Jl. Gunung Sahari II No.6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta Telp. (021) 426 4677 www.dinsos.jakarta.go.id
Alamat
Dokumentasi Bidang
FOTO
Staf Seksi Promosi dan Parsosmas
STAF REDAKSI
Ka. Seksi Promosi dan Parsosmas
PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bidang Pengembaga UKS
PENANGGUNG jAWAB
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
PENASEHAT
REDAKSI
25 26 30
23
21
2 4 7 10 13 15 16
Kesiapsiagaan terhadap banjir Adopsi “Langkah Alternatif Melindungi Balita Penanggulangan Bencana PSAA Balita Tunas Bangsa Sinergi Daerah Untuk Penanganan Anak Jalanan Capacity Building “Loka Bina Karya di Harapkan menjadi Creative Center” KUBE & UEP “Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pemberdayaan ” Menyelesaikan Masalah Sosial Melalui Pemberdayaan Data Panti di Lingkungan Dinas Sosial Sosialisasi Penanggulangan PMKS di Jakarta Dialog Interaktif Lansia dan Penyandang Disabilitas
Daftar Isi
redaksi
berasal dari masyarakat seperti Tagana, PSM, Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan. Masyarakat memang menjadi faktor pendukung utama keberhasilan penanganan bencana. Tanpa masyarakat , kerja pemerintah tidak akan berjalan optimal. Semangat masyarakat kami tuangkan pada majalah dinsos edisi kedua ini. Selamat membaca
dipergunakan dalam penanganan bencana khususnya banjir. Untuk penanganan pasca bencana, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melibatkan instansi terkait dan unsur pendukung yang
arahan namun juga melakukan pengecekan alat-alat yang yang
apel siaga yang langsung di pimpin oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Bapak Gubernur bukan hanya memberikan
Kesiapsiagaan terhadap banjir salah satunya diwujudkan melalui
Salam Sejahtera, Musim hujan telah tiba !. bagi warga Jakarta hal ini punya arti yang berbeda. Dari sisi kami, musim hujan berarti kami harus lebih meningkatkan kesiapsiagaan. Maklum tingginya intensitas hujan bisa berakibat pada banjir.
Dari Redaksi
HOTLINE : 021 426-5116
KOMITMEN MEMBERIKAN MAKANAN SIAP SAJI MAKSIMAL 3 JAM SETELAH TERJADI BENCANA BAGI KORBAN BENCANA
PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS SOSIAL
SIAGA 7 X 24 JAM
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
CEPAT & TANGGAP
CRISIS CENTER PENANGGULANGAN BENCANA
Adopsi
4
DINSOS | 2013
Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Di akui Sri Utami, Kepala PSAA Balita Tunas Bangsa, proses adopsi
Adopsi atau pengangkatan anak bisa menjadi salah satu solusi perlindungan anak. Sederhananya, adopsi ialah salah satu cara untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak yang ditelantarkan.
membutuhkan kesebaran lebih buat orang tua asuh. “ Bila orang tua asuhnya kooperatif dan berkasberkas yang dibutuhkan disampaikan secara cepat maka prosesnya bisa hanya sekitar 6 bulan,”, kata Sri Utami. Proses legal adopsi harus oleh masyarakat yang menginginkan anak asuh. Bila tidak maka dimungkinkan masuk ke ranah trafficking. “Prosesnya ilegal tidak boleh dibiarkan,” kata Vivi Kafilatul Jannah, Ka. Seksi Pelayanan Anak Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
Proses adopsi memang membutuhkan waktu yang lama karena menyangkut kesejahteraan anak nantinya. Anak angkat yang memiliki kekuatan hukum tidak bisa diadopsi begitu saja tanpa tahapantahapan tersebut. Jika serah terima anak bisa dilakukan langsung saat itu juga, hal ini akan berdampak pada orangtua angkat dikemudian hari. Proses pengasuhan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Dalam ketentuan itu,
Setiap anak pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam keluarga, tetapi kenyataannya pemenuhan hak-hak anak seringkali terabaikan dengan berbagai alasan. Salah satu solusinya ialah adopsi.
“Langkah Alternatif Melindungi Balita ”
Liputan Khusus
kepada instansi terkait. Padahal, prosedur formal tidak sulit jika diikuti prosesnya. Di tingkat dinas, proses adopsi membutuhkan waktu kurang dari seminggu jika seluruh dokumen lengkap. Selanjutnya proses legalitas adopsi diteruskan ke pengadilan. Namun persoalan adopsi sesungguhnya bukan sekedar persoalan mengikuti prosedur formal namun juga terkait dengan penerimaan anak asuh terhadap orang tua dan begitu pula sebaliknya. “ada masa-masa selama prosedur formal dijalankan
calon orang tua asuh dan calon anak asuh berkomunikasi, datang ke lokasi pengasuhan dan bertatap muka,” tukas Sri yang memperkirakan pihaknya tahun 2012 akan menyelesaikan sekitar 15 proses adopsi. Proses komunikasi antara calon orang tua asuh dan calon adoptan inilah yang kerap membutuhkan waktu lebih banyak. Keduanya harus menyatukan chemistry , langkah ini disebut dengan foster care. Namun kendala justru kerap terjadi pada tahap ini karena saat anak tidak cocok dengan
DINSOS | 2013
5
Sidang Pengadilan negeri untuk penetapan status orang tua angkat
Rekomendasi Tim Pipa bagi COTA
Home Visit II oleh Petugas Panti
Penyerahan CAA kepada COTA dalam asuhan keluarga
Sidang Tim PIPA
Home Visit I oleh Petugas Panti dan Dinsos DKI Jakarta
Pemberkasan persyaratan administrasi adopsi
Calon Orang Tua Asuh ( COTA) dan Calon Anak Angkat
Proses Adopsi
diatur tentang syarat calon orangtua, di antaranya berumur 30-55 tahun, beragama sama dengan calon anak angkat, berstatus menikah minimal lima tahun, memperoleh persetujuan tertulis orangtua atau wali anak, adanya laporan sosial kepada pekerja sosial setempat, dan mendapat izin dari instansi sosial dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi. Prosedur pengangkatan anak dilakukan dengan mengajukan ke pengadilan untuk ditetapkan serta menyampaikan salinan penetapan pengangkatan
dokumen yang harus diserahkan. Adapun kriteria pengadopsian anak mencakup umur, agama, status, dan ekonomi. Pasangan yang sejenis tidak diperbolehkan mengadopsi anak. Setelah semua persyaratan dipenuhi, Anda harus menunggu hingga sudah ada bayi atau anak yang sesuai dengan permohonan Anda. Kemudian, adoptan harus bersedia menerima kunjungan rumah dari pekerja sosial yayasan dan pemerintah untuk memastikan kalau
ekonomi Anda memang berkecukupan. Setelah semua memenuhi syarat, maka akan dilakukan serah terima anak (foster care) atas izin Dinas Sosial. Pasca serah terima tersebut, anak belum secara resmi menjadi milik Anda. Calon orangtua harus melalui proses masa asuhan kurang lebih 6 bulan. Bila anak memang terawat dengan baik, baru diajukan ke TIM PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) sebelum disahkan ke pengadilan. ###
6
DINSOS | 2013
Usia pernikahan minimal 5 (lima) Tahun Usia suami dan istri minimal 30 Tahun Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Surat Pernyataan dari Keluarga Suami / Istri Surat Pernyataan dari suami dan istri Calon Orang Tua Asuh Poto Copy Surat Nikah Surat Keterangan Catatan Kepolisian suami dan istri Surat Keterangan Kesehatan Suami dan Istri dari RS Pemerintah Surat Keterangan dari Dokter Kandungan / Sp.OG Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Poto Copy KK Poto Copy KTP Akte Kelahiran COTA Surat Pernyataan wali nikah (bila yang di adopsi bayi/anak perempuan) 15. Surat Keterangan Penghasilan suami / istri 16. Surat-surat bayi / Anak : - Surat Penyerahan Bayi / Anak - Surat Keterangan Lahir dan Akte Calon Anak Angkat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / HUK / 2009
PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK
“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”. * *Pengangkatan Anak menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
Langkah – langkah adopsi Sebelum melakukan proses adopsi, calon adoptan diwajibkan datang berkonsultasi dengan Pengurus Bagian Pengangkatan Anak sesuai persyaratan. Setelah itu, melengkapi
orangtua angkatnya maka baik adoptan dan calon orang tua adoptan harus menjalani konsultasi dengan psikolog. “bila memang pad aakhirnya keduanya tidak menemui kecocokan maka akan dikembalikan ke panti,” ucap Sri Utami.
esiapan Tagana menjadi salah satu tahapan penting dalam penanggulangan bencana. “dalam Penanggulangan
k
Kerentanan Jakarta terhadap bencana membuat Pemprov. DKI DKI Jakarta tak mungkin bekerja sendiri. Terdapat lebih dari 1700 relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang siap membantu membantu penanggulangan bencana di ibukota.
bencana, kesiapan tagana adalah bagian dari upaya prabencana,” kata Djafar Muchlisin, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kesiapan Tagana bukan hanya sebatas kuantitas namun juga kualitas. “secara periodik kami bekali Tagana dengan berbagai skill dan keahlian melalui berbagai pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial atau unsurlainnya,” tukas Djafar. Saat ini terdaftar 2100
DINSOS | 2013
7
Tagana dan 1760 orang diantaranya merupakan partisipan aktif yang siap digerakkan kapan-pun dan dimanapun. “Bahkan saat tengah malam –pun mereka siap datang ke lokasi bencana,”pungkas lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial ini. Selain menyiapkan SDM, invetarisasi lokasi rawan bencana, kesiapan prasarana dan sarana penunjang dan manajemen logistik juga menjadi kegiatan penting
Ribuan Tagana Siap Kapan-pun Dibutuhkan Jakarta !
Ka . Bid Banjamsos :
Penanggulangan Bencana
8
DINSOS | 2013
dalan kesiapsiagaan bencana. “logistik harus senantiasa dipastikan mencukupi stok-nya bagitu-pun kesiapan kendaran dapur umum sehingga bila suatu saat terjadi bencana maka tidak ada kendala yang menghambat kecepatan penanganan,” kata Djafar. Tahapan selanjutnya dalam penanggulangan bencana ialah menyiapkan lokasi penampungan dan penyelenggaraan dapur umum serta memberi bantuan dasar baik berupa permakanan maupun kelengkapan lainnya seperti pakaian, susu bayi dan lainnya. “Untuk lokasi penampungan dan dapur umum, kita akan terlebih dahulu mencari tanah lapang untuk pendirian tenda bila tidak memungkinkan maka akan dicari aula, GOR, sekolah atau lokasi lain yang memungkinkan menampung korban bencana,” tambah Hariyanto, ka Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana. Dinas Sosial memiliki enam unit kendaraan dapur umum yang dapat dipergunakan kapanpun di butuhkan. Unit kendaraan berbentuk truk ini disiagakan di posko tingkat lima wilayah kotamadya.
Dengan strategi mendekatkan prasarana dan sarana penanganan bencana ke lokasi titik rawan penanganan korban bencana juga menjadi lebih cepat.”beberapa tahun lalu respon time kita 6 jam namun sekarang respontime penanganan bencana maksimal 3 jam,” tukas Djafar. Kampung Siaga Bencana Berbeda dengan penanganan pasca bencana, kegiatan Kampung Siaga Bencana yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi APBN lebih fokus pada mitigasi bencana. Kampung siaga bencana menurut Djafar adalah salah satu program penanggulangan bencana berbasis masyarakat ( community base disaster management). Kampung Siaga Bencana merupakan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang digagas Kementerian Sosial. Kampung Siaga Bencana merupakan program nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam KSB ini masyarakat yang berada di daerah rawan bencana diberdayakan dengan cara meningkatkan kapasitas mereka dan sekaligus menginisiasi adanya suatu prasarana penanggulangan bencana tingkat komunitas seperti Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana, Gardu Sosial yang didalamnya dilengkapi
Ka. Bid. Banjamsos Djafar Muchlisin
cara-cara lokal (setempat) dalam menanggulangi bencana serta identifikasi potensi dan sumberdaya lokal untuk penanggulangan bencana. “ini adalah bentuk upaya penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dalam rangka menanamkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana,” tegas pria kelahiran 19 Mei 1968 ini. Konsep Kampung Siaga Bencana menurut Djafar adalah melembagakan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Meski secara kasat mata kesadaran masyarakat terhadap bencana sudah tinggi namun kesadarannya harus tetap diorganisir. Prinsip utama pelaksanaan Kampung Siaga Bencana adalah mengutamakan kemandirian masyarakat. Namun demikian, dukungan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penanggulangan seperti pemerintah dan pihak swasta masih tetap dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memotivasi dan memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat masyarakat. Dalam konsep kampung Jakarta Selatan Jakarta Utara Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Selatan
Bukit Duri Marunda Bidara Cina Pondok Pinang Kp. Melayu
1. 2. 3. 4. 5. 6.
DINSOS | 2013
9
Kesukarelaan Kerjasama Akuntabilitas Partisipasi Menghargai dan menghormati nilai-nilai lokal Kemandirian
Prinsip Kampung Siaga Bencana
Jakarta Barat
Rawa Buaya
Lokasi Kampung Siaga Bencana
siaga bencana, masyarakat diberikan pelatihan dan asistensi penanggulangan bencana serta berbagai fasilitasi yang dapat menstimulasi partisipasi. Bentuk kegiatannya antara lain penyusunan peta bencana lokal, pendataan titik pengungsian dan simulasi penanggulangan bencana. Selain itu masyarakat juga dilengkapi berbagai peralatan untuk deteksi dini bencana dan posko yang bertujuan menjadi sekretariat forum. “forum yang dibentuk anggotanya terdiri dari tokoh lokal seperti ketuar RT, tokoh pemuda, tokoh agama,”pungkas Djafar. ##
10 DINSOS | 2013
aat manusia mengalami ketelantaran pada fase golden ages maka potensi dirinya tidak akan tergarap optimal. Ketelantaran menurut Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita
s
Rentang umur balita kerap disebut golden ages. Pada usia emas ini, seorang generasi baru memupuk rasa percaya diri dan kemampuan bergerak yang tersimpan dalam syarafsyaraf motoriknya dan mengalami perkembangan fisik dan mental yang sangat pesat. Lalu apa jadinya bisa pada masa ini, anak justru mengalami keterlantaran ?
“Menumbuhkan Harapan ditengah ketelantaran”
PSAAB) Tunas Bangsa, Sri Utami disebabkan antara lain kondisi sosial ekonomi keluarga yang terpuruk atau anak yang lahir dari pasangan yang belum menikah. Salah satu langkah pemerintah menangani ketelantaran balita ialah membangun panti yang secara khusus menangani balita. “PSAA Balita didirikan pada tahun 1995 dengan daya tampung sebanyak 50 orang,” kata lulusan pasca sarjana FISIP Universitas Indonesia. Keberadaan panti dikukuhkan oleh gubernur DKI Jakarta melalui SK Gubernur nomor SK 1640/1986 tertanggal 31
Foto rekreasi anak
Agustus 1986. PSAA Balita Tunas Bangsa menurut Sri Utami menerapkan pola pengasuhan 24 jam. Ini artinya setiap balita yang diasuh mendapatkan perhatian dari para pengasuh sepanjang hari bahkan saat tidur sekalipun. “Setiap pengasuh setidaknya mengasuh 4-5 balita,” ujar Sri. Jumlah ini diakuinya kurang ideal karena pengasuhan terhadap balita jauh lebih membutuhkan perhatian dibanding jenis PMKS lainnya. Setidaknya berdasarkan pengalamannya dibutuhkan 1 orang
PSAA Balita Tunas Bangsa
pengasuh untuk setiap dua orang balita. Namun pihaknya juga menyadari bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah optimal dalam membantu operasional panti. “Tugas kami saat ini ialah mengoptimalkan apa yang sudah diberikan dan melakukan berbagai terobosan agar balita yang diasuh dapat tumbuh dengan baik,” pungkas ibu dua anak ini. Berbagai terobosan yang dilakukan antara lain melibatkan para relawan yang berasal dari masyarakat dan akademis untuk terlibat dalam pengasuhan anak. “Beberapa mahasiswa psikologi di Jakarta kerap datang dan membantu pengasuhan dan rehabilitasi psikis balita,” jelasnya. Selain itu relawan istri pejabat kedutaan besar negara sahabat juga kerap datang memberi
Foto anak-anak bimbel
DINSOS | 2013
hadiah dan mengajar bahasa Inggris. Layanan Dasar Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) PSAA Tunas Bangsa Cipayung bertugas menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak balita terlantar, yang meliputi perawatan atau penampungan asuhan, pengasramaan. “hal-hal mendasar agar balita tumbuh secara wajar kita berikan seperti susu, makanan bergizi dan
11
pengasuhan,”tukas Utami. Selain itu PSAA Tunas Bangsa juga melakukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental sosial, dan spiritual. Walaupun anak-anak hidup di panti namun pembinaan serta perlindungan bagi mereka akan tetap terjamin. “PSAA Balita punya PAUD dimana balita asuh bisa belajar sekaligus bermain dan pada masanya kita sekolahkan mereka di TK yang berada disekitar wilayah panti,” ujarnya. Ia menambahkan pendidikan TK diluar juga menjadi bagian dari pembelajaran balita terhadap lingkungan sosialnya. Kedepan seiring dengan proses rehab gedung panti yang tengah berlangsung, PSAA Balita akan meliliki sarana dan prasarana yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. PSAA Balita akan dilengkapi dengan
12 DINSOS | 2013
keluarga manapun, maka anak tersebut berhak dan dapat diadopsi oleh siapapun, namun dengan persyarat-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial,”ujarnya. Dalam setahun setidaknya belasan anak diadopsi oleh keluarga asuh. Proses adopsi anak sendiri tidak mudah dan membutuhkan waktu yang relatif lama. “ Minimal enam bulan,”cetus Utami. Proses adopsi diakui Utami tidak mudah karena harus memperhatikan unsur kehati-hatian dan mempertimbangkan banyak hal termasuk kemungkinan terjadi trafficking. Proses adopsi ini pun melibatkan TIM PIPA ( Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak ) yang terdiri dari yayasan, dinas
Sedang memberikan bimbingan belajar kepada anak
ruang bermain indoor dan outdoor, kolam renang indoor, ruang terapi dan fasilitas penunjang lainnya. Dari sisi kuantitas daya tampung juga mengalami peningkatan dari saat ini hanya 60 balita menjadi 100 balita. “ini menunjukkan komitmen Pemerintah DKI Jakarta terhadap penanganan bayi terlantar sangatlah besar,”kata Utami. Lalu bagaimana setelah mereka mulai menginjak masa anak-anak ?. pada usia sekitar 5 tahun, Balita disalurkan dengan beberapa pilihan, pertama dikembalikan kepada orang tua, kedua dipindahkan ke panti anak dan terakhir adopsi. “Apabila anak tersebut telah ditetapkan sebagai anak negara dan tidak ada ikatan dengan institusi kesehatan, dinas sosial dan unsur lainnya. Setelah melalui Tim PIPA proses selanjutnya diajukan ke pengadilan. Penyelesaian proses adopsi bukan semata persoalan administrasi namun juga memperhatikan kedekatan calon orang tua asuh dengan calon adoptan, kemampuan ekonomi calon orang tua asuh dan aspek lainnya. ###
k
ompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial menuntut penanganan yang integral dan partisipasi lintas sektoral serta wilayah. Mitra Praja Utama, sebuah forum konsultasi yang melibatkan 10 provinsi di Indonesia adalah salah satu langkah - langkah krusial dalam penanganan masalah kesejahteraan
13
Kesejahteraan Sosial yang berada di DKI Jakarta berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Salah satu program prioritas MPU adalah penanganan anak jalanan. Fokus ini penting karena anak adalah masa depan bangsa dan menjadi salah satu pencapaian utama dalam MDGs. Kuantitas anak jalanan yang tinggal di Jakarta
DINSOS | 2013
sosial di Indonesia. Koordinasi dan sinergi program dengan anggota peserta MPU bidang sosial dianggap penting karena kompleksitas permasalahan kesos tidak terlepas dari pola perpindahan penduduk lintas teritori. DKI Jakarta misalnya berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sekitar 80 persen Penyandang Masalah
Foto bersama usai pertemuan MPU
Sinergi Daerah Untuk Penanganan Anak Jalanan
Temu Konsultasi MPU Bidang Sosial
14 DINSOS | 2013
sebagian besar berasal dari luar jakarta. Untuk mengatasinya harus dibuat blokade atas daerahdaerah yang menjadi daerah tempat anak-anak tersebut berasal. Caranya dengan menerapkan program yang sama di daerah itu dengan melibatkan pemerintah daerah. Hal inilah yang saat ini masih terus diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Melalui kegiatan MPU, pemerintah daerah diharapkan dapat saling mensinergiskan program penanganan anak jalanan sehingga mimpi Indonesia bebas anak jalanan dapat terealisasi dalam beberapa tahun kedepan. “Penanganan anak jalanan
yang holistik dengan melibatkan instansi yang berasal dari sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dan kepolisian sangat diperlukan karena karakteristik permasalahan yang juga kompleks” kata H. Kian Kelana Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Para peserta Temu Konsultasi MPU berpendapat bahwa fokus utama (core business) pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada perlindungan sosial (social protection). Oleh karena itu, model pertolongan terhadap anak jalanan bukan sekadar menghapus anakanak dari jalanan namun meningkatkan kualitas
Temu Konsultasi MPU di Jawa Barat
hidup mereka. Dalam pertemuan ini, peserta bersepakat untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan anak jalanan, memfasilitasi pemulangan anak jalanan ke daerah asal dan meningkatkan pelayanan social dasar bagi anak jalanan. Provinsi anggota MPU yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB. Kegiatan Temu Konsultasi MPU yang diselenggarakan di Jakarta pada akhir Oktober lalu dihadiri oleh pejabat Dinas Sosial peserta MPU . Temu Konsultasi Mitra Praja Utama bidang Sosial dilaksanakan secara periodik. Sebelumnya pertemuan serupa juga telah dilaksanakan di Banten dan Jawa Barat serta Lampung. ##
Temu Konsultasi MPU di Lampung
p erubahan masyarakat yang cepat dan semakin meningkatnya tuntutan pelayan prima terhadap pelayanan pemerintah membutuhkan sumber daya manusia berkualitas. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas salah satu upayanya ialah nmengubah pola pikir dan budaya kerja aparat yang baik dan dicintai masyarakat. “pola pikir dan budaya kerja positif akan mendorong akselerasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance),” kata H. Kian Kelana, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada kegiatan Mind Setting dan Capacity Building Pegawai Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta di Bandung awal Oktober lalu. Kegiatan yang diikuti oleh para pejabat Eselon III dan IV dari unsur Dinas Sosial ini menurut Kian adalah salah satu upaya untuk memberikan penguatan dan motivasi kepada para pejabat yang telah diberikan amanah untuk menjalankan roda organisasi Dinas dengan cerdas, tuntas sekaligus ikhlas. Kegiatan Capacity Building ini diisi oleh sejumlah materi yang bertujuan meningkatkan soft skill dan kepemimpinan serta
15
sehingga mereka bisa hidup wajar secara sosial dan mandiri. “Panti adalah show window dari Dinas Sosial,” tegas Kian. Kepala Dinas Sosial berharap setelah kegiatan ini para peserta dapat termotivasi untuk senantiasa meningkatkan kapasitas agar program yang dilaksanakan tepat sasaran dan memiliki kebermanfaatan yang besar terhadap masyarakat. ##
DINSOS | 2013
kerjasama kelompok dengan melibatkan narasumber yang merupakan pakar manajemen SDM, Tenaga Ahli Profesional, fasilitator out bound. Dalam kesempatan tersebut, Kian juga mengingatkan kepada para pejabat yang diamanahkan tugas di Panti Sosial agar memperbaiki sistem pelayanan panti dan meningkatkan keberdayaan Warga Binaan Sosial
“Menuju Transformasi Budaya Kerja Positif”
Capacity Building
16 DINSOS | 2013
Tak dapat dipungkiri,
Mereka akan mendemonstrasikan cara membuat cendera mata bernuansa Betawi di Hall B Jakarta Fair. Cenderamata sejenis itulah yang selama ini dicari pengunjung Jakarta Fair, terutama mereka yang berasal dari luar daerah. Sebagian cendera mata karya remaja difabel binaan Loka Bina Karya (LBK) Jagakarsa, Jakarta Selatan ini sudah dipajang di stand Dinas Sosial DKI Jakarta di Hall B-1. Beberapa cenderamata yang dipajang antara lain patung penari ronggeng blantek untuk menyambut tamu; sepasang ondelondel hingga gantungan kunci. Namun sayangnya masih banyak difabel yang belum bisa seperti mereka
ekurangan fisik bukan halangan untuk berkreasi. Setidaknya itulah yang telah dibuktikan remaja penyandang difabel (termasuk tunarungu dan tuna grahita) binaan Loka Bina Karya Jagakarsa.
k
penyandang disabilitas sampai saat ini masih kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Mereka dianggap tidak produktif, tidak mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun seolah-olah ditelantarkan oleh masyarakat. Walau masih ada sebagian masyarakat yang peduli namun tidak sedikit juga masyarakat yang mencela keberadaan mereka dan menganggap para penyandang diabilitas ini sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Berdasarkan data Dinas Sosial DKI Jakarta jumlah
Pelatihan di LBK
penyandang cacat di DKI Jakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu sekitar 20 persen per tahun. Saat ini penyandang cacat di DKI Jakarta tercatat sebanyak 12.241 orang, terdiri dari 3.706 penyandang cacat tubuh, 1.402 penyandang cacat netra, 2.089 penyandang cacat tuna rungu wicara, 2.431 penyandang cacat mental, dan 2.264 orang ekspsikotik. Upaya pemerintah dalam melindungi kehidupan disabilitas sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Contohnya
“Loka Bina Karya di Harapkan menjadi Creative Center”
Loka Bina Karya
adalah perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam UUD 1945, No.4 Tahun 1997 Tentang penyandang cacat, UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dan lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Perda No 10 Tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas. Namun langkah kongkrit pemerintah bukan sebatas mendorong terbitnya regulasi namun juga mengawal pelaksanaan peraturan. “ Tantangan terbesar bukan terletak pada upaya menerbitkan perda disabilitas namun justru saat implementasinya,” kata H. Kian kelana, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Peraturan daerah ini dibuat jelas Kian agar para penyandang disabilitas, khususnya di Jakarta tetap
Karya Pelatihan di LBK
17
untuk menganalisa peluang pengembangan kapasitas LBK agar dapat berperan lebih besar dalam mengatasi masalah penyandang disabilitas. Potensi pengembangan LBK sebagai pusat kreatifitas sangat besar karena produk yang dihasilnya punya peluang diserap pasar. LBK Jagakarsa misalnya menurut Maksun pengelola LBK Jagakarsa pihaknya kerap menerima pesanan dari masyarakat terkait produk yang dihasilnya binaannya. Produk yang dihasilkan LBK Jagakarsa antara lain keset, aneka jahitan dari bahan kain perca dan souvenir berbahan kayu daur ulang khas Betawi. “dari sejumlah produk yang dihasilkan, yang paling berkembang ialah souvenir khas betawi,” tukas Maksun. Untuk memasarkan produknya, Maksun tidak segan untuk mengikuti berbagai pameran dan bazar yang digagas oleh Pemprov. DKI Jakarta atau swasta. Secara rutin LBK Jagakarsa mengikuti expo seperti KSN Expo, Indotera Expo dan bazar di kantor-kantor dan pusat perbelanjaan. Saat ini produk – produk LBK Jagakarsa bahkan telah dijual di sejumlah
DINSOS | 2013
dapat menikmati program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta. Itulah kenapa, terkait dengan implementasi Perda, Dinas Sosial terus dan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada SKPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan SKP lainnya. Namun langkah Dinas Sosial tidak berhenti sampai pada tahap mengeluarkan perda namun juga mengawal implementasinya dan sekaligus menjadi contoh dalam pelaksanaannya. Langkah yang dilakukan pun beragam dari mulai melakukan rehab sarana dan prasana Dinas Sosial agar aksesible bagi penyandang disabilitas namun juga mengoptimalisasi sarana untuk peningkatan skill penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri. Untuk mengoptimalkan peran LBK, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan kajian LBK sebagai pusat kreatifitas WBS. Kajian ini bertujuan
tersebut, kendala serupa juga ditemui di LBK lainnya seperti LBK Cipayung, LBK Kemayoran dan LBK Lagoa serta LBK Kampung Dukuh. Usia mesin keterampilan yang sudah tua dan terbatasnya instruktur pengajar juga menjadi tantangan dalam mewujudkan harapan LBK menjadi pusat kreatifitas WBS. Namun sayangnya hasil kajian belum komprehensif. Rekomendasi ini belum menghasilkan output berupa panduan/panduan untuk mewujudkan LBK sebagai pusat kreatifitas. Padahal untuk pengembangan LBK dimasa mendatang dibutuhkan potret LBK ideal dan langkah – langkah yang harus di jalankan. Meski begitu Panduan penyelenggaraan Loka Bina Karya (LBK) yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial RI sesungguhnya dapat menjadi pedoman dalam pengembangan LBK. Dalam panduan ini struktur LBK ideal, konsep bangunan, kebutuhan minimal ruang untuk LBK, mekanisme kerja dan alur kegiatan. Namun untuk mewujudkannya tentu bukan perkara mudah. Ada banyak aspek yang harus ditingkatkan seperti kapasitas pengelola LBK, kesadaran masyarakat hingga kurikulum pembelajaran yang standar serta kualitas produk keluaran. Semuanya tentu berujung pada tujuan meningkatkan kemandirian warga binaan dengan kebutuhan khusus. ##
18 DINSOS | 2013
a. Sumber daya manusia (SDM) yang memadai, profesional dan kompeten sesuai dengan bidangnya. b. Perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai, khususnya terkait dengan sarana bimbingan dan pelatihan sesuai kebutuhan, minat, bakat dan kondisi WBS. c. Perlu didukung sumber pendanaan yang memadai d. Perlu diadakannya instalasi produksi (workshop) dalam skala besar di setiap Loka Bina Karya (LBK) sebagai tempat kreatifitas dan tempat bekerja bagi WBS. e. Perlu adanya program pelatihan dan pengembangan petugas LBK untuk mendalami dan mempelajari bahasa isyarat dalam hubungannya dengan penyandang disabilitas tuna rungu wicara. f. Perlu dijalin kerjasama dengan berbagai pihak (stake holders) dalam pengelolaan dan pengembangan LBK, seperti dengan SKPD terkait (Dinasker, Disdik, Disdukcapil, Dinkes, Diskop dan UKM, Disperindag), maupun dengan dunia usaha dan industri.
Rekomandasi Kajian
superstore kelas atas seperti Pasaraya dan Batik Keris. Namun berharap LBK dapat membuat produk secara massif nyaris tidak mungkin karena subyek produksi adalah warga binaan yang mengikuti pelatihan. Solusinya menurut Maksun aialah membuat produk kreatif yang unik. Namun seperti terungkap dalam hasil kajian ini, LBK yang dikelolanya masih menghadapi sejumlah persoalan klasik antara lain kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. “Idealnya LBK memiliki instalasi produksi (workshop) dan pemasaran yang lebih memadai dibandingkan sekarang,” cetus Maksun. Berdasarkan hasil kajian
u
20 DINSOS | 2013
KUBE sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi kemiskinan bertujuan meningkatkan kemampuan keberfungsian sosial fakir miskin melalui kegiatan
paya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial terus dilakukan. Berbagai program seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) .
KUBE dan UEP menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Susi Dwiharini bertujuan meningkatkan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan luran Kesejahteraan Sosial (IKS). KUBE sejatinya bukan sekedar urusan ekonomi namun juga peningkatan kemampuan dalam mengatasi berbagai masalahsosial yang terjadi di lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya . kesejahteraan sosial para kelompok miskin. Hal tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, peningkatan pendapatan keluarga, pendidikan dan kualitas kesehatan. Program KUBE juga bertujuan menghidupkan fungsi sosial ekonomi lokal warga sehingga tercipta hubungan yang kian harmonis, serta menguatkan semangat kebersamaan serta kesetiakawanan sosial. “masyarakat juga diharapkan memiliki
“Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pemberdayaan ”
KUBE & UEP
Liputan Khusus
Pemprov. DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, memberikan bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif dan bantuan modal Usaha KUBE. “Total bantuan UEP dan KUBE yang diserahkan melalui ini sebesar Rp. 900.000.000,-,” ungkap Rini, September lalu. Bantuan UEP diberikan kepada 500 orang / Kepala Keluarga dari lima kecamatan masing-masing sebesar Rp. 400.000,dalam bentuk uang tunai. Sedangkan bantuan modal usaha KUBE diberikan kepada 70 Kelompok yang tersebar di 21 kecamatan. Setiap KUBE memperoleh Rp.10.000.000,- dalam bentuk cek tunai. Konsep KUBE dan UEP Konsep KUBE dann UEP sejatinya ialah perberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan sumber daya baik alam, sosial, ekonomi, manusia dan lingkungan disekitarnya. Kelompok mempunyai wewenang untuk mengelola, mengembangkan, mengevaluasi dan
tanggung jawab sosial ekonomi terhadap lingkungan sekitar,” pungkas Rini.
berkembang baik. Peran pendamping ialah pemberi informasi, perencana, pembimbing, motivator, fasilitator dan mobilisator, advokator sekaligus evaluator. Sederhananya, pendamping bertugas melakukan pendampingan saat memulai usahanya, pemasaran produk keluaran hingga pejajagan usaha/ investasi baru.
DINSOS | 2013
(http://inspirasitabloid.wordpress.com).
21
Program Kelompok Usaha bersama (KUBE) sejatinya telah ada sejak tahun 1982. Program ini bersifat lintas sektoral dan menjadi salah satu bagian dari Program Pengembangan Wilayah (PPW). Pada tahun 2006, Pemerintah memutuskan untuk melakukan penyempurnaan pendekatan dan penyelenggaraan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sebagai catatan pada tahun 2005, penyaluran bantuan kepada KUBE bersifat natura, melalui perantara, top down, terpusat, tanpa pendampingan. Mulai tahun 2006 dilakukan perubahan dan penyempurnaantermasuk antara lain upaya menggandeng pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pada tahun 2007, program Pemberdayaan Fakir Miskin yang telah disempurnakan akan mulai dilakukan. Salah satu perubahan nyata yang telah dilakukan adalah penyaluran bantuannya dilakukan langsung kepada KUBE dan melalui mekanisme perbankan (bekerjasama dengan PT BRI Tbk). Bantuan tidak lagi bersifat natura (barang) yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui pihak ketiga,namun disediakan sendiri oleh anggota KUBE.###
HISTOGRAFI KUBE DARI MASA KE MASA
menikmati hasil-hasilnya. Pemerintah hanya memfasilitasi agar KUBE dapat berhasil dengan baik. Lalu dimana peran pemerintah selain memberikan dana bantuan ? . Pemerintah jelas Rini menyiapkan prasarana dan sarana penunjang termasuk diantara menyiapkan pendamping bekualitas yang dapat membantu KUBE agar bisa
m
22 DINSOS | 2013
asalah sosial merupakan suatu fenomena sosial yang mempunyai berbagai dimensi. Begitu banyak dimensi yang terkandung didalamnya, menyebabkan upaya pemecahannya menjadi sangat rumit. Permasalahan sosial ini, melanda hampir seluruh wilayah, terutama di kota-kota besar didunia, termasuk DKI Jakarta. Perubahanperubahan yang terjadi begitu cepat memacu semakin bertambahnya permasalahan sosial dengan segala pola dan komplesitasnya.
Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta sudah menyiapkan dengan langkah-langkah strategis dan kebijaksanaan yang bertumpu kepada paradigma “Community
Pesatnya perubahan kerap mengantarkan suatu kelompok tertentu yang tidak memiliki kesiapan untuk menerima dan menyesuaikan dengan nilai-nilai baru menjadi tertinggal dalam laju perjalanan zaman. Kelompok ini lalu sadar atau tidak menjadi komunitas yang tertinggal dan terpinggirkan oleh keadaan. Dalam banyak kasus komunitas ini lalu diidentifikasi sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial karena memiliki pola perilaku berbeda dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Beberapa kategori PMKS khususnya yang berada di jalan berdasarkan Perda No. 11 tahun 1988 harus diberi perhatian khusus karena dianggap mengganggu ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup warga kota. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai programnya berupaya memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan
Based Development” (Pembangunan berbasis pada masyarakat) atau pengembangan masyarakat. Melalui strategi ini, pemerintah berupaya mendorong masyarakat agar berperan aktif, meningkatkan partisipasi dan secara mandiri menyelesaikan masalahmasalah sosial yang timbul dilingkungannya. Dalam ilmu sosial pengembangan masyarakat kerap didefinisikan sebagai proses penguatan masyarakat yang dilakukan secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara. Anggota masyarakat didorong agar memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk memperbaiki kehidupannya
Penulis : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, H. Kian Kelana
Menyelesaikan Masalah Sosial Melalui Pemberdayaan Namun harus disadari pemberdayaan masyarakat bukanlah pendekatan “cetak biru” (blueprint), sekali jadi. Ibarat strategi bertinju, program ini bukanlah hit and run. Pole ini ialah proses yang partisipatif dan berkelanjutan; anggotaanggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok-kelompok formal dan informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mencapai tujuan bersama. Bila anggota masyarakat tidak berpartisipasi maka bisa dipastikan akan gagal. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan kesempatan hidup; difasilitasi dalam merancang solusi-solusi yang tepat; serta dilatih agar memiliki kapasitas agar mampu mengakses sumber-sumber yang ada di dalam maupun di luar komunitasnya. Dengan mendorong peran masyarakat yang lebih besar bukan berarti pemeritah menjadi lepas tangan. Pemerintah melalui anggaran APBD Pemerintah Provinsi dan
dan keterampilanketerampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka.
23
merupakan tiga pilar penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah adalah regulator dan fasilitator sekaligus ‘wasit’ atau supervisor dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, LKS/orsos sebagai representasi masyarakat, merupakan operator dan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan berhadapan langsung dengan pemerlu pelayanan sosial, sementara Dunia Usaha/Perusahaan, juga adalah mitra pemerintah dan LKS/Orsos yang memilikisumberdaya keuangan/anggaran dan sarana-prasarana yang dapat diberdayakan dalam menyukseskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sinergi juga diperlukan terutama di era otonomi daerah pada saat ini antara pemerintah pusat dan daerah termasuk di dalamnya penyamaan visi, misi dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi lokal sangat memegang peranan penting bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di tanah air. ###
DINSOS | 2013
Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI sejak beberapa tahun terakhir bertindak sebagai fasilitator kegiatan, menyediakan bantuan modal berupa UEP dan KUBE dan membantu menyiapkan asistensi agar usaha bisa berkembang. Pemerintah juga mendorong peran dunia usaha agak berpartisipasi dan dapat berbagi peran meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan kesejahteraan sosial. Optimalisasi dana Corporate social responsibilty yang dimiliki perusahaan dapat disinergiskan dengan program peningkatan kesejahteraan sosial yang dimiliki pemerintah. Sinergi ini diperlukan agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Tentunya berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas pembangunan kesejahteraan sosial memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak termasuk diantaranya organisasi sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dunia usaha dan NGO. Pemerintah, LKS/Orsos serta Dunia Usaha sesungguhnya berada dalam posisi saling membutuhkan, dalam konteks kemitraan yang sejajar. Ketiganya
Jl. Dakota II Kebon Kosong Jakarta Pusat
24 DINSOS | 2013
PSP Belaian Kasih
27
Jl. Kamal Cengkareng Barat Jakarta Barat
Jl. Raya Bina Marga No.48 Cipayung Jakarta Timur
24
PSBI Bangun Daya 02
Jl. Kembangan Raya No.2 Kebon Jeruk Jakarta Barat
PSBI Bangun Daya 01
23
PSBI Bangun Daya 03
5814256
Jl. Kembangan Raya No. 3 Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat
PSBKW Harapan Mulya
22
26
58357156
Jl. KP. Sindang Karya Desa Ranca Labu Kec. Kemiri Balaraja Tangerang
PSBK Harapan Jaya Balaraja
21
25
59350273
Jl. Babakan III Serpong Tangerang
PS Pamardi Putra Khusnul Khotimah
4216348
5406389
8445761
7561331
5648289
Jl. Karya No.19 Wijaya Kusuma Grogol Jakarta Barat
PSBL Harapan Sentosa 04
20
8445012
Jl. Budi Murni III No. 66 RT. 008 / 04 Ceger Cipayung Jakarta Timur
PSBL Harapan Sentosa 03
19
No.Telp 8445651 8614102 6505131 83704823 8447728 86612655 54369083 8291582 8445652 5406515 87713052 7503249 6198130 8092357 6192696 5445611 5401773 8445016
PSAA Balita Tunas Bangsa PSAA Putra Utama 01 PSAA Putra Utama 02 PSAA Putra Utama 03 PSAA Putra Utama 04 PSAA Putra Utama 05 PSAA Putra Utama 06 PSBR Taruna Jaya Tebet PSTW Budi Mulya 01 PSTW Budi Mulya 02 PSTW Budi Mulya 03 PSTW Budi Mulya 04 PSTW Usada Mulia 05 PSBN Cahaya Batin PSBD Budi Bakti PSBG Bina Grahita PSBL Harapan Sentosa 01 PSBL Harapan Sentosa 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Alamat
Jl. Bina Marga Cipayung Jakarta Selatan Jl. KH. Maisin No.30 Klender Jakarta Timur Jl. Jati IX Rawa Gelam Plumpang, Jakarta Utara Jl. Tebet Barat Raya No.100 Jakarta Selatan Jl. Raya Bina Barga Cipayung Jakarta Timur Jl. Swadaya Duren Sawit Jakarta Timur Jl. Kamal Cengkareng Barat Jakarta Barat Jl. Tebet Barat Raya no.100 Jakarta Selatan Jl. Bina Marga No.58 Cipayung Jakarta Timur Jl. Cendrawasih X/8 Cengkareng Jakarta Barat Jl. Raya Ciracas Jakarta Timur Jl. Margaguna No.01 Jakarta Selatan Jl. Cendrawasih 6 Cengkareng Jakarta Barat Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur JL. Utama V Cengkareng Barat Jakarta Barat Jl. Peta Utara No. 29A Kalideres Jakarta Barat JL. Kemuning No.17 Cengkareng Jakarta Barat Jl. Raya Bina Barga Cipayung Jakarta Timur
Nama Panti
No
Data Panti di Lingkungan Dinas Sosial
p
enanganan PMKS merupakan salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk ditangani. Banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis yang kerap kali terlihat memadati perempatan dan ruas-ruas jalan utama bukan saja tidak sedap dipandang, melainkan menjadi isu serius yang perlu diselesaikan bersama. Kondisi di atas belum ditambah dengan kenyataan bahwa sebagian besar gelandangan
25
Pengemis berdasarkan Permensos Nomor 08 Tahun 2012 hanyalah salah satu jenis PMKS di Indonesia. Setidaknya ada sekitar 27 jenis lainnya yang diklasifikasikan sebagai PMKS. Munculnya PMKS tidak bisa dilepaskan dari melemahnya kekuatan ekonomi secara makro untuk menolong tumbuhnya lapangan kerja baru dan sekaligus
terjadi pula di berbagai negara maju.
DINSOS | 2013
dan pengemis di kota Jakarta—dan bahkan mungkin di beberapa kota besar lainnya-adalah orang-orang yang notabene bukan penduduk setempat. Menariknya, munculnya Gepeng tidak hanya menjadi masalah di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi relatif lambat, seperti terjadi di negaranegara berkembang seperti di Indonesia, Filipina, Bangladesh atau Thailand, kasus yang sama
“PMKS Perlu di Selesaikan Bersama”
SOSIALISASI PENANGGULANGAN PMKS DI JAKARTA
26 DINSOS | 2013
menyerap tenaga kerja. Menurut Asisten Kesejahteraan Masyarakat Mara Oloan Siregar, Definisi PMKS ialah orang atau kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa hidup dan berfungsian sosial secara wajar dan memadai. Menurut pria yang kerap dipanggil Oloan ini, ketidakmampuan hidup secara wajar dan ketidak berfungsian secara sosial ini disebebkan oleh berbagai faktor antara lain ketidaksiapan keluarga menerima keadaan keluarga dan kemampuan ekonomi yang terbatas atau kemiskinan. Oloan yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Penanggulangan PMKS ini mencoba flassback bahwa salah satu pemicu meningkatnya PMKS antara lain krisis moneter pada 1998 yang menyebabkan ambruknya perekonomian Indonesia. Saat itu berdasarkan proyeksi data yang diperkirakan oleh International Labour Organisation (ILO) menyebutkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 persen dari seluruh jumlah penduduk (BPS-UNDP,
1999). Sementara itu, menurut laporan BKKBN (2005), jumlah masyarakat miskin di tanah air saat ini mencapai 36,1 persen dari total penduduk Indonesia sekitar 220 juta jiwa, termasuk di dalamnya penduduk fakir miskin sebanyak 14,8 juta jiwa. Pengamat Sosial, Bingsar mengungkapkan bahwa kemiskinan memang menjadi salah satu penyebab merebaknya PMKS di kota-kota besar seperti Jakarta. Apalagi Jakarta sebagai kota besar dan pusat ekonomi negara menjadi magnet bagi banyak warga dari daerah lain untuk mengadu peruntungan dan berharap Jakarta dapat membantu dirinya meningkatkan taraf hidup keluarga. Solusi efektif jelas Bingsar antara lain mendorong peran aktif masyarakat yang lebih besar lagi. “Masyarakat harus peka mengenai masalah sosial “Penanganan PMKS merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI melalui program pengentasan kemiskinan.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, H. Kian Kelana mengajak seluruh komponen masyarakat bekerja sama menyelesaikan persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di ibu kota. Seluruh stakeholder dan warga juga harus mendukung program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemprov DKI sebagai salah satu cara untuk menurunkan jumlah PMKS.
dan dapat bertindak bila terjadi masalah di wilayahnya,” tukas Bingsar. Hal ini disepakati oleh KH. Agus Darmawan. Menurutnya Islam telah mengajarkan masyarakat untuk peka terhadap
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat menjadi narasumber pada Dialog Interaktif tentang Lanjut Usai dan Penyandang Cacat di PSTW Budi Mulia 01 beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa langkah pihaknya mengurangi kemiskinan
“Dinas Sosial memiliki sejumlah program unggulan antara lain pemberian bantuan UEP dan KUBE bagi warga miskin, lansia terlantar, perempuan korban tindak kekerasan,”tukas Kian.
Dalam dialog yang disiarkan langsung oleh TV One ini bahwa kemiskinan masih ada di ibu kota, maka masalah sosial pun akan terus ada, khususnya PMKS. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi masalah PMKS ini, Pemprov DKI selalu membuat program pembangunan yang berfokus untuk mengentaskan kemiskinan.
Melalui berbagai kegiatan pelatihan, keterampilan, pembinaan serta pemberian modal usaha sehingga mereka bisa menjadi mandiri dan tidak menjadi beban sosial dan kota ini,” kata H. Kian Kelana.
KPSK
27
Dalam kesempatan itu, Paulus Wirutomo menyatakan political will dari Gubernur DKI Jakarta terkait pengentasan kemiskinan dan penanganan PMKS ini harus disambut baik oleh seluruh masyarakat Jakarta. “Dengan adanya political will dari gubernur, harus ada kerja sama antara Pemprov DKI dengan masyarakat untuk memulai menangani masalah ini bersama-sama. Karena itu kekuatan kota Jakarta,” tukasnya. ###
“Mari kita kerja sama untuk menangani masalah ini. Keterbatasan pemerintah harus diakui, dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri. Kita harus merangkul stakeholder yang ada untuk menjadi bagian menangani permasalahan ini,” tuturnya.
DINSOS | 2013
Tetapi usaha menurunkan kemiskinan ini akan sia-sia kalau migrasi penduduk dari daerah lain terus terjadi. Untuk itu Pemprov DKI selalu melakukan kerja sama dengan daerah-daerah asal PMKS seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah agar dapat menahan arus urbanisasi ke Jakarta.
mulai berbuah hasil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) menurun cukup signifikan. Jumlah penduduk miskin pada periode JanuariMaret terdapat 312.180 jiwa atau 3,48 persen dari total jumlah penduduk DKI Jakarta. Padahal, di periode yang sama tahun lalu, jumlah penduduk miskin mencapai 327.170 atau 3.62 persen. Artinya, jumlah tersebut menurun sebanyak 10.990 jiwa atau turun 0,14 persen.
Kemudian dalam hal penertiban PMKS, lanjutnya, Pemprov DKI tidak hanya melakukan penertiban, melainkan memikirkan bagaimana mendidik anak-anak keluarga miskin atau PMKS tidak terjerumus ke arah tersebut. Salah satunya dengan rehabilitasi dan membina mereka di pantipanti sosial yang dimiliki pemprov.
p
DKI Jakarta, melalui Dana Dekonsentrasi melaksanakan kegiatan Penyusunan Pedoman Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Jakarta pada akhir September lalu. Menurut Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Susana Budi Susilowati, kegiatan ini adalah upaya Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyempurnakan secara berkesinambungan
28 DINSOS | 2013
dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Strategi ini juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Dengan demikian, strategi ini merupakan salah satu landasan operasional bagi pelaksanaan pembangunan. Dinas Sosial Provinsi
proses perencanaan program sehingga out come yang dihasilkan jadi lebih baik. Nantinya, jelas Susan, panduan yang dihasilkan akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan baik itu yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi maupun APBD provinsi DKI Jakarta. Menurut perwakilan BPMPKB Dian Kusdewi,
Program Yang Responsif Gender”
“Mendorong Perencanaan
engarusutamaan Gender telah dinyatakan dalam GBHN Tahun 1999, dan mulai dijalankan sejak dikeluarkannya Pengarusutamaan Gender sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan
upaya Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pantas di apresiasi ditengah kesadaran perencanaan berbasis PUG yang belum baik. Hal senada juga disampaikan perwakilan Kementerian Sosial RI, Ahmad Johari. Menurut Johari, dari seluruh Indonesia, provinsi yang sudah menyusun pedoman perencanaan berbasis PUG masih bisa dihitung jari. Padahal kedepan, pedoman ini akan menjadi salah satu syarat Kementerian Keuangan dalam pengajuan anggaran dan usulan program kegiatan. Panduan PPRG bidang sosial ini mencakup penelaahan usulan rencana program, analisa gender di bidang kesejahteraan sosial, aplikasi penyusunan ARG dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG bidang kesejahteraan sosial. Menurut Ka. Sub Bag Program dan Anggaran Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta A Taufik Hidayatullah, buku panduan ini, memudahkan bagi perencana untuk mengintegrasikan aspek-aspek gender ke dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta dapat mempercepat implementasi PUG di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. ###
Penyusuman Pedoman Kegiatan Kesos
manusia yang potensial dan perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang dan
“Penyandang disabilitas merupakan sumber daya
Lansia dan Penyandang Disabilitas perlu mendapatkan ruang yang lebih besar dalam pembangunan ibukota.
DKI Jakarta, Fauzi Bowo pada dialog interaktif tentang lanjut usia dan penyandang cacat,
29
Agustus lalu di PSTW Budi Mulya 02 Cipayung Jakarta Timur. Dalam dialog yang di pandu oleh Arzeti Bilbina ini, Foke mengungkapkan bahwa Pembangunan Jakarta harus ikut melibatkan para difabel sebagai subyek dan obyek pembangunan. Saat ini menurut Foke, permasalahan utama yang dihadapi penyandang cacat, di samping kecacatannya sendiri juga adalah kurangnya pemahaman para pihak yang terkait tentang penyandang cacat sehingga penanganan yang diberikan belum menjawab permasalahan. Penanganan yang dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya didasarkan kepada kebutuhan penyandang cacat, tetapi didasarkan kepada kebutuhan lembaga/institusi agar
DINSOS | 2013
mengaktualisasikan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk itu, pemerintah tidak bisa hanya sendirian tapi juga butuh dukungan dari semua pihak,” hal tersebut disampaikan Gubernur
“Lansia dan penyandang Disabilitas Harus Memiliki Peran dalam Pembangunan”
Dialog Interaktif Lansia dan Penyandang Disabilitas
30 DINSOS | 2013
memiliki kegiatan sesuai dengan fungsinya. Orientasi penanganan bukan kepada keberfungsian penyandang cacat tetapi keberfungsian lembaga, sehingga tujuan membantu penyandang cacat agar dapat membantu dirinya sendiri belum dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini perlu adanya pencerahan kembali tentang orientasi penanganan penyandang cacat, agar didasarkan pada kebutuhan penyandang cacat itu sendiri bukan atas kebutuhan lembaga. Gubernur DKI Jakarta,
Fauzi Bowo, mengimbau pada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama yang memiliki keterbatasan tertentu. Masyarakat juga diimbau untuk berpartisipasi guna meningkatkan kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, H. Kian Kelana mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan sosial penyandang cacat diarahkan kepada perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan Pelayanan Lansia Makin bertambahnya usia harapan hidup di Indonesia yaitu 72 tahun, maka jumlah lanjut usia juga semakin besar angkanya. Diprediksi tahun 2025, jumlah lansia membengkak menjadi 40 jutaan. Bahkan di 2050 jumlah lansia membengkak menjadi 71,6 juta jiwa di Indonesia. Saat ini, jumlah lansia di Indonesia sudah mencapai 28 juta jiwa. Fenomena sosial yang acapkali luput dari perhatian para intelektual
penyandang disabilitas. Dinas Sosial memiliki beberapa program bagi penyandang disabilitas antara lain pemberian hibah alat bantu, apresiasi bagi penyandang disabilitas serta penguatan kemandirian. Pemerintah provinsi DKI Jakarta setidaknya mengelola setidaknya delapan panti yang memfasilitasi perawatan, bimbingan dan pelatihan. Jumlah tersebut diluar Loka Bina Karya yang juga memberikan pelatihan kemandirian bagi penyandang disabilitas.
di negara berkembang, khususnya di Indonesia adalah permasalahan hak azasi dari sekelompok penduduk yang telah melampaui usia lanjut dan terlantar; lansia terlantar (LT). Permasalahan ini semakin kompleks karena jumlah mereka semakin bertambah, seiring dengan semakin tambahnya angka harapan hidup. Lansia Terlantar sendiri dapat dikategorikan sebagai keadaan sementara (transient lansia terlantar), suatu keadaan di mana lansia menjadi terlantar sementara karena krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tak populis, dan bencana alam. Dua model penanganan lansia, ada lansia yang memang tidak produktif ditangani secara khusus, tetapi ada pula lansia walau udah tua tetapi masih produktif. Mereka yang masih produktif bisa diarahkan ke dalam kegiatan ekonomi produktif Untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia (lansia), Pemprov DKI kini telah memiliki tempat Pelayanan Harian Lanjut Usia (PHLU) atau Day Care di empat titik lokasi di Jakarta. Program PHLU adalah salah satu program perluasan jangkauan pelayanan
31
Cipayung dan Ciracas Jakarta Timur, dan Radio Dalam Jakarta Selatan. Pengamat Sosial Universitas Indonesia, Paulus Wiratomo mengingatkan bahwa Jakarta sebagai magapolitan city memang memiliki kerentanan dalam masalah sosial termasuk lansia terlantar. Hal serupa juga dialami oleh kota-kota besar di dunia seperti Tokyo dan Singapura. Untuk itulah peran pemerintah idelanya bukan hanya membantu menyediakan fasilitas namun juga mendorong peran serta masyarakat agar memiliki peran lebih aktif dalam menangani masalah sosial termasuk lansia terlantar. “pemerintah tidak dapat sendiri, masyarakat harus diajak berperan lebih besar,” cetusnya. ###
DINSOS | 2013
Panti Sosial Tresna Werda bagi lanjut usia, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Foke mengatakan, program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para lanjut usia untuk mendapatkan stimulasi mental dan sosial, serta meningkatkan harga diri dan mengembangkan potensi diri lansia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan pada tahun 2012 jumlah penduduk lansia di Jakarta sebanyak 715 ribu. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Kian Kelana menambahkan, pelayanan Day Care ditujukan agar lansia bisa beraktivitas di panti, seperti olahraga, membuat kerajinan tangan, dan lain-lain. Ia menyebutkan, 4 titik lokasi PHLU itu terdapat di Cengkareng Jakarta Barat,
