DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-20 /PB/2005 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA SUBSIDI ATAS BEBAN ANGGARAN BELANJA MELALUI DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang :
Mengingat
a. bahwa Pasal 878 huruf h Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan menyatakan Direktorat Pengelolaan Kas Negara mempunyai fungsi pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah atas beban rekening Bendahara Umum Negara, rekening Kas Negara dan rekening Pemerintah Lainnya; b.
bahwa Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 606/PMK.06/2004 menyatakan dalam rangka pelaksanaan APBN, KPPN melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara secara giral. Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
c.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pencairan Dana Subsidi Atas Beban Anggaran Belanja melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 571/PMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun Anggaran 2005; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA SUBSIDI ATAS BEBAN ANGGARAN BELANJA MELALUI DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk mernenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan swasta.
2.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
3.
Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan DIPA dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara seperti Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
4.
Bagian Anggaran adalah bentuk pengalokasian anggaran negara yang didasarkan atas unit organisasi pemerintah (Kementerian Negara/Lembaga), fungsi dan jenis belanja.
5.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan bagian anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6.
Menteri Keuangan adalah Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan otorisasi atas penguasaan bagian anggaran di luar bagian anggaran Kementerian/Lembaga.
7.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah Unit Organisasi Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah dan pencairan dana atas beban rekening Bendahara Urn urn Negara.
8.
Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Pejabat di lingkungan Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang berwenang menandatangani surat-surat pencairan dana atas beban rekening Bendahara Umum Negara. Pejabat dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan kewenangannya.
9.
Rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000, yang selanjutnya disebut Rekening BUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Indonesia Thamrin Jakarta.
10. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. 11. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 12. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Berita Acara Verifikasi adalah dokumen dari hasil kegiatan pengecekan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditandatangani oleh Departemen Keuangan selaku verifikatur dan pihak ketiga selaku pihak yang diverifikasi. 15. Kuitansi Pembayaran adalah tanda terima sejumlah uang dari Kuasa BUN yang diterima oleh pihak ketiga setelah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal 2 Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan buktt-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Pasal 3 (1) DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara. (2) Penyediaan dana subs idi dituangkan dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB II PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pasal 4 (1)
Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)
Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan surat keputusan tentang penunjukkan para pejabat yang ditunjuk sebagai : a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen/pembuat SPP, selanjutnya disebut pejabat penanggung jawab kegiatan; b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM/menguji SPP.
(3)
Kuasa Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai penanggung j awab kegiatan.
(4)
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boieh dirangkap.
(5)
Tembusan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan dilengkapi bukti identitas diri pejabat yang bersangkutan, antara lain Nama, NIP/NRP, Pangkat/Gol. Ruang, Jabatan, Kantor/Satuan Kerja, Cap/Stempel Kantor/Satuan Kerja, dan Spesimen Tanda Tangan.
Pasal 5 (1)
Pejabat penanggung jawab kegiatan melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)
Pejabat penanggung jawab kegiatan membuat SPP dan menyampaikan SPP beserta dokumen tagihan pembayaran kepada pejabat penandatangan SPM.
(3)
Dokumen tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya terdiri dari : a. Berita Acara Verifikasi; b. Kuitansi Pembayaran.
Pasal 6 (1)
Pejabat penandatangan SPM menerima dan memeriksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
(2)
Pejabat penandatangan SPM melakukan pemeriksaan SPP sebagai berikut: a. Memeriksa keabsahan DIPA atau dokumen dipersamakan dengan DIPA;
kelengkapan
pelaksanaan anggaran
SPP
yang
b. Memeriksa kelengkapan dokumen perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Memeriksa kelengkapan Berita Acara Verifikasi; d. Memeriksa kuitansi pembayaran;
e. Memperhitungkan pajak-pajak yang timbul sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; f. Mencocokkan tandatangan pejabat pembuat SPP dengan spesimen yang diterima. (3)
Pejabat penandatangan SPM membuat dan menandatangani SPM apabila kelengkapan dokumen tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan.
(4)
Pejabat penandatangan SPM membuat dan menandatangani Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak.
(5)
Pejabat penandatangan SPM menyampaikan SPM, Faktur Pajak, SSP beserta dokumen tagihan pembayaran kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan ketentuan : a. Lembar pertama dan kedua dilampiri dengan Faktur Pajak, SSP dan dokumen tagihan pembayaran; b. Lembar ketiga sebagai pertinggal Penerbit SPM.
BAB III KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA
Pasal 7 Kuasa BUN melaksanakan pembayaran atas tagihan yang menjadi beban Rekening BUN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 8 (1)
Dalam melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kuasa BUN meiakukan pengujian yang bersifat substansi dan formal atas SPM yang diajukan oleh pejabat penandatangan SPM.
(2)
Pengujian substansi dan formal adalah pengujian ulang SPM oleh petugas pada Subdit Administrasi BUN dengan tata cara sebagai berikut: a. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; b. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut; c. Menguji dokumen perjanjian; d. Menguji berita acara hasil verifikasi; e. Menguji kuitansi pembayaran (termasuk tidak boleh cacat dalam penulisan); f. Menguji faktur pajak dan SSP; g. Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan spesimen tanda tangan termasuk cap/stempel instansi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(3)
Keputusan hasil pengujian adalah :
a. Mengembalikan SPM kepada pejabat penandatangan SPM apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selam bat-lam batnya 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya SPM; b. Menerbitkan SP2D,
Pasal 9 (1)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Negara.
(2)
Penerbitan SP2D dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap dan benar.
(3)
SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempel timbul "Direktorat Jenderal Perbendaharaan" disam paikan kepada : a. Lembar pertama disampaikan kepada Bank Indonesia; b. Lembar kedua disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM dengan dilampiri SPM lembar kedua yang telah diberi cap "Telah Diterbitkan SP2D Tanggal ..............Nomor .................. "; c. Lembar ketiga sebagai pertinggal Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Pasal 10
(1)
Penyampaian lembar pertama SP2D kepada Bank Indonesia dilakukan dengan daftar penguji.
(2)
Penerbitan daftar penguji dilakukan dengan ketentuan : a. Daftar penguji ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara; b. Daftar penguji dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dikirimkan melalui kurir Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Bank Indonesia bersama-sama SP2D; c. Daftar penguji lembar kedua setelah ditandatangani oleh Bank Indonesia dikembalikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui kurir dimaksud pada butir b.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini akan diatur dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-20/PB/2005 Tanggal : 21 Juli 2005 EMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : 3)
Tanggal: 2) Kuasa Bendahara Umum Negara, DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA (999) 4) Agar melakukan pembayaran sejumlah 5)
Cara Bayar : | 6) |Giro Bank Dasar Pembayaran 8)
Tahun Anggaran : 7) Klasifikasi Belanja 9) Fungsi, Sub Fungsi, Program Satker 12)
KP/KD/DK/TP/DS 11) Unit Organisasi 13)
Lokasi 14)
15) ....................................................
Jenis pembayaran Sifat Pembayaran Sumber Dana dan Cara Penarikan Keg/Sub.Keg
PENGELUARAN MAK
19) 20)
Jumlah Uang Lemb Unit Lok MAP 21)
22) 23)
24) 25)
Pengeliaran Anggaran Pembayaran Langsung (LS) RM /RM POTONGAN Jumlah Uang 26)
28) 29)
27)
Kepada NPWP Nomor Rek Bank/Pos Uraian
: 16) : 17) : 18)
30) 31) 32) 33) 34)
JAKARTA, tanggal seperti diatas A.n MENTERI / KETUA LEMBAGA KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN 35)
36)
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: ?^R-2O /PB/2005 Tanggal = 21 Juli 2005
KUITANSI
Sudah terima uang dari
Direktorat Pengelolaan Kas Negara Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
Banyaknya uang
-1)
Untuk keperluan
•3)
■2)
Diajukan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada tanggal .................................................4)
Menyetujui, .5)
...... 6)................ Yang Menerima,
..... 7) .... 8)
Meterai Rp6.000,-
NIP.
10) .11)
9)
PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN
Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :PtR.2c/PB/2005 Tanggal 21 j u ii 2OO5
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Nomor SPM Tanggal Satkcr
.... 1) ....2) ....3) ....4)
Klasifikasi Belanja
...8) ..... 9)
Bank/Pos
BANK INDONESIA THAMRIN di JAKARTA
Hendakiah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening nomor
... 10)
Uang sebesar
NSS : A SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Dan
:
Tanggal
:
Nomor
:
......... 6)
Taliun Anggaran
:
....... 7)
502.000000
Bendahara Umum Negara ........ 5)
sesuai dengan
.... 12)
11)
.... 13)
Kepada NPVVP Nomor Rck. Bank/Pos Uraian
H) 15) 16) 17) 18)
Jakarta, tanggal seperti diatas KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA
.... 19) NIP......... 20)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
1)
Diisi nomor SPM
2)
Diisi tanggal SPM
3)
Diisi kode satuan kerja/unit sesuai yang ada pada SPM
4)
Diisi nama satuan kerja/unit sesuai yang ada pada SPM
5)
Diisi tanggal penerbitan SP2D
6)
Diisi nomor SP2D
7)
Diisi Tahun Anggaran berjalan
8)
Diisi kode klasifikasi belanja (4 digit) sesuai yang ada pada SPM
9)
Diisi uraian klasifikasi belanja sesuai yang ada pada SPM
10)
Diisi kode cara bayar sesuai dengan cara bayar pada SPM
11)
Diisi uraian cara bayar sesuai dengan cara bayar pada SPM
12)
Diisi jumlah bersih yang dibayarkan dengan angka sesuai yang ada pada SPM
13)
Diisi jumlah bersih yang dibayarkan dengan huruf
14)
Diisi nama penerima pembayaran disertai alamat lengkap
15)
Diisi NPWP yang menerima pembayaran
16)
Diisi nomor rekening bank/pos yang menerima pembayaran
17)
Diisi nama bank/pos tempat pembayaran dicairkan
18)
Diisi uraian pembayaran sesuai dengan "SPM tanggal...............dan nomor..........."
19)
Diisi nama pejabat yang menandatangani SP2D
20)
Diisi NIP pejabat yang menandatangani SP2D
