DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DiREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 04 /PB/2005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4744-IND (SECOND EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia terutama pembangunan prasarana jalan dan jembatan, pemerintah memperoleh pinjaman dari Bank Dunia untuk membiayai kegiatan Second Eastern Indonesia Region Transport Project (EIRTP-2); b. bahwa program kegiatan yang bersumber dari Loan IBRD No.4744IND perlu dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan dilaksanakan secara bertanggung jawab; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD NO. 4744-ND (Second Eastern Indonesia Region Transport).
Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 61 Tahun 2004; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001; 7. KMK Nomor 463/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2005; 11. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tanggal 5 Mei 1995 masing-masing No.185/KMK.03/1995 dan No.031/Ket/5/1995 jo No.459/KMK.03/1999 dan No. KEP264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 02/PB/2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO. 4744-IND (SECOND EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT PROJECT)
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan; 1. Second Eastern Indonesia Region Transport Project {Loan IBRD No. 4744-IND) yang selanjutnya disebut EIRTP-2. adalah kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan di Kawasan Timur Indonesia yang dibiayai dari dana pinjaman Bank Dunia. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup tiga komponen, yaitu Komponen Pusat, Komponen Propinsi dan Komponen Kabupaten.
9
2.
Komponen Pusat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan sumber dana pembiayaan dari pinjaman IBRD No. 4744-IND kecuaii kategori 1b (Civil Work under Part A.2 of the Project) dan kategori 1c (Civil Work under Part A.3 of the Project). Implementing agencies dari komponen pusat adalah Direktorat Jenderai Bina Marga beserta Satuan Kerjanya dan Inspektorat Jenderai Departemen Pekerjaan Umum beserta Satuan Kerjanya.
3.
Komponen Propinsi/Kabupaten adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten dengan sumberdana pembiayaan dari pinjaman IBRD No. 4744-IND khususnya kategori 1b (Civil Work under Part A.2 of the Project) dan kategori 1c (Civil Work under Part A.3 of the Project) yang dihibahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten melalui Naskah Perjanjian Hibah (NPH). Bagian pembiayaan tersebut diatas selanjutnya disebut porsi hibah.
4. Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang terdiri dari pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Pasal 2 Spesifikasi dari pinjaman dimaksud adalah sebagai berikut: a. Nomor Perjanjian b. Tanggal Penandatanganan c. Nomor Register d. Nomor Rekening Khusus e. Effective Date f. Closing Date g. Jumlah Pinjaman h. Executing Agency
IBRD 4744-IND 23 Juli 2004 10682601 601.238.411 21 Oktober 2004 30 Juni 2009 USD 199,000,000.00 Direktorat Jenderai Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Pasa! 3
Pemda yang berpartisipasi dalam proyek EIRTP-2 meliputi 10 Pemerintah Propinsi dan 37 Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran 2 dan 3 peraturan ini. BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal 4 (1)
Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus No. 601.238.411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia.
(2)
Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase pinjaman IBRD No. 4744-IND serta daftar persentase porsi hibah untuk Pemda seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini (lampiran 1, 2 dan 3).
Pasal 5 (1)
Kontrak-kontrak untuk konsultan dalam valuta asing harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan dan tidak diperkenankan dibayar dalam rupiah (sesuai SE DJA No. SE-43/A/61/0392 tanggal 26 Maret 1992 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing atas beban Rekening Khusus jo SE DJA No. SE-32/A/63/0295 tangga! 27 Pebruari 1995 dan S E DJA No. SE-130/A/1989 tanggal 28 Oktober 1989).
(2)
SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
BAB III PENCAIRAN DANA Pasal 6 Dalam penerbitan SP2D-LS, KPPN harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan no-objection letter (NOL), dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy "NOL" sesuai dengan SE DJA No. SE-104/A/2000 tanggal 24 Juli 2000 {Form 384C untuk pekerjaan kategori consultant dan Form 384P untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan. 2. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Surat Edaran DJA No. SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996 tentang Penuiisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 3. Dalam penerbitan SPM dicantumkan No. Loan Agreement, No. Register, kode kategori, . porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (untuk Komponen Pusat), Lampiran 2 dan 3 (untuk Komponen Propinsi/Kabupaten) Peraturan ini, nilai, nomordan tanggat kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP beserta tanggal NOL bila dipersyaratkan. Pasal 7 (1)
Dana Komponen Propinsi/Kabupaten harus dicantumkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) atau dokumen lain yang dipersamakan. Atas dasar DASK atau dokumen lain yang dipersamakan Pemerintah Propinsi/Kabupaten melaksanakan pembayaran kepada rekanan yang terdiri dari: a. porsi hibah (pembiayaan pendahuluan); b. porsi Propinsi/Kabupaten.
(2)
Pejabat Penerbit SPM di Propinsi/Kabupaten menyampaikan SPM ke KPPN dengan dilampiri: a. NPH, Copy Kontrak, dan NOL (untuk pembayaran pertama); b. Copy SPMU Pemda porsi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a yang telah dilegalisiroleh Pejabat Penerbit SPMU; c. Copy SPMU Pemda porsi Propinsi/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b yang telah dilegalisiroleh Pejabat Penerbit SPMU; d. Kwitansi dari Gubernur/ Bupati;
e. Copy rekening koran Rekening Kas Daerah yang menunjukan pembebanan porsi hibah dan porsi Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a dan ayat (1) b yang telah dilegalislr oleh bank. (3) Atas dasar SPM, KPPN menerbitkan SP2D porsi hibah sebagai dana pengganti {reimbursement) untuk keuntungan Rekening Kas Daerah (Pemda) secara utuh tanpa potongan. BAB IV PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal 8 (1)
Pengisian kembali dana rekening khusus dilaksanakan secara berkala, dengan penyampaian Financial Monitoring Report (FMR) oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum sebagai Executing Agency kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan c.q. Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.
(2)
Format FMR dan mekanisme pelaporan dari Project Implementing Unit (PIU)/ Provincial Project Management Office (PPMO) kepada Project Management Unit (PMU) berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Proyek Pinjaman IBRD 4744-IND Second Eastern Indonesia Region Transport Project yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
(3)
Apabila Executing Agency/PM\J/PPMO/P\\J tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang mengakibatkan saldo akhir yang tersedia pada Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi kebutuhan proyek, maka pembayaran akan dihentikan semecttara.
(4)
Penghentian sementara dan atau pembayaran kembali dapat dilaksanakan seteiah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN). BABV PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasai 9
Dalam rangka petaporan dan pengisian kembali Rekening Khusus, KPPN mengirimkan fotocopy SP2D dan copy SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, yaitu : a. b. c.
Berita Acara Pembayaran; NOL (Form 384C) sepanjang dipersyaratkan; Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN (Lampiran III, SE DJA No. SE207A/61/0291 tanggal 11 Februari 1991 tentang Laporan Penerbitan SPM dana Pinjaman Bank Dunia).
Pasal 10 Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 9, dilaksanakan setiap hari Senin dan dialamatkan kepada: Oirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Subdit Pinjaman dan Hibah Luar Negeri II Gedung Perbendaharaan I Lantai V Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Direktur Jendera! Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai 1 Januari 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2005
JENDERAL
Lampiran 1 Perdirjen Perbendaharaan Nomor: /PB/2005 Tanggal Juni 2005
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN Loan IBRD No. 4744-IND ( Second Eastern Indonesia Region Transport Project) Rekening Khusus No. 601.238411 No.
Uraian Kategori
Kode Kategori
Persentase Pembiayaan
1a
70%
> USD 1,000,000 *)
(b) under Part A.2 of the Project
1b
**)
> USD 1,000,000 *)
(c) under Part A.3 of the Project
1c
1. Civil Works (a) under Part A.1 of the Project
SOE Thresholds/NOL (USD Eqv)
> USD 1,000,000 *)
***)
2, Goods
2
100% F 100 > USD % EXF 80 % L
200,000
3. Incremental operating cost
3
80%
ALL SOE
4. Consultants' services and training
4
100%
> USD 100,000' (Firms) > USD 50,000 (individual) *****
Catatan; Dan kontrak pertama untuk pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan, pemeliharaan jalan dan penggantian jembatan harus mendapatkan persetujuan Bank Dunia terlebih dahulu. Kategori 1(b) (Civil works under Part A.2 of the Project) untuk Pemerintah Propinsi (komponen Propinsi) dengan porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Kategori 1(c) (Civil works under Part A.3 of the Project) untuk Pemerintah Kabupaten (komponen Kabupaten) dengan porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3. ****)
Pembebanan terhadap kategori tersebut atas kontrak yang dilakukan dengan perusahaan (PT, CV, dll ) yang nilainya lebih dari atau sama dengan equivalen USD 100,000 SPP-LS dilampiri NOL. Sedangkan yang nilainya kurang dari equivalen USD 100,000 SPP-LS tidak perlu dilampiri NOL. Pembebanan terhadap kategori tersebut atas kontrak yang dilakukan dengan perorangan yang nilainya lebih dari atau sama dengan equivalen USD 50,000 SPP-LS harus dilampiri NOL. Sedangkan yang nilainya kurang dari equivalen USD 50,000 SPP-LS tidak perlu dilampiri NOL. Lampiran 2 Perdirjen Perbendaharaan Nomor: /PB/2005 Tangga! 2005
DAFTAR PERSENTASE PORSI HIBAH UNTUK PEMERINTAH PROPINSI Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 538/KMK.07/2003 (Kategori 1b)
Propinsi
No.
Persentase Pembiayaan Porsi Hibah
Porsi Propinsi
Maluku Utara
30%
70%
2.
Kalimantan Barat
60%
40%
3.
Kalimantan Tengah
60%
40%
4.
Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara
90% 90%
10% 10%
90% 90%
10%
7.
Sulawesi Barat Maluku
10%
8.
Sulawesi Tengah
90%
10%
9.
Papua
90%
10%
10.
Irian Jaya Barat
90%
10%
1.
5. 6.
Catatan : Untuk Porsi Hibah dengan persentase pembiayaan 90% perhitungan dilakukan dengan sistem Netto sedangkan Porsi Hibah dengan persentase pembiayaan 30% dan 60% perhitungan dilakukan dengan sistem Bruto.
Lampiran 3 Perdirjen Perbendaharaan Nomor: /PB/2005 Tanggal 2005
DAFTAR PERSENTASE PORSf HIBAH UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 538/KMK.07/2003 (Kategori 1c)
No. Kabupaten
Persentase Porsi Hibah
Pembiayaan Porsi Kabupaten
1,
Barito Utara
30%
70%
2.
Tabalong
30%
70%
3.
Merauke
30%
70%
4.
Fak Fak
30%
70%
5.
Mimika
30 %
70%
6.
Panlai
30%
70%
7.
Timor Tengah Utara
60%
40%
8.
Alor
60 %
40%
9.
Kapuas
60%
40%
10. Barito Timur
60%
40%
11. Hulu Sungai Tengah
60%
40%
12. Hufu Sungai Utara
60%
40%
13.
Balangan
60%
40 %
14.
Toli Toll
60 %
40%
15.
Buoi
60%
40%
16.
Bulukumba
60%
40%
17.
Bantaeng
60%
40%
18.
Sinjal
60%
40%
19.
Sidenreng Rappang
60%
40%
20.
Majene
60%
40%
21.
Mamuju
60%
40%
22.
Jayawijaya
60%
40%
23.
Nabire
60%
40%
24.
Manokwari
60%
40%
25.
Punjak Jaya
60%
40%
26. Lombok Tengah
No.
Kabupaten
Persentase Porsi Hibah
Pembiayaan Porsi Kabupaten
26.
Lombok Tengah
90%
10%
27.
Dompu
90 %
10%
28.
Bima
90%
10%
29,
Ende
90%
10%
30.
Donggata
90%
10%
31.
Parigi Moutong
90%
10%
32.
Takalar
90%
10%
33.
Maros
90%
10%
34.
Bone
90%
10%
35.
Tana Toraja
90%
10%
36.
Yapen
90%
10%
37.
Biak Numfor
90%
10%
Catatan : Untuk Porsi Hibah dengan persentase pembiayaan 90% perhitungan dilakukan dengan sistem Netto sedangkan Porsi Hibah dengan persentase pembiayaan 30% dan 60% perhitungan dilakukan dengan sistem Bruto,
10
