DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku: Abdullah, Sukriy. 2004. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Palembang. Adam, Shendy. 2013. Jangan Pilih Artis Di Pemilu? Jadilah Pemilih Cerdas. http://politik.kompasiana.com. Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah. Yogyakarta: GrahaIlmu. Amirudin H, Zainal Asikin. 2009. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada Anthony, Robert dan Govindarajan Vijay. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. Anzar, Muhammad Karya Satya. 2008. Analisa Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. Tesis Pascasarjana Sumatera Utara. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2008. Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: Raja Grafindo. Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. jakarta: Erlangga. Budi, Purnomo. 2009. Obligasi Daerah. Bandung : Alfabeta. Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas. Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah Symposium Nasional Akuntansi . Makasar. Darma, Jufri, dan Ali Fikri Hasibuan. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Mediasi. Universitas Negeri Medan. Erlina. 2008. Pengaruh Pengetahuan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dan Kinerja Dewan Serta Peranan Partisipasi Masyarakat di Sumatera Utara. Jurnal Wawasan, vol.13 No.3. sumatera Utara.
Fatchurrochman, Agam. 2002. Manajemen Keuangan Publik. Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesia Corruption Watch.23-25 Januari 2002. Jakarta. Govindarajan. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba empat. Halachmi, Arie. 2005. Performance measurement is only one way of managing performance. International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 54: 502516. Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. Hamzah, Ardi 2008, Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran. Konferensi Penelitian, Jatim Indradi dan Syamsiar. 2001. Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD Dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang. Kusnendi. 2008. Model-Model Persamaan Struktural. Bandung: Alfabeta. LAN, BPKP. 2001. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Lembaga Administrasi Negara. Jakarta. Mahsun, Mohamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. Evaluasi Kinerja SDM. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama. Mardiasmo. 2003.Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparasi Organisasi Layanan Publik. Majalah Swara MEP. Vol. 3 No.8 Maret. Jogjakarta: MEP UGM. --------------. 2005. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Jogjakarta: Andi. --------------. 2009. Pengawasan Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jogjakarta: Andi. Maryanti. 2002. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tesis Program Pasca Sarjana. Maryani, Titik dan Unti Ludiglo. 2001. Survey Atas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap da nPerilaku Etis Akuntan. TEMA. Vol. II. Nomor 1. Maret. Mayasari, Rosalina Pebrica. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi. Vol. 2 No 1. Januari. Mulyana, Deddy, M.A., Ph.D. 2010. Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rosda
Mustopadidjaja. 2003. Peran Aparatur Pengawasan Dalam Mencengah KKN, Beberapa Implikasi TQM. Inspektorat Jenderal Pengawasan, Departemen Perikanan dan Kelautan. 16 September. Pramita,Yulinda Devi dan Andriyani Lilik. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII. Purwokerto. Pramono, Agus. 2002. Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Brawijaya Malang. Pujirahayu, Imaniar dan Widyaningsih Aristanti. 2011. Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel moderating di DPRD Kabupaten Sukabumi. Media Riset Akuntansi, vol.2. No.1 Universitas Pendidikan Indonesia. Rachmat. 2010. Akuntansi Pemerintahan. Bandung: CV. Pustaka Setia. Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Pemda Kota, Kabupaten dan Provinsi di Jawa Tengah). Jurnal Maksi, Vol 7 No 2 Agustus 2007, hal 206-220. Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Sintawati. 2008. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Timbulnya Senjangan Anggaran pada Pengganggaran Partisipatif (studi kasus pada PT.Pupuk Kijang). Skripsi. Bandung: Universitas Padjajaran. Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Eksekutif tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya. Sopanah dan Wahyudi Isa. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparasi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Malang. Sudjana, Nana. 2001. Metoda Statistika. Bandung: Penerbit Tarsito. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta. -------------.2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta: Bandung -------------. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. Bandung. Alfabeta. -------------.2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kuaitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung
Sutarnoto, Tejo. 2002. Pengaruh Kualitas SDM Aparatur terhadap Kinerja Pegawai. Tesis S2 Tidak di Publikasikan. Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Brawijaya Malang. Trisnaningsih. 2007. Independensi Auditor Dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Goverment, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. SNA X Makassar. Umar, Husein. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Wawan, Sukmana dan Lia Anggarsari. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ( Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya ). Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 4, No. 1, 2009. Warimon, Simson, Imam Ghozali dan Mohamad Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparasi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. Wibowo, 2007. Pengaruh Independensi, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Pemahaman Good Goverment Terhadap Kinerja Anggota DPRD (Studi Empiris pada DPRD di daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Islam Indonesia Winarna, Jaka dan Sri Murni. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. Witono. 2003. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. Vol 2 : 151-168. ----------. 2003 Pengaruh Personal Background dan Political Culture terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan. Yudono, Bambang. 2002. Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta.
PeraturanPerundang-undanggan: Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 yang selanjutnya diganti dengan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006. Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ------------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang Berubah menjadi PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban. ------------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Undang-undang Nomor, 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung. -----------------------------, 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. -----------------------------, 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. ------------------------------, 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. ------------------------------, 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta : Pustaka Pergaulan. ------------------------------, 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
Sumber Lain: Website http://bandungindependen.wordpress.com/2008/08/01/penyimpangan-penggunaan-danaapbd-kota-bandung/ http://bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm http://detikBandung.com
