BUPATI SAMBAS
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan jam kerja kantor guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, perlu peningkatan disiplin jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
21
Tahun
1975
tentang
Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135 ); 10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 09).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEGAWAI
BUPATI NEGERI
KABUPATEN SAMBAS.
TENTANG SIPIL
DI
DISIPLIN
JAM
LINGKUNGAN
KERJA
BAGI
PEMERINTAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Sambas. 2. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 3. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya menaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Disiplin jam kerja adalah ketaatan Pegawai Negeri Sipil terhadap hari kerja dan ketentuan jam kerja. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. 6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. 7. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disebut DP3 adalah suatu daftar yang memuat hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai. 8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan
hukuman
disiplin
Pegawai
Negeri
Sipil
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 9. Daftar hadir adalah bukti kehadiran PNS dalam masuk kerja yang dibubuhi dengan tanda tangan, atau bukti kehadiran secara elektronik. 10. Waktu Indonesia Bagian Barat yang selanjutnya disingkat WIB adalah waktu yang
berlaku di wilayah bagian barat Indonesia.
BAB II DISIPLIN JAM KERJA Bagian Kesatu Pelaksana Pasal 2 (1) Bupati
melakukan pembinaan dan pengawasan PNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sambas. (2) Pimpinan
SKPD
melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
PNS
dilingkungan kerjanya guna mentaati ketentuan disiplin jam kerja.
Bagian Kedua Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pasal 3 (1) Hari kerja umum bagi PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah selama 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at. (2) Jumlah hari kerja efektif dalam 5 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut : a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis Waktu istirahat b. Hari Jum’at Waktu istirahat
: Jam 07.30 WIB – 16.00 WIB. : Jam 12.00 WIB – 13.00 WIB. : Jam 07.30 WIB – 16.00 WIB. : Jam 11.30 WIB – 13.00 WIB.
(3) Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah : a. SKPD atau Unit Kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja; b. Lembaga Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat. Pasal 4 (1) Setiap Unit Kerja atau SKPD wajib menyiapkan daftar hadir. (2) Setiap PNS wajib menaati ketentuan Hari dan Jam Kerja dengan mengisi daftar hadir
setiap hari kerja baik secara manual atau mesin (handkey, mesin kartu atau mesin elektronik lainnya) di lingkungan kerjanya masing-masing. (3) Setiap PNS yang keluar kantor untuk kepentingan dinas diluar waktu istirahat wajib
mendapat izin dari atasan langsung atau Pimpinan SKPD. (4) Format Surat Izin yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.
BAB III PENGELOLAAN DAFTAR HADIR Pasal 5
(1) Pada setiap SKPD dituntut pegawai yang bertugas untuk mengelola daftar hadir PNS. (2) Pengisian daftar hadir PNS yang masuk kerja dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir, atau bukti kehadiran. (3) Pengisian daftar hadir PNS yang tidak masuk kerja, adalah sebagai berikut : a. S (sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter; b. I (izin) yang dibuktikan dengan izin lisan maupun tulisan; c. D (dinas) yang dibuktikan dengan surat tugas;
d. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin Cuti; e. TB (tugas belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan f. TK (tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya. (4) Format yang dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 6 Pimpinan SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan disiplin jam kerja kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten setiap awal bulan berikutnya.
BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 7 (1) PNS yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa keterangan (TK)
yang sah dikenakan sanksi disiplin PNS. (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5
(lima) hari kerja; b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 6
(enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alas
an yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20
(dua puluh) hari kerja; e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; f.
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja; h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; i.
Pembebasan dari jabatan bagiPNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja;
j.
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.
(3) PNS yang dikenakan sanksi disiplin atau sedang menjalankan sanksi disiplin dan
melakukan pelanggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat sesuai dengan peraturan perundangundangan. (4) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan pembuatan
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan. (5) Setiap keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh Pejabat yang
berwenang menghukum, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten dan ditembuskan kepada Inspektorat Kabupaten.
BAB V PENGHARGAAN Pasal 8 (1) Bupati memberikan penghargaan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan disiplin jam kerja. (2) Pimpinan SKPD dapat mengusulkan penghargaan kepada PNS di lingkungan SKPD masing-masing yang telah melaksanakan disiplin jam kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun secara terus menerus. (3) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berupa piagam dan atau uang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (4) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 Pelaksanaan sidak dapat dilakukan sewaktu-waktu pada hari-hari tertentu oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditugaskan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.
Ditetapkan di Sambas pada tanggal 20 Juli 2012
BUPATI SAMBAS, ttd JULIARTI DJUHARDI ALWI
Diundangkan di Sambas Pada tanggal 20 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
ttd
JAMIAT AKADOL
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2012 NOMOR 26
Lampiran I
Peraturan Bupati Sambas Nomor
: 19 Tahun 2012
Tanggal
: 20 Juli 2012
Daftar Hadir
Bulan
:
Minggu
:
Tanggal NO
1
Nama / NIP Pangkat / Gol. Ruang 2
Jabatan
3
KET P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kepala Sub. Bagian / Sekretaris
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nama Jabatan,
Nama Pejabat Pangkat / Gol Ruang NIP
BUPATI SAMBAS, TTD JULIARTI DJUHARDI ALWI
14
Lampiran II Peraturan Bupati Sambas Nomor
: 19 Tahun 2012
Tanggal
: 20 Juli 2012
Contoh Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja / Keluar Pada Waktu Jam Kerja *) …………….., tanggal …………… Kepada Yth.
(ditujukan kepada atasan langsung pemohon) di……………………
1. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: …………………………………………
NIP
: …………………………………………
Pangkat / Golongan Ruang
: ………………………………………....
Jabatan
: …………………………………………
Satuan Organisasi
: …………………………………………
Dengan ini mengajukan permohonan izin tidak masuk kerja / keluar pada waktu jam kerja *), untuk keperluan …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2. Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,
(……………….……………) NIP *) coret yang tidak perlu.
BUPATI SAMBAS, TTD JULIARTI DJUHARDI ALWI
Lampiran III Peraturan Bupati Sambas Nomor
: 19 Tahun 2012
Tanggal
: 20 Juli 2012
Contoh Surat Izin Tidak Masuk Kerja / Keluar Pada Waktu Jam Kerja *)
SURAT IZIN TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS/KELUAR PADA WAKTU JAM KERJA *) Dasar : …………………………………………………………………………………………… MEMBERI IZIN : Kepada
:
Nama
: ……………………………………….
NIP
: ……………………………………….
Pangkat / Golongan Ruang
: ……………………………………….
Jabatan
: ……………………………………….
Satuan Organisasi
: ……………………………………….
Untuk
: …………………………………………………………… …………………………………………………………… Dikeluarkan di ………………… pada tanggal …………………..
atasan langsung,
(………………………) NIP.
Tembusan Yth. : 1. Pejabat yang dianggap perlu; 2. Dst…………………………….
*) coret yang tidak perlu.
BUPATI SAMBAS, TTD JULIARTI DJUHARDI ALWI
