DARURAT KEBIJAKAN TAK PRO RAKYAT “KADO PAHIT AWAL TAHUN 2017” #REFORMASIJILID2 Apa kabar Indonesia hari ini? Kabarnya tahun baru di Indonesia dibanjiri oleh hadiahhadiah luar biasa dari pemerintah untuk rakyatnya. Berita akhir-akhir ini sontak mengejutkan dan menarik perhatian publik. Tak habis pikir, belum genap seminggu tahun 2017 Pemerintah Jokowi-JK kembali memberikan Kado Pahit Awal Tahun 2017 bagi rakyat Indonesia. Belum habis rakyat menelan dahaga karena melihat banyaknya tenaga kerja asing ilegal khususnya China serta turis asing China yang menyalahgunakan bebas visa untuk bekerja, seolah menutup mata terhadap pengangguran negara ini yg mencapai angka 7,02 juta. Pemerintah kembali memberi kejutan, mempersembahkan kado tahun barunya. Alih-alih untuk fokus melunaskan janji-janji kampanyenya, faktanya kini ia malah menghadiahi di awal tahun dengan rentetan masalah yang terus menerus menambah kesengsaraan rakyat. Ekspektasi rakyat terhadap Kebijakan pemerintahan kini seperti Awan Hitam, yang terus menutupi cerahnya harapan rakyat yang berjuang untuk terus bertahan hidup. Karena itu, hal ini menunjukkan catatan merah pada pemerintahan Jokowi-JK yang (katanya) Pro Wong Cilik! Lantas, Ada apa dengan pemerintah kita saat ini? Satu tanda tanya besar ketika pemerintah yang katanya pro rakyat ini malah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat memberatkan rakyat. Di mulai dari pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif daftar listrik, pencabutan subsidi kesehatan dan sebagainya hingga hari ini rakyat harus mendapatkan kado tahun barunya berupa kenaikan pembayaran tarif kendaraan bermotor mulai dari stnk, pajak, bpkb dan lain sebagainya hingga 3x Lipat. Melalui Surat Keputusan Direktur Pemasaran PT Pertamina Nomor Kpts002/F00000/2017-S3 dan 003/F00000/2017-S3 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penetapan harga dasar baru BBM Jenis Umum/Non Subsidi antara lain PertaminaDex, Pertalite dan Dexalite yang mulai berlaku pada pukul 00.00 tanggal 5 Januari 2017 dengan kenaikan sebesar Rp 300 Rupiah dan harga yang berbeda-beda di setiap wilayah yang diakibatkan karena naiknya harga minyak dunia. Meskipun kenaikan itu dipengaruhi oleh kenaikan minyak dunia, lantas kemudian bukan menjadi alasan bagi naiknya pula kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini pula bertepatan pada kelangkaan BBM jenis premium, karena tidak sedikit
masyarakat yang kemudian beralih pada BBM non subsidi salah satunya Pertalite. Sehingga hal yang akan ditakutkan kedepan adalah naiknya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didorong dengan segala kebutuhan aktivitas-aktivitas masyarakat yang tergantung pada BBM Umum/Non Subsidi. Baca
:
BBM
Naik
Rp
300
mulai
5
Januari
2017”
tersedia
di:
http://energyworld.co.id/2017/01/05/inilah-kado-2017-bbm-naik-rp300-mulai-5-januari2017/ (diakses pada: Jum’at 6 Januari 2017 Berdasarkan keterangan pers, kenaikan ini akan dievaluasi setiap dua minggu sekali, dan mengikuti perkembangan kenaikan harga minyak dunia. Padahal dalam Putusan MK Perkara No 002/PUU-I/2003 telah ditentukan bahwa ketentuan Harga BBM yang diserahkan kepada mekanisme pasar (persaingan usaha yang sehat dan wajar) dalam pasal 28 ayat (2) dan (3) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyerahan harga BBM kepada pasar tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Putusan MK. Baca : Mulai Hari Ini Harga BBM Pertamina Naik” [Dalam Jaringan] tersedia di: http://otomotif.kompas.com/read/2017/01/05/131429115/mulai.hari.ini.harga.bbm.pertamina .naik (diakses pada: Jum’at 6 Januari 2017) Ditambah lagi dengan Kenaikan tarif listrik pada pelanggan dengan daya 900 VA yang biasanya digunakan rakyat kecil dari Rp.605/kWh akan menjadi Rp.1467,28/kWh. Kenaikan Tarif Dasar Listrik akan Melalui 3 tahap yang di mulai 1 januari 2017, Yakni 1 Januari 2017 menjadi Rp.791/kWh, Kenaikan berikutnya adalah 1 maret 2017 menjadi Rp.1.034/kWh, dan 1 mei 2017 menjadi Rp.1.352/kWh. Terakhir, pada 1 Juli 2017 menjadi Rp.1467,28/kWh. Tentu, kenaikan tarif sebesar 242,5% akan membuat rakyat kecil semakin menjerit. Kebijakan ini seolah-olah mencerminkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap urusan hajat orang banyak masyarakat Indonesia telah sirna. Dengan dalihnya pemerintah beralasan naiknya Tarif Dasar Listrik ini dikarenakan alasan penyesuaian tarif dimana pemerintah selama ini merasa tidak tepat memberikan subsidi tersebut kepada masyarakat yang menggunakan daya 900 VA, sehingga pemerintah lewat Kementerian ESDM berencana akan menggunakan dana subsidi untuk pembangunan Infrastruktur, padahal dari dulu hingga sekarang Pembangunan Infrastruktur tak kunjung diprioritaskan oleh pemerintah, nyatanya terdapat 2500 desa sampai hari ini luput dari perhatian pemerintah terhadap pemerataan jangkauan listrik di seluruh pelosok Indonesia.
Sehubungan dengan itu, Menteri ESDM meluncurkan permen ESDM Nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Skala Kecil. Sebagaimana diketahui juga Presiden Joko Widodo dalam Janji-Janji kampanyenya pernah menyebutkan bahwa ia akan meluncurkan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 35,000 MW, hingga sampai tahun ini total 106 Pembangkit listrik dengan total kapasitas 5.576,9 MW dengan kata lain jika dibandingkan dengan program presiden Jokowi masih jauh dari harapan untuk terealisasi. Baca : www.beritasatu.com/makro/396796-luhut-pemerintah-evaluasi--proyek-listrik-35000mw.html www2.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/8883-pemerataan-listrik-bagi-rakat-menteriesdm-fokus-melistriki-2500-desa.html Tentu jika melihat kondisi bangsa Indonesia sekarang keputusan Pemerintah untuk mencabut secara bertahap subsidi listrik pada pelanggan masyarakat ekonomi menengah kebawah 900 VA tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk NURANI PENGUASA YANG TAK LAGI BERPIHAK KEPADA RAKYAT. Klaim pemerintah menjelaskan terdapat sebagian besar dari 22,9 juta rumah tangga ialah golongan mampu yang tidak berhak mendapatkan subsidi listrik yakni sebesar sekitar 18,8 juta pelanggan, dan hanya 4,1 juta pelanggan yang berhak. Sehingga pencabutan subsidi bertahap ini justru mendorong peningkatan inflasi dan akan melemahkan daya beli masyarakat khusunya masyarakat kecill yang menjadi pelanggan listrik daya 900 VA. Masyarakat yang terkena dampak tentu akan merasakan pengeluaran listrik secara signifikan yang disebabkan oleh berkurangnya pendapatan yang diterima mereka karena kebutuhan pengeluaran yang perlu ditunaikan untuk membayar listrik yang melonjak 143% hingga Mei 2017. Baca :
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161118135538-85-173557/subsidi-listrik-
900-va-dicabut-2017-tarif-naik-tiap-3-bulan/ Dalam modul kajian ini, Garda Sriwijaya mempertanyakan pernyataan pemerintah tentang hal yang melatarbelakangi pencabutan subsidi secara bertahap tersebut, kemudian Garda Sriwijaya melihat pernyataan pemerintah tentang ketidaksesuian sasaran subsidi listrik yang pemerintah
klaim tidak dapat disertakan dengan data yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jikalau saja pemerintah serius dalam penangangan upaya kesejahteraan rakyat serta memprioritaskan agenda perbaikan yang bersifat fundamental bagi rakyat, khususnya pada Subsidi 900 VA yang dimiliki oleh rakyat kalangan menengah ke bawah, pemerintah bisa saja menseleksi masyarakat yang mampu dan tidak termasuk dalam subsidi pemerintah, dengan kata lain apabila ada masyarakat yang tergolong memiliki standar kemampuan untuk dinaikkain daya dari 900 VA ke 1300 VA ini lebih baik dibandingkan dengan pencabutan subsidi yang tidak jelas arahnya kemana, tentu berdasarkan acuan pada sumber data Badan Pusat Statistik Indonesia dengan Sensus Penduduk 2010 dan Sensus Ekonomi 2016. Pada kenaikan harga STNK dan BPKB yang akan diberlakukan mulai pada tanggal 6 Januari 2017 tentu GARDA SRIWIJAYA menilai sebagai pemberatan beban terhadap rakyat. Karena dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 menyatakan beberapa penambahan dan kenaikan biaya dalam kendaraan bermotor yang dinilai naik 2-3 kali lipat dari harga sebelumnya selama kurang lebih 6 tahun PP tersebut tidak diperbaharui. Kebijakan pemerintah yang satu ini sebagai langkah praktis untuk menaikkan penerimaan pendapatan negara terutama yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Meski ada banyak persepsi bahwa dengan pengenaan biaya tinggi pada administrasi kendaraan bermotor ini dapat mengurangi konsumsi masyarakat terhadap pembelian/penggunaan kendaraan pribadi, namun nyatanya dalam kebijakan ini belum jelas arah kemana PNBP yang didapatkan dari sektor ini akan digunakan untuk subsidi dan pengembangan trasportasi publik secara spesifik, kalaupun digunakan seperti itu, maka sampai hari ini pun kita juga masih belum melihat ketentuan final terhadap kebijakan ini. Bahkan disinyalir bahwa kenaikan biaya ini adalah langkah strategi pemerintah lain untuk menambal kegagalan realisasi amnesty pajak. Baca
:
Kenaikan
Biaya
STNK
BPKB
dinilai
beratkan
masyarakat
http://news.okezone.com/read/2017/01/02/338/1581112/kenaikan-biaya-stnk-bpkb-dinilai-beratkanmasyarakat
Kemana kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil? Apakah pemerintah telah kehilangan
cara
untuk
mengatasi
permasalahan
ekonomi
bangsa
selain
dengan
membebankannya pada rakyat? Menyikapi kebijakan-kebijakan yang tak pro rakyat itu, maka dengan ini Aliansi Mahasiswa Sumsel Menggungat Pemerintah menuntut dan mendesak untuk : 1. Mencabut PP No. 60 Tahun 2016 yang berisi daftar penambahan dan kenaikan biaya kendaraan bermotor yang menyengsarakan rakyat 2. Membatalkan kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) yang mencapai 242,5 % dan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang akan menyengsarakan rakyat ditengah kondisi masyarakat yang sulit dan daya beli yang rendah 3. Membuat kebijakan yang bersifat fundamental dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat 4. Mengecam keras pemerintah untuk terbuka dan melaksanakan uji publik terlebih dahulu dalam setiap menentukan suatu kebijakan Serta kami juga meminta DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk : 1. Menyatakan sikap atas penolakan terhadap kebijakan-kebjikan pemerintah yang tak pro rakyat 2. Menuntut DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat memfasilitasi pertemuan antara Aliansi Mahasiswa Sumsel Menggugat dengan DPR RI selambat-lambatnya satu minggu sejak tuntutan ini disampaikan.
Selasa, 10 Januari 2017 Ttd
Kementerian Politik dan Propaganda BEM KM UNSRI 2017 dan Koordinator Aliansi Mahasiswa Sumsel Menggugat Presiden Mahasiswa BEM KM UNSRI 2017
