Denpasar, 25 Agustus 2016
Disajikan oleh: Ir. Adijanto, MPA Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan DITJEN PERBENDAHARAN, KEMENKEU RI
DASAR HUKUM UU 20 Tahun 1997 Bab I. Pasal 1
ayat (1). Penerimaan Negara Bukqn Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaanpajak. (2). Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat diatas permukaan dan didalam bumi yang dikuasai oleh Negara.
(6). Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. (7). Menteri adalahMenteri Keuangan Republik Indonesia. Pasal III. ayat (4). Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara (5). Seluruh Penerimqaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEUANGAN NEGARA
Pendapatan Negara
Integritas
Pengeluaran/ Belanja Negara
Penerimaan Pajak
Belanja K/L
PNBP
Transfer Daerah
Non Anggaran
Non Anggaran
Hibah
Subsidi
Pembiayaan
Utang
Profesionalisme
Sinergi
Pelayanan
Kesempurnaan
KEMENKEU – DITJEN PERBENDAHARAAN
• SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
• UNTUK MENJAMINI AKUNTABILITAS DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
Integritas
Profesionalisme
Sinergi
Pelayanan
Kesempurnaan
Grafik Perbandingan Proyeksi Penerimaan PNBP Periode tahun 2012-2016* (dalam trilyun rupiah) 250 200
150
SDA Migas
100
Non Migas
50
Total
0 2012
Tahun A. SDA Migas B. Non Migas (Pertamb. Umum/Minerba) Total (SDA+Pertamb. Umum) • Sumber: Kemenkeu RI (diolah)
2013
2014
2012
2015
2016
2013
2014
2015
2016
189,6
179,2
216,9
81,4
68,7
15,2
17,6
20,9
37,6
21,8
204,8
196,8
237,8
113.1
90,5
Grafik Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Periode tahun 2012-2016 (dalam trilyun rupiah) 300 200
SDA Migas Non Migas
100
Total
0 2012
Tahun A. SDA Migas B. Non Migas (Pertamb. Umum/Minerba) Total (SDA+Pertamb. Umum) *) per 30 Juni 2016 Sumber: LKPP(audited), Kemenkeu RI
2013
2014
2012
2015
2016*
2013
2014
2015
2016*
205,8
203,6
240,8
78,4
18,5
20,0
22,7
23,9
24,0
8,9
225,8
226,4
264,7
102,4
27,4
JUTA
PERBANDINGAN NILAI G1-G2 140,000
120,000
115,645 100,191
100,000
80,000
74,652 65,896 60,000
62,264 57,487 nilai IDR G2
40,000
20,000
nilai IDR G1
25,531
16,527 17,225
11,598
16,369
5,612
0
Januari
Februari
Maret
April
Sumber: intranet perbendaharaan dan dashboard mpn
Mei
Juni
PERBANDINGAN NILAI MPN G-2 PER BILLER 80,000
72,416
70,000
60,000
55,394 50,000
43,491 40,000
42,111
38,200
35,589
DJP DJBC
27,707
30,000
26,928 20,000
21,354
14,092
21,246 17,869
15,859 10,000
8,204
7,807
15,522 9,807
8,221
0
Januari
DJA
Februari
Sumber: dashboard mpn
Maret
April
Mei
Juni
BPP (more wide)
4 3 2
BPP (Limited)
Kantor Kas Neg.
0
1
Giral (TSA H+0) Otomasi
Giral (TSA H+0) Otomasi
Giral Semi-Otomasi
MPN G-1,5
(unlimited)
Sispen (DNP)
BPP
5
Printing-Tera
(unlimited contractual)
Tera- manual
BPP
MPN G-1
6
(Unlimited& Contractual)
MPN G-2
Paypoints
Transisi
TIMEL LINE – LAYANAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
Giral (Manual)
Tunai (Manual) 1945-1990
1990-an
1999
2007
2012
2013
2016
KELEMAHAN PEMBAYARAN PENYETORAN PBNP DAN PAJAK DALAM SISTEM LAMA
1. Wajib bayar/wajib setor kadang mengalami kesulitan dalam mendapatkan formulir ssbp/ssp 2. Wajib bayar/wajib setor mengalami kesulitan dalam mengisi kode-kode pada ssbp/ssp 3. Hal tersebut mengakibatkan kurang akuratnya informasi penyetoran 4. Petugas teler bank/pos persepsi memerlukan waktu yang lebih lama dalam melayani penyetoran 5. Dikarenakan peng-input-an kode-kode di ssbp/ssp ke dalam sistem mpn masih dilakukan secara manual maka kadang terjadi salah input dalam proses tersebut 6. Hal-hal tersebut mengakibatkan kurang cepatnya pelayanan dan kurang akuntabelnya penerimaan negara.
CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBNP DAN PAJAK DENGAN SISTEM MPN G2
BANK/POS PERSEPSI
PENDAFTARAN/REGISTRASI (ONLINE) WAJIB BAYAR
WAJIB SETOR
PEREKAMAN DATA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK/PNBP (ONLINE) PENERBITAN KODE BILLING (ONLINE)
TELLER/OVER THE COUNTER
ATM E-BANKING EDC/ELECTRONIC DATA CAPTURE
BUKTI SETOR DENGAN NTB/NTP DAN NTPN
ARAH PENYEMPURNAAN SISTEM MPN Dari Kondisi
Menjadi
Manfaat
Manual
Electronic Billing System
Akuntabilitas, Fleksibilitas, dan Kecepatan
Layanan Melalui Counter
Layanan On-line, Fleksibel
TIDAK Tergantung Waktu dan Tempat
Tidak Melayani Seluruh Transaksi Penerimaan Negara
Melayani Seluruh Transaksi Penerimaan Negara
Akuntabilitas penerimaan negara
Layanan Single Currency (Rupiah)
Layanan Multiple Currencies Ketersediaan Kas dalam (termasuk Valas) berbagai jenis Valuta
Layanan Terpisah Per Unit Eselon I (Individual)
Data Transaksi Bersama dan Terkoordinasi
Kesatuan Database dan Informasi Penerimaan Negara
KONFIGURASI SISTEM MPN-G2 BANK INDONESIA
BIG-eB
SPAN
BANK BNI SYARIAH
BANGKOK BANK PUBLIC CO. LTD
BANK ACEH
BANK BUMI ARTA
BANK CENTRAL ASIA
BANK DBS INDONESIA
BANK ANZ INDONESIA
BANK COMMONWEALTH
BANK CIMB NIAGA
BANK MIZUHO INDONESIA
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL
BANK ICBC INDONESIA
BANK GANESHA
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
BANK BUKOPIN
BANK MASPION INDONESIA
BANK J TRUST INDONESIA
BANK PAN INDONESIA
BANK DANAMON INDONESIA
BANK OCBC NISP
BANK MANDIRI
BANK PERMATA
BANK DKI
BANK QNB INDONESIA
BANK MAYAPADA INTERNATIONAL
BANK RESONA PERDANIA
BANK EKONOMI RAHARJA
BANK SHINHAN INDONESIA
BANK MAYBANK INDONESIA
BANK SULAWESI UTARA
BANK JASA JAKARTA
BANK SINARMAS
BANK MESTIKA DHARMA
BANK TABUNGAN NEGARA
BANK KEB HANA INDONESIA
BPD JAMBI
BANK NEGARA INDONESIA
BANK UOB INDONESIA
BANK MEGA
BPD JAWA TENGAH
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ. LTD
BPD BALI
BANK MUAMALAT INDONESIA
BPD KALIMANTAN BARAT
BANK RAKYAT INDONESIA
BPD JAWA TIMUR
BANK NUSA TENGGARA BARAT
BPD KALIMANTAN TENGAH
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL
BPD LAMPUNG
BANK OF AMERICA
BPD MALUKU
BANK WOORI SAUDARA 1906
BPD NUSA TENGGARA TIMUR
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
BPD PAPUA
BPD JAWA BARAT DAN BANTEN
BPD SUMATERA BARAT
BANK SYARIAH MANDIRI
BPD SULAWESI TENGAH
BPD KALIMANTAN SELATAN
BPD SUMATERA UTARA
BPD BENGKULU
BPD SULAWESI TENGGARA
BPD RIAU KEPRI
DEUTSCHE BANK AG
BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JP MORGAN CHASE BANK
BPD SUMSEL BABEL
HSBC
BPD KALIMANTAN TIMUR
PT. BANK MNC INTERNATIONAL, Tbk
CITIBANK, N.A
PT BANK CTBC INDONESIA
BPD SULSELBAR
RABOBANK INDONESIA
POS INDONESIA
STANDARD CHARTERED BANK
KELEMAHAN CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBNP DAN PAJAK MIGAS DAN MINERBA MELALUI MEKANISME NON MPN (SISTEM LAMA)
1. Sulit untuk mengidentifikasi maksud setoran karena penyetoran dilakukan dengan cara transfer sehingga tidak tercantum kode akun setoran, kode BA dan lain-lain. 2. Beberapa jenis setoran dilakukan dalam satu kali transfer sekaligus sehingga harus dilakukan identifikasi oleh pihak DJA. 3. Terjadi perbedaan tanggal pembukuan antara pihak perusahaan dengan Pemerintah karena pihak perusahaan mencatat penyetoran ketika melakukan transfer ke RPL (step 1) sedangkan pemerintah mengakui adanya penerimaan negara ketika hak pemerintah pusat sudah masuk ke R-KUN (step 4). 4. Perusahaan kurang memiliki bukti setor yang sah (SSBP/SSP) karena yang dimiliki hanyalah bukti transfer antar bank atau mungkin hanya catatan transaksi di rekening koran
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DJPB UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR MIGAS DAN MINERBA
1. Melakukan identifikasi permasalahan pada regulasi-regulasi dan mekanisme penyetoran penerimaan negara pada sektor migas dan minerba. 2. Berupaya melakukan penyempurnaan regulasi dan mekanisme penyetoran penerimaan negara pada sektor migas dan minerba. 3. Melakukan penyempurnaan Modul Penerimaan Negara G2 sehingga bisa melayani seluruh penyetoran penerimaan negara pada sektor migas dan minerba khususnya yang disetor dalam bentuk Valas (USD) 4. Berupaya menyempurnakan pola rekonsiliasi penerimaan negara pada sektor migas dan minerba antara DJPB dengan pihak terkait (Biro Keuangan ESDM, Ditjen Migas, Ditjen Minerba dan DJP)
TERIMA KASIH
