DAFTAR ISI. REFORMASI BIROKRASI MELALUI PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN ENTREPRENEUR DI ERA NEW PUBLIC MANAGEMENT Muchamad Zaenuri

DAFTAR ISI

REFORMASI BIROKRASI MELALUI PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN ENTREPRENEUR DI ERA NEW PUBLIC MANAGEMENT Muchamad Zaenuri

01 - 10

ETIKA APARATUR PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH TINJAUAN ATAS UU APARATUR SIPIL NEGARA Irawanto

11 - 25

IMPLEMENTOR, KOMPETENSI DAN ADMINISTRATOR Sopjan Aripin dan Muhammad Tahir Karepesin

PROFESIONALISME

26 - 32

PERENCANAAN SISTEM PENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN DENGAN PEMETAAN DIGITAL DAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) (PADA KANTOR BPS KALIMANTAN TENGAH) Riri Kristiasi & Ira Zuraida

33 - 46

PENGEMBANGAN MODEL SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERBASIS KOMPETENSI AKADEMIK, SOFT SKILL, KEPRIBADIAN DAN ETIKA Putu Aditya Ferdian A

47 - 60

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BOPDA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI KOTA SURABAYA Supriyanto dan Nuansa Rahmadi

61 - 77

KEBERHASILAN IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI KABUPATEN GRESIK : KEDERMAWANAN, ISSU DAN TANTANGAN Suprayoga, Dewi Suprobowati dan Putu Aditya Ferdian

78 - 86

87-103 ANALISIS PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN PAKAL KOTA SURABAYA Jazuli

Analisis Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Pakal Kota Surabaya Jazuli1

Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Pakal Kota Surabaya masih perlu meningkatkan kualitas pelayanannya. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Pakal Kota Surabaya adalah, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia/Aparatur, Akuntabilitas. Keywords: Administrasi, Pelayanan dan Pertanahan Pendahuluan Pelayanan yang dilakukan oleh aparat birokrasi (pemerintah), dapat dikatakan sebagai pelayanan publik. Sebab aparatur pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perihal ’pelayanan public’ ini, menurut Sianipar (2010 : 68) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah, termasuk pelaku bisnis BUMN/BUMD dan swasta dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan undang-undang berlaku. Sedangkan pelayanan publik menurut Mahmudi (2011 : 229) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pengertian ’pelayanan publik’ yang dikemukakan oleh Mahmudi tersebut senada dengan pengertian pelayanan

publik yang terdapat dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah kabupaten/Kota mempunyai peran yang sangat strategis, karena sebagai ujung tombak pelayanan, barometer penyelenggaraan pelayanan Publik dan etalasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota. Pelimpahan kewenangan yang diharapkan diberikan oleh Bupati tidak perlu semuanya, tetapi secukupnya yang sekiranya akan mendekatkan masyarakat kepada pusat pelayanan di tingkat lokal. Sesuai dengan salah satu tugas kecamatan yakni melaksanakan fungsi pelayanan di tingkat kecamatan, maka salah satuh bentuk pelayanan yang di lakukan adalah pelayanan dibidang administrasi pertanahan, disisi lain fungsi kecamatan yang berkordinasi kepada unit-unit organisasi yang

*1 Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UWP, email : [email protected],

Jazuli : Analisis Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Pakal Kota Surabaya

berhadapan langsung dengan masyarakat (dinas, kecamatan, kelurahan) di bidang pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bagaimana pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Pakal Kota Surabaya dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan Pakal Kota Surabaya TINJAUAN PUSTAKA Konsep Pelayanan dan Pelayanan Publik Pelayanan selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Stanton (1992) yang dikutip oleh Alma (2009 : 62) mengemukakan bahwa : “Pelayanan adalah suatu yang diidentifikasikan secara terpisah, tidak berwujut dan ditawarkanuntuk memenuhi kebutuhan, sehingga dapat diambil pengertian bahwa pelayanan merupakan suatu manfaat yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dan biasanya tidak berwujud” Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 2008 : 92). karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.

Ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function). dari fungsi-fungsi tersebut, pemerintah mampu mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Pemerintah memang mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas, namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. beberapa bagian dari fungsi tadi bisa menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun dengan menggunakan pola kemitraan (partnership), antara pemerintah dengan swasta untuk mengadakannya. pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan reinventing government yang dikembangkan Osborne dan Gaebler (1992) dalam Inu Kencana (2010). Bentuk Pelayanan Publik Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu : 1. Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 89

GOVERNANCE Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol.5, No.1, April –September 2014

2.

3.

dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, serrtifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya. Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.

Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function). Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas, namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. beberapa bagian dari fungsi tadi bisa menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun dengan menggunakan pola kemitraan 90

(partnership), antara pemerintah dengan swasta untuk mengadakannya. pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan reinventing government yang dikembangkan Osborne dan Gaebler (1992) dalam Inu Kencana (2010). Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Dalam buku delivering quality services karangan Zeithaml, Valarie a. et.al (2009), yang membahas tentang bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa barang maupun jasa. dalam hal ini memang yang menjadi tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Kemudian, untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut : 1. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya; 2. Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers;


3. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka; 4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas; 5. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan lain.

3.

Aspek Pajak, yaitu kelembagaan yang berperan dalam mengurusi pajak bagi pertanahan, diantaranya yaitu pajak bumi dan bangunan. Aspek ini merupakan aspek yang memberikan pemasukan bagi Negara. Pada aspek ini lembaga yang berperan yaitu Departemen Keuangan.

Pelayanan Administrasi Pertanahan Tanah atau soil (Bhs Inggris) menurut ahli pertanian yaitu bagian daratan Bumi yang tipis yang merupakan media bagi vegetasi, menurut pendapat ahli geologi tanah sebagai lapisan batuan paling atas, sedangkan menurut ahli ekonomi tanah adalah salah satu aspek ekonomi. Lahan: land (Bhs Inggeris), yaitu tanah beserta faktor-faktor fisik lingkungannya, seperti lereng, hidrologi, iklim dsb. (Hardjowigeno 2008). Dalam bidang pertanahan yang dimaksud dengan tanah adalah lahan, sehingga muncul kosakata pendaftaran tanah, bukan pendaftaran lahan. Pertanahan yaitu suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan antara tanah dengan orang agar tercipta keamanan dan ketentraman dalam mengelola tanah tersebut sehingga tidak melampaui batas. Menurut Cahyo (2010) ada tiga aspek di dalam pertanahan, yaitu: 1. Aspek Hukum, yaitu kelembagaan yang mengurusi masalah keperdataan tentang tanah. Dan lembaga yang mengurusi hukum perdata pertanahan ini yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional). 2. Aspek Tata Ruang, yaitu kelembagaan yang menangani masalah penataan ruang bagi pembangunan dan tata kota ataupun desa. Masalah tata ruang ini diatur pada Keputusan Presiden No.10 tahun 2003, ada 9 kewenangan di dalamnya, dan pihak yang menangani tata ruang ini yaitu Pemerintah Daerah.

Tujuan Administrasi Pertanahan 1. Komponen yuridis memegang kendali utama dalam administrasi pertanahan untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah. 2. Komponen Regulator yang penting untuk dihubungkan dengan pembangunan dan pengunaan lahan.Hal ini termasuk pembangunan lahan dan ketatnya penggunaan pajak melalui mekanisme yang berlaku. 3. Komponen fiskal lebih mengutamakan pada pemberian pajak lahan yang menunjang perekonomian. Proses ini digunakan untuk mendukung naiknya nilai pengumpulan dan produksi,serta sebagai insentif untuk mendisrtibusikan lahan terhadap tujuan-tujuan khusus lainnya. 4. Manajemen informasi, untuk memberi berbagai kelengkapan data yang memuat tiga aspek diatas yaitu fiskal kadaster dalam nilai dan pajak,dan pembagian wilayah dari sistem informasi yang lain dalam perencanaan dan pematuhan peraturan yang berkaitan. Manfaat Administrasi Pertanahan 1. Memberikan jaminan atas kepastian hak,maksud semakin jelas penentuan hak milik seseorang akan mempermudah untuk orang tersebut mempertahankan haknya atas klaim dari orang lain. 2. Stabilitas sosial, catatan publik yang tepat akan melindungi dari pengunjingan mengenai kepemilikan 91


yang sah (bila nantinya ada yang menggugat), dan membantu menyelesaikan masalah-masalah lain dengan cepat sejak batasan dan kepemilikan tanah dibuat . 3. Kredit,catatan publik akan mengurangi ketidakpastian informasi melalui pemberian kewenagan pada kreditor untuk menentukan apakah peminjam potensial telah memiliki hak untuk pemindahan hak yang diminta menurut apa yang diminta sebagai jaminan peminjam. 4. Proses perbaikan lahan,pembaharuan jaminan atas kepastian hak pemilik akan menaikan kecenderungan seseorang untuk mencari keuntungan ketika akan berinvestasi pada bangunan,peralatan atau perbaikan infrastruktur termasuk pengukuran perlindungan lahan. Cara kredit yang sudah diperbaiki menyediakan sumber daya keuangan yang bisa mempengaruhi nilai lahan. Pada pelaksanaan administrasi pertanahan ada aspek yang penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah, yaitu pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pedoman pendaftaran tanah. Ada dua jenis pendaftaran, yaitu : 1. Pendaftaran Akta Berdasarkan sistem pendaftaran akta, tempat penyimpanan publik ditetapkan untuk mendaftar dokumendokumen yang berhubungan dengan transaksi-transaksi hak milik (akta-akta, gadai, rencana-rencana peninjauan, dsb). Terdapat tiga unsur dasar dalam pendaftaran akta :pencatatan waktu pemasukan dokumen hak milik; penyusunan daftar instrumen; dan pengarsipan dokumen atau salinannya. 92

Meskipun terdapat banyak jenis sistem pendaftaran akta, system-sistem pendaftaran tersebut didasarkan pada tiga prinsip (Nichols 2010) : a. Jaminan pendaftaran dokumen pada kantor publik menentukan beberapa ukuran jaminan terhadap kehilangan, kerusakan atau penggelapan. b. Bukti dokumen-dokumen yang didaftarkan dapat digunakan sebagai bukti dalam mendukung tuntutan terhadap kepentingan-kepentingan hak milik (meskipun dokumen-dokumen tersebut tidak dapat memberi jaminan hak). c. Pemberitahuan dan Prioritaspendaftaran dokumen memberi pemberitahuan publik bahwa transaksi hak milik telah terjadi, dengan pengecualian-pengecualian, waktu pendaftaran menetapkan tuntutan prioritas. Pendaftaran akta menentukan cara untuk mendaftarkan dokumen-dokumen hukum saja; pendaftaran akta tidak mendaftarkan hak pada hak milik. 2. Pendaftaran Hak Pendaftaran hak dimaksudkan untuk mengatasi cacat-cacat pendaftaran akta dan untuk menyederhanakan proses-proses pelaksanaan transaksi-transaksi hak milik. Menurut sistem seperti itu pendaftaran menggambarkan pemilikan hak milik saat ini dan beban-beban dan gadai-gadai yang belum diselesaikan. Pendaftaran biasanya adalah wajib dan negara memainkan peranan yang aktif dalam memeriksa dan menjamin transaksitransaksi. Terdapat berbagai jenis system pendaftaran hak, yang paling dikenal yang diperkenalkan oleh Sir Robert Torrens di Australia pada abad kesembilan belas. Sistem pendaftaran Torrens didasarkan


pada tiga prinsip : a. The mirror principle-pendaftaran menggambarkan hak saat ini secara akurat dan lengkap b. The curtain principle-pendaftaran adalah satu-satunya sumber informasi hak. Sebenarnya c. The insurance principle-negara berkewajiban untuk ketelitian pendaftaran dan untuk memberikan index-index patok dan membatasi batas-batas hak milik secara tepat. Pengertian dan Kedudukan Kecamatan Kecamatan adalah wilayah administrative dari Kabupaten atau Kota, yang terdiri atas beberapa Desa dan atau Kelurahan, yang merupakan eilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang di pimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten atau kota melalui sekertari daerah. Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Th.2014 sebagai berikut : 1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. 2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. 3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan. Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyeleng-

garaan pemrintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoorkinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kantor kecamatan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan khususnya menyangkut pelayanan adminstarasi petanahan serta pola komunikasi dengan organisasi-organisasi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Fokus Penelitian Berdasarkan judul yang ditetapkan sebagai topik pembahasan, maka dapat di defenisikan dalam variable-variabel sebagai berikut : 1. Pelayanan administrasi yang di maksud dalam penelitian ini yakni pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga atau masyarakat mengenai persoalan administratif yang disediakan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi. Seperti masyarakat ingin membuat akta pernikahan, akte kelahiran, ijin mendirikan bangunan dan sebagainya. 2. Administrasi pertanahan yang di maksud dalam penelitian ini yakni pelayanan terhadap penerimaan kegiatan sektor publik untuk mendukung kepemilikan, pembangunan, penggunaan, hak atas 93


3.

4.

5.

6. 7.

8.

tanah dan pemindahan hak atas tanah, terdapat juga aspek penting didalamnya seperti pendaftaran akta dan hak. Kecamatan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni wilayah administratif yang berada di bawah Kabupaten atau Kota yang terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan, dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor BPN, kelurahan atau desa dan Masyarakat dalam pelayanan administrasi pertanahan. Ketepatan waktu pelayanan dalam indikator penilitian ini adalah diharuskan efektif dan efisien sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal dan memuaskan. Transparasi di dalam indikator dimaksudkan adalah setiap pelayanan yang akan diberikan pihak kantor kecamatan wajib diinformasikan dan disosialisasikan. Akurasi pelayanan adalah ketepatan dalam bentuk memberikan layanan. Kemudahan mendapatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus mencakup seluruh lapisan masyarakat dan mengutamakan kepuasan pelayanan. Keamanan dan kenyamanan, setiap masyarakat ingin memperoleh haknya dengan mendapat pengakuan terhadap tanah yang dimilikinya sehingga masyarakat mengetahui adanya indikator ini diterapkan.

Lokasi dan Situs Penelitian Lokasi penelitian adalah tempat atau wadah diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian adalah obyek yang akan dilakukan suatu penelitian. Pada penelitian ini lokasinya adalah pada Kantor Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dengan situs penelitian di Kecematan Pakal Kota Surabaya bagian Pencatatan, KTU, ruang 94

pengolahan data dan ruang Kadin. Jenis dan Sumber data Semua data yang diperoleh melalui sumber dokumentasi merupakan informasi yang dapat dijadikan nara sumber data, karena dianggap menguasai bidang permasalahan dan berhubungan erat dengan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam penelitian. Jenis sumber data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 1. Data Primer a. Penelitian Sendiri Yaitu dalam memperoleh data, peneliti sebagai instrument mengamati serta mencatat fenomena obyek yang terjadi untuk diteliti dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. b. Informan Yaitu apabila menurut Maleong (2000) “Informan merupakan orang dalam yang digunakan untuk memberikan keterangan dan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. 2. Data Sekunder Yaitu data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer, sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer atau sumber data sekunder ini diperoleh dari data pendukung.

Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti


2.

3.

dengan informan yang telah dijadikan sumber data. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi secara langsung untuk dijadikan data yang tidak diperoleh dari sumber data yang lain. Observasi. Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap fenomena obyek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sember data. Dokumentasi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis Data Data yang terkumpul akan dianalisa secara Deskriptif dengan pendekatan kualitatif sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini dan didukung dengan data sekunder. Untuk menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Pertama, Reduksi data yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh, kemudian ditentukan data yang sesuai dengan penelitian ini dengan pengklasifikasian yang ada. Kedua, dari kompleksitas data yang penting dan relevan di atas, kemudian dilakukan pengklasifikasian data dalam beberapa titik tekan persoalan munculnya. Ketiga, dilakukan pengolahan data secara kualitatif. Dalam tahapan ini setiap data diberikan pengertian sehingga mudah untuk dipahami. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan Pakal Kota Surabaya Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Salah satu yang menjadi obyek pembahasan pada penelitian ini yakni pelayanan adminstarsi pertananahan di kecamatan Pakal. Pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Pakal memiliki dimensi pola yang tergambar mulai dari bentuk pelayanan, persyaratan pelayanan, proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan,waktu pelayanan dan biaya pelayanan. Dalam pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Pakal pemerintah pada kecamatan Pakal memiliki peranan yang cukup besar yakni pemerintah tingkat Desa dan Pemerintah Tingkat Kecamatan. Alur sistem pemerintahan yang ada di kecamatan menjadi titik awal pelaksanaan proses pelaksanaan adiminstrasi di tingkat kecamatan. Proses adminstrasi di Kecamatan Pakal tentunya tidak lepas dari posisi Pemerintah Desa/Kelurahan yang merupakan bagian terkecil dari struktur Pemerintahan di Indonesia. Sehingga di wilayah pemerintah desa/kelurahan itulah penduduk dilahirkan bertempat tinggal berinteraksi sampai meninggal dunia, maka di situlah awal munculnya semua benih permasalahan masyarakat. Beberapa Kelurahan yang ada di kecamatan Pakal merintis pengembangan administrasi pertanahan berbasis komputer. Semua data tentang administrasi pertanahan dikelola dalam data base. Data mengenai pelayanan administrasi pertanahan di tingkat 95


kelurahan yang selama ini sulit dan rumit untuk dikelola, menjadi cepat dan mudah dikelola dengan tingkat kesalahan yang rendah. Kalaupun ada kesalahan akan dengan cepat dapat diketahui di mana letak kesalahannya dan dengan segera dapat diperbaiki. Penerapan sistem pendataan menggunakan Komputer memang cukup mudah dapat di terapkan di Kecamatan Pakal, hal ini melihat Letak Kecamatan Pakal yang berada di wilayah paling Barat Kota Surabaya. Kinerja dan SDM pengelola administrasi pertanahan tingkat Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Pakal merupakan factor dominant atas kualitas administrasi pertanahan itu sendiri. Salah satu keunggulan dari Kecamatan sebagian besar Sekretaris Kelurahan sebagai penanggung jawab administrasi pertanahan- kinerja dan SDM nya dapat dikatakan baik untuk dapat mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat di bidang administrasi pertanahan yang canggih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman dewasa ini. Dari Hasil Penelitian melalui wawancara mendalam Kecamatan Pakal dalam hal sebagai tempat pelayanan administrasi pertananahan memiliki peran melaksanakan sebagian pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak tanah atau hak bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum mengenai peranan Camat yang dimaksud tersebut adalah Jual-Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan kedalam perusahaan, Pembagian hak bersama, Pembagian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, dan Pemberian 96

kuasa membebankan Hak Tanggungan. Fungsi yang dijalankan pemerintah Kecamatan dalam pelayanan adminstrasi peertanahan yakni bagaimana kemudian pemerintah kecamatan bisa menjadi tempat pemeliharaan data pendaftaran tanah. Faktorfaktor yang sering menjadi penyebab terjadinya pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah yang disebabkan peralihan hak karena jual-beli dan peralihan hak karena pewarisan. Kedua faktor ini menjadi kasus yang paling sering muncul dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah di berbagai kecamatan Pakal. Mengenai pemeliharaan data pendaftaran tanah telah dirumuskan pengertiannya di dalam Pasal 1 angka (12) PP No.24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dimana yang dimaksud dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahanperubahan yang terjadi kemudian. Ini lah yang kemudian menjadi landasan awal dari pihak pemerintah kecamatan untuk melaksanakan proses pelaksanaan administasi pertanahan di Kecamatan Pakal. Dalam pelaksanaan adminstrasi pertanahan di kecamatan Pakal, memiliki persyaratan. Persyaratan yang dimaksud sebagai bentuk ajuan kepada pihak kecamatan terhadap proses pelayanan adminstrasi pertanahan yang ada, dimana persyaratan yang ada yakni : 1. Surat /Blanko Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Identitas Kuasa/Surat Kuasa (apabila dikuasakan) 4. SPPT PBB (NJOP) 5. Syarat-Syarat lain yang berfokus pada jenis urusan.


Seperti pembahasan diatas pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan yang ada di kecamatan Pakal juga bergantung kepada Pemerintah Desa/Kelurahan. Posisi Pemerintah Desa/Kelurahan yang merupakan bagian terkecil dari struktur Pemerintahan di Indonesia. Sehingga di wilayah pemerintah desa/kelurahan itulah penduduk dilahirkan bertempat tinggal - berinteraksi – sampai meninggal dunia, maka di situlah awal munculnya semua benih permasalahan masyarakat. Kebijakan pengelolaan pertanahan diatur dalam beberapa undang-undang antara lain; Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang Penataan Ruang. UUPA merupakan hukum publik dan hukum perdata, sebagai hukum publik memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan politik pertanahan, dan sebagai hukum perdata antara lain mengatur kewenangan pemegang hak atas tanah dalam menggunakan hak keperdataannya antara lain seperti memanfaatkan tanah, menjual tanah, memberikan hak tanggungan. Penyelenggaraan Administrasi pertanahan di Kecamatan Pakal yakni melalui pendekatan sporadik yang berdasarkan permohonan masyarakat, hal ini disebabkan kemampuan pemerintah untuk menyelenggaraan pendekatan sistematik terbatas. Pemberian pelayanan pada dasarnya harus tercermin pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari waktu pelayanan, biaya pelayanan dan prosedur pelayanan. Oleh karena itu, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat faktor Sarana Prasarana, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas aparat setempat merupakan hal penting untuk diperhatikan sebagai instrument dalam pemberian pelayanan yang memuaskan.

Organisasi pelayanan publik seperti kecamatan mempunyai ciri publik akuntabilitas, dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. adalah sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan. Kualitas pelayanan hanya akan didapatkan apabila memenuhi seluruh item/syarat-syarat yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan pelayanan kepada masyarakat, seperti Faktor Sarana Prasaran dari pihak pemerintah yang menyiapkan peralatan guna mendukung lancarnya proses pelayanan, kemudian Kualitas sumber daya manusia dibutuhkan daya tangkap yang baik guna menerima respon dari masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan serta tingginya tanggung jawab para pelaksana tugas pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satu aspek paling penting banyak menarik perhatian adalah efektivitas kerja dari sektor-sektor pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik terhadap ketepatan waktu maupun pada kepastian biaya dalam kegiatan pelayanan tersebut. Meskipun banyak ide-ide yang dilontarkan oleh berbagai organisasi tentang ide-ide pelayanan yang memadai, seperti jargon kami hadir untuk melayani, namun itu hanya terbatas pada slogan belaka, sebab kondisi di lapangan sangat berbeda. Dalam pelaksanaan pelayanan adminstrasi pertanahan di Kecamatan Pakal yang memiliki fungsi penting yakni Kasi 97


bagian pemerintahan. Dimana ketika ingin melakukan adminstrasi pertanian segala posedur yang berlaku akan dijelaskan oleh kasi bagian pemerintahan. Dalam memberikan pelayanan pengurusan dokumen-dokumen seringkali dihadapkan pada mekanisme dan prosedur pelayanan yang kurang sinkron antara tersedianya data yang dimiliki Kantor Kelurahan dan Kecamatan yang dimiliki oleh masyarakat yang akan dilayani, sehingga menyebabkan berbelit-belitnya kondisi pelayanan dan warga yang dilayani merasakan adanya diskriminasi pada waktu pelayanan, bahkan biaya pelayanan seperti adanya biaya administrasi yang bersifat tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam menilai kualitas pelayanan adminstrasi di Kecamatan Pakal, peneliti melakukan beberapa Wawancara secara mendalam terhadap pelaksanaan adminstrasi pertanahan bahkan meminta tanggapan terhadap masyarakat tentang kualitas. Mengamati hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelayanan adminstrasi pertanahan di kecamatan Pakal kurang siap dalam hal ini ada proses yang belum berjalan maksimal. Adapun indikator kualitas pelayanan yang ada : 1. Prosedur Pelayanan Pada dasarnya tujuan pengelolaan pertanahan dan otonomi pertanahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut sasaran pemerintahan dalam mengelola pertanahan adalah catur tertib pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Catur tertib pertanahan tersebut merupakan tugas yang tidak dapat 98

dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional sendiri, tetapi merupakan tugas dan fungsi lintas departemen. Dari keempat tertib pertanahan tersebut diatas salah satu sasaran yang cukup urgen adalah menyangkut Adminstrasi Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional merupakan pelaku utama untuk tercapainya tertib administrasi pertanahan. Dari hasil penelitian melalui wawancara mendalam dalam pelaksananaan adminstrasi kecamatan Pakal, Pihak kecamatan sebagai salah satu pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan adminstrasi pertanahan tentunya memiliki koordinasi dengan pihak kelurahan, serta Badan Pertanahan Nasional yang ada di Kota Surabaya. Koordinasi Kecamatan Pakal, Kelurahan dan Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan yakni pihak Kecamatan mengirimkan akta yang dibuatnya ke Badan Kantor Pertanahan Kota Surabaya untuk didaftarkan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan, hal ini sesuai (Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1997). Akta yang dimaksud adalah akta yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. 2. Ketepatan waktu Pelayanan Pemberian pelayanan di Kantor kecamatan harus efektif dan efisien sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal dan memuaskan. Namun, pelayanan di tingkat kecamatan cenderung mengulur-ulur waktu pelayanan. Banyak aparat/pejabat pemberi pelayanan melakukan pelayanan sesuka hati mereka. Proses pelayanan di kantor Kecamatan Pakal sampai saat ini belum


maksimal dan belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada. Hal ini dimulai dengan proses kesederhanaan dalam pelayanan yang bisa dikatakan sangat bertolak belakang dengan prosedur pelayanan yang ada. Oleh karena itu, pihak pemerintah Kecamatan Pakal sebaiknya lebih banyak melakukan evaluasi terhadap kinerja dan akuntabilitas aparat pelaksana pelayanan umum di Kantor Kecamatan Pakal agar pelayanan umum yang mengutamakan kepuasan masyarakat dapat terlaksana. 3. Transparansi Transparansi atau Keterbukaan dalam pelayanan administrasi pertanahan sangat berpengaruh, dimana setiap pelayanan yang akan diberikan pihak Kantor kecamatan wajib di informasikan dan di sosialisasikan agar masyarakat setempat dapat mengetahui prosedur dan tata cara dalam proses pelayanan. Pemberian pelayanan publik salah satunya diukur melalui keterbukaan informasi dan seberapa jauh interaksi komunikasi yang terjalin antara birokrasi sebagai pemberi layanan dengan masyarakat pengguna jasa. 4. Akurasi Pelayanan Ketepatan dalam bentuk memberikan layanan menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan adminstrasi pertanahan. Hal ini dikarenakan jika terjadi kekeliruan terhadap pendataan tanah atau pengurusan adminstrasi pertanahan bias menimbulkan adanya konflik akibat sengketa tanah yang terjadi. 5. Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus mencakup seluruh lapisan masyarakat dan mengutamakan kepuasan dalam pelayanan. Kemudahan dalam mencapai layanan oleh masyarakat menjadi poin penting dalam mengukur

kualitas dari pelayanan adminstrsai pertanahan. 6. Keamanan dan kenyamanan Masyarakat pada dasarnya ingin memperoleh pelayanan yang maksimal, dimana dalam hal ini setiap masyarakat ingin memperoleh haknya dengan mendapat pengakuan terhadap tanah yang di milikinya. Pengurusan akta tanah merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu dari pihak masyarakat mengharapkan pihak pemerintah setempat lebih memperhatikan kepastian dalam hal pengurusan akta tanah bagi masyarakat. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Pakal 1. Sarana dan Prasarana Dengan semakin berkembangnya zaman, maka pelayanan adminstrasi kepada masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan hal tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Penambahan Sarana dan Prasarana Kantor untuk mendukung pelayanan tersebut kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik khusussnya pada prinsip Pelayanan Publik Poin 7 masalah Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang isinya adalah “Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika”. Kelengkapan Prasarana dan sarana yang harus dimiliki dalam adminstrsai pertanahan yakni adanya system komputerisasi dari pihak kecamatan. Hal ini harus di dukung dengan data yang 99


bersifat menggunakan teknologi seperti internet. Tidak bisa di pungkiri bahwa perlunya adminstrasi yang bersifat document seperti blangko, maka dari itu ketersediaan nya perlu di perhatikan jangan sampai terjadi keksongan dan mengakibatkan masalah buat masyarakat. 2. Sumber Daya Manusia/Aparatur Dalam menghadapi Era Globalitas, aparatur dituntut mempunyai kemampuan dan kepekaan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di wilayahnya. Untuk bisa memberikan pelayanan yang baik dan tanggap terhadap situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, tidak ada jalan lain kecuali dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Ada dua jalan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan SDM Aparatur yaitu dengan jalan pendidikan formal dan non formal. Untuk pendidikan formal ini nampaknya masih cukup sulit diterapkan karena keterbatasan dana dan kesempatan yang ada. Yang paling memungkinkan adalah pendidikan non formal yaitu melalui diklat-diklat baik diklat struk tural maupun diklat teknis. Di satu sisi Peningkatan Disiplin Aparatur juga diperlukan, dimana hal ini Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau disiplin di kalangan aparatur sangat rendah. Hal ini seakan sudah membudaya dan kita dapat dengan mudah menemukan oknum-oknum yang tidak disiplin tersebut. Jika hal tersebut diatas terus berlanjut, sampai kapanpun pelayanan akan terhambat dan masyarakatpun akan merasa malas untuk melakukan pengurusan akta tanah ataupun lain sebagainya yang merupakan hak masyarakat untuk

100

memperoleh kepastian hukum dari Tanah yang mereka miliki. 3. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertangggung jawaban atau menjawab/menerangkan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Setiap program yang dilaksanakan didasari perencanaan strategik dengan memperhatikan dampak dan akibatnya, sehingga perencanaan yang dianggap berhasil dan gagal dilaporkan agar dievaluasi dan ditindak lanjuti. Hal yang demikian inilah yang menyebabkan kesenjangan antara yang mempunyai uang banyak dan bagi masyarakat yang kehidupannya pas-pasan. Dengan jumlah Staf di Kantor Kecamatan Pakal , merupakan jumlah sangat memadai untuk proses pelayanan yang sangat mudah tetapi kenyataannya di alokasi demikian. Sebagian besar pegawai yang bertugas lebih banyak menggunakan waktunya untuk bercerita dengan sesama atau mereka cepat pulang dengan alasan ada urusan keluarga. Pembahasan Hasil Penelitian Pelayanan publik di Indonesia sudah selayaknya di ubah. Masyarakat sangat mendambakan kualitas pelayanan publik prima yang diterapkan oleh pemerintah. Reformasi pelayanan publik menjadi sesuatu yang urgen untuk memberikan hak kepada warga negara atas apa-apa yang seharusnya mereka terima sebagai warga negara. Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yakni adanya akuntabilitas dan responsivitas aparatur pemerintah dalam menjalankan


tugasnya. Namun hal tersebut tidaklah cukup, wawasan mengenai etika dan moralitas perlu ditanamkan dalam diri aparat birokrasi dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada pihak yang dapat memungkiri tentang pesatnya perubahan sistem politik di Indonesia terutama sejak tahun 1998. Namun, masalah kebijakan dan pelayanan publik juga semakin berkembang menjadi isu sentral yang memerlukan penataan sistem administrasi negara dan sistem pembuatan kebijakan publik yang lebih partisipatoris. Itulah sebabnya gerakan reformasi menjadi komitmen kolektif masyarakat Indonesia untuk mendorong pemerintah menciptakan kebijakan dan pelayanan publik yang semakin baik dan memihak kepada kepentingan luas masyarakat. Karena setuju atau tidak setuju, hal inilah yang banyak merugikan publik selama pemerintahan orde baru, bahkan hingga sekarang. Untuk itu salah satu dimensi dari keinginan perubahan itu adalah pemihakan pemerintah kepada kepentingan publik melalui pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih menguntungkan. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi wajar dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu keinginan politik (political will) dari pemerintah nasional untuk menciptakan otonomi daerah perlu didukung. Karena dikhawatirkan dengan tidak adanya kewenangan pemerintah di daerah dalam menentukan kebijakan untuk pelayanan publik di daerahnya adalah salah satu penyebab kurang efisien dan efektifnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sampai saat ini pelayanan birokrasi pemerintahan kita masih kurang produktif dan jauh dari harapan publik. Tugas pemerintahan yang dijalankan oleh para birokrat lebih banyak dilakukan sesuai dengan jalan pikiran dan keinginan sendiri.

Kondisi yang memungkinkan terciptanya iklim birokrasi dan aparatur Negara yang mengabdi pada rakyat (public servant) harus terus diupayakan dan dioptimalkan, sebab birokrasi pemerintahan kita masih terkesan prosedural, lamban/ tidak tepat waktu atau waktu penyelesaian yang tidak jelas, tidak produktif, berbiaya tinggi dan melalaikan kepentingan publik. Selama campur tangan pemerintah (birokrasi) terlalu luas dalam sektor kehidupan publik, dipastikan pelayanan birokrasi akan semakin kompleks (over administration) dan kemungkinan aktivitas kegiatan publik juga akan berbiaya tinggi, utamanya dalam sektor kegiatan ekonomi. Karena pengalaman menunjukkan bahwa, orientasi birokrasi dalam arti red tape, banyak meja yang harus dilalui untuk pelayanan jasa adalah inefisiensi dalam kegiatan publik, serta pada dasarnya pemerintah belum memiliki standar pelayanan yang baik. Kondisi ini masih menggejala di banyak sektor pelayanan birokrasi pemerintahan. Hal ini yang tidak dapat dibiarkan karena dapat menyumbang pada ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan. Lebih luas lagi, investasi akan semakin berkurang. Penutup Dari penyajian data dan analisa data yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan di Kecamatan Pakal yakni melalui pendekatan sporadis yang berdasarkan permohonan masyarakat, hal ini disebabkan kemampuan pemerintah untuk menyelenggaraan pendekatan sistematik terbatas. Pemberian pelayanan pada dasarnya harus tercermin pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari waktu pelayanan, biaya pelayanan 101


2.

3.

4.

dan prosedur pelayanan. Oleh karena itu, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat faktor Sarana Prasarana, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas aparat setempat merupakan hal penting untuk diperhatikan sebagai instrument dalam pemberian pelayanan yang memuaskan. Indikator Kualitas Pelayanan yang dihasilkan Ketepatan waktu pelayanan, Transparansi, Akurasi pelayanan, kesopanan, kemudahan mendapatkan pelayanan, keamanan dan kenyamanan Kelengkapan Prasarana dan sarana yang harus dimiliki dalam administrasi pertanahan yakni adanya system komputerisasi dari pihak kecamatan. Hal ini harus di dukung dengan data yang bersifat menggunakan teknologi seperti internet. Tidak bisa di pungkiri bahwa perlunya administrasi yang bersifat dokumen seperti blangko, maka dari itu ketersediaan nya perlu di perhatikan jangan sampai terjadi keksongan dan mengakibatkan masalah buat masyarakat.

Non Teknis dengan harapan, terciptanya tenaga kerja yang terampil dan selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Disisi lain harus memperbaiki hubungan kordinasi antar kelurahan dan juga BPN dalam proses administrasi pertanahan. Selain itu, camat sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kantor Kecamatan Pakal lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada oknum aparat yang melanggar paraturan tanpa melupakan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Dan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Camat harus senantiasa meminta laporan-laporan yang jelas mengenai tugas yang di bebankan kepada aparat Kantor Kecamatan Pakal agar timbul rasa tanggungjawab pegawai atas tugas-tugas yang telah diberikan, serta menjamin kepastian hukum atas dasar tanah yang telah melakukan proses administrasi pertanahan di kecamatan.

Rekomendasi Untuk Pemerintah Kecamatan Pakal, Aparat pemerintah Kecamatan Pakal diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun

Daftar Pustaka Panduan Penyusunan Citizen Charter & Good Practices Seri Manajemen Pelayanan Publik. Atik Winaisih & Ratminto, 2009. Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 102

Budiardjo Miriam, 2010, Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat, Mizan, Bandung Dwiyanto, Agus. 2009. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. PSKK UGM. Yogyakarta.


Kansil, C. S. T. 2008. Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Bina Aksara: Jakarta. Keban, T. Yeremias, 2009. Pengantar Administrasi Publik, MAP, UGM : Yogyakarta. Kurniawan, Agung, 2011. Transformasi Pelayanan Publik, Pembaruan : Yogyakarta. Labolo, Muhadam, 2009. Memahami Ilmu Pemerintahan, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. LAN, 2010. Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Jakarta. LAN. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, 2009, JICA UGM, Yogyakarta. Moenir H.A.S, 2008. Manajemen Pelayanan Umum, Bumi Aksara : Jakarta. Saefullah, A. Djaja, 2010, Konsep Dan Metode Pelayanan Umum. Mandiri, Bandung Sedarmayanti, Hj. 2010. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). CV. Mandar Maju. Bandung.

Sinambela, Poltak Lijan, dkk, 2009. Reformasi Pelayana Publik, Bumi Aksara : Jakarta. Soekanto, Soejono, 2008. Penilaian Organisasi Pelayanan Publik, Pustaka Pelajar : Yogyakarta. Sudarsono, 2008, Manajemen Pelayanan Publik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sukmaningsih, 2011, Manajemen Pelayanan, PT. Gramedia, Jakarta Tjokroamidjojo, Bintoro, 2008, Reformasi Administrasi Publik, MIA UNKRIS. Jakarta. UU No. 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU No 12 Tahun 2008, Otonomi Daerah Perubahan Kedua UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. www.docstoc. Dokumen For Small Business & Professionals http://swamandiri.wordpress.com

103

DAFTAR ISI. REFORMASI BIROKRASI MELALUI PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN ENTREPRENEUR DI ERA NEW PUBLIC MANAGEMENT Muchamad Zaenuri

Recommend Documents