EEP – Indonesia Annual Forum 2013
MANFAAT IMPLEMENTASI DAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK EEP INDONESIA DI PROPINSI RIAU (Kebijakan –Potensi - Investasi – Teknologi)
Disajikan dalam Acara Pertemuan Tahunan EEPIndonesia Tahun 2013, di Hotel Le Meridien
Jakarta, 27 November 2013
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI RIAU Jln. Jenderal Sudirman-SimpangTiga-Pekanbaru Telp.0761-26991, 26992, Faxcimile.0761-26993
KONDISI WILIYAH
KONDISI WILAYAH Wilayah Kabupaten / Kota di Propinsi Riau :
• • • • • • • • • • •
Kabupaten Indragiri Hulu (Rengat) Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan) Kabupaten Kampar (Bangkinang) Kabupaten Bengkalis (Bengkalis) Kota Pekanbaru Kota Dumai Kabupaten Pelalawan (Pangkalan Kerinci) Kabupaten Kuantan Singingi (Taluk Kuantan) Kabupaten Rokan Hulu (Pasir Pangaraian) Kabupaten Rokan Hilir (Bagan Siapiapi) Kabupaten Siak (Siak Sri Indrapura)
Kabupaten / Kota setelah otonomi daerah
KONDISI WILAYAH 1. Jumlah Penduduk
:
5.543.031 jiwa
2. Pertumbuhan Penduduk
:
3,95 % (2000 – 2010)
3. Pertumbuhan Ekonomi
:
7,82 % (2012)
4. Luas Wilayah
:
8.915.015,09 Ha
5. Kondisi Wilayah
:
- Daratan Rendah Berawa - Sebagian Berbukit (kaki bukit Barisan) - Pulau-pulau
6. Sungai Besar : - Sungai Siak (300 Km) - Sungai Rokan (400 Km) - Sungai kampar (400 Km) - Sungai Indragiri (500 Km)
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG : MENGAPA SEBT 1. Tingginya pemanfaatan sumber energi tak-terbarukan / Fosil (Nasional : 96%) dan semakin menipisnya cadangan sumber energi Fosil. EBT 4,1% GAS BUMI (20,4%) BATUBARA (26,0%)
MINYAK BUMI (49,5%)
Target Tahun 2025 EBT : 25%
2. Tingginya Pertumbuhan permintaan energi (Nasional mencapai 7% per-tahun: a. Pertumbuhan Penduduk 1,1% b. Pertumbuhan ekonomi 6,1%
LATAR BELAKANG : MENGAPA SEBT) ? 3. Kecenderungan konsumsi boros : Elastisitas Energi Tinggi = 1,65
4. Tersedianya Sumber Energi Baru Terbarukan (SEBT), namun pemanfaatan masih relatif sangat rendah, sebab : a. Belum tersedianya data secara lengkap dan akurat b. Teknologi belum tersosialisasi secara menyeluruh c. Teknologi masih berefisiensi rendah dan investasi lebih tinggi. d. Murahnya harga energi dari sumber energi tak-terbarukan akibat adanya subsidi, sehingga SEBT kurang kompetitif. KONDISI PROPINSI RIAU : 1. Tersedianya Potensi yang cukup besar, terutama dari Kelapa Sawit (Fiber, Cangkang, Tangkos dan Pelepah), Namun potensi SEBT lainnya belum terdata secara lengkap dan akurat. 2. Tingginya permintaan energi listrik yaitu 14% per-tahun (2013) 3. Ketersedianya sumber energi untuk masyarakat masih rendah, atau dengan Ratio Elektrifika PLN baru mencapai 58,79% (2012)
POTENSI DAN PEMANFAATAN EBT SEKTOR KETENAGA LISTRIKAN
POTENSI DAN PEMANFAATAN EBT SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DI RIAU
Pemanfaatan Limbah Pengolahan KELAPA SAWIT yang Paling REALISTRIS dimanfaatkan saat ini untuk pembangkitan Tenaga Listrik, baik berupa Biogas maupun Biomas..
KONDISI KETENAGALISTRIKAN PROP.RIAU KAPASITAS TERPASANG
Sumber : Distamben Riau
LUAS LAHAN SAWIT DAN PKS DI PROP.RIAU
Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2010
POTENSI LIMBAH SAWIT DI PROP. RIAU Luas Lahan Sawit di Propinsi Riau 2.103.175, dan 146 PKS dengan Total Kapasitas Produksi Pengolahan 6.137 Ton/jam TBS. Dari total kapasitas produk si PKS dapat mengasilkan Fiber dan Shell sebesar 13.010Ton/jam dan Limbah cair 37.822 m3/jam
Tenaga listrik yang dapat dihasilkan dari Fiber dan Shell sebesar 1.099,3 MW dan dari Limbah (Biogas) 114,9 MW. Penggunaan Fiber dan Cangkang untukkebutuhan PKS sebesar 193,5 MW (tersisa 905,8 MW), sedangkan penggunaan Biogas (limbah cair) sebesar 2,9 MW (tersisa 112 MW.
Dihitung berdasarkan : - Total Kapasitas Produksi PKS (6.137 to/jam), dengan asumsi rata-rata produksi 10 jam/hari. - Capacity Factor = 80% - Fiber = 12% x Ton TBS x 19.055 kJ/kg x 0,2778 x 10-3 kWh/kJ - Shell = 9,2% x Ton TBS x 20.093 kJ/kg x 0,2778x 10-3 kWh/kJ - Biogas = 60% x Ton TBS x 60 kWh
POTENSI ENERGI DARI LIMBAH PERKEBUNAN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT PELEPAH KELAPA SAWIT
KEBIJAKAN DAN KONSEP PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN DAN KONSEP PENGEMBANGAN
PEMANFAATAN SUMBER ENERGI BARU-TERBARUKAN HARUS DIDORONG MELALUI KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAN DISOSIALISASIKAN SECARA INTENSIF DAN KONSISTEN
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EBT 1. UNDANG-UDANG NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI a. Pasal-20 ayat (1) : Pemerintah wajib untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru-terbarukan. b. Pasal-29 dan Paal-30 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan Iptek dalam penyediaan dan pemanfaatan energi, terutama energi baru-terbarukan melalui APBN dan APBD.
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EBT 2. PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG : Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT.PLN (Persero) dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah atau kelebihan tenaga listrik. Pasal-1, Pasal-2 dan Pasal-3 :
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMERINTAH INVESTOR DAN OPERATOR
: Sebagai Fasilitator : PKS, PLN atau Investor Lain. Bila pihak selain PKS dan bahan bakar gratis, dapat dipilih sistem BOT / BOO dengan pihak PKS. Bila wilayah di sekitar PKS belum ada PLN, Investor dapat langsung menjual Tenaga Listrik ke Masyarakat, dengan Izin Usaha Ketenagalistrikan
KEBIJAKAN DAN STRATEGI Kebijakan dan Strategi Pemerintah untuk mendorong Pengembangan pemanfaatan SEBT (termasuk Biomasa) dalam rangka meningkatkan Ratio Elektrifikasi di Propinsi Riau adalah : 1. Melakukan inventarisasi Potensi SEBT secara menyeluruh dan akurat. 2. Melakukan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam Penelitian Pemanfaatan SEBT (Pasal-29 dan 30 UU.N0.30 Tahun 2007), meliputi : a. Kajian Potensi SEBT b. Kajian Pemanfaatan : - Tekno-ekonomi - Lingkungan - Litbang Teknologi Konversi energi - Kajian kelembagaan 3. Melakukan sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang SEBT 4. Melakukan Publikasi Potensi dan Teknologi SEBT 5. Koordinasi Pemerintah untuk mendorong Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit melaksanakan Program CSR / CD bidang ketenagalistrikan melalui penjualan kelebihan tenaga listrik ke PT.PLN untuk disalurkan, terutama ke masyarakat sekitar PKS. 6. Memfasilitasi kerjasama antara Investor, Perusahaan PKS, dan PT. PLN untuk pemanfaatan Limbah Kelapa sawit melalui pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dalam rangka meningkatkan ratio elektrifikasi dan pelaksanaan program konservasi / penghematan BBM.
IMPLEMENTASI DAN MANFAAT PROGRAM EEP - INDONESIA
MANFAAT IMPLEMENTASI PROGRAM EEP SIFAT KEGIATAN : 1. BERSIFAT FISIK Pembangunan unit produksi Bioenergi (Biogas Digester), untuk memasak (Kompor) dan untuk pembangkit tenaga listrik.
2. NON FISIK a. Studi Kelayakan b. Kelembagaan c. Pelatihan / Capacity Building / Sosialisasi MANFAAT UMUM : Membantu program pemerintah dalam mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan (Bioenergi), melalui : 1. Pengenalan Teknologi : Pembangunan unit Digester dan kompor 2. Pelatihan untuk Peningkatan kemampuan (Capacity Building) masyarakat 3. Pelayanan data dan sosialisasi melalui pembentukan Pusat Energi Terbarukan (RiRec) 4. Penyediaan kebutuhan energi untuk masyarakat
MANFAAT IMPLEMENTASI PROGRAM EEP
MANFAAT IMPLEMENTASI PROGRAM EEP INDONESIA
LANGKAH – LANGKAH KE DEPAN 1. Penyusunan Rencana Energi Daerah yang harus melibatkan semua Stake Holder, sebagai pedoman pengembangan Energi dengan memprioritaskan Sumber Energi Baru Terbarukan (SEBT).
2. Mengintensifkan Inventarisasi SEBT dan studi Kelayakan terutama untuk pemanfaatan SEBT–setempat yang paling potensial dan dilakukan secara terpadu (Perguruan Tinggi, Pemerintah, LSM dan Pihak terkait lainnya), sehingga tersedianya data potensi yang lengkap dan akurat serta diketahuinya Kelayakan Teknis dan Ekonomis. 3. Menindak Lanjuti Hasil Studi Kelayakan pembangunan unit unit Konversi / Transformasi dan pemanfaatan SEBT yang melibatmasyarakat dan sumber daya setempat. 4. Mengintensifkan Pelatihan dan sosialisasi / publikasi EBT kepada masyarakat secara kontinyu
LANGKAH – LANGKAH KE DEPAN 5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap operasi unit Konversi / Transformasi dan pemanfaatan EBT (tahap pasca pembangunan) 6. Meningkatkan penelitian teknologi EBT melalui kajian : a. Kajian Tekno-ekonomi b. Kajian Lingkungan c. Litbang Teknologi Konversi EBT d. Kajian Kelembagaan
7. Menerapkan pemberian intensif secara konsisten dan keringanan pajak terhadap pemanfaatan EBT.
