Workshop Media Dalam Mata Rantai Sistem Peringatan Dini Hotel Le Meridien, Jakarta, 12-14 Agustus 2009 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PERAN MEDIA DALAM BENCANA
Freddy H. Tulung Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
Sistem Peringatan Dini Sebenarnya alam telah memberikan tanda pada kita, bahwa suatu bencana akan terjadi.
Tanda-tanda tersebut dapat berupa: getaran kecil
getaran besar
gelombang pasang
kawanan binatang yang mengungsi dll
Sistem Peringatan Dini Getaran kecil, besar,gel.pasang, kawanan binatang mengungsi
Tanda tersebut, belum dapat dijadikan sebagai suatu informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat untuk mengambil keputusan.
Sistem Peringatan Dini Pentingnya sistem peringatan dini bencana alam sebagai suatu sistem berteknologi tinggi yang terkelola secara baik, terpadu dan handal. Sistem peringatan dini mampu mengolah data (mengkonversi data) menjadi informasi yang dapat dipahami dan dimaknai oleh siapa saja yang menerima informasi tersebut. Perjalanan sistem peringatan dini yang berteknologi tinggi menjadi aktivitas awal dari penyebar informasi peringatan dini.
Informasi Peringatan Dini Adalah Informasi gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami atau bencana lain yang mengancam jiwa manusia yang ditetapkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan secara khusus ke Lembaga Penyiaran untuk disiarkan.
Pentingnya Informasi Peringatan Dini Informasi Peringatan Dini wajib disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui, memahami, dan melaksanakan sesuai dengan informasi yang diterimanya. Masyarakat dapat segera mengambil tindakan dan langkah-langkah yang tepat sebelum terjadi bencana. Korban manusia, kerugian material maupun non material dapat diminimalisir dan bahkan dihindari.
Peran Media Massa Ancaman Bencana
Media
Masyarakat
Indonesia rentan dari ancaman bencana, seyogyanya media massa mereposisi diri, artinya, media ke luar dari peran standarnya, khususnya dalam menginformasikan isu-isu bencana ke masyarakat.
Peran Media Massa Mereposisi peran : Media tidak cukup sekedar peliput dan penyampai informasi bencana melainkan harus proaktif mengedukasi publik seraya membangun massa kritis (critical mass) menuju paradigma masyarakat yang berorientasi lingkungan. Media menjadi ujung tombak sekaligus “Martir” penjaga lingkungan dari kerakusan para pelaku ekonomi. Media harus berani menjadikan lingkungan sebagai isu central dalam agenda pemberitaan. Media harus mampu membangun sistem peringatan dini, dalam upaya kesiagaan masyarakat saat menghadapi bencana. Media mampu melipatgandakan informasi dan melakukan getoktular ke seluruh lapisan masyarakat terhadap “Early Warning System”, yang disosialisasikan oleh Pemerintah
Regulasi PERATURAN PERATURANMENTERI MENTERIKOMUNIKASI KOMUNIKASIDAN DAN INFORMATIKA INFORMATIKAREPUBLIK REPUBLIKINDONESIA INDONESIANOMOR NOMOR:: 20/P/M.KOMINFO/8/2006 20/P/M.KOMINFO/8/2006
MENGATUR TENTANG PERINGATAN DINI TSUNAMI ATAU BENCANA LAINNYA MELALUI LEMBAGA PENYIARAN DI SELURUH INDONESIA
Regulasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2006 pasal 17 ayat (10) dan (11)
Mengatur mengenai Kewajiban Lembaga Penyiaran Swasta Untuk Menginformasikan Peringatan Dini
Ayat (10) : “Lembaga Penyiaran Swasta wajib menyebarluaskan informasi peringatan dini yang berasal dari sumber resmi Pemerintah tentang kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan mengakibatkan kerusakan harta benda milik warga”; Ayat (11) : “Dalam hal terjadi bencana nasional, Lembaga Penyiaran Swasta wajib menyebarluaskan informasi dari sumber resmi Pemerintah berkaitan dengan penanganan pada face tanggap darurat”.
Kewajiban Lembaga Penyiaran Dalam Menyiarkan Peringatan Dini Bencana
Jasa penyiaran radio dan televisi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan di seluruh Indonesia wajib menyiarkan informasi potensi terjadinya bencana sebagai STOP PRESS
Stop Press Penghentian sementara acara siaran yang sedang berlangsung dengan menyiarkan informasi peringatan dini terjadinya bencana dan kemudian melanjutkan acara siaran kembali setelah peringatan dini disiarkan.
Prosedur Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya 1.
Lembaga Penyiaran Televisi wajib menayangkan informasi peringatan dini dalam waktu sesingkatsingkatnya tanpa ditunda sejak informasi diterima dari BMKG sebagai STOP PRESS.
2.
Semua acara siaran Televisi yang sedang berlangsung, tanpa kecuali, harus dihentikan sementara untuk penayangan informasi
Prosedur Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya
3.
Informasi peringatan dini ditindaklanjuti oleh Lembaga Penyiaran Televisi dengan membunyikan High Tone Alarm jenis Test Tone 1 KHz selama 30 (tiga puluh) detik dan secara bersamaan menampilkan teks statis secara layar penuh (full screen) berisi informasi peringtan dini tanpa interpretasi.
4.
Apabila bencana sebagaimana dimaksud tidak terjadi, BMKG akan mengirimkan informasi pembatalan bencana.
Prosedur Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya
5.
6.
Lembaga Penyiaran Televisi wajib menayangkan berita pembatalan bencana sesegera mungkin untuk menghindari kepanikan warga dan mengembalikan ketenangan masyarakat. Cara penyampaian berita pembatalan bencana diserahkan kepada Lembaga Penyiaran Televisi masingmasing.
Prosedur Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya
1.
Lembaga Penyiaran Radio wajib menyiarkan informasi peringatan dini dalam waktu sesingkatsingkatnya tanpa ditunda sejak informasi diterima dari BMKG sebagai STOP PRESS.
2.
Semua acara siaran Radio yang sedang berlangsung, tanpa kecuali, harus dihentikan sementara untuk penayangan informasi.
Prosedur Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya
3.
4.
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditindaklanjuti oleh Lembaga Penyiaran Radio dengan membunyikan High Tone Alarm jenis Test Tone 1 KHz selama 10 (sepuluh) detik. Setelah selesai penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyiar Lembaga Penyiaran Radio kemudian membacakan isi teks informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tanpa interpretasi.
Prosedur Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya
5.
6.
Apabila bencana tidak terjadi, BMKG atau lembaga lainnya yang ditentukan Pemerintah akan mengirimkan informasi pembatalan bencana. Lembaga Penyiaran Radio wajib menyiarkan berita pembatalan bencana sesegera mungkin untuk menghindarkan kepanikan warga yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan yang dapat mengakibatkan kerusakan harta benda yang lebih banyak.
Prosedur Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya
7.
Cara penyampaian berita pembatalan bencana diserahkan kepada Lembaga Penyiaran Radio masing-masing.
Uji Coba Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya Lembaga Penyiaran wajib menjalankan uji coba Peringatan Dini Tsunami atau Bencana lainnya yang diadakan Pemerintah sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun pertama, kemudian sekali untuk tahun-tahun berikutnya, dan dalam setiap melakukan uji coba tersebut mengumumkan dengan jelas bahwa peringatan tersebut adalah uji coba.
