DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-20/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA JAMINAN SOSIAL PENYANDANG CACAT BAGI PENYANDANG CACAT BERAT DAN JAMINAN SOSIAL LANJUT USIA BAGI LANJUT USIA TERLANTAR
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka pemberian dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat bagi Penyandang Cacat Berat dan pemberian dana Jaminan Sosial Lanjut Usia bagi Lanjut Usia Terlantar yang dananya bersumber pada dana Rupiah Murni yang dialokasikan dalam DIPA Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan DIPA Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, perlu diatur Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pencairan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat bagi Penyandang Cacat Berat dan Jaminan Sosial Lanjut Usia bagi Lanjut Usia Terlantar;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat bagi Penyandang Cacat Berat dan Jaminan Sosial Lanjut Usia bagi Lanjut Usia Terlantar;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
6.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA JAMINAN SOSIAL PENYANDANG CACAT BAGI PENYANDANG CACAT BERAT DAN JAMINAN SOSIAL LANJUT USIA BAGI LANJUT USIA TERLANTAR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serat dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
2.
Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat kepada Penyandang Cacat Berat, yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial Penyandang Cacat adalah pemberian bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu kepada Lanjut Usia Terlantar.
3.
Dana Jaminan Sosial Lanjut Usia kepada Lanjut Usia Terlantar, yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial Lanjut Usia adalah pemberian bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu kepada Lanjut Usia Terlantar.
4.
Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
5.
Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
6.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial untuk mengelola dana yang dialokasikan untuk Jaminan Sosial Penyandang Cacat dan Jaminan Sosial Lanjut Usia termasuk dana untuk keperluan safe guarding. 7.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
8.
Kantor Pos Bayar adalah Unit Pelaksana Teknis PT Pos Indonesia (Persero) yang ditunjuk untuk pembayaran dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat.
9.
Dana safe guarding adalah dana yang dialokasikan untuk kegiatan pendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Penyandang Cacat dan Jaminan Sosial Lanjut Usia.
Pasal 2 (1)
Pemberian Jaminan Sosial Penyandang Cacat ditujukan kepada penyandang cacat berat guna: a. Meringankan beban hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar: b. Memelihara taraf kesejahteraan sosial penyandang cacat agar menikmati taraf hidup yang wajar.
(2)
Pemberian Jaminan Sosial Lanjut Usia ditujukan kepada lanjut usia terlantar guna: a. Membantu lanjut usia terlantar agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; b. Memelihara taraf kesejahteraan sosial lanjut usia agar menikmati taraf hidup yang wajar.
Pasal 3 Pencairan dan penyaluran dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat dan Lanjut Usia dilaksanakan atas dasar prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
BAB II ALOKASI DANA Pasal 4 (1)
Alokasi dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat dituangkan dalam DIPA Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
(2)
Alokasi dana Jaminan Sosial Lanjut Usia dituangkan dalam DIPA Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
(3)
Jumlah dana yang tercantum dalam DIPA merupakan pagu maksimal yang tidak dapat dilampaui. BAB III PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA Pasal 5
(1)
Pelaksanaan penyaluran dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat dan Lanjut Usia, Kuasa PA bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero).
(2)
PT Pos Indonesia (Persero) melaksanakan penyaluran dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat dan dana Jaminan Sosial Lanjut Usia berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
(3)
Penentuan penerima dana ditetapkan melalui hasil pendataan Penyandang Cacat dan pendataan Lanjut Usia yang dilakukan oleh Dinas/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.
(4)
Data Penyandang Cacat dan Lanjut Usia disampaikan oleh Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota melalui Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang diteruskan ke Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial untuk dibuat Surat Keputusan Direktur Jenderal
tentang Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia Terlantar yang menerima jaminan sosial. (5)
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang Penerima Jaminan Sosial Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Terlantar disampaikan kepada PT Pos Indonesia (Persero).
(6)
Berdasarkan data Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia Terlantar yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada ayat (5), PT Pos Indonesia (Persero) menentukan Kantor Pos Bayar.
(7)
PT Pos Indonesia (Persero) meyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing Kantor Pos Bayar sesuai lokasi Penerima Jaminan Sosial Penyandang Cacat dan Lanjut Usia.
Pasal 6 (1)
Pencairan dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat dan Lanjut Usia pada KPPN yaitu KPPN Jakarta III dilaksanakan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan jumlah Penyandang Cacat dan Lanjut Usia yang diajukan oleh Kuasa PA.
(2)
Pencairan dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat di KPPN dilaksanakan dengan mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh Kuasa PA ke KPPN dengan melampirkan: a. Data Penyandang Cacat Berat; b. Rekapitulasi dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat sesuai dengan data jumlah Penyandang Cacat Berat yang dirinci per provinsi, per kabupaten/kota, per kecamatan, dan per desa/keluharan; c. Asli Perjanjian Kerjasama antara Departemen Sosial Republik Indonesia dan PT Pos Indonesia (Persero) mengenai penyaluran dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat.
(3)
Pencairan dana Jaminan Sosial Lanjut Usia di KPPN dilaksanakan dengan mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh Kuasa PA ke KPPN dengan melampirkan: a. Data Lanjut Usia Terlantar; b. Rekapitulasi dana Jaminan Sosial Lanjut Usia sesuai dengan data jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dirinci per provinsi, per kabupaten/kota, per kecamatan, dan per desa/kelurahan; c. Asli Perjanjian Kerjasama antara Departemen Sosial Republik Indonesia dan PT Pos Indonesia (Persero) mengenai penyaluran dana Jaminan Sosial Lanjut Usia.
(4)
Atas dasar SPM-LS tersebut, KPPN menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening Kuasa PA yang ada di PT Pos Indonesia (Persero) c.q. Sentral Giro Layanan Keuangan (SGLK) Jakarta.
(5)
PT Pos Indonesia (Persero) c.q. Sentral Giro Layanan Keuangan (SGLK) Jakarta dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal pencairan dana oleh Bank Operasional KPPN, harus mentransfer dana tersebut ke seluruh Kantor Pos Bayar.
(6)
PT Pos Indonesia (Persero) wajib menginformasikan kepada Kantor Pos Bayar mengenai transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
(7)
Kantor Pos Bayar melakukan penyaluran dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Terlantar kepada yang berhak sesuai dengan data Penyandang Cacat Berat dan Lanjut Usia Terlantar yang disampaikan PT Pos Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (7).
(8)
Penyaluran dana oleh Kantor Pos Bayar dilakukan setelah Kantor Pos Bayar melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahan data yang diterima.
(9)
Kantor Pos Bayar dapat melakukan pembayaran setelah tenggang waktu 21 hari sejak SGLK menerima transfer dana dari Bank Operasional KPPN berdasarkan surat pemberitahuan dari SGLK.
(10) Masa pembayaran adalah 40 hari sejak Kantor Pos Bayar dapat mulai melakukan pembayaran sebagaimana pada ayat (9).
BAB IV LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 7 (1)
PT Pos Indonesia (Persero) wajib menyampaikan Laporan Transfer Dana beserta salinan Rekening Koran kepada Kuasa PA pada hari berikutnya setelah transfer dana yang dilakukan.
(2)
PT Pos Indonesia (Persero) c.q. Sentral Giro dan Layanan Keuangan (SGLK) Jakarta wajib menyampaikan Laporan Rekapitulasi Realisasi Penyaluran Dana per Kabupaten/Kota dan Provinsi dari setiap Kantor Pos Bayar kepada Kuasa PA dan KPPN selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
(3)
Pada akhir tahun anggaran PT Pos Indonesia (Persero) c.q. Sentral Giro dan Layanan Keuangan (SGLK) Jakarta wajib menyetorkan ke rekening Kas Negara sisa dana yang tidak terserap oleh penerima bantuan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan berkewajiban menyampaikan bukti setoran tersebut ke KPPN dan Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
(4)
Selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) c.q. Sentral Giro dan Layanan Keuangan (SGLK) Jakarta dan Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membuat Surat Pernyataan Bersama bahwa dana bantuan telah disalurkan kepada penerima bantuan. Surat Pernyataan Bersama ini disampaikan kepada KPPN.
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8 (1)
Kecuali dinyatakan lain, Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat bagi Penyandang Cacat Berat dan Jaminan Sosial Lanjut Usia bagi Lanjut
Usia Terlantar yang tidak dicairkan setelah batas akhir tahun anggaran dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. (2)
Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta diminta mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran dana sehingga berjalan lancar.
Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku mulai 1 Januari 2006. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
