DASAR HUKUM PELIBATAN TNI DI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Dasar Hukum Pelibatan TNI
Tugas TNI dalam OMSP
UU No.3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara Pasal 10 ayat 3
a. TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara. b. (butir c): melaksanakan OMSP, antara lain : 1. Bantuan kemanusiaan 2. Perbantuan kepada POLRI dalam kamtibnas 3. Bantuan kepada pemerintahan sipil 4. Pengamanan pelayaran dan penerbangan 5. Bantuan SAR 6. Penanggulangan bencana alam c. OMSP dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau peraturan perundangan.
UU No.34 tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) b
Melaksanakan OMSP diantaranya membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c
TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai pemulih artinya: kekuatan TNI bersamasama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hura, terorisme, dan bencana alam.
UU No.24 tahun 2007 tentang PB
Tidak ada klausul yang menyatakan peran/ tugas TNI
PP No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB Pasal 25
(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/ lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat. (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
Penjelasan Pasal 25 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi/ lembaga” dalam ketentuan ini, antara lain, Badan SAR Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial.
Pasal 27
(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB atau kepala BPBD, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada instansi/ lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ke lokasi bencana.
Pasal 47
(1) Dalam status keadaan darurat Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/ lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik,dan penyelamatan.
PP No.22 tahun 2008 ttg Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
Tidak ada klausul yang menyatakan peran/ tugas TNI
Peraturan Presiden No.8 tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pasal 1
(1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2) BNPB berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BNPB menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNPB dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pasal 5
BNPB terdiri atas : a. Kepala b.Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;dan c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
Pasal 10
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Ketua dijabat oleh Kepala BNPB dan 19 (Sembilan belas) Anggota.
Pasal 11
(1) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari : a. 10 (sepuluh) Pejabat Pemerintah Eselon I atau yang setingkat yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah; dan b. 9 (Sembilan) Anggota masyarakat professional (2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewakili : a. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat b. Departemen Dalam Negeri c. Departemen Sosial d. Departemen Pekerjaan Umum e. Departemen Kesehatan f. Departemen Keuangan g. Departemen Perhubungan h. Departemen Energi dan Sumber Mineral i. Kepolisian Negara Republi Indonesia, dan j. Tentara Nasional Indonesia
Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek), Keputusan Panglima TNI No. Kep/2/I/2007.
Mengatur tentang penggunaan kekuatan TNI berdasarkan prinsip-prinsip OMSP yaitu dalam rangka membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan dan Operasi dalam rangka membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue). Doktrin induk TNI ini kemudian dijabarkan ke dalam doktrin masing-masing angkatan. a. Doktrin TNI AD, Kartika Eka Paksi b. Doktrin TNI AL, Eka Sasana Jaya c. Doktrin TNI AU, Swabuana Paksa
LEGAL BASIS OF TNI INVOLVEMENT IN HA/DR
The involvement of TNI Legal Basis Law No. 3 of 2003 Article 10, paragraph 3
Law No. 34 of 2004 Article 7 (2) b
Elucidation of Article 6 paragraph (1) letter c
Law No. 24 of 2007 on DR
Military role in MOOTW
a. TNI is in charge of implementing in the Country defense policy. b. (Item c): MOOTW implement as follows : 1. Humanitarian aid 2. assistance to the National Police in National order and Security 3. Assistance to civilian Government 4. Securing shipping and aviation 5. Assistance SAR 6. Overcoming natural disasters c. MOOTW done on request and/ or regulations. MOOTW implement related with natural disasters relief, evacuation and Human assistance. TNI as a tool of national defense, serves as the restoring means: military force together with other government agencies to help the function of government to restore security conditions state that has been disrupted by the security chaos because of the war, insurgency, communal conflict, riots, rah, terrorism, and disasters nature. There is no clause that states about the Roles of TNI in DR
PP 21 of 2008 on the Implementation of PB Article 25
(1) During the disaster emergency, authorized BNPB Head and BPBD Head shall mobilize human resources, equipment, and logistics from agency/institution and the community to initiate actions of emergency response. (2) Mobilization of human resources, equipment and logistics as referred to in paragraph (1) shall include request, receipt and use of human
resources, equipment, and logistics. Elucidation of Article 25 Paragraph (1)
In these provisions, “agency/institution” shall mean, among others, National SAR Agencies, Indonesian Armed Forces, Republic of Indonesia National Police, Department of Public Works, Department of Health, and Department of Social Affairs.
Article 27
(1) During the disaster emergency, BNPB Head or BPBD head, according to disaster location and level, shall request related agency/institution to dispatch human resources, equipment, and logistics as referred to in Article 25 to disaster area.
Article 47
(1) In an emergency, BNPB Head or BPBD head in accordance with their respective authority shall have easy access to a commanding position over the sector/institution under one command as referred to in Article 24 letter i, in order to mobilize human resources, equipment, logistics, and rescue.
Government Regulation 22 in 2008 about Funding and Management of Disaster Assistance
There is no clause that states about the Roles of TNI in DR
Presidential Decree 8 of 2008 About the National Agency Disaster Management Article 1
Article 3
(1) National Disaster Management Agency(BNPB) which henceforth in this Regulation of President is called BNPB is NonDepartmental Government Agency as meant in Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. (2) BNPB is subordinate and directly responsible to President. In implementing duties as meant in Art. 2, BNPB undertakes functions of: a. formulation and enactment of disaster management and IDP management policies by acting rapidly and appropriately as well as effectively and efficiently; and b. coordination of implementation of disaster management activities in a planned, integrated and comprehensive manner.
Article 4
In implementing its duties and functions BNPB is coordinated by the Coordinating Minister for Social Welfare.
Article 5
BNPB consists of: a. Head; b. Disaster Management Steering Element; and c. Disaster Management Implementing Element.
Article 10
Disaster Management Steering Element consists of Chair, which is occupied by Head of BNPB, and 19 (nineteen) Members.
Article 11
(1) Members of Disaster Management Steering Element consist of: a. 10 (ten) Government Echelon I Officials or officialsof same level, who are nominated by Leadership of Government Institution; and b. 9 (nine) members fromprofessional community. (2) Government Officials as meant in para. (1) letter a represent: a. Coordinating Ministry for Social Welfare; b. Ministry of Home Affairs; c. Ministry of Social Affairs; d. Ministry of Public Works; e. Ministry of Health; f. Ministry of Finance; g. Ministry of Transportation; h. Ministry of Energy and Mineral Resources; i. National Police of Republic of Indonesia; j. Indonesian Armed Forces (TNI).
TNI doctrine of Tri Dharma Eka Karma (Tridek), Decree No. TNI Commander Kep / 2 / I / 2007.
Regulates the use of military forces by the principles MOOTW that in order to help with natural disasters, refugee, and humanitarian assistance operations in order to assist the search and rescue in an accident (search and rescue). The doctrine of military is then translated into their own doctrine forces. a. Army doctrine, Kartika Eka Paksi b. Navy doctrine, Eka Sasana Jaya c. Air Force doctrine, Swabuana Paksa
