PENGARUSUTAMAAN AKSES TERHADAP KEADILAN DALAM KEBIJAKAN DISABILLITIES Oleh: Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM Bappenas
Hotel Le Meridien Jakarta, 25 Juli 2011
Latar Belakang dari Pembuatan Akses terhadap Keadilan Pemenuhan hak-hak setiap warga negara termasuk kelompok penyandang disabilitas
Perencanaan dan Pembangunan belum mengunakan pendekatan “human Rights based approach” di dalam pelaksanaannya untuk menjamin hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan;
Merubah persepsi para pengambil keputusan mengenai pemenuhan hak-hak setiap warga negara dan hal tersebut harus dijamin oleh Negara
Kebijakan Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan
8 Bidang dalam Strategi Nasional Akses terhadap keadilan Perempuan
Anak Tanah dan Sumber Daya Alam
Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Bantuan Hukum
Reformasi Hukum dan Peradilan
Buruh Migran dan Buruh Anak
Kelompok Miskin dan Terpinggirkan
Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan
Kerangka Konseptual Akses Terhadap Keadilan Dalam Strategi Nasional Kerangka Normatif
Kesadaran Hukum
Akses kepada Forum yang Sesuai
Penanganan yang Efektif terhadap Masalah
Penyelesaian yang Memuaskan
Kerangka normatif berbagai undangundang, prosedur, dan struktur administratif berada pada tempatnya dan dipahami oleh para pemilik klaim dan pengemban tugas.
Para pemilik klaim mengetahui hukum dan hak-haknya yang dijamin oleh hukum dan mengetahui apa yang harus dilakukan sekiranya mereka menghadapi masalah.
Para pemilik klaim mencari penyelesaian bagi masalah-masalah mereka melalui mekanismemekanisme yang sesuai dan masalahmasalah itu diterima oleh para pengemban tugas.
Para pengemban tugas mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberikan penyelesaian bagi masalah-masalah.
Para pemilik klaim menerima penyelesaianpenyelesaian yang sesuai, sejalan dengan standar-standar HAM.
Pengawasan, Pemantauan and Transparansi
.
Relevansi Akses terhadap Keadilan dengan Penyandang Disabilitas •Definisi Akses terhadap Keadilan: Keadaan dan proses dimana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsipprinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (claim holder) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (public complaint mechanism) yang mudah di akses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.
dijamin akan hak-haknya
Akses terhadap keadilan Layananpublikmelalui Formal daninformal
Kesamaan di hadapan hukum
Diskriminasi
Apa yang sedang dilakukan untuk Pengarusutamaan Akses terhadap Keadilan •
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Saat ini Direktorat Hukum dan HAM dengan dukungan UNDP sedang membuat “Gap Analisis” antara Stranas Akses terhadap Keadilan dengan Renja dan RKAK/L, ditinjau dari 8 bidang dalam Stranas: Bidang reformasi hukum dan Peradilan; Bidang Tanah dan Sumber daya Alam; Bidang Tata Kelola Pemerintahaan Daerah; Bidang Bantuan Hukum; Akses terhadap keadilan untuk Perempuan; Akses terhadap keadilan untuk anak; Akses terhadap keadilan untuk pekerja migran dan buruh anak; Akses terhadap keadilan untuk kelompok miskin dan terpinggirkan
Konsultasi dengan K/L hasil Pemetaan
Pemetaan RENJA/RKAK /L
Gap Analisis A2J
Rencana Tindak untuk pengarusutamaan
Gap Analisis
PENGARUSUTAMAAN AKSES TERHADAP KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENYANDANG DISABILITAS
GAMBARAN UMUM • Penyandang cacat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. penyandang cacat merupakan BAGIAN DARI BANGSA INDONESIA; Mereka hidup sama seperti anggota masyarakat lainnya, ingin dihargai dan menghargai, ingin dicintai dan mencintai, ingin memiliki dan dimiliki, mempunyai karsa dan rasa, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan sama seperti manusia lainnya.
Akses terhadap Keadilan dalam Kebijakan Pemerintah
• Sejak Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan tanggal 16 Oktober 2009 oleh Menteri PPN/Bappenas – Strategi Nasional sudah dijadikan payung beberapa kebijakan, antara lain:
RPJMN 2010-2014
Inpres No. 1/2010 Inpres No. 3/2010
Dasar Hukum Terkait Penyadang Disabilitas 1. 2. 3.
4.
5.
Undang-undang 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM; UU No. 4/1997 tentang Penyandang cacat (sudah 14 Tahun) ; PP No. 43/1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (sudah 13 Tahun) UU No. 12/2005 tentang ratifikasi Kovenan International tentang hakhak sipil dan politik (sudah 6 Tahun) RPJMN 2010-2014: Prioritas kebijakan pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas ditetapkan sebesar 75.640 jiwa walaupun relatif masih kecil dengan jumlah penyandang cacat yang mencapai 2,3 juta termasuk 163.232 penca berat (sumber Pusdatin Kesos,2006)
Inpres No1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010 7. Inpres No 3/2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan: Menempatkan penyandang disabilitas sebagai prioritas program nasional 8. RAN HAM, Perpres No. 23 Tahun 2011 9. Renstra/Renstrada masing-masing KL Terkait Tugas dan Fungsi 10. RKP/RKPD/RKAKL/RKASKP 6.
PERMASALAHAN • Kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur pemerintah yang terkait tentang keberadaan penyandang cacat. • Keadaan demikian telah berakar kuat di masyarakat, sehingga sangat sulit untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada penyandang cacat • Fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non fisik yang diberikan Negara untuk penyandang cacat relatif sangat terbatas, sehingga sulit untuk beraktifitas sesuai kreatifitas masing-masing.
Salah satu Implementasi •
•
Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah, dari Negara-negara PBB dikawasan Asia Pasifik (25-28 Oktober 2002) di Otsu Jepang. Hasil pertemuan: Disepakati perpanjangan Asian and Pacific Decade of Disabled Persons (APDDP) 1993 - 2002 untuk dekade selanjutnya 2003 s/d 2012. Dekade ke dua lebih populer disebut dengan “Biwako Millenium Frameworks for Action: Toward an Inclusive, Barrier Free and Right Based Society For Person With Disabilities in Asia and the Pacific”.
• •
•
•
•
Tindak Lanjut: Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat Indonesia tahun 2004 -2013 Substansi RAN: gerakan nasional yang melibatkan peran strategis dari berbagai unsur Pemerintah Pusat dan Daerah, dunia usaha, lintas sektor,masyarakat dan berbagai elemen lainnya melalui sistem satuan kelembagaan koordinasi yang terpadu dan sinergis. Thn 2012, pendekatan terhadap penyandang cacat sudah berdasarkan HAM, bebas hambatan dan inklusi. UU memerintahkan semua BUMN dan BUMD wajib memperkerjakan penyandang cacat (Setiap perusahaan yang memiliki 100 karyawan, satu diantaranya diisi penyandang cacat): penerimaan 100 ribu calon pegawai negeri sipil, seharusnya 10 orang, diisi oleh penyandang cacat.
• Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat Indonesia sampai tahun 2010 sudah memasuki tahun ke 7(tujuh), namun pencapaian target dalam implementasi RAN belum terlaksana seperti yang diharapkan • Hasil evaluasi Kemensos: implementasinya belum mencapai 50 Persen dari target yang telah ditetapkan (Review RAN PC,Kemensos 2010)
Tantangan: • Globalisasi, sehingga pencapaian penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga kesejahteraan sosial yang menguasai disiplin ilmu pekerjaan sosial. • Terkait Good Governance dan Otonomi Daerah: Untuk mempersingkat birokrasi sehingga proses pemberian pelayanan sosial serta pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin cepat.
Upaya Pemberdayaan Disabilitas... • Perlu adanya peningkatan kapasitas• diri melalui peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas maupun kesempatan kepada penyandang cacat. • Dasar Pemberdayaan: Konstitusi/ UUD NRI 1945 dan perkembangan demokratisasi yang memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk turut serta dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh dalam kesejahteraan mereka.
Prioritas Tindak Lanjut Yang perlu Dilakukan... • Perlu pelibatan Stakeholder untuk peduli terhadap penyandang cacat dalam pembiayaan program perlindungan sosial di daerah, mulai dari turut mengawasi, memberikan usulan pencarian dana sampai pada kontribusi pendanaan langsung. • Perlu menciptakan iklim yang memungkinkan potensi penyandang cacat itu berkembang dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki agar berupaya untuk mengembangkannya. • Perlu meningkatkan penguatan potensi atau daya yang dimiliki para penyandang cacat. • Perlu meningkatkan pengembangan perlindungan bagi para penyandang cacat, sebagai bukti keberpihakan pada mereka, dan mencegah persaingan yang tidak seimbang
TERIMA KASIH Sekretariat Akses Terhadap Keadilan Wisma Bakri 2 Lt. 6 Hr. Rasuna Said Jakarta
