BUPATI SAMBAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN PROGRAM PERSALINAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) BAGI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SAMBAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMBAS, Menimbang
:
a.
b.
c.
d.
Mengingat
:
1.
bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara nasional diselenggarakan program Jampersal dan Program Jamkesmas di Kabupaten Sambas; bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jampersal dan Program Persalinan Jamkesmas sebagai mana pada huruf a mengacu pada petunjuk teknis operasional program; bahwa untuk mengaplikasikan program sesuai petunjuk teknis juga mempertimbangkan kondisi geografi dan lokal spesifik yang ada di Kabupaten Sambas; bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan Bupati tentang pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Program Persalinan Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten sambas; Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5027); Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3637); Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
11.
12. 13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2556/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 948); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/ Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor); Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/ I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9); MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN PROGRAM PERSALINAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) BAGI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SAMBAS
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas. 3. Bupati adalah Bupati Sambas. 4. Jampersal adalah program pemerintahan pusat dalam rangka memberikan jaminan pelayanan asuhan kehamilan, asuhan persalinan, asuhan setelah persalian dan pelayanan bayi baru lahir hingga 28 hari. 5. Jamkesmas adalah program pemerintahan pusat dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin bagi masyarakat miskin sebagai oeserta. 6. AKI adalah angka kematian ibu pada masa hamil, proses melahirkan dan sesudah melahirkan berbanding dengan kelahiran hidup menutup perhitungan Badan Pusat Statistik ( BPS). 7. AKB adalah angka kematian bayi sejak lahir sampai usia 12 bulan berbanding dengan bayi lahir hidup menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS). 8. Peserta Jamkesmas adalah Penduduk kabupaten Sambas yang mempunyai Kartu Jamkesmas sesuai dengan ketentuan. 9. Peserta Jampersal adalah Ibu Hamil yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dengan kartu identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). 10. Pelayanan ibu hamil adalah pelayanan kesehatan yang harus didapat oleh semua ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilannya minimal empat kali selama masa hamilnya atau dengan kata lain adalah pelayanan Antenatalcare (ANC). 11. Pertolongan Persalinan adalah pelayanan pada ibu hamil dalam rangka proses persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dipasilitas kesehatan 12. Pertolongan Persalinan Komplikasi adalah pertolongn persalinan dengan komplikasi atau kelainan yang ditolong di Puskesmas Rujukan dan atau Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Pemangkat. 13. Pelayan Nifas adalah pelayan kesehatan pada ibu setelah melahirkan samapai 42 hari setelah melahirkan minimal tiga kali selama masa nifas. 14. Neonatus adalah bayi baru dilahirkan sampai usia 28 hari 15. Puskesmas dan Jaringannya adalah Puskesmas perawatan dan atau Puskesmas tidak dengan fasilitas perwatan dengan unit pelayan Puskesmas Peuamah mbantu dan Pos Kesehatan daerah. 16. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Pemangkat yang pelayanan jamkesmas dan Jampersal dengan pengelolaan sendiri. 17. Fasilitas Kesehatan Swasta adalah fasilitas kesehatan swasta ( Rumah sakit bersalin praktik dokter, praktik bidan) yang menyelenggarakan
18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26.
pelayanan bagi ibu hamil peserta Jamkesmas dan Jampersal yang dilakukan kontrak kerja sama dengan tim pengelola Jamkesmas di Kabupaten. Puskemas Poned adalah puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar. Paket Pelayanan adalah paket pelayanan ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas yang ditentukan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelayan KB adalah pelayanan pemasangan dan alat kontrasepsi pertama pada masa nifas 42 hari. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan rujuk sejacara berjenjang melalui puskesmas dan jaringannya, ke Rumah Sakit rujukan pertama di Kabupaten sampai rujukan ke dua di Propinsi berdasarkan indikasi atau komplikasi medis Kondisi Tertentu pada Pelayanan Jampersal adalah kondisi geografis dan atau ketidak ketersediaan fasilitas kesehatan sehingga tidak di mungkinkan untuk ditolong proses melahirkan difasilitas kesehatan. Keadaan Tertentu pada Pelayanan Jampersal adalah keadaan gawat darurat sehingga tidak dimungkinkan proses melahirkan ditolong pada fasilitas kesehatan APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan sumber dana program Jamkesmas dan jampersal. APBD adalah anggarana pendapatan dan belanja daerah merupakan sumber dana program Jamkesmas dan Jampersal. Klaim adalah permintaan pembayaran dana atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. BAB II KEPESERTAAN Pasal 2
(1) Program jaminan persalinan adalah program pemerintah pusat dalam rangka memberikan bantuan dana untuk pelayanan bagi ibu hamil yang tidak mempunyai jaminan kesehatan selanjutnya disebut sebagai peserta program Jampersal. (2) Pelayanan yang diberikan pada peserta program Jampersal adalah pemeriksaan kehamilan, Pertolongan persalinan dan pelayanan nifas, serta pelayanan anak baru lahir usia 0 sampai usia 28 hari (neonatus). (3) Peserta mendapatkan pelayanan pada ibu hamil, ibu bersalin sebagaimana ayat (3) adalah pelayanan terstruktur secara berjenjang, berdasarkan sistem rujukan yang berlaku. (4) Untuk mendapatkan pelayanan peserta membawa kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga atau surat keterangan kependudukan yang di tandatangani oleh kepala desa setempat. (5) Paket pelayanan yang dapat diperoleh oleh peserta dibedakan menurut kategori pelayanan pada fasilitas kesehatan yakni fasilitas kesehatan
dasar dan fasilitas kesehatan rujukan. (6) Paket pelayanan jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia . BAB II PELAYANAN Pasal 3 (1) Pelayanan yang diberikan pada peserta adalah pemeriksaan kehamilan , pertolongan persalinan, perawatan nifas, pemeriksaan bayi baru lahir, pelayanan atau pemasangan alat kontrasepsi KB. (2) Pelayan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kehamilan dan persalinan normal , pelayanan kehamilan dan persalinan dengan komplikasi dan pelayanan bayi baru lahir bermasalah atau dengan komplikasi. (3) Pelayanan kehamilan dan persalinan normal dan komplikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan fasilitas kesehatan untuk kasus normal, fasilitas kesehatan lanjutan atau rujukan untuk kasus bemasalah dan atau dengan komplikasi. (4) Fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini adalah puskesmas dan jaringannya (Puskesmas pembantu dan poskesdes dan atau tempat yang dikhususkan untuk pertolongan persalinan). Rumah sakit bersalin, klinik swasta, praktik mandiri bidan, praktik dokter (5) Asuhan persalinan normal dapat diberikan di fasilitas kesehatan swasta dalam rangka pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas. (6) Fasilitas kesehatan swasta sebagaimana yang dimaksud ayat (5) adalah rumah sakit bersalin, klinik swasta,, praktik mandiri bidan, praktik mandiri dokter yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan tim pengelola Jamkesmas dan jampersal Kabupaten. (7) Fasilitas Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah puskesmas perawatan (PONED), rumah sakit umum daerah Sambas, rumah sakit umum daerah Pemangkat, rumah sakit umum daerah dr. Abdul Azis Singkawang, dan rujukan ke rumah sakit propinsi. (8) Paket pelayanan yang diberikan melalui program jampersal merupakan paket pelayanan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang pada petunjuk teknis program Jampersal, sesuai dengan standar program KIA dan diberikan di fasilitas kesehatan. (9) Dalam Kondisi dan keadaan tertentu dimana pelayanan tidak dimungkinkan untuk diberikan fasilitas kesehatan maka pelayanan dapat dilakukan ditempat yang dianggap layak untuk memberikan pelayanan persalinan.
(10) Kondisi tertentu sebagaimana yang maksud pada ayat (7) adalah kondisi georafis dan atau ketidak ketersediaan fasilitas kesehatan (ditetapkan pada lampiran 2 peraturan ini); (11) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah keadaan darurat atau persalinan dengan kala III atau dari lahirnya bayi sampai dengan lahir plasenta. Pasal 4 (1) Pelayanan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir program Jampersal merupakan integrasi dari program Jamkesmas. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada petunjuk teknis Jampersal, dan sasaran adalah ibu peserta Jamkesmas. (3) Untuk Mendapatkan Pelayan kehamilan, persalinan dan nifas sebagaimana dimaksud ayat (1) peserta Jamkesmas menyertakan Kartu Jamkesmas. (4) Tarif dan paket pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011. BAB III RUJUKAN Pasal 5 (1) Rujukan adalah pelayanan kesehatan berjenjang dalam rangka pelayan program Jampersal dan persalinan program Jamkesmas yang dilaksanakan atas indikasi medis, keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan dan keterbatasan sarana dan atau fasilitas kesehatan. (2) Rujukan atas dasar indikasi medis sebgaimana ayat (1) adalah masalah kesehatan komplikasi dan atau gawat darurat pada ibu hamil, ibu beralin, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang memerlukan tindakan dan atau pelayanan lebih lanjut. (3) Keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan, sarana atau fasilitas kesehatan dalam rangaka pelayanan rujukan program Jampersal adalah keterbatasan teanaga spesialisasi, alat dan sarana spesialisasi sesuai indikasi medis. (4) Pelayanan rujukan berlaku untuk kasus ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas bermasalah mulai dari pelayanan kesehatan dasar Poskesdes, praktik mandiri, klinik swasta ke puskesamas dan atau puskesmas perawatan dengan fasilitas PONED, juga belaku untuk rujukan Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangka, tidak untuk rujukan balik.
BAB IV PAKET PELAYANAN Pasal 6 (1) Paket pelayanan adalah paket yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Program jampersal pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi atau baru lahir, seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011. (2) Paket pelayanan dimaksud sebagaimana ayat (1) sasarannya adalah ibu yang tidak mempunyai Jaminan persalinan adalah : a. Pelayan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas difasilitasi Kesehatan Dasar, meliputi : 1. Pelayanan kehamilan 4 kali 2. Pertolongan persalinan 3. Pemeriksaan nifas 4. Pemeriksaan bayi baru lahir sampai usia 28 hari 5. Pelayanan KB Pasca Persalinan dilakukan hingga 42 hari pasca persalinan. b. Pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir bermasalah dan atau dengan komplikasi diberikan pelayanan sesuai indikasi medis difasilitas kesehatan lanjutan Puskesmas Perawatan (PONED) dan atau Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Rumah sakit Umum Daerah Pemangkat. (3) Obat-obat yang diberikan dalam rangka program jampersal merupakan paket obat pemeriksaaan ibu hamil, paket obat pertolongan ibu bersalin, dan paket ibu nifas, adalah obat yang disediakan digudang farmasi Kabupaten dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas. (4) Obat – obat yang digunakan oleh fasilitas kesehatan swasta sebagaimana dimaksud ayat (3) disediakan oleh masing – masing fasilitas sesuai standar program. BAB V BIAYA PELAYANAN Pasal 7 (1) Biaya pelayanan pada program Jampersal Kabupaten Sambas bersumber dari dana APBN dalam bentuk bantuan sosial menjadi satu kesatuan dan dana program Jamkesmas dan Jampersal secara Nasional yang dialokasikan pada : a. Dinas Kesehataan Kabupaten Sambas untuk pelayanan kehamilan dan pertolongan persalinan normal difasilitas kesehatan dasar. b. Rumah Sakit Umum Daerah Sambas untuk pelayanan kehamilan, pertolongan persalinan dan bayi baru lahir bermasalah dan atau
dengan komplikasi, menyatu dengan dana jamkesmas 2012. c. Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat untuk pelayanan kehamilan, pertolongan persalinan dan bayi baru lahir bermasalah dan atau dengan komplikasi, menyatu dengan dana jamkesmas 2012. (2) Tarif biaya pelayanan untuk program Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Program Persalinan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011. (3) Klaim biaya pelayanan dilaksanakan setelah kegiatan pelayanan dilakukan terlebih dahulu : a. Klaim pelayanan yang dilakukan Puskesmas dan jaringannya, di klaim oleh petugas atau pengelola kegiatan Puskesmas. b.Klaim pelayanan yang dilakukan fasilitas kesehatan swasta, diklaim oleh fasilitas kesehatan yang dilakukan pelayanan dan atau melalui Puskesmas diwilayahnya dan hasil dilaporkan pada puskesmas diwilayahnya sebagai laporan kinerja Puskesmas yang bersangkutan. c. Klaim pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Pemangkat diklim melalui tata kelola program Jamkesmas yang berlaku. BAB VI PEMANFAATAN DANA Pasal 8 (1) Dana yang dialokasikan pada Rekening Dinas Kesehatan dan Rumah sakit Umum Daerah Sambas dan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat masih merupakan bantuan sosial untuk masyarakat; (2) Dana yang dimaksud sebagaimana ayat (1) belum menjadi dana fasilitas pelayanan Kesehatan sebelum terjadi klaim atas dasar pelayanan yang telah diberikan pada masyarakat; (3) Tata kelola dana pada program Jampersal dan Program persalinan Jamkesmas dan Program Jamkesmas mengacu pada tata kelola keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku; (4) Dana yang telah diklaim atas dasar pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan pemerintah, dikelola sesuai dengan aturan dan tata kelola keuangan daerah. Pasal 9 (1) Setelah terjadi klaim dana oleh fasilitas kesehatan Puskesmas dan jaringannya maka penerimaan atas klaim dana tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke Kas daerah sebagai Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (2) Dana yang telah disetorkan ke kas daerah tersebut dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas dan jaringannya sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemanfaatan dana tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) termasuk untuk jasa pelayanan, dan jasa sarana (pembelian barang habis pakai dan kebutuhan operasional lainnya) diusulkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan masuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten untuk Puskesmas dan jaringannya. (4) Jasa Pelayanan dan Barang habis pakai serta kebutuhan operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah : a. 75% dimanfaatkan sebagai jasa pelayanan bidan pemberi pelayanan, b. 25% dimanfaatkan sebagai penunjang untuk bahan habis pakai dan operasionalnya. (5) Untuk fasilitas kesehatan swasta (rumah sakit bersalin, praktik mandiri bidan, klinik swasta) peruntukan dananya diatur langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada fasilitas masing – masing. Pasal 10 (1) Dalam rangka klaim dan atau pemanfaatan dana program Jampersal dan program persalinan Jamkesmas Puskesmas dan jaringannya wajib membuat pertanggung jawaban sesuai dengan aturan yang berlaku. (2) Pertanggung jawaban yang dimaksud pada ayat (1) pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaannya mengacu pada pengelolaan keuangan yang berlaku. (3) Mekanisme pertanggung jawaban keuangan oleh Puskesmas dan jaringannya dengan membuat pertanggung jawaban (SPJ) tentang kegiatan dan atau pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan. (4) Fasilitas pelayanan swasta untuk klaim dana jampersal, harus membuat SPJ sebagaimana yang dilakukan fasilitas kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, dengan ketentuan bahwa laporan hasil pelayanan harus dilaporkan sebagai cakupan pelayanan pada puskesmas diwilayahnya. Pasal 11 (1) Pelaksanaan program Jamkesmas untuk pelayanan kehamilan, persalinan, dan nifas Tahun 2012 mengacu pada petunjuk teknis program jampersal Tahun 2012. (2) Pelaksanaan program Jampersal dan program persalinan Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena program Jampersal merupakan kegiatan terintegrasi dengan Program Jamkesmas. (3) Paket dan tarif pelayanan program Jamkesmas mengacu pada ketentuan Kementerian Kesehatan sebagai mana yang berlaku pada program Jampersal Tahun 2012. (4) Untuk mendapatkan pelayanan sebagai mana dimaksud ayat (1) peserta Jamkesmas menggunakan Kartu Jamkesmas.
Pasal 12 Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan peraturan ini untuk pengelolaan dan pelayanan kesehatan dapat berasal dari dana APBN dan APBD. BAB V PENUTUP Pasal 13 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Persalinan program Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Bagi Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 126) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal 7 Mei 2012 BUPATI SAMBAS, ttd JULIARTI DJUHARDI ALWI Diundangkan di Sambas pada tanggal 7 Mei 2012 SEKETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, ttd JAMIAT AKADOL BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2012 NOMOR 11
