STRATEGI MENJARING PEMILIH PEMULA DALAM DAFTAR PEMILIH Oleh : Kadek Wirati
A. PENDAHULUAN Banyak
definisi
kepemimpinan
yang
menggambarkan
asumsi
bahwa
kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang baik individu maupun masyarakat. Dalam kasus ini, dengan sengaja mempengaruhi dari orang ke orang lain dalam susunan aktivitasnya dan hubungan dalam kelompok atau organisasi. John C. Maxwell
mengatakan
bahwa
inti
kepemimpinan
adalah
mempengaruhi
atau
mendapatkan pengikut. Orang yang melakukan tindakan untuk mempengaruhi atau mendapat pengikut inilah yang disebut dengan pemimpin. Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuan bersama rakyat Indonesia adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai yang tertuang dalam Pancasila. Untuk mencapai tujuan rakyat Indonesia inilah dibutuhkan pemimpin. Pemimpin ini harus dipilih dari jutaan rakyat Indonesia. Tentunya orang yang dipilih adalah orang dipandang mampu mengantarkan rakyat Indonesia kepada cita-citanya. Pemimpin yang terpilih akan melaksanakan tindakan kepemimpinan. Pemimpin Indonesia harus mampu mempengaruhi dan mendapatkan pengikut dari rakyat Indonesia agar rakyat mau berjuang bersama-sama untuk mencapai cita-citanya. Untuk memilih pemimpin inilah dibutuhkan sarana pemilu/pemilihan yang demokratis. Pemilihan yang demokratis merupakan cerminan demokrasi sudah berjalan dengan baik. Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis-tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilihan umum reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun; adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan;
terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa.2 Dari definisi demokrasi tersebut terlihat bahwa partisipasi politik dan kompetisi politik merupakan syarat penting bagi tersedianya sistem politik yang bercorak demokrasi.3 Dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern.4 Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (universal), setara (equal), rahasia (secret), bebas (free) dan langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair). Demokrasi memberikan hak yang setara bagi seluruh warga Negara untuk memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan guna mengatur Pemerintahan dengan perantaraan wakilnya. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang tidak berminat menggunakan hak pilihnya. Padahal hak memilih dimiliki oleh seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih termasuk dalam hal ini pemilih pemula. Namun nampaknya sampai saat ini hanya sebagian kecil pemilih pemula tergarap denga baik untuk berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilihan. Partisipasi dalam hal ini baik pada saat persipan maupun pelaksanaan. Untuk menjamin partisipasi pemilih inilah dibutuhkan sebuah komisi pemilihan umum untuk melaksanakan pemilu/pemilihan. Di Indonesia pelaksana pemilu/pemilihan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mana mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional,tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil. Peran startegis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum . Komisi Pemilihan Umum dihadapkan pada sejumlah tantangan berupa issue actual dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan, baik nasional maupun lokal yang berdampak
pada
pencapaian
lembaga
Komisi
Pemilihan
Umum
secara
keseluruhan.Adapun tantangan tersebut sebagai berikut : a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu/pemilihan sangat dinamis. b. Peran media massa sangat besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan berkembangnya isu aktual diatas, pemutakhiran daftar pemilih menjadi sangat strategis dari lembaga Komisi Pemilihan Umum mengingat masih tingginya Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih belum terdaftar dalam daftar pemilih dalam pelaksanaan pemilu baik secara nasional maupun lokal. B. Hak Memilih merupakan Hak Asasi Manusia 1. Hak Asasi Manusia a) Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Jack Donnely dalam Rhona K.M Smith, dkk, 2008). Meskipun manusia terlahir dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, ras, agama, suku, budaya dan keanekaragaman lainnya, tetap saja memiliki hakhak tersebut dimana hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicaput oleh siapa pun dan kapanpun. 1. Hal senada dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2008), bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Hak ini merupakan hak yang paling mendasar (fundamental) agar manusia dapat berkembang sesuai dengan martabatnya. 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian menimbang pada huruf b menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi,dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. 3. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendeskripsikan pengertian hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 4. Hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia karena keberadaannya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, meskipun manusia dilahirkan dalam keadaan dan kondisi yang beraneka ragam. Oleh karena itu, hak tersebut tidak boleh dicabut oleh kapanpun dan siapa pun. 5. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga
keselamatan
eksistensi
manusia
secara
utuh
melalui
aksi
keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (Dede Rosyada, 2005). Hal ini dimaksudkan untuk mencapai saling menghormati antar hak asasi masingmasing orang. Di dalam menerima suatu hak asasi, dalam hak itu disertai pembebanan yaitu kewajiban asasi untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain. Pelaksanaan hak asasi manusia harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh masyarakat internasional. Hal ini untuk menekan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia internasional adalah (Rhona K.M. Smith, dkk, 2008): a. Prinsip kesetaraan, yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula; b. Prinsip diskriminasi, merupakan salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara; c. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan serta memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hakhak dan kebebasan.
Penerapan
prinsip-prinsip
di
atas
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
dimaksudkan untuk menekan terjadinya diskriminasi terutama bagi golongan masyarakat kecil yang kurang diperhatikan olehpemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari pelanggaran hak asasi manusia negara harus menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia di atas.
2. Hak Politik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan BangsaBangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disingkat DUHAM. DUHAM ini berisi pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam penegakan dan penghormatan hak asasi manusia baik bagi anggota PBB sendiri maupun masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksinya.
Dalam perkembangannya, tanggal 16 Desember 1966, melalui resolusi 2200A (XXI) MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976 (Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)). Indonesia sebagai negara hukum yang berusaha menjunjung penegakan dan penghormatan hak asasi manusia, telah meratifikasi Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hal ini disertai konsekuensi bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warganegara. Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 21 DUHAM diantaranya (Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen, 2006): a. Berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b. Berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya;
Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan
memberikan suara. Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan pembatasan yang tidak wajar untuk: a. Ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas; b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya; c. Mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya. Salah satu hak politik yang dijamin dalam kovenan internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat ketentuan tentang hak pilih, yaitu hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat. Untuk menjamin terlaksananya hak pilih inilah daftar pemilih tetap yang baik menjadi sangat penting posisinya. Terlebih-lebih bagi pemilih pemula.
C. Menjaring Pemilih Pemula Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Untuk mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015 tentang rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum
“MENJADI
PENYELENGGARA
PEMILU
YANG
MANDIRI,
PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL”, dimana salah satu misinya adalah : Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat, sehingga kami upayakan system yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu/Pilkada. Berpedoman pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” secara konstitusi menentukan warga Negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan, yakni hak untuk dipilih dan memilih dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 untuk melindungi Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia dalam Pemilu/Pilkada.
Dari beberapa permaslaahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali salah satunya adalah “BELUM OPTIMALNYA PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH PEMILU/PEMILIHAN” isu stragtegisnya adalah : a. Kualitas DP4 yang diserahkan Pemerintah buruk; b. Pencocokan dan Penelitian Pemilih kurang maksimal; c. Terjadi mobilisasi Pemilih dari satu daerah ke daerah lain; d. WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. e. Banyaknya pemilih pemula yang belum terdaftar dalam daftar pemilih. Sehingga
untuk
meningkatkan
kualitas
Pemutakhiran
Daftar
Pemilih
Pemilu/Pemilihan yang akurat, komprehensif dan mutakhir maka perlu dilakukan sebuah inovasi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih pemilu/pemilihan serta untuk mencari solusi permasalahan. Dengan demikian Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan merupakan point penting dalam setiap proses pemilu/pemilihan, sekaligus juga menjadi komponen utama dalam menjamin hak pilih warna Negara didalam penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas.Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin hak konstitusi warga Negara yang
mempunyai
hak
pilih
untuk
memilih
dan
dipilih
dalam
Pemilihan
Umum/Pemilihan.Pemerintah menjamin Setiap warga Negara yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpinnya.Terdaftarnya warga Negara yang mempunyai hak pilih kedalam Daftar Pemilih Tetap adalah salah satu indikator suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang berkualitas. Sebenarnya setiap warga Negara yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin sudah masuk dalam DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan), yang mana DP4 ini adalah bahan awal proses untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) . Komisi Pemilihan umum (KPU) berupaya menjadi parameter yang mampu menjadi agen hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih.Mampu menjamin warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih ,terdaftar sebagai pemilih,dan dapat menggunakan hak pilih mereka. Untuk meminimalisir isu stargtegis pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 serta mengikuti trend teknologi yang makin pesat terhadap penggunaan medsos, maka dilakukan inovasi dengan “PENDAFTARAN PEMILIH PEMILU/PILKADA SECARA ONLINE DENGAN PEMILIH PINTAR” yang
berbasis web dan terintegrasi dengan website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (www.kpud-baliprov.go.id).Program ini dinamai “PEMILIH PINTAR” buah karya kasubag program data.
GAMBAR SITUS WEB KPU PROVINSI BALI
Pemilih Pintar ini memberikan akses seluas-luasnya kepada publik secara online mandiri memberikan tanggapan terhadap hasil penetapan daftar pemilih disetiap tahapan pemilu/pilkada di Provinsi Bali. Dalam hal ini Pemilih Pemula yang menjadi sasaran pengguna media sosial akan dapat mengakses apakah yang bersangkutan sudah terdaftar dalam daftar pemilih pemilu/pilkada sejak tahapan awal pemutakhiran data pemilihan dilaksanakan. Nampaknya berita launching pemilih pintar menyita cukup banyak perhatian, sudah lebih dari 5000 orang membaca berita tersebut. Sehingga KPU Provinsi Bali berkeyakinan pemilih pintar ini menarik bagi kaum pemilih pemula.
GAMBAR BERITA LAUNCHING PEMILIH PINTAR
Mekanisme dan metode pengolahan data pemilih dalam Aplikasi Pemilih Pintar adalah sebagai berikut : 1. Masyarakat mengakses daftar pemilih online www.kpud-baliprov.go.id untuk memastikan diri terdaftar dalam daftar pemilih; 2. Masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih online dapat mengakses aplikasi Pemilih Pintar atau klik tombol belum terdaftar atau akses www.dptbali.kpud-baliprov.go.id/pemilihpintar.php; 3. Masyarakat mengisi formulir pendaftaran pemilih dengan memasukkan informasi seperti : 1. Nama Lengkap ; 2. Nomor Kartu Keluarga; 3. Nomor Induk Kependudukan; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal Lahir; 6. Jenis Kelamin; 7. Status Perkawinan; 8. Jenis Kelamin; 9. Alamat sesuai Identitas; 10. Alamat Sekarang; 11. Kabupaten; 12. Kecamatan; 13. Desa/Kelurahan;
14. Nomor Telepon Pemilih yang bisa dihubungi oleh petugas. 4. Setelah Masyarakat mengisi Formulir tersebut dengan benar, akan mendapatkan bukti pengisian formulir pendaftaran dan akan diverifikasi faktual oleh Petugas PPS;
GAMBAR SITUS PEMILIH PINTAR
Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menjaring Pemilih Pemula terdaftar dalam Daftar Pemilih Pemilu/Pilkada melalui Aplikasi “PEMILIH PINTAR” tentu di ikuti dengan sosialisasi pada setiap tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih melalui : 1. Sosialisasi melalui kegiatan rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yaitu Sosialisasi Pendidikan Pemilih dengan sasaran siswa kelas 3 di SMA/SMK ; 2. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Karang Taruna, Muda mudi di Banjar-banjar; 3. Melakukan broadcast ajakan untuk “menjadi generasi pemilih pintar” melalui media social seperti : BBM, Whatsapp, Line, Facebook, Path, Twitter dan google plus; 4. Melalui
media
massa
elektronik
maupun
cetak
untuk
ikut
mensosialisasikan pemilih pintar. Untuk
memberikan
layanan
maksimal
kepada
pemilih
dalam
penyelenggaraan Pemilu/Pilkada dimana masyarakat /pemilih merupakan stakeholder penyelenggara, Komis Pemilihan Umum Provinsi Bali telah
melakukan inovasi berupa layanan daftar pemilih online yang dapat memberikan informasi kepada pemilih. Daftar Pemilih Online (dptbali.kpud-baliprov.go.id). Namun Daftar Pemilih Online hanya memberikan informasi kepada pemilih sudah terdaftar dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) sedangkan pemilih yang belum terdaftar tidak dapat ditampung dalam daftar pemilih online tersebut. Untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi baik untuk pemilu maupun pilkada ,maka di bangun system yang menyatu dengan informasi daftar pemilih online pada website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali berupa Aplikasi “PEMILIH PINTAR”. Aplikasi ini dibangun dalam rangka : 1. Mendukung tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu/Pilkada; 2. Meningkatkan
kepercayaan
masyarakat
/publik
terhadap
penyelenggara Pemilu/Pilkada sehingga hasil Pemilu/Pilkada dapat diterima oleh banyak pihak; 3. Menampung tanggapan masyarakat dan stakeholder Pemilu/Pilkada terhadap Daftar Pemilih; 4. Aplikasi ini dapat memberikan informasi secara lengkap dan akurat kepada petugas penyelenggara yang menghasilkan informasis pemilih yang lengkap berdasar tanggapan masyarakat; 5. Dapat diakses oleh publik secara luas dan memberikan manfaat kepada individu maupun kelompok untuk berperan aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu/pilkada. Aplikasi Pemilih Pintar dirancang untuk dapat secara fleksibel untuk pelaksanaan Pemilu Tingkat Nasional dan Pilkada di tingkat lokal,oleh karena itu penayangan aplikasi pemilih pintar disesuaikan dengan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu/Pilkada yang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pemilih pemula yang penulis gambarkan disini adalah Pemilih yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, sesuai hasil survey hampir seratus persen menggunakan hp android lebih dari satu, sehingga segala hal yang dibutuhkan akan melalui teknologi informasi yang semakin maju seperti mudahnya kita mengakses google maupun situs website lainnya. Maka dari sinilah kita menjaring agar semaksimal mungkin pemilih pemula khususnya dengan
mudah
memanfaatkan
aplikasi
ini
untuk
berpartisipasi
dalam
penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam menjaring Pemilih Pemula masuk dalam daftar Pemilih Pemilu/Pilkada melalui Aplikasi “PEMILIH
PINTAR”. Untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih pemilu/pilkada yang ada di Provinsi Bali tentu secara berjenjang. Pemilih pemula diharapkan dapat mengecek dirinya melalui aplikasi Pemilih Pintar tersebut apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum, bila belum maka pemilih pemula dapat segera mengisi formulir pada aplikasi untuk dapat ditindaklanjuti oleh petugas secara berjenjang.
D. SIMPULAN Berdasarkan uraian tersebut di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan seperti terurai di bawah ini. 1. Memilih adalah merupakan hak asasi manusia, sehingga tidak boleh dilanggar. 2. KPU Provinsi Bali melakukan berbagai hal untuk menjaring pemilih pemula. 3. Situs pemilih pintar mendapat respon yang sangat baik dari pemilih pemula yang relatif ramah teknologi informasi. 4. Aplikasi Pemilih pintar adalah salah satu upaya/strategi menjaring pemilih pemula melalui dunia maya/ media sosial; 5. Aplikasi Pemilih Pintar ini adalah upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk meningkatkan kualitas Daftar Pemilih Pemilu/Pilkada yang akurat,komprehensif dan termuktahir dengan pendaftaran pemilih secara online; 6. Aplikasi pemilih pintar sebagai wujud layanan publik dari penyelenggara pemilu/pilkada untuk mendukung proses dan tahapan pemutakhiran daftar pemilih; 7. Keterbukaan informasi melalui system yang terintegrasi dalam mendukung setiap
tahapan
pelaksanaan
pemilu/pilkada
sehingga
mampu
meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara; 8. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam setiap pelaksanaan proses demokrasi pemilu/pilkada di Provinsi Bali; 9. Menurunnya prosentase penggunaan KTP/Identitas lain oleh Pemlih pada saat Hari Pemungutan Suara.
DAFTA PUSTAKA Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006 Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Dede Rosyada. 2004. Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta; Kencana. Rhona K.M. Smith, Christina Ranheim, dkk, Hukum hak asasi manusia, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008 Sumber lainnya : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Undang-Undang Dasar 1945 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 untuk melindungi Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia dalam Pemilu/Pilkada Buku 9. Meningkatkan Akurasi Data Pemilih. Diterbitkan oleh : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laporan Laboratorium Kepemimpinan Instasional : Pendaftaran Pemilih Pemilu/Pilkada Secara Online Dengan “Pemilih Pintar” oleh : I PUTU GEDE EKA SWAMBARA, ST
