DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Jln. Kusnodanupojo No. 2 Komp. Block Plan Kec. Kwandang Kode Pos 96252
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN DPRD NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terhadap perpindahan dan penempatan Personil fraksi pada Alat Kelengkapan DPRD, maka perlu dilakukan perubahan atas Susunan dan Keanggotaan Badan Legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; b. bahwa Susunan dan Keanggotaan Badan Legislasi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Utara; c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 258 tambahan Lembaran Negara Nomor 4060); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 6 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 21 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014; 7. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyar Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 9. Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Memperhatikan
:
1. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 350/01/VII/2014 tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2
2. Surat Fraksi Golongan Karya Nomor : 02/FPG/GU/II/ 2016 Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Rekomendasi 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : 02/FPAN/GORUT/II/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Permohonan/Rekomendasi. 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 02/FPDI-P/II/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Rekomendasi 5. Surat Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 013/ F-HANURA /II/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Rekomendasi 6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 002/FPPP/DPRD Gorut/II/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Rekomendasi 7. Surat usulan Fraksi Partai Gerakan Keadilan Nomor : 02/F-Gerakan Keadilan/II/2016 Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Rekomendasi 8. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tanggal 23 Februari 2016. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan DPRD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas :
KEDUA
:
KETIGA
:
1. RIDWAN RIKO ARBIE
:
Ketua
2. HARTO HUSAIN
:
Wakil Ketua
3. MATRAN LASUNTE
:
Wakil Ketua
4. HERSON HADI
:
Anggota
5. LUKUM DIKO
:
Anggota
6. RINA POLAPA, S.IP
:
Anggota
7. RAHMAT LAMAJI
:
Anggota
8. DEDI DUNGGIO
:
Anggota
9. MUFROIL, S.Pd
:
Anggota
10. Sekretariat DPRD
:
Sekretaris Bukan Anggota
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal, 23 Februari 2016 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA K E T U A, Hj. NURJANAH JUSUF 3
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Jln. Trans Sulawesi Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kode Pos. 96252 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DPRD NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENEMPATAN PERSONIL ANGGOTA FRAKSI PADA BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 4
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan usulan dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terhadap perpindahan dan penempatan personil fraksi pada alat kelengkapan DPRD,maka perlu di lakukan perubahan atas Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten Gorontalo Utara; b. Bahwa Susunan dan Keanggotaan Badan Legislasi DPRDKabupaten Gorontalo Utara di setujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Utara; c. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b,perlu di tetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 258 tambahan Lembaran Negara Nomor 4060); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republok Indonesia tahun 2005 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ); 5
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan da Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Memperhatikan
:
1. Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor :001/FPDIP/GORUT/III/2012 Perihal Rekomondasi tentang Penugasan Anggota Fraksi PDI Perjuangan pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 3. Surat Fraksi Partai HANURA Nomor : 01/F-Hanura/GORUT/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012,Perihal Penugasan Fraksi. 4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 001/FPPP/GORUT/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012 Perihal Penugasan Anggota Komisi. 5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : FPAN/29.06/B/Rekom/K/06/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012 Perihal Penugasan Fraksi. 6. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor : 012/FPG/GU/IX/2012,Tanggal 3 September 2012, Perihal : Usulan Alat Kelengkapan DPRD. 7. Hasil Rapat Pemilihan Unsur pimpinan Badan Legislasi,Pada tanggal 06 Oktober 2012. 8. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tanggal 06 Oktober 2012. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Perubahan atas Surat Keputusan DPRD Nomor 18 tahun 2009 tentang Penempatan Personil Anggota Fraksi pada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
KEDUA
:
Perubahan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu adalah struktur dan susunan Keanggotaan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
6
KETIGA
:
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal 06 Oktober 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA WAKIL K E T U A,
Drs.H.RONI IMRAN
7
