Disusun Oleh: DYAH LISTIAWATI D SKRIPSI

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN DI BAPERMASDES KABUPATEN PURWOREJO (Studi Kasus Tentang Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat/ P2KSM)

Disusun Oleh: DYAH LISTIAWATI D0107047

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul: EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN DI BAPERMASDES KABUPATEN PURWOREJO (Studi Kasus Tentang Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat/ P2KSM)

Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PEN NGESAHA AN

Telah dissetujui dan ddisahkan Pannitia Penguji Skripsi Jurrusan Ilmu Administrasi A Fakultas Ilm mu Sosial dann Ilmu Polittik

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekalikali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S. Ra’d (guruh) ayat: 11)

Lebih baik berusaha menggapai mimpi kemudian menemui kegagalan daripada hanya bisa bermimpi tapi tak berusaha

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk: Bapak, Ibu, dan masku tercinta Almamaterku Ilmu Administrasi FISIP UNS

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala nikmat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN

2010

TENTANG

PERUBAHAN

POLA

PENGELOLAAN

KEUANGAN DI BAPERMASDES KABUPATEN PURWOREJO (Studi Kasus Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat/ P2KSM)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 2. Kepala beserta seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya Unit Kerja Program Dana Bergulir Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (UKPDB P2KSM) Kabupaten Purworejo. 3. Nasabah/ penerima manfaat program P2KSM yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi. commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

4. Bapak, ibu, dan mas yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku. Terimakasih atas doa, cinta, dan kasih sayangnya. 5. Teman-teman AN 2007 terutama kelas A, serta Septi dan Destia terimakasih untuk kebersamaan selama ini. 6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut memberikan dukungan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan pada diri penulis. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Surakarta,

Penulis

commit to user

vii

Januari 2012


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL………………………………………………

i

HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………

ii

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………….

iii

HALAMAN MOTTO……………………………………………..

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………..

v

KATA PENGANTAR…………………………………………….

vi

DAFTAR ISI………………………………………………………

vii

DAFTAR GAMBAR……………………………………………...

xi

DAFTAR TABEL…………………………………………………

xii

ABSTRAK…………………………………………………………

xiii

ABSTRACT……………………………………………………….

xiv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………………

1

B. Rumusan Masalah…………………………………………..

8

C. Tujuan………………………………………………………

9

D. Manfaat…………………………………………………….

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori……………………………………………..

11

1. Implementasi Kebijakan……………………………….

11

2. Evaluasi implementasi kebijakan……………………… commit to user

22

viii


digilib.uns.ac.id

3. Dampak ………………………………………………..

31

4. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010………………

34

B. Kerangka Pikir……………………………………………..

38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Lokasi Penelitian…………………………………………...

43

B. Jenis Penelitian……………………………………………..

43

C. Sumber Data………………………………………………..

43

D. Teknik Sampling……………………………………………

44

E. Teknik Pengumpulan Data…………………………………

45

F. Validitas Data………………………………………………

46

G. Teknik Analisis Data………………………………………

46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Kabupaten Purworejo…………………..

49

1. Kabupaten Purworejo…………………………………..

49

2. Permasalahan Sosial di Kabupaten Purworejo…………

50

3. Upaya Pemecahan Masalah……………………………

51

B. UKPDB P2KSM 1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi…………………

51

2. Visi……………………………………………………..

52

3. Misi…………………………………………………….

52

4. Tujuan Program………………………………………...

53

5. Ruang Lingkup Program……………………………….

54

6. Standar Waktu Pelayanan Minimum…………………... commit to user

56

ix


digilib.uns.ac.id

7. Mekanisme Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir………

58

8. Kriteria Khusus Sasaran Layanan UKPDB P2KSM…...

59

9. Fasilitas Permodalan/ Pinjaman Dana Bergulir………...

61

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010..

64

1.1 Pelaksanaan………………………………………...

64

1.2 Evaluasi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010…………………………………………

97

a. Melihat Kepatuhan……………………………..

97

b. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010……….

100

2. Dampak Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010……………………………………………..

129

3. Kendala Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010……………………………………………..

135

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan…………………………………………………

137

B. Saran………………………………………………………..

140

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………..

141

LAMPIRAN

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 2.1: Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Mater dan Van Horn……………………………………….

16

Gambar 2.2: Model Implementasi Kebijakan Menurut George E. Edward III …………………………………….........

18

Gambar 2.3: Model Implementasi Kebijakan Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier…………………..

19

Gambar 2.4: Model Proses Atau Alur Smith…………………….

21

Gambar 2.5: Langkah-Langkah Evaluasi Dampak Kebijakan…..

34

Gambar 2.6: Kerangka Pikir…………………………………......

42

Gambar 3.1: Bagan Proses Analisis Data Interaktif……………..

48

Gambar 4.1: Struktur Organisasi UKPDB P2KSM……………...

126

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 4.1:

Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum………………………………..

Tabel 4.2:

Target Sasaran dan Kriteria Penerima Dana Bergulir P2KSM……………………………………

Tabel 4.3:

60

Alokasi Dana Bergulir Program P2KSM……………………………………………..

Tabel 4.4:

56

93

Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Program P2KSM Mulai November 2006 s/d 30 September 2011.........................................................

Tabel 4.5:

94

Rincian Realisasi Penerimaan Angsuran Pokok, Jasa Giro, Jasa Pinjaman Dan Denda Keterlambatan Dari Dana Bergulir P2KSM Tahun 2007 s/d 28 September 2011…………………………………….

Tabel 4.6:

Kontribusi PAD Pemda Purworejo Dari Dana Bergulir P2KSM……………………………………

Tabel 4.7:

Tabel 4.8:

94

95

Penanganan Pinjaman Bermasalah (Kategori Macet) Tahun 2011…………………………………

95

Perubahan Sebelum dan Sesudah Menjadi BLUD…

97

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

DYAH LISTIAWATI D0107047, Evaluasi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pola Pengelolaan Keuangan di Bapermasdes Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat/ P2KSM). Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2011. Program P2KSM dimaksudkan untuk memberdayakan potensi usahausaha ekonomi produktif masyarakat, khususnya kalangan generasi muda pengelola usaha ekonomi lemah dan kurang mampu sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis/ mengevaluasi implementasi program P2KSM di Kabupaten Purworejo, mengetahui dampak dan kendala yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data yang berasal dari narasumber/ informan dan dokumen dan arsip. Dengan teknik sampling bertujuan (purposive sampling), pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif. Pengujian validitas dilakukan dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi P2KSM di Kabupaten Purworejo telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Sedangkan yang menjadi penghambat keberhasilan implementasi yaitu sumber daya yang berupa dana dan peralatan. Keberhasilan implementasi menimbulkan dampak jangka pendek yang diharapkan yaitu pengelolaan dana bergulir secara mandiri dan pengelolaan keuangan lebih fleksibel dan cepat serta menimbulkan dampak sosial ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang terjadi yaitu terbatasnya sarana dan prasarana kerja, terbatasnya jumlah dana bergulir yang tersedia, dan masih adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa dana bergulir merupakan dana hibah sehingga tidak perlu dikembalikan.

(Kata Kunci: Dampak implementasi, Pengelolaan Keuangan, P2KSM).

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

DYAH LISTIAWATI D0107047, Evaluation of Implementation decree Number 20 of 2010 About Financial Management Pattern Changes in Bapermasdes Purworejo District (Case Study About Financial Management Pattern of Community Potential Empowerment Program of Social Welfare/ P2KSM). Administrative Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta. 2011. P2KSM program is intended to empower the potential of productive economic enterprises community, especially among the younger generation of weak economic business managers and the weak economy will be able to increase the income and socio-economic welfare of communities throughout the Region of Purworejo District. This study was conducted to analyze/ evaluate implementation of P2KSM programs in the Purworejo District, then knowing the impact and constraints that exist. This study is a descriptive qualitative with the data source derived from sources/ informants and documents and archives. The aim of sampling techniques (purposive sampling), data collected by interview, observation, and documentation study. This study uses an interactive data analysis techniques. Validity testing done with the technique of data triangulation. The results of this study indicate that implementation P2KSM in Purworejo District has been run in accordance with the instruction manual. Successful implementation is influenced by communications, human resources, executive attitudes, and bureaucratic structures. While that become an obstacle to the successful implementation of the resources in the form of funds and equipment. Successful implementation of short-term impact is expected independently revolving fund management and financial management more flexible and faster economic and social impacts. But in practice there are still some obstacles that occur are limited facilities and infrastructure work, the limited number of revolving funds available, and still the perception in some communities that the revolving fund is a grant that does not have to be returned. (Keyword: The Impact of Implementation, Financial Management, P2KSM).

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN DI BAPERMASDES KABUPATEN PURWOREJO (Studi Kasus Tentang Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat/ P2KSM)

Disusun Oleh: DYAH LISTIAWATI D0107047

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN



commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PEN NGESAHA AN


commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO



commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN


commit to user

v


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR


2010

TENTANG

PERUBAHAN

POLA

PENGELOLAAN


vi


digilib.uns.ac.id


Surakarta,

Penulis

commit to user

vii

Januari 2012


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI


i


ii


iii

HALAMAN MOTTO……………………………………………..

iv


v


vi

DAFTAR ISI………………………………………………………

vii

DAFTAR GAMBAR……………………………………………...

xi

DAFTAR TABEL…………………………………………………

xii

ABSTRAK…………………………………………………………

xiii

ABSTRACT……………………………………………………….

xiv


1


8

C. Tujuan………………………………………………………

9

D. Manfaat…………………………………………………….

10


11


11


22

viii


digilib.uns.ac.id

3. Dampak ………………………………………………..

31


34

B. Kerangka Pikir……………………………………………..

38


43


43

C. Sumber Data………………………………………………..

43


44


45


46


46


49


49


50


51


51

2. Visi……………………………………………………..

52

3. Misi…………………………………………………….

52

4. Tujuan Program………………………………………...

53


54


56

ix


digilib.uns.ac.id


58


59


61


64

1.1 Pelaksanaan………………………………………...

64


97


97


100


129


135


137

B. Saran………………………………………………………..

140

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………..

141

LAMPIRAN

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR


16


18


19


21


34


42


48


126

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 4.1:


Tabel 4.2:


Tabel 4.3:

60


Tabel 4.4:

56

93


Tabel 4.5:

94


Tabel 4.6:


Tabel 4.7:

Tabel 4.8:

94

95


95


97

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK



commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT


commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini ditandai dengan kemajuan di semua aspek kehidupan masyarakat seperti teknologi, industrialisasi,

demokratisasi,

arus

urbanisasi

dan

berbagai

gejolak

kemasyarakatan lainnya. Secara langsung maupun tidak kemajuan ini telah banyak menimbulkan permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang banyak terjadi di Indonesia yaitu kemiskinan, pengangguran/ terbatasnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dan apabila tidak segera ditangani secara terpadu, maka suatu masalah akan semakin menyebar dan semakin berdampak pada masyarakat berupa timbulnya masalah-masalah sosial baru. Menurut

Soerjono

Soekanto

masalah

sosial

adalah

suatu

ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni faktor ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain), faktor budaya (perceraian, kenakalan remaja, commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


dan lain-lain), faktor biologis (penyakit menular, keracunan makanan, dan sabagainya), faktor psikologis (penyakit syaraf, aliran sesat, dan sebagainya) (http://organisasi.org/definisi-pengertian-masalah-sosial-dan-jenis-macammasalah-sosial-dalam-masyarakat) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, pada pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Sebagai realisasi pelaksanaan pasal tersebut,

Pemerintah

melaksanakan

berbagai

program

pembangunan

khususnya bidang kesejahteraan sosial, baik dalam lingkup nasional, daerah maupun di perdesaan dan perkotaan. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial memerlukan partisipasi dari semua pihak dan diperlukan suatu upaya yang terintegrasi, terorganisasi dan terpadu baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun oleh seluruh komponen masyarakat. Untuk dapat melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial yang merata, tidaklah mudah bagi pemerintah pusat mengatur segala sesuatunya sendiri mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia. Maka sesuai prinsip desentralisasi, dibentuklah pemerintah daerah guna membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam pembangunan nasional. Pemerintah daerah inilah yang sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. commit to user


3 digilib.uns.ac.id

Sehubungan dengan itu diberlakukannya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di Kabupaten Purworejo juga dilaksanakan Pembangunan Daerah di berbagai bidang, termasuk bidang Kesejahteraan Sosial. Tujuannya adalah “Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang maju, berkembang, unggul dengan tatanan pemerintahan yang legitimate, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang merata, berkeadilan, tentram, tertib dan damai”. Salah satu upaya dimaksud adalah melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Program P2KSM) di Kabupaten Purworejo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) yang telah dilaksanakan sejak 11 September 2006 sampai dengan saat ini. Program P2KSM dimaksudkan untuk memberdayakan potensi usahausaha ekonomi produktif masyarakat, khususnya kalangan generasi muda pengelola usaha ekonomi lemah dan kurang mampu sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Program P2KSM diarahkan pada upaya pemberdayaan potensi organisasi, peningkatan penciptaan dan perluasan lapangan kerja melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif dengan memberikan dana bergulir dalam bentuk kredit modal usaha bagi Kelompok Usaha Bersama commit to user


4 digilib.uns.ac.id

(KUBE) maupun perorangan pengelola usaha ekonomi produktif dalam wadah organisasi Karang Taruna. Pembentukan program P2KSM dilaksanakan mulai tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2006 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan program P2KSM dan Surat Keputusan Bupati nomor 188.4/288/2006 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) P2KSM Kabupaten Purworejo. Pada saat itu alokasi dana bergulir yang disediakan oleh pemerintah melalui APBD sebesar 8 milyar, yang dibagi secara merata pada 16 kecamatan yang ada di kabupaten Purworejo, sehingga masing-masing kecamatan mendapatkan alokasi dana sebesar 500 juta. Di awal pembentukan P2KSM khusus penerimaan jasa pinjaman sebesar 6 % per tahun dibagi untuk Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Bank Jateng Cabang Purworejo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Bergulir secara Channeling Agent Nomor 415.4/4056/2006 dan 3281/DK.02.01/020/2006 tanggal 11 September 2006 dengan perbandingan 3,5 % : 2,5 % dan mulai tanggal 28 Maret 2008 direvisi menjadi 4 % (Pemda) : 2 % (Bank Jateng) berdasarkan amandemen perjanjian kerjasama Nomor 580/1.111.2008 dan 0473/DK.02.01/020/2008. Kemudian pada tahun 2007 disempurnakan dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan program P2KSM dengan tambahan alokasi dana bergulir sebesar 4 milyar. Pada tahun 2008 untuk meningkatkan pengaturan program P2KSM dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang program commit to user


5 digilib.uns.ac.id

P2KSM dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan program P2KSM dan mendapat tambahan alokasi dana bergulir sebesar 1 milyar. Selanjutnya seiring dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 mengharuskan pengelolaan dana bergulir dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) selambatlambatnya 31 Desember 2009. Menyikapi hal tersebut, maka mulai bulan Januari 2009 Pemerintah Kabupaten Purworejo mengambil kebijakan penundaan realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir Program P2KSM dalam rangka pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pengelola dana bergulir. Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 30 April 2009, dibentuklah Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir Program P2KSM (UKPDB P2KSM) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Kabupaten Purworejo. Sedang Penunjukkan Pejabat Pengelola UKPDB P2KSM baru dikukuhkan pada tanggal 18 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/393/2009. Setelah pengukuhan UKPDB P2KSM beserta pejabat pengelolanya tersebut, selanjutnya pelayanan realisasi pinjaman dana bergulir Program P2KSM yang ditunda sejak Januari 2009 bisa dilaksanakan lagi oleh UKPDB P2KSM mulai bulan Juli 2009. Pada akhir tahun 2009 dilaksanakan penilaian dokumen usulan penetapan status BLUD terhadap UKPDB P2KSM, yang hasilnya dituangkan commit to user


6 digilib.uns.ac.id

dalam Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/725/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan UKPDB P2KSM pada Bapermasdes Kabupaten Purworejo sebagai BLUD, dengan status PENUH mulai tanggal 1 Januari 2010. Maka dari itu untuk mendukung pelaksanaan kerja BLUD ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD program P2KSM pada Bapermasdes Kabupaten Purworejo. Penetapan status BLUD pada pengelolaan P2KSM tentunya akan membawa dampak pada pengelolaan keuangan P2KSM. BLU atau yang di daerah dikenal dengan BLUD menjadi salah satu agenda reformasi keuangan negara yaitu adanya pergeseran dari pengganggaran tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, tetapi pada output. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi. BLU/ BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (pasal 1 UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Pengelolaan Keuangan BLUD (PK BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan pada program P2KSM yang memberikan fleksibilitas berupa commit to user

7 digilib.uns.ac.id


keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan

umum

dan

mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. PK BLUD P2KSM bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dana bergulir dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta untuk menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. PK BLU diperlukan oleh instansi pemerintah kita, karena: 1. Dapat dilakukan peningkatan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat

dalam

rangka

memajukan

kesejahteraan

umum

dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Instansi pemerintah dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat. 3. Dapat dilakukan pengamanan atas aset negara yang dikelola oleh instansi terkait. BLU/ BLUD sebagai bentuk penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktik yang telah dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Pendekatan penganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah. Mewiraswastakan pemerintah commit to user

8 digilib.uns.ac.id


(enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi sektor keuangan publik. Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah dituangkan dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). PK BLUD P2KSM diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, dalam hal ini pengelolaan dana bergulir demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. B. Rumusan Masalah Berdasarakan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 berdampak pada Pengelolaan Keuangan Program P2KSM di Bapermasdes Kabupaten Purworejo?

commit to user

9 digilib.uns.ac.id


2. Dampak apa yang ada dari Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Program P2KSM di Bapermasdes Kabupaten Purworejo? 3. Kendala apa yang muncul dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Program P2KSM di Bapermasdes Kabupaten Purworejo? C. Tujuan 1. Tujuan Operasional a. Untuk mengevaluasi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Program P2KSM di Bapermasdes Kabupaten Purworejo. b. Untuk mengetahui dampak Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Program P2KSM di Bapermasdes Kabupaten Purworejo. c. Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Program P2KSM di Bapermasdes Kabupaten Purworejo. 2. Tujuan Fungsional Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

commit to user

10 digilib.uns.ac.id


D. Manfaat Penelitian Dalam sebuah penelitian diharapkan akan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan baik oleh penulis maupun orang lain. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain: 1. Memberikan gambaran mengenai evaluasi implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Program P2KSM di Bapermasdes Kabupaten Purworejo. 2. Memberikan informasi mengenai dampak implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Program P2KSM di Bapermasdes Kabupaten Purworejo. 3. Memberikan informasi mengenai kendala implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Program P2KSM di Bapermasdes Kabupaten Purworejo.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori Dalam penelitian ini, akan menggunakan teori yang dapat mendukung penelitian dan membantu merumuskan kerangka pemikiran. 1. Implementasi Kebijakan Implementasi atau pelaksanaan program merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik yang bersifat crusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan (Joko Widodo, 2008: 85). Dengan demikian untuk mencapai tujuan kebijakan yang baik harus memperhatikan tahap implementasi dan tahap perumusan dan pembuatan kebijakan karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Kamus

Webster,

merumuskan

secara

pendek

bahwa

to

implementation (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Menurut pandangan ini, maka implementasi kebijaksanaan dapat commit to user

11



dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (Solichin Abdul Wahab, 2005: 64). Herbert Simon dalam Budi Winarno (2008: 144), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2008: 145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Sedangkan Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008: 146) menjelaskan bahwa makna implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Menurut George Edward dalam Budi Winarno (2008: 174) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang commit to user



senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatanyang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 2005: 65). Dalam proses implementasi kebijakan ini perlu diperhatikan juga mengenai batasanbatasan implementasi. Van Meter dan Van Horn menguraikan batasan implementasi kebijakan. “policy implementation encompasses those actions by the public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decision into operationalmterms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decision”. (Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu) (dalam Joko Widodo, 2008: 86). Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu program/ kebijakan. commit to user



Selain itu, dalam proses implementasi ini juga akan dijabarkan kedalam tahap-tahap yang lebih operasional, antara lain: (Joko Widodo, 2008: 90): 1. Tahap Interpretasi Merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. 2. Tahap Pengorganisasian Mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan dalam implementasi kebijakan, yakni: a. Pelaksana kebijakan b. Standar prosedur operasi c. Sumber daya keuangan d. Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan e. Penetapan jadwal kegiatan 3. Tahap Aplikasi Merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Dengan adanya penjabaran tersebut, maka akan semakin mempermudah pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun model implementasi program yang top-down antara lain adalah sebagai berikut: commit to user



a. Model Van Mater dan Van Horn (Budi Winarno, 2008: 157-166) Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan pelaksanaan suatu program dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan Menurut Van Mater dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementsai kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah dilaksanakan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. 2. Sumber-sumber kebijakan Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (insentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. 3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana Implementasi akan berjalan efektif bila dikomunikasikan dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan terutama untuk menghindari adanya konflik dan juga manipulasi atau berbagai bentuk penyelewengan dalam implementasi. Sehingga dengan komunikasi maka pelaksana dapat memahami apa yang diidealkan oleh suatu kebijakan yang menjadi tanggung jawab mereka. 4. Karakteristik badan-badan pelaksana Karakteristik badan-badan pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristikkarakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan potensial maupun aktual yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. 5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik Sekalipun kondisi sosial, ekonomi, dan politik mendapat perhatian kecil, tetapi faktor-faktor ini mempunyai efek yang besar terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik ini berkaitan dengan opini masyaakat atau respon masyarakat terhadap isu kebijakan, dukungan atau perlawanan baik itu dari elit penguasa maupun warga masyarakat. Kognisi, netralitas dan objektivitas pelaksana mempengaruhi sikap dan to organisasi. user loyalitas pelaksanacommit terhadap



6. Kecenderungan pelaksana (implementators) Intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan, bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut. Selain itu, tingkah laku yang kurang kuat mungkin menyebabkan para pelaksana mengalihkan perhatian dan mengelak secara sembunyi-sembunyi. Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn Ukuran-ukuran Dasar dan tujuantujuan

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

kebijaksanaan Karakteristikkarakteristikdari badan-badan pelaksana

Kecenderungan pelaksana-pelaksana

kinerja

sumber-sumber Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Sumber: Budi Winarno, 2008: 15 b. Menurut George C. Edward III (Joko Widodo, 2008: 96-108) ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau

kegagalan

implementasi

kebijakan.

Faktor-faktor

yang

berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut: commit to user



1. Komunikasi Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Informasi kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran, kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Melalui proses komunikasi ini, para pelaku kebijakan dalam struktur birokrasi menjadi jelas tentang apa yang menjadi substansi kebijakan, mencakup apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan arah kebijakan. 2. Sumber Daya Tanpa adanya sumber daya yang cukup, sejelas dan seakurat ketentuan-ketentuan kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. 3. Disposisi atau Sikap Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Intensitas disposisi para pelaku (implementator) dapat mempengaruhi pelaksana (permormance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. 4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Struktur birokrasi yang fragmentatif dan memiliki standar operasi yang tidak harmonis akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan.

commit to user



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut George E. Edward II Communication

Resources Implementation Disposition

Bureaucratic Structure

Sumber: Joko Widodo, 2008: 107 c. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier Menurut model ini peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud yaitu: a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan b. Kemampuan

kebijaksanaan

untuk

menstrukturkan

proses

implementasi c. Variabel di luar kebijaksanaan Dalam hubungan ini perlu diingat, bahwa tiap tahap akan berpengaruh terhadap tahap yang lain, misal tingkat kesediaan kelompok sasaran untuk mengindahkan atau mematuhi ketentuanketentuan yang termuat dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan dari commit to user



badan-badan (instansi) pelaksanaan akan berpengaruh terhadap dampak nyata (actual impact) keputusan-keputusan tersebut (Solichin Abdul Wahab, 2005: 83). Gambar 2.3 Model implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier Mudah tidaknya masalah dikendalikan 1. Kesukaran-kesukaran teknis 2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 3. Prosentase kelompok sasaran disbanding jumlah pendudu 4. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi 1. Kejelasan dan konsistensi tujuan 2. Teori kausal yang memadahi 3. Ketepatan alokasi sumber dana 4. Ketepatan hirarki lembaga pelaksana 5. Aturan-aturan badan pelaksana 6. Rekruitmen pejabat pelaksana 7. Akses formal pihakluar

Keluaran Kebijaksanaan dari organisasi pelaksana

Variabel di luar kebijaksanaan 1. Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi 2. Dukungan publik 3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki 4. Dukungan dariatasan 5. Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana

Proses implementasi Kesesuaian Dampak Aktual keluaran keluaran kebijakan kebijakan dengan sasaran

Dampak yang diperkirakan kelompok Perbaikan peraturan

Sumber: Solichin Abdul Wahab, 2005: 82 d. Implementasi Kebijakan Publik Model Marilee S. Grindle (Leo Agustino, 2008: 154-156) Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. commit to user



Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan atas content of policy (isi kebijakan) dan context of policy. Content of policy (isi kebijakan) meliputi: 1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan melibatkan kepentingan-kepentingan yang membawa pengaruh terhadap proses implementasi. 2. Tipe manfaat Berkaitan dengan manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari implementasi kebijakan. 3. Derajat perubahan yang ingin dicapai Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. 4. Letak pengambilan keputusan Pengambil keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka harus jelas dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. 5. Pelaksanaan program Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demo keberhasilan suatu kebijakan. 6. Sumber-sumber daya yang digunakan Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sedangkan context of policy (konteks implementasi) meliputi: 1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat Implementasi kebijakan harus menperhitungkan hal ini guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. 2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa Berkaitan dengan karakteristik lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. 3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana Sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Sedangkan model bottom-up yang dikemukakan oleh Smith to user (Fadillah Putra, 2003: commit 90-92) memandang implementasi sebagai proses



atau alur. Smith melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan (Fadillah Putra, 2003: 90-92), yaitu: 1. Idealized policy Yaitu suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya. 2. Target group Yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. kebijakan. 3. Implementing organization Yaitu badan-badan pelaksana atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. 4. Enviromental factors Yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti: aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik). Gambar 2.4 Model Proses atau alur Smith Implementing organization Policy making process

Policy

Target group

Idealized policy

tensions

Environmental factors transactions feedback

Sumber: Fadillah Putra, 2003: 92 commit to user

institutions



2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (Lester dan Steward dalam Budi Winarno, 2008: 226). Menurut Mustofa (Joko Widodo, 2008: 11) evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu “fenomena” didalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgment) tertentu. Sementara itu, Jones (Joko Widodo, 2008: 113) mengartikan evaluasi sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya. Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menilai suatu kebijakan dengan melihat seberapa jauh kebijakan publik dapat berhasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/ atau target kebijakan yang ditentukan. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu commit to user



dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/ atau target kebijakan publim yang ditentukan (Muhadjir dalam Joko Widodo, 2007: 112). Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (outcomes) atau dampak (impacts), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam dua macam tipe. Pertama, tipe evaluasi hasil (outcomes of public policy implementation) merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai. Kedua, tipe evaluasi proses (process of public policy implementation), yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (guide lines) yang telah ditetapkan (Joko Widodo, 2007: 112). Penelitian ini termasuk dalam tipe evaluasi proses, yaitu dengan melihat kesesuaian implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang perubahan pola pengelolaan keuangan di Bapermasdes Kabupaten Purworejo dengan juklak/ juknis. Evaluasi kebijakan publik mempunyai empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat generalisasi tentang polacommit to user



pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya (Riant Nugroho, 2008: 262). Thomas Dye dalam Wayne Parsons (2008: 547) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik: Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dacapai. Pendapat lain mengenai evaluasi kebijakan dikemukakan oleh Anderson (Safi’i, 2008: 149): Evaluasi kebijakan, sebagai suatu kegiatan fungsional, adalah suatu kebijakan itu sendiri. Pengambilan kebijakan dan para administrator senantiasa menbuat penilaian terhadap keberhasilan atau terhadap dampak dari kebijakan-kebijakan khusus, program-program dan proyek-proyek yang dilaksanakan. Evaluasi dapat memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut: a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajad pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan. d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif. e. Untuk mengetahui apabila apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpanganpenyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (Subarsono, 2008: 120-121). commit to user



Menurut Effendi (dalam Nugroho, 2003: 194) tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi-variasi dalam indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? (3) Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Mazmanian dan Sabatier (Fadillah Putra, 2003: 84) mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatankegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu. Setiap kebijakan yang telah dibuat, menurut Islamy dalam Fadillah Putra (2003: 83) akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (intended) maupun yang negatif (unintended). Ini berarti bahwa konsep dampak menekankan pada apa yang terjadi secara aktual pada kelompok yang ditargetkan dalam kebijakan. Jadi, dengan melihat konsekuensi dari dampak, maka dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan, dan juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses perumusan kebijakan yang akan meningkatkan kualitas kebijakan tersebut. commit to user



Menurut Dunn fungsi dari evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut: a. Eksplanasi, yakni melalui evaluasi kebijakan maka dapat dipotret realitas pelaksanaan program dam dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas. b. Kepatuhan, yakni melalui evaluasi kebijakan maka dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar maupun prosedur yang telah ditetapkan. c. Auditing, yakni melalui evaluasi kebijakan maka dapat diketahui apakah output benar-benar telah sampai pada kelompok sasaran maupun penerima lainnya. d. Akunting, yakni melalui evaluasi kebijakan maka dapat diketahui apakah sosial ekonomi dari kebijakan tersebut meningkat atau tidak (Safi’i, 2007: 150). Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Disamping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut. Menurut Samodra Wibawa dkk (1994: 29), ada dua jenis kegiatan evaluasi, yaitu:

commit to user



1. Evaluasi implementasi yang berusaha melihat proses pelaksanaan/ implementasi,

yang

terkait

adalah

pelaksana

dan

bagaimana

pelaksanaannya. 2. Evaluasi dampak kebijakan memberi perhatian lebih besar pada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. Dalam penelitian ini jenis evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi implementasi yaitu dengan melihat proses implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang perubahan pola pengelolaan keuangan di Bapermasdes Kabupaten Purworejo terutama dalam pengelolaan keuangan program P2KSM. Evaluasi implementasi dilihat dari segi pelaksananya maupun pelaksanaannya. Faktor lain yang menentukukan evaluasi implementasi, yaitu menuntut adanya kepatuhan dari pelaksana kebijakan. Karena melalui kepatuhan ini dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar maupun prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini seperti yang terdapat dalam Journal

of

Public

Administration

Research

and

Theory

doi:10.1093/jopart/mum040 (Pamela A. Mischen, Thomas A. P. Sinclair, 2007: 4) menyebutkan bahwa: Ingram and Schneider (1990) identify six views of success found in the implementation literature: agency compliance with the directive of the statute; actions and discretion of implementers leading to achievement of broad goals of the statute; whether the effects, both intended or unintended, were provided for in the initial design; mutual adaptation; achievement of local goals; and political resolution of conflicts. Excepting the third—whether the commit to user effects, both intended or unintended, were provided in the initial



design—implementers themselves have a great deal of control over the success of the implementation efforts. However, satisfying one criterion certainly does not mean that all will be satisfied. In fact, some could be mutually exclusive— for instance agency compliance with the directives of the statute and achievement of local goals. The type of success by which policy implementation should be judged depends on the context of implementation. (Ingram dan Schneider (1990) mengidentifikasi ada enam hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: sesuai dengan undang-undang, tindakan dan kebijaksanaan pelaksana yang mengarah ke tujuan dari undang-undang, efek implementasi kebijakan, adaptasi, pencapaian tujuan tertentu, dan politik resolusi konflik. Efek implementasi kebijakan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan memiliki banyak pengaruh atas keberhasilan upaya implementasi. Namun, keberhasilan satu kriteria tidak berarti bahwa semua kriteria akan berhasil. Bahkan, beberapa bisa saling mempengaruhi untuk kepatuhan instansi misalnya dengan arahan undang-undang dan pencapaian tujuan tertentu. Kesuksesan pelaksanaan kebijakan tergantung pada konteks implementasinya). Pernyataan Ingram dan Schneider menitikberatkan kepatuhan pelaksana kebijakan sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Karena tanpa adanya kepatuhan dari pelaksana, kebijakan yang telah dibuat tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga evaluasi implementasi kebijakan menjadi bias untuk dilakukan. Dari berbagai model implementasi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memilih beberapa indikator yang berpengaruh terhadap evaluasi implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 yaitu:

commit to user



a. Komunikasi (diadopsi dari Van Meter Horn, Grindle, dan Edward III) Komunikasi dipilih sebagai indikator karena keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses komunikasi yang terjadi antara pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Informasi yang terdapat dalam proses komunikasi kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran, kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. b. Sumber Daya (diadopsi dari Van Meter Horn, Grindle, Sabatier dan Mazmanian dan Edward III) Sumber daya dipilih sebagai indikator karena tanpa adanya sumber daya yang cukup, sejelas dan seakurat ketentuan-ketentuan kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. commit to user



c. Disposisi atau Sikap (diadopsi dari Van Meter dan Horn, Grindle, Sabatier dan Mazmanian, Edward III, dan Smith) Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Intensitas disposisi para pelaku (implementator) dapat

mempengaruhi

Kurangnya

atau

pelaksana

terbatasnya

(permormance)

intensitas

kebijakan.

disposisi

ini

akan

menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. Disposisi atau sikap

pelaksana

penting

untuk

mengukur

keberhasilan

implementasi kebijakan, sehingga dipilih sebagai indikator. d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) (diadopsi dari Van Meter Horn, Grindle, Sabatier dan Mazmanian dan Edward III dan Smith) Struktur birokrasi menjadi penting untuk dipilih sebagai indikator keberhasilan implementasi karena dalam struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi

luar

dan

sebagainya.

Struktur

birokrasi

yang

fragmentatif dan memiliki standar operasi yang tidak harmonis akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. commit to user



3. Dampak Kebijakan atau program yang telah diimplementasikan akan menimbulkan dampak bagi masyarakat. Pada evaluasi implementasi sasaran pengamatan ditekankan terhadap pelaksanaan kebijakan atau program, apakah pelaksanaan tersebut sesuai dengan juklak/ juknis serta untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan atau program tersebut. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak diartikan sebagai benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif). Willliam N. Dunn dalam Samodra Wibawa dkk (1994: 5) mendefinisikan dampak sebagai perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Dalam bukunya Irfan Islamy (1994: 14) menyebutkan pengertian dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan. Dalam kaitannya dengan dampak ini Samodra Wibawa dkk (1994: 29-30) membedakan adanya dampak menjadi: “Dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa yang terjadi. Di antara dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga, yang diantaranya ada yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, atau dimaui dan yang tidak dimaui.” commit to user



Apa yang dikemukakan diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Anderson dalam Irfan Islamy (1994: 16) bahwa dampak kebijaksanaan tersebut mempunyai beberapa dimensi yaitu: 1. Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (intended consequences) maupun tidak diharapkan (unintended consequences) baik pada problemanya maupun pada masyarakatnya. 2. Limbah kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dari kebijaksanaan tersebut. Limbah kebijaksanaan ini bisa positif maupun negatif. 3. Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. 4. Dampak kebijaksanaan terhadap “biaya” tidak langsung (indirect costs) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagian disebabkan karena sulitnya hal tersebut dikuantifikasikan (diukur). Sedangkan Riga A. dalam bukunya Analisa Dampak Lingkungan Sosial (1987: 11) mengklasifikasikan dampak dalam tiga hal yaitu: 1. Analisis dampak sosial ekonomi Lebih menekankan dampak ekonomi dan demografi dalam tingkat kelompok, komunitas, dan daerah dimana kegiatan dilaksanakan. Metodologinya bersifat kualitatif dan sudah lebih berkembang jika commit to user



dibandingkan dengan metode analisis dampak lingkungan sosial yang lain. 2. Analisis dampak psiko-sosial Menekankan pada dampak psikologi termasuk dampak terhadap nilai, sikap, dan kepercayaan serta persepsi mengenai perubahan pada tingkatan individu dan kelompok. 3. Analisis dampak sosial budaya Menekankan pada aspek kualitatif dan dampak terhadap individu, penduduk daerah dengan menggunakan konsep dari berbagai disiplin ilmu termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya. Termasuk di dalamnya data sosial ekonomi sehingga seringkali dianggap merupakan dampak yang paling lengkap. Beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk memilih dampak yang dijadikan fokus analisis sebagai berikut: 1. Peluang terjadinya dampak 2. Jumlah orang yang akan terkena dampak 3. Untung rugi yang diderita subjek dampak 4. Ketersediaan dana untuk melakukan analisis 5. Relevansi terhadap kebijakan 6. Perhatian publik terhadap kebijakan tersebut (Samodra Wibawa dkk, 1994:35). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam evaluasi dampak kebijakan ini adalah:

commit to user



Gambar 2.5 Langkah-Langkah Evaluasi Dampak Kebijakan Langkah 1 Analisis kebijakan perubahan pola pengelolaan keuangan P2KSM

Langkah 2 Mendeskripsikan dampak sosial • Unit: organisasi dan kelompok • Area: sosial

Langkah 3 Menentukan respon dari individu dan kelompok yang terkena dampak

Langkah 4 Penyesesuaian kebijakan

Langkah 5 Kesimpulan dan rekomendasi

Sumber: Finsterbush and Motz (1980: 84) dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 36. Dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada dampak jangka pendek yaitu dampak yang diharapkan berupa perubahan dalam pengelolaan keuangan dan dampak sosial ekonomi sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan. 4. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Paradigma pembangunan manusia yang disebut sebagai konsep holistis mempunyai empat unsur penting, yaitu peningkatan produktivitas, pemerataan,

kesempatan,

kesinambungan

pembangunan,

serta

pemberdayaan manusia. Konsep ini diprakarsai dan ditunjang UNDP, yang

mengembangkan

Indeks

Pembangunan

Manusia

(Human

Development Index). Indeks ini merupakan indikator komposit/ gabungan yang terdiri atas tiga ukuran, yaitu kesehatan (sebagai ukuran longevity), commit to user pendidikan (sebagai ukuran knowledge), dan tingkat pendapatan riil



(sebagai ukuran living standards) (Randy Wrihatnolo dan Riant Nugroho, 2007: 73). Untuk mendukung hal tersebut maka Kabupaten Purworejo meluncurkan program P2KSM. Program P2KSM dimaksudkan untuk memberdayakan potensi usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat, khususnya kalangan generasi muda pengelola usaha ekonomi lemah dan kurang mampu sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Selanjutnya seiring dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 mengharuskan pengelolaan dana bergulir dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) selambatlambatnya 31 Desember 2009. Menyikapi hal tersebut, maka mulai bulan Januari 2009 Pemerintah Kabupaten Purworejo mengambil kebijakan penundaan realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir Program P2KSM dalam rangka pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pengelola dana bergulir. Penetapan status BLUD pada pengelolaan P2KSM tentunya akan membawa dampak pada pengelolaan keuangan P2KSM. Pengelolaan Keuangan BLUD (PK BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan pada program P2KSM yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan commit to user



umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. PK BLUD P2KSM bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dana bergulir dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta untuk menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. P2KSM beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain: 1. Struktur organisasi Menggambarkan

posisi

jabatan,

pembagian

tugas,

fungsi,

tanggungjawab, dan wewenang dalam organisasi UKPDB P2KSM. 2. Prosedur kerja Menggambatkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. 3. Pengelompokan fungsi yang logis Menggambarkan pembagian tugas yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi. 4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Menggambarkan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif. commit to user



Dalam pelaksanaan Program P2KSM ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pegangan antara lain: 1. Transparansi Merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. 2. Akuntabilitas Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir (UKPDB) P2KSM agar pengelolaanya dapat dipertanggungjawabkan. 3. Responsibilitas Merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan. 4. Independensi Merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional, tanpa berbenturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. Guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum pengelolaan dana bergulir yang diberikan UPKDB P2KSM, Direktur menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati. SPM harus memenuhi persyaratan SMART (specific, meansurable, attainable, reliable, and timely), yaitu: commit to user



a. Fokus pada jenis pelayanan Yaitu

mengutamakan

kegiatan

pelayanan

yang

menunjang

terwujudnya tugas dan fungsi dari UPKDB P2KSM. b. Terukur Yaitu kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. c. Dapat dicapai Yaitu kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapainnya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatnnya. d. Relevan dan dapat diandalkan Yaitu kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi UPKDB P2KSM. e. Tepat waktu Yaitu kesesuaian antara jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan. B. Kerangka Pikir Berdasarkan teori-teori yang disampaikan oleh penulis, maka diperlukan adanya suatu kerangka pemikiran yang jelas. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dan penguji dalam memahami penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan di Bapermasdes Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Pada Pogram P2KSM)”. Selain itu, kerangka pemikiran commit to user



merupakan landasan berpikir bagi penulis, yang digunakan sebagai pemandu dan penunjuk arah yang hendak dituju. Untuk melihat sejauh mana dampak yang terjadi, terlebih dahulu dilihat bagaimana implementasi Peraturan Bupati tersebut. Implementasi ini dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil. Untuk melihat berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari kepatuhan pelaksana terhadap juklak dan juknis, identifikasi hal-hal yang terjadi/ faktor-faktor yang mempengaruhi, dan melihat dampak jangka pendek. Identifikasi hal-hal yang terjadi/ faktor-faktor yang mempengaruhi ini secara lebih lanjut dapat dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi/ sikap, dan struktur birokrasi. Selanjutnya dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada dampak jangka pendek yaitu dampak yang diharapkan berupa perubahan dalam pengelolaan keuangan dan dampak sosial ekonomi sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan. Pada penelitian ini, penulis mengunakan indikator keberhasilan implementasi yang berupa komunikasi, sumber daya, disposisi/ sikap, dan struktur birokrasi. Indikator-indikator tersebut dipilih dengan alasan bahwa indikator tersebut merupakan indikator yang dinilai relevan dan kompeten dengan kenyataan dilapangan (relevan dengan pola tata kelola atau peraturan internal serta prinsip-prinsip pelaksanaan program P2KSM dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010). Berikut adalah penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 commit to user



tentang perubahan pola pengelolaan keuangan di Bapermasdes Kabupaten Purworejo: a. Komunikasi (diadopsi dari Van Meter Horn, Grindle, dan Edward III) Komunikasi kebijakan dalam evaluasi implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 dilaksanakan antar aparat pelaksana mulai dari bupati, kepala Bapermasdes, direktur P2KSM, manager P2KSM, dan tim pelaksana P2KSM. b. Sumber Daya (diadopsi dari Van Meter Horn, Grindle, Sabatier dan Mazmanian dan Edward III) Dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 dibutuhkan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. c. Disposisi atau Sikap (diadopsi dari Van Meter dan Horn, Grindle, Sabatier dan Mazmanian, Edward III, dan Smith) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang perubahan pengelolaan keuangan keuangan di Bapermasdes kabupaten Purworejo dalam program P2KSM membutuhkan sikap positif dari aparat pelaksana. Sikap

ini

dapat

ditunjukkan

dengan

kemauan,

keinginan

dan

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

commit to user



d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) (diadopsi dari Van Meter Horn, Grindle, Sabatier dan Mazmanian dan Edward III dan Smith) Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Struktur birokrasi yang fragmentatif dan memiliki standar operasi yang tidak harmonis akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Hubungan antar keempat indikator tersebut dikuatkan dalam journal Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience (Taiwo Makinde, 2005:63): The four factors operate simultaneously and they interact with each other to aid or hinder policy implementation. By implication, therefore, the implementation of every policy is a dynamic process, which involves the interaction of many variables. (Keempat faktor beroperasi secara bersamaan dan mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penerapan setiap kebijakan adalah sebuah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara variabel).

commit to user



Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut: Gambar 2.6 Kerangka Pikir

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010

Implementasi

Berhasil

Dampak yang diharapkan: 1. Perubahan pengelolan keuangan 2. Dampak sosial ekonomi

Tidak berhasil Evaluasi implementasi: 1. Melihat kepatuhan 2. Melihat apa yang terjadi/ faktorfaktor yang mempengaruhi: a. Komunikasi b. Sumber daya c. Disposisi/ sikap d. Struktur birokrasi 3. Melihat dampak jangka pendek

commit to user

Dampak yang tidak diharapkan

Kendala

digilib.uns.ac.id


BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Kabupaten Purworejo karena di Bapermasdes Kabupaten Purworejo terdapat program Pemberdayaan Potensi Kesejaheraan Sosial Masyarakat (P2KSM) yang diarahkan pada upaya pemberdayaan potensi organisasi, peningkatan dan perluasan lapangan kerja melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif dengan memberikan dana bergulir dalam bentuk kredit modal usaha. B. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sebagai suatu penelitian deskriptif, penelitian ini studi kasusnya mengarah pada pendiskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tenteng apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (H.B Sutopo, 2002:111). Peneliti memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti hanya menjelaskan tentang implementasi/ pelaksanaan program P2KSM dan tidak mengkaitkan hubungan antar variabel serta tidak membuat prediksi. C. Sumber Data Data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Betapapun menariknya suatu permasalahan atau topik penelitian, bila sumber commit to user

43



datanya tidak tersedia maka ia tidak punya arti karena tidak akan bisa diteliti dan dipahami (H.B Sutopo, 2002: 49). Dalam penelitian ini sumber data berasal dari: a. Narasumber atau informan Narasumber atau informan adalah orang-orang yang posisi dan informasi yang dapat dipercaya tentang program P2KSM. Narasumber atau informan tersebut diantaranya yaitu: kepala Bapermasdes Kabupaten Purworejo, direktur program P2KSM, manajer program P2KSM, tim pelaksana program P2KSM (tenaga administrasi, kasir, tenaga lapangan), perangkat desa, dan nasabah/ penerima manfaat program P2KSM. b. Dokumen dan arsip Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu aktivitas tertentu. Dokumen ini berupa arsip, peraturanperaturan, gambar yang berkaitan dengan Program P2KSM. D. Teknik Sampling Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling. Dalam teknik purposive sampling peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber (H.B Sutopo, 2002: 36). Teknik purposive sampling digunakan untuk memperoleh informasi dari kepala Bapermasdes Kabupaten Purworejo, direktur program P2KSM, manajer program P2KSM, dan tim pelaksana program P2KSM. commit to user



E. Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara mendalam Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, yang dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang bersifat open-ended (mengajukan pertanyaan langsung kepada informan) (H.B Sutopo, 2002: 58-59). Wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait dengan program P2KSM. Adapun pihak-pihak tersebut adalah kepala Bapermasdes Kabupaten Purworejo, direktur program P2KSM, manajer program P2KSM, tim pelaksana program P2KSM (tenaga administrasi, kasir, tenaga lapangan), perangkat desa, dan nasabah/ penerima manfaat program P2KSM. b. Observasi Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (H.B Sutopo, 2002: 64). Observasi dilakukan dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan program P2KSM. c. Studi dokumentasi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan penelitian. commit to user



Dokumentasi

ini

diperoleh

dari

dokumen-dokumen

administratif,

keputusan dan ketetapan resmi, dan kesimpulan rapat, seperti Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2010, panduan umum program P2KSM, hasil rapat koordinasi kabupaten, dan data-data lain yang menunjang. F. Validitas Data Data yang telah berhasil digali, dikumpukan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. (H.B Sutopo, 2002: 77). Dalam penelitian ini menggunakan validitas data dengan teknik triangulasi data. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti (Agus Salim, 2006: 35). Triangulasi dilaksanakan dengan membandingkan data yang sama atau pada informan yang berbeda, artinya apa yang diperoleh dari narasumber satu, dapat lebih teruji kebenarannya jika dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh

dari

narasumber

lain,

sehingga

keakuratan

data

dapat

dipertanggungjawabkan. G. Teknik Analisis Data Penelitian yang kaya akan data tidak akan berarti jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang baik (Agus Salim, 2006: 20). Proses analisis data kualitatif berlangsung selama dan pasca pengumpulan data (Agus Salim, 2006: 22). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian commit to user



ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam H.B. Sutopo, 2002: 91-93) dengan tiga komponen, yaitu: a. Reduksi data Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. b. Sajian data Sajian data merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi Dari sajian data yang telah disusun kemudian dapat dilakukan penarikan simpulan, yaitu kegiatan merumuskan kesimpulan yang dapat diverifikasikan selama penelitian berlangsung sehingga data dapat diuji validitasnya dan kesimpulan yang diambil lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya. Untuk lebih jelasnya proses analisa data interaktif dapat dilihat pada bagan berikut ini: commit to user



Gambar 3.1 Bagan Proses Analisa Data Interaktif Pengumpulan Data Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Simpulan/ Verifikasi

Sumber : H.B. Sutopo, 2002: 96 Dari model analisa tersebut, menunjukkan bahwa pengumpulan data dibuat, lalu melakukan proses reduksi data dan melakukan proses sajian data dengan maksud semua data yang dikumpulkan dapat dipahami secara mendalam kemudian disusun secara sistematis. Bila pengumpulan data sudah berakhir, maka dilakukan penarikan simpulan berdasarkan pada semua hal yang terdapat pada reduksi data dan sajian data. Jika simpulan/ verifikasi yang dihasilkan dirasa tidak/ kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib melakukan kegiatan pengumpulan data untuk mencari pendukung simpulan yang ada.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Purworejo 1. Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Secara Geografis Kabupaten Purworejo terletak pada posisi antara 109o 47’28” – 110o 8’20” Bujur Timur dan antara 7o 32’ – 7o 54’ Lintang Selatan. Luas wilayahnya meliputi 1.034,81752 Km2 yang terdiri dari + 2/5 daerah dataran dan + 3/5 daerah pegunungan. Adapun batasbatas wilayahnya adalah: a. Sebelah Utara

: Kabupaten Wonosobo dan Magelang

b. Sebelah Timur

: Kabupaten Kulonprogo, DIY

c. Sebelah Selatan

: Samodra Indonesia

d. Sebelah Barat

: Kabupaten Kebumen

Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 Kecamatan, 469 Desa dan 25 Kelurahan. Purworejo berada di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api, dengan stasiun terbesarnya di Kutoarjo. Mata pencaharian penduduk Purworejo mayoritas bergerak di sektor pertanian dan mayoritas penduduknya beragama islam. commit to user

49



2. Permasalahan Sosial dan Tantangan yang dihadapi di Kabupaten Purworejo Permasalahan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sosial yang kurang menguntungkan, dapat berkembang ke arah yang lebih serius dan diperlukan tindakan kolektif untuk meminimalisir dampaknya bagi masyarakat atau mencegah dan mengendalikan pertumbuhannya agar tidak menimbulkan masalah baru. Masalah sosial dapat disebabkan oleh satu faktor tunggal maupun beberapa faktor yang saling berhubungan. Masalah sosial dapat pula muncul karena faktor internal (pada diri seseorang) seperti ketidakmampuan, kecacatan, gangguan jiwa, dan sebagainya maupun karena faktor eksternal seperti kondisi keluarga, lingkungan sekitar (tetangga/ masyarakat), lingkungan kerja, dan sebagainya. Beberapa permasalahan sosial dan tantangan yang masih dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Purworejo masa sekarang dan yang akan datang antara lain sebagai berikut: 1. Kemiskinan. 2. Pengangguran/ Terbatasnya Lapangan Kerja. 3. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. 4. Rendahnya Tingkat Pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat, yang terkait langsung dengan masalah kemiskinan. 5. Terbatasnya pemilikan asset produksi terutama permodalan dan akses untuk mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan yang ada khususnya perbankan.

commit to user



6. Terbatasnya akses pemasaran hasil produksi dan rendahnya nilai tukar komoditas yang dihasilkan. 3. Upaya Pemecahan Masalah Untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan sosial dan tantangan yang semakin kompleks tersebut, jelas diperlukan suatu upaya yang terintegrasi, terorganisasi dan terpadu baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun oleh seluruh komponen masyarakat. Salah satu upaya dimaksud adalah melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Program P2KSM) di Kabupaten Purworejo yang mulai Tahun 2006-2010 (PROPEDA II). Melalui program P2KSM ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan mengalokasikan anggaran berupa Dana Bergulir dalam APBD Kabupaten Purworejo mulai tahun 2006. Pemerintah juga memfasilitasi penyediaan tenaga pendampingan dari para sarjana yang masih menganggur dengan mendapatkan pelatihan khusus pendampingan usaha. B. UKPDB P2KSM 1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi UPKDB berkedudukan

P2KSM di

bawah

dipimpin dan

oleh

seorang

bertanggungjawab

direktur kepada

yang Kepala

Bapernasdes. UKPDB P2KSM mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan dana bergulir program P2KSM. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPKDB P2KSM menyelenggarakan fungsi: commit to user



a. Penyiapan bahan perencanaan dan program kerja bidang pengelolaan dana bergulir program P2KSM b. Pemeliharaan rutin sarana prasarana pengelolaan dana bergulir program P2KSM c. Pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan dana bergulir program P2KSM d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana bergulir program P2KSM e. Pengelolaan penatausahaan dana bergulir program P2KSM f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bepermasdes sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 2. Visi Visi UKPDB P2KSM yaitu terwujudnya pemberdayaan dan pendampingan usaha mikro dan kecil menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Misi Guna mewujudkan visi maka UKPDB P2KSM menyelenggarakan misi sebagai berikut: a. Melaksanakan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui koordinasi, alokasi pembiayaan dana bergulir, pendampingan dan penciptaan suasanan yang menunjang.

commit to user



b. Mewujudkan lembaga pelayanan fasilitasi pembiayaan dana bergulir untuk pengembangan usaha mikro dan kecil yang ekonomis, terjangkau dan berkesinambungan. c. Mewujudkan

keberpihakan

Pemerintah

Daerah

dalam

upaya

pengembangan usaha mikro dan kecil menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. d. Meningkatkan

kesadaran,

kemauan,

tanggungjawab,

rasa

kebersamaan, harga diri dan percaya diri masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. 4. Tujuan Program a. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan berkecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. b. Menggairahkan dan memberdayakan kegiatan usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat terutama yang lemah dan tidak mampu melalui penyediaan dana bergulir sebagai modal kerja. c. Meningkatkan

pendapatan

dan

kesejahteraan

sosial

ekonomi

masyarakat. d. Membuka peluang bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja produktif sekaligus menekan angka pengangguran. e. Mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat miskin. commit to user



f.

Meningkatkan

kesadaran,

kemauan,

tanggung

jawab,

rasa

kebersamaan, harga diri dan percaya diri masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan khususnya bidang kesejahteraan sosial. 5. Ruang Lingkup Program Ruang Lingkup program P2KSM adalah pemberdayaan potensi organisasi dan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat khususnya kalangan generasi muda guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Kegiatan yang dilakukan meliputi membangun dan mengembangkan potensi ekonomi desa, pemenuhan kebutuhan pokok, menyediakan pelayanan dasar disertai penciptaan suasana yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Program P2KSM diarahkan pada upaya pemberdayaan potensi organisasi, peningkatan penciptaan dan perluasan lapangan kerja melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif. Upaya-upaya dimaksud antara lain berupa: 1. Penyediaan Anggaran meliputi: a. Dana Bergulir dalam bentuk kredit modal usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) maupun perorangan pengelola usaha ekonomi produktif dalam wadah organisasi Karang Taruna. b. Biaya Operasional Pendampingan meliputi Biaya Operasional Tim Tingkat Kecamatan & Kabupaten, Sosialisasi Program, Rekrutmen commit to user



dan Pelatihan Tenaga Pendamping serta Honorarium Sarjana Pendamping. c. Biaya

Stimulan

Kegiatan

(Operasional

dan

Administrasi)

Organisasi Karang Taruna Tingkat Desa/ Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Purworejo. 2.

Pelatihan

ketrampilan,

pembimbingan

dan

fasilitasi

tenaga

pendampingan khusus dari para sarjana. 3.

Pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat memacu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

4.

Pengembangan jaringan kerjasama pengembangan dan pemasaran hasil usaha ekonomi produktif antar kelompok/ organisasi/ lembaga masyarakat serta akses jalinan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga keuangan/ perbankan. Adapun jenis-jenis kegiatan usaha ekonomi produktif yang secara

riil perlu dikembangkan melalui Program P2KSM antara lain: 1. Bidang pertanian tanaman pangan: manggis, salak, rambutan, durian, jeruk, mangga, dan lain-lain. 2. Bidang pertanian agrowisata: budidaya buah naga, anggrek, dan lainlain. 3. Bidang perikanan: lele dumbo, nila, gurami, bawal, bandeng, udang, dan lain-lain. 4. Bidang peternakan: ayam, itik, menthok, kambing, sapi, kerbau dan lain-lain.

commit to user



5. Bidang perkebunan: panili, kopi, cengkeh, lada, kemukus, kencur, kapulogo, temulawak, dan lain-lain. 6.

Bidang kehutanan: jati, albasiah, mahoni, pembibitan, dan lain-lain.

7. Bidang industri rumah tangga dan kerajinan: aneka makanan kecil, anyam-anyaman, kursi bambu, sangkar burung, dan lain-lain. 8. Bidang perdagangan: kios/ warung, asongan/ keliling, kaki lima, dan lain-lain. 9.

Bidang pertukangan: batu, kayu, mebel, ukir, dan lain-lain.

10. Bidang jasa perbengkelan: sepeda, motor, mobil, las, cat, tambal ban, cuci motor/ mobil, angkutan, dan lain-lain. 11. Bidang jasa penjahitan: konveksi, garment, border, dan lain-lain. 12. dan lain-lain sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat. 6. Standar Waktu Pelayanan Minimum Standar waktu pelayanan minimum untuk masing-masing jenis dan mutu pelayanan umum yang dilaksanakan oleh UKPDB P2KSM adalah sebagai berikut: a. Pelayanan informasi mengenai fasilitas pembiayaan/ pinjaman dana bergulir untuk pengembangan usaha mikro dan kecil dapat diberikan pada jam kerja, baik di kantor sekretariat maupun di luar kantor sesuai kebutuhan masyarakat; b. Pelayanan bimbingan penyusunan proposal harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, sedangkan untuk memenuhi commit to user



kelengkapan

persyaratan

permohonan

pinjaman

dana

bergulir

diserahkan sepenuhnya kepada pemohon yang bersangkutan; c. Pelayanan verifikasi kelayakan usaha terhadap proposal yang telah masuk, diterima di kantor sekretariat dan dinyatakan lengkap selambat-lambatnya harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) hari kerja; d. Pelayanan pencairan pinjaman dana bergulir terhadap proposal yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak, tergantung jumlah dana bergulir yang tersedia, harus dapat direalisasikan dalam waktu 3 (tiga) minggu; e. Pelayanan pendampingan usaha dilaksanakan sekurang-kurangnya sebulan sekali oleh UKPDB P2KSM. Berdasarkan jenis dan mutu layanan tersebut, maka indikator keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum UKPDB P2KSM dapat disajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut: Tabel 4.1 Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum UKPDB P2KSM No. 1. 2. 3. 4. 5.

Indikator SPM Layanan informasi fasilitas pinjaman dana bergulir Layanan bimbingan proposal Verifikasi kelayakan usaha Pencairan pinjaman bergulir Pendampingan usaha

Ketercapaian Minimal Diberikan setiap hari dan jam kerja Selesai 1 hari kerja 6 hari kerja sejak proposal diterima secara lengkap dana 3 minggu sejak verifikasi dan dinyatakan layak Konsultasi/ pendampingan minimal 1 bulan sekali commit to user

Keterangan



7. Mekanisme Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Mekanisme penyaluran pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh UKPDB P2KSM kepada pengelola usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut: a. Warga masyarakat pengelola usaha mikro dan kecil mengajukan proposal permohonan fasilitasi permodalan dana bergulir beserta kelengkapan persyaratannya melalui tenaga lapangan di masingmasing wilayah operasional UKPDB P2KSM. b. Tenaga administrasi bersama tenaga lapangan meneliti kelengkapan persyaratan proposal dan melaksanakan verifikasi kelayakan usaha. c. Proposal yang lengkap dan dinilai layak disampaikan kepada Manajer operasional wilayah untuk diusulkan dan dimintakan persetujuan pencairan kepada Direktur. d. Berdasarkan persetujuan Direktur, Manajer operasional wilayah mengatur jadwal pencairan dan menyiapkan berkas administrasi perjanjian pinjaman. e. Pencairan/ realisasi perjanjian pinjaman kepada pemohon, dengan terlebih dahulu dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman, kuitansi tanda terima pinjaman, surat pengakuan hutang dan pengikatan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. f. Realisasi penggunaan dana untuk pengembangan usaha oleh pemohon sesuai proposal. commit to user



g. Pendampingan, pembinaan dan monitoring pengelolaan usaha oleh tenaga lapangan. h. Pengawasan dan pengendalian kelancaran pengembalian angsuran pinjaman termasuk pembinaan khusus dalam rangka penanganan dan penyelamatan pinjaman bermasalah. 8. Kriteria Khusus Sasaran Layanan UKPDB P2KSM: Sasaran penerima manfaat fasilitasi permodalan/ pinjaman dana bergulir yang dikelola UKPDB P2KSM adalah pengelola usaha mikro dan kecil baik milik perorangan maupun kelompok usaha bersama (KUBE) dengan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka mulai tahun 2010 kriteria sasaran pengelola usaha mikro dan kecil akan dibedakan menjadi beberapa kategori, yang nantinya berkaitan dengan fasilitasi permodalan/ pinjaman yang diberikan antara lain besarnya plafond pinjaman maksimal, besarnya jasa pinjaman, biaya administrasi dan provisi, jenis jaminan tambahan, masa tenggang dan jangka waktu pinjaman. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang target sasaran dan kriteria penerima dana bergulir P2KSM.

commit to user



Tabel 4.2 Target Sasaran dan Kriteria Penerima Dana Bergulir P2KSM Target Sasaran Usaha perorangan Kategori 1

Usaha perorangan Kategori 2

KUBE

Kriteria a. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri dan jasa serta usaha ekonomi rakyat lainnya. b. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal. c. memiliki omset usaha tahunan paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). a. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri dan jasa serta usaha ekonomi rakyat lainnya. b. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal. c. memiliki omset usaha tahunan lebih dari Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). d. atau usaha mikro kategori I yang sudah pernah menikmati fasilitasi permodalan/ pinjaman dana bergulir program P2KSM sebanyak dua kali. a. Melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri dan jasa. b. Beranggotakan minimal 3 orang, mempunyai susunan kepengurusan dan ada pembagian tugas yang jelas yang disahkan Kepala Desa/ Kelurahan setempat. c. Pengurus dan seluruh anggota KUBE bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha bersama dan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman secara tanggung renteng. d. Memiliki kekayaan bersih atau aset usaha kelompok paling banyak empat kali lipat dari masing-masing kategori usaha perorangan. e. Memiliki omset usaha kelompok tahunan paling banyak empat kali lipat dari masing-masing kategori usaha perorangan.

commit to user



Sedangkan syarat pengajuan permohonan pinjaman dana bergulir UKPDB P2KSM, yaitu sebagai berikut: a. Proposal kelayakan usaha. b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. c. Pas foto pemohon dan suami/ istri ukuran 4x6 cm. d. Surat pernyataan sedang tidak menerima penjaman dari Pemerintah atau perbankan dengan bermaterai cukup. e. Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman secara tepat waktu, dengan melampirkan/ menyerahkan surat-surat berharga sebagai pengikat. f. Tidak berstatus sebagai PNS/ TNI/ POLRI/ Karyawan BUMN/ BUMD/ Pensiunan/ Kepala Desa/ Ketua atau anggota DPRD. g. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun (sampai akhir jangka waktu pinjaman). 9. Fasilitas Permodalan/ Pinjaman Dana Bergulir Berkaitan dengan perbedaan kategori tersebut di atas, maka fasilitas

permodalan/

pinjaman

yang

diberikan

akan

dibedakan

berdasarkan kategori yang ada. Fasilitas permodalan/ pinjaman yang dimaksud antara lain meliputi: a. Besarnya plafond pinjaman b. Besarnya jasa pinjaman, biaya administrasi dan provisi c. Jenis jaminan tambahan yang dapat dilampirkan sesuai surat commit to user



pernyataan kesanggupan d. Masa tenggang dan jangka waktu pinjaman Adapun fasilitas permodalan/ pinjaman dana bergulir yang diberikan berdasarkan kategori yang ada yaitu sebagai berikut: 1. Kategori I (usaha mikro) a. Besarnya plafond pinjaman paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). b. Besarnya jasa pinjaman sebesar 6 % (enam per seratus) per tahun dengan perhitungan menurun dari sisa pinjaman. c. Biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan provisi sebesar 0,5 % (setengah per seratus) dari jumlah pinjaman. d. Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman dengan melampirkan jaminan tambahan antara lain berupa: a) Rekomendasi dari lembaga penjamin pembiayaan/ pinjaman b) Letter C Desa atas tanah diutamakan lahan produktif c) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah; dan/atau d) BPKB kendaraan bermotor, kondisi fisik kendaraan harus masih layak jalan, diutamakan tahun pembuatan terbaru dengan nomor polisi wilayah kabupaten setempat e. Jangka waktu pinjaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan masa tenggang 4 (empat) bulan pertama hanya membayar jasa pinjaman saja. commit to user



f. Kesempatan pinjaman dengan kategori I paling banyak 2 (dua) kali. 2. Kategori II (pengembangan usaha mikro) a. Besarnya plafond pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). b. Besarnya jasa pinjaman sebesar 6% (enam per seratus) per tahun dengan perhitungan tetap (flat) dari pinjaman awal. c. Biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan provisi sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah pinjaman. d. Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman dengan melampirkan jaminan tambahan harus berupa: a) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah; dan/atau b) BPKB kendaraan bermotor, kondisi fisik kendaraan harus masih layak jalan, diutamakan tahun pembuatan terbaru dengan nomor polisi wilayah kabupaten setempat. e. Jangka waktu pinjaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan tanpa masa tenggang. f. Kesempatan pinjaman dengan kategori II paling banyak 2 (dua) kali.

commit to user



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam Bab ini peneliti akan melakukan pembahasan terkait dengan hasil penelitian terhadap Evaluasi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pola Pengelolaan Keuangan Di Bapermasdes Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat/ P2KSM). Melalui penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memperoleh data-data dari berbagai pihak terkait, baik berupa hasil wawancara, hasil observasi, maupun data-data tertulis lainnya. Adapun pembahasan hasil penelitian ini adalah, sebagai berikut: 1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 1.1 Pelaksanaan Kegiatan pada tahap pelaksanaan dan pengendalian antara lain meliputi

sosialisasi,

perencanaan,

pelaksanaan,

pendampingan,

pengendalian dan pelaporan. a. Sosialisasi Proses awal suatu kebijakan diimplementasikan adalah dengan melalui proses sosialisasi. Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan mengetahui maksud dan tujuan kebijakan tersebut dibuat. Dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tersebut diharapkan tingkat resistensi atau penolakan dari masyarakat dapat diminimalisir sehingga timbul dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat sangat commit to user



penting artinya dalam suatu proses implementasi kebijakan, karena tanpa dukungan kelompok sasaran tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai. Sosialisasi Program P2KSM dilaksanakan baik di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan sampai tingkat Desa/ Kelurahan untuk menyamakan persepsi dan memadukan gerak langkah pelaksanaan program. Sosialisasi terutama ditujukan kepada warga masyarakat sasaran program dengan melibatkan semua unsur terkait khususnya pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh-tokoh masyarakat, LSM dan pihak lain yang berkepentingan. Sosialisasi program P2KSM di Kabupaten Purworejo sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 kepada semua stakeholder. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri Saptaningsih sebagai Manajer umum dan sumber daya manusia, sebagai berikut: “Pada bulan Agustus 2006 dilakukan perekrutan Sarjana Pendamping, kemudian bulan September dilakukan sosialisasi untuk Sarjana Pendamping. Sosialisasi kepada Sarjana Pendamping ini dilakukan oleh tim rekruitmen. Kemudian bulan Oktober baru dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat” (wawancara 6 September 2011). Sosialisasi berlangsung melalui beberapa tahap. Sosialisasi yang pertama dilakukan oleh tim rekruitmen kepada Sarjana Pendamping, yang diketuai oleh Sekeretaris Daerah Kabupaten Purworejo. Sosialisasi ini berfungsi untuk menjelaskan tentang program P2KSM kepada para Sarjana Pendamping. Hal ini sesuai commit to user



dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri Saptaningsih selaku Manajer umum dan sumber daya manusia, sebagai berikut: “Tahap awal terbentuk program P2KSM adalah dilaksanakannya sosialisasi kepada para Sarjana Pendamping yang telah direkrut. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada Sarjana Pendamping mengenai program P2KSM sesuai dengan yang ada pada Perbup. Selanjutnya melalui sosialisasi yang telah diberikan ini kemudian nantinya Sarjana Pendamping yang akan meneruskan sosialisasi ke Kecamatan-kecamatan seKabupaten Purworejo” (Wawancara 6 September 2011). Selanjutya Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh menyatakan hal yang yang sedikit berbeda tentang sosialisasi kepada Sarjana Pendamping, yaitu sebagai berikut: “Sebenarnya kami tidak diberikan sosialisasi mbak, setelah direkrut kami diberikan penjelasan/ pembekalan tentang tupoksi kami masing-masing serta penjelasan tentang apa itu P2KSM” (Wawancara 14 November 2011). Sosialisasi tahap yang kedua dilakukan oleh Sarjana Pendamping kepada masyarakat penerima manfaat. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara mengundang para perangkat desa ke Kecamatan setempat, kemudian mereka diberikan penjelasan tentang program P2KSM. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping, sebagai berikut: “Sarjana Pendamping melakukan sosialisasi dengan mengundang perangkat desa ke kecamatan, kemudian kami memberikan penjelasan tentang program P2KSM. Sosialisasi ini berisi tentang persyaratan pengajuan permohonan pinjaman dana bergulir UKPDB P2KSM, mekanisme dan prosedur pelayanan fasilitasi permodalan commit user UKPDB P2KSM, dan hal-hal atau pinjaman danatobergulir



lain seperti yang tertera dalam Peraturan Bupati” (Wawancara 6 September 2011). Pernyataan Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping diperkuat oleh penyataan Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh, sebagai berikut: “Setelah itu Sarjana Pendamping mensosialisasikan program P2KSM kepada Kepala desa/ Lurah melalui pertemuan-pertemuan di desa. Sosialisasi berisi tentang penjelasan mengenai seluk beluk P2KSM, mulai dari syarat pengajuan, keuntungan-keuantungan dari program P2KSM, kelebihan program P2KSM” (Wawancara 14 November 2011). Pernyataan bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping dan bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Slamet selaku Sekretaris Desa Pituruh, sebagai berikut: “Waktu itu kan ada pertemuan perangkat desa dan pada saat itu sekalian ada sosialisasi dari pihak P2KSM. Mereka menjelaskan tentang keberadaan program dana bergulir P2KSM yang dapat diakses oleh para pemilik usaha ekonomi produktif, kelompok usaha bersama, dan pemilik usaha-usaha lainnya” (Wawancara 16 November 2011). Senada dengan Bapak Slamet selaku Sekretaris Desa Pituruh, Bapak Eriyanto selaku Kepala Desa Megulung Kidul menyatakan bahwa: “Pada saat pertemuan perangkat desa ada penjelasan mengenai program dana bergulir P2KSM yang memiliki keunggulan bungan rendah yang dapat diakses oleh para pengusaha mikro yang memiliki keterbatasan dalam permodalan” (Wawancara 17 November 2011). commit to user



Selain di kecamatan sosialisasi yang dilakukan oleh Sarjana Pendamping juga dilakukan di forum-forum non formal, seperti karang taruna atau sekedar kumpul-kumpul di rumah-rumah warga. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ibu Sri Saptaningsih selaku Manajer umum dan sumber daya manusia, sebagai berikut: “Sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan-pertemuan karang taruna. Selanjutnya selama program berjalan sosialisasi tetap dilakukan secara getok tular atau dari mulut ke mulut” (Wawancara 6 September 2011). Senada dengan Ibu Sri Saptaningsih selaku Manajer umum dan sumber daya manusia, Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah kecamatan Pituruh menyatakan hal sebagai berikut: “Setelah diadakan sosialisasi melalui perangkat desa selanjutnya sosialisasi lebih mengarah pada getok tular dan cara ini sepertinya lebih efektif karena justru sekarang semakin banyak masyarakat yang mengakses dana bergulir P2KSM” (Wawancara 14 November 2011). Selanjutnya mengenai sosialisasi getok tular ini diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Tutik selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh sebagai berikut: “Saya tahu tentang P2KSM ini dari teman saya yang sudah terlebih dahulu mengikuti program ini. Kemudian setelah saya memahami syarat dan ketentuannya ya saya tertarik untuk mengikuti program ini” (Wawancara 16 November 2011).

commit to user



Hal yang senada disampaikan oleh Bapak Yoga Santoso selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Desa Rowobayem, Kecamatan Kemiri yang menyatakan bahwa: “Saya mendapatkan informasi tentang P2KSM dari teman saya yang kebetulan menjadi Sarjana Pendamping program P2KSM. Dia menyarankan agar saya mengajukan permohonan pengajuan dana bergulir untuk mengembangkan usaha bengkel yang saya kelola” (Wawancara 23 September 2011). Pernyataan Bapak Yoga Santoso selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Desa Rowobayem, Kecamatan Kemiri dibenarkan oleh bapak Rozaki sebagai Sarjana Pendamping P2KSM, sebagai berikut: “Iya mbak, kami Sarjana Pendamping juga melakukan sosialisasi program P2KSM melalui forum-forum informal, seperti ngobrol-ngobrol/ kumpul-kumpul dengan teman yang sudah memiliki usaha, dari kegiatan tersebut kami dapat memberitahu tentang adanya program P2KSM yang dapat memberikan pinjaman dana bergulir untuk mengembangkan usahanya” (Wawancara 24 September 2011). Sosialisasi yang selama ini dilakukan terkendala oleh terbatasnya dana yang tersedia. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping, sebagai berikut: “Minimnya sosialisasi yang dilakukan disebabkan karena keterbatasan alokasi dana, dari atasan memang tidak disediakan dana khusus untuk sosialisasi, sehingga sosialisasi hanya dilakukan di kecamatan saja dengan mengundang para perangkat desa” (Wawancara 24 September 2011). commit to user



Sebaliknya Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh menyatakan hal yang berbeda yaitu sebagai berikut: “Selama sosialisasi kepada masyarakat kami tidak mengalami kendala apa-apa. Sosialisasi berjalan lancar, kami selalu terbuka jika ada masyarakat yang bertanya mengenai P2KSM” (Wawancara 14 November 2011). Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi dilakukan secara formal dan non formal. Sosialisasi berisi penjelasan mengenai program dana bergulir P2KSM. Sosialisasi terkendala oleh terbatasnya dana, untuk itu sosialisasi hanya dilakukan di kecamatan dengan mengundang para perangkat desa. b. Perencanaan Dalam

tahapan

ini

merupakan

proses

pengambilan

keputusan melalui musyawarah di tingkat paling bawah yaitu kelompok-kelompok/ organisasi masyarakat/ perorangan untuk memilih dan menentukan jenis kegiatan usaha ekonomi produktif yang sudah berjalan dan akan diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi anggaran dari Program P2KSM. Hasil keputusan tersebut harus disusun dalam bentuk proposal untuk diusulkan ke tingkat Kecamatan melalui Lurah Desa/ Kepala Kelurahan masing-masing. Berdasarkan proposal yang masuk, Tim Pengelola Kegiatan tingkat Kecamatan mengadakan verifikasi dan studi kelayakan untuk menentukan skala prioritas dan alokasi dana bergulir bagi masingmasing kegiatan. commit to user



Berikut

adalah

persyaratan

pengajuan

permohonan

pinjaman dana bergulir oleh pengelola usaha mikro dan kecil kepada UKPDB P2KSM adalah sebagai berikut: h. Proposal kelayakan usaha. i. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. j. Pas foto pemohon dan suami/ istri ukuran 4x6 cm. k. Surat pernyataan sedang tidak menerima penjaman dari Pemerintah atau perbankan dengan bermaterai cukup. l. Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman secara tepat waktu, dengan melampirkan/ menyerahkan suratsurat berharga sebagai pengikat. m. Tidak berstatus sebagai PNS/ TNI/ POLRI/ Karyawan BUMN/ BUMD/ Pensiunan/ Kepala Desa/ Ketua atau anggota DPRD. n. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun (sampai akhir jangka waktu pinjaman). Khusus untuk yang berusia 40-60 tahun akan dikenakan potongan dana bergulir yang lebih besar dibandingkan yang usianya 21-39 tahun. Potongan tersebut digunakan sebagai asuransi sebagai bentuk pencegahan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping, sebagai berikut: “Setiap pencairan dana bergulir akan dikenakan potongan commit to userjumlah pinjaman dan juga untuk sesuai dengan besarnya



penerima manfaat/ nasabah yang usianya diatas 40 tahun akan dikenakan potongan yang lebih besar untuk asuransi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan” (Wawancara 24 September 2011). Selanjutnya Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh juga menyatakan hal yang senada dengan Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping, sebagai berikut: “Tiap pencairan dana akan ada potongan sesuai dengan besarnya dana yang dipinjam. Potongan ini berfungsi sebagai asuransi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap nasabah/ penerima manfaat program P2KSM” (Wawancara 14 November 2011). Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yoga Santoso selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Desa Rowobayem, Kecamatan Kemiri, sebagai berikut: “Waktu menerima dana bergulir ada potongannya mbak tapi saya tidak begitu memperhatikan berapa jumlah potongannya, yang penting saya mendapatkan uangnya. Katanya sih kalau yang sudah sepuh (tua) potongannya lebih besar” (Wawancara 23 September 2011). Selanjutnya Ibu Tutik selaku nasabah/ penerima manfaat program

P2KSM

dari

Desa

Pituruh,

Kecamatan

Pituruh

menambahkan bahwa: “Saat menerima dana bergulir ada potongan untuk biaya administrasi sebesar Rp 10.000,00 untuk pinjaman Rp 5.000.000,00 dan Rp 15.000,00 untuk pinjaman diatas Rp 5.000.000. saat menerima dana bergulir juga dijelaskan mengenai premi asuransi pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman dan umur peminjam” (Wawancara 17 November 2011).

commit to user



Mekanisme dan prosedur pelayanan fasilitasi permodalan atau pinjaman dana bergulir UKPDB P2KSM kepada warga masyarakat pengelola usaha mikro dan kecil yaitu sebagai berikut: a. Warga

masyarakat

pengelola

usaha

mikro

dan

kecil

mengajukan proposal permohonan pinjaman dana bergulir melalui

tenaga

lapangan

di

masing-masing

wilayah

operasioanal Kecamatan. b. Bimbingan penyusunan proposal dan pemenuhan kelengkapan persyaratan yang diperlukan. c. Tenaga administrasi bersama tenaga lapangan di wilayah operasional Kecamatan meneliti kelengkapan proposal dan melaksanakan verifikasi kelayakan usaha. d. Proposal yang lengkap dan dinilai layak disampaikan kepada manajer operasional wilayah untuk diusulkan dan dimintakan persetujuan pencairan pinjaman kepada direktur. e. Berdasarkan persetujuan direktur, manajer operasional Wilayah mengatur

jadwal

pencairan

dan

menyiapkan

berkas

administrasi perjanjian pinjaman. f. Pencairan/ realisasi perjanjian pinjaman kepada pemohon, dengan terlebih dahulu dilakukan pembukaan rekening simpanan, penandatanganan perjanjian pinjaman, kuitansi tanda terima pinjaman, surat pengakuan hutang dan penyerahan surat-surat berharga sesuai ketentuan yang berlaku. commit to user



g. Realisasi penggunaan dana untuk pengembangan usaha oleh peminjam sesuai proposal. h. Pendampingan, pembinaan dan monitoring pengelolaan usaha oleh tenaga lapangan. i. Pengawasan dan pengendalian kelancaran pengembalian angsuran pinjaman secara tepat waktu. j. Pendampingan

dan

pembinaan

khusus

dalam

rangka

penanganan dan penyelamatan pinjaman bermasalah. c. Pelaksanaan Kegiatan Merupakan rangkaian kegiatan untuk merealisasikan seluruh rencana yang telah disepakati dalam musyawarah sesuai proposal kegiatan yang ada. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan Program P2KSM adalah: a) Kelompok/ organisasi masyarakat/ perorangan merupakan pemilik dan pengelola kegiatan usaha ekonomi produktif, sedang

pendamping

dan

pemerintah

berperan

sebagai

fasilitator. b) Kelompok masyarakat/ perorangan yang diprioritaskan pada tahun pertama adalah kelompok usaha bersama generasi muda potensial produktif maupun perorangan anggota organisasi karang taruna yang sudah mengelola usaha ekonomi produktif. Setelah proposal disetujui maka akan dilakukan verifikasi oleh tim koordinasi dari P2KSM tingkat kecamatan, tetapi sebelum commit to user



ditetapkan menjadi UKPDB P2KSM verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi dari kecamatan yang diketuai oleh Camat setempat. Perubahan ini dilakukan untuk mempersingkat prosedur untuk mendapakan pinjaman dana bergulir. Hal ini diperjelas dengan keterangan dari Ibu Sri Saptaningsih selaku Manajer umum dan sumber daya manusia, sebagai berikut: “Dulu itu verifikasi proposal kegiatan dilakukan oleh tim dari kecamatan yang diketuai oleh Bapak Camat tetapi sekarang langsung dilakukan oleh tim P2KSM di masingmasing kecamatan. Hal ini dilakukan agar pelayanan lebih efektif dan efisien” (Wawancara 6 September 2011). Pernyataan Ibu Sri Saptaningsih selaku Manajer umum dan sumber daya manusia diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh, sebagai berikut: “Sebelum menjadi BLUD verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari camat, kepala desa, pihak universitas, dan pihak-pihak lain, mengingat ini kan program pemerintah jadi banyak pihak yang terlibat dan kami hanya bertindak sebagai petugas sehingga pada akhirnya kami tidak mengetahui informasi mengenai nasabah, terlebih ketika ada nasabah yang menunggak angsuran. Tetapi setelah menjadi BLUD langsung dari pihak P2KSM yang melakukan verifikasi sehingga kami dengan jelas mengetahi informasi tentang nasabah P2KSM, dan jika ada pinjaman yang bermasalah kami dapat menyelesaikannya dengan jalan kekeluargaan” (Wawancara 14 November 2011). Selanjutnya Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping menambahkan bahwa: “Verifikasi yang sekarang ini disamping lebih efektif dan commit to user efisien tetapi juga lebih tepat sasarannya. Karena



sebelumnya ada kasus kesalahan verifikasi, pemohon yang seharusnya tidak mendapat pinjaman dana bergulir malah mendapatkan dana bergulir, padahal jika dilihat dari kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk mendapat pinjaman dana bergulir tetapi lebih tepatnya mendapat bantuan. Kalau pinjaman dana bergulir kan punya kewajiban membayar angsuran sedangkan bantuan tidak punya kewajiban untuk membayar angsuran” (Wawancara 24 September 2011). Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Yoga Santoso selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Desa Rowobayem, Kecamatan Kemiri, sebagai berikut: “Iya mbak sekarang untuk pencairan dana sudah lebih cepat. Saya sudah tiga kali meminjam dana di P2KSM, pada peminjaman pertama prosesnya panjang, ada survey dari pihak P2KSM dan Bank penyalur dana (Bank Jateng), kira-kira satu bulan baru ada pencairan dana. Untuk peminjaman yang kedua prosesnya sudah lebih simple tetapi pencairan dananya masih lama. Dan yang ketiga prosesnya simple dan pencairan dananya cepat, sekitar dua minggu dari pengajuan, survey juga hanya dilakukan oleh pihak P2KSM. Menurut yang saya ketahui, prosesnya menjadi lebih cepat karena pengelolaan dana bergulir sudah dilakukan secara mandiri dan tidak bekerjasama dengan bank penyalur dana (Wawancara 23 September 2011). Verifikasi proposal dilakukan secara langsung dengan cara turun ke lapangan. Cara ini dilakukan untuk mengetahui secara riil/ sebenar-benarnya apa yang tertulis dalam proposal. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh, sebagai berikut: “Saat verifikasi kami mensurvey langsung ke lapangan, melihat kondisi pemohon, lokasi usaha, serta meninjau keadaan jaminan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi tunggakan angsuran. Pertama kami dapat menagih langsung ke rumah nasabah atau ke lokasi usaha commitjika to user nasabah. Kedua, angsuran macet dan tidak ada pilihan



lain kami dapat menguangkan jaminan untuk kemudian digunakan untuk membayar angsuran” (Wawancara 14 Novermber 2011). Selanjutnya Bapak Agus Risbiantoro selaku tenaga lapangan wilayah operasional Kecamatan Pituruh menambahkan bahwa: “Setelah proposal masuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi langsung dengan melakukan survey ke lokasi usaha, tempat tinggal nasabah, dan survey keadaan jaminan” (Wawancara 14 November 2011). Lebih lanjut lagi mengenai jaminan, Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh menambahkan sebagai berikut: “Tujuan survey salah satunya melihat kondisi jaminan, misal jaminannya tanah tetapi di puncak gunung kan nilai ekonomisnya rendah, jadi nanti kami bisa menyarankan untuk mengganti jaminan, jika tidak ada jaminan lain ya berarti tidak lolos verifikasi” (Wawancara 14 November 2011). Mengenai verifikasi lapangan ini juga disampaikan oleh Bapak Yoga Santoso selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Desa Rowobayem, Kecamatan Kemiri, sebagai berikut: “Ketika proposal sudah masuk kemudian ada petugas dari P2KSM yang mensurvey ke rumah saya. Mereka melihat keadaan di rumah, di lokasi usaha dan keadaan jaminan, waktu itu jaminan saya sepeda motor. Kemudian mencatat hal-hal tertentu yang saya sendiri juga tidak begitu paham” (Wawancara 23 September 2011).

commit to user



Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Tutik selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, sebagai berikut: “Sebelum pencairan dana ada petugas yang datang ke rumah dan tempat usaha serta meninjau jaminan. Mereka juga bertanya tentang usaha saya serta perkembangannya selama ini. Kemudian mencatat segala hal-hal yang ditanyakan kepada saya dan juga yang mereka lihat” (Wawancara 17 November 2011). Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebelum menjadi BLUD verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari camat, kepala desa, pihak universitas, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, setelah menjadi BLUD verifikasi dilakukan sendiri oleh pihak P2KSM, sehingga prosesnya lebih simple dan pelayanan kepada nasabah menjadi lebih cepat. Verifikasi dilakukan secara langsung degan mensurvey calon nasabah. Selanjutnya setelah proposal lolos verifikasi maka akan dilakukan pencairan dana. Awalnya pencairan dana dilakukan langsung oleh nasabah ke bank penyalur, yaitu bank Jateng. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun pencairan dilakukan oleh P2KSM kemudian di berikan kepada nasabah di masingmasing kecamatan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM, sebagi berikut: “Pada awalnya tugas kami hanya sebagai petugas, kami hanya membantu dan tidak memiliki kewenangan lebih. Nasabah mencairkan dana sendiri di bank Jateng. Setelah berjalan beberapa tahun pencairan dana dilakukan sendiri commit to user



oleh pihak P2KSM untuk selanjutnya diberikan kepada nasabah di tiap kecamatan” (Wawancara 13 Agustus 2011). Selanjutnya Bapak Yoga Santoso selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Desa Rowobayem, Kecamatan Kemiri menyatakan bahwa: “Dana bergulir yang sudah cair diambil di kecamatan/ bagian P2KSM. Sebelumnya saya juga pernah mencairkan sendiri di bank Jateng” (Wawancara 23 Sepetember 2011). Mengenai pengambilan dana yang sudah cair, hal yang senada dengan Bapak Yoga Santoso selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Desa Rowobayen, Kecamatan Kemiri disampaikan oleh Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh, sebagai berikut: “Dulu nasabah langsung yang mencairkan dana di bank penyalur tetapi sekarang dana diambil di kecamatan masing-masing. Hal ini dilakukan agar pengambilan dana lebih cepat dan aman. Bayangkan saja jika orang desa harus mengambil dana di pusat kabupaten, disamping menghabiskan waktu dan biaya tetapi juga ada risiko yang tinggi karena membawa uang yang banyak dalam perjalanan yang cukup jauh, sehingga dapat membahayakan nasabah tersebut” (Wawancara 14 November 2011). Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pencairan dana dulu dilakukan sendiri oleh nasabah di bank penyalur tetapi sekarang pencairan dilakukan oleh pihak P2KSM yang selanjutnya akan dibagikan kepada nasabah ditiap kecamatan. Setelah dana dicairkan dan diterima oleh nasabah/ penerima manfaat

program

P2KSM

selanjutnya

kewajiban

nasabah/

to user penerima manfaatcommit program P2KSM yaitu membayar angsuran.



Mengenai pembayaran angsuran pada mulanya menggunakan sistem jemput bola tetapi karena semakin banyaknya nasabah/ penerima manfaat program P2KSM untuk uang angsuran dibayarkan

langsung

di

kecamatan

masing-masing

yang

selanjutnya pegawai P2KSM yang di kecamatan yang akan menyetorkan ke bank. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur P2KSM sebagai berikut: “Guna memudahkan nasabah membayar angsuran pada mulanya kami menggunakan sistem jemput bola, tetapi untuk saat ini karena semakin banyak nasabah kita ubah dengan membayar di kecamatan yang selanjutnya pihak P2KSM yang ada di kecamatan yang akan menyetorkan ke bank. Cara ini dipandang masih menguntungkan bagi nasabah karena jika nasabah membayar sendiri ke bank bisa menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit, paling tidak bisa menghabiskan waktu 1 hari dan uang sebesar Rp 25.000,00. Dengan cara membayar di kecamatan nasabah hanya dikenai biaya sebesar Rp 3.000,00 untuk administrasi” (Wawancara 13 Agustus 2011). Selanjutnya mengenai angsuran tiap bulannya pernyataan yang senada diungkapkan oleh Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh sebagai berikut: “Awalnya memang kami melakukan sistem jemput bola tetapi sekarang nasabah yang langsung menyetorkan angsuran di kecamatan yang selanjutnya petugas P2KSM kecamatan yang akan menyetorkan ke bank. Bank disini hanya sebagai tempat menyimpang uang angsuran bukan lagi sebagai bank penyalur dana” (Wawancara 14 November 2011). Selanjutnya Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh juga menyatakan, sebagai berikut: commit to user



“Untuk saat ini di kecamatan Pituruh sistem jemput bola hanya dilakukan untuk nasabah yang angsurannya menunggak” (Wawancara 14 November 2011). Senada dengan Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh, Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping menyatakan hal sebagai berikut: “Awalnya memang kami menggunakan sistem jemput bola tetapi berhubung semakin banyak nasabah selanjutnya melalui persetujuan bersama angsuran dibayar di kecamatan masing-masing dan sistem jemput bola hanya dilakukan untuk menangani nasabah yang bermasalah, seperti menunggak angsuran” (Wawancara 15 November 2011). Pernyataan yang senada juga dinyatakan oleh Bapak Yoga Santoso selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Desa Rowobayem, Kecamatan Kemiri, sebagai berikut: “Sedangkan untuk angsuran tiap bulannya pada mulanya di ambil oleh petugas dari P2KSM ke rumah nasabahnya tetapi sekarang angsuran di bayar di kecamatan dan menurut saya masih menguntungkan saya dibandingkan kalau harus membayar angsuran sendiri ke bank. Sistem jemput bola ataupun yang sekarang ini saya rasa lebih praktis karena dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Kami cukup mengganti Rp 3.000,00 untuk aktivitas itu” (Wawancara 23 September 2011). Ibu Tutik selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh juga menyatakan hal yang sama, sebagai berikut: “Untuk membayar angsuran kami menyetorkan ke kantor P2KSM yang ada di kecamatan dengan tambahan biaya Rp 3.000,00 untuk biaya administrasi” (Wawancara 17 November 2011). commit to user



Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pembayaran angsuran pada mulanya menggunakan sistem jemput bola tetapi karena semakin banyaknya nasabah/ penerima manfaat program P2KSM untuk uang angsuran dibayarkan langsung di kecamatan masing-masing yang selanjutnya pegawai P2KSM yang di kecamatan yang akan menyetorkan ke bank. Dan sistem jemput bola hanya dilakukan untuk angsuran yang bermasalah. d. Pendampingan Masyarakat keterbatasan

miskin

dalam

pada

umumnya

mengembangkan

dirinya.

mempunyai Karenanya

diperlukan tenaga pendamping yang akan bersama-sama mereka menemukan permasalahan, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif dalam

rangka

pemberdayaan

potensi

dan

peningkatan

kesejahteraan sosial masyarakat. Tugas pokok Pendamping adalah sebagai fasilitator, motivator, komunikator dan dinamisator kegiatan kelompok/ organisasi masyarakat. Lingkup tugas pendampingan yang dilakukan meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia para anggota dan pengurus, peningkatan kemampuan pengelolaan

organisasi

dan

peningkatan

kemampuan

pengembangan usaha ekonomi produktif oleh kelompok maupun anggotanya.

commit to user



Untuk dapat melaksanakan tugasnya, pendamping harus siap bekerja purnawaktu dalam mendampingi dan membantu kelompok/ organisasi dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Karenanya pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat sendiri yang telah lebih mampu, lebih sejahtera dan lebih berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya. Pemerintah Kabupaten Purworejo memfasilitasi penyediaan tenaga pendamping khusus dari para sarjana yang masing menganggur dan berjiwa wirausaha dengan syarat-syarat tertentu. Setelah mendapatkan bekal pelatihan pendampingan, setiap Sarjana Pendamping ini ditugaskan mendampingi rata-rata 5 (lima) Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan se Kabupaten Purworejo. Sehingga jumlah Sarjana Pendamping

yang direkrut dan

ditugaskan sebanyak 100 (seratus) orang Sarjana Pendamping di 16 kecamatan yang wilayah tugasnya meliputi 494 desa/ kelurahan. Tetapi seiring dengan berjalannya program sampai saat ini jumlah pegawai P2KSM menjadi 75 orang. Berkurangnya jumlah tersebut karena ada Sarjana Pendamping yang bekerja di tempat lain. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM, sebagai berikut: “Jumlah pegawai sekarang 75 orang karena ada beberapa pegawai yang bekerja di tempat lain, ada yang diterima sebagai CPNS, dan lain-lain” (Wawancara 13 Agustus commit to user 2011).



Selanjutnya Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM menambahkan bahwa: “Dengan 75 orang Sarjana Pendamping maka penempatan jumlah pegawai di tiap-tiap kecamatan ada empat tetapi untuk kecamatan kemiri ada lima. Hal ini dilakukan disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah usulan proposal yang diajukan di tiap kecamatan. Misal di kecamatan X jumlah pemohon lebih banyak maka akan ditempatkan Sarjana Pendamping yang lebih banyak” (Wawancara 13 Agustus 2011). Mengenai ketersedian Sarjana Pendamping selanjutnya Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh menyatakan hal sebagai berikut: “Sampai dengan saat ini jumlah pegawai P2KSM berjumlah 75 orang, sehingga untuk tiap kecamatan ada 4 pegawai. Jumlah ini sudah mencukupi dalam segi kuantitas dan kualitas. Setiap pegawai sudah diarahkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya tetapi harus saling melengkapi diantara pegawai yang ada” (Wawancara 14 November 2011). Pernyataan Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM dan Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh dikuatkan oleh pernyataan Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping, sebagai berikut: “Dengan jumlah pegawai seperti sekarang ini yaitu empat di tiap kecamatan dan lima untuk kecamatan kemiri sebagai pengecualian dirasa sudah mencukupi untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing. Empat pegawai ini terdiri dari satu manajer operasioanal wilayah, satu tenaga administrasi, satu kasir, dan satu tenaga lapangan” (Wawancara 24 September 2011). Pendampingan dilaksanakan secara umum oleh tokohto user Kemasyarakatan Desa setempat tokoh masyarakat commit dan Lembaga



dan secara khusus oleh para Sarjana Pendamping Program P2KSM yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai fasilitator. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping, sebagai berikut: “Kami para sarjana pendamping mendampingi para calon penerima manfaat dari proses pembuatan proposal, pencairan dana bergulir, hingga pendampingan saat menggunakan dana bergulir atau pengelolaan usaha” (Wawancara 24 September 2011). Sedangkan Bapak Yoga Santoso selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Desa Rowobayem, Kecamatan Kemiri, menyatakan hal sebagai berikut: “Waktu membuat proposal pengajuan dana bergulir saya dibantu/ didampingi oleh Sarjana Pendamping karena ada beberapa hal yang tidak saya mengerti. Para Sarjana Pendamping sangat membantu dalam pembuatan proposal pengajuan dana bergulir tersebut terutama untuk calon nasabah yang sudah sepuh atau tua” (Wawancara 23 September 2011). Kemudian Ibu Tutik selaku nasabah/ penerima manfaat program

P2KSM

dari

Desa

Pituruh,

Kecamatan

Pituruh

menyatakan hal sebagai berikut: “Untuk pembuatan proposal sekarang sudah mudah karena sudah diberikan format dari pihak P2KSM, kami tinggal mengisi dan jika ada yang kurang paham maka pihak P2KSM akan membimbing dalam membuat proposal” (Wawancara 17 November 2011). Mengenai format proposal Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamtan Pituruh menjelaskan bahwa: “Sebelumnya proposal dibuat seperti proposal pada user umumnya commit tetapi to sekarang format proposal sudah



diseragamkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam verifikasi proposal” (Wawancara 14 November 2011). Untuk tahap pendampingan saat usaha berlangsung, Bapak Seno Aji selaku manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh menyatakan hal sebagai berikut: “Ketika saya bertugas di Kecamatan Purworejo ada nasabah saya yang mengeluh karena produk jualannya (rempeyek) kurang laku dipasaran karena kalah saing dengan produk sejenis dari produsen lain. Melihat hal ini kemudian saya menyarankan agar kemasan diberi label sehingga konsumen selalu teringat dengan produk rempeyek mereka. Setelah ada label pada produknya sekarang permintaan pasar untuk produk rempeyeknya terus meningkat” (Wawancara 14 November 2011). Selanjutnya Ibu Tutik selaku nasabah/ penerima manfaat program

P2KSM

dari

Desa

Pituruh,

Kecamatan

Pituruh

menambahkan bahwa: “Selama berjalannya usaha saya tidak ada pendampingan khusus yang diberikan, hanya saja jika ada keluhan dari nasabah maka para Sarjana Pendamping siap untuk memberikan masukan/ solusi permasalahan” (Wawancara 17 November 2011). Pendampingan

juga

dilakukan

bagi

nasabah

yang

mengalami pinjaman bermasalah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM, sebagai berikut: “Pendampingan dan pembinaan khusus dilakukan untuk penanganan dan penyelamatan pinjaman bermasalah. Pinjaman bermasalah ini disebabkan oleh usaha yang tidak berjalan dengan baik/ berhenti di tengah jalan, nasabah yang meninggal dunia/ pindah domisili, menunggak pembayaran angsuran dalam jangka lama dan berturutturut” (Wawancara 24 September 2011). commit to user



Senada dengan Bapak Sumaryo selaku direktur UKPDB P2KSM, Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping menyatakan hal sebagai berikut: “Akan dilakukan pendampingan dan pembinaan khusus dalam rangka penanganan dan penyelamatan pinjaman bermasalah, seperti penagihan dengan pendekatan secara kekeluargaan. Jika cara ini tidak berhasil maka akan dilakukan penyitaan barang-barang yang dibeli dari hasil dana bergulir P2KSM, kemudian barang tersebut dijual dan hasil penjualan itu digunakan untuk menutup angsuran” (Wawancara 24 September 2011). Penyataan Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping dikuatkan oleh pernyataan dari Bapak Yoga Santoso selaku nasabah/

penerima

manfaat

program

P2KSM

dari

Desa

Rowobayem, Kecamatan Kemiri, sebagai berikut: “Teman saya itu kan pembayarannya tidak lancar, sampai menunggak beberapa bulan kemudian pihak P2KSM akhinya menyita kompresornya” (Wawancara 23 September 2011). Dalam hal penyitaan Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh menyatakan sebagai berikut: “Untuk penyitaan kami tidak menyita secara paksa seperti bank-bank penyalur kredit yang ada. Penyitaan dilakukan atas dasar persetujuan secara kekeluargaan antara nasabah dan pihak P2KSM. Kemudian barang yang disita akan dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar angsuran, jika ada uang sisa makan akan dikembalikan kepada nasabah, jika masih kurang pihak P2KSM akan tetap meminta nasabah melunasi tunggakan angsuran tetapi masih dengan jalan kekeluargaan” (Wawancara 14 November 2011). commit to user



Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pendampingan dilakukan mulai dari proses pembuatan proposal sampai dengan realisasi dana. Pendampingan khusus akan dilakukan untuk mengatasi pinjaman yang bermasalah, jika cara ini tidak berhasil maka akan dilakukan penyitaan tetapi penyitaan didasari oleh kesepakatan bersama. e. Pengendalian Kegiatan Dilaksanakan

selama

kegiatan

berjalan

oleh

Tim

Koordinasi Tingkat kabupaten, Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/ Kelurahan. Sesuai prinsip keterbukaan, maka pengawasan

juga bisa dilakukan oleh seluruh

komponen

masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan demi suksesnya program ini. Hal tersebut dikuatkan dengan penyataan dari Ibu Sri Saptaningsih selaku Manajer umum dan sumber daya manusia, sebagai berikut: “Semua pihak dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya program ini. Kami menyambut dengan tangan terbuka jika ada pihak-pihak yang memberi masukan atau saran dan kritik demi kesuksesan program ini” (Wawancara 6 September 2011). Selanjutnya Ibu Sri Saptaningsih selaku Manajer umum dan sumber daya manusia menyatakan bahwa: “Selanjutnya untuk merespon masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan akan dilakukan evaluasi kinerja pegawai yang dilakukan secara berkala” (Wawancara 6 September 2011). commit to user



Pembinaan teknis UKPDB P2KSM dilakukan oleh Kepala Bapermasdes. Pembinaan keuangan UKPDB P2KSM dilakukan oleh PPKD. Sedangkan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UKPDB P2KSM dapat dibentuk dewan

pengawas.

Dewan

pengawas

bertugas

melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UKPDB P2KSM yang dilakukan oleh pejabat pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan operasional UKPDB P2KSM dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI). Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai

tugas

pokok

melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan pelayanan, pengelolaan sumber dana dan sumber daya manusia dilingkungan UKPDB P2KSM. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Supriyanto selaku Satuan Pengawas Intern, sebagai berikut: “Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan sumber dana dan sumber daya manusia dilingkungan UKPDB P2KSM” (Wawancara 15 November 2011). Penyataan Bapak Supriyanto selaku Satuan Pengawas Intern dikuatkan dengan pernyataan Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping sebagai berikut: “Satuan Pengawas Intern sama seperti tenaga lapangannya kabupaten karena tugasnya mengawasi jalannya program P2KSM di setiap kecamatan serta pengawasan di pusat juga yaitu UKPDB P2KSM” (Wawancara 15 November 2011). commit to user



Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengendalian dilakukan oleh Tim Koordinasi Tingkat kabupaten, Tingkat Kecamatan

maupun

Tingkat

Desa/

Kelurahan.

Sedangan

pengawasan secara operasional dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern. f. Pelaporan Pelaporan merupakan bentuk dari akuntabilitas program dana

bergulir

P2KSM.

Secara

umum,

akuntabilitas

dari

pengelolaan anggaran dana program P2KSM sudah berjalan dengan

baik.

Hal

ini

dikarenakan

mekanisme

laporan

pertanggungjawaban yang dijalankan sesuai dengan ketentuan. Terlebih lagi, UKPDB P2KSM juga memberlakukan verifikasi yang ketat terhadap proses yang berhubungan dengan anggaran dana bergulir. Pelaporan secara internal terjadi dilingkup UKPDB P2KSM. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Tim sarjana pendamping melaporkan kegiatan harian, rekapitulasi realisasi kredit dan perkembangan angsuran/ usaha nasabah. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping, sebagai berikut: “Setiap angsuran yang masuk akan direkap sebagai bentuk pelaporan kepada pihak UKPDB P2KSM. Jika ada nasabah yang menunggak juga akan dilaporkan untuk nantinya dicari solusinya” (Wawancara 24 September 2011). commit to user



Pernyataan yang senada disampaikan oleh Ibu Kurnia Widiarti selaku Kasir wilayah operasional Kecamatan Pituruh, sebagai berikut: “Kalau sudah ada angsuran yang masuk selanjutnya angsuran akan disetor ke bank, setelah itu dilaporkan ke UKPDB P2KSM kalau kecamatan X sudah menyetorkan angsuran sebesar sekian rupiah dan disana nanti akan masuk databasenya” (Wawancara 14 November 2011). Selanjutnya Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh menambahkan bahwa: “Setiap angsuran yang masuk di kecamatan akan disetorkan ke bank selanjutnya slip dari bank akan akan dilaporkan ke UKPDB P2KSM sebagai bukti bahwa kecamatan X telah menyetorkan angsuran ke bank sebesar sekian rupiah” (Wawancara 14 November 2011). Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa setiap ada angsuran yang masuk di kecamatan akan didata di kecamatan masing-masing. Selanjutnya angsuran akan disetor ke bank. Setelah itu slip dari bank akan dilaporkan ke UKPDB P2KSM. Kemudian dari UKPDB P2KSM akan mendapatkan tanda bukti peyetoran, semacam kuitansi. Di UKPDB P2KSM data yang berupa penyetoran angsuran dari tiap kecamatan akan didata kembali. Kemudian setiap bulan akan dilakukan verifikasi dana bergulir

yang

tersedia.

Verifikasi

dilakukan

dengan

cara

mencocokan hasil rekap data dari tiap kecamatan dengan rekap yang ada di UKPDB P2KSM. Jadi dengan sistem ini sangat kecil commit to user



kemungkinan untuk menyelewengkan dana bergulir. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM, sebagai berikut: “Setiap kecamatan akan melaporkan perkembangan pelaksanaan program P2KSM kepada UKPDB P2KSM di Kabupaten. Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Purworejo sebagai laporan tahunan. Laporan tersebut akan disertakan pada laporan pertanggungjawaban tahunan” (Wawancara 13 Agustus 2011). Selanjutnya Ibu Sugiyarti selaku Manajer perencanaan dan keuangan menambahkan bahwa: “Setiap bulan saya membuat laporan keuangan yang berisi rekapitulasi penyerapan, penerimaan angsuran pokok dan realisasi perencanaan pinjaman unit kerja dana bergulir program P2KSM. Laporan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Bupati melalui Direktur UKPDB P2KSM dan persetujuan dari Kepala Bapermasdes kabupaten Purworejo” (Wawancara 15 November 2011). Pengelolaan anggaran dana program P2KSM tidak terlepas dari adanya mekanisme pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPTJ) sebagai bentuk pelaporan secara institusional. Mengingat sumber dana program PKMS yang berasal dari APBD, maka surat pertanggungjawaban tersebut juga akan diserahkan kepada PPKD melalui Kepala Bapermasdes. Setiap triwulan UKPDB P2KSM menyusun dan menyampaikan laporan operasional arus kas kepada (PPKD) melalui Kepala Bapermasdes. Setiap semesteran dan setiap

tahunan

UKPDB P2KSM commit to user

wajib

menyusun

dan



menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Bapermasdes untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Bapermasdes dan Pemerintah Daerah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sugiyarti selaku Manajer perencanaan dan keuangan sebagai berikut: “Setiap triwulan, semesteran, dan setiap tahunan kami membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Bapermasdes untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Bapermasdes dan Pemerintah Daerah” (Wawancara 9 Januari 2012). Berikut disajikan alokasi dana bergulir program P2KSM mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2008, yaitu sebagai berikut: Tabel 4.3 Alokasi Dana Bergulir Program P2KSM No.

Tahun Anggaran

Besar Anggaran

1.

APBD 2006

Rp. 8 milyar

2.

APBD 2007

Rp. 4 milyar

3.

APBD 2008

Rp. 1 milyar

Jumlah

Rp. 13 milyar

Dari alokasi dana tersebut, realisasi penyaluran pinjaman Dana Bergulir s/d 30 September 2011 sebanyak 6.717 nasabah, dengan

jumlah

pinjaman

user 41.446.000.000,00commit dengan to rincian:

kumulatif

mencapai

Rp.



Tabel 4.4 Realisasi Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir Program P2KSM Mulai November 2006 s/d 30 September 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah

Nasabah 620 1.965 1.264 894 1.096 878 6.717

Jumlah dana 3.747.050.000 8.801.950.000 7.011.000.000 6.773.500.000 8.055.500.000 7.057.000.000 41.446.000.000

Keterangan

s/d September 2011

Selanjutnya tabel dibawah ini akan menggambarkan tentang realisasi penerimaan angsuran dan pendapatan dari dana bergulir P2KSM tahun 2006 s/d 28 September 2011. Jumlah angsuran pokok yang telah masuk dan digulirkan lagi s/d 28 September 2011 mencapai Rp. 28.950.769.747,00. Jumlah Pendapatan bunga/ jasa pinjaman s/d 28 September 2011 Rp. 3.123.492.855,00. Jumlah Pendapatan jasa giro s/d 28 September 2011 Rp. 288.711.284,00. Jumlah Pendapatan denda keterlambatan s/d 28 September 2011 Rp. 92.948.658,00. Tabel 4.5 Rincian Realisasi Penerimaan Angsuran Pokok, Jasa Giro, Jasa Pinjaman Dan Denda Keterlambatan Dari Dana Bergulir P2KSM Tahun 2007 s/d 28 September 2011 No.

Tahun

Angsuran Pokok

Jasa Giro

Jasa Pinjaman

Denda

1.

2007

2.226.389.925

36.180.020

450.890.806

2.

2008

5.617.133.010

40.283.969

580.204.460

11.409.736

3.

2009

7.451.048.095

140.371.379 586.952.209

52.488.389

4.

2010

7.590.372.625

47.831.360

801.717.078

20.749.686

5.

2011

6.065.826.065

24.044.556

703.728.302

8.300.847

Jumlah

28.950.769.747

228.711.284 3.123.492.855 commit to user

92.948.658

Keterangan

s/d Sept 2011



Keberhasilan program P2KSM akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo. Berikut disajikan besarnya kontribusi dana bergulir P2KSM terhadap PAD Kabupaten Purworejo. Tabel 4.6 Kontribusi PAD Pemda Purworejo Dari Dana Bergulir P2KSM No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5.

2007 2008 2009 2010 2011

Target 160.000.000 240.000.000 240.000.000 830.000.000 1.000.0000.000

Kontribusi PAD Realisasi Prosentase 270.040.000 168,77% 425.625.000 177,34% 555.964.090 231,65% 881.299.360 106,18% 827.722.422 82,8% s/d Sept 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun kontribusi dana bergulir P2KSM untuk PAD Kabupaten Purworejo terus meningkat. Besarnya realisasi kontribusi yang diberikan bahkan melebihi dari yang ditargetkan. Pelaksanaan program P2KSM tidak terlepas dari kredit macet. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang penanganan pinjaman bermasalah program P2KSM, sebagai berikut: Tabel 4. 7 Penanganan Pinjaman Bermasalah (Kategori Macet) Tahun 2011 No.

Bulan

Jumlah Orang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Desember 2010 Januari 2011 Februari 2011 Maret 2011 April 2011 Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Agustus 2011

389 385 369 367 367 367 363 361 commit to user 359

Jumlah Dana 978.676.283 961.870.143 963.584.092 926.992.095 923.740.362 915.769.592 911.120.737 922.487.044 945.350.537

Keterangan (Prosentase NPL) 8,51% 8,47% 7,96% 7,72% 7,60% 7,45% 7,28% 7,42% 7,58%



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada penurunan jumlah nasabah yang tergolong dalam pinjaman bermasalah (kategori macet). Penurunan jumlah nasabah bermasalah ini ditangani secara intensif melalui: 1. Penagihan secara rutin dan persuasif dengan kunjungan langsung ke peminjam. 2. Pendampingan pengelolaan usaha. 3. Panggilan nasabah untuk penyelesaian pinjamannya yang bermasalah. 4. Pengelolaan atau penjualan asset milik peminjam untuk diperhitungkan sebagai angsuran/ pelunasan pinjamannya. Dari implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 dapat diketahui adanya perubahan dalam pelaksanaan program dana bergulir P2KSM. Berikut akan disajikan tabel yang menggambarkan perubahan pelaksanaan program dana bergulir P2KSM sebelum dan sesudah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD), sebagai berikut:

commit to user



Tabel 4.8 Perubahan Sebelum dan Sesudah Menjadi BLUD Perubahan

Sebelum BLUD

Sesudah BLUD

Verifikasi

Tim yang terdiri dari camat, Tim pelaksana P2KSM di tiap kepala desa, pihak universitas, kecamatan dan pihak lain yang berkepentingan. Pencairan dana Di bank penyalur dan dilakukan 1. Dilakukan oleh petugas bergulir sendiri oleh nasabah P2KSM di tiap kecamatan. 2. Diberikan kepada nasabah di masing-masing kecamatan 3 bulan sejak proposal disetujui 1 bulan sejak proposal disetujui Waktu pencairan dana bergulir Pengelolaan Bekerjasama dengan bank jateng 1. Pengelolaan secara mandiri (bank jateng hanya sebagai keuangan mulai tahun 2006 dengan bank penyimpanan) prosentase 3,5% untuk Pemda dan 2,5% untuk bank jateng. 2. Lebih fleksibel dan cepat sehingga pelayanan kepada Kemudian tahun 2008 masyarakat meningkat prosentase menjadi 4% untuk Pemda dan 2% untuk bank jateng

1.2 Evaluasi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 a. Melihat Kepatuhan Kepatuhan

memiliki

peran

penting

dalam

evaluasi

implementasi kebijakan, karena melalui kepatuhan, evaluasi kebijakan dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar maupun prosedur yang telah ditetapkan. Dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun commit to user 2010 untuk melihat kepatuhan adalah dengan membandingkan apa



yang telah dilaksanakan dengan juklak/ juknisnya. Berikut akan dijelaskan mengenai kepatuhan, sebagai berikut: 1. Sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi sudah sesuai dengan juklak/ juknis. Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan mengetahui maksud dan tujuan kebijakan tersebut dibuat. Tingginya antusiasme masyarakat membuktikan bahwa sosialisasi telah sesuai dengan juklak/ juknis yang telah ditetapkan. 2. Perencanaan Dalam tahapan ini merupakan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah di tingkat paling bawah yaitu kelompok-kelompok/ organisasi masyarakat/ perorangan untuk memilih dan menentukan jenis kegiatan usaha ekonomi produktif yang sudah berjalan dan akan diprioritaskan untuk mendapatkan

alokasi

anggaran

dari

Program

P2KSM.

Kepatuhan tahap perencanaan dilihat dari terlaksananya kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tertera dalam juklak/ juknis. Persyaratan pengajuan permohonan pinjaman dana bergulir dan mekanisme dan prosedur pelayanan fasilitasi pinjaman dana bergilir dilaksanakan sesuai dengan juklak/ juknis. commit to user



3. Pelaksanaan Merupakan rangkaian kegiatan untuk merealisasikan seluruh rencana yang telah disepakati dalam musyawarah sesuai proposal kegiatan yang ada. Pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan juklak/ juknis, hal ini dilihat dari kegiatan verifikasi proposal, pencairan dana, pembayaran angsuran semua dilaksanakan sesuai dengan juklak/ juknis. 4. Pendampingan Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber

daya

meningkatkan

manusia

para

kemampuan

anggota

dan

pengelolaan

pengurus,

organisasi

dan

meningkatkan kemampuan pengembangan usaha ekonomi produktif oleh kelompok maupun anggotanya. Pendampingan kepada nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dilakukan mulai dari proses pengajuan proposal,

pengunaan

dana

bergulir

dan

pemantauan

perkembangan usaha. Semua proses pendampingan dilakukan sesuai dengan juklak/ juknis yang telah ditetapkan. 5. Pengendalian Apa yang dilakukan pada tahap pengendalian sudah sesuai dengan juklak/ juknis. Pengendalian dilakukan oleh tim koordinasi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan maupun commit to user



tingkat desa/ kelurahan serta pihak-pihak yang berkepentingan demi suksesnya program dana bergulir P2KSM. 6. Pelaporan Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari kelompok-kelompok

sasaran,

kecamatan

tingkat

sampai

tingkat

desa

kabupaten.

dan

Pelaporan

tingkat juga

dilaksanakan secara berjenjang oleh para Sarjana Pendamping sesuai dengan peran yang ditugaskan kepadanya. Tahap pelaporan ini sudah sesuai dengan juklak/ juknisnya. Jadi, berdasarkan apa yang telah diimplementasikan/ pelaksanaan program P2KSM sudah sesuai dengan juklak/ juknisnya, meskipun ada beberapa hal yang menyimpang tetapi hal itu dilakukan untuk mempermudah pekerjaan dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. b. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi program P2KSM di Kabupaten Purworejo tahun 2010 dijadikan suatu indikator yang berpengaruh dan memberikan kontribusi. Faktorfaktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/ sikap, dan struktur organisasi. Berikut akan dijelaskan mengenai faktorfaktor tersebut: commit to user



a. Komunikasi Komunikasi

merupakan

elemen

penting

dalam

pelaksanaan kebijakan. Karena melalui komunikasi yang baik, informasi mengenai kebijakan dapat tersampaikan dengan baik antara pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Proses komunikasi terjalin antara pejabat pengelola dan pegawai UPKDB P2KSM se Kabupaten Purworejo dan masyarakat pengguna manfaat (nasabah P2KSM), serta pemerintah desa sampai dengan Pemerintah tingkat Kabupaten (Bupati). Komunikasi yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat. Untuk itu kelancaran komunikasi mutlak diperlukan. Komunikasi yang terjalin dalam program P2KSM selama ini berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM: “Komunikasi berjalan lancar dan terjalin dengan baik, baik intern tim kecamatan, antar tim kecamatan, maupun antara tim kecamatan dengan tim kabupaten” (Wawancara 13 Agustus 2011). Demi kelancaran pelaksanaan program P2KSM maka secara berkala diadakan rapat. Melalui pertemuan rutin ini semua pelaksana P2KSM dapat saling berkomunikasi tentang commit to user



perkembangan pelaksanaan P2KSM, serta kendala-kendala yang terjadi dilapangan. Seperti yang disampaikan Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM sebagai berikut: “Untuk mendukung pelaksanaan program P2KSM dilakukan koordinasi dan evaluasi rutin setiap bulan maupun insidental dan evaluasi kinerja pada akhir tahun. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana untuk mengetahui pelaksanaan P2KSM, kendala-kendala program P2KSM yang selanjutnya akan dicari solusi mengenai kendala program P2KSM” (Wawancara 13 Agustus 2011). Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping, sebagai berikut: “Kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P2KSM agar semua informasi yang diterima dapat dilaksanakan dengan benar” (Wawancara 24 September 2011). Komunikasi juga dilakukan oleh pihak P2KSM kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat penerima manfaat program P2KSM. Mereka melakukan komunikasi secara terbuka dengan cara memberikan informasi tentang P2KSM. Komunikasi tersebut dapat dilihat seperti dalam tahap sosialisasi, terdapat sosialisasi formal maupun nonformal kepada masyarakat. Dalam sosialisasi formal yang diadakan melalui pertemuan perangkat desa terjadi komunikasi yang aktif melalui diskusi dan tanya jawab. Hal ini seperti yang commit to user



disampaikan oleh Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh, sebagai berikut: “Komunikasi saat sosialisasi melalui pertemuan perangkat desa terjadi saat kami menjelaskan tentang P2KSM kemudian para peserta dalam hal ini perangkat desa diberikan kesempatan untuk bertanya” (Wawancara 14 November 2011). Pernyataan lain diungkapkan oleh Bapak Slamet selaku Sekretaris Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, sebagai berikut: “Saat sosialisasi dulu pihak P2KSM menjelaskan tentang P2KSM, syarat, mekanisme, keunggulan, dan lain-lain, setelah itu kami diberi kesempatan untuk sesi Tanya jawab” (Wawancara 17 November 2011). Sedangkan komunikasi nonformal terjadi ketika adanya sosialisasi melalui karang taruna dan getok tular/ dari mulut ke mulut. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sri Saptaningsih selaku Manajer umum dan sumber daya manusia, sebagai berikut: “Komunikasi yang bersifat non formal terjadi saat sosialisasi melalui karang taruna dan sosialisasi secara getok tular/ dari mulut ke mulut. Dari kegiatan tersebut secara tidak langsung juga akan berlangsung semacam diskusi” (Wawancara 24 September 2011). Komunikasi juga terjadi pada saat penyampaian informasi tentang tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Di dalam aturan jatuh tempo sesuai dengan PKnya, jika PKnya tanggal 22 maka angsuran wajib dibayar sebelum tanggal 22 tetapi kenyataan di lapangan berbeda-beda disesuaikan dengan commit to user



situasi dan kondisinya. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping, sebagai berikut: “Saya dulu sebagai Sarjana Pendamping di Kecamatan Pituruh, kalau di Kecamatan Pituruh angsuran dibayar sebelum tanggal 10, setelah tanggal 10 sampai tanggal 20 para nasabah yang belum membayar diberi semacam peringatan perihal kapan harus membayar angsuran, dan diatas tanggal 30 dilakukan penagihan kembali kepada nasabah yang belum membayar. Hal ini memang melanggar aturan tetapi memudahkan pekerjaan kami. Tetapi sekarang saya ditempatkan di kecamatan Butuh, di kecamatan Butuh tidak seperti di kecamatan Pituruh. Menurut saya sistem penarikan angsuran di sini ruwet dan mempersulit pekerjaan. Ada lagi angsuran yang seharusnya 3 tahun dijadikan 2 tahun, kalau angsuran tepat waktu sih gak apa-apa tapi ini ada yang menunggak jadi ribet” (Wawancara 24 September 2011). Jika hal seperti ini tidak dikomunikasikan dengan baik maka

akan

terjadi

miss

komunikasi

diantara

Sarjana

Pendamping dan nasabah/ penerima manfaat program P2KSM. Proses komunikasi kepada pengguna manfaat/ nasabah juga terjadi pada waktu penyerahan atau penerimaan serta penarikan angsuran dana bergulir. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping, sebagai berikut: “Pada saat pengambilan dana bergulir kami membagikan undangan kepada penerima manfaat/ nasabah untuk datang ke kecamatan setempat guna menerima dana bergulir yang telah cair” (Wawancara 24 September 2011). Pernyataan bapak Rozaki juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Yoga Santoso selaku nasabah/ penerima commit to user



manfaat program P2KSM dari Desa Rowobayem, Kecamatan Kemiri, sebagai berikut: “Iya mbak, kalau dana sudah cair, kami diberi undangan untuk mengambil dana di kecamatan” (Wawancara 23 September 2011). Selanjutnya Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping menambahkan pada saat penarikan angsuran, komunikasi yang terjalin, sebagai berikut: “Kami kan menggunakan sistem jemput bola untuk pinjaman yang bermasalah. Banyak hal menarik yang kami temui di lapangan mengingat karakterisrik masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang tanpa ditagih sudah membayar, ada yang harus berulang kali ditagih, ada juga yang memilih ditagih oleh orang tertentu, karena kami di kecamatan kan ada empat orang. Misal si A lebih suka ditagih saya, sedangkan si B lebih suka ditagih oleh teman saya” (Wawancara 24 September 2011). Pemerintah secara tidak langsung juga melakukan komunikasi secara terbuka kepada masyarakat. Komunikasi ini dalam bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program P2KSM yang bersifat terbuka untuk umum. Jadi, tidak hanya masyarakat

pengguna

manfaat

yang

dapat

mengakses

pertanggungjawaban pelaksanaan program P2KSM tetapi masyarakat umumpun dapat mengaksesnya. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sugiyarti selaku Manajer perencanaan dan keuangan, sebagai berikut: “Setiap bulan kami membuat laporan keuangan program P2KSM yang akan dilaporkan kepada Bupati kabupaten Purworejo. Laporan tersebut nantinya akan commit laporan to user tahunan Pemda kabupaten ada dalam



Purworejo. Laporan ini dapat dilihat oleh semua masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Purworejo” (Wawancara 15 November 2011). Dari

hasil

wawancara

dapat

diketahui

bahwa

komunikasi terjalin dengan baik dan lancar antara pejabat pengelola dan pegawai UPKDB P2KSM se Kabupaten Purworejo dan masyarakat pengguna manfaat (nasabah P2KSM), serta pemerintah desa sampai dengan Pemerintah tingkat Kabupaten (Bupati). Untuk mendukung kelancaran proses komunikasi dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi rutin setiap bulan maupun insidental dan evaluasi kinerja pada akhir tahun. b. Sumber daya Sumber daya merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan dalam setiap mengimplementasikan kebijakan atau program. Termasuk dalam implementasi program P2KSM sumber daya baik financial (anggaran), peralatan dan manusia sangat mempengaruhi keberhasilan program. Pentingnya sumber-sumber daya yang menentukan keberhasilan program P2KSM di Kabupaten Purworejo Tahun 2010 dapat diketahui dari beberapa unsur, yaitu:

commit to user



1) Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena sumber daya yang tidak memadahi, mencukupi, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Sumber Daya Manusia pada UKPDB P2KSM terdiri dari pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS (dalam hal ini para Sarjana Pendamping Program P2KSM). Untuk

pegawai

yang

berstatus

PNS,

penerimaan,

penempatan, jenjang karir, pembinaan dan pemberhentian mengikuti aturan yang berlaku bagi PNS. Sedang untuk Non PNS yaitu para Sarjana Pendamping Program P2KSM dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Penerimaan Pegawai Melalui rekruitmen dan seleksi dari tenagatenaga potensial yang berpendidikan sarjana berbagai disiplin

ilmu

dari

wilayah

setempat

Kabupaten

Purworejo. Rekruitmen dilaksanakan secara terbuka dan diumumkan kepada masyarakat Kabupaten Purworejo, sedang seleksi meliputi seleksi administrasi dan seleksi ujian tertulis dengan materi Tes Pengetahuan Umum (TPU) dan Tes Potensi Manajerial (TPM). commit to user



Sarjana pendamping program P2KSM direkrut dari sarjana-sarjana yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo yang belum mendapatkan pekerjaan. Jika dilihat berdasarkan pendidikan maka secara kualitas sudah memenuhi kriteria yang diharapakan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sri Saptaningsih selaku Manajer umum dan sumber daya manusia, sebagai berikut: “Perekrutan sarjana pendamping ini juga mempertimbangkan dengan ketersediaan SDM Kabupaten Purworejo. Perekrutan ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Purworejo. Sarjana pendamping yang direkrut memiliki kemampuan tertentu agar dapat melaksanakan tugasnya” (Wawancara 6 September 2011). Pemerintah Kabupaten Purworejo memfasilitasi penyediaan tenaga pendamping khusus dari para Sarjana

yang

wirausaha

masing

dengan

menganggur

syarat-syarat

dan

berjiwa

tertentu.

Setelah

mendapatkan bekal pelatihan pendampingan, setiap Sarjana Pendamping ini ditugaskan mendampingi ratarata 5 (lima) Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan se Kabupaten Purworejo. Sehingga pada awalnya direkrut dan ditugaskan sebanyak 100 (seratus) orang Sarjana Pendamping di 16 kecamatan yang wilayah tugasnya meliputi 494 desa/kelurahan. Tetapi seiring dengan commitwaktu to user terdapat berjalannya

beberapa

perubahan



sehingga sampai saat ini Sarjana Pendamping berjumlah 75 orang. Dalam pelaksanaan program P2KSM yang ditangani oleh Bapermasdes yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang kemudian dilaksanakan oleh UPKDB P2KSM sudah mencukupi dalam hal penyediaan sumber daya manusia. Penjelasan tentang ketersediaan sumber daya manusia dipaparkan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM berikut ini: “Pegawai P2KSM berjumlah 75 orang se Kabupaten Purworejo. Dengan satu orang Direktur dan satu orang manajer di tiap kecamatan. Tenaga administrasi, kasir dan tenaga lapangan merupakan unsur pelaksana/ staf yang berada pada masing-masing UPKDB P2KSM wilayah kecamatan, serta adanya Satuan Pengawas Intern (SPI)” (Wawancara 13 Agustus 2011). Sehubungan

dengan

rekruitmen

pegawai,

UKPDB P2KSM sudah melakukan rekruitmen pegawai sebanyak tiga kali. Rekruitmen dilakukan secara terbuka kepada para sarjana di Kabupaten Purworejo. Rekruitmen pertama kali dilakukan pada tahun 2006 dengan merekrut 100 sarjana pendamping, selanjutnya pada tahun 2008 dilakukan rekruitmen kedua, dan tahun 2010 dilakukan rekruitmen yang ketiga. Sehingga commit to user



sampai saat ini dengan berbagai hal yang terjadi terdapat 75 pegawai di UKPDB P2KSM. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping, sebagai berikut: “Sampai saat ini rekruitmen sudah dilakukan tiga kali, tahun 2006, 2008, dan terakhir 2010. Rekruitmen dilakukan secara terbuka untuk semua sarjana di Kabupaten Purworejo. Rekruitmen dilakukan untuk memenuhi SDM UKPDB P2KSM” (Wawancara 24 September 2011). Penyataan

Bapak

Rozaki

selaku

Sarjana

Pendamping dikuatkan oleh pernyataan Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM sebagai berikut: “Untuk rekruitmen sudah dilakukan tiga kali, tahun 2006 sebanyak 100 Sarjana Pendamping. Selanjutnya setelah dua tahun dari 100 Sarjana Pendampingan tersebut dilakukan evaluasi. Selanjutnya rekruitmen dilakukan lagi pada tahun 2008 dan yang terakhir dilakukan pada tahun 2010. Rekruitmen pegawai P2KSM bersifat terbuka untuk umum” (Wawancara 13 Agustus 2011). Selain jumlah yang memadahi secara kuantitas, jumlah yang memadahi secara kualitas juga menjadi fokus penting dalam ketersediaan pegawai di BLUD UKPDB P2KSM. Semua pegawai harus mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, untuk itu mereka harus memiliki kemampuan yang commit to user



mumpuni. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM berikut ini: “Semua unsur pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Untuk melaksanakan tupoksi tersebut maka setiap pegawai harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer, administrasi perkantoran, kewirausahaan/ manajemen pengelolaan usaha, pemahaman tentang budaya dan pendampingan masyarakat” (Wawancara 13 Agustus 2011). b) Penempatan Pegawai Sarjana Pendamping yang dinyatakan lulus seleksi diberikan orientasi/ pembekalan, selanjutnya ditempatkan di wilayah kecamatan se Kabupaten Purworejo yang pada tahap awal disesuaikan dengan wilayah tempat tinggalnya. Namun setelah berjalan setahun lebih, dapat diadakan mutasi/ perpindahan dari wilayah kecamatan yang satu ke wilayah kecamatan yang lain sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini sesuai

dengan

yang

dinyatakan

oleh

Ibu

Sri

Saptaningsuh selaku Manajer umum dan sumber daya manusia, sebagai berikut: ”Setelah direkrut/ lulus seleksi para sarjana pendamping diberikan orientasi/ pembekalan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya mereka akan ditempatkan di wilayah kecamatan se kabupaten Purworejo yang pada tahap awal disesuaikan dengan wilayah tempat tinggalnya. Hal ini dilakukan agar kinerja semakin commit to user meningkat karena dekat dengan tempat tinggal.



Namun, setelah berjalan beberapa tahun dapat dilakukan mutasi sesuai dengan kebutuhan organisasi” (Wawancara 24 September 2011). Hal senada disampaikan oleh Bapak Seno Aji selaku

Manajer

operasional

wilayah

Kecamatan

Pituruh, sebagai berikut: ”Pada awalnya tahun 2006 saya ditempatkan di kecamatan Purworejo tetapi sejak September 2011 saya ditempatkan di kecamatan Pituruh. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan disesuaikan dengan kemampuan pegawai” (Wawancara 14 November 2011). Pernyataan dari Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh dikuatkan dari pernyataan

dari

Bapak

Rozaki

selaku

Sarjana

Pendamping, sebagai berikut: ”Awal terbentuk P2KSM saya ditempatkan di kecamatan Pituruh karena tempat tinggal saya di Pituruh, selanjutnya mulai September 2011 saya dipindahtugaskan di kecamatan Butuh” (Wawancara 15 November 2011). Selanjutnya Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM menambahkan bahwa: “Dengan 75 orang Sarjana Pendamping maka penempatan jumlah pegawai di tiap-tiap kecamatan ada empat tetapi untuk kecamatan kemiri ada lima. Hal ini dilakukan disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah usulan proposal yang diajukan di tiap kecamatan. Misal di kecamatan X jumlah pemohon lebih banyak maka akan ditempatkan Sarjana Pendamping yang lebih banyak” (Wawancara 13 Agustus 2011). commit to user



c) Sistem Remunerasi Sistem Remunerasi pada UKPDB P2KSM akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah dan kemampuan keuangan UKPDB P2KSM. Hal ini sesuai yang dinyatakan

oleh

Ibu

Sugiyarti

selaku

Manajer

perencanaan dan keuangan, sebagai berikut: ”Untuk 10 bulan gaji diambil dari keuangan Pemda melalui Bapermasdes setelah itu untuk gaji/ honor serta remunerasi diambil dari hasil pendapatan UKPDB P2KSM yang didapatkan dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan UKPDB P2KSM yang sah” (Wawancara 15 November 2011). Sedangkan bagi pejabat pengelola dan pegawai UKPDB P2KSM yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji

pokok

dan

tunjangan

perundang-undangan

tentang

mengikuti

peraturan

gaji

tunjangan

dan

Pegawai Negeri Sipil, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang telah ditetapkan oleh bupati daerah setempat. d) Jenjang Karir Berdasarkan struktur organisasi yang ada sudah menggambarkan posisi jenjang karir yang dapat dicapai oleh pegawai UKPDB mulai dari unsur pelaksana/ staf, commit to user



Manajer tingkat bawah sampai dengan Manajer tingkat Puncak. e) Pembinaan, sistem reward dan punishment Pembinaan pegawai termasuk sistem reward dan punishment dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di UKPDB P2KSM. Pembinaan dapat dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi maupun kunjungan monitoring ke unit-unit operasional wilayah di masing-masing kecamatan. Hal ini seperti yang diungkapakan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM berikut ini: “Setiap unsur pelaksana bertanggungjawab terhadap tupoksinya masing-masing. Mereka wajib untuk melaporkan tugas masing-masing. Laporan tersebut dilaksanakan ketika rapat rutin bulanan atau ketika ada pertemuan yang bersifat incidental dan pada saat laporan akhir tahun. Jika ditemukan ada pelaksana yang tidak melaksanakan tugasnya maka akan diberikan pembinaan dan pengarahan” (Wawancara 13 Agustus 2010). f) Pemutusan Hubungan Kerja Pemutusan Hubungan Kerja untuk pegawai yang berstatus non PNS dilakukan sesuai masa berlakunya perjanjian kerjasama/ kontrak, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi, penilaian dan pertimbangan dari Manajemen UKPDB P2KSM. Lebih commit to user



lanjut lagi Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM menambahkan bahwa: “Selain untuk memenuhi SDM UKPDB P2KSM rekruitmen pegawai dilakukan sebagai perwujudan dari hasil evaluasi pegawai. Evaluasi ini dilakukan untuk untuk meningkatkan kualitas SDM UKPDB P2KSM. Untuk pegawai yang berstatus non PNS dari hasil evaluasi, penilaian, dan pertimbangan dari manajemen UKPDB P2KSM maka dapat dilakukan perpanjangan kerjasama/ kontrak atau pemutusan kerjasama/ kontrak. Jadi jika dari hasil evaluasi ada pegawai yang kinerjanya tidak memuaskan dapat dilakukan rekruitmen pegawai” (Wawancara 15 November 2011). Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa SDM di UKPDB P2KSM sudah memadahi dari segi kuantitas maupun kualitas. 2) Dana Dana yang ada untuk melaksanakan program P2KSM didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo dengan jumlah Rp. 13 milyar. Dana Rp. 13 milyar tidak didapatkan secara bersamaan tetapi melalui beberapa tahapan. Tahap pertama pada tahun 2008 dana yang disediakan oleh pemerintah melalui APBD sebesar Rp. 8 milyar, yang dibagi secara merata pada 16 kecamatan yang ada di Kabupaten commit to user



Purworejo,

sehingga

masing-masing

kecamatan

mendapatkan alokasi dana sebesar 500 juta. Pada

awalnya,

pembentukan

P2KSM

khusus

penerimaan jasa pinjaman sebesar 6% per tahun dibagi untuk Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Bank Jateng Cabang Purworejo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Bergulir secara Channeling Agent Nomor 415.4/4056/2006 dan 3281/DK.02.01/020/2006 tanggal 11 September 2006 dengan perbandingan 3,5% : 2,5% dan mulai tanggal 28 Maret 2008 direvisi menjadi 4% (Pemda) : 2% (Bank Jateng) berdasarkan amandemen perjanjian kerjasama

Nomor

580/1.111.2008

dan

0473/DK.02.01/020/2008. Dengan bunga 6% ini dirasa sangat meringankan penerima manfaat dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Nurhayati selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM, Cangkrep Lor, Kecamatan Purworejo, sebagai berikut: “Berkat pinjaman dari P2KSM dengan bunga ringan 6% pertahun, saya merasa sangat terbantu. Usaha saya berjalan lancar, bisa menambah satu kios baru dan kewajiban angsuran tidak mengalami hambatan. Saya berharap P2KSM tetap eksis” (data sekunder commit to user P2KSM).



Hal serupa disampaikan oleh Bapak Anwar Juaini selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM, Jatiwangsan, Kecamatan Kemiri, sebagai berikut: “Dengan pinjaman P2KSM usaha warung kelontong saya semakin komplit, saya juga membuka counter HP dan pulsa serta merintis budidaya perikanan. Dengan bunga ringan dan masa tenggang usaha saya dapat berhasil sangat memuaskan. Harapan saya pemerintah tetap memperhatikan masyarakat kecil seperti saya, dengan tetap memberikan fasilitas pinjaman dana bergulir P2KSM” (data sekunder P2KSM). Pernyataan senadan juga disampaikan oleh Bapak Yoga Santoso selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM, Rowobayen, Kecamatan Kemiri, sebagai berikut: “Bunga pinjaman di P2KSM ringan mbak, cuma 6 %, lain dengan di tempat lain yang bisa mencapai 20%. Dengan bunga yang ringan tersebut sangat membantu kami sebagai nasabah karena jumlah angsuran yang harus dibayar tidak terlalu membebani” (Wawancara 23 September 2011). Kemudian pada tahun 2007 program P2KSM dengan tambahan alokasi dana bergulir sebesar 4 milyar. Dan pada tahun 2008 mendapat tambahan alokasi dana bergulir sebesar Rp. 1 milyar. Sehingga secara keselurahan jumlah dana bergulir sebesar Rp. 13 milyar. Dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang memiliki syarat-syarat seperti yang terdapat dalam Perbup Nomor 20 Tahun 2010. Tetapi karena banyaknya commit to user



masyarakat yang berminat untuk meminjam dana tersebut, sedangkan dana yang tersedia terbatas sehingga tidak dapat memenuhi semua permintaan nasabah. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM yang menyatakan sebagai berikut: “Dana tersebut masih kurang karena permohonan dari masyarakat setiap hari bertambah terus, sehingga banyak yang belum terlayani dan harus menunggu/ antri pada bulan-bulan berikutnya setelah ada angsuran yang masuk” (Wawancara 13 Agustus 2010). Pernyataan bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM dikuatkan dengan pernyataan dari Ibu Sugiyarti selaku Manajer perencanaan dan keuangan, sebagai berikut: “Dana yang ada sekarang tersedia dirasa masih kurang terbukti sampai saat ini banyak proposal yang menumpuk dan masuk dalam daftar tunggu” (Wawancara 15 November 2011). Selanjutnya Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh menambahkan bahwa: “Antusiasme masyarakat untuk mengakses dana bergulir P2KSM ini cukup tinggi tetapi karena terbatasnya dana akibatnya banyak proposal yang menumpuk” (Wawancara 15 November 2011). Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa jumlah dana yang tersedia masih belum mencukupi sehingga masih banyak calon nasabah yang belum terlayani. commit to user



3) Peralatan Selain sumber daya keuangan dan sumber daya manusia, sumber daya peralatan juga memiliki peran yang penting dalam terlaksananya suatu program/ kebijakan. BLUD UKPDB P2KSM membutuhkan peralatanperalatan untuk mendukung program P2KSM seperti, seperangkat komputer lengkap, alat tulis kantor, kendaraan operasional/ sepeda motor, dan alat-alat lain yang mendukung. Ketersediaan

peralatan-peralatan

tersebut

berpengaruh pada kelancaran program P2KSM dan jika ada salah satu yang tidak tersedia atau mengalami kekurangan dapat menghambat kelancaran program P2KSM. Masingmasing kecamatan hanya memiliki satu unit seperangkat komputer lengkap dan satu unit sepeda motor operasional. Jumlah tersebut tidak mencukupi untuk pelaksanaan program

P2KSM,

sehingga

banyak

pegawai

yang

menggunakan peralatan pribadinya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM berikut ini: “Karena ketersedian komputer dan kendaraan yang terbatas maka kami menggunakan laptop dan kendaraan pribadi untuk mengerjakan tugas yang telah dibebankan” (Wawancara 13 Agustus 2011). commit to user



Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM juga menyatakan bahwa: “Sepeda motor masih baru, pembelian akhir tahun 2010, komputer dan printer pembelian awal tahun 2009 sudah banyak yang perlu diservice. Langkah untuk merawat peralatan dengan perawatan rutin dan penggantian sparepart sesuai kebutuhan” (Wawancara 13 Agustus 2011). Selanjutnya Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh menambahkan bahwa: “Untuk peralatan kurang memadahi, terlebih jika ada yang rusak, seperti komputer karena hanya ada satu perangkat komputer di tiap kecamatan. Sedangkan untuk kendaraan kami menggunakan kendaraan pribadi” (Wawancara 14 November 2011). Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan sumber daya peralatan jumlahnya masih terbatas, seperti: seperangkat komputer lengkap, alat tulis kantor, kendaraan operasional/ sepeda motor, dan alat-alat lain yang mendukung. c. Disposisi/ sikap Sikap

pelaksana

dalam

menataati

prosedur

dan

mendukung keberhasilan program P2KSM sangat diperlukan. Faktor sikap pelaksana, untuk menentukan keberhasilannya dilihat melalui peran aparat pelaksana dalam menjalankan program P2KSM dari tahap perencanaan hingga evaluasi. commit to user



Dalam melaksanakan tugasnya semua pelaksana memiliki sikap yang positif dan mendukung terlaksananya program tersebut. Hal ini ditunjukan dengan pemaham mereka terhadap tupoksinya masing-masing dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya tersebut. Seperti yang diungkapakan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM berikut ini: “Selama ini semua pelaksana melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing sesuai dengan yang diatur dalam Perbup Nomor 20 Tahun 2010. Jika ditemukan ada pelaksana yang tidak melaksanakan tugasnya maka akan diberikan pembinaan dan pengarahan” (Wawancara 13 Agustus 2010). Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah kecamatan Pituruh menambahkan bahwa: “Semua unsur pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing tetapi antar pegawai harus saling membantu jika ada salah satu pegawai yang memerlukan bantuan” (Wawancara 14 November 2011). Sikap positif para pelaksana terlihat pada tahap sosialisasi. Hal ini ditunjukkan dengan pengetahuan dan pemahaman mereka akan pentingnya sosialisasi program P2KSM kepada warga masyarakat kabupaten Purworejo yang menjadi sasaran dari program ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM, sebagai berikut: “Kami bersama semua pihak yang terlibat secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat sasaran. commit to user melalui pertemuan perangkat Sosialisasi dilakukan



desa, karang taruna, hingga melalui getok tular/ dari mulut ke mulut seperti sekarang ini” (Wawancara 13 Agustus 2011). Sikap positif para pelaksana juga tampak pada ketaatan tim verifikasi untuk meninjau langsung ke lapangan bagaimana kondisi warga yang memanfaatkan program P2KSM, seperti yang diungkapakan oleh Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM berikut ini: “Tim verifikasi meninjau ke lapangan agar tidak terjadi kekeliruan dan program menjadi tepat sasaran, karena untuk mendapatkan dana dari P2KSM ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti yang terdapat dalam Perbup” (Wawamcara 13 Agustus 2011). Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping sebagai berikut: “Setiap proposal yang masuk akan dilakukan verifikasi ke lapangan agar tidak terjadi kesalahan sasaran. Soalnya pernah terjadi kesalah verifikasi, orang yang seharusnya tidak mendapatkan pinjaman justru mendapat pinjaman dana bergulir, pada akhirnya kan terjadi penunggakan angsuran” (Wawancara 24 September 2011). Selanjutnya seiring dengan ditetapkannya UPKDB P2KSM

menjadi

BLUD

menjadikan

sikap

pelaksana

meningkat karena mereka memiliki kewenangan yang dijamin dengan payung hukum yang kuat. Dalam hal verifikasi, pihak P2KSM tingkat kecamatan mendapatkan kewenagan penuh. Sebelumnya verifikasi dilakukan oleh tim dari kecamatan yang diketuai oleh Camat masing-masing kecamatan. Meningkatnya commit to user



status ini diimbangi dengan kerja P2KSM menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dari pengajuan proposal, verifikasi, hingga pencairan dana bergulir menjadi lebih cepat dan lebih banyak yang terlayani. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Yoga Santoso selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM, Desa Rowobayem, Kecamatan Kemiri, sebagai berikut: “Dulu prosesnya lama mbak tetapi sekarang sudah cepat, prosesnya lebih sederhana, yang survey ke tempat saya juga langsung dari pihak P2KSM, dulu kan dari pihak kecamatan” (Wawancara 23 September 2011). Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa semua unsur pelaksana memiliki sikap yang positif dan mendukung terlaksananya program P2KSM. Hal ini ditunjukan dengan pemaham mereka terhadap tupoksinya masing-masing dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya tersebut. Sikap positif pelaksana, kuantitas dan kualitas pegawai dapat lebih optimal jika didukung dengan komitmen seluruh pegawai UKPDB P2KSM dalam memberikan pelayanan kepada nasabah/ penerima manfaat program P2KSM. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Rozaki selaku Sarjana Pendamping dari Kecamatan Butuh, bahwa: “Walaupun kami berstatus pegawai non PNS tetapi kami tetap berusaha melaksanakan tugas/ melayani nasabah dengan maksimal dan tulus. Tetapi terkadang commit to user



justru ada perlakuan nasabah yang kurang berkenan bagi kami” (Wawancara 24 September 20110). Pernyataan lain disampaikan oleh Bapak Luhur Setyawan selaku Sarjana Pendamping dari Kecamatan Bruno, sebagai berikut: “P2KSM telah menjangkau Desa Kambangan dan Giyombong, dimana rumah nasabah sangat jauh dari pusat kecamatan sekitar 38 km, perlu waktu perjalanan 1,5 jam dengan sepeda motor dan jalan kaki. Jelas membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit dengan segala resiko fisik yang berat” (Data sekuder P2KSM). Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak FX. Setyasa selaku Sarjana Pendamping dari Kecamtan Butuh, sebagai berikut: “Status kerja sarjana pendamping menurut saya justru mengalami penurunan karena selama ini hanya berbentuk perjanjian kerjasama. Hanya kecintaan dan idealisme saya untuk membangun ekonomi kerakyatan melalui P2KSM lah yang menguatkan saya untuk tetap di P2KSM” (Data sekunder P2KSM). Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa

pegawai

P2KSM

memiliki

komitmen

dalam

menjalankan tugasnya. Mereka dengan tulus dan sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya bahkan rela berkorban waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit dengan segala resiko fisik yang berat.

commit to user



d. Struktur birokrasi Struktur birokrasi menjadi penting untuk dipilih sebagai indikator keberhasilan implementasi karena dalam struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Struktur birokrasi yang fragmentatif dan memiliki standar operasi yang tidak harmonis akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam

pengelolaan

UPKDB

P2KSM

terdapat

pembagian kewenangan seperti yang tertulis dalam struktur organisasi

UPKDB

P2KSM.

Setiap

pelaksana

bertanggungjawab terhadap tupoksinya masing-masing. Demi kelancaran pelaksanaan program P2KSM harus didukung oleh hubungan yang baik antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi. Hal ini disampaikan oleh Direktur UKPDB P2KSM Bapak Sumaryo yang menyatakan bahwa: “Terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, baik intern tim kecamatan, antar tim kecamatan, maupun antara tim kecamatan dengan tim kabupaten” (Wawancara 13 Agustus 2011). Selanjutnya Bapak Seno Aji selaku Manajer operasional wilayah Kecamatan Pituruh menambahkan bahwa: commit to user



”Semua pegawai sudah diarahkan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan tetapi tetapi masih harus saling mendukung diantara tugas-tugas mereka, misal salah satu pegawai ada yang berhalangan maka pegawai lain dapat menggantikan tugasnya” (Wawancara 14 Novermber 2011). Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Setiap pelaksana bertanggungjawab terhadap tupoksinya masing-masing. Kelancaran pelaksanaan program P2KSM didukung oleh hubungan yang baik antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi. Untuk lebih memahami struktur birokrasi UKPDB P2KSM berikut akan dijelaskan mengenai struktur birokrasi UKPDB P2KSM: Gambar 4.1 Struktur Organisasi UKPDB P2KSM Direktur

Manajer Perencanaan dan Keuangan

Manajer Umum dan Sumber Daya Manusia

Manajer Pemasaran dan Pembiayaan

Satuan Pengawas Intern (SPI)

Manajer Operasional Wilayah

Tenaga Administrasi

Kasir

commit to user Sumber: PERBUP NO. 20 TAHUN 2010

Tenaga Lapangan



1. Keterangan: a. Kantor Pusat UKPDB P2KSM Kabupaten Purworejo terdiri dari Direktur, Satuan Pengawas Internal (SPI), Manajer Perencanaan dan Keuangan, Manajer Umum dan SDM serta Manajer Pemasaran dan Pembiayaan ditambah beberapa staf. b. Kantor Operasional Wilayah di 16 Kecamatan terdiri dari

Manajer

Operasional

Wilayah,

Tenaga

Administrasi, Kasir dan Tenaga Lapangan. 2. Prosedur Kerja Hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dalam struktur organisasi UKPDB P2KSM antara lain sebagai berikut: a. Direktur sebagai penanggungjawab dan pemimpin UKPDB P2KSM. b. Satuan Pengawas Intern (SPI) bersifat fungsional pengawasan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur UKPDB P2KSM. c. Direktur membawahi 3 Manajer di Kantor Pusat dan 16 Manajer Operasional Wilayah di 16 Kecamatan, hubungan dan mekanisme kerjanya dengan garis komando. commit to user



d. Masing-masing Manajer di Kantor pusat dibantu oleh staf, sedang manajer operasional wilayah dibantu tenaga administrasi, kasir dan tenaga lapangan. 3. Pengelompokan yang logis Berdasarkan struktur organisasi yang ada tersebut di atas, telah ada pengelompokan fungsi yang logis sesuai dengan pengendalian intern, meliputi Manajer tingkat puncak, Manajer tingkat menengah dan Manajer tingkat bawah. Manajer tingkat puncak dalam hal ini Direktur berfungsi sebagai penanggung jawab dan pengendali utama keseluruhan organisasi dalam UKPDB P2KSM. Manajer tingkat menengah dalam hal ini Manajer perencanaan dan keuangan, Manajer umum dan SDM, serta Manajer pemasaran dan pembiayaan berfungsi sebagai penanggung jawab dan pengendali teknis sesuai bidang tugasnya masing-masing. Manajer tingkat bawah dalam hal ini Manajer operasional wilayah di masing-masing kecamatan berfungsi sebagai

penanggung

jawab

dan

pelaksana

teknis

operasional pelayanan umum kepada masyarakat sesuai wilayah kecamatan masing-masing. commit to user



2. Dampak Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Penerapan suatu hal baru dalam pengelolaan suatu program/ kebijakan akan menimbulkan dampak-dampak tertentu. Terdapat dampak yang bersifat positif dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak negatif. Berikut adalah dampak Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pola Pengelolaan Keuangan Program P2KSM di Kabupaten Purworejo, yaitu: 1. Pengelolaan dana bergulir secara mandiri tidak bekerjasama dengan Bank Jateng (pengelolaan pendapatan dan belanja operasional melalui kas BLUD) Sebelum

terbentuk

menjadi

BLUD

UKPDB

P2KSM

pengelolaan dana bergulir bekerjasama dengan Bank Jateng dengan prosentase pembagian pendapatan untuk bank Jateng 2,5% dan untuk Pemda 3,5%. Kemudian tahun 2009 berubah menjadi 2% untuk bank Jateng dan 4% untuk Pemda. Setelah menjadi BLUD pengelolaan keuangan mulai dikelola sendiri. Hal ini diungkapkan Bapak Sumaryo selaku Direktur UKPDB P2KSM berikut: “Sebelum ditetapkan menjadi BLUD UKPDB P2KSM, kami bekerja sama dengan Bank Jateng dalam pengelolaan keuangannya tetapi sekarang kami sudah memiliki keleluasaan dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan menjadi lebih fleksibel dan cepat sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin meningkat” (Wawancara 13 Agustus 2011). Selanjutnya Ibu Sugiyarti selaku Manajer perencanaan dan keuangan menambahkan bahwa: commit to user



“Sebelum menjadi BLUD UKPDB P2KSM, kami bekerja sama dengan Bank Jateng dengan prosentase pembagian pendapatan untuk bank Jateng 2,5% dan untuk Pemda 3,5%. Kemudian tahun 2009 berubah menjadi 2% untuk bank Jateng dan 4% untuk Pemda. Setelah menjadi BLUD pengelolaan keuangan mulai dikelola sendiri secara mandiri dan bank Jateng hanya sebagai bank penyimpan saja” (Wawancara 15 November 2011). Pengelolaan pendapatan dan belanja operasional melalui kas BLUD. Rekening kas UKPDB P2KSM adalah rekening tempat penyimpanan uang UKPDB P2KSM yang dibuka oleh Direktur pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran UKPDB P2KSM. Dengan pola pengelolaan keuangan BLUD, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/ jasa. Kepada BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLUD

dikendalikan

secara

ketat

dalam

perencanaan

dan

penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. 2. Pengelolaan keuangan lebih fleksibel dan cepat sehingga pelayanan kepada masyarakat meningkat BLUD adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil, dan bukanlah semata-mata sarana untuk mengejar fleksibilitas dalam commit to useruntuk meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan. Sehingga



kepada masyarakat/ publik dengan tarif/ harga layanan yang terjangkau masyarakat dengan kualitas layanan yang baik, cepat, efisien dan efektif dapat diterapkan Pengelolaan Keuangan BLUD dengan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam

rangka

pemberian

layanan

yang

bermutu

dan

berkesinambungan. Dengan fleksibilitas ini diharapkan instansi pemerintah yang telah menerapkan BLUD akan lebih leluasa untuk menggunakan dana dalam rangka operasional, karena penggunaan anggaran dapat bertambah ataupun berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang yang penggunaannya diatur secara proporsional. Dengan cara ini akan dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi BLUD yang bersangkutan sesuai dengan bidang layanan yang diberikan. Dengan adanya peningkatan kinerja dan kompetensi ini diharakan BLUD yang bersangkutan dapat meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif, menguntungkan bagi BLUD itu sendiri dan juga menguntungkan bagi masyarakat yang dilayani. Untuk mendukung terlaksananya pelayanan yang prima maka perlu dibuat Standar Pelayanan Minimum (SPM). Standar Pelayanan commit to user



Minimum (SPM) merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan PK BLU. SPM ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan biaya serta kemudahan memperoleh layanan. SPM sekurangkurangnya mengandung unsur: 1. Jenis kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh satker. Jenis kegiatan merupakan pelayanan yang diberikan oleh satker baik pelayanan ke dalam (satker itu sendiri) maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jenis kegiatan ini merupakan tugas dan fungsi dari satker yang bersangkutan. 2. Rencana Pencapaian SPM. Satuan kerja menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan yang ada. 3. Indikator pelayanan. SPM menetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM. 4. Adanya tanda tangan pimpinan satuan kerja yang bersangkutan dan menteri/ pimpinan lembaga. Selain menimbulkan dampak yang bersifat administrasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, implementasi suatu kebijakan akan menimbukan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sasaran maupun commit to user



masyarakat sekitarnya. Berikut akan dipaparkan dampak sosial ekonomi program P2KSM antara lain: 1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran. Dengan adanya program P2KSM jumlah pengelola usaha mikro dan kecil yang semakin meningkat dan mampu menyerap tenaga kerja yang besar sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selain itu adanya program P2KSM juga menyerap tenaga kerja untuk menjadi Sarjana Pendamping yaitu para sarjana yang masih mengganggur di wilayah kabupaten Purworejo. 2. Berkembangnya usaha ekonomi produktif yang dikelola kelompok sasaran dan anggotanya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak Suyatiman selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Ngaran, Kecamatan Kaligesing, sebagai berikut: “Pinjaman P2KSM sangat berarti dan membantu pengembangan usaha saya karena bunganya sangat ringan dan ada masa tenggang. Saya sudah dua kali pinjam, kini usaha saya semakin besar dan lancar” (data sekunder P2KSM). Pernyataan lain disampaikan oleh Ibu Sriyanah selaku nasabah/ penerima manfaat program P2KSM dari Lugosobo, Kecamatan Gebang, sebagai berikut: “Saya benar-benar merasa terbantu dari pinjaman P2KSM yang tadinya kesulitan permodalan, sekarang usaha saya semakin besar dan hasilnya dapat menopang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Saya berharap P2KSM dapat terus berlangsung, namun perlu pembenahan dan commit to user



penambahan P2KSM). 3. Meningkatnya

alokasi

dana

bergulir”

dan

kesejahteraan

pendapatan

(data

sekunder

masyarakat

khususnya yang kurang mampu. Dengan adanya pinjaman dana bergulir dari UKPDB P2KSM maka secara langsung atau tidak langsung akan meningkatnya

kemandirian/

pendapatan

dan

kesejahteraan

masyarakat tetapi dengan catatan dana bergulir dimanfaatkan dengan semestinya. Jika usahanya semakin berkembang maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. 4. Meningkatnya kepedulian warga masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan adanya fasilitas permodalan dengan bunga rendah diharapkan masyarakat yang memiliki usaha ekonomi produktif dapat terus mengembangkan usahanya sehingga, melalui program P2KSM diharapkan mampu meningkatnya kesadaran, kemauan dan tanggung jawab warga masyarakat secara bersama-sama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 5. Meningkatnya kemandirian kelompok/ organisasi masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya usaha ekonomi produktif yang dikelolanya, makin kuatnya permodalan yang dimiliki, makin rapinya sistem administrasi kelompok/ organisasi, dan makin luasnya interaksi dan jalinan kerjasama antar kelompok/ organisasi commit to perbankan. user dan dengan dunia usaha dan



3. Kendala Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Seperti layaknya suatu kebijakan, pasti tidak luput dari berbagai kendala dalam proses implementasinya sehingga menyebabkan kurang atau bahkan tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau dengan kata lain kebijakan tersebut kurang efektif. Kendala-kendala tersebut berasal dari dalam (intern) organisasi serta kendala yang berasal dari luar (ekstern) organisasi. Adapun beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain: 1. UKPDB P2KSM merupakan organisasi yang baru terbentuk, sehingga belum memiliki sarana prasarana kerja yang memadai untuk menunjang operasional pelayanan kepada masyarakat, seperti ruang kerja dan perlengkapannya serta kendaraan operasional untuk pendampingan ke lapangan.

Masing-masing

kecamatan hanya

memiliki satu unit seperangkat komputer lengkap dan satu unit sepeda motor operasional. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya peralatan, peralatan digunakan secara bergantian sesuai kebutuhan dan tupoksi masing-masing. 2. Terbatasnya jumlah dana bergulir yang tersedia, tidak sebanding dengan jumlah pemohon fasilitas pembiayaan/ pinjaman dana bergulir. Hambatan yang terkait dengan sumber dana yang tersedia dalam pelaksanaan Perbup Nomor 20 Tahun 2010. Sumber dana dalam pelaksanaan Perbup tersebut kurang memadai karena hanya berasal commit to user



dari satu sumber, yaitu dana APBD yang jumlahnya terbatas. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur UPKDB P2KSM, berikut: “Dana yang kami miliki untuk melaksanakan Perbup sangat terbatas, karena berasal dari APBD. Ketebatasan jumlah dana bergulir yang ada, sementara permohonan dari masyarakat setiap hari bertambah terus, sehingga banyak yang belum terlayani dan harus menunggu/ antri pada bulan-bulan berikutnya setelah ada angsuran yang masuk” (Wawancara 13 Agustus 2011). Untuk mengatasi keterbatasan dana, dilaksanakan survey lapangan

dan

verifikasi

kelayakan

usaha

untuk

memberikan

rekomendasi/ persetujuan terhadap proposal yang masuk. 3. Masih adanya anggapan di sebagian masyarakat selama ini bahwa dana

bergulir

merupakan

dana

hibah

sehingga

tidak

perlu

dikembalikan. Sosialisasi selama ini hanya dilakukan melalui pertemuan perangkat desa, pertemuan karang taruna dan getok tular (dari mulut ke mulut). Sosialisasi yang seperti ini dinilai kurang tepat sasaran karena sasaran utamanya yaitu pengelola usaha mikro dan kecil serta kelompok usaha bersama (KUBE). Kesalahan persepsi ini mengakibatkan terjadinya kredit macet yang jika dibiarkan terus menerus akan menghambat kelancaran program dana bergulir P2KSM. Solusi dari persepsi yang salah ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi lebih lanjut. Sosialisasi dapat diberikan secara langsung kepada target dan sasaran program dana bergulir P2KSM. commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Purworejo dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Pola Pengelolaan Keuangan di Bapermasdes Program P2KSM telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Program P2KSM dilaksanakan dalam enam tahap, yaitu: sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, pengendalian, pelaporan dan pemantauan. Secara umum Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 sudah sesuai dengan petunjuk pelaksananya. Jika ada beberapa hal yang tidak sesuai itu dilakukan untuk memudahkan pekerjaan dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Dari aspek kepatuhan, dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 telah sesuai dengan juklak/ juknis. Adanya hal-hal yang tidak sesuai semata-mata dilakukan untuk memudahkan pekerjaan dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh: a. Komunikasi Komunikasi yang terjalin dalam program P2KSM selama ini berjalan dengan baik dan lancar dan terjalin dengan baik, baik intern tim kecamatan, antar tim kecamatan, maupun antara tim kecamatan dengan commit to user

137



tim kabupaten. Untuk mendukung komunikasi dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi rutin setiap bulan maupun insidental dan evaluasi kinerja pada akhir tahun. b. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia pada UKPDB P2KSM secara kualitas dan kuantitas sudah mencukupi. c. Disposisi/ sikap Dalam melaksanakan tugasnya semua pelaksana memiliki sikap yang positif dan mendukung terlaksananya program tersebut. Hal ini ditunjukan dengan pemaham mereka terhadap tupoksinya masing-masing dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya tersebut. d. Struktur birokrasi Dalam

pengelolaan

UPKDB

P2KSM

terdapat

pembagian

kewenangan seperti yang tertulis dalam struktur organisasi UPKDB P2KSM. Setiap pelaksana bertanggungjawab terhadap tupoksinya masingmasing. Kelancaran pelaksanaan program P2KSM didukung oleh hubungan yang baik antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi. Sedangkan yang menghambat keberhasilan implementasi yaitu sumber daya yang berupa dana dan peralatan. Sumber daya dana didapat dari APBD dengan total Rp. 13 milyar. Jumlah tersebut masih kurang sehingga banyak calon nasabah yang belum terlayani. Untuk sumber daya peralatan jumlahnya masih terbatas, seperti: seperangkat komputer commit to user



lengkap, alat tulis kantor, kendaraan operasional/ sepeda motor, dan alatalat lain yang mendukung. Keberhasilan implementasi tersebut menimbulkan dampak jangka pendek yang diharapkan yaitu dampak yang bersifat administrasi yaitu pengelolaan dana bergulir secara mandiri tidak bekerjasama dengan Bank Jateng (pengelolaan pendapatan dan belanja operasional melalui kas BLUD) dan pengelolaan keuangan lebih fleksibel dan cepat sehingga pelayanan kepada masyarakat meningkat. Selain dampak yang bersifat administrasi juga menimbulkan dampak yang bersifat sosial ekonomi yaitu berkurangnya jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran, berkembangnya usaha ekonomi produktif yang dikelola kelompok sasaran dan anggotanya, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang kurang mampu, meningkatnya kepedulian warga masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, meningkatnya kemandirian kelompok/ organisasi masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaan implementasi ditemukan kendala yaitu: 1. Terbatasnya sarana prasarana kerja yang memadai untuk menunjang operasional pelayanan kepada masyarakat, seperti ruang kerja dan perlengkapannya serta kendaraan operasional untuk pendampingan ke lapangan. 2. Terbatasnya jumlah dana bergulir yang tersedia, tidak sebanding dengan jumlah pemohon fasilitas pembiayaan/ pinjaman dana bergulir. commit to user



3. Masih adanya anggapan di sebagian masyarakat selama ini bahwa dana bergulir merupakan dana hibah sehingga tidak perlu dikembalikan. B. Saran Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran dalam pelaksanaan program P2KSM antara lain: 1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan permodalan yang ada, karena masih banyak masyarakat yang ingin mengakses program P2KSM. 3. Dilakukan sosialisasi lebih lanjut agar tidak ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa dana bergulir merupakan dana hibah sehingga tidak perlu dikembalikan. Sosialisasi dapat diberikan secara langsung kepada target dan sasaran program dana bergulir P2KSM yaitu pengelola usaha mikro dan kecil serta kelompok usaha bersama (KUBE).

commit to user

digilib.uns.ac.id


DAFTAR PUSTAKA

Buku: Agus Salim. 2006. Teori dan Paradigm Penelitian Sosial. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Tiara Wacana. Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Media Pressindo. Fadillah Putra. 2003. Paradigma Praktis dalam Studi Kebijakan Publik. Surabaya: Pustaka Pelajar Offset. H.B Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Surakarta: Sebelas Maret University Press. H.M Safi’i. 2007. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah, Perspektif Teoritik. Yogyakarta: Averroes Press. Irfan Islamy.1994. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Joko Widodo. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing. Leo Agustino. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Randy Wrihatnolo dan Riant Nugroho. 2007. Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Riant Nugroho. 2008. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Riga Adiwoso. 1987. Analisa Dampak Lingkungan Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Samodra Wibawa dkk.1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Solichin Abdul Wahab. 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Cetakan Kelima. Jakarta: Bumi Aksara. Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. commit to user Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

141



Wayne Parsons. 2008. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.

Journal: Pamela A. Mischen, Thomas A. P. Sinclair. 2007. Making Implementation More Democratic through Action Implementation Research doi:10.1093/jopart/mum040. Published by Oxford University Press on behalf of the Journal of Public Administration Research and Theory. Taiwo Makinde. 2005. Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience 11(1): 63-69. Department of Public Administration, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria.

Sumber lain: UU No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Di Bapermasdes Kabupaten Purworejo Dalam Program P2KSM. Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/725/2009. Rencana Strategis BLUD P2KSM.

commit to user



Sumber Internet: Anonim. 2010. Peningkatan P2KSM Jadi BLUD Perlu Disertai Pembenahan. http://purworejonews.com/index.php?option=com_content&task=view&id =382&Itemid=30, Diakses Tanggal 8 Oktober 2010. Anonim. 2008. Definisi/Pengertian Masalah Sosial dan Jenis/Macam Masalah Sosial Dalam Masyarakat. http://organisasi.org/definisi-pengertianmasalah-sosial-dan-jenis-macam-masalah-sosial-dalam-masyarakat, Diakses Tanggal 23 Februari 2011. Joko Supriyanto dan Suparjo. 2008. Badan Layanan Umum: Sebuah Pola Pemikiran Baru atas Unit Pelayanan Masyarakat. http://syukriy.wordpress.com/2008/06/28/badan-layanan-umum-sebuahpola-pemikiran-baru-atas-unit-pelayanan-masyarakat/, Diakses Tanggal 23 Februari 2011. .

http://pkblu.perbendaharaan.go.id, Diakses Tanggal 22 Febuari 2011.

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN



commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PEN NGESAHA AN


commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO



commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN


commit to user

v


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR


2010

TENTANG

PERUBAHAN

POLA

PENGELOLAAN


vi


digilib.uns.ac.id


Surakarta,

Penulis

commit to user

vii

Januari 2012


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI


i


ii


iii

HALAMAN MOTTO……………………………………………..

iv


v


vi

DAFTAR ISI………………………………………………………

vii

DAFTAR GAMBAR……………………………………………...

xi

DAFTAR TABEL…………………………………………………

xii

ABSTRAK…………………………………………………………

xiii

ABSTRACT……………………………………………………….

xiv


1


8

C. Tujuan………………………………………………………

9

D. Manfaat…………………………………………………….

10


11


11


22

viii


digilib.uns.ac.id

3. Dampak ………………………………………………..

31


34

B. Kerangka Pikir……………………………………………..

38


43


43

C. Sumber Data………………………………………………..

43


44


45


46


46


49


49


50


51


51

2. Visi……………………………………………………..

52

3. Misi…………………………………………………….

52

4. Tujuan Program………………………………………...

53


54


56

ix


digilib.uns.ac.id


58


59


61


64

1.1 Pelaksanaan………………………………………...

64


97


97


100


129


135


137

B. Saran………………………………………………………..

140

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………..

141

LAMPIRAN

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR


16


18


19


21


34


42


48


126

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 4.1:


Tabel 4.2:


Tabel 4.3:

60


Tabel 4.4:

56

93


Tabel 4.5:

94


Tabel 4.6:


Tabel 4.7:

Tabel 4.8:

94

95


95


97

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK



commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT


commit to user

xiv

Disusun Oleh: DYAH LISTIAWATI D SKRIPSI

Recommend Documents