DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG PENGAIRAN DAN ESDM KABUPATEN KARANGANYAR TUGAS AKHIR

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG PENGAIRAN DAN ESDM KABUPATEN KARANGANYAR

TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Sebutan Vokation Ahli Madya (A.Md) Dalam Bidang Manajemen Administrasi

Oleh : MUTHOHAR LUTFI D. 1506096

PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN Nama

: Muthohar Lutfi

NIM

: D. 1506096

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM

BIDANG

PENGAIRAN

DAN

ESDM

KABUPATEN

KARANGANYAR” adalah betul-betul karya sendiri.Hal-hal yang bukan karya saya dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang saya peroleh dari tugas akhir tersebut.

Surakarta,

Juni 2009

Yang membuat pernyataan

Muthohar Lutfi

commit to user


digilib.uns.ac.id

MOTTO “Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S Al-Imron : 139)

“Ingatlah kamu kepada Allah ketika kamu mengalami kesenangan, maka Allah akan mengingat kamu ketika kamu mengalami kesusahan”. (Hadist Qudsi) “Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat,tidak ada yang menggantikan kerja keras.Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan”. (Thomas Alva Edison)

commit to user


digilib.uns.ac.id

Persembahan Dengan penuh cinta, kupersembahkan tugas akhir ini untuk : ¾

Allah SWT

¾

Bapak dan Ibu yang Tercinta

¾

Adik‐Adikku yang paling ku cintai

¾

Teman‐temanku yang kusayangi

commit to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karanganyar”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak sekali hambatan dan saatsaat sulit dimana yang harus penulis hadapi dalam proses penulisan Tugas Akhir, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mungkin penulisan Tugas Akhir ini tidak dapat selesai dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini dari lubuk hati yang paling dalam, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada : 1. Bapak Drs. Supriyadi, SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 2. Bapak Drs. H. Sakur, MS selaku Ketua Jurusan Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 3. Bapak Drs. Sukadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing serta memberi saran-saran yang sangat berharga hingga terselesaikan penulisan Tugas Akhir ini. 4. Ibu Dra. Kristina Setyowati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. 5. Bapak Haryanto,ST.MT selaku Kepala Kantor yang telah mengizinkan magang di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karanganyar. 6. Mas Aditya Widyamurti,Amd yang telah membantu dalam pencarian datadata dalam tugas akhir ini. 7. Seluruh Pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karanganyar, terima kasih atas sikap baiknya. 8. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kasih sayang yang tak mungkin bisa terbalaskan. 9. Teman-teman satu almamaterku.

commit to user


digilib.uns.ac.id

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan yang telah direpotkan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Semoga segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya ini belum sempurna, maka saran dan kritik demi perbaikan Tugas Akhir ini sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapatlah kiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Surakarta, Juni 2009

Penulis

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………..

i

HALAMAN PERSETUJUAN …………………………………………….

ii

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………………

iii

PERNYATAAN .........................................................................................

iv

MOTTO …………………………………………………………………..

v

PERSEMBAHAN …………………………………………………………

vi

KATA PENGANTAR ……………………………………………………. vii DAFTAR ISI ………………………………………………………………

ix

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................

xi

DAFTAR BAGAN

...................................................................................

xii

DAFTAR TABEL .....................................................................................

xiii

DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................

xiv

ABSTRAK ABSTRCT BAB I

……………………………………………………………… xv .................................................................................................

xvi

PENDAHULUAN B. Latar Belakang

…………………………………………….

C. Perumusan Masalah

1

……………………………………….

8

D. Tujuan Pengamatan ………………………………………….

8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Disiplin Kerja

………………………………….

9

B. Pengertian Pegawai Negeri Sipil …………………………… 12 C. Aturan – Aturan Pegawai Negeri Sipil …………………….. 13 D. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ……………………………………….. 18 E. Instrumen Kendali Disiplin PNS …………………………... 21 F. Metode Pengamatan

………………………………………. 24

BAB III DESKRIPSI LOKASI A. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum

commit to user Kabupaten Karanganyar .......................……………………. 29


digilib.uns.ac.id

B. Struktur Organisasi …………………………………………. 30 BAB IV PEMBAHASAN A. Indikator Untuk Mengukur Tingkat Disiplin

……………… 45

B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 …. 49 C. Instrument Kendali Disiplin ……………………………….. 50 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan …………………………………………………….. 52 Saran …………………………………………………………… 53 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIR

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

MUTHOHAR LUTFI (D 1506096),2009, DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG PENGAIRAN DAN ESDM KABUPATEN KARANGANYAR Tugas Akhir,Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,53 hal. Di masa sekarang ini pelaksanaan disiplin kerja sebagai modal awal dalam kelancaran tugas-tugas pegawai khususnya Pegawai Negeri Sipil masih kurang dari apa yang telah diharapkan, berbagai bentuk pelanggaran disiplin masih banyak dilakukan pegawai. Tetapi berbagai upaya telah dilakukan untuk penegakan disiplin kerja, mulai dari himbauan sampai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Dalam pengamatan ini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan disiplin kerja pegawai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karanganyar. Pengamatan ini menggunakan metode pengamatan kualitatif deskriptif,tehnik pengambilan sampling dengan purposive sampling,validitas datanya menggunakan triangulasi data,dan tehnik analisis datanya menggunakan metode analisis interaktif. Hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal disiplin terhadap ketentuan jam kerja masih terlihat pegawai yang datang terlambat, tidak mengikuti apel serta pulang sebelum jam kantor usai. Dalam hal penggunaan pakaian seragam berserta atributnya sudah cukup memadai. Dan dalam hal penggunaan peralatan kantor dapat dikatakan cukup baik, hal ini disebabkan karena adanya kesadaran akan keterbatasan peralatan dan dana yang ada. Mengingat selama ini pelanggaran atas ketentuan jam kerja masih banyak ditolelir oleh pimpinan, maka untuk lebih meningkatkan disiplin pegawai selain upaya himbauan-himbauan, perlu upaya yang lebih tegas seperti pemberian sanksi hukuman kepada para pegawai yang melanggar, disamping itu juga diperlukan keteladanan pimpinan untuk memberi contoh kepada bawahannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

MUTHOHAR LUTFI (D 1506096), 2009,DISCIPLINE WORK CIVIL OFFICE IN THE PUBLIC SERVICE JOB AND IRRIGATION ESDM DISTRICT Karanganyar End Task, Program Management Administration Program Diploma III, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sebelas Maret, Surakarta, 53 pages. In the current implementation of the discipline of capital as the beginning of smoothness in the duties of employees, especially employees Civic is still less than what was expected, the various forms of breach of discipline is still a lot of employees do.However, various efforts have been made for the enforcement of discipline, from the Call to the provision of sanctions for the violation. In this observation I would like to know how the implementation of the discipline of employees in the Office of Public Works and field irrigation Karanganyar District affairs. This observation using a qualitative descriptive method of observation, techniques of sampling with sampling purposively, the validity of the data using triangulation of data, technical analysis and data analysis using interactive methods. This observation results can be concluded that in terms of discipline on the working hours are still visible employees who come late, do not follow the rally and go home before the office after hours. In the case of the use of uniforms with atributnya is quite adequate.And in the case of the use of office equipment can be said is quite good, this is because the awareness of the limitations of equipment and funds available. Given that this infringement of the provisions of working hours tolerance by many leaders,to further increase efforts to discipline employees in addition to Call-Call, more efforts need to insist the sanctions as a punishment to the employees who violate, in addition to the required pattern to give examples of leadership to subordinates.

commit to user


digilib.uns.ac.id 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 Bab IV huruf ke ( 3 ) tentang Aparatur Negara bahwa, dalam

meningkatkan

kualitas

aparatur

negara

dengan

memperbaiki

kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kaitannya dengan hal tersebut di atas, maka pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan professional dengan meningkatkan kesejahteraan aparat dalam menunjang pelaksanaan tugas. Undang – Undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1974 telah dirubah melalui UU No.43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil, adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat di jadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Penyusunan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas pegawai negeri dan mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri. Dapat di ketahui bahwa kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan. Berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara karena pegawai negeri merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunann nasional.Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun

commit to user


digilib.uns.ac.id 2

spirituil. Dalam masa pembangunan nasional sekarang ini, akan menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan kendala sebagai akibat kemajuan pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi yang melanda dunia mengakibatkan kegiatan pembangunan nasional makin terkait dengan perkembangan internasional. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah termaktub didalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan

ikut

melaksanakan

ketertiban

dunia

yang

berdasarkan

kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat di capai dengan melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap dan bersungguh – sungguh. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.Seperti yang termuat dalam UU No 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai aparatur Negara bertugas memberikan pelayanan rakyat. Tugas pelayanan ini merupakan misi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan Negara yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kelancaran

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelaksanaan

pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri . Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional tersebut di atas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

dari

korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian pembinaan dan

pendayagunaan aparatur Negara perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan disiplin kerja. Hal ini perlu dilakukan karena semua kegiatan yang dilakukan bila ingin sukses hendaknya diikuti dengan disiplin dari setiap individu atau kelompok dalam sikap, perilaku dalam melaksanakan pekerjaan. Disiplin yang baru dilaksanakan inilah perlu adanya pengawasan, penerapan sanksi kepegawaian bagi yang melanggar dan penghargaan bagi yang berprestasi akan mempercepat terwujudnya disiplin kerja. Mengenai hal ini di kalangan Pegawai Negeri Sipil telah ada PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Upaya Pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan peranannya dalam pencapaian tujuan nasional. Sebagaimana tertuang dalam UU No 8 tahun 1974 dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna. Pembinaan tersebut pada prinsipnya dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, sehingga pembinaan tersebut menjadi tanggung jawab dari pimpinan Pegawai Negeri yang bersangkutan. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk setia pada Pancasila dan UUD 1945, Negara / pemerintah, mempunyai mental yang bagus, berwibawa, berkualitas, efektif, efisien, sadar akan tanggung jawab sebagai aparatur Negara. Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. Untuk mewujudkan pegawai negeri sebagaimana tersebut di atas maka perlu adanya pembinaan dengan sebaik – baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.Sistem karir adalah suatu sistem kepegawaian di mana suatu pengangkatan pertama di dasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan di dalam pengembangannya selanjutnya yang dapat menjadi pertimbangan adalah masa kerja,kesetiaan,pengabdian serta syarat-syarat objektif lainya. Adapun sistem prestasi kerja adalah sistem kepegawaian, dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk kenaikan pangkat di dasarkan atas kecakapan dan prestasi kerja yang di capai oleh

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

pegawai. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasi di buktikan secara nyata dan sistem prestasi kerja ini tidak memberikan penghargaan terhadap masa kerja. Pegawai negeri bukan saja unsur Aparat Negara tetapi juga merupakan Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang selalu hidup ditengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan pegawai negeri bukan saja di lihat dan diperlakukan sebagai Aparatur Negara, tetapi juga di lihat dan diperlakukan sebagai warga negara. Hal ini mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakan pembinaan hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan , maka kepentingan dinaslah yang harus di utamakan. Pengertian negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh tindakannya dapat di petanggung jawabkan, baik di lihat dari segi moral dan nilai – nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang – undangan serta tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Tetapi kadang kenyataannnya, berdasarkan pada observasi mengenai pembangunan menunjukan bahwa hambatan pelaksanaan pembangunan terkadang justru muncul dari kalangan Aparatur Negara sendiri.Dalam praktek, Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih banyak kekurangan yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional, antara lain adalah masih adanya jiwa kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada bagian – bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan waktu .

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

Jiwa kepegawaian yang mempunyai sifat seperti tersebut di atas akan berakibat negatif terhadap prestasi kerja pegawai negeri yang bersangkutan karena tidak adanya pengembangan pola pikir kerja sama dan pemakaian kelengkapan peralatan dalam mendukung kelancaran tugas.Berdasarkan pada hal tersebut, Pegawai Negeri Indonesia dipandang masih banyak kekurangan yaitu kurang adanya menghargai waktu, mengefisienkan tenaga dan kedisiplinan kerja. Kaitannya dengan pembinaan pegawai sebagai mana telah ditegaskan didalam Garis Garis Besar Haluan Negara 1998 didalam bab VI mengenai Pembangunan Lima Tahun Ke Tujuh terutama dalam bidang aparatur negara yaitu pada angka (9) huruf c, disebutkan antara lain pembangunan aparatur pemerintahan diarahkan pada peningkatan kualitas, efisien, dan efektif dalam seluruh jajaran administrasi pemerintahan. Sedangkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 12 ayat (2) UU No. 43 tahun 1999 sebagai berikut :“Agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlaku baik Pegawai Negeri Sipil pusat maupun Pegawai Negeri Sipil yang ada ditingkat daerah. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pusat dengan sendirinya berlaku pula pada Pegawai Negeri yang ada ditingkat daerah, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang. Selain dari pada itu perlu dilaksanakan usaha penertiban dan pembinaan Aparatur Negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, kepegawaian maupun sarana dan fasilitas kerja, sehingga keseluruhan Aparatur Negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah benar benar merupakan Aparatur yang ampuh, berwibawa, kuat, berdayaguna, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang Undang 1945, Negara dan Pemerintah” Terkait dengan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang Undang No.43 tahun 1999 tersebut, maka salah satu faktor yang dipandang sangat penting dan prinsipil dalam mewujudkan

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa adalah masalah kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.Dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut, sebenarnya pemerintah telah memberikan suatu kebijaksanaan dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1999 yaitu tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, akan tetapi sering terjadi di dalam suatu instansi pemerintah pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum waktunya, bekerja sambil ngobrol dan penyimpangan – penyimpangan lainnya yang menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Dengan adanya pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut di atas, yang kesemuanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap disiplin kerja pegawai yang menimbulkan suatu pertanyaan yaitu apakah pelanggaran pelanggaran tersebut sudah sedemikian membudaya sehingga sulit untuk di adakan pembinaaan atau penertiban sebagaimana telah di atur dalam UU No. 43 Tahun 1999. Guna penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu adanya perhatian dan upaya menuju terwujudnya perbaikan untuk meningkatkan kualitas aparatur Negara, khususnya Pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bagian Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karanganyar, agar memiliki sikap dan perilaku disiplin yang lebih tinggi, jujur, bertanggung jawab dan mampu memahami bidang tugas masing-masing. Sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik, sehingga perlu ditingkatkan kedisiplinannya.“Perilaku disiplin yang tinggi akan berdampak luas bagi kehidupan bangsa, bukan saja terciptanya pemerintahan yang bersih tetapi juga pesatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya sama tinggi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat” (Prawiro Sentono,1999;321).

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

Dengan bekal kedisiplinan yang tinggi semua yang bersifat memberikan pelayanan maupun intern lingkungan kerja dapat diupayakan keberhasilannya seoptimal mungkin.“Untuk membuat segala macam urusan lancar, disiplin itu mutlak perlu dan tidak satupun badan organisasi dapat subur tanpa adanya disiplin”(Atmo Sudirjo,1976;210). Memang terkadang tidak semua peraturan ditaati oleh pegawainya, kadang masih ada satu atau dua pelanggaran, tetapi itu jauh lebih baik daripada sebagian besar peraturan tidak ditaati oleh pegawainya.Maka menegakkan suatu kedisiplinan perlu bagi organisasi agar pegawai diharapkan mematuhi sebagian besar peraturan-peraturan.“Menegakan suatu kedisiplinan perlu bagi suatu organisasi, sebab dengan kedisiplinan itu diharapkan sebagian bisa dari peraturan-peraturan ditaati oleh para pegawai / karyawan” (Niti Semito,1982;200). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu diketahui bagaimana besarnya disiplin kerja memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karanganyar. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa para pegawai masih kurang kesadarannya dalam mematuhi ketentuan jam kerja,khususnya yang berkaitan dengan ketentuan apel pagi. Dalam hal penggunaan seragam dan penggunaan fasilitas

kantor

serta

penyelesaian

tugas

atau

pekerjaan

yang

dibebankan, para pegawai sudah cukup berdisiplin dengan baik seperti yang telah diharapkan. Maka dengan itu penulis mengambil judul Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Pekerjaan

Umum

Bidang

Pengairan

Karangnyar”.

commit to user

Dan

ESDM

Kabupaten


digilib.uns.ac.id 8

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah yang diamati adalah : “Bagaimana Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karangnyar.”

C. Tujuan Pengamatan Tujuan mengadakan pengamatan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Karanganyar, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Operasional Yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Karangnyar. 2. Tujuan Fungsional. Memberikan sumbangan pemikiran atas dasar temuan-temuan selama pegamatan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pada umumnya dan bagi pegawai pada khususnya, berkaitan dengan pelaksanaan disiplin kerja pegawai. 3. Tujuan Individual. Untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Diploma III (D3) Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Disiplin kerja Disiplin (discipline) adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur.Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisasi.Tindakan disiplin (disciplinary action),menuntut suatu hukuman terhadap

pegawai

yang

gagal

memenuhi

standar-standar

yang

ditentukan.Tindakan disiplin yang dilaksanakan secara tidak benar adalah destruktif bagi karyawan dan organisasi. Dalam ensiklopedia administrasi, definisi disiplin adalah "Suasana kerja atau keadaan tertib orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi akan tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa tenang hati " (Pariata Westra, 1981, 196). Dari definisi tersebut tampak bahwa disiplin merupakan sikap tertib dari orang-orang yang berada dalam suatu organisasi untuk patuh pada peraturan yang ada bukan dengan terpaksa tetapi sukarela dan senang hati. Dalam suatu organisasi kondisi tertib dan teratur merupakan sebagian aspek penting yang terkontribusi pada kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk menjaga kondisi tertib dan teratur maka diperlukan pengaturan akan mekanisme kerja diantaranya dalam bentuk peraturan kerja organisasi secara umum dan khusus yang ditujukan pada segenap unsur dalam organisasi. Tujuan dari peraturan ini adalah menciptakan suasana tertib dan teratur dan peran serta yang positif dari setiap pegawai. Prayudi Atmo Sudirjo (1984 ; 158) mengemukakan pendapatnya tentang disiplin sebagai berikut : 1. Suatu sikap mental tertentu yang merupakan sikap taat dan tertib. 2. Suatu pengetahuan tentang sistem aturan-aturan perilaku, sistem atau norma-norma, kriteria, standar yang menimbulkan keinsyafan dan

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

kesadaran. 3. Suatu sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati pengertian dan kesadaran untuk mentaati segala apa yang diketahui dengan cermat dan teliti. Sedangkan menurut IG. Wursanto (1985 ; 147) menerangkan bahwa "Disiplin adalah suatu sikap atau ketaatan seseorang terhadap aturan yang berlaku dalam suatu organisasi serta adanya kesadaran dan keinsyafan bukan karena adanya unsur paksaan." Disiplin kerja menuntut adanya kesadaran yang tinggi untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ada secara sukarela. Untuk itulah diperlukan pembentukan disiplin yang ditanamkan kepada masingmasing tenaga kerja atau pegawai pada suatu organisasi dimana ia bertugas. Tentu saja sikap dan perilaku yang demikian ini tidak dapat dibentuk dalam sekejap, melainkan tercipta melalui proses penibinaan,

yang

pertama

kali

tentu

dimulai

dari

linkungan

keluarga,lingkungan pendidikan dan pengalaman atau pengenalan mengenai keteladanan dari lingkungannya. Agar terwujud suatu disiplin yang baik, menurut IG Surono (1985 1) diperlukan adanya prinsip-prinsip yang tertanam dalam diri tiap pegawai yaitu : 1. Kemauan untuk menyelaraskan tindakan tata tertib yang telah ditentukan 2. Bersedia untuk memperbaiki tindakan yang tidak pantas dengan disertai rasa takut kepada pimpinan 3. Bersedia menerima segala tindakan korektif 4. Karyawan hendaknya menyadari setiap organisasi kerja memang harus diatur sedemikian rupa sehingga pegawai tidak semaunya sendiri. Untuk mengetahui apakah para pegawai bekerja dengan penuh disiplin atau tidak dapat dilihat dari gejala yang berhubungan dengan kedisiplinan pegawai. Sebagaimana pendapat Alfred F Laterner (dalarn Soekadi Darsowiryono,1984. 78), yaitu : Untak menilai apakah di dalam perusahaan aatau kantor telah ada disiplin sejati di kalangan pegawai, antara lain dapat dilihat dari : 1. Bila pegawai datang ke kantor dengan teratur dan tepat pada waktunya 2. Bila pegawai berpakaian serba balk pada tempat pekerjaannya 3. Bila pegawai menggunakan bahan-bahan dan perlengkapan kantor dengan hati-hati

commit to user



4. Bila mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Perlunya disiplin kerja pada setiap organisasi atau instansi agar karyawan atau pegawai dapat bersikap atau berperilaku sesuai dengan peraturan organisasi atau instansi. Dalam hal penegakan disiplin,sangat penting bagi suatu instansi sebab dengan pendisiplinan itu dapat diharapkan

peraturan-peraturan

dapat

ditaati

oleh

sebagian

besar

karyawan. Dengan demikian adanya kedisiplinan itu dapat diharapkan pekerjaan dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Bilamana kedisiplinan tidak dapat ditegakkan maka tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai atau kurang efektif dan efisien. Disiplin tenaga kerja amat erat korelasinya dengan motivasi dan moral kerja.Disiplin kerja dapat dikembangkan secara formal melaui pelatihan pengembangan disiplin,misalnya dalam bekerja dengan cara menghargai waktu,tenaga,biaya,dan sebagainya.Menanamkan displin kerja tenaga kerja dapat dikembangka pula dengan cara kepemimpinan yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi tenaga kerja.Keteladanan seorang pimpinan biasanya dapat membangkitkan disiplin kerja yantg kuat bagi tenaga kerja yang membaktikan diri di bawah pimpinan yang bersangkutan,sekalipun kepemimpinanya tersebut kurang efektif. Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil suatu kesimpulan mengenai pengertian disiplin kerja pegawai yaitu : "Suatu sikap, tingkah laku serta ketaatan seorang pegawai terhadap aturan atau ketentuan yang berlaku dalam suatu isntansi tanpa adanya unsur paksaan dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang diberikan Dalam upaya pembinaan disiplin kerja, seorang pemimpin harus dapat membaca keadaan atau kadar disiplin para pegawai. Hal ini dikarenakan pegawai adalah manusia biasa yang keadaan atau kadar kedisiplinannya tidak selalu tetap sepanjang waktu. Dengan mengetahui keadaan displin pegawai akan dapat dimengerti sebab atau faktor yang dapat berpengaruh terhadap naik turunnya disiplin dan selanjutnya dapat

commit to user



dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil tindakan yang dianggap perlu baik untuk pencegahan maupun perbaikan. Dengan.demikian disiplin kerja sejati mengandung pengertian adanya ketaatan dan kepatuhan para pegawai terhadap peraturan yang telah ditentukan yang mencakup ketaatan dalam menggunakan waktu, berpakaian sesuai dengan ketentuan ,hati-hati dalam menggunakan fasilitas kantor , mengikuti prosedur kerja yang ditentukan dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi. B. Pengertian Pegawai Negeri Sipil. Menurut Ensiklopedi Administrasi (1989 ; 325), Pegawai Negeri adalah “Unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan atau pembanguna’’. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, dalam rumusan yang terdapat dalam pasal. 1 huraf a, pengertian Pegawai Negeri adalah “Mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. Pengertian Pegawai Negeri mengalami perubahan sejak dibuat undangundang nomor 43 tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, pengertian pegawai negeri tertuang dalam pasal I ayat 1 berbunyi :”Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan yang berlaku”. C. Aturan-Aturan Pegawai Negeri Sipil

commit to user



Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 29, menerangkan bahwa : “Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil”. Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 adalah sebagai berikut : 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah 2. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara. oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain 3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah dan pegawai negeri Sipil 4. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menyimpan rahasia Negara atau rahasia jabatan dengan. sebaikbaiknya 6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasanya maupun secara urnum, 7. Melaksanakan tugas kedinasannya dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab 8. Bekerja

dengan

jujur,

tertib,

cermat

dan

bersemangat

untuk

kepentingan Negara 9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakkan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil

commit to user



10. Segera melaporkan kepada atasannya apabila rnengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara / Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil 11. Mentaati ketentuan jam kerja 12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya. 14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing 15. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana, terhadap, bawahannya 16. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya 17. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk meningkatkan kariernya 18. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya 19. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya 20. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan 21. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri dan terhadap atasannya 22. Hormat menghormati antar sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap, Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan 23. Menjadi teladan sebagai warga. Negara yang baik dalam masyarakat 24. Mentaati

segala

peraturan

perundang-undangan

dan

peraturan

kedinasan yang berlaku 25. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang 26. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setlap,

commit to user



laporan diterima mengenai pelanggaran disiplin Dari ke 26 kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 di atas.Penulis hanya mengambil 4 poin saja untuk melihat Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karangnyar yaitu :

1. Mentaati ketentuan jam kerja 2. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat,sesame pegawai negeri dan terhadap atasanya 3. Melaksanakan tugas kedinasanya dengan penuh pengabdian,kesadaran dan tanggung jawab 4. Menggunakan dan memelihara barabg-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya Sedangkan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pernerintah Nomor 30 tahun 1980 pasal 3, adalah sebagai berikut : 1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, pemerintah, atau pegawai negeri sipil 2. Menyalahgunakan wewenangnya 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara. Asing 4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara 5. Memiliki,

menjual,

membeli,

menggadaikan,

menyewa

atau

meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara

commit to user



langsung atau tidak langsung merugikan Negara 7. Melakukan tindakan yang bersifat negative dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya 8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencermarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan 10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya 11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani 12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan 13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain 14. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor / instansi pemerintah 15. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaanya 16. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaan yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan. 17. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang

commit to user



memangku jabatan eselon, dan 18. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain Selain kewajiban dan larangan yang tersebut diatas juga diperlukan sanksi-sanksi

atau

hukuman

atas

pelanggaran

kedisiplinan

yang

berdasarkan atas tingkat hukuman yang telah dilakukan,Tujuan utama pengadaan sanksi disiplin kerja bagi para pegawai yang melanggar normanorma adalah memperbaki dan mendidik para pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.Oleh karena itu,setiap manajemen yang menghukum wajib mengadakan penelitian terlebih dahulu dengan metode dan tehnik yang memiliki validitas dan tingkat reabilitas yang tinggi atas tindakan dan

praduga

pelanggaran

disiplinyang

dilakukan

pegwai

yang

bersangkutan.Sanksi atau pelnggaran disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga ceara adil dapat diterima.termasuk pelanggaran didiplin adalah setiap pola perilaku untuk memperbanya, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan,memiliki tulisan,atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar peraturan-peraturan dan kebijakankebijakan ketenagakerjaan ataupun suatu instansi pemerintahan atau perusahaan yang tertulis maupun tidak tertulis,kecuali itu untuk kepentingan instansi. Pada umumnya sebagai pegangan pimpinan tidak mutlak,tingkat dan jenis sanksi terdiri atas beberapa yang dikategorikan menjadi 1. Tingkat hukuman disiplin ringan 2. Tingkat hukuman disiplin sedang 3. Tingkat disiplin berat

Sanksi-sanksi atas pelanggaran tersebut diantaranya : 1. Tingkat hukuman disiplin ringan :

commit to user



a. Teguran lisan kepada pegawai yang bersangkutan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 2. Tingkat hukuman sedang a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun 3. Tingkat hukuman disiplin berat a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun b. Pembebasan dari jabatan untuk dijadikan sebagi pegawai biasa. c. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas permintaansendiri pegawai yang bersangkutan. d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut, maka harus ada pejabat yang berwenang menghukum, memeriksa, menyampaikan dan menjatuhkan keputusan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan sanksi kedisiplinan, yang kesemua itu telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980. Dalam menetapkan jenis sanksi disiplin yang akan dijatuhkan

kepada

pegawai

yang

melanggar,hendaknya

dipertimbangkan dengan cermat,teliti,dan seksama bahwa sanksi disiplin yang akan dijatuhkan tersebut setimpal dengan tindakan dan perilaku yang diperbuat.Dengan demikian,sanksi disiplin tersebut dapat diterima dengan penuh rasa kadilan.Kepada pegawai yang pernah diberikan sanksi disiplin dan mengulanginya lagi pada kasus yang sama,perlu dijatuhi sanksi disiplin yang lebih berat dengan tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah yang berlaku.

commit to user



Peraturan-peraturan tersebut diatas dapat dijadikan acuan untuk mental kedisiplinan pegawai, jika ada pegawai yang melanggar salah satu atau beberapa larangan diatas maka akan dikenakan

sanksi

yang

telah

disesuaikan

dengan

tingkat

pelanggaran yang dilakukan. D. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam rangka usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menampilkan diri sebagai Aparatur Negara yang bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawab tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan,

memuat

maka

pokok-pokok

diperlukan

kewajiban,

Peraturan

larangan

dan

Disiplin

yang

sanksi

atau

hukuman. Penjatuhan hukuman disiplin ini salah satu upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil harus memiliki kemampuan yang tinggi dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas yang dibebankan, bebas dari KKN. Upaya pembinaan harus dilakukan secara menyeluruh, terus menerus, dan berkesinambungan agar kondisi tersebut di atas bisa terwujud. Untuk meningkatkan pembinaan mental kedisiplinan dan pengembangan karier pegawai Negeri Sipil sesuai norma standar dan prosedur yang berlaku, maka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(mengenai

pemeriksaan,

pemanggilan

sampai

dengan

penjatuhan hukuman bagi pelanggar disiplin) adalah sebagai berikut: 1. Adanya Laporan dari dinas / instansi ataupun masyarakat mengenai Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Disini Laporan dikirim kepada

commit to user



Bupati melalui kantor Badan Kepegawaian Daerah dari dinas / unit kerja lembaga pemerintah. Jadi masih ada upaya pengawasan dan pembinaan di dinas atau instansi pemerintah terhadap Pegawai Negeri

Sipil

yang

melanggar

kewajiban

sebagai

pegawai

pemerintah. 2. Badan

kepegawaian

Daerah

menelaah

dan

mempelajari

perumusan permasalahan yang telah dilaporkan tersebut. 3. Selanjutnya Badan Kepegawaian daerah memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk datang menghadiri sidang. pemeriksaan. Apabila satu kali dipanggil tidak hadir maka akan dilakukan panggil sampai sebanyak tiga kali. Apabila Pegawai Negeri Sipil datang dan menghadiri sidang pemeriksaan maka badan kepegawaian daerah membuat berita acara pemeriksaan, tetapi apabila pegawai negeri sipil yang brsangkutan tidak hadir maka tidak akan menghalangi dalam penjatuhan hukuman disiplin. 4. Kepala bidang pembinaan Kepegawaian mempelajari hasil dari berita acara pemeriksaan dan selanjutnya melaporkan kepada Bupati. 5. Laporan yang diserahkan kepada Bupati disertai dengan saran-saran kategori atau klasifikasi yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah, termasuk dalam jenis hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. 6. Kemudian bupati berwenang untuk memutus dan menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar peraturan atau dengan kata lain tidak menunaikan kewajibannya. Hal tersebut di atas didasarkan pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-3/V 18-2/99 tertanggal 25 September 2001 tentang wewenang penjatuhan hukuman disiplin, pengajuan keberatan kepada Badan Kepegawaian, izin perkawinan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri Sipil. Sebelum surat kepala

badan

kepegawaian

negara

commit to user

nomor

K

26.3/V/18-2/99



dikeluarkan , bupati tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman, yang berwenang adalah menteri dalam negeri. Akan tetapi setelah keluarnya surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut maka Bupati dan Gubernur serta walikota mempunyai wewenang untuk menjatuhakn hukuman disiplin, balk itu hukuman ringan, sedang maupun disiplin berat. Proses penjatuhan hukuman disiplin diatas sudah berlaku juga di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kantor Bidang Pengairan Kabupaten Karangnyar,

dan

diterapkan

kepada

pegawai

vang

melanggar

peraturan disiplin. Apabila PNS yang diberikan hukuman disiplin merasa tidak puas, atau keberatan atas putusan-putusan yang diberikan, maka pegawai yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atas putusan hukuman disiplin yang diuraikan sebagai berikut : 1. PNS yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan kepada atasan atau pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hierarki. Apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang

dijatuhkan

padanya

tidak

atau

kurang

setimpal,

atau

pelanggarandisiplin yang menjadi alasan dibagi hukuman disiplin tidak itu atau kurang benar. 2. Keberatan atas putusan hukuman disiplin oleh PNS hanya dapat diajukan apabila hukuman disiplin yang dijatuhkan berupa salah sate jenis hukuman disiplin sedang atau berat. 3. Pengajuan keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai pegawai yang bersanngkutan menerima hukuma disiplin. Keberatan yang diajukan melebihi 14 hari tidak dapat dipertimbangkan. 4. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis dan dalam Surat Keberatan harus memuat alasan –alasan dari perbuatan itu secara lengkap 5. Bagi PNS dengan golongan ruang IV/A kebawah dengan demikian berarti meliputi PNS golongan ruang I/A sampai dengan golongan. ruang IV/A, apabila atas pelanggarannya itu hukuman disiplin yang dijatuhkan berubah

commit to user



dengan hukuman disiplin berat yaitu berupa pemberhentian dengan hormat, bila PNS yang bersangkutan masih keberatan, maka pengajuan keberatannya

harus

disampaikan

kepada

Badan

Pertimbangan.

Kepegawaian. 6. Badan

Pertimbangan

Kepegawaian

wajib

menerima

dan

mempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh PNS. 7. Keputusan yang diambil oleh badan pertimbangan kepegawaian adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan, baik oleh PNS yang mengajukan keberatan maupun oleh pejabat yang berwenang yang menjatuhkan hukuman E. Instrumen Kendali Disiplin PNS Penerapan pembinaan disiplin PNS selain menggunakan sarana peraturan perundang-undangan yang meliputi kewajiban, larangan serta peraturan disiplin, juga memerlukan sarana atau instrument kendali disiplin PNS. Yang dimaksud dengan instrument kendali adalah sarana lain disamping peraturan perundang-undangan untuk mengetahui sikap, tingkah laku nyata yang digunakan oleh pejabat atasan serta sebagai sarana penilaian disiplin kerja bawahannya. Instrumen kendali yang digunakan dalam penerapan pembinaan disiplin PNS adalah sebagai berikut : 1. Daftar hadir Wujud nyata, dari sikap seseorang PNS dapat dilihat dari tingkat kehadiran dalam lingkungan kerja. Kehadiran pegawai dapat dikontrol melalui daftar hadir yang merupakan instrumen kendali disiplin PNS. Oleh karena itu daftar hadir harus diisi secara tertib, jujur dan terawasi serta terkelola dengan baik oleh bagian kepegawaian.Berikut ini akan dijelaskan mengenai tata tertib pengisian daftar hadir pegawai : a. Bukti pengisian daftar hadir adalah berupa tanda tangan pegawai yang bersangkutan

commit to user



b. Daftar hadir pegawai setup bulannya ditutup oleh pejabat atasan langsung dan keadaanya dicatat dalam buku catatan penilaian pegawai. 2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan PNS maka

perlu

diadakan

penilaian

pelaksanaan

pekerjaan terhadap PNS.Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan ditua.ngkan dalam suatu daftar disebut Daftar Penitalan Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Tujuan dari daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah untuk memperoleh bahan-bahan

pertimbangan

yang

obyektif

dalam

pembinaan PNS berdasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. DP3 ini bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh PNS yang dinilai selain pejabat penilai, atasan pejabat penilai, atasan dari atasan pejabat penilai,penilai (sampai yang tertinggi). Oleh sebab itu DP3 harus disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. Penyimpangan DP3 digunakan untuk selama 5 (lima) tahun, sedangkan yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak digunakan lagi. Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah : a. Kesetiaan Yaitu

tekad

melaksanakan

dan

kesanggupan

dan mengamalkan

dalam

sesuatu

mentaati,

yang.

diaati

dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab b. Prestasi kerja Adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang PNS dalam melaksanakan tugas. Pada umumnya prestasi kerja PNS antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan k-esungguhan PNS yang bersangkutan. c. Tanggung jawab Adalah kesanggupan seorang PNS dalam menyelesaikan pekerjaan

commit to user



yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya serta berani menanggung resiko alas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. d. Ketaatan Adalah kesanggupan seorang PNS untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melannggar larangan yang ditentukan. e. Kejujuran Adalah ketulusan hati seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan kema mpu an untuk tidak men yatakan wewenan g yang diberikan kepadanya. f. Kerjasama. Adalah kemampuan seorang PNS untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan basil yang sebesar-besarnya g. Prakarsa Adalah kemapuan seorang PNS untuk mengambil keputusan, langkah langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan vang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan h. Kepemimpinan Adalah kemampuan untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. F. Metode Pengamatan Dalam pengamatan ini terdapat beberapa hal yang menyangkut masalah tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, antara lain : 1. Jenis Pengamatan

commit to user



Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan pengamatan kualitatif deskriptif.Jenis pengamatan ini akan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskriptif teliti dan penuh nuansa,yang lebih berharga daripada sekedar pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka (H.B.Sutopo,2002:183). 2. Lokasi Pengamatan Dalam pengamatan ini lokasi yang dipilih adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Karanganyar, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 1. Dalam lokasi terdapat permasalahan yang ingin dikaji dalam pengamatan ini,dan permasalahanya antara lain : 1. Ketaatan Pegawai Dalam Mematuhi Aturan Jam Kerja 2. Ketaatan

Pegawai

Dalam

Mematuhi

Peraturan

Mengenai

Penggunaan Pakaian Kerja Beserta Atribut-Atributnya. 3. Ketaatan Pegawai Dalam Menyelesaikan Tugas dan Tanggung Jawab Yang Dibebankan 4. Ketaatan Pegawai dalam menggunakan fasilitas kantor 2. Penulis diberikan izin untuk mengadakan, pengamatan di lokasi tersebut 3. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah : 1. Data Primer

Yaitu data pokok yang diperoleh dari responden secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan para pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Karanganyar. 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan dalam pengamatan. Data ini digunakan sebagai

commit to user



pelengkap dan penunjang data primer. 4. Tehnik pengambilan sampling Dalam penganmatan ini tehnik sampling yang digunakan adalah non random sampling yaitu purposive sampling.Disini penulis akan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang mantap,serta mengetahui permasalahan secara mendalam.Disini yang penulis jadikan informan adalah pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM,dengan rincian sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Suroto 2. Pegawai Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 3 orang

yaitu

Bapak

Mujiyono,Saudara

Aditya

Widyamurti,Saudara Edy haryanto 3. Pegawai

Seksi

Pelestarian

Sumber

Air,Operasi

dan

Pemeliharaan saudari Diah 5. Tehnik Pengumpulan Data Adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam pengamatan ini adalah sebagai berikut : 1. Observasi Yaitu

teknik

pengumpulan

data

dengan

cara

mengadakan

pengamatan langsung pada obyek yang diteliti. Tehnik ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kondisi yang ada pada lokasi pengamatan. 2. Wawancara Yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. 3. Dokumentasi Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengambil data dari

commit to user



arsip-arsip dan dokumen yang ada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Karanganyar. 5. Validitas Data Validitas data berkaitan dengan keabsahan data yang telah dikumpulkan,dimana akan membuktikan bahwa data yang telah terkumpul benar-benar sesuai dengan yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.Usaha pengecekan ini pada dasarnya adalah untuk mengurangi Subjektifitas sumber data yang biasanya lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dalam memberikan keterangan untuk menjamin validitas data,maka penulis menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama Untuk dapat menjamin Validitas Data yang akan diperoleh dalam pengamatan ini,maka peningkatan validitad data akan dilakukan dengan cara triangulasi data,yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.Oleh karena itu dalam pengecekan

kebenaran

data

tersebut

dapat

dilakukan

dengan

membandingkan data yang sejenis yang diperoleh dari data yang berlainan atau dengan kata lain data yang sama dikontrol dari sumber yang berbeda (Patton dalam H.B.Sutopo,1998:31). 6. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan adalam pengamatan ini menggunakan metode analisis interaktif,yaitu model analisis data yang terdiri dari data reduction,data display,dan conclusing drawing (H.B.Sutopo,1998:34-37). 1. Data Reduction Merupakan

proses

seleksi

pemfokusan,penyederhanaan,dan

abstrasi data (kasar) yang ada dalam fieldnote,dimana proses ini berlangsung terus sepanjang riset sehingga data reduction pada dasarnya

adalah

suatu

commit to user

bentuk

analisis

yang



mempertegas,memperpendek,membuat fokus,membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa untuk membuat kesimpulan akhir. 2. Data Display Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.data Display merupakan penyajian data secara sistematis,sehingga dapat dimengerti apa yang terjadi. 3. Conclusing Drawing Adalah preposisi yang bersifat terbuka dan skeptis,dimana kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir. Ketiga komponen diatas aktifitasnya berbentuk interaktif dan membentuk siklus,dalam pengamatan ini,penulis bergerak diantara ketiga komponen tersebut.Serta pengumpulan data kembali jika sekiranya masih ada data yang perlu dilengkapi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut Model Analisis Interaktif (Sumber:H.B.Sutopo,1998:37) Pengumpulan Data

Data Reduction

Data Display

Conclusing Drawing

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user



BAB III DESKRIPSI SINGKAT

A. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar secara yuridis dimulai sejak dikeluarkannya PP. No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah. Yang dimaksud Pekerjaan Umum pada waktu itu adalah sebagian dari fungsi pemerintah di bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air,sumber-sumber air,termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya,baik yang ilamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Bina Marga adalah pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman. Latar belakang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ini adalah untuk lebih memantapkan pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.Penyerahan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan sebagai pelaksanaan azas desentralisasi, dan apabila diperlukan tanggung jawab itu dapat ditarik kembali menjadi urusan pemerintah. Untuk melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum, pemerintah Daerah Tingkat

commit to user



II

dapat

membentuk

Dinas-dinas

Pekerjaan

Umum

sesuai

dengan

kebutuhan.Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan

di

Daerah

dan

sejalan

dengan

makin

meningkatnya volume pembangunan. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah mengenai urusan-urusan bangunan dan gedung, jalan-jalan umum beserta segala bangunan-bangunan turutannya, pohon ayoman, lapangan-lapangan dan taman-taman, pengaliran (pembuluh pembilas, got-got, selokan, penatus), penerangan jalan, tempat pekuburan umum, pasar-pasar, los-los pasar, pesanggrahan-pesanggrahan, penyebaran-penyebrangan dan pencegahan bahaya kebakaran. Dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Daerah diberi kewenangan Otonomi Daerah dan diserahi 11 (sebelas) kewenangan

meliputi

Pekerjaan

Umum,

kesehatan,

pendidikan

dan

kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Kemudian dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten dan dibentuklah susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar yang sekarang ini.

B. Struktur Organisasi Susunan organisasi yang baik sangat diperlukan agar perusahaan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Apabila orang yang ada dalam perusahaan atau instansi tersebut tidak baik,dapat mengakibatkan kegiatan atau tugas yang dilaksanakan tidak dapat tertib dan teratur.Sudah tentu keadaan demikian akan merugikan perusahaan. Kegiatan-kegiatan hubungan organisasi yang terjadi dalam suatu organisasi dalam garis besar dapat dirinci sebagai berikut : 1. Wewenang Adalah hal untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk

commit to user



melakukan sesuatu. 2. Tanggung jawab Adalah kewajiban untuk melakukan tugas-tugas yang sudah ditentukan. Adapun struktur dan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perencanaan dan Bina Teknik terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Teknik; 2. Seksi Bina Teknik; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Bina Marga terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. e. Bidang Cipta Karya terdiri dari 1. Seksi Tata Ruang dan Bangunan; 2. Seksi Pertanahan dan Perumahan; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan; f. Bidang Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan; 2. Seksi Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan; 3. Seksi Sumber Daya Mineral. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas h. Kelompok Jabatan Fungsional. Dari struktur dan susunan organisasi tersebut dapat dijabarkan tugas dari masing-masing jabatan,antara lain :

commit to user



Kepala Dinas Pekerjaan Umum

(1)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum yang meliputi Cipta Karya, Bina Marga, serta Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral. b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum; c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum. d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(3)

Uraian tugas pokok Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tersebut dalam ayat ( 1 ) sebagai berikut : a. Menyusun perencanaan dan perumusan program kerja dibidang pekerjaan umum yang meliputi kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan, perizinan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan

kebijaksanaan

yang

ditetapkan

Bupati,

pengelolaan

kesekretariatan Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. Menjabarkan perintah/kebijaksanaan Bupati dibidang Pekerjaan Umum secara rinci dan jelas agar mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. c. Mendistribusikan tugas dibidang pekerjaan umum kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap permasalahan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas Dinas

commit to user



Pekerjaan Umum untuk memperoleh sinkronisasi dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan tugas. e. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. f. Melaksanakan kebijaksanaan teknis pembangunan dibidang Pekerjaan Umum sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. g. Melaksanakan

pengelolaan

administrasi

pembangunan

dibidang

Pekerjaan Umum sesuai peraturan yang berlaku untuk tertib dministrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas. h. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang perizinan di bidang pekerjaan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. i. Melaksanakan pemberian perizinan di bidang Pekerjaan Umum sesuai peraturan perundang-undangn yang berlaku guna tertib administrasi. j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pekrjaan Umum sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati. k. Melaksanakan pengumpulan data , pengolahan data dan inventarisasi dibidang pekerjaan umum dan permasalahan yang terjadi untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. l. Melaksanakan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum sesuai peraturan dan perundang-undangn yang berlaku untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas. m. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. n. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan dibidang Perkerjaan Umum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Propinsi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku ketertiban pelaksanaan tugas.

commit to user

untuk kelancaran dan



o. Melaksanakan penelitian/survey ke lapangan untuk mengetahui secara riil

kondisi

dilapangan,

sehingga

tepat

dalam

penyusunan

perencanaan/pembiayaan pembangunan. p. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan memantau dan meneliti hasil kerja

untuk

mengetahui

kebenaran

materiil

dan

mengetahui

kesulitan/hambatan yang dihadapi dan memberi jalan keluar. q. Memonitor pelaksanaan tugas bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui perkembangan tugas bawahan. r. Melaksanakan evaluasi hasil kerja bawahan dengan mempelajari data dan laporan dari bawahan sebagai bahan untuk menentukan penyusunan perencanaan dan perumusan program kerja tahun berikutnya agar tepat, efektif dan efisien. s. Membuat laporan kerja Dinas Pekerjaan Umum kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijaksanaan selanjutnya. t. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan. u. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai masukan untuk mengambil kebijaksanaan selanjutnya. v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Bidang Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral

Bidang Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari : a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan. b. Seksi Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan c. Seksi Energi Sumber Daya Mineral.

(1) Bidang Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

kegiatan

penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana

commit to user



Pengairan , Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan, Air Tanah, Migas, Energi, Ketenagalistrikan, Sumber daya Mineral. (2) Uraian Tugas Pokok Bidang Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral yaitu : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengairan dan Sumber Daya Mineral meliputi Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan, Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan, Air Tanah, Migas, Energi, Ketenagalistrikan, Sumberdaya Mineral. b. Melaksanakan Koordinasi teknis dengan unit kerja terkait tentang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan , Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan, air Tanah, Migas , energi, Ketenaga Listrikan, Sumberdaya Mineral. c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan , Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan, Migas , Energi, Ketenaglistrikan, Sumberdaya Mineral. d. Menyiapkan bahan pembinaan bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan, Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan, Migas , Energi, Ketenaga Listrikan, Sumberdaya Mineral. e. Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan tugas kegiatan bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan, Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan, Migas , Energi, Ketenaga Listrikan, Sumberdaya Mineral. f. Melaporkan Pelaksanaan Tugas kegiatan bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan, Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan, Migas , Energi, Ketenagalistrikan, Sumberdaya Mineral kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum. g. Menjabarkan perintah dan kebijakan atasan baik berupa disposisi maupun petunjuk lisan secara rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya. h. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara secara cepat, tepat dan akurat.

commit to user



i. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. j. Menyiapkan bahan di bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan, Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan, Migas , Energi, Ketenaga Listrikan, Sumberdaya Mineral guna menyusun kebijakan Pemerintah Daerah yang berupa Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai kewenangan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. k. Menyusun laporan realisasi program kerja bidang Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral secara berkala kepada atasan sebagai bahan penyusunan program laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum. l. Memberi usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah. m. Melasanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja. n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. (3) Ketersediaan Sumber Daya Manusia Data Pegawai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karangnyar menyebutkan bahwa jumlah pegawai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Karangnyar adalah sebanyak 77 orang yang terdiri dari 45 orang PNS.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan No

Golongan

Jumlah (orang)

1.

Golongan IV B

1

2.

Golongan III D

3

3.

Golongan III B

8

4.

Golongan III A

12

5.

Golongan II D

commit to user

1



6.

Golongan II C

2

7.

Golongan II B

3

8.

Golongan II A

8

9.

Golongan I D

1

10.

Golongan I C

4

11.

Golongan I A

2

Jumlah

45

Sumber : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karangnyar

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan

(1) Tugas Pokok Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan Melaksanakan

pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan

kegiatan pembangunan, perbaikan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengairan. (2) Uraian Tugas Pokok Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan : a.

Menyusunrencana

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan,

perbaikan,peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengairan sebagai pedoman kerja. b. Melaksanakanpembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. c. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan, penanggulangan dan perbaikan akibat bencana alam banjir pada sarana dan prasarana pengairan serta penanggulangan kekeringan. d.

Melaksanakan penyusunan pedoman peraturan tentang pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan.

e.

Mengadakan bimbingan jasa konsultan, jasa konstruksi, administrasi teknik dan pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan konsultan dan konstruksi fisik kegiatan pembangunan, perbaikan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengairan.

commit to user



f.

Memonitor pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas bawahan.

g.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan mempelajari data dan laporan sebagai bahan untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya agar tepat, efektif dan efisien.

h. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan. i.

Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan.

j.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai masukan untuk mengambil langkah selanjutnya.

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. (3) Jumlah Pegawai di Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pengairan menyebutkan bahwa jumlah pegawai di seksi ini sebanyak 16 orang yang terdiri dari 12 orang PNS.


Golongan

Jumlah (Orang)

1.

Golongan III D

1

2.

Golongan III B

3

3.

Golongan III A

3

4.

Golongan II D

1

5.

Golongan II C

2

6.

Golongan II A

2

Jumlah

12


Seksi Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan (1) Tugas pokok Seksi Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan

commit to user

Teknis



pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelestarian sumber air, operasional dan pemeliharaan

(2) Uraian Tugas Pokok Seksi Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan meliputi : 1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan preventif dan pengendalian atas kegiatan

pengelolaan sumber - sumber air dan pencemaran air,

2. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi pemanfaatan sumber - sumber air dan aset pengairan, 3. Membina,

mengawasi,

mengendalikan

kegiatan

pemeliharaan,inventarisasi pengairan dan penanggulangan akibat bencana alam. 4. Mengelola Operasi, Pemeliharaan sungai, hidrologi dan pengendalian kualitas air. 5. Menyusun pedoman Operasional irigasi,sungai dan waduk. 6. Melaksanakan pembinaan pengaturan dan pemanfaatan air. 7. Mendata dan pengelola perijinan air permukaan, sumber air serta pada alur sungai dan perijinan penggunaan tanah pengairan dan perijinan pembuangan limbah ke dalam sungai. 8. Mendata dan mengelola retribusi pemanfaatan air permukaan tanah, sumber air dan tanah pengairan. 9. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan Pengairan. 10. Memberdayakan P3A sesuai dengan peraturan yang berlaku. 11. Melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan peraturan tentang sumber - sumber air dan pencemaran air. 12. Melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan peraturan tentang operasi dan pemeliharaan saran dan prasarana pengairan. 13. Melaksanakan penyusunan rencana tata tanam dan rencana penetapan prioritas pembagian air.

commit to user



14. Melaksanakan

pengelolaan

proses

administrasi

perijinan

dan

administrasi retribusi serta pemanfaatan sumber - sumber air dan tanah pengairan. 15. Melaksanakan penyusunan rencana awal tanam dan akhir tanam setiap daerah

irigasi (MT 1, MT 2, MT 3) serta rencana pengeringan

saluran irigasi. 16. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan. 17. Melaksanakan pengumpulan data, evaluasi dan pengelolan hidrologi dan klimatologi pengairan. 18. Melaksanakan pendataan, inventarisasi, identifikasi dan pelaporan kekayaan milik Daerah / Negara di bidang pengairan, pembebasan tanah, mutasi tanah dan pengurusan hak atas tanah. 19. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi air dan sumber sumber air dan tanah pengairan. 20. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan kegiatan yang telah dilaksanakan. 21. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan & ESDM (2) Jumlah Pegawai di Seksi Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan menyebutkan bahwa jumlah pegawai di seksi ini sebanyak 43 orang pegawai yang terdiri dari 22 orang PNS.


Golongan

Jumlah(orang)

1.

Golongan III D

1

2.

Golongan III B

4

3.

Golongan III A

6

4.

Golongan II B

2

5.

Golongan II A

commit to user

4



6.

Golongan I D

1

7.

Golongan I C

3

8.

Golongan I A

1

Jumlah

22


Seksi Energi Sumber Daya Mineral

(1)

Tugas

Pokok

Seksi

Energi

Dan

Sumber

Daya

Mineral

yaitu

menyelenggarakan Kegiatan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan

pelaksanaan

di

bidang

pembinaan,

pengusahaan,

pengawasan dan pengendalian dibidang air tanah, migas, energi, ketenagalistrikan dan sumberdaya mineral. (2)

Uraian Tugas Pokok Pokok Seksi Energi Dan Sumber Daya Mineral yaitu : a. Menyediakan rencana kegiatan bidang Air Tanah, Migas, Energi, Ketenagalistrikan , dan Sumber Daya Mineral. b. Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait tentang pengelolaan Air Tanag, Migas, Energi, Ketenagalistrikan, dan Sumber Daya Mineral. c. Menyediakan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan Air Tanah, Migas, Energi, Ketenagalistrikan, dan Sumberdaya Mineral. d. Menyediakan pembinaan bidang pengelolaan Air Tanah, Migas, Energi, Ketenagalistrikan, dan Sumberdaya Mineral. e. Menyediakan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian kegiatan Air Tanah, Migas, Energi, Ketenagalistrikan, dan Sumberdaya Mineral serta pemulihan kualitas lingkungan pertambangan. f. Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi Air Tanah, Migas, Energi, Ketenagalistrikan, dan Sumberdaya Mineral. g. Melaksanakan pemanfaatan dan pembangunan Air Tanah, Migas, Energi, Ketenagalistrikan, dan Sumberdaya Mineral.

commit to user



h. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan penetapan rencana umum Air Tanah, Migas, Energi, Ketenagalistrikan, dan Sumberdaya Mineral. i. Melaksanakan pemberian ijin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, sendiri dan badan usaha dalam energi. j. Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan

usaha

ketenagalistrikan. k. Melaksanakan kegiatan kajian penetapan wilayah usaha pertambangan. l. Melaksanakan

pemberian

rekomendasi

teknis

untuk

izin

usaha

pertambangan. m. Melaksanakan pemeriksaan kelaikan dan pemberian ijin gudang bahan peledak. n. Melaksanakan kegiatan persetujuan rencana kerja dan biaya serta persetujuan perubahannya. o. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan. p. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan terhadap pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan. q. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemegang izin usaha pertambangan. r. Melaksanakan kegiatan perhitungan besarnya iuran pertambangan ( iuran tetap dan iuran produksi/royalty) dan pajak bahan galian golongan c yang harus dibayar oleh pengusaha. s. Melaksanakan bimbingan pengusahaan sumber daya mineral. t. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian K3 pertambangan. u. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan pertambangan. v. Melaksanakan eksplorasi,

kegiatan

pengawasan

eksploitasi,pengolahan

dan

pengendalian

pemurnian,

kegiatan

pengangkutan

dan

penjualan sumberdaya mineral. w. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konservasi sumberdaya mineral. x. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan tenaga kerja pertambangan.

commit to user



y. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian produksi sumber daya mineral. z. Melaksanakan pengujian kelayakan sarana dan prasarana kegiatan pertambangan. å. Melaksanakan

kegiatan

pengawasan

dan

pengendalian

kegiatan

pertambangan tanpa ijin. ä. Melaksanakan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan pertambangan, reklamasi lahan bekas penambangan. ö. Melaksanakan penetapan dan pemeliharaan konservasi tanah. aa. Melaksanakan kegiatan pemberian ijin pemakaian dan pengusahaan air tanah. ee. Melaksanakan kegiatan pembinaan , pengawasan dan pengendalian pemakaian dan pengusahaan air tanah. cc. Melaksanakan kegiatan perhitungan nilai perolehan air tanah. dd. Melaksanakan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas BBM. hh. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyedia BBM. ff. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian distribusi BBM. gg. Melaksanakan pemberian ijin lokasi pendirian dan pendaftaran ulang SPBU. hh. Melaksanakan

pengujian

kelayakan

tangki

dan

pemberian

ijin

penimbunan bahan baker cair. ii. Melaksanakan pengelolaan system informasi data bidang penataan wilayah, pembinaan, pengembangan dan pengusahaan Air Tanah, Migas, Energi, Ketenagalistrikan dan Sumberdaya Mineral. jj. Melaksanakan Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidang pembinaan dan pengusahaan Air Tanah, Migas, Energi, Ketenagalistrikan dan Sumberdaya Mineral. kk. Melaporkan

pelaksanaan

tugas

Air

Tanah,

Migas,

Energi,

Ketenagalistrikan dan Sumberdaya Mineral kepada atasan. ll. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.

commit to user



mm. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. (3) Jumlah Pegawai di Seksi Pelestarian Sumber Air, Operasi dan Pemeliharaan menyebutkan bahwa jumlah pegawai di seksi ini sebanyak 13 orang PNS.


Golongan

Jumlah (orang)

1.

Golongan III D

1

2.

Golongan III B

1

3.

Golongan III A

3

4.

Golongan II B

1

5.

Golongan II A

2

6.

Golongan I C

1

7.

Golongan I A

1

Jumlah

10


Bagan Susunan Organisasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karanganyar.

Kepala Bidang Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Seksi Pembangunan

Seksi Pelestarian Sumber

Seksi Energi Sumber

dan Peningkatan

Air, Operasi dan

Daya Mineral

Sarana Pengairan

Pemeliharaan

Sumber : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karanganyar

commit to user



BAB IV PEMBAHASAN

A. Indikator-indikator Untuk Mengukur Tingkat Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karanganyar. Secara umum pelaksanaan disiplin kerja pegawai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karanganyar dapat diukur dengan beberapa indikator-indikator.Indikator ini berdasarkan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 yang berjumlah 26.Tapi disini penulis hanya mengambil 4 poin saja,yang antara lain adalah sebagai berikut : 1. Ketaatan Pegawai Dalam Mematuhi Aturan Jam Kerja Dalam melakukan pembahasan tentang kepatuhan pegawai dalam mematuhi aturan jam kerja kantor dapat dikelompokkan menjadi tiga hal, antara lain : a. Kehadiran pegawai pada waktu apel pagi Apel pagi merupakan ukuran awal / tolak ukur awal dalam menilai pelaksanaan kedisiplinan kerja pegawai. Pelaksanaan apel di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karangnyar dilaksanakan setiap pagi pukul 07.00 WIB. Berdasarkan peraturan yang telah ada, setiap pegawai diwajibkan untuk mengikuti apel, tetapi dari hasil pengamatan yang telah dilakukan selama magang menunjukkan bahwa hanya sebagian pegawai saja yang mengikuti apel sedangkan yang lain belum tiba di kantor, bahkan malah masih ada yang datang terlambat dan langsung masuk ke ruang kerjanya. b. Kehadiran pegawai pada saat masuk kantor dan selama jam kantor Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, setiap harinya masih ada

commit to user



satu atau beberapa pegawai yang datang terlambat dan belum memenuhi kewajiban datang ke kantor sesuai dengan ketentuan jam kerja kantor sebagaimana mestinya, berikut ini akan diuraikan dengan tabel mengenai ketentuan jam kerja kantor, yaitu

:

Pelaksanaan Jam Kerja Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karangnyar No

HARI

JAM MASUK

JAM PULANG

1.

Senin

07.00 WIB

14.00 WIB

2.

Selasa

07.00 WIB

14.00 WIB

3.

Rabu

07.00 WIB

14.00 WIB

4.

Kamis

07.00 WIB

14.00 WIB

5.

Jum’at

07.00 WIB

11.00 WIB

6.

Sabtu

07.00 WIB

13.00 WIB

Sumber : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karangnyar Dari keterlambatan yang telah dilakukan pegawai yang mempunyai alasan masing-masing dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan antara lain : 1. Jauhnya jarak antara rumah dengan kantor 2. Adanya kewajiban mengurus rumah tangga 3. Mereka harus mengantar anaknya ke sekolah Sedangkan selama aktifitas jam kantor juga ada beberapa pegawai yang terlihat santai, dengan membaca koran juga ada yang bersenda gurau dengan teman satu kantor. Hal ini disebabkan karena belum adanya pekerjaan yang harus mereka kerjakan, atau sudah selesainya tugas atau pekerjaan yang dibebankan, Juga disebabkan mereka dalam tahap menunggu pekerjaan selanjutnya. c. Ketentuan pegawai untuk mematuhi ketentuan jam pulang kantor Dari hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada beberapa pegawai pulang kerja tidak tepat waktu. Mereka umumnya

commit to user



pulang sebelum jam kantor berakhir yaitu sebelum pukul 14.00, seperti yang telah diuraikan dalam pelaksanaan jam kantor di atas. Penyebab mereka meninggalkan kantor sebelum jam kantor selesai adalah mereka sudah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibebankan dan mereka merasa sudah tidak ada lagi pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Meskipun demikian sebagian besar pegawai masih mentaati ketentuan jam kantor, mereka dengan sabar menanti jam kerja berakhir sambil mengerjakan tugas yang belum terselesaikan.

2. Ketaatan Pegawai Dalam Mematuhi Peraturan Mengenai Penggunaan Pakaian Kerja Beserta Atribut-Atributnya. Dalam hubungannya dengan penggunaan pakaian dinas berserta atribut-atribut yang harus dikenakan sepanjang observasi yang telah dilakukan selama magang tampak bahwa sebagian besar atau hampir semua pegawai telah mengenakan pakaian seragam yang sesuai, dengan ketentuan yang sedemikian

berlaku.

rupa

Penggunaan

untuk

kondisi

seragam hari

kerja

kerja

telah

diatur

dalam

satu

minggu.Memperhatikan Surat Mendagri No. 025/3307/2008 tanggal 3 Nopember 2008 perihal penggunaan pakaian dinas harian (PDH),sambil menunggu perubahan peraturan bupati Karanganyar No.1 tahun 2009,maka penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangnyar di atur sebagai berikut : a. Hari Senin

: Pakaian dinas Linmas (Hansip)

b. Hari Selasa s/d Kamis

: Pakaian dinas warna Kheki (coklat)

c. Hari Jum'at

: Menggunakan

Pakaian

Dinas

tenun

tradisional/batik khas jawa tengah. d. Hari Sabtu

: Menggunakan Pakaian Dinas Motif Batik Srikandi

Sumber : Dokumen Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDMKabupaten Karangnyar

Sedangkan pakaian Korpri dikenakan tiap-tiap tanggal 17 setiap

commit to user



bulannya atau digunakan pada acara atau kegiatan yang ditentukan. Pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas terhitung mulai hari Senin tanggal 1 Juni 2009. Semua pegawai pada umumnya sudah memenuhi peraturan penggunaan seragam kerja, meskipun warna dan kualitasnya mungkin berbeda-beda. Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin atau kepatuhan dalam penggunaan pakaian seragam beserta atribut-atributnya sudah cukup tinggi. Sebagian besar atau hampir seluruh pegawai sudah menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka mungkin sudah merasa risih sendiri jika harus diperhatikan oleh temantemannya hanya berpakaian yang berbeda dengan teman-temannya.

3. Ketaatan Pegawai Dalam Menyelesaikan Tugas dan Tanggung Jawab Yang Dibebankan Ketaatan pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dapat diukur melalui kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas tepat pada waktunya atau sesuai dengan waktu yang telah diberikan, tidak menunda-nunda pekerjaan, serta keseriusan mereka, selama, mereka menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa kepatuhan atau disiplin kerja atas tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing pegawai sudah cukup baik. Hal ini terlihat seperti bagian tata usaha waktu menerima surat. Surat tersebut langsung diproses sesuai dengan ketentuan yang-berlaku. Dari

apa

yang

dikemukakan

di

atas

terlihat

bahwa

keseriusan pegawai dalam bekerja dirasa sudah cukup balk. Meskipun kadang-kadang terlihat santai dalam bekerja. Hal itu terbukti masih adanya semangat kerja dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada masing-masing pegawai. 4. Ketaatan Pegawai dalam menggunakan fasilitas kantor

commit to user



Sepanjang observasi yang dilakukan, kepatuhan pegawai dalam menggunakan fasilitas kantor / peralatan kantor yang berhubungan dengan pekerjaan di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karangnyar dirasa sudah cukup baik. Selama observasi terlihat bahwa para pegawai tidak boros dalam menggunakan

fasilitas

yang

ada

seperti

ditemukan

pegawai

yang

menggunakan peralatan seenaknya sendiri, memperlakukan peralatan secara kasar. Peralatan yang digunakan pun terlihat terawat dan terpelihara dengan baik. Peralatan-peralatan yang rusak biasanya segera dilakukan upaya perbaikan. Dari pernyataan di atas terlihat bahwa telah adanya kesadaran dari para pegawai mengenal perlunya menjaga peralatan dan fasilitas-fasilitas yang dipergunakan serta menggunakan dengan baik dan benar sehingga aktifitas dalam hal menyelesaikan tugas dan pekerjaannya tidak terganggu. Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa kepatuhan pegawai dalam mematuhi berbagai peraturan masih bervariasi. Ada beberapa peraturan yang telah di taati dengan baik juga terdapat peraturan yang belum bisa dilaksanakan dengan baik seperti yang telah diharapkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para pegawai masih kurang kesadarannya dalam mematuhi ketentuan jam kerja, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan apel pagi. Dalam hal penggunaan seragam dan penggunaan fasilitas kantor serta penyelesaian tugas atau pekerjaan yang dibebankan, para pegawai sudah cukup berdisiplin seperti yang telah diharapkan.

B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar. Dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar maka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 di Kabupaten Karanganyar ini telah berjalan dengan baik di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan

commit to user



Kabupaten Karanganyar.Dan diterapkan kepada pegawai vang melanggar peraturan disiplin. Apabila PNS yang diberikan hukuman disiplin merasa tidak puas, atau keberatan atas putusan-putusan yang diberikan, maka pegawai yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atas putusan hukuman disiplin . Dari hasil pengamatan yang dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan dan ESDM Kabupaten Karanganyar tidak ditemukan adanya karyawan yang melanggar atau terkena sanksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. Instrumen Kendali Disiplin PNS Instrumen kendali yang digunakan dalam penerapan pembinaan disiplin PNS di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Karangnyar adalah sebagai berikut : 1. Daftar hadir Daftar hadir harus diisi secara tertib, jujur dan terawasi serta terkelola dengan baik oleh bagian kepegawaian. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tata tertib pengisian daftar hadir pegawai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karangnyar. a. Bukti pengisian daftar hadir adalah berupa tanda tangan pegawai yang bersangkutan b. Daftar hadir pegawai setup bulannya ditutup oleh pejabat atasan langsung dan keadaanya dicatat dalam buku catatan penilaian pegawai. 2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan PNS di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Dan ESDM Kabupaten Karanganyar, maka perlu diadakan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap PNS. Hasil penilaian pelaksanaan

commit to user



pekerjaan dituangkan dalam suatu daftar disebut Daftar Penitalan Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) DP3 ini bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh PNS yang dinilai selain pejabat penilai,atasan pejabat penilai, atasan dari atasan pejabat penilai,penilai (sampai yang tertinggi).Oleh sebab itu DP3 harus disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. Penyimpangan DP3 digunakan untuk selama 5 (lima) tahun, sedangkan yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak digunakan lagi.

commit to user



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dengan mellihat dari mempelajari data-data yang penulis peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Menurut indikator-indikator yang telah dikembangkan, maka penulis menyimpulkan bahwa : a.

Dalam hal kepatuhan atau disiplin terhadap ketentuan jam kerja, masih ditemukan

pegawai

yang

datang

terlambat,

tidak

mengikuti apel pagi dan pulang sebelum jam kantor b.

Dalam kaitannya dengan penggunaan pakaian seragam dari atribut-atribut yang dikenakan sudah cukup memadai, hampir seluruh pegawai sudah mengenakan pakaian seragam beserta atribut-atributnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

c.

Ketaatan pegawai dalam menyelesaikan tugas dari tanggung jawab yang disebabkan dapat disimpulkan bahwa para pegawai sudah cukup pegawai

baik

dalam

dalam

menyelesaikan

bekerja

sudah

tugasnya.Keseriusan

cukup

tinggi,

meskipun

terkadang para pegawai terlihat santai dalam bekerja. d.

Ketaatan pegawai dalam penggunaan peralatan dan fasilitas yang berhubungan dengan pekerjaan dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran akan keterbatasan peralatan yang ada, sehingga penggunaan peralatan dan fasilitas menjadi sangat diperhatikan baik dari sisi penghematan dan perbaikan atas kerusakan yang ada.

2. Instrumen kendali disiplin PNS diterapkan dan dipergunakan oleh pejabat atasan untuk mengetahui perilaku para bawahannya baik yang positif maupun yang negatif,serta untuk memudahkan atasan dalam melakukan tindakan terhadap bawahannya.

commit to user



B. Saran 1. Mengingat bahwa selama ini pelanggaran atas ketentuan jam kerja masih banyak ditolerir oleh pimpinan, untuk lebih meningkatkan disiplin pegawai

disamping

melalui

upaya

himbauan-himbauan

yang

dilakukan.,maka perlu upaya yang lebih tegas seperti pemberian sanksi yang tegas kepada para pegawai yang melanggar peraturan. Juga diperlukan keteladanan dari para atasan/pimpinan sehingga mampu memberi contoh kepada bawahannya. 2.

Pengawasan terhadap PNS dilingkungan dinas/Instansi/unit kerja pemerintahan hendaknya dilakukan dan dilaporkan setiap bulannya kepada BKD agar visi, misi dan tujuan dalam hal pembinaan kedisiplinan PNS dapat tercapai

3.

Sikap disiplin seharusnya datang dari kesadaran setiap pegawai dan bukan karena adanya tekanan atau paksaan dari luar, karena disiplin yang terwujud dengan tekanan atau paksaan akan cepat pudar kembali, berbeda dengan disiplin yang datang dari kesadaran karena dapat menciptakan suasana kepatuhan dan ketantan yang dapat bertahan lama.

4.

Penempatan karyawan kurang efisien karena di satu seksi terdapat banyak karyawan,sedangkan di seksi lain ada yang kekurangan.Hendaknya dapat dilakukan pemerataan sesuai dengan Job Description.

5.

Beberapa karyawan skill yang dimiliki kurang tepat atau sesuai.

6.

Rekapitulasi Absen hendaknya dapat dilakukan setiap seksi sebulan sekali,bukan hanya satu seksi saja.

commit to user

DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG PENGAIRAN DAN ESDM KABUPATEN KARANGANYAR TUGAS AKHIR

Recommend Documents