Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id PUTUSAN SELA Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sbg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: I.
Nama lengkap Tempat lahir Umur / Tgl lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan
II.
Nama lengkap Tempat lahir Umur / Tgl lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan
: H. JAMALUDDIN POHAN; : Barus; : 47 Tahun / 04 Februari 1966; : Laki-laki; : Indonesia; : Jl. Padang Sidempuan, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah; : Islam; : Anggota DPRD; : Drs. SINGWANI SIREGAR; : Napalombang; : 56 Tahun / 31 Desember 1956; : Laki-laki; : Indonesia; : Jl. Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah; : Islam; : Pegawai Negeri Sipil;
Para Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan; Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. H. Zulkifli Nasution, S.H., M.H., 2. Mudahar, S.H., 3. Renee Amelia Pratiwi, S.H., berkedudukan di Jalan Nibung II Nomor 56 Medan - 20112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor 27/SK/2014 pada tanggal 25 Maret 2014; Pengadilan Negeri tersebut;
-
Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 78/Pen.Pid/B/2014/PN Sbg., tanggal 12 Maret 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim;
-
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 78/Pen.Pid/B/2014/PN Sbg., tanggal 16 April 2014, tentang penunjukan anggota Majelis Hakim yang baru;
-
Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid.B/2014/PN Sbg., tanggal 11 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
-
Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
-
Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan Penasihat hukum Para Terdakwa;
-
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
1
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM/N.2.13/Ep.1/SIBOL/03/2014., tanggal 10 Maret 2014 sebagai berikut: PERTAMA PRIMAIR Bahwa ia Terdakwa H.JAMALUDDIN POHAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei Tahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Raja Junjungan Lubis Nomor 08 Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh
orang lain memakai akta itu seolah-olah
keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan menyuruh Terdakwa Drs.SINGWANI SIREGAR, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa DrsSINGWANI SIREGAR tanpa melalui Kabag Persidangan langsung memerintahkan RUDIANTO LUMBANTOBING,ST,MT. (Kasubbag Rapat dan Risalah) untuk membuat surat undangan perihal pelaksanaan rapat paripurna guna membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumatera Utara, setelah surat undangan ditandatangan oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah atas nama Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN, selanjutnya surat undangan itu digunakan untuk mengundang anggota DPRD dengan cara mendistribusikan surat tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Berdasarkan surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 maka pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 09.30 wib dilaksanakan rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kab. Tapteng dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN, namun karena tidak cukup quorum sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib. Selanjutnya anggota DPRD atas nama H. ZAINAL ABIDIN PASARIBU,Spdi., HASBUN
MANIK,
ROMASTA
LUMBANTOBING,
JONNI
LUMBANTOBING,
ABUSALIM HUTABARAT, RUSLI SIMANJUNTAK SH, MANGATUR MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE., HAJI MUHAMMAD TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN PURBA, TAMBA TUA SIMANUNGKALIT, MARISSA HAQUE PASARIBU, MAHYUDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab. Tapteng atas nama SERIWANI
PANDIANGAN
(bendahara),
SARNIDA
HUTABARAT,
RUDI
LUMBANTOBING,ST.MT., (Kasubbag Rapat dan Risalah), ROSMAWATI SINURAT dan Sekretaris Dewan atas nama Drs. SINGWANI SIREGAR, melaksanakan kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD DPRD Kab. Tapteng,
2
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id sedangkan wakil ketua DPRD Kab. Tapteng H. JAMALUDDIN POHAN tidak berangkat kunjungan kerja ke Bali. Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib diruang rapat DPRD Kab. Tapteng rapat paripurna yang tertunda tersebut dilaksanakan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN agenda sidang membahas kunjungan kerja anggota DPRD Kab. Tapteng keluar Propinsi Sumut, adapun hasil rapat paripurna menghasilkan Keputusan 20/ KPTS/ 2012 tanggal 23 Mei 2012 yang ditanda tangani Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN untuk pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Kab. Gianyar dan kota Denpasar Propinsi Bali. Pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 22.00 wib saksi atas nama SINTONG GULTOM selaku Ketua DPRD Kab. Tapteng mendapat informasi dari SONDANG B. HUTAGALUNG bahwa wakil ketua DPRD Kab. Tapteng atas nama H. JAMALUDDIN POHAN telah menandatangani surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal undangan kepada sdr. Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Tapteng untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumut. Atas informasi itu, maka saksi SINTONG GULTOM memberitahukan kepada SONDANG B.HUTAGALUNG agar menyimpan surat undangan tersebut dan sekembalinya SINTONG GULTOM dari Sidoarjo Jawa Timur membuat laporan ke SPKT Polda Sumut oleh karena saksi SINTONG GULTOM (Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah) merasa tidak ada mendelegasikan untuk pembuatan surat undangan maupun melaksanakan rapat paripurna kepada wakil ketua. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. SUBSIDAIR Bahwa ia Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Raja Junjungan Lubis Nomor 08 Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya palsu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan menyuruh Terdakwa Drs SINGWANI SIREGAR, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa Drs.SINGWANI SIREGAR tanpa melalui Kabag Persidangan langsung memerintahkan RUDIANTO LUMBANTOBING,ST,MT. (Kasubbag Rapat dan Risalah) untuk membuat surat undangan perihal pelaksanaan rapat paripurna guna membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumatera Utara, setelah surat undangan ditandatangan oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli
3
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Tengah atas nama Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN, selanjutnya surat undangan itu digunakan untuk mengundang anggota DPRD dengan cara mendistribusikan surat tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Berdasarkan surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 maka pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 09.30 wib dilaksanakan rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kab. Tapteng dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN, namun karena tidak cukup quorum sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib. Selanjutnya anggota DPRD atas nama H. ZAINAL ABIDIN PASARIBU,Spdi, HASBUN
MANIK,
ROMASTA
LUMBANTOBING,
JONNI
LUMBANTOBING,
ABUSALIM HUTABARAT, RUSLI SIMANJUNTAK SH, MANGATUR MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE, HAJI MUHAMMAD TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN PURBA, TAMBA TUA SIMANUNGKALIT, MARISSA HAQUE PASARIBU, MAHYUDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab. Tapteng atas nama SERIWANI
PANDIANGAN
(bendahara),
SARNIDA
HUTABARAT,
RUDI
LUMBANTOBING,ST,MT. (Kasubbag Rapat dan Risalah), ROSMAWATI SINURAT dan Sekretaris Dewan atas nama Drs. SINGWANI SIREGAR, melaksanakan kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD DPRD Kab. Tapteng, sedangkan wakil ketua DPRD Kab. Tapteng H. JAMALUDDIN POHAN tidak berangkat kunjungan kerja ke Bali. Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib diruang rapat DPRD Kab. Tapteng rapat paripurna yang tertunda tersebut dilaksanakan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN agenda sidang membahas kunjungan kerja anggota DPRD Kab. Tapteng keluar Propinsi Sumut, adapun hasil rapat paripurna menghasilkan Keputusan 20/ KPTS/ 2012 tanggal 23 Mei 2012 yang ditanda tangani Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN untuk pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Kab. Gianyar dan kota Denpasar Propinsi Bali. Pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 22.00 wib saksi atas nama SINTONG GULTOM selaku Ketua DPRD Kab. Tapteng mendapat informasi dari SONDANG B. HUTAGALUNG bahwa wakil ketua DPRD Kab. Tapteng atas nama H. JAMALUDDIN POHAN telah menandatangani surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal undangan kepada sdr. Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Tapteng untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumut. Atas informasi itu, maka saksi SINTONG GULTOM memberitahukan kepada SONDANG B.HUTAGALUNG agar menyimpan surat undangan tersebut dan sekembalinya SINTONG GULTOM dari Sidoarjo Jawa Timur membuat laporan ke SPKT Polda Sumut oleh karena saksi SINTONG GULTOM (Ketua DPRD Kab
4
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Tapanuli Tengah) merasa tidak ada mendelegasikan untuk pembuatan surat undangan maupun melaksanakan rapat paripurna kepada wakil ketua. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. ATAU KEDUA PRIMAIR Bahwa ia Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Raja Junjungan Lubis Nomor 08 Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan menyuruh Terdakwa Drs SINGWANI SIREGAR, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa Drs.SINGWANI SIREGAR tanpa melalui Kabag Persidangan langsung memerintahkan RUDIANTO LUMBANTOBING,ST,MT. (Kasubbag Rapat dan Risalah) untuk membuat surat undangan perihal pelaksanaan rapat paripurna guna membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumatera Utara, setelah surat undangan ditandatangan oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah atas nama Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN, selanjutnya surat undangan itu digunakan untuk mengundang anggota DPRD dengan cara mendistribusikan surat tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Berdasarkan surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 maka pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 09.30 wib dilaksanakan rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kab. Tapteng dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN, namun karena tidak cukup quorum sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib. Selanjutnya anggota DPRD atas nama H. ZAINAL ABIDIN PASARIBU,Spdi, HASBUN
MANIK,
ROMASTA
LUMBANTOBING,
JONNI
LUMBANTOBING,
ABUSALIM HUTABARAT, RUSLI SIMANJUNTAK SH, MANGATUR MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE, HAJI MUHAMMAD TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN PURBA, TAMBA TUA SIMANUNGKALIT, MARISSA HAQUE PASARIBU, MAHYUDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab. Tapteng atas nama SERIWANI
PANDIANGAN
(bendahara),
5
SARNIDA
HUTABARAT,
RUDI
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id LUMBANTOBING,ST,MT. (Kasubbag Rapat dan Risalah), ROSMAWATI SINURAT dan Sekretaris Dewan atas nama Drs. SINGWANI SIREGAR, melaksanakan kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD DPRD Kab. Tapteng, sedangkan wakil ketua DPRD Kab. Tapteng H. JAMALUDDIN POHAN tidak berangkat kunjungan kerja ke Bali. Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib diruang rapat DPRD Kab. Tapteng rapat paripurna yang tertunda tersebut dilaksanakan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN agenda sidang membahas kunjungan kerja anggota DPRD Kab. Tapteng keluar Propinsi Sumut, adapun hasil rapat paripurna menghasilkan Keputusan 20/ KPTS/ 2012 tanggal 23 Mei 2012 yang ditanda tangani Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN untuk pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Kab. Gianyar dan kota Denpasar Propinsi Bali. Pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 22.00 wib saksi atas nama SINTONG GULTOM selaku Ketua DPRD Kab. Tapteng mendapat informasi dari SONDANG B. HUTAGALUNG bahwa wakil ketua DPRD Kab. Tapteng atas nama H. JAMALUDDIN POHAN telah menandatangani surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal undangan kepada sdr. Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Tapteng untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumut. Atas informasi itu, maka saksi SINTONG GULTOM memberitahukan kepada SONDANG B.HUTAGALUNG agar menyimpan surat undangan tersebut dan sekembalinya SINTONG GULTOM dari Sidoarjo Jawa Timur membuat laporan ke SPKT Polda Sumut oleh karena saksi SINTONG GULTOM (Ketua DPRD Kab Tapanuli Tengah) merasa tidak ada mendelegasikan untuk pembuatan surat undangan maupun melaksanakan rapat paripurna kepada wakil ketua. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. SUBSIDAIR Bahwa ia TerdakwaH.JAMALUDDIN POHAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Raja Junjungan Lubis Nomor 08 Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan menyuruh Terdakwa SINGWANI SIREGAR, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa Drs.SINGWANI SIREGAR tanpa melalui Kabag Persidangan langsung memerintahkan RUDIANTO LUMBANTOBING,ST,MT
6
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id (Kasubbag Rapat dan Risalah) untuk membuat surat undangan perihal pelaksanaan rapat paripurna guna membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumatera Utara, setelah surat undangan ditandatangan oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah atas nama Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN, selanjutnya surat undangan itu digunakan untuk mengundang anggota DPRD dengan cara mendistribusikan surat tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah. Berdasarkan surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 maka pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 09.30 wib dilaksanakan rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kab. Tapteng dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN, namun karena tidak cukup quorum sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib. Selanjutnya anggota DPRD atas nama H. ZAINAL ABIDIN PASARIBU,Spdi, HASBUN
MANIK,
ROMASTA
LUMBANTOBING,
JONNI
LUMBANTOBING,
ABUSALIM HUTABARAT, RUSLI SIMANJUNTAK SH, MANGATUR MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE, HAJI MUHAMMAD TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN PURBA, TAMBA TUA SIMANUNGKALIT, MARISSA HAQUE PASARIBU, MAHYUDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab. Tapteng atas nama SERIWANI
PANDIANGAN
(bendahara),
SARNIDA
HUTABARAT,
RUDI
LUMBANTOBING,ST,MT. (Kasubbag Rapat dan Risalah), ROSMAWATI SINURAT dan Sekretaris Dewan atas nama Drs. SINGWANI SIREGAR, melaksanakan kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD DPRD Kab. Tapteng, sedangkan wakil ketua DPRD Kab. Tapteng H. JAMALUDDIN POHAN tidak berangkat kunjungan kerja ke Bali. Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib diruang rapat DPRD Kab. Tapteng rapat paripurna yang tertunda tersebut dilaksanakan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN agenda sidang membahas kunjungan kerja anggota DPRD Kab. Tapteng keluar Propinsi Sumut, adapun hasil rapat paripurna menghasilkan Keputusan 20/ KPTS/ 2012 tanggal 23 Mei 2012 yang ditanda tangani Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN untuk pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Kab. Gianyar dan kota Denpasar Propinsi Bali. Pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 22.00 wib saksi atas nama SINTONG GULTOM selaku Ketua DPRD Kab. Tapteng mendapat informasi dari SONDANG B. HUTAGALUNG bahwa wakil ketua DPRD Kab. Tapteng atas nama H. JAMALUDDIN POHAN telah menandatangani surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal undangan kepada sdr. Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Tapteng untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumut.
7
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Atas informasi itu, maka saksi SINTONG GULTOM memberitahukan kepada SONDANG B.HUTAGALUNG agar menyimpan surat undangan tersebut dan sekembalinya SINTONG GULTOM dari Sidoarjo Jawa Timur membuat laporan ke SPKT Polda Sumut oleh karena saksi SINTONG GULTOM (Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah) merasa tidak ada mendelegasikan untuk pembuatan surat undangan maupun melaksanakan rapat paripurna kepada wakil ketua. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. ATAU KETIGA Bahwa ia Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Raja Junjungan Lubis Nomor 08 Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, memalsu merek atau tanda yang asli dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah merek atau tanda itu asli dan tidak palsu, yang dilakukan dengan dibantu Terdakwa Drs SINGWANI SIREGAR, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa H.JAMALUDDIN POHAN selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah memerintahkan dan atau menyuruh Terdakwa Drs SINGWANI SIREGAR selaku Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk mencetak atau membuat
Stempel
baru,
kemudian
Terdakwa
Drs
SINGWANI
SIREGAR
memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama Ir. ABDUL HAMID SIREGAR untuk membuat stempel baru Jabatan Ketua DPRD pada tanggal 21 Mei 2012 di tukang Cetak “Adam Reklame” di Pandan Kec Pandan Kab. Tapanuli Tengah, pembuatan stempel jabatan Ketua DPRD baru tersebut tanpa sepengetahuan Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama SINTONG GULTOM (ilegal). Pada hari itu juga Terdakwa Drs.SINGWANI SIREGAR tanpa melalui Kabag Persidangan
langsung
memerintahkan
RUDIANTO
LUMBANTOBING,ST,MT.,
(Kasubbag Rapat dan Risalah) untuk membuat surat undangan perihal pelaksanaan rapat paripurna guna membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumatera Utara, setelah surat undangan ditandatangan oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah atas nama Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN, maka surat diberi nomor dan di cap / stempel dengan stempel palsu yang baru dibuat, selanjutnya surat undangan itu digunakan untuk mengundang anggota DPRD dengan cara mendistribusikan surat tersebut kepada seluruh anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah.
8
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Berdasarkan surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 maka pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 09.30 wib dilaksanakan rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kab. Tapteng dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN, namun karena tidak cukup quorum sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib. Selanjutnya anggota DPRD atas nama H. ZAINAL ABIDIN PASARIBU,Spdi, HASBUN
MANIK,
ROMASTA
LUMBANTOBING,
JONNI
LUMBANTOBING,
ABUSALIM HUTABARAT, RUSLI SIMANJUNYAK SH, MANGATUR MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE, HAJI MUHAMMAD TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN PURBA, TAMBA TUA SIMANUNGKALIT, MARISSA HAQUE PASARIBU, MAHYUDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab. Tapteng atas nama SERIWANI
PANDIANGAN
(bendahara),
SARNIDA
HUTABARAT,
RUDI
LUMBANTOBING,ST,MT. (Kasubbag Rapat dan Risalah), ROSMAWATI SINURAT dan Sekretaris Dewan atas nama Drs. SINGWANI SIREGAR, melaksanakan kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD DPRD Kab. Tapteng, sedangkan wakil ketua DPRD Kab. Tapteng H. JAMALUDDIN POHAN tidak berangkat kunjungan kerja ke Bali. Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pukul 09.30 wib diruang rapat DPRD Kab. Tapteng rapat paripurna yang tertunda tersebut dilaksanakan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H. JAMALUDDIN POHAN agenda sidang membahas kunjungankerja anggota DPRD Kab. Tapteng keluar Propinsi Sumut, adapun hasil rapat paripurna menghasilkan Keputusan 20/ KPTS/ 2012 tanggal 23 Mei 2012 yang ditanda tangani Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN untuk pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Kab. Gianyar dan kota Denpasar Propinsi Bali. Pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 22.00 wib saksi atas nama SINTONG GULTOM selaku Ketua DPRD Kab. Tapteng mendapat informasi dari SONDANG B. HUTAGALUNG bahwa wakil ketua DPRD Kab. Tapteng atas nama H. JAMALUDDIN POHAN telah menandatangani surat undangan Nomor: 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal undangan kepada sdr. Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Tapteng untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumut, Surat undangan itu di cap menggunakan stempel palsu oleh Terdakwa Drs SINGWANI SIREGAR. Atas informasi itu, maka saksi SINTONG GULTOM memberitahukan kepada SONDANG B.HUTAGALUNG agar menyimpan surat undangan tersebut dan sekembalinya SINTONG GULTOM dari Sidoarjo Jawa Timur membuat laporan ke SPKT Polda Sumut oleh karena surat undangan menggunakan stempel palsu dan saksi SINTONG GULTOM (Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah) merasa tidak ada
9
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id mendelegasikan untuk pembuatan surat undangan maupun melaksanakan rapat paripurna kepada wakil ketua. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 254 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya melalui Penasihat hukumnya Para Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut: 1. TENTANG WEWENANG MENGADILI; 2. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIURAIKAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP; AD.1. TENTANG WEWENANG MENGADILI; Bahwa bila dicermati uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan pasal 147 KUHAP dan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung RI tentang kewenangan mengadili bagi
Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya yang semakin luas bahkan telah lebih mengarah pada Peradilan yang bersifat spesifik ( Khusus ) dengan mengikuti perkembangan Reformasi peraturan Perundang-undangan yang beralaku, serta adanya peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaiannya melalui Badan-badan khusus yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundangundangan untuk itu, maka sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang Mulia menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan alasan sebagai berikut : a. Perkara aquo merupakan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. -
Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan secara tegas dan jelas tentang perbuatan Terdakwa yaitu menanda tangani surat undangan Nomor 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal Undangan kepada sdr. Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka membahas kunjungan kerja keluar Propinsi Sumatera Utara serta dilaksanakannya sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli Tengah yang bernama H.JAMALUDDIN POHAN, dengan agenda sidang membahas kunjungan kerja anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah keluar Propinsi Sumatera Utara, adapun hasil rapat paripurna menghasilkan Keputusan No. 20/KPTS/2012 tanggal 23 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa H.JAMALUDDIN POHAN untuk pelaksanaan kunjungan kerja ke Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar Propinsi Bali;
10
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id
-
Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 ) sebagai dasar dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan pada angka 14 disebutkan Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD untuk mengamati dan mengawasi moral para anggota DPRD sesuai dengan kode etik DPRD, sedangkan pada angka 15 menyebutkan Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan yang mengatur sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan yang ditetapkan dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD;
-
Bahwa selanjutnya pada pasal 27 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, sedangkan pada BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRD pasal 36 ayat (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas : a. Pimpinan b. Badan Musyawarah. c. Komisi. d. Badan Legislasi Daerah. e. Badan Anggaran. f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Ayat (2).
-
Kepemimpinan alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial. Ayat (3). Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat. Bahwa pasal 41 ayat (1) huruf a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, dan pada huruf k. menyebutkan menyusun rencana anggaran DPRD bersama dengan sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna,
11
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id maka jika dihubungkan dengan pasal 69 ayat (3) yang menyebutkan Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah,
dan
jika
dihubungkan
lagi
dengan
pasal
77
yang
menyebutkan Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi quorum, serta pada pasal 81 ayat (5) Penanda tanganan Keputusan DPRD dianggap sah apabila ditanda tangani oleh Ketua DPRD. Dan pada ayat (6) Apabila Ketua DPRD berhalangan atau tidak bersedia menanda tangani sebagaimana ayat (4), penanda tanganan keputusan DPRD dianggap sah bila ditanda tangani oleh salah seorang wakil ketua DPRD. -
Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sangat jelas yang dilakukan oleh Terdakwa H. Jamaluddin Pohan dan Drs. Singwani Siregar sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah suatu proses DPRD dalam menjalankan tugas Alat kelengkapan DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam BAB VII pasal 36 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
-
Bahwa
sangat
menyebutkan
tegas ”
Atas
Jaksa
Penuntut
informasi
itu
Umum
maka
dalam
Saksi
dakwaannya
Sintong
Gultom
memberitahukan kepada SONDANG B HUTAGALUNG agar menyimpan surat undangan tersebut dan sekembalinya SINTONG GULTOM
dari
Sidoarjo Jawa Timur membuat laporan ke SPKT Polda Sumut oleh karena Saksi Sintong Gultom (Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah) merasa tidak ada mendelegasikan untuk pembuatan surat undangan maupun melaksanakan rapat paripurna kepada Wakil Ketua” adalah pendapat tentang adanya pendelegasian tugas adalah pendapat yang keliru / tidak berdasar hukum karena sifat kepemimpinan di DPRD berdasarkan pasal 36 ayat (2) adalah bersifat Kolektif kolegial; -
Bahwa disamping itu juga Jaksa Pununtut Umum menyebutkan ” sekembalinya SINTONG GULTOM
dari Sidoarjo Jawa Timur membuat
laporan ke SPKT Polda Sumut ” mengandung arti jika SINTONG GULTOM sebagai ketua DPRD sedang tidak berada ditempat atau meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua DPRD karena berulangkali mengundang anggota DPRD untuk rapat Paripurna tidak pernah mencapai quorum, Sintong Gultom tidak berada ditempat atau meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua DPRD cukup lama yaitu antara pada waktu menerima informasi dan membuat laporan ke SPKT Polda
12
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Sumut pada tanggal 08 Juni 2012, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Jamaluddin Pohan dan Drs. Singwani Siregar sebagaimana
yang
diuraikan
oleh
Jaksa
Penuntut
Umum
dalam
dakwaannya adalah suatu proses/mekanisme atau tata laksana kerja DPRD dalam menjalankan tugas Alat kelengkapan DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam BAB VII pasal 36, serta perbuatan Terdakwa H. Jamaluddin Pohan telah sesuai dengan pasal 81 ayat (5) dan (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia menyatakan dalam perkara aquo tidak berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa H. Jamaluddin Pohan dan Drs. Singwani Siregar, dan menyatakan yang berwenang memeriksa adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
b. Perkara aquo merupakan Kewenangan Pengadilan Tipikor. -
Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa H. Jamaluddin Pohan dan Drs. Singwani Siregar pada persidangan aquo dalam surat dakwaannya menggunakan instrumen pasal 266 ayat (1), ayat (2), dan pasal 263 ayat (1), ayat (2), KUHP ;
-
Bahwa dalam rumusan delik pasal tersebut yang merupakan unsur Subjektif adalah ” Jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian ”, artinya pasal pasal 266 ayat (1), ayat (2), dan pasal 263 ayat (1), ayat (2), KUHP baru dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana jika pemakaian surat maupun akta tersebut telah menimbulkan kerugian, namun dalam perkara aquo Jaksa Penuntut Umum tidak merumuskan secara jelas siapa yang di rugikan, dalam hal ini apakah pelapor Sintong Gultom ada dirugikan ? Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan bentuk kerugian dari pelapor tersebut, apakah kerugian secara Moril atau kerugian secara Materiel;
-
Bahwa akan tetapi Jaksa Penuntut Umum secara tersamar menyebutkan ” anggota DPRD atas nama H.ZAINAL ABIDIN PASARIBU, Spdi. , HASBUN MANIK,
ROMASTA
LUMBANTOBING,
RUSLI
SIMANJUNTAK
SH,
MANGATUR MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE. , HAJI MUHAMMAD TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN PURBA, TAMBA
TUA
SIMANUNGKALIT,
MARISSA
HAQUE
PASARIBU,
MAHYUDDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab. Tapanuli Tengah atas nama SERIWANI PANDIANGAN (Bendahara), SARNIDA HUTABARAT, RUDI
13
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id LUMBAN TOBING, ST.MT. (Kasubag Rapat dan Risalah), ROSMAATI SINURAT dan Sekretaris DPRD atas nama Drs. Singwani Siregar, melaksanakan kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD DPRD Kab. Tapanuli Tengah” , apakah biaya APBD tersebut yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar untuk memenuhi unsur subjektif pasal tersebut ?, apabila biaya APBD DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi dasarnya maka adalah sangat keliru digunakan sebagai kerugian pelapor Sintong Gultom; -
Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum secara imperatif wajib menyebutkan kerugian pelapor Sintong Gultom dalam dakwaannya, apabila yang menjadi dasar kerugian dalam perkara aquo adalah penggunaan biaya APBD dalam rangka kegiatan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah ke Kabupaten Gianyar Propinsi Bali, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum keliru mengajukannya pada persidangan Pengadilan Negeri Sibolga, karena Mahkamah Agung R.I telah membentuk Pengadilan Khusus yang menyangkut kerugian Negara ( kerugian penggunaan dana APBD ) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan;
-
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia menyatakan dalam perkara aquo tidak berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa H. Jamaluddin Pohan dan Drs. Singwani Siregar;
AD.2. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIURAIKAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP; -
Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah dalam bentuk dakwaan Alternatif yang mengandung dakwaan Subsidairitas yang pada pokoknya adalah Terdakwa H. JAMALUDDIN POHAN telah menanda tangani surat undangan Nomor 005/534/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal Undangan kepada sdr. Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka membahas kunjungan
kerja
keluar
Propinsi
Sumatera
Utara,
tanpa
adanya
pendelegasian tugas dari Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah; -
Bahwa selain itu juga terdakwa H.JAMALUDDIN POHAN selaku Wakil Ketua DPRD Kab.Tapanuli Tengah memerintahkan dan atau menyuruh terdakwa Drs SINGWANI SIREGAR selaku Sekertaris DPRD Kab.Tapanuli Tengah untuk mencetak dan membuat stempel baru, kemudian terdakwa Drs.SINGWANI
SIREGAR
memerintahkan
Kepala
Bagian
Umum
Sekertaris DPRD Kab.Tapanuli Tengah yang bernama Ir.ABDUL HAMID
14
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id SIREGAR untuk membuat stempel baru Jabatan Ketua DPRD pada tanggal 21 Mei 2012 di tukang cetak ”Adam Reklame” di Pandan Kecamatan Pandan Kab.Tapanuli Tengah, pembuatan stempel jabatan Ketua
DPRD
baru
tersebut
tanpa
sepengetahuan
Ketua
DPRD
Kab.Tapanuli Tengah yang bernama SINTONG GULTOM (ilegal); -
Bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa dan fungsinya dalam sidang pengadilan merupakan landasan atau titik tolak pemeriksaan Terdakwa, maka untuk menghindari adanya pernyataan yang tidak benar atau tidak cermat dalam dakwaan tersebut yang pada gilirannya menimbulkan pandangan negatif terhadap terdakwa seolah-olah perbuatan pidana telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian sangat beralasan kami menilai dakwaan dalam perkara aquo tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;
-
Bahwa yang dimaksud dakwaan tidak cermat adalah Terdakwa pada waktu pemeriksaan
di
Penyidikan
telah
menyerahkan
bukti-bukti
surat
diantaranya berupa: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 6 tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 12 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Penyitaan Undangan Rapat dan stempel DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. -
Bahwa dengan bukti-bukti surat tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menjadikannya sebagai pedoman dalam membuat dakwaan seolah-olah perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan pidana, karena berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perbuatan terdakwa H. Jamaluddin Pohan selaku wakil Ketua DPRD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan DPRD, sedangkan
terdakwa Drs. Singwani Siregar
selaku Sekretaris DPRD yang merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang bertugas atau berwenang memegang stempel DPRD dan
15
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id membuat stempel berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 6 tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah; -
Bahwa stempel yang dibuat kembali oleh terdakwa Drs. Singwani Siregar selaku Sekretaris DPRD berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 6 tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang pada pokoknya tidak sama dengan stempel jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dari UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
-
Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan dakwaan tidak jelas adalah dalam rumusan delik pasal tersebut yang merupakan unsur Subjektif adalah ” Jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian ”, artinya pasal pasal 266 ayat (1), ayat (2), dan pasal 263 ayat (1), ayat (2), KUHP baru dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana jika pemakaian surat maupun akta tersebut telah menimbulkan kerugian, namun dalam perkara aquo Jaksa Penuntut Umum tidak merumuskan secara jelas siapa yang di rugikan, dalam hal ini apakah pelapor Sintong Gultom ada dirugikan ? tidak disebutkan bentuk kerugian dari pelapor tersebut, apakah kerugian secara Moril atau kerugian secara Materiel;
-
Bahwa akan tetapi Jaksa Penuntut Umum secara tersamar menyebutkan ” anggota DPRD atas nama H.ZAINAL ABIDIN PASARIBU, Spdi. , HASBUN MANIK,
ROMASTA
LUMBANTOBING,
RUSLI
SIMANJUNTAK
SH,
MANGATUR MARPAUNG, TULUS HUTABARAT, SE. , HAJI MUHAMMAD TOYIB HUTAGALUNG, HARYONO NAINGGOLAN, JAMARLIN PURBA, TAMBA
TUA
SIMANUNGKALIT,
MARISSA
HAQUE
PASARIBU,
MAHYUDDIN LUBIS, BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARMA BAKTI MARBUN serta 5 (lima) orang staf DPRD Kab. Tapanuli Tengah atas nama SERIWANI PANDIANGAN (Bendahara), SARNIDA HUTABARAT, RUDI LUMBAN TOBING, ST.MT. (Kasubag Rapat dan Risalah), ROSMAATI SINURAT dan Sekretaris DPRD atas nama Drs. Singwani Siregar, melaksanakan kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD DPRD Kab. Tapanuli Tengah” , apakah biaya APBD tersebut yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar untuk memenuhi unsur subjektif pasal tersebut ?, apabila biaya APBD DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi dasarnya maka adalah sangat keliru digunakan sebagai kerugian pelapor Sintong Gultom;
16
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id
-
Bahwa apabila kerugian dimaksud adalah biaya APBD dalam rangka kunjungan kerja ke Propinsi Bali dengan biaya dari APBD DPRD Kab. Tapanuli Tengah, maka Jaksa Penuntut Umum wajib terlebih dahulu mengadakan audit terhadap biaya dari APBD tersebut;
-
Bahwa oleh karena tidak disebutkan nilai kerugian dalam surat dakwaan tersebut , maka telah cukup alasan surat dakwaan dalam perkara aquo dikualifikasi tidak jelas ( Obscuur libely );
-
Bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan tidak lengkap adalah sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 143 ayat (3) KUHAP yaitu wajib menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, apabila tidak menyebutkan satu unsur saja
tindak pidana yang didakwakan, maka
dikualifikasi batal demi hukum; -
Bahwa dalam perkara aquo surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah instrumen pasal pasal 266 ayat (1), ayat (2), dan pasal 263 ayat (1), ayat (2), pasal 254 ayat (1) KUHP akan tetapi dalam pasal pemalsuan surat tersebut tidak diuraikan unsur pokok (subjektif) yaitu tentang kerugian atau unsur Jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, sedangkan unsur pada pasal 254 ayat (1) KUHP sama sekali tidak ada menjelaskan unsur-unsur dalam perkara aquo, sebagai contoh unsur ” Barang siapa membubuhi barang-barang emas atau perak dengan merek negara yang palsu”, unsur ini tidak ada dijelaskan dalam rumusan surat dakwaan perkara aquo;
-
Bahwa pasal 254 ayat (1) KUHP dalam sistem KUHPidana adalah merupakan kejahatan tentang pemalsuan materai dan merek, sedangkan perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo adalah suatu proses/mekanisme atau tata laksana kerja DPRD dalam menjalankan tugas Alat kelengkapan DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam BAB VII pasal 36, serta perbuatan Terdakwa H. Jamaluddin Pohan telah sesuai dengan pasal 81 ayat (5) dan (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berkenan kiranya Majelis Hakim
yang mulia menyatakan Surat dakwaan dalam perkara aquo dikualifikasi sebagai surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan tidak layak sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa H. Jamaluddin Pohan dan
17
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Drs. Singwani Siregar, serta berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo, atau setidak tidaknya menolak dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiel suatu dakwaan
untuk
mendudukkan
Terdakwa
H.
JAMALUDDIN
POHAN
dan
Drs.SINGWANI SIREGAR dalam persidangan; Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut
diatas,
Jaksa
Penuntut
Umum
telah
mengajukan
Pendapat
atau
Tanggapannya tertanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya menolak Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan alasan materi Keberatan sudah memasuki pokok perkara karena menyangkut kualitas pembuktian yang lebih tepat didapat dari fakta persidangan dalam tahapan proses pembuktian dan surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara lengkap, cermat dan jelas berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP; Berdasarkan uraian Pendapat tersebut diatas, Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menolak seluruh keberatan
Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan Nomor
114/N.12.13/Ep.1SIBOL/11/2013 tertanggal 10 Maret 2014, telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; 2. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan; 3. Melanjutkan persidangan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi serta alat bukti lainnya; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa, perlu diketahui tentang ruang lingkup Keberatan terhadap suatu Dakwaan; Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat diketahui bahwa ruang lingkup Eksepsi atau Keberatan adalah: 1. Keberatan tentang tidak berwenangnya mengadili; 2. Keberatan tentang dakwaan tidak dapat diterima; dan 3. Keberatan tentang Surat Dakwaan harus dibatalkan; Menimbang, bahwa didalam KUHAP tidak dijelaskan tentang bagaimana suatu dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus
18
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id dibatalkan, tetapi dalam Pasal 143 ayat (3) dinyatakan : bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) hurup b batal demi hukum; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
ruang
lingkup
materi
Keberatan
sebagaimana diuraikan di atas, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa; 1. TENTANG WEWENANG MENGADILI; Menimbang, bahwa dalam pasal 84 KUHAP disebutkan: (1). Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya; (2). Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif subsidaritas, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang
tepat
diterapkan
dengan
memperhatikan
fakta
persidangan
dengan
mempertimbangkan secara gradasi (bertingkat) yang artinya terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair. Dari uraian dakwaan Penuntut Umum, waktu tindak pidana (tempus delicti) yang didakwakan terhadap perbuatan Para Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2012 dan tempat tindak pidana (locus delicti) atas perbuatan yang didakwakan terhadap Para Terdakwa bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Raja Junjungan Lubis Nomor 08 Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga dan alamat Para Terdakwa juga masing-masing berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, sehingga Pengadilan Negeri Sibolga beralasan untuk mengadili perkara Para Terdakwa; Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah tentang Pemalsuan surat dan atau Pemalsuan meterai atau merk yang masing-masing diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 266 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55
19
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 254 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dimana ketentuan dari Pasal KUHP tersebut adalah Pidana umum yang tentunya menjadi wewenang Peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengadili dalam tahapan proses pembuktian dipersidangan mengenai kebenaran dari pada surat dakwaan tersebut; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
tersebut
Keberatan
Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili adalah tidak beralasan dan dinyatakan ditolak; 2. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIURAIKAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP; Menimbang, bahwa dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP ditentukan dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan, sedangkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menentukan surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana; Menimbang, bahwa Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karenanya Majelis akan merujuk kepada doktrin-doktrin sebagaimana diuraikan dibawah ini : Menimbang, bahwa A. Soetomo, S.H. dalam bukunya “Pedoman dasar pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen”, cetakan pertama, Tahun 1989, halaman 10–14 merumuskan sebagai berikut : a. Yang dimaksud dengan cermat, yakni adanya penggambaran dari suatu perbuatan yang penuh dengan ketelitian dan hati-hati yang disertai suatu ketajaman dengan memperhatikan patokan yang telah dipolakan sesuai dengan kepentingan yang di tuju sehingga dalam menyusun surat dakwaan kecermatan diperlukan guna menentukan unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dengan disertai penyampaian fakta-fakta perbuatan yang didakwakan ; b. Yang dimaksud dengan jelas, yakni tidak menimbulkan kekaburan atau pengertian ganda dengan penafsiran serta menimbulkan pertanyaan, yang berarti siapa pun yang membacanya akan dapat mengerti dan memahami
20
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id secara langsung sehingga Terdakwa menjadi tahu dan mengerti tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya ; c.
Yang dimaksud dengan lengkap, yakni tidak kekurangan, cukup dan tergambar secara utuh keseluruhannya, sehingga dalam dakwaan tersebut telah tercakup secara keseluruhan penggambaran rangkaian perbuatan yang didakwakan, perbuatan yang dilanggar, tempat maupun waktu serta cara perbuatan dalam dakwaan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian dari uraian tersebut diatas, surat dakwaan tidak boleh
kabur atau obscuur libel. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave van het feit). Di samping itu surat dakwaan harus memerinci secara jelas:
Bagaimana cara tindak pidana dilakukan seorang Terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana;
Juga menyebutkan dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti). Secara materiil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat
apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang : 1. Tindak pidana yang dilakukan; 2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut; 3. Dimana tindak pidana dilakukan; 4. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan; 5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan; 6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil); 7. Apakah
yang
mendorong
terdakwa
melakukan
tindak
pidana
tersebut (delik-delik tertentu); 8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan; Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan (apakah tindak pidana termasuk delik formil atau delik materiil); Menimbang, bahwa dari pasal-pasal yang didawakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan perkara a quo baik dakwaan kesatu primair, dakwaan kesatu subsidair, dakwaan kedua primair maupun dakwaan kedua subsidair serta dakwaan ketiga, kesemuanya mengandung unsur mengakibatkan kerugian;
21
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum pada tiaptiap sub bagian dari keseluruhan pasal dalam dakwaan tersebut tidak disebutkan besarnya nominal kerugian yang ditimbulkan dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa maupun siapa yang dirugikan akibat perbuatan Para Terdakwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan tidak disebutkannya jumlah kerugian dan tidak pula disebutkan siapa yang dirugikan akibat perbuatan Para Terdakwa menurut Majelis Hakim mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan tidak lengkap; Menimbang, bahwa demikian juga halnya setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mencantumkan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, ternyata Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak digambarkan atau tidak menjelaskan peran dari masing-masing Terdakwa secara jelas dan pasti, apakah sebagai penganjur ataukah sebagai pembantu serta bagaimana masingmasing Terdakwa melakukan perbuatan atau perannya, sehingga menurut Majelis Hakim surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak cemat, tidak jelas, tidak lengkap serta kabur; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, surat dakwaan Penuntut Umum sudah dinyatakan tidak cemat, tidak jelas, tidak lengkap serta kabur, maka menurut Majelis Hakim surat dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan diterima, sehingga penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara; Mengingat, Pasal 143 ayat (2) huruf b, Pasal 143 ayat (3), Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI: 1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa: H. JAMALUDDIN POHAN dan Drs. SINGWANI SIREGAR, tersebut di terima;
22
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pn-sibolga.go.id 2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dengan Nomor Register Perkara PDM- /N.2.13/Ep.1/SIBOL/03/2014., tanggal 10 Maret 2014 atas diri Para Terdakwa tersebut batal demi hukum; 3. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; 4. Membebankan biaya perkara kepada negara; Demikian
diputuskan
dalam
sidang
permusyawaratan
Majelis
Hakim
Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014, oleh Marper Pandiangan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Nelson Victor, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa. Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Emanuel Ari Budiharjo, S.H.
Marper Pandiangan, S.H., M.H.
Arief Wibowo., S.H., M.H. Panitera, Syawaluddin, S.H.
23
