BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
1.1
Perusahaan adalah organisasi yang umumnya mempunyai kegiatan
tertentu untuk mencapai tujuan yang dibebankan kepadanya. Biasanya di samping
mencari laba, tujuan perusahaan mencakup pertumbuhan yang terus menerus
(growth), kelangsungan hidup (survival), dan kesan positif dimata publik (image). Untuk hal ini perusahaan harus berusaha memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dan meminimalkan seluruh beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional agar berjalan dengan baik. Salah satu beban yang wajib dibayar oleh perusahaan setiap tahunnya adalah beban pajak. Dalam setiap pembicaraan mengenai perpajakan, hampir selalu dikemukakan bahwa terdapat kepentingan yang bertentangan antara Wajib Pajak dengan pemerintah selaku Penyelenggara Negara, maksudnya Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan pajak sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adanya sistem Self Assessment yang memberikan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak atas pajak yang dibayarnya, secara tidak langsung menuntut Wajib Pajak untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan
1
2
perundang-undangan yang berlaku. Untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar serta untuk mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke
pemerintah, diperlukan suatu pengendalian untuk setiap transaksi yang memiliki
konsekuensi pajak. Salah satunya yaitu dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan Pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan
konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Zain, 2008). Perencanaan pajak
bertujuan untuk mengefisienkan beban pajak, sehingga dapat diketahui berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Dengan begitu tidak akan terjadi pembayaran pajak yang berlebihan atau kekurangan yang jumlahnya material dan juga tidak menimbulkan masalah perpajakan dimasa yang akan datang. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil penghematan pajak atau penghindaran pajak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan perencanaan pajak terutama dalam penghematan pajak, semua
transaksi
atau
fenomena
yang
terjadi
di
perusahaan
harus
mempertimbangkan aspek perpajakan. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: menghitung penyusutan aktiva tetap perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan, penentuan harga transfer (transfer pricing) perusahaan, manajemen persediaan, mendefinisikan revenue dan expense perusahaan, pembelian aktiva, pemberian
3
tunjangan berupa natura atau non natura, menangguhkan pendapatan dan mempercepat atau membiayakan pengeluaran.
Perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam perolehan aset tetap yaitu
melalui cara pemilihan alternatif sumber pembiayaan. Pembiayaan secara tunai,
kredit dan
leasing merupakan alternatif sumber pembiayaan yang banyak
digunakan untuk perolehan aset tetap. Ketiga alternatif pembiayaan dalam perolehan aset tetap akan menghasilkan penghematan pajak yang berbeda. Hal ini
karena adanya perbedaan pengakuan biaya yang diperbolehkan terkait dengan masalah perpajakan yaitu dalam rangka menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang. Perusahaan sebagai Wajib Pajak harus mempertimbangkan biayabiaya yang dikeluarkan terkait dengan perolehan aset tetap tersebut. Semakin besar biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, maka semakin besar pula penghematan pajak yang dapat diperoleh perusahaan. Masing-masing alternatif pembiayaan dalam perolehan aset tetap tersebut memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apabila perusahaan dalam perolehan aset tetap menggunakan alternatif sumber pembiayaan dengan dana tunai, maka jumlah yang dapat dibebankan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah biaya penyusutan dan biaya asuransi. Besanya biaya penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Dalam aturan perpajakan, biaya penyusutan dan biaya asuransi dapat diakui sebagai beban bagi perusahaan, sehingga dapat memperbesarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan.
4
Hal yang harus dipertimbangkan dalam alternatif pembiayaan dengan
dana pinjaman (kredit) adalah tingkat bunga pinjaman yang berlaku dan jangka
waktu pinjaman tersebut. Dalam alternatif ini, jumlah yang dapat dibebankan
sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan
yang metode dan umur ekonomisnya ditetapkan oleh peraturan perpajakan, biaya atas pinjaman yang dihitung berdasarkan suku bunga yang ditetapkan, bunga asuransi dan biaya-biaya sehubungan dengan penyelesaian administrasi biaya
kredit. Alternatif pembiayaan melalui leasing terbagi menjadi 2 yaitu finance lease/capital lease dan operating lease. Finance lease adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee dengan pemberian hak opsi kepada lessee pada akhir periode lease. berdasarkan ketentuan perpajakan, dalam finance lease atau leasing dengan hak opsi, perusahaan tidak dapat melakukan penyusutan atas aset tetap yang disewa tersebut sampai dengan masa leasing tersebut berakhir. Dalam perolehan aset tetap melalui finance leasing, seluruh biaya leasing dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Operating lease atu leasing tanpa hak opsi adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee tanpa pemberian hak opsi kepada lessee pada akhir periode lease. Pembayaran operating lease yang dibayar atau terutang oleh lessee merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
5
PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah perusahaan yang bergerak
dalam industri pesawat terbang. Kegiatan utama perusahaan ini yaitu: mendesain
pesawat, pengembangan, dan memproduksi pesawat komuter dari ukuran kecil
hingga menengah. PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sekarang ini menjual
sebagian keahliannya dalam bidang keteknikan dengan menawarkan jasa dan mendesain hingga pengujiannya, produksi komponen pesawat dan non-pesawat,
dan layanan pasca jual.
Kebutuhan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) akan aset tetap berupa mesin yang digunakan untuk proses produksi dan perawatan mesin pesawat terbang terus meningkat seiring dengan semakin banyak mitra kerja yang melakukan kerjasama bisnis baik dalam pesanan spare part maupun jasa pemeliharaan. Hal ini terlihat dari pendapatannya yang tersaji dalam laporan keuangan. Jumlah pendapatan jasa pemeliharaan mesin pesawat terbang tahun 2010 adalah sebesar Rp 15.727.308.220,- dan pada tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi Rp 20.760.046.850,- atau meningkat sebesar 32%. Sampai saat ini aset tetap perusahaan berupa mesin yang digunakan untuk usaha jasa pemeliharaannya telah berjumlah 56 unit dengan jumlah mitra kerja sebanyak 41 perusahaan. Selama ini alternatif sumber pembiayaan dalam perolehan aset tetap di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) terdiri dari dana tunai, dana pinjaman dan finance lease. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan aset tetap, maka diperlukan suatu keputusan pemilihan alternatif pembiayaan yang tepat dalam perolehan aset tetap dalam rangka menghasilkan penghematan pajak. Penelitian
6
ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan perencanaan pajak dalam menentukan alternatif pembiayaan dalam perolehan aset tetap yang mempunyai
penghematan pajak terbesar di PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Atas dasar
pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “PENERAPAN
PERENCANAAN PEMILIHAN
PAJAK
DALAM
ALTERNATIF
PENGAMBILAN
SUMBER
KEPUTUSAN
PEMBIAYAAN
UNTUK
PEROLEHAN ASET TETAP SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN
PAJAK (Studi Kasus pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Direktorat Aerostructure)”.
1.2
Identifikasi dan Pembatasan Masalah
1.2.1
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas
maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan antara lain: 1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak dalam pengambilan keputusan untuk memilih alternatif pembiayaan dalam perolehan aset tetap melalui pembiayaan secara tunai, kredit dan leasing dengan hak opsi di PT. Dirgantara Indonesia (Persero). 2. Alternatif
sumber
penghematan
pajak
pembiayaan paling
manakah
besar
setelah
yang
menghasilkan
adanya
perencanaan pajak di PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
penerapan
7
1.2.2
Pembatasan Masalah Dalam penelitian ini, penulis memberi batasan penelitian pada penerapan
perencanaan pajak pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dalam perolehan aset
tetap berupa mesin melalui pembelian dengan pembiayaan secara tunai, kredit
dan leasing dengan hak opsi (finance lease). penulis tidak membahas cara perolehan aset tetap yang lain seperti perolehan melalui pertukaran, sumbangan, dan lain-lain. hibah
1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah 1. mengetahui
bagaimana
pengambilan keputusan
penerapan
perencanaan
terhadap pemilihan
pajak
alternatif
dalam sumber
pembiayaan untuk perolehan aset tetap pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero), 2. mengetahui alternatif mana yang menghasilkan penghematan pajak paling besar setelah adanya perencanaan pajak di PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
1.3.2
Manfaat Penelitian Penelitian ini memberikan manfaat baik bagi penulis, perusahaan,
perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.
8
1. Bagi Penulis
Dari penelitian ini penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai perencanaan pajak terutama dalam
pengambilan keputusan mengenai perolehan aset tetap. Selain itu juga
penelitian ini diharapkan akan menjadi pelengkap bahan kajian dan
referensi serta tambahan informasi dalam hal memperluas wawasan
penulis. 2. Bagi Perusahaan Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pikiran, informasi, serta masukan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan
sebagai
bahan
pertimbangan
dalam
pengambilan
keputusan terhadap pemilihan sumber alternatif pembiayaan dalam perolehan aset tetap. 3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terutama yang berhubungan dengan perencanaan pajak (tax planning) terutama penghematan pajak melalui pemilihan alternatif perolehan aset tetap. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang baik dan sumber kepustakaan sebagai sumbangan pemikiran untuk proses penelitian selanjutnya.
9
1.4
Pendekatan Masalah
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak yang kebanyakan dianggap sebagai beban bagi perusahaan sangat
mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban karena mengurangi laba perusahaan. Untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, diperlukan suatu perencanaan pajak yang berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mohammad Zain (2008) dalam buku “Manajemen Perpajakan” mennyatakan bahwa, “Perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.” Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak dapat melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam Peraturan Perpajakan.
10
Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang
minimal yang merupakan hasil penghematan pajak atau penghindaran pajak
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Zain (2008) menjelaskan pengertian penghematan pajak sebagai berikut.
“Penghematan pajak (tax saving) adalah suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau pajak penjualannya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.”
Sedangkan penghindaran pajak adalah cara mengurangi yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. (Robert H. Anderson dalam Zain, 2008). Salah satu upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan cara penghematan pajak adalah melalui pemilihan alternatif sumber pembiayaan dalam memperoleh aset tetap. Pembiayaan dengan dana tunai, pembiayaan dengan dana pinjaman (kredit) dan pembiayaan melalui leasing dengan hak opsi merupakan beberapa alternatif sumber pembiayaan dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh aset tetap. Adapun pengertian Aset Tetap menurut PSAK No.16 Tahun 2007 dalam Waluyo (2008) adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap memliki karakteristik digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu
11
tahun. Aset tetap biasanya meliputi tanah, gedung, mesin, kendaraan dan peralatan kantor.
Gunadi (2009) menjelaskan bahwa aktiva tetap atau saat ini berdasarkan
PSAK No.17 revisi September 2007 disebut aset tetap dapat diperoleh dengan
berbagai cara seperti melalui pembelian (tunai, kredit atau angsuran), capital lease, pertukaran (sekuritas atau aktiva lain), sebagai penyertaan modal, pembangunan sendri, hibah atau pemberian, dan penyerahan karena selesainya
masa kontrak bangun-guna serah (built-operate and transfer). Beberapa cara perolehan aset tetap yang paling banyak digunakan adalah melalui pembelian dengan dana tunai, kredit dan melalui finance lease. Pembelian tunai merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan memanfaatkan kas atau uang tunai yang dapat dipakai oleh suatu perusahaan. Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah pembiayaan secara tunai dilakukan untuk pembelian aset tetap yang nilai harga perolehannya tidak terlalu besar. Pembiayaan secara tunai dilakukan dengan memperhatikan posisi saldo kas minimum sehinggga tidak mengganggu posisi kas yang digunakan untuk biaya operasional jangka pendek. Dengan pembiayaan secara tunai maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah biaya penyusutan dan biaya asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1. Besarnya biaya penyusutan ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Pembiayaan secara kredit dilakukan melalui lembaga keuangan yang sanggup memberikan pinjaman kepada perusahaan. Pinjaman secara kredit
12
tersebut biasanya memerlukan adanya jaminan. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Widyastuti (2009:26), Kredit Bank adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Harnanto dalam Chrisdianto dan Andrianto (2009:11) menyatakan bahwa biaya yang terjadi atas pengeluaran barang modal dapat
dibebankan secara fiskal sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP), selain biaya penyusutan atas barang modal yang dibiayai oleh kredit bank adalah biaya angsuran bunga kredit bank. Dalam alternatif ini, jumlah biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 yaitu biaya administrasi, biaya bunga yang dihitung berdasarkan suku bunga yang ditetapkan, biaya asuransi dan biaya penyusutan yang pembebanannya dilakukan selama masa manfaat dari aset tersebut. Finance Lease atau Leasing dengan hak opsi merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam perolehan aset tetap. Pengertian leasing yang dijelaskan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 pasal 1 (a) adalah sebagai berikut. “Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.” Dari pengertian diatas, leasing terbagi menjadi 2 yaitu finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi dan operating lease atau sewa guna usaha tanpa
13
hak opsi. Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal yang disewa-gunausaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha. Leasing
dengan hak opsi merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam
perolehan aset tetap. Adapun kriteria dari finance lease atau leasing dengan hak opsi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 pasal 3 sebagai berikut. adalah
a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor; b. masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan; c. perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Menurut Ritonga (2005), dalam perolehan barang modal melalui sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease), maka lessee akan memperoleh tax saving dalam perpajakan, antara lain: 1.dalam hal lessee bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka atas penyerahan jasa dalam transaksi leasing dengan hak opsi dari lessor kepada lessee, dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2. Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang dileasingkan, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli seihingga pembayaran leasing yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee, hal ini menyebabkan laba fiskal menjadi semakin kecil selama masa leasing.
14
Jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur ekonomis aset
tetap yang diperoleh. Dengan menggunakan alternatif leasing dengan hak opsi
maka perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat
dibandingkan apabila menggunakan penyusutan. Selain itu pembayaran leasing
(lease fee) dapat dibiayakan seluruhnya sehingga dapat mengefisiensi beban pajak.
Ketiga alternatif pembiayaan dalam perolehan aset tetap akan
menghasilkan penghematan pajak yang berbeda. Hal ini karena adanya perbedaan pengakuan biaya yang diperbolehkan terkait dengan masalah perpajakan. Perusahaan sebagai Wajib Pajak harus mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarakan terkait dengan perolehan aset tetap tersebut. Semakin besar biaya yang dapat dibebankan, maka semakin besar pula penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Dalam mengambil suatu keputusan, konsep nilai waktu uang (time value of money) perlu juga dipertimbangkan. Time value of money merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaaan waktu.
15
1.5
Metodologi Penelitian
1.5.1
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini
adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan suatu
metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang kemudian diolah, dianalisis dan diteliti lebih lanjut dengan dasar-dasar yang diperoleh untuk kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara kuantitatif.
1.5.2
Data Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa jenis aset tetap yang akan diperoleh dan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka, yang terdiri dari: data-data pembelian aset tetap, data harga perolehan aset tetap, biaya administrasi, tingkat suku bunga yang digunakan, tingkat bunga pinjaman dan bunga yang berlaku pada bank atau leasing company, besarnya nilai sisa (residual value) dan simpanan jaminan, serta jadwal pembayaran pinjaman atau pembayaran sewa guna usaha. 2. Sumber Data Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu: a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan bagian akuntansi dan direktur,
16
observasi dilakukan atas dokumen-dokumen yang diperoleh dari
bagaian akuntansi dan bagian sewa kendaraan. b. Data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari catatan-catatan
yang ada di perusahaan dan sumber lain untuk memperoleh
gambaran mengenai masalah yang ada. Selain itu juga digunakan
bahan buku-buku literatur, bahan perkuliahan, dan sebagainya. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 cara, yaitu: a. Wawancara Wawancara dilakukan terhadap pengelola perusahaan yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data terkait dengan pengadaan aset tetap dan akibat yang timbul dari sisi perpajakan. b. Dokumentasi Dokumentasi, yaitu melakukan alih catat terhadap dokumendokumen yang ada di perusahaan. c. Observasi Observasi, yaitu mengamati objek penelitian secara langsung agar memperoleh data yang aktual. Observasi dilakukan dengan cara menelaah data-data tentang perolehan aset tetap, baik perolehan melalui pembelian tunai, kredit maupun leasing. d. Kepustakaan
17
Pengkajian dokumen-dokumen terkait dan pencarian referensi pada
buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. 4. Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuntitatif.
Analisis dilakukan dengan cara:
a. Mengumpulkan
data-data
perusahaan
berupa
data
tentang
perolehan aset tetap baik perolehan melalui pembiayaan secara tunai, kredit maupun leasing; tingkat suku bunga pinjaman atau leasing yang berlaku pada bank atau leasing company rekanan perusahaan saat ini; besarnya nilai sisa (residual value) dan simpanan jaminan; jangka waktu pembiayaan; dan data-data lain yang diperlukan. b. Mengklasifikasi
data-data
yang
didapat
untuk
melakukan
perhitungan. c. Menghitung besarnya angsuran pengembalian pada tiap-tiap periode untuk alternatif kredit dan alternatif leasing dengan hak opsi. d. Menghitung besarnya penyusutan dan biaya asuransi beserta present value keduanya untuk masing-masing alternatif sumber pembiayaan. e. Menghitung
biaya-biaya
yang
dikeluarkan
sehubungan
penyelesaian administrasi kredit bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease).
18
f. Menentukan jumlah yang boleh dibebankan sebagai biaya
(deductible expense) atau sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak untuk masing-masing alternatif.
g. Membandingkan besarnya penghematan pajak yang diperoleh
perusahaan untuk masing-masing alternatif sumber pembiayaan
dalam perolehan aset tetap guna mengetahui alternatif yang paling
menguntungkan.
1.6
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian
di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Jl. Pajajaran No. 154 Bandung. Adapun waktu penelitian ini adalah mulai dari bulan Mei sampai dengan Juni 2012.
