PEMILIH DKI JAKARTA ANTIPOLITIK UANG Pemilih Cerdas Bukan Pilih Calon karena Uang Tapi Memilih karena Kata Hati
Kerjasama Perludem dengan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta
Sekretariat: Gedung Dana Graha Lantai 1 Ruang 108 Jl. Gondangdia Kecil No. 12-14 Jakarta Pusat 10330 Telp. 021-31903701
[email protected], www.perludem.or.id Twitter: @perludem Facebook: Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi
PEMILIH DKI JAKARTA ANTIPOLITIK UANG Pemilih Cerdas Bukan Pilih Calon karena Uang Tapi Memilih karena Kata Hati
Pemilih DKI Jakarta Antipolitik Uang
Penerbit: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Illustrator: Suhe Penulis Teks: Titi Anggraini Ibrohim Perancang Sampul & Tata Letak: K. Kustira Cetakan 1, Juni 2012 Kerjasama Perludem dengan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta
Sekretariat: Gedung Dana Graha Lantai 1 Ruang 108 Jl. Gondangdia Kecil No. 12-14 Jakarta Pusat 10330 Telp. 021-31903701
[email protected], www.perludem.or.id Twitter: @perludem Facebook: Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi
Pasal 117 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
ii
KATA PENGANTAR Praktek politik uang dalam pilkada jamak terjadi di berbagai daerah. Pelanggaran ini sangat mengkhawatirkan, karena menjadi instrumen pemenangan di tengah pemilihan langsung. Dampaknya, hak pilih warga dibajak oleh kepentingan kandidat. Mengingat bahaya politik uang terhadap keberlangsungan demokrasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan salah satu alasan dalam putusannya untuk membatalkan hasil pilkada di beberapa daerah karena merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Analisa terhadap putusan MK, memperlihatkan berbagai modus praktek politik uang. Minimal ada 3 bentuk praktek politik uang. (1) Politik uang secara tunai, memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk memberikan dukungan dan memilih calon tertentu. (2) Politik uang pasca bayar yakni menjanjikan imbalan kepada pemilih atau kelompok masyarakat jika calon bersangkutan terpilih. (3) Menjadikan pemilih sebagai relawan dimana setiap relawan mendapatkan imbalan uang. Juga muncul bentuk politik uang dengan menggunakan kekuasaan/jabatan. MK menyebutnya dengan politisasi birokrasi. Selain itu juga terjadi praktek illegal jual beli suara baik di PPS dan PPK, sehingga menyebabkan penggelembungan dan penggembosan suara. Dalam Pilkada DKI Jakarta praktek politik uang bisa saja terjadi saat kampanye, menjelang pemungutan dan bahkan rekapitulasi suara. Modus yang dipakai bisa beragam, politisasi birokrasi, jual beli suara, bagi-bagi uang/sembako, penggunaan relawan, dan bentuk lainya. Apakah politik uang bisa diatasi? Kami di Perludem dan KIPP Jakarta yakin bisa. Namun, tentu tidak dalam sehari, sebulan, atau setahun. Kami meyakini mengatasi penyakit kronis politik uang memerlukan kerja keras nan panjang, dengan melibatkan semua pihak. Komitmen peserta, penyelenggara, dan tentu pemilih. Ketika dalam Pilkada DKI kandidat semua bersepakat meneken pakta integritas (yang diinisiasi oleh KPK) agar kandidat berkompetisi secara jujur dan adil serta menghindari praktek politik uang. Maka, kini saatnya Pemilih Jakarta bersepakat untuk TOLAK POLITIK UANG! Bahwa Pemilih Jakarta Antipolitik Uang! Dalam bentuk apapun, oleh siapapun, dan dengan dalih apapun. Komik ini adalah salah satu medium kampanye yang kami pilih sabagai bagian dari langkah menuju ke arah sana. Tak mudah memang, tapi kami optimis bahwa ini harus dimulai. Selamat membaca dan jadikan gerakan ini sebagai gerakan kita bersama. Pemilih Cerdas Tolak Politik Uang! Pemilih Jakarta Antipolitik Uang! Jakarta, Juni 2012 Titi Anggraini
iii
DAFTAR ISI Warga Jakarta Nyoblos Putusan MK Bicara Warga Prediksi Politik Uang Pemilih Jakarta Antipolitik Uang Serangan Fajar Bagi-Bagi Sembako Dadakan Netralitas Birokrasi Politisasi Sepak Bola Pepesan Kosong Pemilih Jakarta Antipremanisme Gali Lobang Tutup Lobang Dangdut Ria PNS Jangan Genit! Kampanye Pelat Merah Guru (Gak) Kampanye Broker Suara Raskin Punya Si Miskin Loh! Manipulasi Suara . Rumah Ibadah Berbayar Semua Harus Terlibat iv
..... 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 ..... 7 ..... 8 ..... 9 ..... 10 ..... 11 ..... 12 ..... 13 ..... 14 ..... 15 ..... 16 ..... 17 .... 18 ..... 19 ..... 20
WARGA JAKARTA NYOBLOS Ayo kita sukseskan Pilkada DKI Jakarta 11 Juli 2012, pilih gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017 Warga cerdas nyoblos tanggal sebelas
Jangan malas ke TPS di tanggal sebelas
1
lima menit untuk lima tahun
putusan mk bicara
Dari 224 daerah YANG pilkada di 2010, ada 25 daerah yang hasil pilkadanya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK)
ya betul, dibatalkan karena terjadinya pelanggaran pilkada yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur
Misalnya karena pasangan calon melakukan politik uang, politisasi birokrasi, maupun intimidasi
semua biaya yang sudah keluar untuk pilkada jadi sia-sia hanya karena tamak ingin menjadi penguasa
Pasal 82 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004: Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
2
Pemilih Prediksi Politik Uang
Survey PuSkapol UI yang diumumin 11 Juni bilang 40,7% responden percaya akan ada jual beli suara atau politik uang di pilkada Jakarta
Ngeriii jek! Bisa gak sih politik uang dihilangkan?
BISAAA!!! Asal kita semua mau dan komitmen buat melawan politik uang!
Tolak Politik Uang! Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi?
3
Pemilih Jakarta Antipolitik Uang
Jangan Lupa Ya 11 Juli 2012 Kita Pilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Dki Jakarta
Sebulan kita bisa beli beras gratis....
TAPIII.... lima tahun kedepan kita menderitaaaa, BUAT APAAN TUH!
Ada Titipan “Amplop” Nih Dari Calon Pilihan Kita, Lumayan Kan Nggak Usah Keluar Duit Beli Beras Buat Sebulan Sorry la yawwwww
Jangan ambil uangnya! Dilakukan siapapun dengan dalih apapun, politik uang terkutuk dan merusak kemanusiaan 4
Kate agame yang nyogok dan yang nerima sogok samasama bedosa tauuuu...
Serangan Fajar Bu pilih si A ya…. Saya kasih duit seratus ribu niihh....
Ogah ah, biar kate kite miskin, kita kagak sekolah, tapi kite gak bisa dibeli!
5
Kita bisa buktikan bahwa warga Jakarta punya integritas dan harga diri
Saudara-saudara jangan lupa nanti Pilkada pilih pasangan gubernur yang paling ngerti sama apa yang kita butuhkan, yang jujur, yang bekerja tanpa pamrih, yang ikhlas jadi pemimpin
Bagi-Bagi Sembako Dadakan Suara anda, kebahagiaan saya. Jangan lupa pilih yang jujur, ikhlas, dan amanah
Ngaku ikhlas, ngaku jujur tapi ngasih besek minta ditukar sama suara milih gubernur huuhh...
6
yang ada kalau sudah berkuasa juga dia lupa sama kita
Kepala sekolah (di sekolah negeri) mengadakan rapat bulanan dengan para guru. Pada awalnya kepala sekolah memimpin rapat seperti biasanya. Tapi, diakhir rapat kepala sekolah berpesan kepada para guru
Netralitas Birokrasi
Kita sebagai “anak buah” seharusnya menurut kepada atasan, dan mencari pemimpin yang sudah jelas arahannya! Maksudnya pak?
Kan pemimpin kita selama ini sudah bagus kenapa tidak kita pilih lagi?
Jangan begitu dong Pak, Kalau kita saja sebagai pendidik sudah tidak netral dan tidak berintegritas, bagaimana kita mau membentuk anak didik kita menjadi orang yang bermoral?
Birokrat atau perangkat daerah yang tidak netral dalam pilkada adalah kejahatan. Pasal 116 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur: Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikaN salah satu pasangan calon selama masa kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Politisasi Sepak Bola
Kalian akan saya kasih sumbangan besar, tapi jangan lupa kalian mengkampanyekan buat pilih saya ya
Sepakbola itu mengedepankan sportivitas, kejujuran dalam bertanding. Kalau nggak sportif bukan pencinta bola namanya Kita maunya yang fair play, yang main jujur bukan yang pake uang!
8
Setiap pemilu selalu ada cerita, banyak calon yang menjanjikan berbagai macam hal yang menggiurkan masyarakat.
Pepesan Kosong
Ibu dan Bapak, Adik dan Kakak, Saudara dan Saudari pilih saya ya……kalau sampai saya jadi gubernur, setiap kepala keluarga akan saya beri sumbangan setiap bulan 2 juta
Dari mana ya punya dana sebanyak itu?
Berarti sama Ya paling juga dapat dari dong berinvestasi cek kosong? Paberhutang, trus dahal kampanye buat bayar harusnya diisi hutangnya dengan hal-hal korupsi deh yang mendidik, bukan cuma pepesan kosong
Pasal 1 angka 23 UU No. 32 Tahun 20014 menyebutkan: Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
Pemilih Jakarta Antipremanisme Di Kota besar seperti Jakarta, kerap terjadi tindakan kriminal, dan biasanya ada “penguasa” daerah yang disebut “preman”. Bos, kerahkan massa untuk pastikan warga Jakarta pilih calon saya ya, tenang pasti ada bayarannya hehehe
Siap dong Mas Bro, yang penting pelicinnya...
Sekarang gak jaman main intimidasi, ada Panwaslu dan ada Pak Polisi yang akan melindungi warga Jakarta, jadi kami tidak takut!
Pasal 116 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik; diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Gali Lobang Tutup Lobang
Dalam Pilkada pasti butuh dana dong sebagai “tanda kasih” ke pemilih
Gimana nggak korupsi kalau caranya begitu. Kalau sudah terpilih pasti cari segala cara buat balas budi
Wah kurang nih duitnya, nyari sumbangan kemana lagi YA?
Sini saya kasih modal, tapi jangan lupa ya kalau terpilih nanti... Dampak kehancuran dari gali lobang tutup lobang 11
Dangdut Ria Dangdut merupakan hiburan masyarakat yang menarik dan banyak ditonton. Suatu hari ada dangdut di sebuah perkampungan, banyak warga yang ikut menonton acara dangdutan tersebut.
Sekarang situ yang nyawer, ntar kalo udah kepilih boro-boro ingat kita
Ka
Dangdutan ini saya yang bayar, ini saya sawer kalian semua, jangan lupa tapinya pilih saya ya..
! ! ! . . . k k k k k gaa Dikiranya kita milih karena uang kaliii, kita mah milih pake nurani tauuu..
Pemilih cerdas bukan pilih calon karena uang, tapi memilih karena nurani
12
Dalam pilkada, kalian mengerti kan tentang loyalitas kepada negara? maksudnya adalah pilih calon yang juga saya pilih
PNS Jangan Genit!
Maksudnya Pak?
Kalian harus loyal kepada saya karena saya atasan kalian, jadi kalian harus pilih calon saya
Bapak sudah kuno ah! PNS dan seluruh aparat birokrasi adalah abdi negara. Kami berjanji kepada bangsa, negara, dan agama untuk bekerja sebaik-baiknya
Bapak harus tau, PNS adalah pelayan rakyat, bukan pelayan atasan!
Pasal 80 UU No. 32 Tahun 2004: Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dankepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikah salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
13
Kampanye Pelat Merah Dalam kampanye ada kandidat yang menggunakan mobil dinas atau fasilitas dinas
Bapak Ibu jangan lupa ya dukung calon kita, pemimpin paling bersih, paling jujur, paling beriman...
Pasal 79 ayat (3) huruf a UU No. 32 Tahun 2004: Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Pasal 81 ayat (4): Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.
14
Huuuuhh ngaku-ngaku paling bersih tapi kampanye pakai mobil pelat merah, OMDO ah!
GURU (GAK) KAMPANYE Di sekolah, guru di depan murid-murid pemilih pemula Anak-anak kalo kita semua pilih calon jagoannya Ibu, Ibu bisa naik jabatan loh
Bu itu kan hak dan pilihan rahasia kita kenapa harus dipaksa
Ada-ada aja ibu ini, naik jabatan itu karena prestasi bu...
Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004: Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis.
15
Broker Suara siip... ente jangan khawatir soal bayarannya, mau berapa duit?
Tenang Pak Bapak mau berapa ribu suara, kita bisa atur... yang penting harganya cocok
16
yang beginian nih yang merusak pilkada jujur dan adil, para broker suara yang berjudi dengan pilihan para pemilih. NO WAY!
Raskin Punya Si Miskin Loh! Hayoooo ini bagi-bagi raskin beras murah dari calon saya. Karena dia sudah bagi-bagi gratis, jangan lupa pilih calon saya ya hahaha...
Raskin, berasnya si miskin yang dikasih negara tau, bukan beraS dari calonnya kamu.. Masa di abad 21 gini kita mau dibohongin huh...
17
Manipulasi Suara Waduh perolehan suara calon kita ketinggalan jauh
kita Harus ambil langkah cepat. coba kamu sogok petugas pps nya!
Gini ajah deh, Ibu saya kasih persenan tapi suara calon saya dinaikin?
18
Kami petugas pemilu bekerja berdasarkan undang-undang, sumpah jabatan, dan kode etik. Jangan coba-coba beli kami ya
Rumah Ibadah Berbayar ini saya berikan sumbangan untuk membangun masjid kita bersama, tapi jangan lupa pilih saya ya...
Pak kalau mau beramal syaratnya kudu ikhlas, kalau ngarepin imbalan mah namanya rasuah alias sogok
19
dan sogok haram hukumnya!
Semua Harus Terlibat Politik uang terjadi karena ada niat dan juga kesempatan
Gak akan ada politik uang, kalau pesertanya jujur
Tidak akan ada politik uang kalau pemilihnya tidak mau
Memerangi politik uang harus dilakukan bersama. Pemilih Jakarta antipolitik uang! 20
Tidak akan ada politik uang kalau penegakan hukumnya juga maksimal
