DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KEGIATAN ANGGOTA DPD RI PADA PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH DI DAERAH PEMILIHAN PROV. KALIMANTAN SELATAN 18 MARET s/d 10 APRIL 2016 Disampaikan pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2015-2016 Paripurna Ke-7 DPD RI Nusantara V, Tanggal 11 April 2016
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swasti Astu,
Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Yang terhormat para Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini. Atas nama Anggota Utusan Prov. Kalimantan Selatan kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.Selanjutnya, sesuai dengan jadwal sidang hari ini, perkenankan kami menyampaikan laporan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di daerah pemilihanpada Masa Sidang iniyaitu sebagai berikut:
1.
Ruang Lingkup Kegiatan Komite I Pelaksanaan Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah • Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah secara umum telah dirasakan oleh lapisan masyakarat, seperti tentang pendataan penduduk dan pelayanan kartu tanda penduduk, pelayanan puskesmas dan pendidikan
•
•
•
Terkait perizinan usaha, masyarakat merasa perlu adanya perbaikan pelayanan, dimana proses birokrasi perlu di persingkat, misalnya ada pelayanan dalam satu tempat, bukan melalui jalur panjang yang melibatkan aparat desa hingga aparat pemerintah kabupaten. Diharapkan ada pelayanan perizinan satu kantor tersendiri Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pihak kecamatan telah memiliki Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau disingkat PATEN. Ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di kecamatan Untuk administrasi kependudukan, progres rekam data kependudukan di kecamatan telah mencapai 90%. Untuk mencapai maksimal terasa masih kurang karena kesadaran masyarakat untuk datang ke kecamatan masih kurang. Perlu adanya kebijakan yang tepat guna memberikan solusi pencapaian rekam data kependudukan, misalnya model kunjungan langsung kepada masyarakat yang belum terdata. Tetapi ketentuan dan regulasi atau petunjuk untuk melakukan tindakan kunjungan kepada masyarakat langsung belum ada.
Evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak •
•
•
•
• • •
• •
KPUD kesulitan dalam melakukan up dating data pemilih karena ketentuan perundang-undangan mengharuskan menggunakan DAK DP4, dimana dalam melakukan up date data pemilih diharuskan menggunakan DAK DP4, sehingga sangat menyulitkan petugas Proses penyusunan daftar pemilih perlu adanya perbaikan petugas lapangan, dimana dalam ketentuan penyusunan daftar pemilih berbasis desa/Kelurahan. Untuk mempermudah pendataan dan penyusunan DPS, sebaiknya ketentuan mendatang agar ada ketentuan penyusunan daftar pemilih berbasis Rukun Tetangga (RT) Tegat waktu tahapan pencalonan yang diberikan perundang-undangan dirasa terlalu pendek dalam proses verifikasi pencalonan. Dampaknya adalah terasa tergesa-gesa dan punya potensi kesalahan yang membawa masalah pasca pemilihan karena banyak kasus setelah pelaksanaan pemungutan suara ada permasalahan pencalonan yang diangkat ke permukaan oleh pihka-pihak tertentu Dalam hal pemeriksaan kesehatan, perlu adanya peninjauan ulang terhadap aturan karena telah ada fakta hasil pemeriksaan oleh dokter pemerintah yang diawasi oleh kode etik IDI mulai terasa menurun kepercayaan public karena terjadinya kasus di daerah lain pengguna narkoba bisa lolos sebagai calon Tahapan kampanye disarankan untuk dikembalikan seperti pelaksanaan pilkada masa lalu, karena kampanye yang dirasa terbatas dan di fasilitasi oleh KPU daerah terasa kurang semarak sehingga partisipasi pemilih menurun Proses pengawasan oleh Panwaslih terasa kurang efektif, karena banyak temuan dan kasus tidak sepenuhnya selesai perkaranya dan terkesan tidak ada tindakan konkrit Regulasi terkait rekrutmen terhadap petugas di KPPS, PPS dan PPK perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam pilkada pihak KPU daerah kesulitan mencari tenaga yang cakap dan terampil, sedangkan yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dilarang untuk terlibat Dalam hal sengketa partai politik, regulasi perundang-undangan mempersulit kebijakan dari pihak penyelenggara. Kepastian hukum perlu disingkronisasikan agar penyelenggara pilkada tidak terbentur dalam konflik sengketa pilkada Ketentuan bahwa rekomendasi panwaslih bersifat final dan mengikat terkadang dapat membatalkan keputusan KPU daerah dalam mengambil keputusan yang telah dirasa telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan. Dalam hal tertentu, rekomendasi panwaslih mempengaruhi keputusan KPUD dan harus diterima tanpa adanya klarifikasi dan alasan KPUD dalam penetapannya.
• •
• • • • • •
• • •
•
•
• • •
Perlu adanya perbaikan regulasi terkait kewenangan pengawas pemilihan dalam memberikan putusan berupa rekomendasi yang sifatnya final dan mengikat kepada KPUD sepanjang tidak menjadi pertentangan antara dua penyelenggara pilkada Dalam kasus kabar fatwa MA yang sempat beredar di public dan media berdampak pada merugikan pasangan calon, hal tersebut sempat menjadikan ketidakpastian dalam proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan. Faktanya sampai dengan selesainya pilkada, kabar tersebut tidak fakta yang jelas atas kabar yang beredar. Perlu adanya pertimbangan dari pihak Mahkamah Agung dalam memberikan informasi ke public yang punya konsekuensi mempengaruhi opini public dalam proses pilkada. Dana pilkada yang diberikan pemerintah daerah dirasa oleh KPU daerah sudah cukup memfasilitasi penyelenggaraan Kebijakan dari KPU RI yang mendadak pada saat penyelenggaraan pilkada terkait aturan dana hibah harus dimasukan kedalam dipa rutin satuan kerja dirasa menyulitkan. Perlu adanya sosialisasi sebelum penyelenggaraan pilkada Terkait sharing dana antaran penyelenggara tingkat provinsi dengan penyelenggara pilkada di kabupaten/kota perlu adanya ketentuan baku agar ada kepastian penganggaran Secara umum penyelenggaraan pilkada di kabupaten balangan berjalan lancer dan aman Dalam pelaksanaan pilkada, panwaslih terkendala kinerjanya karena ada beberapa aturan yang dirasa multi tafsir sehingga dalam proses pengawasan dan penindakan tidak maksimal. Perlu adanya perbaikan perundang-undangan Dalam hal temuan money politik yang marak terjadi, pihak panwaslih kesulitan menjerat pelaku karena dalam perundang-undangan hanya ada pasal larangan, tetapi untuk memberikan sanksi atas pelanggaran tidak ada pasalnya yang menjerat Keterlibatan PNS dalam pilkada masih dirasakan, dan peran Komisi Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah harus tegas dalam menangani pelanggaran atas netralitas aparatur sipil negara Masa kerja pengawas di tingkat kabupaten/kota dirasa sangat singkat, sehingga proses pengawasan tidak maksimal dalam pelaksanaan pilkada Perlunya peningkatan kapasitas lembaga pengawasan pilkada hingga pada tingkat kabupaten/kota, misalnya revisi perundang-undangan yang mendukung terbentuknya lembaga panwas secara permanen dan membentuk lembaga pengawasan pilkada secara permanen Dalam hal kinerja pengawasan pilkada banyak regulasi yang menyulitkan pengawasan untuk menindak lanjuti laporan masyarakat maupun temuan dari pengawas. Hal tersebut karena pasal-pasal penindakan atas pelanggaran tidak ada ketentuannya, sehingga terasa sekali laporan dan temuan tidak dapat di tindak lanjuti pada pemberian sanksi Keinginan dari Bawaslu dan Panwaslih untuk mempermanenkan lembaga guna peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat diharapkan karena akan menunjang kompetensi pengawasan pada pelaksanaan pilkada atau pemilihan umum yang akan datang Harapan untuk membangun lembaga pengawas yang permanen pada tingkatan kabupaten/kota adalah untuk mendukung ketersediaan tenaga kesekretariatan yang betul-betul memiliki kompetensi pada bidang pengawasan Dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015, undang-undangan dan regulasi turunannya dirasa terlalu mendadak, sehingga membuat pihak pemerintah daerah tergesa-gesa dalam memberikan fasilitasi dan persiapannya Dana APBD untuk penyelenggaraan pilkada masih dirasa menyulitkan (permendagri no. 44) karena banyak yang tidak singkron dengan tahapan pilkada yang disusun oleh penyelenggara
• •
• • •
• •
• •
•
• •
• • •
Untuk mengantisipasi kekurangan dana akibat penyesuaian ketentuan regulasi penganggaran, pihak pemerintah daerah melakukan penganggaran bertahap dan melalui addendum perjanjian hibah Ketentuan untuk memfasilitasi anggaran pengawasan (panwaslih) masih tidak singkron antara permendagri dengan tahapan, dimana permendagri memberikan kinerja panwasli selama 9 bulan berbeda dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh bawaslu yang memutuskan kinerja pengawasan sampai dengan pelantikan, sehingga ada perbedaan masa kerja selama 3 (tiga) bulan Ketentuan wajib mundur bagi calon oleh putusan Mahkamah Konstitusi membuat beberapa calon mengurungkan niat pencalonannya, sehingga mempengaruhi proses kompetisi pelaksanaan pilkada Terkait hibah dana keamanan, ada 2 (dua) pola untuk memfasilitasi yaitu memberikan dana hibah secara langsung kepada pihak keamanan atau memberikan dukungan pendanaan terhadap suatu kegiatan Perubahan system pelaksanaan pilkada terasa singkat dan mendadak, seperti halnya ketentuan mengenai kampanye yang difasilitasi oleh penyelenggara. Akibatnya optimalissi partisipasi pemilih menjadi menurun sebagai akibat kurangnya partisipasi calon dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi Ketentuan netralitas PNS perlu di tegaskan, karena banyak fakta keterlibatan aparat secara terselubung. Perlu adanya penegasan bagi calon incumbent atau patahana untuk mundur pada saat mencalonkan diri kembali Untuk ambang batas pencalonan dari jalur partai politik perlu adanya ketentuan baru, dimana pada perundang-undangan hanya mengatur batas minimal dukungan, tetapi tidak ada batasan maksimal dukungan. Hal tersebut punya konsekuensi terjadinya pencalonan pasangan tunggal oleh partai politik. Regulasi perundang-undangan yang terlalu cepat mengalami perubahan menjadi sebuah permasalahan yang mendasar terkait penyusunan tahapan pilkada dan penyediaan anggaran pilkada Dalam hal terjadinya dualisme kepengurusan partai politik yang berkepanjangan sangat mengganggu pelaksanaan tahapan pilkada, karena sering terjadi pertentangan pendapat dari penyelenggara pilkada dalam memutuskan penetapan calon Dalam tahapan pencalonan yang telah ditetapkan oleh KPU daerah, peran pengawas pilkada dapat memberikan rekomendasi yang bersifat final dan mengikat, sehingga calon yang tidak diterima oleh hasil verifikasi KPUD dapat diperbaharui dan diterima sebagai calon. Hal tersebut dapat menjadikan pertentangan dan masalah terhadap kredibilitas penyelenggara yang terkesan ada permainan atau terindikasi tidak profesional dalam melakukan verifikasi Kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh penyelenggara pilkada dirasa kurang membangkitkan semangat pilkada, sehingga menurunkan partisipasi public dalam pilkada Kebijakan kampanye yang difasilitasi oleh KPUD perlu diperbaiki seperti halnya pelaksanaan kampanye pada waktu dulu, tujuannya adalah agar pelaksanaan pilkada berjalan lebih meriah yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih banyak Dalam hal persyaratan pencalonan sebaiknya calon incumben harus mundur pada saat pencalonan Persyaratan pencalonan sebaiknya ada ambang batas maksimal dukungan partai politik agar tidak terjadi dukungan partai yang mengarah pada dukungan satu pasangan calon tunggal. Dalam hal temuan money politik yang marak terjadi, pihak panwaslih kesulitan menjerat pelaku karena dalam perundang-undangan hanya ada pasal larangan, tetapi untuk memberikan sanksi atas pelanggaran tidak ada pasalnya yang menjerat
• • •
2.
Keterlibatan PNS dalam pilkada masih dirasakan, dan peran Komisi Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah harus tegas dalam menangani pelanggaran atas netralitas aparatur sipil negara Masa kerja pengawas di tingkat kabupaten/kota dirasa sangat singkat, sehingga proses pengawasan tidak maksimal dalam pelaksanaan pilkada Perlunya peningkatan kapasitas lembaga penanggawasan pilkada hingga pada tingkat kabupaten/kota, misalnya revisi perundang-undangan yang mendukung terbentuknya lembaga panwas secara permanen dan membentuk lembaga pengawasan pilkada secara permanen Sengketa Pilkada yang mempermasalahkan persyaratan calon setelah pelaksanaan pilkada perlu ada ketentuan yang tegas bukan lagi ranah sengketa pilkada tetapi kepada ranah pihada umum. Hal tersebut untuk kepastian penyelenggraan pilkada agar tidak terganggu tahapan
Ruang Lingkup Kegiatan Komite II Permasalahan Pembangunan Infrastruktur • Di wilayah Barito Kuala masih banyak jalan yang berlubang dan jembatan yang rusak karena terbuat dari kayu. Perlu adanya pengawasan dari Anggota DPD RI terkait Imprastruktur yang masih buruk di kalsel. • Masih banyaknya jalan di komplek perumahan dalam kondisi sangat rusak dan pemerintah daerah seakan tidak mau tahu akan kondisi tersebut sehingga memicu terjadinya kecelakaan. • Perlunya dukungan dana yang cukup untuk memperbaiki jembatan dan jalan yang selama ini kebanyakan hanya melakukan tambal sulam. Ini fakta dilapangan masih banyak jalan yang berlubang. • Kebijakan Pemerintah selama ini belum merata ke daerah tekait perijinan di Pemerintah Daerah yang dirasakan masih sangat lama sehingga butuh waktu sampai dengan 8 (delapan) bulan, dimana hal yang demikian membuat pengembang kerepotan untuk melaksanakan program kementerian dalam pembangunan rumah rakyat murah. • DPD APERSI Kalsel berharap kepada Anggota DPD RI dapat memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Daerah yang ada di kalsel sehingga tidak terjadi permasalahan dalam hal perijinan • Luas tanah yang dipatok pemerintah daerah yang sangat memberatkan bagi pengembang yang memiliki luas tanah di bawah 10 hektar. Seharusnya adanya pengawasan langsung dari kementrian terkait kebijakan yang diambil pemerintah • Masih banyaknya jalan di lingkungan perumahan yang belum diperbaiki oleh pemerintah daerah seharusnya adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki imprastruktur jalan di lingkungan perumahan. • Suku bunga kredit perumahan yang terus meningkat sehingga berakibat kwalitas perumahan yang semakin menurun yang sangat merugikan bagi masyarakat. Pengawasan tentang energy • Permasalahan listrik yang ada di Kalimantan Selatan harus segera diatasi, khususnya menjelang ujian nasional. • Perlu adanya bekerjasama antar pihak seperti DPR RI dan DPD RI dalam mengatasi permasalahan kelistrikan yang melanda provinsi kalimantan selatan. • Masih terdapat desa-desa yang belum teraliri oleh listrik, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik untuk desa-desa yang belum memiliki aliran listerik, sehingga masyarakat disana juga dapat menikmati keberadaan listrik. • Masalah kegelapan di kalsel sudah terjadi puluhan tahun, padahal disini lumbung energi kapan kalimantan selatan bisa maju jika seperti ini terus.
• •
• •
• • • • •
3.
Harus saling besinergi dalam mengatasi permasalahan listrik jangan jadikan kalsel krisis energi di lumbung energi. Anggota DPD RI, DPR RI dan Pemerintah Daerah sebaiknya mengawal komitmen program pemerintah yang menjanjikan Kalimantan Selatan mendapatkan jatah 1.085 MW untuk wilayah kalselteng, sehingga wilayah kalselteng tidak terjadi lagi pemadaman listrik seperti sekarang ini. Anggota DPD RI dapat memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah terkait Lahan untuk pembangunan tower yang terletak di bengkanai menuju muara teweh sehingga kalsel tidak terjadi pemadaman lagi. Perlu adanya kajian ilmiah yang mengupas secara mendalam terkait permasalahan energi listrik yang berkepanjangan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan melibatkan akademis dan para pakar yang punya kompetensi terkait permasalahan, sehingga ada rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi masalah kelistrikan. Pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi maupun workshop terkait permasalahan listrik yang ada di kalsel sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang dapat diperjuangkan wakil rakyat yang ada di pusat. Anggota DPD RI maupun DPR RI diharapkan lebih aktif lagi turun kemasyarakat untuk menyerap Aspirasi masyarakat yang dapat diperjuangkan di Pemerintah Pusat khususnya permasalahan krisis Energi. Permasalahan listrik yang masih menganggu dalam melakukan proses belajar mengajar dikampus kami sangat berharap kepada Anggota DPD RI dapat membentuk Tim dalam penyelesaian masalah listrik yang terjadi di kalsel. Masyarakat sangat berharap di kalsel tidak terjadi lagi pemadaman bergilir kasihan masyarakat harus bayar mahal karena seringnya listrik yang mati. Permasalahan listrik yang sering terjadi pemadaman bergilir sangat merugikan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di pinggiran ditambah semakin banyak barang elektronik yang rusak.
Ruang Lingkup Kegiatan Komite III Tanggung jawab sosial perusahaan • Terjadi penurunan dana CSR dari sektor pertambangan karena turunnya harga batu bara dipasar internasional. • Belum semua sektor usaha ikut dalam memberikan dana CSR. • Karena terjadi pelambatan ekonomi, maka dana CSR dari perusaan juga mengalami penurunan.
Kekerasan seksual • Banyak kekerasan seksual yang tidak dilaporkan dengan alasan akan malu karena membuka aib keluarga • Adanya praktek aborsi yang digunakan korban kekerasan seksual yang hamil untuk menggugurkan kandungannya. • Kebanyakan kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga dekat. Pemasalahan BPJS • •
Kurangnya sosialisasi tentang BPJS Kesehatan kepada Masyarakat di daerah Masih banyak orang yang tak mampu / miskin tidak mempunya kartu BPJS / belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
• • • • •
Ada beberapa Kab/Kota di Kalimantan Selatan yang mempunyai anggaran untuk berobat bagi Masyarakat yang tak mampu / miskin. Masyarakat yang menjadi peserta BPJS banyak yang keberatan dengan dinaikannya iuran, bagi yang mempunyai beberapa anggota keluarga terasa sangat memberatkan dengan kenaikan Iuran BPJS. Masyarakat merasa BPJS sangat kurang dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai BPJS. Data mengenai orang tidak mampu / miskin dari BPS tidak akurat. Pelayanan petugas Rumah Sakit terhadap peserta BPJS sangat buruk sehingga mengecewakan Peserta BPJS.
Persoalan LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) • • •
4.
Perlu ada regulasi yang jelas dalam penangan LGBT secara senergis. Pemerintah Daerah harus pro aktif dalam menghadapi penomena ini Ada gerakan yang bersifat agresif, mereka mendatangi Badan yang terkait dengan perkumpulan mereka, mereka membentuk kepengurusan / organisasi yang meminta kepada badan terkait untuk mendapat legalitas sebagai organisasi atau diakui pemerintah. Mereka juga meminta dana untuk kegiatan organisasi mereka.
Ruang Lingkup Kegiatan Komite IV Penyusunan Program Prioritas Daerah sesuai musrenbang a) Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah : Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM (melalui jalur non diklat), promosi, kemitraan dan jaringan KUMKM b) Dinas Pekerjaan Umum : • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan : Drainase Jl.Trikora Sta 0+500 1+250 (Jl.Mistarcokrokusumo - Jl.Pandawa) di Kec. Banjarbaru Selatan, Rehabilitasi Jl. Kong Eks di Kec. Liang Anggang, Rehabilitasi J.P.M. Noor Km.Bjm 36+500 - Km.Bjm 42+945 di Kec. Banjar Baru Utara, Rehabilitasi Mistar Cokrokusumo Km.Bjm 36+500 - Km.Bjm 48+660 (Jl.Banjarbaru - Jl.Banyu Hirang) di Kec. Banjar Baru Selatan. • Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah : Pembangunan IPAL Kawasan Kota Banjarbaru di Kec. Banjar Baru Selatan, Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kawasan Banjarbaru Utara dan Sungai Ulin di Kec. Banjar Baru Utara. • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Sukamaju di Kec. Liang Anggang, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Cempaka di Kec. Cempaka, Pembangunan Kawasan Hijau Kws Masjid Al-Munawwarah di Kec. Banjar Baru Selatan, RTBL Pengembangan Sekitar Kawasan Strategis Bandar Udara di Kec. Landasan Ulin. • Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai : Normalisasi dan Pemasangan Lining/Dinding Penahan Sei.Bangkal di Kec. Cempaka, Normalisasi dan Pemasangan Siring/Lining Saluran Sungai Veteran di Kec. Landasan Ulin, Peningkatan Kanal Cempaka di Kec. Cempaka. • Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya : Pembangunan Embung Kebun Raya Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kec. Cempaka c)
Dinas Kesehatan : • Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik : Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling, Penambahan Ruang Puskesmas, Alat kesehatan / Penunjang Puskesmas Non
rawat inap, Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Rawat Inap Cempaka (Relokasi), Alat kesehatan / Penunjang Puskesmas rawat inap Cempaka, Kendaraan Roda 2 ( dua ) untuk Tenaga Perawat dan Bidan. • Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan : Pengadaan Peralatan Kesehatan Instalasi Radiologi, ICU, CSSD, Kamar Operasi, Instalasi Gizi dan Instalasi Loundri. • Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan : Pengadaaan Alkes Ruang Operasi, Pengadaan Alkes Rawat Inap, Pengadaan Alat Ruang Hemodialisa, Pengadaan Alat Radiologi, Pengadaan Alat Laboratorium, Pengadaan Alat IGD, Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengadaan sarana pendukung, distribusi, penyimpanan dan pengolahan data Instalasi farmasi Kota Banjarbaru d). Pemerintah Kab. HST diharapkan dapat memasukkan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dalam penyusunan program prioritas daerah. Misalnyapengembangan desa mandiri benih, penerapan budi daya perkebunan, dll e). Pemerintah Kab. HST harus memperhatikan pembangunan, pembinaan dan pengembangan Infrastruktur Permukiman di seluruh kawasan HST. Diharapkan hal tersebut dapat dimasukkan dalam program prioritas pembangunan daerah HST f). Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, diantaranya : Pembangunan Pasar Desa Sebagai Unit Usaha BUMDesa, pengembangan usaha dan penguatan Modal BUMDesa, pembinaan pelatihan tenaga kerja melalui Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Wira Usaha Baru (WUB), peningkatan kapasitas Pengurus Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) juga harus diagendakan dalam program prioritas pembangunan daerah HST g). Belum tersedianya sarana angkutan masal yang layak untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jalan dan biaya transportasi yang tinggi. Oleh karena itu perlu dimasukkan dalam program prioritas daerah Kota banjarmasin. H). Sebagai daerah seribu sungai, pemerintah daerah Kota Banjarmasin perlu memperhatikan Pembangunan dan Pengembangan Objek Wisata Berbasis Sungai :Pasar Terapung dan Pembangunan kapal wisata, pembangunan pusat bisnis dan informasi pariwisata, pembangunan area wisata kuliner. Program ini perlu dimasukkan dalam program prioritas pembangunan Kota Banjarmasin. Sehingga selain menjadi daerah tujuan wisata di Indonesia, bisa juga menjadi denyut nadi perekonomian Banjarmasin dan Kalsel pada Umumnya I). Pembangunan pembangkit dan jaringan kelistrikan di Kalsel harus perlu secepatnya dilakukan oleh pemerintah. Mengingat selama ini Kalsel mengalami krisis listrik, hampir setiap hari terjadi pemadaman aliran listrik bergilir. Agenda ini harus menjadi program prioritas daerah Kota Banjarmasin. Bahkan harus menjadi agenda prioritas provinsi Kalsel RUU hubungan Keuangan Pusat dan Daerah • Daerah itu sangat dimungkinkan melakukan pinjaman daerah untuk mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah. Pinjaman tersebut diharapkan dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah, karena dapat menimbulkan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun-tahun berikutnya. Karena ternyata realisasinya ini akan menjadi beban berat APBD tahun berikutnya. Untuk persoalan tersebut diatas kiranya DPD dapat memfasilitasi dukungan pelatihan keterampilan perangkat daerah dalam penyusunan APBD. • Kebijakan UU Perimbangan keuangan pusat dan daerah berakibat pada desentralisasi fiskal dan pengelolaan sumber daya alam. Karena yang muncul dipermukaan terkait dengan desentralisasi fiskal pada daerah oleh pemerintah pusat adalah eksploitasi pusat terhadap daerah. Diharapak DPD RI dapat terus
•
•
•
•
•
•
•
•
memperjuangkan kepentingan daerah terkait dengan kebijakan UU Hubungan Keuangan antar Pusat dan Daerah. Idealnya untuk RUU HKPD ini dapay menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan seimbang serta memunculkan good governance dengan pembiayaan yang akuntable, transparan, pasti, serta partisipatif. Terlebih lagi yang paling terpenting adalah pemamfaatan dana perimbangan oleh Pemerintah Daerah harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat Dalam penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi harus disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta peengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan dimaksud. Oleh karena DPD RI harus terus memperjuangkan RUU HKPD ini untuk keberhasilan pembangunan daerah Pendanaan yang dialhikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus mengikuti prinsip money follow function, dimana fungsi pendanaan harus mengikuti fungsi pemerintah yang mejadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Tapai dalam praktek implementasinya, prinsip tersebut banyak mengalami kendala. Diharapkan DPD bisa lebih jeli dan teliti dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBN setiap tahun berjalan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat menentukan harmoni hubungan pusat-daerah karena keuangan merupakan salah satu aspek hubungan di samping wewenang, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. oleh karena itu DPD diharapkan dapat menjalankan fungsi ceck and balances terhadap kepentingan pendanaan bagi pemerintah pusat, kepentingan daerah dan kepentingan politik di DPR Kesenjangan keuangan antara pusat dan daerah adalah ketidakadilan dalam pembagian hasil alam. Daerah yang memiliki hasil kekayaan alam yang berlimpah tidak dapat menikmati hasil kekayaan alamnya. Hal itu karena regulasi atau peraturan perundang-undangan yang tidak memihak kepada daerah. Seharusnya kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah sepenuhnya dapat dikelola dan dinikmati oleh daerah demi kesejahteraan rakyat daerah. Untuk itu sangat mengharapkan DPD dapat menyuarakan soal perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Perimbangan pembagian hasil kekayaan tambang yang ada di daerah dengan pusat, yaitu sebesar 6 : 4. Demikian juga dengan Dana Bagi Hasil untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu sebesar 8 : 2; Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu sebesar 9 ; 1. Hal ini sudah cukup menjadi angin segar bagi daerah. Namun berbeda halnya dengan dana bagi hasil untuk Pajak Penghasilan (PPh), daerah hanya mendapat 20 persen saja. Adanya pembedaan bagi hasil antara sumber penghasilan yang satu dengan yang lainnya akan berakibat ketimpangan penerimaan daerah. Bagi daerah yang sudah siap dengan Sumber daya Manusianya, akan lebih diuntungkan, tetapi bagi daerah yang masih minim SDM dan pemahaman masyarakatnya akan kesadaran membayar pajak akan sangat mempengaruhi pendapat daerahnya. Belum lagi kalau dilihat dari pembagian Pendapatan Asli Daerah, maka akan semakin jelas UU ini lebih menguntungkan bagi daerah yang berada di pulau Jawa dibandingkan dengan daerah yang berada diluar Jawa Hubungan keuangan pusat dan daerah seharusnya berbasis pada kesetaraan pemenuhan hak-hak setiap warga negara namun yang tercipta justru tingginya kesenjangan transfer per kapita antar daerah. Sangat mengharapkan DPD bisa memperjuangkan pembagian dana transfer daerah yang tidak mencolok kesenjangan angkanya antar kabupaten yang ada di seluruh Indonesia Dana Alokasi Khusus (DAK) mempergunakan tiga kriteria dan melibatkan berbagai kementerian teknis terkait sebagai penanggungjawabnya. Kriteria yang berjajar dan
• •
•
•
•
• •
•
•
kriteria teknis masing-masing kementerian mempersulit pemahaman mengenai penentuan daerah yang memperoleh DAK dan rawan akan adanya intervensi politik. Diharapkan kepentingan politik jangan menjadi kriteria dan kendala pembagian DAK Dana Bagi Hasil merupakan pendapatan yang berasal dari daerah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian dibagihasilkan ke daerah secara proposional. Oleh karena itu Dana Bagi Hasil harus merefleksikan potensi daerah Daerah dirugikan akibat selisih DAU yang seharusnya diterima dengan yang ditetapkan pada APBN.Perhitungan formula DAU dengan meingkutsertakan belanja pegawai sebagai alokasi dasar tidak mencerminkan kebutuhan dan kesenjangan antar daerah. Formula ini tidak memberikan insentif bagi daerah yang mengurangi belanja pegawainya dan disinsentif bagi terjadinya pemekaran daerah. Oleh karena itu diharpakan DPD bisa mengusulkan revisi UU terkait DAU tersebut Idealnya Daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya mineral maka kegiatan ekonominya tentu akan meningkat. Semua kegiatan pertambangan dan perputaran dana yang dipergunakannya akan terjadi di daerah yang bersangkutan. Apabila kondisi tersebut dapat benar-benar terwujud, maka pelimpahan kewenangan terhadapa pengelolaan kekayaan daerah dari pemerintah berarti UU HKPD itu sudah berjalan dengan baik. Tapi dalam implementasinya keadaannya masih belum begitu. Masih banyak daerah yang memiliki kekayaan alam, tetapi masyarakat daerah yang bersangkutan masih belum menikmati hasilnya. Oleh karena itu DPD diharpakan benar-benar bisa mengawal perumusan RUU HKPD yang pro daerah, terutama Dana bagi Hasil. Permasalahan lainnya yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam adalah kemungkinan perselisihan antar wilayah, oleh karena keberadaan mineral di dalam perut bumi bisa menyebar lintas batas wilayah administrasi. Sementara itu juga pemboran bisa dilakukan dengan cara miring sehingga bisa memasuki wilayah lainnya. Untuk mengatasi ini perlu disiapkan sumber daya manusia yang dapat mengelola dengan benar. Oleh karena itu DPD juga harus bisa merumuskan permasalah tersebut dalam RUU HKPD khususnya Pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang dilimpahkan ke Daerah Pendapatan dari sumber daya alam mineral berupa royalti dan iuran, yaitu 20% untuk pusat dan 80% uantuk daerah. Angka ini harus terus dipertahankan.Hasil yang diperoleh Pusat dimasukkan kedalam satu wadah APBN yang kemudian dibagikan lagi kepada Daerah di seluruh wilayah Indonesia melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU). Jalur lainnya dalam mengalirkan dana tersebut kepada Daerah adalah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimaksudkan untuk pembangunan atau kegiatan tertentu yang mendapat prioritas nasional. Terkait dengan hal tersebut diatas, DPD RI diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil tersebut Perlunya evaluasi terhadap dana transfer daerah. DPD RI harus mampu mengawal jalannya dana transfer daerah dan melakukan pengawasan terhadap dana tranfer daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat Kemampuan daerah untuk melaksanakan dana transfer yang besar harus dibangun oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat bersama-sama. Karena itu, DPD RI harus bisa memberikan pertimbangan bahwa penghitungan DAU untuk setiap provinsi dan kabupaten/ kota sudah berdasarkan standar pelayanan minimum yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Masih adanya daerah yang terlambat dalam menetapkan APBD. Hal ini tentunya menjadi penyebab penyerapan APBD yang tidak optimal, terganggunya pelayanan kepada masyarakat, dan posisi SiLPA yang meningkat. Oleh karena itu, perlu dievaluasi kembali alur dan proses dalam menyusun dan menetapkan APBD. Proporsi belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai yang jumlahnya sekitar 30% an dari total APBD. Di sisi lain, belanja modal sebagai bentuk investasi
•
pemerintah daerah untuk pelayanan publik jumlahnya masih relatif rendah, hanya berkisar 25% dari total APBD. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan kebijakan terkait dengan penyusunan belanja daerah Hendaknya semua daerah diberlakukan bagi hasil dengan persentase yang sama untuk seluruh sektor pendapatan, misalnya 90% untuk daerah dan 10% untuk pusat. Dengan begitu tidak ada daerah yang merasa didiskriminasi karena memang mendapatkan alokasi dana berdasarkan penghasilan dari SDA yang ada di daerahnya, untuk daerah yang SDAnya sedikit bisa diseimbangkan dengan bantuan dari pusat tersebut. Dengan begitu akan dengan mudah tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sebagian golongan, etnis, atau kelompok mayoritas saja, akan tetapi memang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak adil bagi rakyat yang mempunyai sumber daya alam melimpah tapi miskin. Oleh karena itu DPD diharapkan dapat memperjuangkan UU soal keadilan persentase dana bagi hasil
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Dalam musyawarah perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat (Stakeholder) untuk penyelarasan rencana pembangunan daerah pada setiap jenjang pemerintahan • Pimpinan Kepala SKPD harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan. Sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan untuk tahun berikutnya. • Perencanaan pembangunan jangan hanya sebagai rutinitas kerja yang menjadi sebuah formalitas dan atau keharusan semata. tetepai lebih jauh dari itu adalah bagaimana implementasi kebijakan perencanaan pembangunan tersebut dapat berjalan dan berkesinambungan, sampai pada tahapan evaluasi hasil implementasi perencanaan pembangunan • Kami tidak begitu memahami soal perencanaan pembangunan. Tetapi hendaknya pemerintah dan wakil rakyat harus memperhatikan pemerataan pembangunan di setiap daerah. Sebelum menyusun perencanaan pembangunan hendaknya bersama para tokoh masyarakat disetiap daerah harus dilibatkan dalam sebuah musyawarah perencanaan pembangunan. • Pemerintah daerah harus seiring dan harmonis dengan lembaga wakil rakyat dalam menyusun rencana pembangunan. Pemerintah daerah harus mampu mengetahui potensi daerah sehingga bisa memaksimalkannya dalam pembangunan daerah tersebut • Beberapa kendala perencanaan dan pembangunan adalah lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran, lemahnya keterkaitan proses perencanaan penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran. Hal tersebut yang mengakibatkan lambannya proses penyusunan perencanaan pembangunan dalam Musrenbang. Oleh karena itu sangat mengaharapkan DPD dapat mengusulkan revisi UU SPPN • Secara lebih spesifik, permasalahan yang terkait dengan struktur program dan kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan adalah program digunakan oleh beberapa Kementerian Negara/ Lembaga, program memiliki tingkatan kinerja yang sangat luas, program disusun berdasarkan input based, program tidak berdasarkan pencapaian kinerja. Oleh karenanya perlu diperhatikan secara lebih detail soal penyusunan rencana program pembangunan daerah • UU SPPN harus mampu mengalokasikan sumber daya pembangunan; tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang; dan memperluas & mendesiminasikan (menyebarkan) perencanaan pembangunan keseluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu perlu sekali adanya revisi terhadap UU SPPN
•
•
•
•
•
•
Pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai subyek yang diberikan ruang untuk terlibat dalam perencanaan, perumusan dan pelaksanaan dari program maupun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu SPPN harus bisa mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Diharapkan DPD bisa menjembatani suara masyarakat daerah. Belum ada keterpaduan kegiatan antar pelaku pembangunan. Antar institusi pemerintah masih mempertahankan ego sektoralnya masing-masing. Menganggap program pembangunan daerahnya harus diprioritaskan. Hal tersebut membuat SKPD cenderung tidak efisien dalam mengelola anggaran, dana yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang relevan dengan perencanaan pembangunan, kadang dipakai untuk hal-hal yang tidak relevan dengan perencanaan pembangunan, misalnya: dana uang rapat di hotel, dana untuk study banding dan sebagainya. Oleh karena itu DPD harus bisa memperjuangkan revisi UU SPPN yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan Terkait dengan kapasitas pemeritah daerah dalam perencanaan pembangunan perlu dipertimbangkan “pengembangan fungsional perencana daerah dan pengembangan data dan informasi”. Oleh karena itu DPD diharapkan bisa memasukkan hal tersebut kedalam salah satu pasal dalam SPPN Inkonsistensi peraturan perundangan terkait perencanaan pembangunan daerah perlu diselesaikan, baik melalui harmonisasi peraturan maupun penjelasan kepada pemerintah daerah. Diharapkan ini bisa dijembatani oleh DPD sebagai fungsi ceck and balances Konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah perlu didorong dan dimasukan dalam substansi UU SPPN secara lebih jelas, melalui perbaikan proses perencanaan yang sudah melibatkan DPRD pada penjaringan aspirasi dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPD diharapkan dapat memberikan usul terhadap UU SPPN yang dapat menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
Demikian beberapa hal yang dapat dihimpun dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di daerah pemilihan Kalimantan Selatan pada tanggal 18 Maret sampai dengan 10 April 2016. Semoga menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam kerja DPD RI dalam sidang berikutnya.
ANGGOTA DPD RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Drs. H.M. SOFWAT HADI, SH.
HABIB ABDURRAHAM BAHASYIM, SE
NO. ANGGOTA : BA-85
NO. ANGGOTA : B-86
HABIB ABDULLAH, SH., MH
HJ. ANTUNG FATMAWATI, ST
NO. ANGGOTA : B-87
NO. ANGGOTA : B-88
