DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/DPD RI/IV/2012—2013 TENTANG PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/DPD RI/IV/2012—2013 TENTANG PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
Mengingat
:
a. bahwa untuk tercapainya tujuan negara dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. bahwa dalam rangka sebagaimana dimaksud huruf a, pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan harus mencerminkan akuntabilitas dan tanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. bahwa dalam rangka pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan; d. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite IV, sesuai dengan lingkup tugasnya, telah membahas dan merumuskan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu menetapkan keputusan tentang pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 1. Pasal 23F ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
331
Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib; 5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: PW/04743/DPR RI/IV/2013 tanggal 29 April 2013 perihal Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Calon Anggota BPK Penggantian Antarwaktu; Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-13 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012—2013 Tanggal 16 Mei 2013 MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERTAMA
:
:
KEDUA
:
KETIGA
:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Pertimbangan tertulis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Bahan Pertimbangan dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Isi dan perincian pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN Ketua,
H. Irman Gusman, S.E., M.B.A.
332
Wakil Ketua,
Wakil Ketua,
G.K.R. Hemas
Dr. Laode Ida
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/DPD RI/IV/2012—2013 TENTANG PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA I.
PENDAHULUAN Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Mengingat terdapat 1 (satu) orang anggota BPK, yaitu Drs. H. Taufiequrahman Ruki telah berakhir masa jabatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 diadakan pemilihan anggota BPK pengganti antarwaktu. Amanat Pasal 23F ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan diresmikan oleh Presiden. Dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa anggota BPK RI dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI. Pertimbangan tersebut disampaikan secara tertulis dengan memuat semua nama calon secara lengkap dan diserahkan kepada DPR RI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR RI. Selanjutnya dalam Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa Pimpinan DPR RI memberitahukan rencana pemilihan anggota BPK kepada Pimpinan DPD RI dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK sebagai bahan DPD RI untuk memberikan pertimbangan atas calon anggota BPK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR RI memproses pelaksanaan pemilihan anggota BPK. Pertimbangan DPD RI tersebut disampaikan secara tertulis kepada DPR RI paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan dan selanjutnya disampaikan kepada alat kelengkapan DPR RI untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan. Berdasarkan amanat konstitusi dan perintah undang-undang tersebut, DPD RI melakukan proses penyusunan pertimbangan terhadap 22 (dua puluh dua) orang calon anggota BPK RI yang telah disampaikan oleh DPR RI dalam surat Nomor: PW/04743/DPR RI/IV/2013 tanggal 29 April 2013. Pertimbangan DPD RI itu disampaikan kepada DPR RI sebagai rekomendasi DPD RI dalam pemilihan anggota BPK RI pengganti antarwaktu.
II. MAKSUD DAN TUJUAN Melaksanakan fungsi pertimbangan terhadap calon anggota BPK RI pengganti antarwaktu.
333
III. METODE Dalam rangka menyusun pertimbangan terhadap calon anggota BPK RI pengganti antarwaktu, DPD RI melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Penyusunan mekanisme dan kriteria penilaian terhadap calon anggota BPK RI dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: a. kompetensi (competence), yaitu penilaian terhadap pendidikan dan pengalaman; dan b. kecocokan (acceptability), yaitu penilaian terhadap integritas dan kepemimpinan. 2. Penelaahan berkas administrasi calon anggota BPK RI. 3. Uji publik terhadap calon anggota BPK RI melalui pengumuman di media massa nasional. 4. Pemaparan visi dan misi serta tanya jawab dengan calon anggota BPK RI. 5. Rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar. 6. Penilaian terhadap calon anggota BPK RI berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 7. Penentuan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh calon anggota BPK RI. 8. Pemetaan kompetensi (competence) dan kecocokan (acceptability) calon anggota BPK RI dalam bentuk kuadran. IV. PERTIMBANGAN DPD RI 1. Hasil penilaian DPD RI terhadap calon anggota BPK RI pengganti antarwaktu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut. NO.
NAMA CALON ANGGOTA BPK RI
KOMPETENSI
KECOCOKAN
JUMLAH
Pendidikan
Pengalaman
Integritas
Kepemimpinan
NILAI*
9,50
8,25
6,63
7,38
7,83
10
8,69
8,77
8,38
8,88
1
Drs. Baharuddin Aritonang, M.Hum.
2
Dr. Eddy Rasyidin, M.H.
3
Drs. Sutrisno, S.E., M.M., Akt.
9,50
7,93
7,67
7,67
8,10
4
Ir. Parwito, M.Si.
9,50
7,58
7,67
7,50
7,96
5
Drs. Dharma Bhakti, M.A.
9,50
7,79
7,50
7,21
7,89
6
Rini Purwandari, Ak., M.M., C.P.A., C.R.M.P.
9,50
8,12
8,35
8
8,42
7
H. Mukhamad Misbakhun, S.E.
9
7,53
7,67
7,53
7,86
8
H. Dodi Hidayat, S.H., M.M.
9,50
7
7,64
7,27
7,74
9
Dr. Drs. Soemardjijo, S.E., Ak., M.M., B.Ac.
10
7,67
8
7,83
8,27
10
Ir. Muchayat
9
7,92
7,67
7,83
8,05
11
John Reinhard Sihombing, S.H.
9
6,46
7,15
6,92
7,28
12
Agus Joko Pramono, S.S.T., Ak., M.Acc.
9,50
8,09
7,91
7,91
8,27
13
Gunawan Sidauruk, S.H., M.M.
9,50
8,17
7,92
7,92
8,30
14
Ir. Alwis, M.M., M.B.A.
9,50
7,15
7,46
7
7,65
15
Dr. Hekinus Manao, Ak., M.Acc., C.G.F.M.
10
9,06
8,59
8,65
9,01
16
Jinarman Girsang, S.E.
9
6,56
7,11
6,56
7,19
17
H. Habsul Nurhadi, S.E.
9
6,94
7,24
7,29
7,53
18
Drs. Zindar Kar Marbun, M.Si.
9,50
8,12
7,76
7,71
8,18
19
Endang Sukendar, S.Kom., S.T.
9
6,76
7,47
7
7,46
20
Drs. H. Rustam Effendy
9
7,06
7,29
7,12
7,52
21
Dr. K.R.H.T. Jupri Bandang, S.E., Ak., M.M.
10
7,94
7,94
7,89
8,34
22
Ir. Sumurung Halomoan Nami Naibaho
9
7,13
7,53
7,47
7,71
*Keterangan: Jumlah nilai = (nilai pendidikan x 20%) + (nilai pengalaman x 25%) + (nilai integritas x 25%) + (nilai kepemimpinan x 30%).
334
2. Kemudian dilakukan pemetaan kriteria kompetensi (competence), yaitu pendidikan dan pengalaman; serta kriteria kecocokan (acceptability) yaitu integritas dan kepemimpinan calon anggota BPK RI pengganti antarwaktu dalam bentuk kuadran dengan menitikberatkan pada kriteria kecocokan (acceptability) yang tergambar dalam tabel berikut. NO.
NAMA CALON ANGGOTA BPK RI
KECOCOKAN (X)
Kepemimpinan
Jumlah X Bobot*
KOMPETENSI (Y)
Integritas
Pendidikan
Pengalaman
Jumlah X Bobot**
1
Dr. Hekinus Manao, Ak., M.Acc., C.G.F.M.
8,59
8,65
4,74
10
9,06
4,27
2
Dr. Eddy Rasyidin, M.H.
8,77
8,38
4,71
10
8,69
4,17
3
Rini Purwandari, Ak., M.M., C.P.A., C.R.M.P.
8,35
8
4,49
9,50
8,12
3,93
4
Gunawan Sidauruk, S.H., M.M.
7,92
7,92
4,36
9,50
8,17
3,94
5
Dr. K.R.H.T. Jupri Bandang, S.E., Ak., M.M.
7,94
7,89
4,35
10
7,94
3,99
6
Dr. Drs. Soemardjijo, S.E., Ak., M.M., B.Ac.
8
7,83
4,35
10
7,67
3,92
7
Agus Joko Pramono, S.S.T., Ak., M.Acc.
7,91
7,91
4,35
9,50
8,09
3,92
8
Ir. Muchayat
7,67
7,83
4,27
9
7,92
3,78
9
Drs. Zindar Kar Marbun, M.Si.
7,76
7,71
4,25
9,50
8,12
3,93
10
Drs. Sutrisno, S.E., M.M., Akt.
7,67
7,67
4,22
9,50
7,93
3,88
11
H. Mukhamad Misbakhun, S.E.
7,67
7,53
4,18
9
7,53
3,68
12
Ir. Parwito, M.Si.
7,67
7,50
4,17
9,50
7,58
3,80
13
Ir. Sumurung Halomoan Nami Naibaho
7,53
7,47
4,12
9
7,13
3,58
14
H. Dodi Hidayat, S.H., M.M.
7,64
7,27
4,09
9,50
7
3,65
15
Drs. Dharma Bhakti, M.A.
7,50
7,21
4,04
9,50
7,79
3,85
16
H. Habsul Nurhadi, S.E.
7,24
7,29
4,00
9
6,94
3,54
17
Ir. Alwis, M.M., M.B.A.
7,46
7
3,97
9,50
7,15
3,69
18
Endang Sukendar, S.Kom., S.T.
7,47
7
3,97
9
6,76
3,49
19
Drs. H. Rustam Effendy
7,29
7,12
3,96
9
7,06
3,57
20
Drs. Baharuddin Aritonang, M.Hum.
6,63
7,38
3,87
9,50
8,25
3,96
21
John Reinhard Sihombing, S.H.
7,15
6,92
3,86
9
6,46
3,42
22
Jinarman Girsang, S.E.
7,11
6,56
3,75
9
6,56
3,44
Keterangan: *Jumlah nilai = (nilai integritas x 25%) + (nilai kepemimpinan x 30%) ** Jumlah nilai = (nilai pendidikan x 20%) + (nilai pengalaman x 25%)
335
Pemetaan kriteria di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut: KOMPETENSI
3. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, DPD RI merekomendasikan kepada DPR RI, 3 (tiga) nama calon anggota BPK RI pengganti antarwaktu yang masuk dalam kuadran dengan nilai kecocokan tinggi dan nilai kompetensi tinggi, yaitu sebagai berikut: (1) Dr. Hekinus Manao, Ak., M.Acc., C.G.F.M.; (2) Dr. Eddy Rasyidin, M.H.; dan (3) Rini Purwandari, Ak., M.M., C.P.A., C.R.M.P. 4. DPD RI berpendapat bahwa anggota BPK RI pengganti antarwaktu yang akan dipilih oleh DPR RI, seyogianya mempertimbangkan bobot kompetensi, akseptabilitas, dan integritas dari 3 (tiga) calon yang direkomendasikan tersebut. 5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, DPD RI tidak merekomendasikan calon anggota BPK RI yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. V.
PENUTUP Demikian pertimbangan ini dibuat dan disampaikan sesuai dengan amanat konstitusi kepada DPD RI untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPR RI dalam pemilihan anggota BPK RI pengganti antar waktu. Jakarta, 16 Mei 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN Ketua,
Wakil Ketua,
G.K.R. Hemas
336
H. Irman Gusman, S.E., M.B.A.
Wakil Ketua,
Dr. Laode Ida
