DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA PRESS CABLE DAFTAR ISI

DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE NOMOR HARI TANGGAL

: 227/05122008 : JUMAT : 5 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI Halaman I.

INTERNASIONAL Larangan Terbang ke Eropa Akan Dicabut 2009

3

ASEAN+3 Himpun Dana 92 Miliar Dolar AS

3

Anwar Ibrahim: Saat Ini Terjadi Krisis Ekonomi yang Hebat

4

AUSTRALIA: Mencapai Surplus Perdagangan Tertinggi

4

Australia Puji Penangkapan Haj Sakih di Indonesia

5

LAPORAN AKHIR TAHUN INTERNASIONAL: Dunia Memasuki Tahun 2009 yang Kelam 100 Mantan Pemimpin Dunia Surati Sekjen PBB

6

Bali group promotes Silent Day in Poland

8

RI proposes joint perspective discussion on climate change

9

7

II. NASIONAL A. POLITIK PPATK Awasi Rekening Khusus Dana Kampanye Parpol

9

B. EKONOMI Ekspor Garmen Mulai Melandai

10

DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL UMKM Harus Diperkuat untuk Menyerap Korban PHK Dana Asing Kembali Masuk ke Indonesia

11 12

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu 1

C. SOSBUD Dubes Malaysia : TKI Akan Terkena Krisis

12

Pelaut Indonesia Diselamatkan Kapal Panama

13

Batik`s recognition as world heritage expected in 2009

13

D. HANKAM

--

E. HUKUM

--

F. OLAHRAGA

--

G. LINGKUNGAN HIDUP ADB lends $500 mln to clean up dirtiest river

14

Vanimo, diplomat & pasar tradisional (oleh : Inria Zulfikar)

14

Piagam ASEAN, Napas Baru Pendorong ASEAN (oleh Rakaryan Sukarjaputra)

16

III. ARTIKEL

IV. LAIN-LAIN V. EDITORIAL Protecting the poor, near poor

17

Ancaman Bom Curah bagi Perdamaian

18

Jakarta, 5 Desember 2008 Sub Direktorat Berita Direktorat Informasi dan Media


I.

INTERNASIONAL

:

1. Larangan Terbang ke Eropa Akan Dicabut 2009 LARANGAN terbang ke Eropa oleh maskapai penerbangan Indonesia ditargetkan akan dicabut Maret 2009, kata Deputi Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Dephub, Muzaffar Ismail. "Sampai sekarang kami masih menunggu kedatangan `International Civil Aviation Organization/ICAO` ke Indonesia. Mereka akan melakukan audit terhadap maskapai penerbangan di Indonesia pada Februari 2009. Setelah audit itu selesai dilakukan, kami berharap target pencabutan larangan pada Maret 2009 akan tercapai," katanya diakhir acara Pertemuan Kelompok Ahli (PKA) yang membahas Prospek Peningkatan Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa di Surabaya, Kamis (4/12). Ismail menambahkan, ada empat maskapai penerbangan asal Indonesia yang telah diajukan memperoleh ijin terbang ke Eropa. Maskapai penerbangan itu Mandala, Garuda, Airfast, Premiair. "Upaya ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan kami melalui `teleconference` yang dilakukan pihak Departemen Perhubungan Indonesia dengan beberapa negara anggota Uni Eropa, yaitu Luxemberg, Belanda, dan Swedia," katanya menjelaskan. Menurut dia, walau larangan terbang itu dicabut belum tentu akan ada maskapai yang membuka rute ke Eropa. Jika ada, pembukaan rute itu baru akan dilakukan sekitar dua sampai tiga tahun mendatang. "Sebenarnya potensi pasar Eropa tidak terlalu besar?," katanya mengungkapkan. CEO Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia, Emirsyah Satar menambahkan, adanya pelarangan terbang maskapai Indonesia ke Eropa pada dasarnya tidak berpengaruh besar. "Kami berharap, Garuda bisa terbang kembali ke Eropa di akhir tahun ini," katanya menegaskan.(Jurnal Nasional) 2. ASEAN+3 Himpun Dana 92 Miliar Dolar AS Forum ASEAN+3, negara-negara anggota ASEAN plus China, Jepang, dan Korea Selatan, telah menghimpun dana sekitar 92 miliar dolar AS yang bisa digunakan untuk membantu cadangan devisa dan neraca pembayaran negara anggota yang membutuhkan. Dari total dana itu, di antaranya merupakan program bilateral swap arrangement dengan Jepang 6 miliar dolar AS, China 4 miliar dolar AS, dan Korsel 2 miliar dolar AS, kemudian 80 miliar dolar AS yang dihimpun dalam Inisiatif Chiangmai. "Dari jumlah itu, sebanyak 20 miliar dolar AS bisa ditarik secara otomatis oleh suatu negara yang membutuhkan, namun jumlah pastinya akan tergantung kuota masing-masing," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat. Menkeu menjelaskan, dana melalui BSA itu berbeda dengan standby loan (pinjaman siaga) yang diberikan sejumlah negara maupun lembaga internasional. "BSA itu untuk menopang likuiditas yang muaranya di BI (cadangan biasa) maupun neraca pembayaran, sementara pinjaman siaga ditujukan untuk mendukung pembiayaan defisit APBN jika diperlukan," katanya. Menurut dia, neraca moneter dan neraca pembayaran sifatnya sangat dinamis seiring keluarmasuknya barang atau kapital. Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu 3

"Kalau suatu perekonomian kekurangan likuiditas, maka bisa minta bantuan likuiditas dari sana. Misalnya kalau bank-bank di sini minta ke BI. Tapi kalau negara, bisa minta ke IMF atau pinjam secara bilateral swap," katanya. Menurut dia, sudah ada kesepakatan pemerintah yang diwakili BI dan Menkeu jika misalnya Indonesia mengalami kesulitan likuiditas. "Kemarin sudah dalam agreement kalau misalnya Indonesia sampai mengalami kesulitan likuiditas, Jepang sudah sepakat untuk memberikan kepada Indonesia sebesar enam miliar dolar AS, China empat miliar dolar AS, Korsel dua miliar dolar AS, plus Inisiatif Chiangmai," katanya. (ANTARA) 3. Anwar Ibrahim: Saat Ini Terjadi Krisis Ekonomi yang Hebat Mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan untuk menangani krisis global yang melanda dunia saat ini, merupakan krisis ekonomi yang sangat hebat dan akan mempengaruhi ekonomi dunia satu sampai dua tahun mendatang. "Negara-negara terutama di Asia Tenggara agar lebih fokus menghadapi masalah tersebut dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan terjadi terhadap krisis tersebut," kata Anwar Ibrahim, usai memberikan Kuliah Umum di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Jumat (5/12). Menurut dia, pemerintah harus dapat membuat kenyataan yang benar terhadap dampak krisis kali ini dan yang diakibatkan dalam krisis kali ini. "Ini krisis ekonomi yang hebat dibandingkan tahun 1997-1998, karena merusak sistem ekonomi yang bukan hanya sistem keuangan saja seperti yang terjadi sepuluh tahun yang lalu," katanya. Selain itu, pemerintah perlu membangun kekuatan sesuai dengan kemampuan dan secepat mungkin bisa menarik dana investasi dari luar, seperti dari Arab ataupun negara lainnya. Namun dengan syarat apabila tidak memihak kepada rakyat, bisa diputuskan secara bijaksana. Pemerintah lanjut dia, juga harus memperhatikan faktor daya saing dengan memfokuskan pelatihan bagi usaha kredit mikro. Harus ada keseimbangan antara kebutuhan kredit kepeda konglomerat dan rakyat kecil. "Jangan hanya konglomerat saja yang diperhatikan, pengusaha kecil juga harus mendapat perhatian agar perekonomian semakin kuat, apabila rakyat merasa terabaikan akan timbul kondisi politik yang tidak stabil," katanya. Dikatakannya perlu memperkuat rakyat dengan kekuatan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan budaya. Lebih lanjut Anwar Ibrahim mengatakan negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam yang sangat kaya, dan seharusnya bisa menangani kemiskinan. Anwar mencontohkan kasus pembalakan hutan yang merugikan negara bisa mencapai 10 miliar dolar AS, jika 10 persen saja untuk mengatasi kemiskinan bisa diselesaikan. Untuk itu pemerintah perlu mempunyai komitmen yang kuat dan serius untuk membasmi kemiskinan. (Media Indonesia) 4. AUSTRALIA: Mencapai Surplus Perdagangan Tertinggi Australia mencatat rekor surplus perdagangan 3 miliar dolar Australia (1,94 miliar dolar AS) pada Oktober, didorong oleh melonjaknya ekspor dan turunnya nilai tukar mata uang Australia, data resmi menunjukkan. Biro Pusat Statistik Australia (ABS) mengungkapkan meningkatnya surplus ini disebabkan karena tingginya permintaan batu bara dari mancanegara. Seperti diketahui, Australia merupakan salah satu negara penghasil batu bara kualitas terbaik yang terbesar di dunia. Lembaga itu melaporkan impor pada Oktober flat dan para ekonom mengatakan penurunan nilai tukar dolar Australia telah mengakibatkan naiknya perolehan devisa yang diperoleh dari sisi ekspor. Para ekonom memperkirakan surplus perdagangan juga akan terjadi pada periode November-Desember, mengingat mata uang Australia yang terus mengalami penguatan dibandingkan dengan mata uang lainnya. Dolar Australia telah turun lebih dari 30 persen terhadap mata uang AS sejak Juli, penguatan itu juga terjadi dengan mata uang lainnya seperti euro dan poundsterling. Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu 4

Para ekonom mengatakan penurunan nilai Aussie akan melindungi ekonomi negara, yang melambat cepat karena krisis keuangan global membuat kepercayaan konsumen dan bisnis turun. Untuk menghadapi melemahnya perekonomian global, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi 10,4 miliar dolar untuk mencegah ekonomi berbalik dan telah mengindikasikan menyiapkan tindakan lebih banyak jika diperlukan. Sementara itu, penjualan otomotif Australia mengalami penurunan lebih dari 22 persen pada November di banding tahun sebelumnya. Asosiasi Otomotif Federal (Federal Chamber of Automotive Industries) mengatakan sebanyak 71.647 unit mobil dan truk sudah dijual dengan harga miring bulan lalu. Asosiasi itu juga mengatakan bahwa penjualan November mengalami penurunan 2,9 persen di banding periode yang sama 2007. Namun penjualan untuk setahun penuh diperkirakan masih melampaui satu juta unit, mencatat tahun bagus ke dua industri tersebut. Perdana Menteri Australia Kevin Rudd bulan lalu mengumumkan paket stimulus 6,2 miliar dolar (4,0 miliar dolar AS) untuk sektor otomotif dan menyebutkan bukan membiarkan industri tersebut, di mana ribuan pekerja kini tengah terancam. (Suara Karya) 5. Australia Puji Penangkapan Haj Sakih di Indonesia Pemerintah Australia menilai keberhasilan Polri menangkap warga negara Iran, Haj Sakih, dan sejumlah orang yang diduga kaki tangannya merupakan pukulan telak bagi jaringan sindikat penyelundupan manusia di kawasan. Namun para pelaku aksi kejahatan trans-nasional ini tetap menjadikan Indonesia negara transit menuju Australia.Bahkan mereka mengubah taktik dengan mempercepat masa tunggu para pencari suaka di Indonesia, demikian laporan media Australia, Jumat. Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia, Senator Chris Evans, mengatakan, penangkapan Haj Sakih, merupakan pukulan telak bagi para pelaku aksi penyelundupan manusia namun mereka pun telah mengubah taktik mereka. Kalau dulu para pencari suaka yang akan diseberangkan ke Australia harus menunggu dalam waktu yang relatif lama di Indonesia, sekarang mereka cepat-cepat dibawa ke Indonesia melalui negara ketiga seperti Malaysia untuk kemudian diberangkatkan. Bahkan, menurut Evans, beberapa di antaranya hanya menunggu beberapa jam di pantai sebelum dinaikkan ke kapal menuju perairan Australia, katanya. Chris Evans mengatakan, meningkatkan instabilitas di Afghanistan dan Sri Lanka semakin mendorong warga di dua negara itu untuk pergi ke Australia dengan memakai jasa para penyelundup manusia. Jumlah anak-anak yang ikut serta dalam kapal-kapal pengangkut para pencari suaka yang berhasil ditangkap aparat keamanan Australia juga meningkat, katanya. Sebelumnya Direktur I Keamanan Trans Nasional Mabes Polri, Brigjen Badrodin Haiti, seperti dikutip jaringan media grup Fairfax Australia, mengatakan, Haj Sakih adalah gembong besar aksi penyelundupan manusia. Warga Iran itu, katanya, memiliki koneksi dengan sejumlah aksi penyelundupan para pencari suaka warga Iran, Irak dan Afghanistan ke Australia dalam tiga tahun terakhir. Polri sudah berulang kali berhasil menangkap gembong aksi penyelundupan manusia di Indonesia. Di antara gembong yang ditangkap Polri tahun lalu adalah Abraham Lauhenapessy alias Kapten Bram. Kapten Bram yang sempat menjadi target operasi Australia selama lebih dari lima tahun diduga mengorganisasi dan memfasilitasi pemberangkatan 83 orang pencari suaka asal Sri Lanka ke Australia pada Februari 2007. Sejak akhir September 2008, sudah ada lima kapal pengangkut pencari suaka yang memasuki perairan Australia. Pada 29 September, aparat keamanan laut Australia memergoki kapal yang dinakhodai Abdul Hamid (35), warga Dompu, Bima, Nusa Tenggara Barat, bersama 12 orang pencari suka asal Iran dan Afghanistan di perairan dekat Pulau Ashmore. Sepekan kemudian, tepatnya 6 Oktober, kapal patroli laut Australia kembali menangkap satu kapal pengangkut 14 orang pencari suaka asal Afghanistan lainnya dengan nakhoda yang juga orang Indonesia.


Kapal yang dinakhodai Amos Ndolo (58), warga Pulau Rote, Flores, Nusa Tenggara Timur, itu ditemukan saat sandar di sebuah fasilitas penyimpanan produk lepas pantai di perairan Laut Timor. Kasus ini mengundang keprihatinan Perdana Menteri Kevin Rudd. Bahkan dia dilaporkan menelepon langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Oktober lalu. Daftar kasus penyelundupan manusia ke Australia bertambah panjang setelah kapal patroli angkatan lautnya menyelamatkan dua awak kapal pengangkut 10 orang pencari suaka yang karam sekitar 80 mil tenggara Pulau Ashmore 19 November. Pada 27 November, satu kapal berpenumpang 12 orang juga diamankan aparat bea cukai negara itu di perairan Teluk Shark, Australia Barat. Mereka diduga berasal dari Sri Lanka. Lalu, pada 2 Desember, Komando Pengamanan Perbatasan (BPC) Australia kembali berhasil menangkap sebuah kapal berpenumpang 35 orang pencari suaka di perairan dekat Pulau Ashmore, barat laut negara itu. Seluruh penumpang dan awak kapal ditahan dan diproses di Pulau Christmas. Sejauh ini, dua orang WNI yang terlibat dalam kasus penyelundupan manusia sedang menjalani proses pengadilan di Perth, Australia Barat. Mereka adalah Abdul Hamid dan Amos Ndolo. Berdasarkan catatan Kementerian Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia, pada 2005, ada empat kapal dengan 11 orang pencari suaka yang masuk negara itu. Pada 2006, jumlahnya meningkat menjadi enam kapal dengan 60 orang pencari suaka, dan pada 2007, ada lima kapal dengan 148 orang penumpang. UU Australia memberikan ancaman hukum yang berat bagi para pelaku, yakni 20 tahun penjara. (ANTARA) 6. LAPORAN AKHIR TAHUN INTERNASIONAL: Dunia Memasuki Tahun 2009 yang Kelam Jika tidak ditangani secara tepat, krisis keuangan akan menjelma menjadi krisis kemanusiaan di kemudian hari. Keresahan sosial dan ketidakstabilan politik akan meningkat, memperparah persoalan lainnya. Bahayanya, sebuah rangkaian krisis satu sama lain saling menghantam dengan potensi menghancurkan semua pihak.” Demikian peringatan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon di Doha, Qatar, pada konferensi ekonomi dan pembangunan yang disponsori PBB, 29 November 2008. Hal ini senada dengan isi laporan Dewan Intelijen Nasional (NIC): ke depan, potensi konflik akan terjadi akibat perebutan sumber kekayaan alam dan buah dari terbentuknya kekuatan multipolar, yakni AS, India, Rusia, China, Eropa, dan Indonesia juga disebut-sebut ada di dalamnya. Kekuatan AS, walau masih dominan, sudah mulai tergerogoti. Laporan ini sengaja dikeluarkan untuk memberi tahu di mana posisi AS kepada presiden AS terpilih, Barack Obama. Adakah cara untuk mencegahnya? Ada, setidaknya lewat dua hal. Pertama, dengan terciptanya tatanan baru internasional yang menyatukan kekuatan benevolent yang bertindak sesuai kaidah internasional untuk menghadapi kekuatan malevolent. Ini penting untuk mencegah dunia dari benturan peradaban seperti diramalkan Samuel P Huntington. Ada optimisme hal ini akan terwujud, yakni ambisi Presiden Obama, yang pada hari Senin, 1 Desember 2008, menjanjikan akan memperkuat kembali aliansi lama dan mengembangkan kemitraan baru. Dia berjanji akan mengombinasikan strategi pertahanan dengan diplomasi andal. Janji lainnya, memperkuat badan-badan internasional, menjadi kekuatan penyatu semua bangsa, bukan dijadikan ”mainan” sebagaimana terjadi di bawah Presiden George W Bush, presiden dengan popularitas terburuk sepanjang sejarah kepresidenan AS. Menlu AS yang baru, Hillary Clinton, menyahut dengan mengatakan, ”Kita akan menciptakan dunia dengan harapan baru ketimbang ancaman.” Namun, ada pesimisme. ”Kepemimpinan kelompok eksklusif seperti G-7 dan G-20 sangat dibutuhkan, tetapi selama ini bertindak tidak inklusif, kehilangan legitimasi, dan kehilangan efektivitas,” kata Asisten Sekjen PBB untuk Pembangunan Ekonomi Jomo Kwame Sundaram. Sundaram menyarankan, ”Karena itu, sangat penting untuk meredesain tatanan internasional lewat proses yang melibatkan banyak pihak dan menampilkan wajah multilateralisme.” Multilateralisme juga amat dibutuhkan untuk mengatur sektor keuangan, yang bergerak liar, menjadi ajang spekulasi. Hasilnya adalah spekulasi harga komoditas seperti minyak yang berlebihan, yang harganya meroket. Sektor keuangan yang liar juga melahirkan penipuan dengan kucuran kredit berlebih ke sektor perumahan AS. Hasilnya adalah kebangkrutan lembaga


keuangan kaliber internasional. Efek domino kebangkrutan sektor keuangan adalah krisis ekonomi global. Krisis terburuk Karena itu, hal kedua yang harus diatasi adalah krisis ekonomi yang terjadi sekarang, yang dipicu krisis di sektor keuangan itu. Ekonom PBB, Rob Vos (Direktur Divisi Kebijakan dan Analisis PBB), mengatakan skenario terburuk untuk 2009 adalah produksi domestik bruto global anjlok 0,4 persen, atau terburuk sejak 1930-an. Skenario optimistis menunjukkan PDB global tumbuh 1,6 persen, turun dari pertumbuhan 2,5 persen pada 2008 dan lebih buruk dari 3,5-4 persen empat tahun sebelumnya. Skenario medium, PDB global tumbuh hanya 1 persen. Semua skenario memperlihatkan dunia sedang memasuki tahun 2009 yang kelam. Untuk mengurangi kemiskinan global sebesar satu persen, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Anjloknya PDB global akan menambah kemiskinan. Inilah ketakutan Sekjen PBB tersebut. Studi empiris pernah dilakukan tahun 1999 oleh K Michael Fingerand dan Ludger Schuknecht untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berjudul ”Special Studies: Trade, Finance, and Financial Crises”. Isinya, krisis yang dipicu sektor keuangan, memiliki kesempatan lebih besar menjungkalkan ekonomi. Krisis sekarang ini menimpa negara-negara termaju, seperti AS, Eropa, dan Jepang, penyerap utama permintaan dunia. Namun, hal ini berdampak dahsyat terhadap berbagai negara, dengan dunia yang sudah saling terkoneksi. Kaum termiskin dunia, sebagaimana dikatakan Ban Ki-moon, adalah yang paling terpukul. Penurunan bantuan internasional adalah satu hal yang sudah pasti turun. Perdagangan internasional juga pasti akan turun. Sejumlah perusahaan multinasional sudah mengeluhkan lesunya ekspor. Saran umum yang dianjurkan adalah penggenjotan anggaran pemerintahan, mengompensasi penurunan konsumsi swasta dan investasi. Indonesia mencanangkan stimulus ekonomi. Kepemimpinan di negara kita sedang sangat dibutuhkan, sebagaimana Franklin D Roosevelt yang dikatakan berhasil melepaskan AS dari krisis. Kepemimpinan tidak saja dalam bentuk penambahan pengeluaran, tetapi juga kemampuan menghilangkan distorsi perekonomian, seperti pungli, korupsi, dan pelayanan birokrasi yang melempem. Menurut ekonom Peru, Hernando de Soto, birokrasi yang melempem adalah buah dari kepemimpinan dan elite politik yang melempem. Masihkah bisa menerima elite yang melempem? (Kompas) 7. 100 Mantan Pemimpin Dunia Surati Sekjen PBB Lebih dari 100 mantan pemimpin pemerintahan di dunia menulis surat kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Ban Ki-moon yang isinya meminta agar dia pergi ke Myanmar untuk menjamin pembebasan pemimpin prodemokrasi Aung San Suu Kyi dan tahanan politik lainnya. Beberapa tokoh penting yang berada di balik surat itu termasuk mantan Presiden Amerika Serikat (AS) George H W Bush dan Jimmy Carter, mantan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorvachev,mantan Perdana Menteri (PM) Australia John Howard,mantan PM Prancis Lionel Jospin,mantan PM Jepang Junichiro Koizumi, serta mantan Presiden Filipina Fidel Ramos dan Corazon Aquino. ”Ini adalah dukungan global yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya bagi rakyat Burma (Myanmar) dan saya sangat senang karena banyak yang bergabung dengan saya pada isu penting ini,”ujar Kjell Magne Bondevik,mantan PM Norwegia. ”Hari ini (kemarin) kita bersatu untuk menyeru PBB agar segera mengambil langkah pertama untuk mencapai rekonsiliasi nasional di Burma adalah menciptakan sebuah tenggat waktu yang pasti untuk pembebasan seluruh tahanan politik,” imbuh Bondevik, yang kini menjabat sebagai Presiden Oslo Center for Peace and Human Rights, yang bersama Freedom Now asal AS memimpin inisiatif ini. Para mantan pemimpin pemerintahan dari lebih 50 negara itu meminta Ban secara pribadi pergi ke Myanmar sebelum akhir tahun untuk menjamin pembebasan 2.100 tahanan politik junta militer. ”Ini adalah surat bersejarah dari pemimpin yang mewakili tiap benua di dunia dan meminta kepala PBB secara pribadi untuk campur tangan,”kata Presiden Freedom Now Jared


Genser. Surat dari mantan pemimpin dunia itu juga menyebut pernyataan Dewan Keamanan PBB pada 11 Oktober 2007 tentang percepatan pembebasan seluruh tahanan politik di Myanmar. PBB juga telah membuat pembebasan seluruh tahanan politik di negara itu sebagai salah satu agenda besarnya pada 2008. Namun, dalam penolakan langsungnya terhadap permintaan itu, pemerintahan junta militer Myanmar telah menambah jumlah tahanan politik dari 1.200 pada Juni 2007 menjadi lebih dari 2.100. ”Rakyat Burma bergantung pada PBB untuk mengambil tindakan tegas dalam mencapai gebrakan yang benar-benar mereka butuhkan,baik untuk mengembalikan demonstrasi ke negara mereka ataupun menjawab tantangan kemanusiaan dan hak asasi manusia yang mereka hadapi saat ini,” demikian isi surat itu. Surat itu juga meminta Ban mendorong Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan konkret kalau usaha itu tidak berhasil hingga akhir Desember 2008.(Koran Sindo) 8. Bali group promotes Silent Day in Poland The Bali Collaboration for Climate Change (BCCC) is promoting the idea of World Silent Day to delegates at the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), currently being held in Poznan, Poland. Two members of the campaign team -- Agung Wardana and Hira Jhamtani -- left earlier in the week to join the UNFCCC's two-week summit meeting. World Silent Day is a community campaign designed to help tackle climate change through the use of some traditional Balinese wisdom. The Tri Hita Karana philosophy, which originates from Bali, promotes a harmonious relationship between human beings and God, among human beings themselves and between human beings and nature. The BCCC believe this philosophy could be the ideal basis for sustainable development. One of the practical implementations of Tri Hita Karana is Nyepi or the Hindu Day of Silence, when almost all activities in Bali cease for 24 hours -- even the airport closes. Hira estimated that Nyepi reduces the amount of CO2 emissions in Bali by about 20,000 tons, as all vehicles cease operation. The figure is based on the number of vehicles on the resort island and their average fuel consumption. "That's why we think that the world should adopt this indigenous wisdom to help tackle climate change," Hira said. The idea of introducing World Silent Day was conceived prior to last year's UNFCC in Bali, as part of Bali's contribution to stopping climate change. Several NGOs in Bali, including the Bali Organic Association (BOA), the Environment Education Center (PPLH) of Bali, Friends of the Earth Indonesia (Walhi) Bali and the Wisnu Foundation took the initiative to establish the BCCC to facilitate community participation in tackling climate justice. BCCC's establishment was supported by religious and cultural figures, academics and other groups in Bali. "We will observe how discussions related to climate change and policy are held and how they will affect Bali," said Agung via e-mail. Agung, who is also the director of Walhi Bali, underlined the importance of strategizing with the international network of climate change groups at the convention. Agung said he will join the Friends of the Earth International, while Hira will work with the Third World Network. During the summit meeting there will be a side event held by international NGOs, Agung said. At this, he said, he and Hira will promote the World Silent Day campaign by handing out stickers, brochures, leaflets as well as postcards and asking other delegations to sign a petition. "Honestly, we don't get the chance to join the official meeting. So we just use the side event to promote our idea," Agung said. Last year during the UNFCCC in Bali, the BCCC launched the "Bhisama Bali" (Bali Declaration) for the Earth on Nyepi Day; with a call for UNFCCC delegates to agree on the Bali Roadmap. The declaration mainly emphazises the importance of creating climate justice, demanding commitment from developed countries to reduce gas emissions and the need for change in production and consumption patterns world-wide. (The Jakarta Post)


9. RI proposes joint perspective discussion on climate change An Indonesian delegation led by the State Minister for the Environment Rahmat Witoelar ask the participanting countries to discuss matters relating to climate change. "The Indonesian delegation underlined the importance of joint perspective discussion to keep the Bali Action Plan to reach joint agreement on climate change in the 15th Conference of Parties (COP) in Copenhagen in 2009," Indonesian Ambassador to Poland Hazairin Pohan said. According to a press release, the in-depth collective point of view will be discussed in the 14th Conference of the Parties (COP) of the United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC) The Indonesian delegation made the call at the opening of the COP-14 in Poznan, Poland, while some delegations from the developing countries, expressed objection and wished that the joint point of view to be discussed in the first plenary session in 2009. The objection is based on their fear that the joint perspective discussion will concern mitigation or emission reduction which will make things difficult for the developing countries. The developing countries may get a new obligation on emission reductions. "The Indonesian delegation considers the discussion on the joint perspective is necessary because it serves the interest of the developing countries in reaching economic growth and eradicate poverty," Pohan said. "The joint perspective must be seen as an integrated approach which gives attention not only to emission reduction but also to other climate change issues such as adaptation, technology transfer and funding," a member of the Indonesian delegation, Agus Purnomo, said. The Indonesian delegation also urged the developed countries to show their leadership in global efforts of implementing the convention. It also asked the developed countries to play an important role by implementing the environmentally friendly development policy which is supported by technology and funds. (ANTARA) I

I

NASIONAL A.

POLITIK

.

: :

1. PPATK Awasi Rekening Khusus Dana Kampanye Parpol Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap mengawasi seluruh rekening khusus dana kampanye parpol. Rekening caleg dan rekening dana parpol yang tidak dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tetap dipantau. PPATK memiliki kewenangan meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan terkait transaksi keuangan. Khusus transaksi keuangan di atas Rp100 juta, penyedia jasa keuangan wajib melaporkan ke PPATK. "Dengan kewenangan ini kami akan memantau seluruh transaksi keuangan rekening parpol dan caleg," kata Wakil Kepala PPATK Bidang Hukum dan Kepatuhan Brigjen Polisi Bambang Permantoro pada diskusi Forum Wartawan Pemilu di KPU, Jumat (5/12). Tampil pembicara pada diskusi yang dipandu wartawan Republika Palupi A Auliani yakni Manajer Komunikasi Transparency International Indonesia (TII) Soraya Aiman, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Syamsulbahri. Menurut Bambang syarat wajib NPWP bagi penyumbang akan mempermudah pihaknya melacak identitas penyumbang. "Sekalipun kami belum membuat nota kesepahaman dengan KPU, kami akan memantau seluruh aliran dana politik. PPATK sudah bekerjasama dengan Bawaslu. Kalau koordinasi Bawaslu dan KPU berjalan baik, kerjasama PPATK dan Bawaslu bisa efektif mengawasi dan mengantisipasi masuknya dana siluman ke dana politik," harap Bambang. PPATK, lanjut Bambang, akan menerima temuan Bawaslu terkait transaksi dana politik yang mencurigakan. "Temuan Bawaslu itu akan kami analisis dan apabila terindikasi kuat akan kami laporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (penanganan pelanggaran pemilu)," jelas Bambang. Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu 9

Mengenai rekening di luar rekening khusus dana kampanye, tambah Bambang, sepanjang ada laporan dari Bawaslu, PPATK bisa menindaklanjutinya. "Kami tidak pasif, tapi kami proaktif. Kalau ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang akan kami analisis dan teruskan ke penegak hukum," ucap Bambang. Bambang menjelaskan saat ini ada otoritas tambahan PPATK melakukan penyeledikan terhadap transaksi tidak wajar. Hasil penyelidikan PPATK yang disampaikan kepada penegak hukum sudah setengah matang. Menurut Bambang, Bawaslu juga sebaiknya sudah mengidentifikasi dana iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik. "Barangkali Bawaslu sudah mengawasinya, tapi apakah itu sudah teridentifikasi pelanggaran atau ada transaksi tidak wajar untuk biaya iklan itu kami belum tahu," katanya. Bambang menganjurkan agar KPU meminta kuasa substitusi dari parpol agar KPU bisa melihat transaksi keuangan rekening dana kampanye parpol. "PPATK sampai saat ini belum bekerjasama dengan KPU. Kami tidak bisa memberi transaksi rekening dana kampanye parpol itu KPU. Soslusi kuasa substitusi agar KPU bisa melihat seluruh transaksi rekening dana kampanye," ujar Bambang. Menyikapi usulan itu, anggota KPU Syamsulbahri pihaknya akan mencoba meminta ke parpol agar memberikan kuasa substitusi tersebut. "Kami akan mencoba meminta kuasa substitusi rekening dana kampanye parpol itu. Ini untuk melakukan transparansi. Untuk apa ditutupi, seluruh parpol yang sudah memberikan rekening dana kampanye juga akan dipublikasikan KPU. Jumlah saldo masing-masing parpol juga harus dibuka. Jangan sampai disembunyikan atau ditutupi," tegas Syamsulbahri. Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Adnan Topan Husodo memperkirakan jumlah dana siluman diperkirakan akan meningkat pada Pemilu 2009. "Masalahnya tidak ada kewajiban audit dana parpol dan batasan berapa jumlah dana parpol yang dimasukkan ke dana kampanye. Begitu juga dana atau sumbangan caleg untuk dana kampanye tidak dibatasi UU 10/2008 tentang Pemilu. Penyumbang bisa saja menyerahkan ke parpol selanjutnya parpol memasukkan ke dana kampanye," kata Adnan. Manajer Komunikasi TII Soraya Aiman Soraya Aiman menyesalkan tidak adanya audit investigatif yang dilakukan penyelenggara pemilu atau aparat hukum. "Waktu audit dana kampanye yang dilakukan akuntan publik sangat terbatas hanya 30 hari. Padahal entitas laporan dan kampanye mencapai puluhan ribu. Ini sangat tidak masuk akal. Sedangkan auditor hanya sedikit. Apalagi proses audit hanya data yang diserahkan. Tapi mudahmudahan syarat wajib NPWP bisa membantu dalam mewujudkan transparansi," ujarnya. TII akan melakukan pemantauan terhadap dana parpol dan dana kampanye tujuh parpol besar. Yakni Golkar, PDIP, PAN, PKS, PKB, Demokrat, dan Hanura. "Kami juga akan mempertimbangkan memantau dana parpol dan dana kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) karena parpol ini termasuk yang memiliki cukup besar," ujar Soraya.(Media Indonesia) B.

EKONOMI

:

1. Ekspor Garmen Mulai Melandai Realisasi nilai ekspor pakaian jadi (garmen) pada Oktober 2008 turun 47,5% menjadi USD199,3 juta dari bulan sebelumnya sebesar USD294 juta. Hal ini disebabkan mulai merosotnya order dari pembeli( buyer) asingdari Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ernovian G Ismy mengatakan bahwa penurunan ekspor sudah terjadi.Tekanan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) makin besar dengan ketatnya likuiditas perbankan nasional yang menyebabkan aliran kredit modal untuk industri tersendat. ”Kalaupun industri garmen dapat order ekspor,kami kesulitan modal kerja. Bank juga enggan menyalurkan kredit karena asumsi krisis global masih berlanjut hingga tahun depan,” ujar Ernovian di Jakarta kemarin. Industri garmen, kata dia, merupakan sektor yang langsung terkena dampak krisis finansial global akibat pelemahan penyerapan ekspor di sejumlah negara maju. Permasalahannya, lanjut dia, jika ekspor garmen menurun tajam, permintaan bahan baku di industri tekstil hulu pun otomatis akan merosot. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor TPT nasional pada Januari–Oktober 2008 masih meningkat tipis 2,7% menjadi USD2,76 miliar,dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD2,84 miliar. Masih positifnya ekspor TPT diperkirakan berlanjut hingga semester I/2009. Namun, kata Ernovian, sampai saat ini order ekspor yang diterima industri garmen nasional untuk 2009 masih Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu 10

minim. Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Departemen Perindustrian Arryanto Sagala mengakui bahwa industri tekstil tengah kesulitan.Berdasarkan informasi yang dihimpun,kata dia, industri TPT terganggu akibat harga bahan baku yang fluktuatif dan turunnya daya beli. ”Akibatnya sudah terjadi penurunan permintaan sekitar 20–30% untuk ekspor,” ujar Arryanto. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa pemerintah optimistis nilai ekspor TPT Indonesia tidak akan turun hingga tahun depan,kendati diterpa imbas krisis keuangan global. Menurut Mari, produk Indonesia saat ini masih mampu bersaing dengan China untuk mengisi pasar TPT di Jepang, AS,dan Eropa. Meski permintaan TPT di AS dan Eropa menurun, kata Mari, Indonesia masih berpeluang untuk meraih pasarpasarlainnya yangsemuladiisi China.Produk Indonesia menjadi lebih kompetitif karena penguatan mata uang China terhadap dolar AS.”Ada pengalihan permintaan dari China ke Indonesia, tinggal bagaimana kita mengantisipasi pasar,” ujar Mari di Istana Negara kemarin.(Koran Sindo) 2. DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL UMKM Harus Diperkuat untuk Menyerap Korban PHK Menteri Negara Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah (Mennegkop dan UKM) Suryadharma Ali meminta agar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperkuat untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global tahun 2009. Dalam hal ini, perkuatan harus mencakup baik peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) maupun modal usaha. "Skala usaha mikro kita harus diperkuat. Sebab, sektor inilah yang berpotensi menangkap penganggur, khususnya dari pekerja yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) dari perusahaan besar," kata Suryadharma Ali di Jakarta, Kamis (4/12), di sela acara penandatanganan nasakah kerja sama kemitraan strategis tingkat nasional antara PT Pos Indonesia dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari. Hadir pula pada acara itu jajaran direksi dari Bank Bukopin, Bank BNI, PT Taspen, PT Asabri, dan pihak terkait lainnya. Terjadinya krisis finansial global yang saat ini diproyeksikan baru memasuki masa inkubasi, menurut dia, sudah mulai dirasakan. Ini sudah terlihat melalui indikasi makin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Karena itu, pada tahun 2009 baru akan terlihat dampak krisis yang sesungguhnya. "Pada November 2008, di Amerika Serikat sudah lebih dari 250.000 karyawan terkena PHK. Di Indonesia juga sudah mulai banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Jadi, pemberdayaan serta perkuatan koperasi dan sektor UMKM sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan yang ada," ujarnya. Menurut dia, koperasi UMKM bisa menjadi muara untuk mengatasi membengkaknya angka pengangguran. Untuk itu, program pemberdayaan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, koperasi dan UMKM harus tetap melaksanakan program-program yang telah digariskan, meski pada tahun 2008 ini tidak mendapatkan bantuan perkuatan modal dari pemerintah. "Usaha skala mikro bisa menjadi penyangga tatkala perusahaan besar mulai kolaps. Untuk memperkuat sektor usaha mikro, harus ada skema kredit khusus yang diperuntukkan bagi mereka. Jadi, perlu skema yang mempermudah masyarakat mengakses permodalan. Kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah dilaksanakan merupakan salah satu skema yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses pembiayaan. Tapi, terakhir realisasi penyerapan KUR tidak secepat 2-3 bulan sebelumnya. Belum lagi terkait kebijakan pengetatan likuiditas dari perbankan," ucapnya. Oleh karena itu, menurut dia, kalangan perbankan diharapkan bisa mempermudah prosedur pengajuan kredit dan realisasinya. "Bunga yang tinggi bukan masalah bagi UMKM. Karena, dari pengalaman selama ini, sepanjang persyaratan mudah, maka tingkat kredit bermasalah UMKM justru hampir nol persen," tuturnya. Suryadharma Ali meminta koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, untuk mulai menyalurkan kredit rumah bagi anggota/calon anggotanya sebagai salah satu perluasan usaha koperasi. Penyediaan rumah-rumah murah harus mulai dijadikan salah satu usaha koperasi. Ini juga dapat dijadikan sebagai bentuk dukungan yang selaras dengan program pemerintah. Apalagi, saat ini sudah banyak koperasi yang total kredit macetnya untuk perumahan justru nol persen. Salah satunya KSP Nasari di Semarang, Jawa Tengah, yang saat ini asetnya mencapai Rp 200 miliar. (Suara Karya) BUMN Norwegia Lirik Blok Natuna Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu 11

StatoilHydro Norway, badan usaha milik Norwegia menyatakan siap menggarap Blok Natuna D Alpha dengan kemampuannya memiliki teknologi pengelolaan karbondioksida (CO2) sehingga tidak mencemari lingkungan. “Kami memiliki kemampuan dan pengalaman panjang untuk eksplorasi di laut dalam dan pengelolaan CO2,” kata Presiden dan Chief Executive Officer StatoilHydro Norway Helge Lund Lund yang didampingi Duta Besar (Dubes) Norwegia untuk Indonesia Elvind S Homme seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (3/12). Pengembangan Blok Natuna D Alpha mengalami hambatan karena gas di blok tersebut mengandung CO2 yang cukup tinggi, yakni 70% dari total cadangan gas yang mencapai 24 triliun kaki kubik. Karena itu dibutuhkan teknologi khusus yang mampu memisahkan gas dengan CO2. Lund menegaskan kondisi Natuna D Alpha hampir sama dengan keadaan di Norwegia. “Natuna memiliki CO2 yang tinggi, sama halnya dengan Norwegia,” jelasnya. Lund juga menyatakan StatoilHydro sudah pernah menjalin kerja sama dengan Pertamina di Blok Karama, Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Blok yang berada di laut dalam (deep water) tersebut diperkirakan memiliki potensi minyak hingga lebih dari 200 juta barel.(Media Indonesia) 3. Dana Asing Kembali Masuk ke Indonesia Dana asing kembali masuk ke Indonesia dalam satu bulan terakhir. Menurut Bank Indonesia kondisi itu menunjukkan perekonomian domestik kembali membaik. Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwano mengatakan dana asing yang masuk ke instrument sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam satu bulan terakhir naik Rp 6,11 triliun menjadi Rp 6,54 triliun. "Kita jaga confident para investor, kalau mereka melihat kita berani menurunkan suku bunga, lalu kita menjaga sektor riil, kita berharap mereka kembali dan nilai tukar rupiah kembali menguat," kata Hartadi dalam pesan pendeknya kepada Tempo hari ini. Deputi Direktur Statistik Ekonomi dan Moneter BI Wiwiek Sistowidayat mengatakan gelombang dana asing memang mulai masuk lagi ke Indonesia setelah sebelumnya dana-dana itu keluar dari Indonesia. "Aliran dana itu mulai terlihat, di SUN dana asing yang masuk sudah mencapai US$ 5 juta," ujar dia. Sementara di pasar modal, lanjut dia, aliran dana asing yang mulai masuk saat ini sudah berjumlah kurang lebih US$ 500 juta.(Tempo Interaktif) C.

SOSBUD

:

1. Dubes Malaysia : TKI Akan Terkena Krisis Malaysia sebagai negara pengekspor berbagai produk merasakan dampak krisis finansial global yang terjadi saat ini dan jika terus berkepanjangan para pekerja, termasuk dari Indonesia, akan ikut menderita, kata seorang diplomat senior. "Krisis saat ini membawa dampak terhadap Malaysia sebagai negara pengekspor dan industri manufakturnya juga terpengaruh," kata Dutabesar Malaysia untuk Indonesia Dato Zainal Abidin bin Mahamad Zain dalam acara yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama Konfederasi Wartawan Asean (CAJ) PWI Pusat di Jakarta, Kamis. Menurut dia, ekspor Malaysia ke berbagai negara diperkirakan menurun akibat krisis itu. "Penurunan ekspor akan berpengaruh kepada kinerja perusahaan dan juga para tenaga kerja," kata Zainal. Namun, tambahnya, dampaknya bergantung pada situasi beberapa bulan ke depan. "Situasi pada pertengahan tahun 2009 mungkin akan lebih baik karena Pemerintah Amerika telah mengambil kebijakan-kebijakan termasuk memberikan talangan kepada perusahaanperusahaan," ujarnya. Untuk menghadapi krisis, kata Dubes Zainal, Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan paket stimulus tahap pertama senilai 2 miliar dolar AS guna mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi. Ia mengatakan dirinya tak sependapat dengan spekulasi bahwa puluhan ribu tenaga kerja khususnya dari Indonesia akan kehilangan pekerjaan akibat krisis. "Kini memang masih krisis tapi keadaan mungkin berubah pada pertengahan 2009," ujanya. Ribuan orang Indonesia bekerja secara resmi di berbagai sektor formal dan informal di Malaysia. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada yang bekerja secara ilegal.


Ratusan orang Indonesia yang memiliki ketrampilan bekerja antara lain sebagai pilot maskapai penerbangan Malaysia MAS dan Air Asia, tenaga ahli di Menara Petronas dan Cyber Jaya dan pekerja di berbagai pabrik. Puluhan ribu orang lagi bekerja di sektor informal seperti di perkebunan, kontroksi dan rumah tangga. Pada bagian lain Dubes Zainal mengatakan bahwa Malaysia memberi perhatian besar kepada Indonesia sebagai negara tetangganya yang memiliki posisi strategis dan penting. "Kami menghormati Indonesia di kawasan ini dan tidak melihat negara tetangganya ini terpuruk," katanya. Menurut dia, kedua pemimpin negara melihat peluang-peluang yang dapat dilakukan bersama di banyak bidang seperti politik, perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan keamanan dan mereka akan terus memperluas dan memperdalam kerjasama erat antara kedua negara dan rakyatnya. Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sejauh ini telah mengunjungi Indonesia sembilan kali sejak ia berkuasa pada 2004. PM Badawi akan ke Jakarta lagi pekan depan untuk menghadiri pertemuan ke-37 Komite Tapal Batas Umum Malaysia-Indonesia. Sebaliknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengadakan lawatan resmi ke Malaysia lima kali. Angka kunjungan wisatawan dari kedua negara juga meningkat selama beberapa tahun terakhir. Sebanyak 1,8 juta turis Indonesia mengunjungi Malaysia pada 2007 dan sebanyak 1,7 juta dalam sembilan bulan pertama tahun ini.(ANTARA) 2. Pelaut Indonesia Diselamatkan Kapal Panama Seorang pelaut Indonesia yang terapung di Laut China selama lima hari diselamatkan oleh sebuah tanker Panama yang berlayar ke Kota Zhanjian, Provinsi Guandong, China. “Pelaut yang mengaku berasal dari Palembang ditemukan terapung setelah kapalnya dihantam badai,” kata konsul jenderal Indonesia di Guangzhou, Harimawan Sujitno, Kamis (4/12). Menurut Harimawan, kapal Panama menyelamatkan pelaut Indonesia dan krunya segera mengontak konsulat jenderal Indonesia di Kota Guangzhou setelah melempar sauh di pelabuhan. Dalam wawancara telepon, Harimawan mengatakan, pelaut Indonesia itu mengatakan ia mencari ikan bersama empat temannya sebelum badai menghantam kapal mereka. “Yang selamat adalah Sulaiman, sementara empat lainnya hilang,” katanya. Untuk meyakinkan keabsahan cerita pelaut tersebut, Harimawan mengatakan konsulat jenderal sudah mengontak keluarga Sulaiman di Palembang. Keluarga menegaskan Sulaiman dan empat temannya adalah kerabat mereka. Saat ini, Sulaiman sudah dalam kondisi yang baik dan bisa bercerita tentang pengalamannya itu. Harimawan mengatakan konsulat jenderal akan mengirim dua stafnya untuk menjemput Sulaiman ke Zhanjiang. “Kami akan memulangkan pelaut tersebut ke keluarganya di Palembang,” katanya. Harimawan juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada kru kapal Panama yang telah menyelamatkan pelaut tersebut. “Awak kapal sangat membantu dengan menyelamatkan pelaut kita dan segera mengontak konsulat jenderal Indonesia,” katanya. (Sinar Harapan) 3. Batik`s recognition as world heritage expected in 2009 Indonesia is hoping the United Nations agency for cultural affairs UNESCO will have named its Batik cloth as a world heritage by September, 2009, a culture ministry official said. "We are optimistic about this since we have met all the requirements, not to mention the support from other countries," I Gusti Nyoman Widja, director of traditions at the tourism and culture ministry, said here Thursday. Speaking at a seminar themed "Protection and Development of Traditional Knowledge and the Expression of Traditional Culture" in Nusa Dua, Widja said recognition as a world heritage would enhance the image of batik as well of Indonesia as its country of origin. Then, he said, UNESCO would provide funds for its preservation and it would also be safe from other countries` claims. According to Widja, the Indonesian government submitted its proposal to recognize batik as a world heritage to UNESCO in September, 2008. The process thereafter went well as there were no objections from countries like Brunei Drausslam or Malaysia during a UNESCO meeting to discuss the proposal. Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu 13

The discussions in UNESCO, he said, were expected to run for a year and Indonesia should therefore know the result by September 2009. Batik would be the third cultural product from Indonesia named a World Intangible Heritage after the Wayang (raditional puppets used in narration-supported shadow plays) and the Keris (ceremonial dagger). UNESCO had certified Wayang as a "Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity" in November 2003 and given a similar status to the Keris in November 2005. (ANTARA) D.

HANKAM

:

Tidak Ada

E.

HUKUM

:

Tidak Ada

F.

OLAH RAGA

:

Tidak Ada

G.

LINGKUNGAN HIDUP

:

1. ADB lends $500 mln to clean up dirtiest river The Asian Development Bank on Friday approved a $500 million loan for cleaning up Indonesia's Citarum River, calling it the world's dirtiest. The Manila-based lender said the Citarum basin supports a population of 28 million people, delivers 20 percent of Indonesia's gross domestic product, and provides 80 percent of water supply to the capital, Jakarta. But rapid urbanization over the last 20 years has seen a rise in untreated household sewage, solid waste and industrial effluents, posing threats to public health and imperiling the livelihood of poor fishing families, the bank said. The loan package, available over the next 15 years, will support sanitation projects and construction of waste treatment plants in the river basin to provide safe water supply to poor families who use the polluted river for fishing, bathing and laundry. "Rapid urbanization, climate change, environmental degradation, public health and food security are all important issues challenging water resources management in Asia and the Pacific region," said Christopher Morris, an ADB senior water resources engineer. The loan also will allow the cultivation of an additional 61,700 acres (25,000 hectares) of rice paddy, benefiting 25,000 farming families, he said. The river management program also aims to supply water to 200,000 more households in Jakarta. It will ultimately increase Jakarta's water supply by 2.5 percent yearly, and benefit millions by resolving critical water shortages in Bandung, Indonesia's fourth largest city, the bank said. (The Jakarta Post) III.

ARTIKEL

:

1. Vanimo, diplomat & pasar tradisional (oleh : Inria Zulfikar) "Hiburan saya, ya... saat terima gaji." Sulit dipercaya kata-kata tersebut diucapkan oleh seorang diplomat yang masih aktif, Sutarwindargo. Namun, itulah yang terjadi. Tugas Sutarwindargo memang tidak ringan. Dia harus memimpin timnya di Konsulat RI di Vanimo, Papua New Guniea (PNG). Vanimo di kalangan sejawatnya di Pejambon (Departemen Luar Negeri) dikenal dengan sebutan 'kantor perwakilan Indonesia yang paling jarang dikunjungi'. Vanimo memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan KBRI di New York, London, Paris atau Jenewa. Mencapai kota kecil yang terletak beberapa kilometer dari perbatasan RIPNG itu membutuhkan perjuangan tersendiri. Yang paling mudah mencapainya lewat jalan darat, lewat jalan berliku yang diapit hutan dan perbukitan terjal. Untung saja, saat saya bersama rombongan wartawan dari 11 media nasional yang dibawa Departemen Luar Negeri di bawah pimpinan Direktur Informasi dan Media Soehardjono Sastromihardjo berangkat dari Jayapura menuju Vanimo (sekitar 80 kilometer) lewat jalan darat, cuaca cerah. Justru karena cuaca yang bersahabat itu, saya bisa menyaksikan secara langsung perjalanan menuju kantor Konsulat RI di Vanimo tersebut berpotensi mengundang bahaya, Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu 14

terutama dari faktor alam. Banyak lokasi yang tampaknya rawan longsor. Batu-batu cadas di lereng bukit sepertinya tinggal menunggu guyuran hujan sebelum meluncur ke jalan raya. Selepas pos militer RI di Skow (perbatasan), jalan darat menuju Vanimo relatif mulus, diapit hutan di kedua sisinya. Bahkan sejumlah ruas jalan berada di tepi laut (Laut Pasifik Selatan) sehingga menambah indahnya panorama. Namun, menurut Sutar, panggilan akrab Sutarwindargo, apabila hujan deras ceritanya bisa lain. "Jembatan beton yang banyak bapak lewati tadi bisa terendam banjir. Mobil tidak bisa lewat. Di sini juga sering dilanda angin kencang yang menumbangkan pohon," ujarnya saat beramah tamah bersama pers dan rombongan dari Pejambon. Seperti layaknya konsulat, kantor Sutar juga jauh dari kesan megah. Di pos barunya yang baru dijalani sekitar 4 bulan tersebut, diplomat RI dengan jabatan resmi Acting Konsul/Sek IPensosbud itu menjalankan tugasnya seperti yang digariskan Jakarta, termasuk meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi kedua negara. Dua provinsi Dalam konteks Vanimo, istilah yang lebih tepat ternyata bukan kerja sama 'antarkedua negara' (RI dan PNG), melainkan 'antarkedua provinsi' yaitu Papua dan Provinsi West Sepik / Sandaun. Wajar bila kerja sama tersebut harus ditingkatkan pada masa mendatang karena sejauh ini hubungan bisnis kedua provinsi ini masih bergantung pada denyut pasar tradisional yang berada tidak jauh dari kantor konsulat RI. "Umumnya yang terjalin adalah perdagangan hasil bumi. Transaksinya sangat kecil, sekitar US$300 per hari. Kami sedang berupaya agar kegiatan bisnis ini bisa lebih bergairah lagi," ujar Sutar yang pernah bertugas beberapa tahun di Sri Lanka. Sandaun merupakan salah satu provinsi termiskin di PNG. Padahal secara geografis, tempat itu adalah provinsi terbesar ketiga setelah Western dan East Sepik dengan luas wilayah 36.616 km2 (7,7% dari seluruh wilayah PNG). Kondisi alam Sandaun sebagian besar tertutup hutan tropis yang menyimpan jenis kayukayuan, bakau, semak belukar, dan rerumputan. Potensi sumber alam dan mineral masih belum tergali karena keterbatasan modal dan sumber daya manusia berkualitas. "Sektor perkebunan dan peternakan sangat potensial dikembangkan oleh pebisnis antarkedua provinsi. PNG mengharapkan ada investor Indonesia yang berbisnis di Vanimo," kata Sutar. Konsulat RI tidak tinggal diam. Meskipun tergolong kecil, berbagai upaya terus dilakukan, antara lain dengan memfasilitasi penyaluran BBM dari Papua ke Vanimo. Sayangnya, seabrek tugas diplomatik tersebut teradang kendala yang sifatnya sangat mendasar. Bayangkan, Sutar dan para stafnya tidak bisa berkomunikasi dengan telepon seluler karena keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di sana. "SMS aja nggak bisa!" Mau mencari hiburan juga sulit karena Vanimo memang sepi. Secara berkelakar Sutar bercerita bahwa dia sudah cukup terhibur apabila berhasil menghubungi keluarganya melalui telepon. "Atau, ya..., setelah menerima gaji dan masuk kamar." Karena pertimbangan keamanan, Pejambon tidak memperkenankan para diplomatnya yang bertugas di konsulat Vanimo memboyong keluarga. Suasana di perbatasan memang tidak tampak mencekam tetapi segala potensi kerawanan harus diantisipasi. Apalagi, kata Sutar, masyarakat setempat mempunyai kebiasaan yang kurang elok setelah menerima gaji dwimingguan (forthnite). Dengan gaji yang tidak seberapa, penduduk masih sempat-sempatnya membeli minuman keras. "Kalau mabuk, mereka turun ke jalan dan bernyanyi-nyanyi. Itu rutin setiap dua minggu sekali," ujarnya yang membuat tawa hadirin. Kata orang, pebisnis tidak perlu dipaksa-paksa untuk berinvestasi. Namun, mungkin potensi dan insentif yang ditawarkan PNG melalui Sandaun belum diketahui pengusaha asal Papua. Investasi asing di provinsi tersebut dijamin oleh Investment Promotion Act Pasal 37 yang menyatakan hak milik investor asing tidak akan dinasionalisasi atau diambil alih kecuali untuk kepentingan umum, dan akan diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepemilikan bisa patungan atau bahkan 100% asing. Jadi, tunggu apa lagi? (Bisnis Indonesia) 2. Piagam ASEAN, Napas Baru Pendorong ASEAN (oleh Rakaryan Sukarjaputra)


Tahun 2008 dan 2009 akan menjadi tahun bersejarah bagi ASEAN. Pada akhir tahun 2008 inilah, 10 negara anggota ASEAN resmi meratifikasi Piagam ASEAN. Dengan demikian, pada awal tahun 2009, ASEAN mengawali kehidupan baru sebagai organisasi ”baru”. Berlakunya Piagam ASEAN ibarat memberikan napas baru kepada organisasi regional itu setelah bertahun-tahun menjalin hubungan dan kerja sama lebih atas dasar kesukarelaan dan kesepakatan bersama. Dengan dasar hubungan seperti itu, wajarlah bila cukup banyak kesepakatan di ASEAN yang belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya sehingga masih banyak pihak yang menganggap ASEAN baru sebatas ”berbicara”, belum banyak ”berbuat”. Dengan adanya piagam itu, kini ASEAN dituntut untuk berjalan lebih cepat mewujudkan citacita Komunitas ASEAN dengan ketiga pilarnya, yaitu politik dan keamanan, ekonomi, serta sosialbudaya. Piagam ASEAN juga dengan tegas mengadopsi demokrasi, penyelesaian berbagai sengketa dengan cara damai, menghormati dan menegakkan supremasi hukum, menghormati hak-hak asasi manusia, serta pemerintahan berdasarkan konstitusi. Hal itu memang langsung terlihat pengaruhnya, misalnya dengan kesegeraan para diplomat ASEAN menyiapkan mekanisme hak asasi manusia ASEAN, yang diamanatkan dalam pilar sosial politik serta mendapat dorongan dari masuknya penghormatan dan penegakan HAM sebagai prinsip bagi seluruh negara anggota ASEAN. Dalam kasus terbaru, yaitu aksi rakyat menentang pemerintahan Perdana Menteri Somchai Wongsawat, militer Thailand yang biasanya langsung turun tangan, dalam kasus terbaru ini relatif tidak banyak mencampuri urusan politik di dalam negeri. Meskipun prajurit digelar di beberapa tempat, hal itu lebih untuk mengamankan aset-aset nasional Thailand. Dalam kasus terbaru di Thailand itu, pengadilanlah yang akhirnya ”menyelesaikan” krisis politik itu dengan membubarkan tiga partai politik pemenang pemilu yang kemudian mendorong turunnya Somchai dari kursi perdana menteri. Makin sibuk Dengan berlakunya Piagam ASEAN secara resmi, mulai tahun 2009 masing-masing negara ASEAN akan sibuk menyesuaikan berbagai perundang-undangan di dalam negerinya dengan apa-apa yang tercantum dalam Piagam ASEAN itu. Hal itu merupakan amanat dari Pasal 5 Piagam ASEAN. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang semula setahun sekali kini akan digelar dua kali dalam setahun sehingga aktivitas para diplomat ASEAN akan semakin sibuk. Hal itu merupakan akselerasi untuk mengejar target Komunitas ASEAN 2015. Bersamaan dengan itu, untuk kian menumbuhkan rasa kebersamaan sebagai warga ASEAN, sejumlah upaya untuk lebih memperbanyak kontak antarwarga pun disiapkan, antara lain, pembebasan visa masuk ke semua negara ASEAN untuk warga di negara-negara ASEAN. Di bidang ekonomi, perdagangan di antara negara ASEAN yang relatif masih kecil akan didorong lebih keras. Dengan demikian, semua warga di negara- negara ASEAN akan semakin terbiasa menerima produk dari sesama ASEAN lainnya. Sekretariat Jenderal ASEAN pun fungsinya diperkuat melalui Piagam ASEAN itu, antara lain, dalam menjalankan fungsi memfasilitasi dan memantau kemajuan-kemajuan atas pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dihasilkan ASEAN. Untuk mempermudah komunikasi di antara negara ASEAN, seluruh anggota pun diwajibkan menempatkan seorang duta besar bagi ASEAN, yang bertempat tugas di Jakarta, tempat sekretariat ASEAN berada. Dengan adanya duta besar itu, proses konsultasi dan pengambilan keputusan di ASEAN diharapkan bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. Fokus ke dalam Memang masih ada sejumlah kekurangan dalam Piagam ASEAN tersebut, tetapi hal itu tidak mengurangi kesungguhan ASEAN untuk menampilkan diri sebagai organisasi ”baru”. Berlakunya Piagam ASEAN setidaknya akan membuat negara-negara ASEAN lebih memfokuskan diri ke dalam ASEAN terlebih dulu ketimbang sibuk mengembangkan sebuah arsitektur baru yang lebih luas, khususnya Asia Timur, baik melalui pola ASEAN plus tiga (Jepang, Korea Selatan, dan China) ataupun pola ASEAN plus enam atau East Asia Summit. Pada akhirnya eksperimen membangun Komunitas ASEAN itu akan sangat bermanfaat untuk membangun suatu komunitas yang lebih besar, seperti Komunitas Asia Timur yang juga didorong beberapa pihak. Mulai tahun 2009, kita akan meletakkan pijakan sekaligus mengamati dan mempelajari lebih mendalam komunitas seperti apa yang paling pas untuk kita semua di ASEAN serta model Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu 16

pengembangan seperti apa yang bisa dikembangkan. Dengan demikian, ASEAN tidak akan mengulang kesalahan Uni Eropa, misalnya, yang sampai sekarang tidak berhasil memiliki suatu konstitusi Uni Eropa karena penolakan kuat dari warganya di beberapa negara. Dalam krisis keuangan global yang di sejumlah tempat kian terasa dampaknya, keberadaan Piagam ASEAN akan langsung diuji, apakah bisa memberikan manfaat langsung kepada rakyat ASEAN atau tidak. Jika ASEAN ikut jatuh ke dalam krisis, berarti ada yang tidak nyambung antara Piagam itu dan realitas kehidupan nyata ASEAN.(Kompas) IV. Ada V.

LAIN-LAIN

:

EDITORIAL

:

T

i

d

a

k

1. Protecting the poor, near poor With the most optimistic estimate putting Indonesia's economic growth next year at 5 percent and the most pessimistic one forecasting as low as 2.5 percent -- far below the 6 percent target as set in the 2009 state budget -- we should brace ourselves for more economic hardships. The wave of massive worker layoffs announced by several companies last month -- as our economy began feeling the pinch of the global economic downturn and financial turmoil -- should raise great concerns because the worst seems yet to come. In addition to the unemployment rate of about 11 percent there are an estimated 40 million workers grossly underemployed. Yet even more worrisome, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said Tuesday that the most severe impact of the recession in the developed economies would hit the country in the first half of next year. With nearly 45 percent or 102 million of the country's 227 million people living on between US $1-2/day and 70 percent of its 105 million labor force working in the informal sector, it is quite easy to imagine the large number of people highly vulnerable to absolute poverty. Worse still, we do not as of yet have a comprehensive social security system to protect the poor and near poor in the sharp economic downturn predicted for next year. There are Asabri, which provides pension and health care for military members and the police, Askes (health care for civil servants), Taspen which provides pensions for civil servants and Jamsostek which manages old-age income support and health insurance -- but only for workers in the formal sector. But all these separate social and insurance schemes, beside providing only limited service and funds, cover only around 30 percent of the people. The majority of the population remains without any form of social protection program. The 2009 state budget beginning in January does not stipulate what was known between 1998 and 2005 as crisis-era safety net programs because we didn't expect any economic debacle to the magnitude of the 1998 economic and political crisis. During the height of the crisis the government implemented a broad social safety net, but this scheme was designed only as temporary income-support programs for the poor and near poor covering direct cash transfers, public employment program in labor intensive works and health and educational aid. However, given the high vulnerability of the estimated 100 million near poor to falling into absolute poverty and the high risk of massive worker layoffs by export-oriented companies, the government is well advised to design income-support programs as preparation for next year's worst case scenario economic situation. The 2009 state budget law allows the government to allocate new spending not stated in the budget, to shift spending allocations between programs or government agencies, to withdraw standby loans from bilateral or multilateral creditors and issue bonds of a higher value than stipulated in the budget under certain conditions. One of the prerequisites for such contingency measures -- that economic growth falls one percentage point below the 6 percent target -- will most likely occur. As the government will no longer need to provide huge sums for fuel and electricity subsidies, which over the past three years have accounted for more than 50 percent of all subsidy spending, it has broad fiscal space for large spending on social safety net programs to cushion the impact of the economic downturn from the poor and near poor as well as laid-off workers.


The Central Statistics Agency already has a fairly reliable geographical map of poverty pockets across the country and has constantly updated its computerized data bank on poor families and their characteristics. The government also has built up experience in managing targeted income-support programs such as the distribution of subsidized rice, conditional cash transfers, free health services and educational scholarships for the poor. Certainly, even under the worst-case scenario, our economic condition will most likely remain much better than that during the crisis of 10 years ago. What is most urgently needed in anticipation of a big wave of layoffs is public employment programs in labor intensive projects in rural and urban areas such as roads, irrigation systems, telecommunications, electricity transmission and distribution lines and rural infrastructure. These programs should be the focus of the pump priming next year. Certainly these public employment programs are only temporary and will be implemented on top of other poverty-alleviation programs, including the nationwide Community Empowerment Programs in rural and urban areas which were launched in 2006. But our economy will greatly benefit from more efficient infrastructure when eventual strong recovery within one or two years requires capacity expansion in almost all sectors.(The Jakarta Post) 2. Ancaman Bom Curah bagi Perdamaian Lebih dari 100 negara sepakat melarang pembuatan dan penggunaan bom curah, cluster bomb, yang tergolong sangat berbahaya bagi kemanusiaan. Kesepakatan yang dicapai di Oslo, Norwegia, pekan ini semakin memperkuat pakta penolakan bom curah yang disetujui 107 negara di Dublin, Irlandia, Mei lalu. Namun, efektivitas kesepakatan di Oslo maupun di Dublin dipertanyakan karena Amerika Serikat, Rusia, dan China sebagai produsen utama bom curah memboikot. Meski mendapat tantangan tidak kecil, Pertemuan Oslo dan Dublin telah mengingatkan bahaya bom curah, yang terkadang disebut bom tandan, atau bom renteng. Bom curah yang menjadi pembunuh ribuan orang di seluruh dunia dapat dilepaskan dari pesawat udara atau dilontarkan dari darat dan laut. Pecahannya menimbulkan bom-bom kecil yang meledak dalam jangkauan seluas beberapa lapangan bola kaki. Tidak sedikit bom kecil itu gagal meledak langsung dan, seperti ranjau darat, dapat meledak beberapa tahun kemudian. Sejak pertama kali digunakan Uni Soviet melawan Nazi Jerman tahun 1943 dalam Perang Dunia II, bom curah telah menewaskan sedikitnya 11.000 orang. Belum diketahui berapa lagi korban yang harus jatuh karena paling tidak 15 negara seperti Etiopia, Maroko, Perancis, Inggris, AS, Rusia, Belanda, dan Israel menggunakan bom curah. Israel diperkirakan menggunakan empat juta bom curah dalam perang melawan gerilyawan Hezbollah di Lebanon dalam beberapa tahun terakhir. Sekalipun sangat berbahaya, produksi dan perdagangan bom curah tidak pernah surut sebagai bisnis yang menggiurkan. Tidak mengherankan AS, Rusia, dan China sebagai produsen bom curah memboikot kesepakatan penghapusan jenis senjata pembunuh itu. Tarik-menarik kepentingan dan kontroversi atas isu bom curah sekaligus memperlihatkan ironi dari kemajuan teknologi. Pembuatan bom curah memperlihatkan kehebatan manusia dalam pengembangan teknologi mesin perang, tetapi di sisi lain menjadi jebakan berbahaya bagi manusia sendiri. Segera pula terlihat ironi lain. Negara-negara maju selalu mengumandangkan pentingnya perdamaian dunia dan perlindungan hak asasi, tetapi di sisi lain terus saja memproduksi senjata dan mesin perang yang mengancam keamanan global dan membahayakan hak asasi. Sebagian senjata itu dijual ke negara-negara berkembang dan miskin yang rawan konflik. Pembelian senjata dari negara-negara kaya itu tidak hanya menguras dana, tetapi juga melanggengkan konflik yang meminta korban jiwa dan kerugian harta benda tidak sedikit. (Kompas)

Jakarta, 5 Desember 2008 Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu 18

Sub Direktorat Berita Direktorat Informasi dan Media Deplu


DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA PRESS CABLE DAFTAR ISI

Recommend Documents