Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR CAMAT JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS Oleh: LENI WIDYA NIM. E42011017 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail :
[email protected]
Abstrak Pada Skripsi ini, penulis menggambarkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Jawai Selatan Kabupaten Sambas. Adanya penurunan disiplin kerja oleh pegawai kantor Camat Jawai Selatan yang masih belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Disiplin kerja ini dikatakan menurun terutama pada jam masuk kantor, istirahat, dan jam pulang kantor, serta tata cara berpakaian yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Penulis menggunakan tiga tolok ukur dari lima untuk mengukur disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Jawai Selatan yakni kepatuhan terhadap jam kerja, kepatuhan terhadap instruksi-instruksi dari atasan serta pada peraturan dan tata tertib yang berlaku, dan berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal instansi. Hasil penelitian ini adalah disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Jawai Selatan masihlah rendah mengenai jam kerja baik itu jam masuk kantor, jam istirahat maupun jam pulang kantor, pada indikator kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, tata tertib dan peraturan sudahlah memiliki disiplin kerja yang tinggi dan tanggap terhadap instruksi yang diberikan, dan pada indikator berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal instansi masih terdapat beberapa pegawai yang tidak melaksanakan peraturan ini Kata-kata Kunci : Disiplin, Kepatuhan, dan Peraturan.
WORK DISCIPLINE CIVIL SERVICE HEAD OFFICE SOUTH JAWAI SAMBAS DISTRICT Abstract On this essay, the authors describe the working discipline at the Civil Service Head Office South Jawai Sambas district . A decrease in labor discipline by employees Head office South Jawai that there is still no solution until now. Labor discipline is said to be declining, especially in the office hours, breaks, and at home office, as well as the dress code that does not follow the rules. The writer uses three benchmarks of five to measure the labor discipline the Civil Service Head Office Jawai Southern namely compliance with working hours, obedience to instructions from superiors as well as the rules and regulations in force, and dress well at work and uses identification agencies. Results of this research is the work discipline the Civil Service Head Office Jawai South is still low on working hours either the office hours , recess and at home office , on indicators of compliance with instructions from superiors , rules and regulations never mind have work discipline high and responsive to the instruction given , and the indicators of a good dressing in the workplace and the use of identification agencies there are still some employees who do not implement this rule . Keywords: Discipline, Obedience, Rule
1 LENI WIDYA, NIM. E42011017 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
A.
pemborosan waktu dan energi (Miftah
PENDAHULUAN
Thoha 1.
2007:43).
Selain
itu,
disiplin
mencoba untuk mencegah kerusakan atau
Latar Belakang Penelitian Disiplin merupakan keharusan yang
kehilangan harta benda, mesin, peralatan
ditaati dan terdapat larangan serta sanksi
dan perlengkapan kerja yang disebabkan
apabila peraturan itu dilanggar. Di dalam
ketidakhati-hatian,
bekerja seorang pegawai harus memiliki
pencurian. Disiplin mencoba mengatasi
disiplin kerja agar tugas yang diemban
kesalahan dan keteledoran yang disebabkan
sebagai seorang pegawai dapat berjalan
karena kurang perhatian, ketidakmampuan
sesuai aturan yang telah di tetapkan dalam
dan keterlambatan. Disiplin kerja dapat
Undang-Undang. Pada dasarnya disiplin
dilihat
kerja ini sangat diperlukan didalam sebuah
manfaatnya,
pekerjaan untuk memberikan pelayanan
organisasi maupun bagi para pegawai. Bagi
kepada masyarat, mengabdikan diri kepada
organisasi dengan disiplin kerja akan
masyarakat
menjamin
sebagaimana
seperti
saat
senda
sebagai
suatu
baik
bagi
terpelihara
tata
gurau
yang
atau
besar
kepentingan
tertib
dan
mengucapkan janji jabatan. Oleh karena itu
kelancaran pelaksanaan tugas, diperoleh
disiplin kerja tidak akan terlepas dari
hasil yang optimal. Adapun bagi pegawai
Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pelaku
akan
dalam menjalakan pemerintahan. Disiplin
menyenangkan sehingga akan menambah
kerja berlaku kepada siapa saja dan di
semangat
organisasi/instansi manapun
pekerjaan.
yang pada
akhirnya untuk mendorong Pegawai Negeri
diperoleh
kerja
Setiap
suasana
dalam
sektor
kerja
yang
melaksanakan
pemerintahan
Sipil untuk mencapai prestasi seperti yang
mengharuskan setiap pegawai mempunyai
diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 43
disiplin kerja dalam melaksanakan segala
tahun
Pokok-Pokok
pekerjaan di instansi. Dengan adanya
Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah
disiplin kerja yang tertanam dalam diri
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
pegawai akan membantu menciptakan ritme
Kerja Pegawai Negeri Sipil.
bekerja yang stabil dalam pelayanan.
1999
tentang
Keteraturan
adalah
ciri
utama
Sehingga disiplin kerja memang diharuskan
organisasi dan disiplin adalah salah satu
untuk
metode
untuk
dahulu. Pada dasarnya disiplin kerja harus
Tujuan
utama
meningkatkan mungkin
memelihara disiplin
adalah
efisiensi
dengan
keteraturan.
cara
dimiliki
oleh
pegawai
terlebih
untuk
timbul dari dalam diri seseorang untuk
semaksimal
melaksanakan segala pekerjaan, mematuhi
mencegah
segala aturan yang berlaku dan bukan 2
LENI WIDYA, NIM. E42011017 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
kedisiplinan semu yang artinya kedisiplinan
Indikasi
yang
menguatkan
dibuat-buat untuk mendapatkan sebuah
fenomena di kantor Camat Jawai Selatan
promosi jabatan serta hanya dilakukan pada
adalah ultimatum dari Bupati Sambas, dr.
saat mendapat perintah dari atasan.
Hj. Juliarti DjuhardiAlwi, MPH yang
Kedisiplinan kerja pegawai adalah mematuhi
jam-jam
kerja,
menyatakan bahwa ditemukannya pegawai
kepatuhan
yang pulang kerja pada jam sebelum
terhadap instruksi-instruksi dari atasan serta
seharusnya pulang yaitu 07.30 sampai
pada peraturan dan tata tertib yang berlaku,
16.00 (Harian Tribune 21 Maret 2014 hal.
berpakaian yang baik pada tempat kerja dan
7). Dengan ultimatum dari Bupati Sambas,
menggunakan
instansi
pegawai yang bekerja di Kantor Camat
(Lateiner dan Levine dalam Edy Sutrisno
Jawai Selatan ini adalah salah satu contoh
2011: 56). Akan tetapi kenyataan di
terjadi penurunan disiplin kerja Pegawai
lapangan
Negeri
tanda
terdapat
pengenal
fenomena
dimana
Sipil.
Adanya
masalah
diatas
pegawai tidak melaksanakan disiplin kerja
dengan berbagai fenomena yang ada,
sesuai
Hasil
peneliti ingin mengangkat masalah disiplin
pengamatan peneliti, seringkali ditemukan
kerja ini dan menuangkan ke dalam Skripsi
pegawai meninggalkan kantor pada saat
dengan judul “Disiplin Kerja Pegawai
jam bekerja seperti telah diatur dalam
Negeri Sipil di Kantor Camat Jawai Selatan
Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2012
Kabupaten Sambas”.
aturan
yang
berlaku.
Bagian Kedua Pasal 3 tentang ketentuan hari dan jam kerja mulai pukul 07.30 pagi
2.
Rumusan Permasalahan
hingga 16.00 sore, terlambatnya pegawai
Pada uraian latar belakang yang
menyelesaikan tugas yang diberikan Camat
ditulis peneliti diatas maka peneliti dapat
kepada staf atau tugas dari Kepala Bagian
merumuskan masalah yang ada dalam
kepada staf yang seharusnya bisa selesai
bentuk pertanyaan: Bagaimana tolak ukur
sehari
disiplin kerja pegawai di kantor Camat
harus
selesai
dua
hari,
tidak
berpakaian yang baik pada tempat kerja seperti
menggunakan
pakaian
diluar
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin kerja dan tidak menggunakan
tanda
pengenal
Jawai Selatan Kabupaten Sambas?.
3.
Tujuan Penelitian Penelitian ini pun bertujuan untuk
instansi
mendeskripsikan disiplin kerja pegawai di
hanya saja menggunakan papan nama yang
Kantor Camat Jawai Selatan Kabupaten
tidak berlogo instansi.
Sambas.
3 LENI WIDYA, NIM. E42011017 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
kekuatan yang berkembang di dalam tubuh 4.
Manfaat Penelitian.
pekerja sendiri yang menyebabkan dia
a) Manfaat Teoritis
dapat menyesuaikan diri dengan sukarela
Melalui
penelitian
menambah
ini
ilmu
untuk
pengetahuan
dalam bidang ilmu pemerintahan,
kepada
keputusan-keputusan,
peraturan,
dan
nilai-nilai
peraturantinggi
dari
pekerjaan dan tingkah laku.
khususnya mengenai disiplin kerja
Dijelaskan kembali bahwa dalam
pegawai. Selain itu hasil penelitian
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
ini
2010
diharapkan
dapat
menjadi
yang dimaksud
dengan disiplin
bahan bacaan dan literatur serta
Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan
sebagai pembanding bagi pihak
Pegawai
yang mengkaji masalah mengenai
kewajiban dan menghindari larangan yang
disiplin kerja.
ditentukan dalam peraturan perundang-
b) Manfaat Praktis
Negeri
Sipil
untuk mentaati
undangan dan/atau peraturan kedinasan
Hasil penelitian ini diharapkan
yang apabila tidka ditaati atau dilanggar
dapat memberikan masukan dan
akan dijatuhi hukuman disiplin. Dalam hal
sumbangan
kepada
ini yang dimaksud dengan pelanggaran
aparatur pemerintahan di Kantor
disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau
Camat Jawai Selatan agar dapat
perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak
meningkatkan
pegawai
mentaati kewajiban dan/atau melanggar
yang ada di Kantor Camat tersebut.
larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri
pemikiran
disiplin
Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupu di luar jam. Sedangkan hukuman disiplin B.
adalah hukuman yang dijatuhkan kepada
TEORI DAN METODOLOGI
Pegawai Negeri Sipil karena melanggar 1.
peraturan disiplin PNS
Teori a) Konsep Disiplin Kerja Kata disiplin memiliki arti pokok-
pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila
kewajiban
tidak
ditaati
atau
b) Tolok Ukur Disiplin Kerja Dengan
adanya
peraturan
dan
norma-norma yang berlaku pada suatu
larangan dilanggar (Thoha, 2007:42)”. Hal
organisasi
pemerintahan,
diharapkan
ini menekankan pada niat pegawai untuk
Pegawai Negeri Sipil dapat menjalankan
mengembangkan sikap yang layak terhadap
tugas yang diberikan dengan baik, dalam
pekerjaannya. Disiplin merupakan suatu
arti kedisiplinan pegawai dapat diwujudkan. 4
LENI WIDYA, NIM. E42011017 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Sedangkan tujuan dari disiplin pegawai
tersebut, maka tolok ukur kedisiplinan kerja
negeri sipil adalah untuk meningkatkan
pegawai adalah sebagai berikut :Terdapat
semangat kerja, moral kerja, efisiensi dan
faktor determinan utama dalam setiap
efektivitas
kebijakan yang menghasilkan kebijakan.
kerja
pegawai.
Hal
ini
mendukung tercapainya tujuan pemerintah,
1.
Kepatuhan terhadap jam-jam kerja
Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat.
2.
Kepatuhan terhadap instruksi-instruksi
Menurut AS Moenir (dalam Tohardi
dari atasan, serta pada peraturan dan
2002:394) disiplin itu dapat dibedakan menjadi dua macam , yaitu: 1.
Disiplin terhadap waktu
2.
Disiplin
terhadap
3.
perbuatan
atau
instansi. 4.
menurut
Tohardi
terhadap
waktu
dan
disiplin
Menggunakan dan memelihara bahanbahan
(2002:394) disiplin itu juga ada dua yaitu disiplin
Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal
tingkah laku. Sementara
tata tertib yang berlaku.
dan
alat-alat
perlengkapan
kantor dengan penuh hati-hati. 5.
terhadap peraturan atau prosedur kerja yang
Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditentukan.
ada. Dengan begitu yang menjadi acuan
Adapun menurut peraturan disiplin
dalam penelitian ini adalah penggunaan
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimuat
waktu dan ketaatann terhadap peraturan
dalam Bab II Pasal (2) UU No. 43 tahun
atau prosedur kerja yang ada di organisasi
1999, ada beberapa keharusan yang harus
atau perusahaan tersebut. Adapun ukuran
dilaksanakan yaitu:
tingkat disiplin pegawai menurut Lateiner
1.
dan Levine (1980:72), adalah :
Mentaati segala peraturan perundangundangan dan peraturan kedinasan
Apabila pegawai datang dengan
yang
berlaku,
serta
melaksanakan
teratur dan tepat waktu apabila mereka
perintah-perintah
berpakaian serba baik dan tepat pada
iberikan oleh atasan yang berhak.
pekerjaannya,
apabila
mempergunakan
bahan-bahan
mereka
2.
kedinasan
yang
Melaksanakan tugas dengann sebaik-
dan
baiknya serta memberikan pelayanan
perlengkapan dengan hati-hati, apabila
yang baik terhadap masyarakat sesuai
jumlah dan cara kerja yang ditentukan oleh
dengan bidang tugasnya.
kantor atau perusahaan, dan selesai pada waktunya. Berdasarkan
3.
Menggunakan dan memelihara barangbarang dinas dengan sebaik-baiknya.
pengertian
yang
diungkapkan oleh Lateiner dan Levine 5 LENI WIDYA, NIM. E42011017 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
4.
Bersikap dan bertingkah laku sopan
semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan
santun terhadap masyarakat, sesama
menyangkut keadaan pada saat penelitian
Pegawai Negeri Sipil dan atasannya.
Peneliti
melihat
proses
yang
terjadi
Berdasarkan tolok ukur disiplin
dilapangan berkaitan dengan Disiplin Kerja
yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli,
Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat
peneliti
Jawai Selatan.
mengacu
pada
teori
yang
diungkapkan oleh Lateiner dan Levine (1980:72) yang mengungkapkan lima tolok ukur dalam menilai disiplin Pegawai Negeri
C. HASIL
Sipil antara lain adalah kepatuhan terhadap jam-jam
kerja,
kepatuhan
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
terhadap
instruksi-instruksi dari atasan serta pada
Dalam penelitian ini peneliti lebih
peraturan dan tata tertib yang berlaku,
memfokuskan penelitian pada tiga dari lima
berpakaian yang baik pada tempat kerja dan
tolok ukur disiplin kerja yang dikemukakan
menggunakan
oleh Lateiner dan Levine (1980:72) yaitu,
tanda
pengenal
instansi,
menggunakan dan memelihara bahan-bahan
kepatuhan
dan alat-alat perlengkapan kantor dengann
kepatuhan terhadap instruksi-instruksi dari
penuh hati-hati, bekerja dengan mengikuti
atasan serta pada peraturan dan tata tertib
cara-cara bekerja yang telah ditentukan.
yang berlaku, berpakaian yang baik pada
Peneliti
tempat kerja dan menggunakan tanda
mengacu
pada
teori
yang
diungkapkan oleh Lateiner dan Levine
terhadap
jam-jam
kerja,
pengenal instansi.
karena peneliti melihat bahwa tolok ukur dalam menilai disiplin kerja tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi pada Kantor Camat jawai Selatan
1.
Kepatuhan terhadap jam-jam kerja Berdasarkan hasil penelitian pada
poin kepatuhan terhadap jam-jam kerja ini, masih terdapat kelemahan yang perlu
2.
ketegasan di dalam penegakan disiplin,
Metode Penelitian Penelitian dengan judul Disiplin
yakni terdapat pegawai yang belum bisa
Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor
melaksanakan
Camat Jawai Selatan Kabupaten Sambas
Ketentuan hari dan jam kerja bagi Pegawai
dilaksanakan dengan menggunakan jenis
Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan
penelitian deskriptif dengan analisa data
kabupaten Sambas tentu mengacu pada
secara
ketentuan Peraturan Bupati Nomor 19
kualitatif
yang
bertujuan
disiplin
jam
kerja
ini.
pengumpulan data dengan mendeskripsikan 6 LENI WIDYA, NIM. E42011017 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Tahun 2012 pasal 3 tentang ketentuan hari
Sleatan bahwa untuk kepatuhan terhadap
dan jam kerja yaitu:
instruksi atasan, pegawai di kantoor camat
a.
Hari Senin sampai dengan Kamis
Jawai
Jam masuk kerja: Jam 07.30 WIB
kepuasan kepada Camat dengan hasil yang
Waktu istirahat : Jam 12.00 – 13.00
diberikan.
WIB
menyatakan bahwa pegawai sangat tanggap
Jam pulang kerja : Jam 16.00 WIB
dan memiliki jiwa loyal terhadap atasan.
Hari Jumat
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
Jam masuk kerja : Jam 07.30 WIB
untuk
Waktu istirahat : Jam 11.30 – 13.00
melaksanakan
WIB
tersebut.
b.
Sleatan
ini
Selain
poin
sudah
itu
ini,
memberikan
juga,
pegawai
dengan
ini
baik
Camat
sudah
kepatuhan
Jam pulang kerja : 16.00 WIB Ketentuan yang berlaku di Kantor
3.
Berpakaian yang baik pada tempat
Camat Jawai Selatan masih belum bisa
kerja
dilaksanakan oleh beberapa pegawai yang
pengenal instansi.
didapati terlambat masuk kantor dan tidak
dan
menggunakan
tanda
Berpakaian yang baik saat sedang
sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor
berada
Camat Jawai Selatan tersebut. Berbagai
diperhatikan, sebagaimana yang telah diatur
alasan yang diberikan sebagai ungkapan
dalam pasal 31 ayat 3 Peraturan Menteri
untuk tidak bisa masuk pada ketentuan jam
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010
kerja yang telah di atur dalam Peraturan
bahwa waktu penggunaan pakaia dinas di
Bupati No 19 tahun 2012 tentang ketentuan
lingkungan pemerintah Provinsi ditetapkan
jam
oleh Gubernur. Pada peraturan ini juga
kerja
di
lingkungan
Kabupaten
Sambas.
ditempat
kerja
juga
haus
menyebutkan tentang cara berpakaian yang baik dan benar di tempat kerja sebagaimana
2.
instruksi-
ketentuan-ketentuan penggunaan pakaian
instruksi dari atasan serta pada
dinas harian. Sebagai seorang pegawai tentu
peraturan dan tata tertib yang
hal ini juga menjadi hal yang mendasar
berlaku.
sebagai
Kepatuhan
terhadap
seorang
pegawai,
karena
Adapun hasil penelitian pada poin
sebagaimana yang diketahui bahwa cara
kepatuhan terhadap instruksi-instruksi dari
berpakaian yang baik ini ditempat kerja
atasan serta pada peraturan dan tata tertib
menggambarkan sebagai seorang pegawai
yang berlaku bahwa dari pernyataan Camat
yang disiplin. Dikatakan sebagai pegawai
sebagai pimpinan di Kantor Camat Jawai
yang disiplin dalam hal berpakaian ini 7
LENI WIDYA, NIM. E42011017 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
adalah pegawai yang cara berpakaiannya ini
terdapat juga pegawai yang melebihi
mengikuti ketentuan-ketentuan Peraturan
jam istirahat sedangkan jam istirahat
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
ini sudah ditentukan.
2010.
2.
Untuk kepatuhan terhadap instruksi
Adapun hasil dari observasi peneliti,
dari atasan dan pada peraturan serta
bahwa untuk peraturan berpakaian yang
tata tertib yang berlaku yakni Peraturan
baik pada tempat kerja dan menggunakan
Bupati Nomor 19 tahun 2012 tentang
tanda pengenal instansi tidak dilaksanakan,
disiplin jam kerja bagi Pegawai Negeri
yang
Sipil
mana
terbukti
dengan
jadwal
di
lingkungan
pemerintah
pemakaian pakaian dinas pada hari Kamis
Kabupaten Sambas yang diterapkan
dan Jumat yang hanya menggunakan kaos
oleh Kantor Camat Jawai Selatan sudah
oblong berkerah. Oleh karena itu untuk
memiliki disiplin kerja yang tinggi dan
disiplin berpakaian di Kantor Camat Jawai
tanggap
Selatan ini masih belum terlaksana dengan
diberikan.
baik.
3.
terhadap
instruksi
yang
Hampir keseluruhan pegawai tidak taat terhadap indikator berpakaian yang baik
D. SIMPULAN,
IMPLIKASI,
DAN
pada
kerja
dan
menggunakan tanda pengenal instansi. Pegawai
SARAN
tempat
ini
kebanyakan
tidak
menggunakan atribut kantor secara lengkap seperti id card maupun papan
a) Simpulan Adapun
simpulan
dari
hasil
nama dengan alasan malas untuk
penelitian dan pembahasan di atas adalah
membuatnya.
sebagai berikut:
dengan cara berpakaian, mereka tidak
1.
Di
Kantor
Camat
Jawai
Selatan
mengikuti
Begitu
juga
ketentuan
halnya
pemakaian
Kabupaten Sambas dalam hal disiplin
pakaian dinas pada hari Kamis dan
kerja masihlah rendah mengenai jam
Jumat
kerja baik itu jam masuk kantor, jam
sebelumnya setelah senam pada hari
istirahat maupun jam pulang kantor.
Jumat walaupun sekarang sudah tidak
Hal
diterapkan lagi senam pagi pada hari
ini
dibuktikan
dengan
hasil
rekapitulasi absensi pegawai periode
dengan
alasan
budidaya
Jumat.
Mei tahun 2015 walaupun terdapat beberapa
pegawai
yang
sudah
mengikuti aturan disiplin kerja, dan 8 LENI WIDYA, NIM. E42011017 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Sanksi Administratif
b) Implikasi Implikasi
dari
penelitian
ini
mengenai disiplin kerja Pegawai Negeri
kepada yang
melanggar disiplin. 2.
Sebagai Camat harus menghapuskan
Sipil yakni bahwa di Kantor Camat Jawai
budaya berpakaian bebas rapi pada hari
Selatan Kabupaten Sambas sebagai badan
Kamis dan Jumat dan menerapkan
penyelenggara pemerintahan di tingkat
kembali berpakaian batik pada hari
kecamatan yang merupakan ujung tombak
Kamis dan Jumat.
pemerintah kinerja
daerah
pegawai
dapat yang
memberikan baik
demi
d) Keterbatasan Penelitian
mewujudkan pemerintahan yang baik dan
Dalam penelitian ini, tentu peneliti
bersih serta bertanggung jawab. Dimensi
memiliki
dari kinerja pegawai ini adalah kedisiplinan
kendala selama dilapangan yakni selama
kerja
dua minggu. Adapun keterbatasan tersebut
pegawai
dapat
terpenuhi
di
keterbatasan
penelitian
serta
lingkungan Kantor Camat Jawai Selatan
dan kendalanya diuraikan sebagai berikut:
Kabupaten Sambas.
1.
Di dalam pengambilan data di Kantor Kecamatan
c)
terdapat
Saran Berkenaan dengan pembahasan dan
Jawai
Selatan,
masih
yang
tidak
data-data
didapatkan
peneliti
dikarenakan
kesimpulan, peneliti memberikan beberapa
laporan monografi kecamatan tidak
saran untuk pihak Kantor Camat Jawai
lengkap.
Selatan untuk memaksimalkan dan lebih
2.
Waktu yang diberikan dari kampus
menegakkan disiplin kerja Pegawai Negeri
untuk melakukan penelitian ini yaitu
Sipil, adapun saran tersebut antara lain
selama dua minggu itu sangatlah
yaitu:
kurang,
1.
Sebagai
Camat
tetap
karena
dalam
penelitian
menegakkan
kualitatif ini peneliti harus melakukan
disiplin dengan memberikan teguran
observasi secara berulang-ulang guna
lisan, kemudian apabila hal itu tetap
mendapatkan hasil yang akurat dari
berlanjut Camat mengeluarkan surat
informasi
peringatan
bahkan
mengambil
peneliti.
keputusan
untuk
menerapkan
yang
didapatkan
oleh
penundaan kenaikan gaji seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 Bab IV pasal 7 tentang
9 LENI WIDYA, NIM. E42011017 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
E. REFERENSI
1.
Buku-Buku
Fathoni, Abdurrahmat. 2009. Organisasi & Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hasibuan, Malaya. S.P. Edisi Revisi. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Kuswanto, Dedy. 2012. Statistik Untuk Pemula & Orang Awam, Jakarta Timur: Laskar Askara.. Siagian, Sondang. P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Sugiyono.2013. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta. Sutrisno, Edy. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Kencana Tampubolon, Manahan. 2004. Perilaku Keorganisasian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Thoha, Miftah.2007. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta:Kencana Tohardi, Ahmad. 2002. Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Mandar Maju. Tim. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.
2.
Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura. Pontianak. Rukmeni, Jesi Reki. 2012. Pembinaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak. 3.
Dokumen Resmi:
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Sambas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
4.
Rujukan Elektronik
http://issuu.com/habete/docs/binder_b0b eb94b5d2c66. http://www.sarjanaku.com/2013/03/peng ertian-disiplin-kerja-makalah.html http://muchsinalmancaki.blogspot.com/2011/09/konsepdisiplin.html
SKRIPSI:
Betsyeba, Kornelia Meilinda. 2014. Disiplin Kerja Pegawai pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan 10 LENI WIDYA, NIM. E42011017 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat