DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 15/PB/2006 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN/PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA PENYESUAIAN ADHOC TAHUN ANGGARAN 2006
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang
: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus
dilaksanakan
dengan
tertib,
efisien,
transparan,
dan
bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan; b. bahwa untuk membantu keuangan daerah dalam rangka mendanai pembangunan infrastruktur jalan serta sarana dan prasarana fisik lainnya, pada APBN Tahun Anggaran 2006 dialokasikan Dana Penyesuaian Adhoc; c. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundangundangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pembayaran/Penyaluran dan Pelaporan Dana Penyesuaian Adhoc Tahun Anggaran 2006 sebagai pedoman bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Pemerintah Daerah penerima Dana Penyesuaian Adhoc;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571); 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 418); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk, Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.02/2005 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Adhoc Tahun Anggaran 2006 Kepada Kabupaten/Kota;
9. Peraturan
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
Nomor
PER-
66/PB/2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN/PENYALURAN DAN PELAPORAN
DANA
PENYESUAIAN
ADHOC
TAHUN
ANGGARAN 2006 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan. 2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
yang
selanjutnya disebut Kanwil Ditjen PBN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab
langsung
kepada
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan. 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen PBN.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Pemda penerima Dana Penyesuaian Adhoc Tahun Anggaran (TA) 2006 dan ditandatangani Bupati/Walikota bersangkutan serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pencairan Dana Penyesuaian Adhoc atas beban APBN. 6. Surat
Perintah
Membayar
digunakan/diterbitkan
oleh
(SPM)
adalah
dokumen
yang
Bupati/Walikota
penerima
Dana
Penyesuaian Adhoc TA 2006 selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DIPA. 7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 8. Dana Penyesuaian Adhoc adalah sejumlah dana yang bersumber dari Dana Penyesuaian pada Anggaran Belanja untuk Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2006 yang diprioritaskan untuk kegiatan prasarana fisik infrastruktur jalan serta sarana/prasarana fisik lainnya yang merupakan kebutuhan daerah. 9. Rekening Kas Daerah Khusus Dana Penyesuaian Adhoc adalah rekening yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang bersumber dari Dana Penyesuaian Adhoc TA 2006. BAB II PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA Pasal 2 (1) Alokasi dana untuk masing-masing Kabupaten/Kota penerima Dana Penyesuaian Adhoc TA 2006, disusun berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.02/2005 tanggal 13 Desember 2005.
(2) Dalam rangka penyaluran Dana Penyesuaian Adhoc TA 2006 kepada
masing-masing
Kabupaten/Kota,
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan mengesahkan DIPA yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPPN dan Bupati/Walikota penerima Dana Penyesuaian Adhoc TA 2006 dengan tembusan kepada: a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; b. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; c. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan; d. Direktur Informasi dan Akuntansi Ditjen Perbendaharaan; e. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
Pasal 3 (1) Dana Penyesuaian Adhoc TA 2006 hanya dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan prasarana fisik infrastruktur jalan serta sarana/prasarana fisik lainnya yang merupakan kebutuhan daerah. (2) Hasil kegiatan fisik yang dibiayai melalui Dana Penyesuaian Adhoc TA 2006 harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2006.
BAB III MEKANISME PEMBAYARAN/PENCAIRAN Pasal 4 (1) Dalam rangka pencairan Dana Penyesuaian Adhoc TA 2006, Bupati/Walikota selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan/menunjuk: a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen; b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM;
c. Bendahara
Pengeluaran
untuk
melaksanakan
tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja. (2) Asli Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala KPPN setempat dengan dilampiri bukti identitas masing-masing pejabat bersangkutan yang meliputi: nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan, kantor/satker, stempel kantor/satker bersangkutan serta spesimen tanda tangan. (3) Bupati/Walikota membuka Rekening Kas Daerah Khusus Dana Penyesuaian Adhoc yang digunakan untuk menampung Dana Penyesuaian Adhoc TA 2006.
Pasal 5 (1) Berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tahap I maksimum sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari pagu DIPA kepada KPPN dengan dilampiri Surat Keputusan Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2). (2) KPPN menerbitkan SP2D untuk memindahbukukan (mentransfer) dana dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Daerah Khusus Dana Penyesuaian Adhoc, dengan menggunakan Kode Anggaran sebagai berikut: 01.06.0412.57 40.1076.6222.000000.071.03.0000 (Fungsi, Sub Fungsi,, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Klasifikasi Belanja, Satker, Bagian Anggaran, Unit Organisasi, dan Lokasi). (3) SPM LS tahap II dan tahap selanjutnya, dapat diajukan maksimal sebesar 30 % dari pagu DIPA, apabila sisa dana pada Rekening Kas Daerah Khusus Dana Penyesuaian Adhoc tahap sebelumnya maksimal 10 % dari jumlah Dana Penyesuaian Adhoc TA 2006 yang telah dicairkan melalui KPPN (kolom 9 pada Lampiran I maksimal sebesar 10 %).
(4) Pengajuan SPM-LS tahap II dan tahap selanjutnya, dilakukan dengan melampirkan: a. Fotokopi Sural Perintah Membayar Uang (SPMU) (pada SPMU tersebut harus dicantumkan tanggal, nomor dan nilai kontrak serta uraian pekerjaan); b. Laporan Penggunaan Dana Penyesuaian Adhoc TA 2006 tahap sebelumnya (sesuai Lampiran I); c. Fotokopi SSP PPN dan PPh.
BAB IV PEMBUKUAN DAN PELAPORAN Pasal 6 (1) KPPN melakukan pencatatan/pembukuan terhadap SPMU Dana Penyesuaian Adhoc TA 2006 sebagai pengawasan pencairan Dana Penyesuaian Adhoc pada tahap II dan tahap selanjutnya (sesuai Lampiran II). (2) KPPN menyelenggarakan akuntansi transaksi Dana Penyesuaian Adhoc TA 2006 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. (3) Bupati/Walikota wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana (sesuai Lampiran III) secara triwulanan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran, paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya setiap triwulan.
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7 Perubahan/revisi DIPA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk, Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006.
Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER15/PB/2006 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN/PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA PENYESUAIAN ADHOC TAHUN ANGGARAN 2006
LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYESUAIAN ADHOC TAHUN ANGGARAN 2006 TAHAP …..…….
No.
Uraian Kegiatan
1
2
Alokasi DIPA
Belanja Realisasi s.d. Tahap ini
3
4
Pencairan Dana dari Kas Daerah (melalui SPMU) Sisa Alokasi Jml Kumulatif Realisasi Sisa Dana % Sisa Dana DIPA Dana pada Kas s.d. pada Kas Penyesuaian Daerah Tahap Daerah Adhoc Khusus Dana ini Khusus Dana Penyesuaian Penyesuaian Adhoc Adhoc 5 = (3-4) 6 7 8 = (6 - 7) 9 = (8/6)x100
Jumlah …………….,……………………………2006 Bupati/Walikota …………………….
………………………..
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER15/PB/2006 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN/PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA PENYESUAIAN ADHOC TAHUN ANGGARAN 2006
DAFTAR PENGAWASAN SPMU DANA PENYESUAIAN ADHOC TA 2006
Kabupaten/Kota : Alokasi No. DIPA 1
3
SPMU untuk Pencairan Dana Adhoc Tanggal
Nomor
Uraian
4
5
6
Jumlah Uang 7
Jml. Realisasi s.d. SPMU ini
Sisa Alokasi DIPA
8
9 = (3 – 8)
Jumlah a.n. Kepala Kantor KPPN …………. Kepala Seksi Perbendaharaan
………………………..
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER15/PB/2006 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN/PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA PENYESUAIAN ADHOC TAHUN ANGGARAN 2006
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PENYESUAIAN ADHOC TAHUN ANGGARAN 2006 TRIWULAN : …….
No.
Uraian Kegiatan
Alokasi DIPA
1
2
3
Realisasi Belanja s.d. Triwulan lalu 4
Triwulan ini 5
s.d. Triwulan ini 6
% Realisasi
Sisa Alokasi DIPA
7 = (6/3) X 100
8 = (3 – 6)
Jumlah …………….,……………………………2006 Bupati/Walikota …………………….
………………………..
