Harga Anggota Kelompok Langsung


Harga BSM

Ditabung

Langsung

Ditabung

Langsung

Ditabung

1

Buku Tulis

K1

1,400

1,550

1,550

1,700

150

150

2

HVS

K2

1,400

1,550

1,550

1,700

150

150

3

Koran

K3

1,700

1,850

1,850

2,000

150

150

4

Kertas Semen

K4

1,300

1,450

1,450

1,600

150

150

5

Majalah/Duplek

K5

350

450

450

550

100

100

6

Karton/ Kardus

K6

1,100

1,250

1,250

1,400

150

150

8

Kertas Campur

K8

800

900

900

1,000

100

100

9

Kertas Buram/CD

K9

800

900

900

1,000

100

100


102


No

Jenis Logam/Kg

Harga Anggota Kelompok

Kode

Langsung


Harga BSM

Ditabung

Langsung

Ditabung

Langsung

Ditabung

1

Seng Omplong

S1

1,200

1,350

1,350

1,500

150

150

2

Seng Biasa

S2

400

550

550

700

150

150

3

Besi Super

BS1

2,600

2,800

2,800

3,000

200

200

4

Besi Biasa/Monel Maspion

BS2

1,400

1,550

1,550

1,700

150

150

5

Slender Cop/Seher

A1

10,500

11,500

11,500

12,500

1,000

1,000

6

Antena/ Panci/Wajan

A2

9,000

9,500

9,500

10,000

500

500

7

Kaleng Alumunium

A3

9,000

9,500

9,500

10,000

500

500

8

Plat

A4

9,500

10,500

10,500

11,500

1,000

1,000

9

Siku

A5

14,100

14,300

14,300

14,500

200

200

10

Tutup Botol Alumunium

A6

3,100

3,300

3,300

3,500

200

200

11

Perunggu

A7

5,000

5,500

5,500

6,000

500

500

12

Stenlis Monel

A8

12,000

13,000

13,000

14,000

1,000

1,000

13

Kuningan

KN

25,500

26,500

26,500

27,500

1,000

1,000

14

Tembaga Biasa

T1

43,000

44,000

44,000

45,000

1,000

1,000

15

Tembaga Super

T2

48,000

49,000

49,000

50,000

1,000

1,000

No

Jenis Botol & Kaca

Harga Anggota Kelompok

Kode

Langsung


Harga BSM

Ditabung

Langsung

Ditabung

Langsung

Ditabung

1

Botol Kecil/biji

B1

25

25

25

25

-

-

2

Botol Marjan/Biji

B2

100

100

100

100

-

-

3

Botol Orson/Biji

B3

100

100

100

100

-

-

4

Botol Kecap/Saos Besar/biji

B4

350

450

450

550

100

100

5

Botol Bensin/biji

B5

350

450

450

550

100

100

6

Botol Bir/biji

B6

500

600

600

700

100

100

7

Botol Coca Cola/Sprite/biji

B7

150

200

200

250

50

50

8

Beling/Kg

B8

50

50

50

50

-

-

Harga Sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kondisi pasar & Informasi pengambilan, Hubungi 0341 341618, 7779914

Hasil yang Dicapai Upaya serius Pemerintah Kota Malang ini mampu sedikit demi sedikit mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat Kota Malang dalam mengelola sampah. Sampai bulan April 2013, sudah ada 282 unit BSM masyarakat, 169 unit BSM sekolah, 23 BSM instansi baik pemerintah maupun swasta, 420 BSM individu, dan nasabahnya mencapai 21 ribu. Sedangkan sampah di Kota Malang yang terambil per hari mencapai 2,5 ton dari nasabah BSM, dari lapak 0,5 ton, dan transaksi per hari dari BSM ini sebesar 3-4 juta rupiah. Dalam konteks ini, BSM telah menjadi percontohan nasional. Sejak keberadaan BSM, jumlah pembuangan sampah di Kota Malang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kapasitas DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

103

Armada operasional BSM dari PT PLN Distribusi Jawa Timur CSR


pembuangan/pengangkutan sampah melalui gerobak sampah menurun hingga kurang lebih 50% dari total harian. BSM telah mendapatkan dukungan dana CSR dari PT PLN Distribusi Jawa Timur sebesar Rp 30 juta pada tahun 2011, Rp 93 juta pada tahun 2012, dan Rp 150 juta pada tahun 2013. Oleh BSM, dana tersebut diperuntukkan untuk pembelian mobil pick up dan mesin pencacah plastik. Secara aset, BSM saat ini telah memiliki 4 mobil pick up, 3 mesin pencacah plastik, dan Rp 230.000.000 dana nasabah. Saat ini BSM juga telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM), yang berisikan aplikasi input pembelian dan output penjualan sampah terekam dalam komputer, baik secara berat maupun secara rupiah, baik harian, mingguan, maupun bulanan, serta transaksi-transaksi nasabah, baik pengambilan, peminjaman, dan lain-lain. SIM pun dapat dipergunakan untuk analisa keuangan dan evaluasi untung-rugi sekaligus dapat juga dibuat menjadi SIM keuangan yang terintegrasi dengan SIM bank sampah. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh pegawai BSM sesuai kewenangannya dan nasabah untuk transaksi tabungannya. Program ini telah berhasil mengantarkan Kota Malang meraih piala Adipura Kencana pada tahun 2013, setelah terakhir kali meraihnya pada tahun 1993. Kepastian meraih Adipura Kencana ini tertuang dalam SK Menteri Lingkungan Hidup No. 192 Tahun 2013 tentang Penghargaan Adipura 2013. Yang terbaru, Kota Malang mendapatkan penghargaan AMPL 2013 bidang terobosan manajemen pada KSAN 2013.

Rahmat Hidayat menunjukkan Piala Adipura untuk Kota Malang

BSM memperoleh bantuan CSR dari PT PLN Distribusi Jawa Timur

Keberlanjutan Berdasarkan amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah kota berkomitmen menuangkan dalam kebijakan menjadikan Kota Malang yang clean and green, sehingga pemerintah kota akan melanjutkan dan mengembangkan DOKUMENTASI | BEST PRACTICE | 09

104


program ini. Dalam penanganan masalah sampah yang menyeluruh dari hulu hingga hilir, pemerintah kota mengklasifikasikannya sebagai berikut: 1. Di tingkat hulu, pemerintah kota mendirikan BSM, kompos yang dibuat oleh masyarakat akan dibeli oleh DKP, kemudian saat ini pun sedang dikembangkan budidaya cacing, dan diadakan berbagai lomba kebersihan. 2. Di tingkat antara/TPS, dari 73 TPS yang ada, pemerintah kota mendampingi 12 TPS, rumah-rumah kompos, dan mengadakan pembinaan bagi para pemulung. 3. Di tingkat hilir, mulai tahun 2012 pemerintah kota secara swakelola telah memanfaatkan penangkapan gas metan yang dihasilkan oleh timbunan sampah di TPA Siputurang. Pemanfaatan gas metan ini telah disalurkan ke 300 KK menggantikan fungsi gas elpiji di sekitar TPA Siputurang, bahkan ada yang memanfaatkannya untuk usaha tambal ban. DKP sedang melakukan uji coba memasukkan gas metan ke tabung gas dan sebagai sumber bahan bakar motor. Selain itu, saat ini sedang dilakukan sinergi dengan budidaya cacing dengan pakannya dari sampah organik, selain dijadikan kompos. Cacing ini nantinya dijual ke perusahaan kosmetik di Jawa Timur sebagai bahan pelembab kulit dan lipstick, yang sampai sekarang permintaannya belum dapat dicukupi. Dengan harga cacing mencapai Rp 30.000/kg, pemerintah giat menggalakkan budidaya cacing ke masyarakat dengan pelatihan-pelatihan dan pemberian modal bibit cacing. Dengan demikian, akan semakin sedikit sampah organik yang dibuang dan malah sampah dapat memberikan nilai ekonomi bagi yang mengolahnya. Secara hukum, BSM telah memiliki akte, SIUP, TDP, HO dan ijin usaha industri (IUI). BSM pun sedang merintis pembentukan paguyuban lapak-lapak dengan harapan agar terbentuk etika dalam usaha. BSM telah mampu menyelenggarakan pelatihan manajemen pengelolaan sampah beserta software databasenya seharga Rp 10 juta (di luar akomodasi dan transportasi), selain telah berhasil memproduksi mesin pencacah plastik dengan kapasitas 1-1,5 ton seharga Rp 35 juta. BSM terus melakukan pengembangan sistem. Saat ini BSM tengah bekerjasama dengan Sekolah Politeknik Malang untuk membuat sistem informasi online, dan dengan Universitas Machung Malang untuk teknologi sms gateway. Adanya rekaman keberhasilan di atas tidak berarti bahwa program ini berjalan tanpa kendala. Kendala yang termasuk sulit adalah menjaga agar semangat masyarakat tidak turun, karena nilai sampah tidak seberapa. Selain itu, terdapat tantangan dalam hal pendanaan, karena BSM hanya sekali mendapatkan dukungan dana hibah dari pemerintah kota, sebesar Rp 250 juta. Di luar itu BSM memperoleh danadana CSR, seperti dari PT PLN dan sedang dijajaki dengan PT Philips. BSM mengharapkan tetap adanya alokasi anggaran rutin oleh pemerintah kota, mengingat biaya operasional BSM per bulan adalah sebesar Rp 16 – 20 juta.


105


Pelajaran yang Dapat Diambil Pertumbuhan penduduk di suatu daerah akan memberikan dampak terhadap penimbunan sampah yang dihasilkan. Oleh karenanya, permasalahan sampah perlu segera diantisipasi dengan pengelolaan yang benar agar nantinya tidak menimbulkan bencana. Pemerintah Kota Malang telah menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, maka sampah dapat dijadikan teman dan memberikan nilai tambah bagi kita semua. Ternyata tidak selamanya sampah merugikan; jika dikelola dengan baik, sampah justru akan memberikan banyak keuntungan. Kemampuan untuk Ditransfer Bagi pemerintah daerah lain yang akan mencontoh program ini, maka pra kondisi yang perlu menjadi perhatian adalah: 1. Komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah di daerahnya. Agar bank sampah tidak menjadi pengepul barang bekas, diperlukan pendampingan pemerintah sehingga jenis sampah yang diterima oleh bank sampah tidak dibatasi. 2. Bila bank sampahnya berbentuk koperasi, maka disarankan untuk menjadi koperasi fungsional DKP. Hal ini akan mengikat personil DKP untuk selalu menjadi bagian penting dari bank sampah sekaligus refresentasi dari keterwakilan pemerintah daerah. Kalau bank sampah ke depannya akan diharapkan memberikan kontribusi pada PAD, maka tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan BUMD. 3. Memiliki pengetahuan mengenai sampah, baik jenis, pemilahan, pengemasan, dan pemasarannya. 4. Memiliki gudang, alat timbang, kendaraan angkut dan lain sebagainya. 5. Mengetahui manajemennya, seperti bagaimana pemberdayaannya, sistem menabungnya, administrasinya, peminjamannya, pembentukan kelompoknya, sampai daftar harga barangnya. 6. Agar memperoleh dana dari luar, seperti dana CSR, maka lembaga harus mampu menunjukkan program yang nyata, selain melakukan proses lobi secara kontinyu. Hingga saat ini telah banyak lapisan masyarakat yang berkunjung untuk belajar mengenai bank sampah ke BSM, baik dari pemerintahan (di antaranya Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Pamekasan); lembaga pendidikan, seperti ITB, IPB, Unbraw; serta LSM peduli lingkungan.


106


Kontak 1. Drs. Wasto, SH., MH Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Jl. Bingkil No.1, Malang Tel. 0341 369377 2. Rahmat Hidayat, ST Ketua Bank Sampah Malang Jl. S. Supriyadi No. 38, Malang Tel. 0341 341618 HP: 0812 35214545 3. Imam Yulianto Manajer Humas dan Kerjasama APEKSI Rasuna Office Park III Lantai 3 Unit WO. 06-09, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Taman Rasuna Selatan, Jakarta Selatan 12960 Tel. 021 8370 4703 Fax. 021 8370 4733 Email: [email protected]


107

DOKUMENTASI BEST PRACTICE

Recommend Documents