Di:~'~W~~ oleh ' S . .
Kota LUbu~~ng~:~-
Dlcetak 01." . PER CT. MAWAR(0733-323202) • DBaln & Lay Out
~~
!fIRcak.stll'" ••••. .__.__._--~~-~~!"
f~'" ,1
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU Nornor 07 Tahun 2003
Seri B
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 35 TAHUN 2003
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
a.
bahwa dengan di tetapkannya undang nomor 7 tahun
Undang-
2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau,
maka
Pemerintah Kota Lubuklinggau berwenang dan berkewajiban
men gurus
rumah
tangganya sendiri untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan
pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik In-
dalam rangka pelayanan
terhadap masyarakat Lubuklinggau;
dalam
donesia tahun 1997 nomor 41, Tambahan
Kota
Lembaran
Negara
nomor
3685
telah
diubah
dengan
sebagaimana b.
bahwa berdasarkan Pasal2 ayat (2) huruf
Undang-undang
f Undang-undang nomor 18 tahun 1997
tentang Perubahan atas Undang-undang
ten tang Pajak Daerah dan Retribusi
nomor
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Daerah dan Retbusi Daerah ( Lembaran
Undang-undang
Negara Republik Indonesia)
nomor 34 tahun 2000
nomor 34 tahun 2000
18 tahun
1997 tentang
Pajak
tahun :2000
bahwa Pajak Pengambilan Bahan Galian
nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Golongan C merupakan salah satu jenis pajak Kabupaten / Kota;
nomor 4048 ); 3.
c.
)
bahwa berdasarkan pertimbangan
Undang-undang tentang
pada
nomor 19 tahun 1997
Penagihan Pajak dengan Surat
huruf a dan b tersebut dipandang perlu
Paksa ( Lembaran Negara Republik Indo-
untuk
Pajak
nesia tahun 1997 nomor 42, Tambahan
Bahan
lembaran
mengatur
Pengambilan
mengenai
dan Pengolahan
Negara
nomor
3686
telah
diubah
dengan
sebagaimana
Galian Golongan C dalam wilayah Kota Lubuklinggau;
Undang-undang
)
nomor 12 tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang d.
bahwa Pengaturan sebagaimana dimaksud
nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan
huruf
Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran
c perlu
ditetapkan
dengan
Negara Republik Indonesia tahun 2000
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.
nomor 129, Tambahan Lembaran Negara nomor 3987 ); 1.
Undang-undang
nomor 17 tahun
1997
ten tang Badan Penyelesaian Sengketa
4.
Undang-undang
Pajak ( Lembaran Negara Republik Indo-
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
nesia tahun 1997 nomor 40, Tambahan
Negara Republik Indonesia tahun 1999
Lembaran Negara nomor 3684 );
nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839 );
2.
nomor 22 tahun 1999
Undang-undang tentang
nomor 18 tahun
1997
Pajak Daerah dan Retribusi
tentang
tentang Tekhnik Penyusunan dan Materi
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah
Pusat
dengan
Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1999
nomor
72,
12. Keputusan Menteri
Tambahan
Otonomi Daerah nomor 22 tahun 2001
Lembaran Negara nomor 3848);
tentang 6.
Undang-undang
nomor 7 tahun
tahun
nomor
87,
Hukum
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nornor 7
Negara Republik Indonesia
2001
Bentuk Produk-produk
Daerah;
2001
tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran
Dalam Negeri dan
tahun
2003
tentang
Pedoman
Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Tambahan
Daerah dalam
Lembaran Negara nomor 4114);
Penegakan
Peraturan
Daerah. 7.
Peraturan Pemerintah 2001
tentang
(Lembaran tahun
nomor 65 tahun Pajak
Daerah
Negara Republik Indonesia
2001
nom or 118, Tambahan
Lembaran Negara nomor 4138);
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Menet.apkan
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 173 tahun
1997 tentang
Tata Cara
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKUNGGAU . TENTANG
PAJAK
PENGAMBILAN
PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43
tahun
Administrasi
1999
tentang
Pajak Daerah,
Prosedur Retribusi
Daerah dan penerimaan lain-lain; 11. Keputusan Menteri
Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah nomor 21 tahun 2001
DAN
BAS I KETENTUAN UMUM
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terhutang,
objek Pajak, harta dan kewajiban
menurut.
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3.
Kepala Daerah adalah
Walikota
Lubuklinggau
yang 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingvat
selanjutnya disebut Walikota; 4.
Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kota
SKPDadalah surat keputusan yang menentukan l:>esa;;:ya jumlah pajak yang terhutang;
Lubuklinggau; 13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya 5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi
SSPDadalah Surat yang digunakan oleh Wajjb Pajak untuk melakukan
dan Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau;
('isingkat
pembayaran
atau penyetoran
pajak yang
terhutang ke Kas Daerah atau penyetoran atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
7.
Pejabat dibidang
adalah Pajak
Pegawai yang diberi Daerah
sesuai
tugas tertentu
dengan
Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
14. Surat
Ketetapan
Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKBadalah surat keputu'ian yang menentukan
besarnya pajak yang terhutang,
pokok, jumlah 8.
Pajak Daerah
kekurangan
pembayaran
jumlah
pokcf pclak, r
,
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan
besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang
C yang selanjutnya disebut sebagai Pajak adalah Pungutan
dibayar;
m,,;ih \'arus
Daerah atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
9.
disingkat
SKPDKBT adalCih surat
Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan
keputusan yang menentukan atas jumlah pajak
C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundana=>.
ditetapkan;
yz:ng teiah
undangan yang berlaku; 16. Surat
Ketetapan
Pajak
Daerah
Lebih
Sayar yang
10. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan
selanjutnya disingkat SKPDLBadalah surat keputusan yang
Bahan Galian Golongan C dari Sumber Alam didalam atau
menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah
dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan;
kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
17. Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDNadalah surat keputusan yang jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak; 18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
Leusit; Tawas ( Alum ); Okor; Batu Permata; Batu Setengan Permata; Pasir Kwarsa; Pasir untuk bahan bangunan; Pasir Urug; Kaol'in; 30ntonit;
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Zoolit; Folspars; Gipa; f>atu Apung;
Tras; Obsidian; (1)
Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan ( dipungut pajak atas kegiatan ekploitasi Bahan Galian Golongan ( dalam Daerah.
(2)
Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C dalam Daerah.
Porlit; Tanah Diatomo; Tanah Serap; Marmer; Batu Tulis; Batu Kapur; Dolomit;
(3)
Bahan Galian Golongan (sebagaimana meliputi
:
Nitrat; Phospat; Garam Batu;
dimaksud ayat (2)
Kalsit; Batu Koral; Batu Kerikil; Batu Kali; Granit, Andesit, Basalt, Trakit ( Batu bangunan );
Talk;
Tanah Liat : 1. Tanah liat tahan api;
Mika;
2.
Magnesit;
3.
Asbes;
Genteng, untuk industri kimia );
Grafit; Yarosit;
Tanah liat Ball ( Ball (lay); Tanah liat untuk bahan bangunan ( Batubata,
4.
Tanah Urug.
(1)
Subjek pajak adalah orang pribadi menyelenggarakan golongan C;
(2)
Wajib
eksploitasi
Pajak adalah orang pribadi
menyelenggarakan golongan C.
atau badan yang bahan
galian
BABIV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
atau badan yang
eksploitasi
bahan
galian
BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK (2)
Besarnya
pajak
terhutang
dihitung
dengan
cara
mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam (1)
Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.
pasal4.
(2)
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
dengan mengalikan volume / tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C. (3)
Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Walikota sesuai dengan harga ratarata yang berlaku dilokasi setempat.
(4)
Harga standar ditetapkan
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2)
oleh instansi yang berwenang dalam bidang
penambangan bahan galian golongan C.
Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan bahan galian golongan C dilakukan.
(1)
Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPDsebagaimana dimaksud
(2)
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
menghitung,
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak at.au kuasanya.
sendiri yang terhutang. (2)
(3)
(4)
dalam pasal 10 ayat (1) digunakan memperhitungkan
Dalam jangka
waktu
dan menetapkan
5 ( lima)
terhutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan
kepada I<epala Daerah selambat lambatnya 15 ( lima betas ) hari setelah berakhir masa pajak.
a.
SKPDKB;
b.
SKPDKBT;
c.
SKPDN.
(3)
SKPDKB sebagaimana diterbitkan
BAB VI TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
a.
Apabila
pajak
tahun sesudah saat
SPTPDsebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan
Bentuk, is'i, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oteh Walikota.
untuk
dimaksud
ayat
:
(2) huruf
a
: berdasarkan
keterangan lain pajak
hasH
pemeriksaan
atau
yang terhutang tidak atau
kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk (1)
Berdasarkan SPTPDsebagaimana dimaksud dalam pasal9
jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat )
ayat (1), Walikota menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
bulan dihitung sejak terhutangnya b.
(2)
pajak;
Apabila SPTPD tidak disampaikan
dalam jangka
Apabila SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
waktu yang ditentukan
atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (
tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
tiga puluh ) hari sejak SKPDditerima,
sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak
administrasi
dikenakan sanksi
berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen )
sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
dan telah ditegur
yang kurang atau terlambat
secara
dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat terhutangnya
pajak;
) c.
Apabila kewajiban
mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
BAB VII
pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan
sanksi administrasi
berupa
TATA CARA PEMBAYARAN
kenaikan
sebesar 25 % ( dua persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
(4)
(1)
dibayar untuk jangka waktu paling lama
Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat
ditentukan
terhutangnya
STPD.
pajak.
SKPDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan
(2)
dpabila ditemuican data baru atau data yang
oleh Walikota
sesuai waktu
yang
dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,dan
Apabila pel'nb:1yaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
hasH penerimaan pajak harus disetor ke
t~as
semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan
Daerah selCimbat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalarn wakt~
jurnlah
yang ditentukan oleh WaHkota.
pajak yang terhutang,
akan dikenakan
sanksi
berupa kenaikan sebesar 100 % ( seratus
administrasi
per-sen ) dari jurnlah k'2kurdngan pajak tersebut.
(3)
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
en
dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. (5)
SKPDN sebagaimana diterbitkan
dimaksud pada ayat (2) huruf {:
apabila jumlah pajak yang terhutang
sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
(6)
Apabila kewajiban
(1)
membayar pajak terhutang
dalam
SKPDKBdan SKPDBTsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada wajib
jangka waktu yang telah ditentukan,
waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah
ditagih
dengan
STPD ditambah dengan sanksi administrasi
Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana
ditentukan
1 1
(3 )
dalarn kurun
.
Angsuran pembayaran pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut- .
pajak
turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen )
apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pemeriksaan.
(4) 14
persetujuan
pajak untuk mengangsur pajak terhutang
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
(7)
Walikota dapat memberikan
huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam menerbitkan .-
(2)
) pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas
Teguran atau Surat Peringatan at au surat lain yang sejenis,
waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar
wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
(3)
Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
(5)
Persyaratan
untuk
dapat
mengangsur
dan menunda
oleh pejabaL
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota. (1)
Apabila jumlah
pajak yang masih harus dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain (1)
Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih
pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
dengan Surat Paksa. (2)
(2)
Pejabat menerbitkan
Surat Paksa segera setelah lewat
Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan
21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau
buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan
Surat Paksa,
pejabat
melakukan
segera menerbitkan
Surat Perintah
Penyitaan.
(1)
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan
pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
Setelah dilakukan
penyitaan
dan wajib
pajak belum juga
melunasi hutang pajaknya setelah lewat waktu 10 ( sepuluh ) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal
(2)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Setelah Kantor Lelang menetapkan pelaksanaan lelang,Juru
hari, tanggal, jam dan
BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.
Sita memberitahukan dengan segera
secara tertulis kepada wajib pajak. (1)
Walikota karena jabatan
atau atas permohonan
wajib
pajak dapat : Bentuk,
jenis
dan isi formulir
yang dipergunakan
untuk
membetulkan
pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkaf') oleh Kepala Daerah.
SKPD atau SKPDKBTatau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan, hHang dan atau
kekeliruan
dalam
penerapan
Peraturan
Perundang-undangan perpajakan;
BABIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar. (2)
Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang
(1)
Walikota
berdasarkan
permohonan
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak. (2)
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
wajib pajak dapat
wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. (3)
ketetapan
Tata cara pengurangan, keringanan dan pernbebasan pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan Walikota.
Permohonan administrasi
oleh
pembetulan,
pembatalan,
pengurangan
dan penghapusan atau pengurangan
sanksi
atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis
oleh wajib pajak kepada Walikota,
pejabat selambat-lambatnya tanggal diterima
atau
30 (tiga puluh) hari sejak
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
dengan memberikan alasan yang jelas. (4)
18
Walikota atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak
19
) surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, (5)
sudah harus memberikan keputusan.
(3)
12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima,
Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pejabat
pada ayat (3) kepada Kepala Daerah atau daerah
keputusan,
atau
permohonan,
pengurangan
ketetapan
pejabat
tidak
memberikan
pembetulan,
pembatalan,
dan
penghapusan
(4)
pejabat
atau
(1)
(2)
SKPDKB;
c.
SKPDKBT;
d.
SKPDN.
pada ayat (3) Walikota
memberikan
keputusan
atau
permohonan
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan bulan setelah diterimanya
(2)
keputusan keberatan.
Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis
dimaksud
12 ( dua belas ) bulan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)
V/ajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas suatu :
b.
lewat waktu
(1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB XI KEBERATAN DAN BANDING
SKPD;
tidak
sudah memberikan keputusan.
keberatan dianggap dikabulkan. (5)
a.
Apabila setelah sebagaimana
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
(1)
Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama
dalam Bahasa Indonesia
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDNditerima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XII
ayat (2) langsung diperhitungkan
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARANPAJAK
dahulu hutang pajak dimaksud. (5)
Pengembalian kelebihan dalam
('I)
waktu
untuk melunasi terlebih
pembayaran
paling
lama
pajak dilakukan
2 (dua)
bulan
sejak
menerbitkan
Surat
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
diterbitkannya
kelebihan
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
pembayaran
pejabat secara kurangnya :
jelas
pajak kepada Walikota dan menyebutkan
atau
SKPDLB, dengan
sekurang(6) Apabila
pengembalian
dilakukan
setelah
diterbitkannya memberikan
kelebihan
lewat
waktu
SKPDLB,
pembayaran
pajak
2 (dua) bulan sejak
Walikota
atau
pejabat
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan
dengan
hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 {2)
Walikota atau pejabat dalam jangka waktu palin~ larni:i
ayat (4), pembayarannya dilakukan
12 (dua betas) bulan sejak d'iterimanya
bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti
pengembalii'lll
kelebihan
permohonan
pembayaran
pajak
dengan cara pemindah
pembayaran.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haws memberikan keputusan. (3)
BAB XIII KADALUWARSA
Apabila jangka waktu sebaga'imana dirnaksud pad a C\yat (2) dilampaui oleh Walikota atau pejabat dengan tidak memberikan
keputusan,
permohonan
pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan
dan
SKPDLBharus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(1)
Hak untuk melakukan setelah
melampaui
penagihan jangka
waktu
terhitung sejak saat terhutangnya (4)
Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya,
wajib
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
perpajakan Daerah.
pajak
melakukan
pajak,
kadaluwarsa
5 ( lima)
tahun
pajak, kecuali apabila
tindak
pidana
dibidang
Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a.
Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b.
Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik
sejak saat terhutangnya
pajak atau berakhirnya
Masa Pajak
atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.
langsung rnaupun tidak langsung.
BAB XV PENYIDIKAN
BAB XIV KETENTUAN PIDANA (1)
Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu
pemerintah penyidik Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan
daerah diberi
untuk melakukan
wewenang
dilingkungan khusus sebagai
penyidikan
tindak
pidana
dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
SPTPDatau rnengisi dengan tidak benar atau tidak !\c~gkap
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana
dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahur. dan / at au denda paling banyak 2. (dua) kali jumlah terhutang.
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
pajak yang a.
Menerima, mencari, mengumpulkan,
dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Wajib pajak yang dengan sengaja tidal< menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tjdak lengkap atau melampirkan sehingga merugikan
pidana di bldang perpajakandaerah
benar atau tidak
atau laporan tersebut
keterangan yang tidak benar
menjadi
agar keterangan lebih lengkap dan
jelas;
keuangan daerah dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan I
b.
atau denda paling banyak 4 (empat) 'kali jumlah pajak yang terhutang.
Meneliti, mengenai
mencari, dan mengumpulkan orang
pribadi
kebenaran perbuatan
atau
keterangan
badan
yang dilakukan
tentang
sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah; c. lk pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tidak tut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
Meminta keterangan
dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
d.
Memeriksa
buku-buku,
dokumen-dokumen
catatan-catatan
lain yang berkenaan
dan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
memberitahukan menyampaikan
dimulainya
penyidikan
hasH penyidikannya
Melakukan
penggeledahan
untuk mendapatkan
kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan
e.
dan
yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.
Meminta
bantuan
tenaga
ahti
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32
·:Jalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan;
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
g.
Menyuruh
berhenti,
meninggalkan pemeriksaan identitas
ruangan
melarang atau ternpat
seseorang pada saat
sedang berlangsung dan merneriksa
orang dan / atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e; h.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
k.
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak
pidana dibidang
perpajakan
daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
lebih
lanjut
pelaksanaannya.
oleh Walikota
sepanjang
mengenai
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.
Ditetapkan
di Lubuklinggau.
pada tanggal
30 Desember 2003
Diundangkan di Lubuklinggau Pada tanggal 31 Desember 2003
H. UBAIDILLAH
IDRUS, SH
PEMBINA TK. I NIP. 440012311
LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2003 NOMOR 07 SERI B
