DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR Jln. Tegar Beriman Telp. /Fax. 021-8754736, 8754737 Cibinong 16914

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BOGOR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI BOGOR TAHUN ANGGARAN 2014 DISAMPAIKAN OLEH BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN BOGOR PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BOGOR TANGGAL 6 MEI 2015

BISMILAHILLAHIROHMAANIRROHIIM ASSALAMUALAIKUM WR. WB YTH. BUPATI BOGOR SDR. WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOGOR SDR. DANREM 061 SURYA KANCANA SDR. KEPALA BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN I FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA JAJARANNYA PARA PEJABAT SIPIL DAN TNI/POLRI DIWILAYAH KABUPATEN BOGOR PARA CAMAT DAN PERWAKILAN KEPALA DESA SE-KABUPATEN BOGOR PARA PIMPINAN ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KETUA MUI KABUPATEN BOGOR, PARA ALIM ULAMA SERTA REKAN WARTAWAN YANG KAMI CINTAI Rapat Paripurna DPRD Yang Berbahagia, Alhamdulilah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat illahi robbi atas perkenan dan ridha-nya pada hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat dapat melaksanakan rapat Paripurna DPRD dalam rangka : “Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Terhadap Rekomendasi LKPJ Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014”. Teriring doa dan shalawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti jejak risalahnya sampai akhir zaman.

-2Rapat Paripurna DPRD Yang Berbahagia, Dalam kesempatan yang istimewa ini izinkanlah kami dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan laporan hasil Pembahasan LKPJ Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan angin segar kepada Pemerintahan Daerah berupa kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah sehingga memungkinkan daerah untuk dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang

dimasyarakat.

Hal

ini

dimaksudkan

agar

penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, harus berorientasi pada pemberdayaan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar daerah, dan antara daerah dengan Pemerintah Provinsi dan antara daerah dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan Good Governance. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala

daerah

menyampaikan

laporan

keterangan

pertanggungjawaban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga)bulan setelah tahun anggaran berakhir.

-3II.

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Yang Mengatur Tentang Peran DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Fungsi Penganggaran Pemerintah Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2014, Tentang APBD Tahun Anggaran 2014. III. TAHAPAN DAN ALUR KERJA PROSES PEMBAHASAN LKPJ BUPATI BOGOR TAHUN ANGGARAN 2014 Bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 2 April 2015, LKPJ Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014 dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor bersama SKPD. Pembahasan LKPJ Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014 Dilaksanakan Bertahap Sesuai Dengan Mekanisme Dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bogor, yaitu sebagai berikut: 1. Tanggal 6 April 2015, telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian LKPJ Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014 oleh Bupati Bogor; 2. Tanggal 17 April 2015, dilaksanakan Ekspose LKPJ Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014, Oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor Bersama seluruh SKPD;

-43. Tanggal 20, 21, Dan 22 April 2015 dilaksanakan Rapat Pembahasan Materi LKPJ Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014 Oleh Badan Anggaran bersama seluruh SKPD. 4. Tanggal 23 Dan 24 April 2015, dilaksanakan Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor Ke DPRD Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan; 5. Tanggal 4 Mei 2015, dilaksanakan Kunjungan Lapangan (On The Spot) Badan Anggaran Ke 10 SKPD Yang Menjadi Lokus Peninjauan Sesuai Rekomendasi Dari Inspektorat Kabupaten Bogor, yaitu : 1) Badan Lingkungan Hidup 2) Dinas Pendidikan 3) Dinas Esdm 4) Dinas Kebersihan dan Pertamanan 5) Dinas Tata Bangunan Dan Pemukiman 6) Dinas Binamarga Dan Pengairan 7) Dinas Kesehatan 8) RSUD Cibinong 9) RSUD Ciawi 10) RSUD Leuwiliang IV. HASIL PEMBAHASAN Rapat Paripurna Yang Terhormat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014 pada dasarnya merupakan Progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bogor di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 18, bahwa LKPJ Kepala daerah sekurang-kurangnya menjelaskan : 1. Arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah; 2. Pengelolaan Keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; 3. Penyelenggaraan urusan desentralisasi; 4. Penyelenggaraan tugas pembantuan; 5. Penyelenggaraan tugas umum. DPRD Kabupaten Bogor melalui Badan Anggaran, telah mempelajari dan melakukan pembahasan LKPJ Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014 bersama pimpinan SKPD, yang

-5secara umum telah memenuhi target apa yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2014, namun tentunya masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Ada beberapa catatan hasil pembahasan oleh Badan Anggaran yang merupakan rekomendasi DPRD sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Bogor Tahun Anggaran 2014. Selain catatan-catatan atau rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, sesuai dengan ketentuan, fraksi-fraksi menyampaikan catatan-catatan yang disampaikan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor, dan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Masih adanya program dan kegiatan yang teralisasi belum maksimal dan tidak sesuai dengan target yang direncanakan; 2. Masih banyaknya ruas jalan di hampir 40 Kecamatan yang kondisinya rusak, dan memerlukan pemeliharaan dan perawatan; 3. Pembangunan ruang kelas yang masih belum didasarkan pada skala proritas, akibatnya banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan malah terkesan diabaikan. 4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target merupakan sebuah perstasi bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, tetapi untuk kedepan diharapkan perbaikan tentang transparansi, inventarisasi dan klasifikasi objek maupun subjek dari pajak lebih ditingkatkan; 5. Kebijakan umum pengelolaan anggaran Kabupaten Bogor tahun 2014, belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian kinerja untuk pembangunan, efesiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur anggaran agar lebih proporsional dimasa-masa mendatang. 6. Pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah, sehingga dapat meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah; 7. Masih adanya sumber pendanaan untuk membiayai program kegiatan yang nyatanyata

merupakan

urusan

pemerintahan

daerah

dan

tidak

sepengetahuan

/melibatkan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 8. Target pembangunan infrastruktur pencapaiannya agar difokuskan pada daerahdaerah yang masih tertinggal terutama daerah yang perlu ditingkatkan tersedianya fasilitas

lapangan

kerja

perekonomian masyarakat;

bagi

masyarakat

sehingga

dapat

meningkatkan

-69. Program pendidikan Kabupaten Bogor dengan wajib belajar 9 tahun sudah menunjukan adanya keberhasilan, terbukti dengan tercapainya rata-rata lama sekolah sudah mencapai 8,3 tahun. Dengan demikian maka seyogyanya Pemerintah kabupaten Bogor dapat memberanikan diri melakukan upaya wajib belajar 12 tahun; 10. Meningkatkan akses serta pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menyerap begitu besar anggaran daerah, terutama kepada Dinas Pendidikan, dilihat dari struktur APBD maka anggaran untuk Dinas Pendidikan mencapai 1/3 (sepertiga) dari total APBD atau 34,34%, yang diharapkan dapat mencapai misi dan target indeks pendidikan baik angka melek huruf maupun rata-rata lama sekolah, namun faktanya

tidak

mencapai

target.

Kami

harapkan

agar

Bupati

Bogor

mengevaluasi kembali aspek manajerial, SDM dan aspek akuntabilitas Dinas Pendidikan. 11. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1), kami mengingatkan kepada Bupati Bogor sebagai penanggungjawab jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor agar mulai berbagi fokus dalam bidang pendidikan ini kepada sekolah-sekolah swasta, bukan hanya memberikan prioritas khsus kepada sekolah negeri saja; 12. Adanya keluhan dari masyarakat tentang rumit dan lamanya mengurus BPJS, bahkan masih banyaknya anggota masyarakat yang belum memahami prosedur dan tempat mengurus BPJS, melihat kondisi tersebut kepada Bupati Bogor melalui dinas terkait lebih gencar lagi dalam melaksanakan sosialisasi BPJS. 13. Selanjutnya kami ingin mengingatkan bahwa dengan adanya surplus APBD disertai dengan kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang teralisasi sesuai rencana, maka diperoleh surplus setelah pembiayaan sebesar 1 trilyun 101 milyar 708 juta rupiah yang menjadi SILPA, hal ini mengindikasikan kinerja yang tidak mengembirakan dalam pelaksanaan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat; 14. Bahwa kita tidak cukup hanya melakukan peningkatan kinerja, tetapi harus melakukan percepatan kinerja. Artinya, peningkatan kinerja selalu lebih besar dari tahun ke tahun, kalau pada tahun 2014 IPM kita meningkat rata-rata 0,33 poin dari IPM priode sebelumnya, bagaimana caranya tahun 2015 meningkat lebih dari itu, misalnya 0,75 poin per tahun, sehingga dengan cara tersebut, IPM 80 poin dapat dipercepat pencapaiannya;

-7V.

PENUTUP Demikian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor, Disampaikan Untuk Mendapat Persetujuan Dalam Rapat Paripurna Hari Ini. Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamu`Alaikum Wr. Wb.

CIBINONG, 6 MEI 2015 BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KETUA,

SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA,

H. ADE RUHANDI, SE (JARO ADE)

NURADI, S.H, M.M, M.HUM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620823 198903 1 006

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

HJ. ADE MUNAWAROH, SH, MH

DRA. HJ. SAPTARIYANI

H. IWAN SETIAWAN, SE

-8ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR NO 1

NAMA A. Tohawi, S.Pd.I

FRAKSI Golkar-PAN

2

Ilham Permana

Golkar-PAN

3

Amin Sugandi, SE

Golkar-PAN

4

Erwin Najmudin

Golkar-PAN

5

H. Permadi, SE

Golkar-PAN

6

H. Muhamad Romli

Golkar-PAN

7

Rifdian Surya Darma, SE

PPR

8

Hendrayana, SE

PPR

9

Junaidi Samsudin

PPR

10

Budi Sembiring

PDI Perjuangan

11

H. Barkah

PDI Perjuangan

12

H. Slamet Mulyadi

PDI Perjuangan

13

M. Rizky

Gerindra

14

Sanukri

Gerindra

15

Edwin Sumarga, SHI

Restorasi Kebangsaan

16

Sudeni

Restorasi Kebangsaan

17

H. Hendra Budiman

Restorasi Kebangsaan

18

Eko Syaiful Rohman

PKS

19

Dedi Aroza, S.AG

PKS

20

Irman Nurcahyan, SE

Demokrat

21

Ade Senjaya

Demokrat