Langkah-langkah/opsi kebijakan spesifik apa saja yang perlu dilakukan/dikeluarkan untuk memastikan agar implementasikan proyek-proyek berbasis lahan MP3EI di ketiga sektor dapat sejalan dengan kebijakan pengurangan emisi GRK ?
Aspek-aspek teknis apa saja (sosial, teknologi, manajemen) yang perlu dilakukan oleh investor/pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam memastikan implementasi MP3EI di ketiga sektor dapat sejalan dengan pengurangan emisi GRK
1. produksi yang • Kebutuhan Pangan, kapasitas masih terbatas • Sampai 2030, masih membutuhkan tambahan lahan jika ingin meningkatakan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi • Lahan terdegrdasi mau diapakan? Bagi orang kehutanan di rahabilitasi, bagi ekonomi di manfaatakan. Perlu ada kajian seberapa luas yang dapat lagi dimanfaatkan? • Perlu ada inovasi yang di colaborasikan untuk menentukan opsi-opsi untuk mengurangi dampak
• Meningkatkan nilai tambah kebun • Pak Dudung (GAPKI) – Perlu ada Teknologi/inovasi seperti apa untuk meningkatkan produktifitas persatuan luas? Salah satunya dengan memanfaatkan limbah insitu (padat dan cair), 30 % dapat menghemat kebutuhan pupuk. – Ada keinginan untuk memanfaatkan lahan kritis, namun Lahan kritis sudah ada kepemilikan, – Agroindustri proyeksi kedepan bagaimana? Peran perkebunan pasca tambang? – Di Kaltim lahan gambut relatif kecil dan aman, – GAPKI menolak RSPO, mendorong ISPO – Peraturan harus terintergrasi, Perda yang membatasi tonase penggunaan jalan
• Safrudin (Widyagama) :
– Perlu ada prologo masa lalu (HPH), sehingga sawit tidak menjadi kambing hitam – Sosialisasi mengenai REDD, RAD-GRK ke semua pihak – Perlu kegiatan berdampak langsung ke peningkatan ekonomi masyarakat
• …………
– Perda penggunaan jalan untuk sawit dan batu bara, mengenai pengunaan jalan masih menjadi dilematis, sedang dicari solusi dan dikaji ulang ? – Mengimbangi antara perkebunan dan pertambangan – Memberikan insetif yang sudah memberikan bahan bakar organik yang terbaharukan? (CSR dan insentif) – Hasil yang dihasilkan dari powerplan dapat dijual kepemerintah dan harga bersaing
• Pemanfaatan limbah pada HPH dan sawit (zero waste) • Perlu data base pemanfaatan lahan yang valid, kabupaten perlu didorong untuk menyiapkan data base • Membatasi perusahaan prasyarat, misalnya terkait reklamasi lahan dan perlu ada pendampingan dan pengawasan • (insentif, tumpah tindih aturan, data base dan prasyarat)
• Adi lutfi (distan) – 1.400 IUP, PKP2B 24 perusahaan, 4 juta total luas ijin, yang sudah produksi 1,1 juta – Mendorong perusahaan tambang untuk reklamasi dan revegetasi; – edaran mengenai rasio pembukaan lahan dan reklamasi 40 %; – kuota produksi batubara ini dibatasi (kabupaten),
• Dodit (dishut Kubar) – Menurut TGHK, kaltim ini adalah hutan. Lahan-lahan kritis saat ini belum optimal dimanfaatkan – Tata ruang wilayah dibenahi, terkait proposi kawasan hutan dan non hutan. – Mendorong biofuel, – Regulasi perencanaan produksi, perijinan dan penataan wilayah; Pemanfaatan jasa lingkungan – Perlu ada efisiensi energi di HPH seperti mikrohidro – Mengoptimalkan lahan yang kritis untuk sumber energi, – Perlu telaah mengenai Perijinan komuditas
• Priyanto (silva rimba lestari) – konsensi 880 ribu hektar, 70 % untuk akasia mangium, 10 % untuk konservasi, 10 % untuk tanaman unggulan, 5 % untuk tanaman kehidupan (seperti karet), 5 % untuk infrastruktur – Terdapat overlap perijinan, SKPI 25 ijin di lokasi yang sama, kurang lebih 54 ribu hektar, 11 ijin yang sudah PU sekitar 24 ribu hektar, yang sudah eksplorasi ada 2 ijin – Ada masalah mengenai batas kabupaten dan kecamatan, database beda-beda
• Tomi (TNC) – Menyusun neraca sumberdaya alam kaltim, sehingga ada basis agumentasi yang ilmiah – Pola ruang masih makro, masih pada KBK dan KBNK, proyeksi kedepan mengenai ketahanan pangan – Adanya komitmen pelaku usaha/sawit untuk biodivesity offset sebagai salah satu jalan pengelilaan hutan lindung – Ada indikasi lahan tambang dan sawit yang realisasinya tidak sesuai fakta, ada indikasi pertukaran/memindahtangankan izin mudah dimonitor
• Perlu dihitung kembali emisi yang dihasilkan/ditimbulkan oleh program MP3EI • Mendorong kaltim untuk melakukan audit lingkungan, seperti kajian ijin yang sudah tidak aktif, • Audit iptek
• Masdar (litbang BLH berau) – Mematuhi tata ruang – Mengendalikan investasi/berdasarkan skala prioritas – Pengendalian program pemerintah berdasarkan skala prioritas – Pengendalian KBK – Perusahan harus konsisten Amdal-nya – Kajian lingkungan hidup strategis – Menjaga kawasan lindung – Penanaman dan perawatan
• Edwin (dishut kutim) – Peraturan (lebih atas) yang perlu diselaraskan seperti pemanfaatan dana DBH (Dana Bagi Hasil) – Sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan serta kehutanan yang memberi dampak emisi terbesar
• Ade cahyat (GIZ) – Ada kegiatan potensial seeperti Pengolahan limbah dari industri sawit untuk energi – Menanam pada lahan kritis untuk sawit dan HTI
• Soeyitno (BLH propinsi kaltim) – Emisi dari sektor lahan wajar saja jika sampai 96 %, dikeluarkan kebijakan terkait investor/inventasi sektor lahan yang menentukan penempatan lahan (seperti lahan kritis) adalah pemerintah – Persoalan pada reklamasi tambang, porsi-nya sangat kecil, lebih fokus pada produksi. – Perlu ada daftar wilayah/daerah eks-tambang yang belum direklamasi – Permen LH No 12 tahun 2012, dapat meninggalkan ….20 % dari luas konsesi
• Ndan Imang (unmul)
– MP3EI 6 juta hektar akan dimanfaatkan untuk sektor tambang dan sawit, ketika dibuka akan berdampak pada masyarakat lokal yang sudah eksis di tempat konsensi berada. Perhatian terhadap masyarakat lokal kurang. – Masuknya perusahaan akan merubah pola hidup masyarakat lokal, MP3EI memperhatikan hak masyarakat lokal/adat. – Perlu ada perubahan paradigma, masyarakat lokal diberi hak juga untuk menanam (kebun) sawit – Ada kelemahan dalam penegakan hukum, surat peringatan hanya dikirim melalui surat, perlu juga dilakukan pengecekan dilapangan – Adanya jual beli izin, perlu aturan lebih ketat lagi
• Fahmi (HTI) – Masyarakat yang berminat atau berkerja di HTI hanya 5 % saja – Mendorong HTI yang terpadu (antara hulu dan hilir) – Birokrasi/perijinan pada sektor usahan HTI masih ribet/high cost – Penataan kawasan adat/hak ulayat yang sudah diakui oleh masyarakat setempat/ peta yang jelas secara mikro (potensial problem)
Point Diskusi
• Sosialisasi mengenai REDD, RAD-GRK ke semua pihak
• Pemanfaatan limbah pada HPH dan sawit (zero waste) • insentif, • tumpah tindih aturan/ overlap perijinan • data base yang valid • Membatasi perusahaan prasyarat, misalnya terkait reklamasi lahan dan perlu ada pendampingan dan pengawasan
• Tata ruang wilayah • batas wilayah (kabupaten, kecamatan, desa) • neraca sumberdaya alam kaltim • Pola ruang masih makro, masih pada KBK dan KBNK, proyeksi kedepan mengenai ketahanan pangan • biodivesity offset • pertukaran/memindahtangankan/jual beli izin • dihitung kembali emisi yang dihasilkan/ditimbulkan oleh program MP3EI
• audit lingkungna dan Audit iptek • Peraturan (lebih atas) yang perlu diselaraskan/rubah
Usulan konkrit Ada kegiatan potensial seperti – Pengolahan limbah dari industri sawit untuk energi – Kebijakan invenstasi yang diarahkan pada lahan kritis – neraca sumberdaya alam kaltim – audit lingkungna dan Audit iptek – Biodiversity offset – Kewenangan Kuaota pembatasan produksi batu bara diberikan kepada gubernur,
