Daftar Isi. Kata Pengantar... i Daftar Isi... 1

Daftar Isi Kata Pengantar ....................................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................................. 1 I. PENDAHULUAN ................................................................................................ 1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1.2. Dasar Pemikiran .................................................................................... 1.3. Prinsip dan Pendekatan ......................................................................... 1.4. Ketentuan Dasar ....................................................................................

2 2 3 4 5

II. URAIAN KEGIATAN SOSIAL ............................................................................ 7 2.1. Nama Kegiatan ..................................................................................... 7 2.2 Tujuan ................................................................................................... 7 2.3 Keluaran (output) .................................................................................. 7 2.4 Strategi Pelaksanaan ............................................................................ 8 2.5 Sasaran Lokasi dan Kelompok ............................................................. 10 2.6 Komponen Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial ..................... 12 2.7 Ruang Lingkup Kegiatan Sosial ............................................................. 15 2.8 Ketentuan Pemanfaatan BLM Kegiatan Sosial........................................ 16 2.9 Pembiayaan Kegiatan Sosial Lainnya .................................................... 16 III. TAHAPAN PELAKSANAAN .............................................................................. 3.1. Tahap Perencanaan .................................................................................. 3.2. Tahap.Pelaksanaan..... .............................................................................. 3.3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi ............................................................

19 19 24 26

IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI ....................................................................... 29 4.1. Pemantauan ............................................................................................... 29 4.2. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan Ekonomi .......... 31 4.3. Pengendalian, Pemantauan dan keberlanjutan............................................ 32 Lampiran Lampiran-1 Lampiran-2 Lampiran-3 Lampiran-4

: : : :

Bahan Bacaan ; Perlindungan Sosial ......................................... Kegiatan Sosial untuk memperkuat SDM (Human Capital)........ Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs................................................. Instrumen Uji Petik Kegiatan Sosial............................................

Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial

35 38 39 41

1

I.

1.1.

Pendahuluan

Latar Belakang

Dunia menargetkan delapan tujuan penting pembangunan untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Kedelapan tujuan pembangunan tersebut dikenal dengan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals - MDGs), yang memuat 8 target yang dijadikan sebagai tujuan pembangunan setiap negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia semua program pembangunan nasional, termasuk PNPM Mandiri Perkotaan

(PNPM MP) mengacu pada

target-target MDGs tersebut; yaitu : 1) Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, 2) Pemerataan pendidikan dasar, 3) Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan, 4) Mengurangi tingkat kematian anak, 5)Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, 7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup, 8)Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Di dalam PNPM MP, hampir seluruh target MDGs dapat dikategorikan sebagai target kegiatan social, karena PNPM MP hanya mengenal 3 pembidangan untuk menyederhanakan pendekatan. Bidangbidang tersebut adalah Prasarana Lingkungan, Ekonomi dan Sosial atau yang dikenal dengan Tridaya. Untuk mempermudah pemahaman, Kegiatan Sosial merupakan kegiatan yang difokuskan pada pelayanan masyarakat miskin yang tidak selalu berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur (prasarana lingkungan) dan kegiatan ekonomi produktif (bergulir). Seluruh kegiatan di dalam MDGs tersebut berupaya meningkatkan angka harapan hidup masyarakat miskin, membuatnya lebih terdidik dan meningkat daya belinya. Ketiga upaya tersebut diukur menggunakan Indeks tahunan, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam Bahasa Inggris disebut Human Development Index (HDI).

1.2.

Dasar Pemikiran

Sebagai bagian dari pembangunan (Rencana Kerja Pembangunan-RKP 2010-2014), penanggulangan kemiskinan menggunakan pendekatan pemberdayaan dimana masyarakat diorganisir sepenuhnya untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan social. Cara untuk menggerakkan masyarakat

menjadi

berdaya

disebut

dengan

pengorganisasian

masyarakat

(Community

Organization). Pengorganisasian Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mandiri dalam meningkatkan taraf hidupnya, tidak tergantung kepada pihak lain. Peningkatan taraf hidup dilakukan dengan pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar seperti perumahan, lingkungan hidup, kesehatan maupun pendidikan seperti yang disebutkan dalam MDGs. Untuk mengukur pencapaian kualitas manusianya, digunakan ukuran IPM yang terdiri dari peningkatan Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial

2

angka harapan hidup, masyarakat terdidik dan peningkatan daya beli. Namun demikian untuk mencukupi kebutuhan dasar tersebut masyarakat didorong untuk menggunakan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri. Potensi-potensi tersebut beragam bentuknya, ada yang berupa dana, sejumlah gagasan, tenaga, bahkan jaringan kerjasama. Semua potensi tersebut dapat digunakan untuk mengakses sumberdaya fisik, alam, aset, dan kesempatan. Dengan potensi tersebut masyarakat niscaya mampu mempengaruhi lembaga-lembaga kunci untuk bersama-ama memikirkan cara mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, kegiatan social tidak hanya mengemban amanah untuk menguatkan kapasitas manusia tetapi juga komunitas/masyarakat secara bersamaan. Untuk selanjutnya, melalui POB Kegiatan Sosial ini diharapkan kegiatan social diharapkan sepenuhnya menolak kegiatan instan, permukaan, santunan tak berkelanjutan, tidak terkait langsung dengan warga miskin, tidak berkorelasi dengan target IPM-MDGs. Sebaliknya kegiatan social harus mampu menjawab peningkatan kapasitas manusia bertumpu pada mata pencaharian, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumberdaya. 1.3.

Prinsip dan Pendekatan

Kegiatan Sosial wajib mengikuti kaidah-kaidah yang telah diatur dalam ketentuan dan pedoman yang berlaku dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Prinsip-prinsip yang menjadi koridor bagi kegiatan Sosial tersebut adalah : 1. Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian masyarakat . Strategi penanggulangan kemiskinan nasional telah terbagi menjadi 4 klaster, dari strategi ini memperjelas bahwa domain PNPM ada pada klaster yang kedua yaitu program-program yang menggunakan pendekatan

pemberdayaan

masyarakat.

Bentuk

kegiatannya

berupa

fasilitasi

pembelajaran, penyadaran, memperkuat kemandirian masyarakat dalam pembangunan khususnya

penanggulangan

kemiskinan.

pemberdayaan masyarakat sebagai

PNPM

Mandiri

Perkotaan

menjadikan

pilihan strategi yang utama dalam lmplementasi

kegiatan, dengan berfokus pada jalur Tridaya (bidang sosial, bidang infrastruktur, bidang ekonomi).

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kegiatan sosial diharapkan

dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat miskin. Indikator pelaksanaan prinsip ini terlihat dalam kegiatan KSM/panitia, yaitu: a. ada pembelajaran terhadap komunitas, dan pihak terkait lainnya tentang penyelesaian masalah tersebut dengan berpartisipasi memberi dukungan nyata dalam pelaksanaan kegiatan.


3

b. ada pembelajaran terhadap keluarga/jiwa miskin terkait penyelesaian masalah dengan melakukan perubahan dari diri mereka; paradigma, kebiasaan, etos, budaya kemiskinan, dll. 2. Sesuai dengan Kegiatan yang diprogramkan dalam PJM Pronangkis yang diproses melalui Pemetaan Swadaya dan rutin diverifikasi melalui review/tinjauan partisipatif 3. Bermanfaat langsung bagi KK Miskin yang tercatat dalam PS2 , bukan pemanfaat tidak langsung. Pemanfaat langsung meliputi Usia sekolah (7-17 tahun), usia produktif (17-65 tahun), usia tidak produktif (>65 tahun). 4. Mampu menggalang swadaya masyarakat dan merekatkan solidaritas social dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoringnya. Memastikan KSM Sosial bukan kepanitiaan baru tetapi telah berpengalaman menjalankan aktivitas sosial. Kegiatan sosial yang akan dilaksanakan masyarakat harus dipastikan akan adanya perlakuan pra dan pasca kegiatan, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak “numpang lewat” dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan ada sewaktu dilaksanakan (awal) saja, namun kemudian menghilang seiring dengan seremoni acara selesai. Internalisasi kegiatan ke dalam sistem sosial yang ada, antara lain sistem; keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, keagamaan, dll. Tantangan utamanya adalah menjadikan aktivitas penanggulangan kemiskinan yang dilakukan agar masuk dan menjadi bagian kehidupan sosial masyarakat, sehingga pelaksanaan program kemudian akan berjalan sesuai dengan alur dinamika kehidupan masyarakat pula. Pelaksanaan kegiatan harus diupayakan juga membangun sistem kerja yang terpola, teratur dengan memanfaatkan semua potensi sumber daya yang ada. Memaksimalkan kerjasama dan kemitraan, mengoptimalkan keswadayaan masyarakat, merupakan langkah nyata untuk merencanakan keberlanjutan program. Indikator pelaksanaan prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan KSM/panitia: 

Pembangunan KSM/panitia melibatkan lembaga/organisasi, individu/keluarga dan jaringan social yang sudah aktif melakukan kegiatan sosial.



Pelaksanaan kegiatan sudah melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan, sosial, keagamaaan, dll setempat.



Menjalin kemitraan dengan pihak lain diluar komunitas: pemerintah daerah, perusahaan swasta, dll untuk melaksanakan program, mensinergikan program, dll.

5. Berkelanjutan, artinya bukan kegiatan instant dan berjangka pendek. Sebab kebutuhan dasar KK miskin yang harus dilayani bersifat menerus. Hal-hal yang membuat kegiatan berjangka panjang adalah kejelasan pengelola, dukungan financial dan kemitraan dengan pihak ketiga, baik SKPD maupun CSR atau sumber lain 6. Mendukung Program Perlindungan Sosial Cluster I seperti Beasiswa miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Cluster IV Program Serba Murah,


4

yaitu Program Rumah Sangat Murah, Transportasi umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik Murah dan hemat, serta Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Miskin Perkotaan. Tidak menutup kemungkinan program di cluster I dan IV berjalan di kelurahan yang sama sehingga akan lebih bermanfaat jika dijalankan dengan skema PNPMMP. 7. Membuka Lapangan Kerja dan meningkatkan pendapatan . Kegiatan Sosial yang membuka lapangan kerja baru harus lebih diprioritaskan pelaksanaannya karena bermanfaat bagi banyak KK miskin dan memberi pemasukan kepada banyak jiwa yang ditanggung oleh masing-masing KK tersebut. Selain itu kegiatan Sosial juga akan berpotensi membuka lapangan kerja baru jika terkait dengan mata pencaharian pokok. Artinya Kegiatan Sosial Produktif yang terkait dengan peningkatan pendapatan, meskipun masih harus ditindaklanjuti dengan kegiatan berikutnya lebih diprioritaskan seperti pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan yang harus disambung dengan pembentukan KSM ekonomi produktif 8. Kegiatan

Sosial yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan otomatis akan

meningkatkan Angka Harapan Hidup sebagamana ditargetkan IPM. Semakin sehat seseorang akan makin panjang harapan hidupnya, sehingga makin produktif sebagai manusia sejahtera. Adapun area-area strategis yang digarap mestinya juga berkaitan dengan target-target MDGs seperti memberantas kelaparan (MDGs 1), mengurangi kematian anak (MDGs 4), meningkatkan kesehatan ibu (MDGs 5), melawan penyakit menularmalaria dan HIV (MDGs 6), serta menjaga daya dukung lingkungan hidup (MDGs 7) yang sehat sebagai habitat hidup jangka panjang. 9. Kegiatan Sosial yang berkaitan dengan pendidikan harus mendapatkan prioritas yang sama karena pendidikan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebagaimana ditargetkan dalam IPM, sebagai target ketiga, yaitu menjadikan masyarakat terdidik. Dalam MDGs pendidikan diletakkan pada target ke 2 dan ke-3 yaitu pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan dan tidak ada diskriminasi gender dalam mengaksesnya 10. Kemitraan untuk menjaga kesinambungan program . Ketujuh kegiatan di atas akan terjaga keberlanjutannya jika dilaksanakan bermitra dengan berbagai pihak mulai dari level local, regional bahkan global. Dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan yang terpenting adalah bermitra dengan Pemda, Perguruan Tinggi dan swasta. Sebab ketiga kompartemen tersebut yang paling realistis diajak mewujudkan kerjasama jangka panjang di level kota/kab.


5

1.4.

Ketentuan Dasar

Sejak awal, PNPM Mandiri Perkotaan berupaya untuk melihat penanggulangan kemiskinan secara utuh, tidak sepotong-sepotong, tidak sektoral dan tidak berbentuk santunan yang menciptakan benih konflik. PNPM Mandiri Perkotaan bertekad memperbaikinya agar tidak lagi salah sasaran dan melemahkan modal sosial yang telah terbangun selama ini seperti gotong royong, kepedulian, musyawarah, serta keswadayaan. Lemahnya modal sosial adalah akar pesoalan yang memudarkan kemandirian. Penyebabnya adalah pengambilan keputusan program terpengaruh kepentingan, tidak adil, tidak transparan, dan tidak memihak kepada si miskin. Pengelolanya sendiri tidak dipilih dengan benar, hanya menjadi perpanjangan tangan pihak-pihak yang menanamkan kepentingan. Akibatnya keputusan yang dibuat sering diabaikan oleh masyarakat. Dampaknya lembaga mengalami krisis kepemimpinan yang membuatnya tidak mampu mengembangkan pemimpin berintegritas, lembaga tersebut justru menjadi tidak berdaya karena dikelola oleh pemimpin yang tidak mengedepankan rakyatnya yang miskin. Lambat laun lembaga semacam ini semakin sulit mengakar karena krisis kepercayaan. Untuk membenahinya harus diupayakan langkah-langkah : a. penguatan modal social (keikhlasan, kerelaan, kepercayaan, dan gotong-royong) di lokasilokasi yang telah memiliki jaringan kerjasama yang kuat dan b. membangun kembali modal social yang mulai memudar di sejumlah lokasi c.

Penanaman dan penumbuhan modal social kepada masyarakat dilakukan melalui proses pemberdayaan.

Ketiga proses tersebut pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan social. Di dalamnya terdapat upaya penguatan kelembagaan melalui peningkatan rasa saling percaya, kerelaan, keikhlasan, keadilan dan kejujuran pada seluruh tahapan yang dikenal dengan tahapan siklus, mulai Pemetaan swadaya, Pemilihan anggota BKM, penyusunan PJM Pronangkis hingga pembentukan KSM. Pemberdayaan bertujuan mewujudkan perubahan social dari kondisi negative menuju positif. Tonggaknya pada terbentuknya BKM. Harapannya, masyarakat kembali memiliki pemimpin berintegritas dalam BKM sebagai : 1. wadah perjuangan kaum miskin untuk hidup mandiri, berkualitas, memperluas jaringan, memperbanyak mitra dan mendorong penanggulangan kemiskinan berkelanjutan 2. lembaga yang lebih menekankan perhatian untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat. 3. lembaga yang dalam setiap proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kepemimpinan yang berorientasi kepada masyarakat miskin (pro poor) 4. lembaga kepemimpinan kolektif yang menggerakkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)


6

II. Uraian Kegiatan Sosial

2.1. Nama Kegiatan Lingkup Kegiatan yang diatur dalam POB ini adalah tentang Kegiatan Sosial. Luasnya lingkup kegiatan social membuatnya tidak mudah untuk didefinisikan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, semua kegiatan yang tidak termasuk ke dalam kegiatan ekonomi produktif dan infrastruktur dikategorikan sebagai kegiatan social. Namun demikian dalam prakteknya pendefinisian yang terlalu luas dan bebas menyebabkan kegiatan social berpotensi menyimpang dari koridornya untuk menanggulangi kemiskinan. Sebenarnya secara empiris, BKM telah menjalankannya. Namun hasilnya, masih bervariasi dan sebagian kurang terkait langsung dengan pemanfaat KK miskin. Sebagian lagi kurang srategis karena dilaksanakan secara instan, sehingga dikhawatirkan tergolong ke dalam kegiatan negative list. Sehingga POB Kegiatan Sosial ini hendak mengatur, menertibkan dan mengembalikan kegiatan sosial pada jalurnya, sebab selama ini Kegiatan Sosial belum memiliki referensi maupun petunjuk teknis. Sebagai sebuah standard operasional prosedur pelaksanaan, POB ini mengatur kegiatan sosial dalam arti luas dalam konteks pemberdayaan dan dalam arti sempit dalam konteks jenis-jenis kegiatan 2.2. Tujuan Kegiatan Sosial Tujuan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Umum mengenai sifat dan rambu-rambu pengalokasian Bantuan langsung Masyarakat untuk kegiatan sosial, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan membuka kesempatan kerja 2. Menguatkan modal sosial masyarakat. 3. meningkatkan angka harapan hidup masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sumberdaya dan kesempatan pendidikan. 4. Meningkatkan

kapasitas

masyarakat

dalam

pengelolaan

kegiatan

penanggulangan

kemiskinan.

2.3. Output Kegiatan Sosial 1. Masyarakat mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dengan baik, baik dari Pemda maupun pihak lain (dunia usaha dan Perguruan Tinggi). Dengan demikian masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). 2. Terjadinya keberlanjutan. Kegiatan Sosial menunjang fasilitasi pelayanan-pelayanan SKPD agar tepat sampai pada kelompok sasaran. Artinya dengan terfasilitasinya pelayanan SKPD kepada


7

masyarakat miskin akan menunjang alih kelola kegiatan sosial, keberlanjutan program dan memperpanjang harapan hidup masyarakat miskin. 3.

Meningkatnya Modal Sosial. Dalam banyak aspek, kegiatan sosial yang dijalankan oleh KSM-KSM Sosial yang telah mengakar akan memperkuat sambung rasa, kepedulian dan kerjasama antar warga menghadapi persoalan kemiskinan. Kepedulian dapat diwujudkan melalui keswadayaan. Di sisi lain, kegiatan sosial memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk lebih menjangkau masyarakat sasaran pelayanan SKPD, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

2.4. Strategi Pelaksanaan Strategi pelaksanaan kegiatan social memuat 5 aspek strategis sebagai peta jalan. Keempat aspek tersebut bermaksud memudahkan peran-peran pengendalian kegiatan social, baik secara makro (kegiatan sosial dalam konteks pemberdayaan) maupun mikro (kegiatan sosial dalam konteks pengorganisasian jenis-jenis kegiatan) agar semakin terintegrasi dengan MSAP Asisten Korkot Sosial dan Fasilitator Sosial. kelima aspek tersebut akan mendudukkan kembali kegiatan social agar :

1. Relevan dengan target IPM-MDGs Kegiatan

Sosial

harus

relevan

dengan

target

IPM-MDGs.

Karena

hanya

dengan

menghubungkan dengan IPM-MDGs-lah kegiatan social menjadi mudah untuk diukur pencapaiannya. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang terkait peningkatan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Ditargetkan semua kegiatan yang tak terkait langsung dengan kesehatan, pendidikan, peningkatan SDM dan pemeliharaan lingkungan lambat laun makin berkurang seiring menguatnya pemahaman masyarakat.

2. Menguatkan modal social Memastikan bahwa semua KSM Sosial terbentuk dari pelaku-pelaku kegiatan social yang berasal dari jaringan social yang telah lama berperan (exist) di masyarakat. KSM Sosial yang tidak dibentuk dari bawah (bottom up) akan sulit mempertahankan solidaritas social yang selama ini sudah terbangun. Oleh karena itu fasilitator social dan ascot social berkewajiban untuk memastikan bahwa KSM Sosial bukan kepanitiaan baru tetapi dibentuk dari jaringan relawan yang telah lama mengakar melayani kegiatan social, baik pelatihan, penguatan kapasitas, pendidikan, lingkungan maupun kesehatan. KSM-KSM Sosial yang telah mengakar adalah KSM-KSM yang beranggotakan para relawan yang telah berpengalaman mengelola kegiatan sosial, memiliki jaringan sosial yang telah mapan (establish) dan spesialis pada bidangnya. Mereka ini antara lain adalah para relawan posyandu, BKKBN, Kader PKK, kelompok tani, kelompok nelayan, pencinta lingkungan, PAUD, radio komunitas, relawan kemitraan yang telah terbiasa mengakses program-program SKPD. Dengan memanfaatkan relawan-relawan yang telah aktif dan berjaringan, maka KSM Sosial yang dibentuk akan makin merekatkan solidaritas sosial dan menguatkan modal sosial sebagai modal penting untuk bekerjasama. Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial

8

3.

Menunjang Kegiatan Ekonomi

Kegiatan Sosial yang terkait dengan bidang ekonomi memungkinkan kegiatan social tersebut berdaya jangkau lebih luas, antara lain meningkatkan kapasitas SDM untuk lebih produktif dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan terhindar dari kerugian. Input yang dibutuhkan terkait peningkatan kemampuan melakukan kegiatan usaha kecil ekonomi produktif antara lain adalah : a. Pengetahuan dan wawasan dalam mengelola usaha b. Ketrampilan/skill yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha c.

Kemampuan membaca pasar dan prospek usaha

Singkat kata kegiatan social yang dimasukkan dalam daftar PJM Pronangkis adalah kegiatan yang menunjang peningkatan pendapatan melalui usaha yang selama ini telah ditekuni oleh masyarakat. Jadi bukan usaha yang sama sekali baru dan tidak terkait dengan mata pencaharian masyarakat. Bentuk kegiatan peningkatan kemampuan di atas adalah pelatihan, coaching dan on the job training. Oleh sebab itu segala bentuk pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan-pelatihan ketrampilan yang ditujukan untuk menguatkan skill masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan harus ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM-KSM ekonomi produktif sebagai konsekuensi bahwa kegiatan social berfungsi sebagai pengantar menuju intensifikasi maupun diversifikasi usaha. Artinya, kegiatan social yang berhenti di tengah jalan atau paska pelatihan selesai tanpa follow up, dipastikan tertolak.

4.

Berkelanjutan

Dimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yang menjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV Program serba murah untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga antara lain Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak hanya harus bermanfaat bagi warga miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan berkesinambungan. Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak sector-sektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD Pemda maupun Pemerintah pusat akan


9

menjadikan

program

berjangka

panjang.

Kegiatan

social

yang

ditempelkan

atau

disinkronisasikan dengan program-program daerah (program-program SKPD) atau program daerah yang dilimpahkan dari pusat seperti program-program perlindungan social di cluster I dan IV. akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan social yang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebih terpelihara dengan baik masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan terbesar untuk membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringan social. Oleh sebab itu mulai saat ini kita harus mulai intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinan penyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya.

5.

Memberikan Perlindungan Sosial

Kegiatan Sosial mestinya memberikan jaminan perlindungan sosial kepada keluarga miskin, mendukung program-program jaminan kesehatan, pendidikan dan hari tua. Esensi kegiatan sosial adalah pemenuhan ketiga kebutuhan dasar tersebut. Mengandalkan modal sosial, kerjasama untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan dan hari tua akan lebih berkelanjutan

6.

Mereview PJM Pronangkis

Untuk membenahi kembali kegiatan sosial agar sesuai dengan kelima aspek di atas maka diperlukan reorientasi dan revitalisasi kegiatan sosial sebagai entitas penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan untuk mereview kembali PJM Pronangkis hingga pada substansi kegiatan sosial. Jika perlu dapat direvisi kembali. 2.5. Sasaran Kegiatan Sosial Sasaran Kegiatan Sosial tentu saja adalah KK Miskin yang telah teridentifikasi dalam data PS 2 hasil Pemetaan Swadaya. Data-data PS 2 tersebut harus dipastikan telah diupdate secara periodic minimal setahun sekali. Data PS 2 yang telah diperoleh harus dipetakan, baik secara geografis, mata pencaharian maupun tingkat kemiskinannya. Sehingga akan diperoleh kategori KK miskin yang berhak mendapatkan intervensi pelayanan/kegiatan social dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Tiga kelompok warga PS 2 tersebut antara lain : a. Usia Sekolah, yaitu anak-anak KK Miskin (keluarga PS2), usia sekolah yang tidak memiliki kecukupan dana untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan kesehatan yang layak. Kategori anak-anak miskin usia sekolah adalah anak-anak miskin yang tidak memiliki kemampuan mengakses pendidikan dan kesehatan karena ketidakcukupan biaya dari orang tua mereka. Rentang usia disesuaikan dengan Balita dan Program Wajib Belajar 9 Tahun. b. Usia Produktif, KK Miskin yang masih berusia produktif tetapi tidak memiliki pendapatan tetap, tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan penguasaan aset. Di kelompok Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial

10

ini berisikan kelompok umur usia bekerja, tetapi belum mempunyai kemampuan untuk menekuni suatu pekerjaan atau belum mempunyai pekerjaan tetap. c.

KK miskin Tidak Produktif, KK Miskin tidak produktif terdiri dari dua kelompok usia, yaitu : 

Jiwa miskin yang telah melewati usia produktif seperti tidak memiliki pendapatan tetap/tidak memiliki sumber pendapatan, tidak memiliki akses kesehatan, tidak memiliki jaminan hari tua Gambar 1 Klasifikasi Warga PS-2

Usia Sekolah

• Balita dan Usia sekolah sesuai program wajib belajar •Tidak memiliki kecukupan dana untuk mengakses pendidikan dan kesehatan

PS 2 2

Usia Produktif

Usia Tidak Produktif

•Tidak memiliki pekerjaan •pekerjaan tidak tetap •Tidak berpendidikan •Tidak memiliki ketrampilan •Tidak memiliki akses perawatan kesehatan

•telah melewati masa produktif •pendapatan tidak tetap •ketergantungan tinggi •Tidak memiliki akses kesehatan •Tidak memiliki jaminan hari tua

Untuk menjamin ketepatan sasaran kegiatan kepada keluarga/individu miskin yang ada dalam daftar PS-2 maka dapat dikembangkan penggunaan register warga miskin. Jadi masing-masing jiwa miskin (PS-2) mempunyai nomor register tersendiri dan harus jelas nama (by name) dan alamatnya

(by address)-nya. Register ini digunakan semenjak usulan kegiatan/proposal, rapat BAPPUK BKM, sampai pada kunjungan lapang untuk menentukan kelayakan usulan. Dengan menggunakan nomor register warga miskin maka akan mempermudah untuk mengetahui apakah penerima manfaat kegiatan adalah warga miskin PS-2. Sasaran dari kegiatan sosial secara umum adalah keluarga/jiwa miskin yang ada dalam daftar PS-2, namun untuk kegiatan sosial tertentu harus ditentukan kriteria yang lebih khusus, hal ini dimaksudkan menghindari bias orientasi dan sasaran kegiatan sosial. Perlu untuk terus menjaga suasana batin warga miskin agar selalu harmoni, kondusif sehingga dalam memfasilitasi keluarga/jiwa Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial

11

miskin tersebut lebih strategis dan sesuai derajat keberdayaannya. Indikator pelaksanaan prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan KSM/panitia: 1. PJM pronangkis sudah diperbaiki: ada register jiwa miskin, ada katagori mendekati miskin miskin - sangat miskin dan miskin produktif - miskin non produktif. 2. Peserta/penerima manfaat semuanya ada dalam register PS-2 PJM Pronangkis. 3. Untuk keperluan mendukung system register tersebut di atas dapat dibuatkan kartu identitas penerima manfaat tersendiri untuk mengidentifikasi kelompok sasaran agar mendapatkan intervensi yang tepat, misalnya beasiswa/bantuan pendidikan untuk warga PS-2 usia sekolah dan mendukung kartu sehat terdistribusi dengan benar melalu database PS-2 Dengan mengklasifikasikan warga PS-2 akan mempermudah pemilihan intervensi yang cocok terhadap mereka, khususnya melalui kegiatan sosial. Dalam PJM Pronangkis sudah harus terlihat berapa jumlah warga miskin, tinggal dimana dan siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat untuk setiap kegiatan. Dengan demikian, BKM terhindar dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, tidak jelas pemanfaatnya, instan dan kurang berkelanjutan. 2.6. Komponen dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Sebagaimana kegiatan yang lain, komponen Kegiatan Sosial terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi. Untuk Perencanaan tidak akan dibahas lebih dalam di dalam POB ini, sebab telah jelas dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Pemetaan Swadaya dan PJM Pronangkis. POB Kegiatan Sosial hanya menyinggung sekilas tentang perencanaan dan akan mengatur lebih banyak pelaksanaan kegiatan sosial dan monitoring evaluasinya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosial dapat diwujudkan dalam 3 tipologi, sesuai dengan klasifikasi indeks Pembangunan Manusia (IPM). yaitu : 1. Peningkatan Angka Harapan Hidup melalui pelayanan Kesehatan. 2. Peningkatan Kapasitas SDM, Pelayanan Pendidikan 3. Peningkatan Daya Beli, berkaitan dengan peningkatan pendapatan mata pencaharian Sedangkan jenis kegiatan sosial adalah bentuk-bentuk kegiatan sebagai realisasi dari ketiga tipologi tersebut di atas. Jenis-jenis kegiatan sosial dimaksud antara lain : 1. penyelenggaraan kegiatan sendiri (melalui PNPM Mandiri Perkotaan) bidang kesehatan yang difasilitasi BKM dan KSM seperti; pengobatan gratis, penambahan gizi balita, penimbangan balita, imunisasi, perawatan ibu hamil, 2. fasilitasi dan dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD seperti dukungan pelayanan jamkesmas, pemanfaatan obat generic, vaksinasi, pencegahan penyakit menular (malaria, demam berdarah, HIV), antisipasi pandemi maupun endemi, fogging, dst


12

3. penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan atas insiatif KSM dan BKM sendiri seperti pemberian bantuan beasiswa berkelanjutan, bantuan seragam sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, penyediaan prasarana sekolah, penyediaan buku-buku sekolah dsb. 4. fasilitasi dan dukungan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh SKPD seperti, pengendalian dan pengawasan biaya operasional sekolah (BOS), pengawasan bantuan beasiswa, dsb 5. fasilitasi dan dukungan kegiatan santunan berkelanjutan yang didukung swadaya dan pihak ketiga yang membuatnya berkesinambungan. Pihak-pihak ketiga dimaksud adalah SKPD dan dunia usaha atau swasta. 6. penyelenggaraan Kegiatan sosial produktif yang dilaksanakan sendiri melalui PNPM mandiri Perkotaan 7. fasilitasi dan support Kegiatan sosial produktif yang dilaksanakan oleh SKPD, dunia usaha atau Perguruan tinggi melalui PNPM mandiri Perkotaan


13

Gambar 2 Kerangka Alur Kegiatan Sosial Terhadap IPM-MDGs


14

2.7. Ruang Lingkup Kegiatan Sosial Pengelolaan Kegiatan Sosial berada dibawah tanggung jawab UPS. Jika dikaitkan dengan target IPM-MDGs dan kelompok sasaran, ruang lingkup kegiatan Sosial meliputi (Lihat Gambar 3) : 1. Kegiatan Pelayanan Pendidikan diperuntukkan bagi Balita dan anak-anak usia sekolah, mengikuti Program Pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun. 2. Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM yang diperuntukkan bagi KK miskin Usia Produktif yang dibayai BLM berupa Pelatihan-pelatihan yang terdiri dari a)Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, b) Pelatihan Kewirausahaan, c) Pelatihan Ketrampilan dan Pelatihan-pelatihan teknis lainnya 3. Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan bagi balita dan usia tidak produktif (usia setelah melewati usia produktif, lansia). Gambar 3 Ruang Lingkup Kegiatan Sosial Sasaran

Kegiatan

Balita dan Usia Sekolah

Lembaga Mitra Dinas Kesehatan, LSM, Lembaga Sosial, CSR

Pendidikan dan Kesehatan PENDIDIKAN 1. Beasiswa Berkelanjutan 2. Perlengkapan Sekolah Anak-anak Tidak Mampu 3. Pengadaan APE TK KESEHATAN 1. Imunisasi 2. Penambahan Gizi Balita (Makanan Tamnbahan) 3. Penambahan Alat Kesehatan (Tensi Digital, Test Gula Darah) 4. Pengobatan Massal 5. Vaksinasi Malaria 6. Fogging 7. Pencegahan Penyakit Menular 8. Kesehatan Ibu dan Anak (Periksa Kehamilan) 9. Pemberian Makanan Tambahan

UPS

Usia Produktif (dibiayai BLM Sosial)

Kurikulum dan Jenis Pelatihan PELATIHAN 1. Pelatihan 2. Pelatihan 3. Pelatihan 4. Pelatihan 5. Pelatihan 6. Pelatihan

Usia Tidak Produktif

Pelatihan

Ekonomi Rumah Tangga Kewirausahaan Ketrampilan Pertukangan Kesehatan Perbengkelan Dinas Sosial, LSM, CSR, Lembaga Sosial dan Perguruan Tinggi

Kesehatan dan Jaminan Hari Tua Pengobatan Gratis dan Asuransi/Jaminan Hari Tua Bagi orang Jompo, Janda tua, dsb


Dinas Pertanian, Perikanan, Koperasi dan UMKM, Lembaga Sosial, LSM, CSR dsb

15

2.8. Ketentuan Pemanfaatan BLM Kegiatan Sosial Kegiatan sosial dalam bentuk apapun pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang untuk tujuan meningkatkan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan berorientasi pada peningkatan IPM dan MDG’s. Akan tetapi sesuai dengan pendekatan pemanfaatan BLM yang berbasis tridaya, maka kegiatan sosial diharapkan tidak overlap dengan kegiatan lingkungan maupun kegiatan ekonomi. Dalam ketentuan pemanfaatan BLM Kegiatan Sosial terdapat satu kata kunci, yaitu BLM hanya dapat dialokasikan untuk membiayai pelatihan peningkatan kapasitas untuk usia produktif yang menunjang kegiatan ekonomi, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pelatihan-pelatihan tersebut dapat meliputi Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Ketrampilan, baik yang diselenggarakan oleh KSM maupun Pelatihan yang dilakukan oleh lembaga mitra dalam bentuk magang (on the job training) 2. Biaya pelatihan tersebut mencakup elemen-elemen yang terdapat dalam pelatihan, baik itu untuk peserta, instruktur, sewa tempat, modul pelatihan, perlengkapan pelatihan seperti ATK, kit pelatihan,dll. Bilamana dibutuhan peralatan praktek dapat disediakan dengan jalan menyewa. Untuk meminimalisir biaya dan mendorong keberlanjutan, kegiatan pelatihan sebaiknya juga bekerjasama dengan dinas/instansi/ lembaga lainnya. 3. Tidak diperkenankan membeli peralatan yang dapat dijadikan sebagai asset atau modal usaha bagi individu maupun KSM yang dilatih. 4. Kegiatan pelatihan bisa dilakukan di kelas, on the job training atau dengan model magang di perusahaan/industry kecil menengah, tentu dengan skema pembiayaan yang disepakati antara BKM/UPS dengan perusahaan/industri tersebut. 5. Untuk individu-individu PS2 dan KSM-KSM yang belum memiliki pengalaman usaha dan berniat mengakses dana bergulir wajib mengikuti pelatihan yang dikoordinir oleh UPS. (Ketentuan ini sudah juga disertakan dalam skema pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan) 2.9. Pembiayaan Kegiatan Sosial Lainnya Disadari betul bahwa persoalan kemiskinan khususnya yang terkait dengan aspek sosial sangat kompleks, oleh karenanya untuk mengakomodir kegiatan sosial yang tidak tercover melalui skema dana BLM kegiatan sosial, maka berikut adalah pilihan-pilihan yang dapat dilakukan: 1. Secara prinsip dapat dilakukan dengan skema pembiayaan BLM Kegiatan Ekonomi maupun BLM kegiatan infrastruktur yang menunjang kegiatan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Terkait dengan sustainabilitas kegiatan sosial, BKM melalui pengelolaan dana bergulir yang terencana, dapat mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk mendanai kegiatan sosial dalam bentuk apapun sepanjang sesuai dengan PS-2 dan PJM Pronangkis dan IPM MDG’s serta diatur di dalam aturan internal BKM yang disepakati pihak-pihat terkait di masyarakat 3. Bagi penerima manfaat PS 2 yang tidak produktif diarahkan untuk mengakses pembiayaan baik dari hasil pengelolaan dana bergulir maupun juga melalui sumber-sumber pembiayaan lainnya. 4. Bagi Penerima manfaat PS-2 yang tidak mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk mengikuti program-program cluster I yang terkait pemenuhan kebutuhan pokok (Raskin dan BLT), pendidikan (BOS), dan kesehatan (Jamkesmas), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pemanfaatan tersebut difasilitasi melalui wadah Kegiatan Sosial PNPM Mandiri Perkotaan karena terkait dengan IPM-MDGs b. UPS diharapkan mensupport melalui penyediaan data PS 2 yang valid dan lengkap serta bekerjasama dengan program-program cluster I atau program-program lain yang sejenis Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial

16

c. Kegiatan-kegiatan Sosial yang dilaksanakan bekerjasama dengan sector-sektor dan dinasdinas terkait seperti dinas pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, koperasi-UMKM, sosial, dll dapat dijalankan tanpa menggunakan BLM namun menggunakan skema PNPM Mandiri Perkotaan, baik dalam hal penyediaan data pemanfaat PS 2, support system maupun tata cara pengelolaannya d. Biaya kegiatan Sosial dapat berasal dari SKPD-SKPD/lembaga-lembaga mitra dalam bentuk penyediaan bidan desa, pelatih(trainer), alat-alat pelatihan, peralatan posyandu, perlengkapan sekolah dsb


17

Gambar 4 Alur Pemanfaatan BLM dan Sumberdana Kegiatan Sosial

Laba Perguliran

Sekretariat

Pelatihan: kelas/ magang

Kegiatan Ekonomi Produktif (dana bergulir)

Jenis-jenis Kegiatan

Lembaga-Lembaga Mitra

KSM Pelaksana keg Sosial

Aktivitas Kesehatan

Dinas Kesehatan, Lembaga Sosial, LSM, CSR, Perguruan Tinggi

Bidan desa, Obat-obatan, asuransi kesehatan, alatalat kesehatan, tenaga medis

KSM Pelaksana keg Sosial

Aktivitas Pendidikan

Dinas Pendidikan, Lembaga Sosial, Perguruan Tinggi, LSM, CSR

Penyediaan Guru PAUD, dana BOS, perlengkapan sekolah

KSM

KSM Pelaksana

UPS

UPK

Keterangan Garis Koordinasi Garis pendanaan (BLM/perguliran) Garis verifikasi


18

Bentuk Penyertaan (Sharing)

III.

Pelaksanaan Kegiatan Sosial

3.1. Perencanaan Dalam Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Keberlanjutan. Pada Tahap perencanaan, kegiatan sosial disosialisasikan kepada masyarakat bukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Kegiatan sosial dalam arti luas meliputi seluruh proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sebagai gerakan sosial. Di dalam proses pemberdayaan tersebut terdapat input, proses dan output. Pada fase input, terdapat aktivitas sosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan coaching yang ditujukan kepada BKM, UPS dan KSM Sosial, yaitu : 1) Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, 2)Bimbingan dan pendampingan kepada BKM dan UPS, 3) Pembangunan/penguatan KSM Sosial, 4) Pendampingan KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan Pelaporan, 5) KSM Sosial menyusun kegiatan 6) Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, 7) Pencairan dana ke KSM Sosial. Substansi penting dalamiat tahap perencanaan adalah memposisikan kegiatan sosial sebagai komponen program yang terintegrasi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif dalam rangka mengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat berkesinambungan.

Gambar 5 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial

Sosialisasi pengelolaan Kegiatan Sosial

1

Pelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM/ Panitia

9

KSM/Panitia Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

10

8

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Pendampingan pada BKM/ LKM + UPS

Pembangunan/penguatan KSM/Panitia Sosial

2

3

1. Diutamakan terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan 2. Kemanfaatan langsung kepada PS2 (cek daftar PS2) 3. Jika terkait mata pencaharian diprioritaskan yang menunjang ekonomi,meningkatkan lapangan kerja (cek PJM Pronangkis) 4. Keberlanjutan 5. Penggalangan Swadaya 6. Kerjasama Kemitraan 7. Transparansi & Akuntabilitas

Perbaikan usulan kegiatan (Belum Layak)

Sosialisasi Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosial

11

7

Pencairan dana kegiatan ke KSM (Layak) Pendampingan KSM/ Panitia Sosial untuk Penyusunan Usulan Kegiatan dan Laporan

4 6

Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKM

KSM/Panitia Sosial menyusun Usulan Kegiatan

5

19

1) Sosialisasi pengelolaan kegiatan social

o

1

Kegiatan/Tujuan Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, seperti menyiapkan bahan sosialisasi, koordinasi dengan Lurah/Kades dan BKM/LKM, menetapkan peserta yang akan diundang, waktu yang tepat, susunan acara, dll.

Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Laksanakan sosialisasi sesuai jadwal yang telah disepakati dengan pokok-pokok pesan yang perlu untuk dipahami oleh peserta adalah :

Pelaksana : Lurah/Kades

 Penjelasan tentang tujuh prinsipprinsip pengeloaan kegiatan sosial

Peserta : BKM/LKM+UPS relawan(KBK), Aparat Kel/Desa, Warga Miskin PS2 (lk/pr), ormas, lembaga sosial, yayasan, dll.

 Penjelasan Pola/bentuk kegiatan sosial 2

Pelaku

 Alur pelaksanaan kegiatan Catatan : kegiatan ini dilakukan di

tingkat kelurahan, dan dapat dilanjutkan oleh BKM/LKM dan relawan dengan memanfaatkan berbagai kegiatan warga

Output

Bahan sosialisasi

Daftar hadir sosialisasi dan catatan proses tanya jawab

Fasilitator : Fasilitator Kelurahan

3

Buat berita acara hasil sosialisasi yang dilampiri dengan daftar hadir peserta sosialisasi

4

Setelah acara sosialisasi, koordinasikan dengan BKM/LKM tentang rencana pelaksanaan bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS, tetapkan waktu dan tempatnya


Berita Acara hasil sosialisasi


Jadwal definitif kegiatan dan penanggung jawabnya

2) Bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS No 1

Kegiatan/Tujuan Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS, seperti menyiapkan bahan, format, koordinasi dengan BKM/LKM, memilih waktu yang tepat, dll.

Pelaku Pelaksana : Fasilitator kelurahan

Output Bahan untuk bimbingan, format usulan kegiatan, format laporan, dll.

20

2

BKM/LKM mengundang anggotanya berserta personil UPS untuk hadir pada pertemuan bimbingan pengelolaan Kegiatan sosial

Pelaksana : BKM/LKM

Undangan kegiatan

3

Pelaksanaan bimbingan, Fasilitator menerangkan tentang pentingnya untuk memahamkan masyarakat khususnya seluruh warga miskin yang ada di PS-2.

Pelaksana : BKM/LKM

Daftar hadir undangan

Peserta : LKM/BKM, UPS Menjelaskan detail delapan prinsip pengelolaan kegiatan sosial dan bagaimana penerapannya di masyarakat.

Fasilitator : Fasilitator kelurahan

Berita acara pelaksanaan kegiatan

Membimbing dan simulasi pengisian format-format: usulan kegiatan, laporan hasil kegiatan, RAB dan laporan keuangan. Penugasan kepada peserta untuk pengisian format-format agar semakin terampil. 4

3)

Pendampingan intensif (interpersonal/ group) kepada BKM/LKM dan UPS dalam memahami konsep, dan menggunakan alat kerja


Format terisi dengan benar, prinsip diterapkan.

Pembangunan/penguatan KSM/Panitia sosial No

Kegiatan/Tujuan Identifikasi jenis dan jumlah kegiatan yang sudah masuk program sosial dalam Renta PJM Pronangkis dan kebutuhan akan KSM/Panitia pelaksananya

1 Identifikasi KSM sosial yang sudah ada dan pernah menjadi pelaksana kegiatan. Identifikasi lembaga/ organisasi sosial yang petensial untuk menjadi pelaksana kegiatan sosial

2

Melakukan penguatan terhadap KSM yang sudah ada agar semakin kuat dan mantab sesuai dengan prinsip pembangunan KSM dari sisi kelembagaan, anggota, acuan dan pola kerja yang dikembangkan.

Pelaku Pelaksana : UPS LKM/BKM


Pelaksana : UPS LKM/BKM, Relawan

Output Didapatkanya data tentang jumlah kegiatan, jumlah KSM sosial yang ada, dan jumlah lembaga/org potensial menjadi KSM KSM melakukan penguaan lembaga, anggota, acuan dan pola kerja .

Peserta :

21

Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll.

Relawan(KBK), Pengurus dan anggota Warga miskin (PS-2)

KSM paham dan mau menerapkan prinsip

Fasilitator : Fasilitator kelurahan Pelaksana : UPS

Membangun KSM baru (bila diperlukan) dengan pola:  menggunakan lembaga/ organisasi sosial yang sudah ada dan petensial 3

 KSM yang benar-benar baru untuk menjadi pelaksana kegiatan sosial Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll.

LKM/BKM/ relawan

Peserta : pengurus lembaga, calon anggota KSM (khususnya Miskin PS-2)

KSM paham dan mau menerapkan prinsip


4) Pendampingan kepada KSM/Panitia sosial dalam penyusunan usulan kegiatan dan laporan No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output Pelaksana : UPS

1

Memberikan pendampingan kepada pengurus KSM/panitia untuk memperkenalkan/meningkatkan kemampuan teknis dalam pengisian format-format:    

usulan kegiatan, RAB laporan hasil kegiatan, laporan keuangan.

LKM/BKM/ relawan

Peserta : pengurus KSM Sosial

Pengurus KSM mampu mengisi format-format kegiatan sosial dengan benar

Fasilitator : Fasilitator kelurahan Pelaksana : UPS

2

UPS memastikan KSM mampu mengisi format secara mandiri, dan memberikan waktu konsultasi khusus untuk pengisian format.

LKM/BKM/ relawan Peserta : pengurus KSM Sosial

Format usulan KSM tidak perlu revisi perbaikan.

22

5) KSM/Panitia sosial menyusun usulan kegiatan No Kegiatan/Tujuan

Pelaku Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

1

Pengurus menyusun usulan kegiatan dan RAB secara mandiri

Output

Ada usulan kegiatan dan RAB KSM yang terisi benar.

Fasilitator : Relawan Usulan kegiatan juga memuat rencana kerja masing-masing prinsip pengelolaan kegiatan sosial.

Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

2 Rencana kerja harus jelas, terukur, terjadwal, dan ada penanggung jawabnya.

KSM/Panitia mengajukan usulan kegiatan dan RAB kepada BKM/LKM: 3



persyaratan KSM sudah lengkap



persyaratan Usulan kegiatan dan RAB sosial sudah lengkap

6) Verifikasi & keputusan BKM/LKM No Kegiatan/Tujuan

Fasilitator : UPS BKM/LKM dan Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Pelaku

UPS menerima usulan dan meregister usulan KSM/panitia sosial dengan buku khusus.

1

UPS melakukan verifikasi usulan KSM berdasarkan format yang ada untuk memastikan:

KSM memahami detail kegiatan yang akan dilakukan.

Pelaksana : UPS BKM/LKM

 Keterpenuhan syarat administrasi yang meliputi beberapa berkas.

Resi penerimaan usulan kegiatan KSM dari BKM/LKM

Output

KSM mendapatkan no register

Usulan KSM dinyatakan layak atau belum layak

 Keterpenuhan syarat kelayakan biaya, teknis, dan lingkungan.  Keterpenuhan syarat penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan

2

KSM yang dinyatakan layak oleh UPS maka diusulkan ke tingkat LKM/BKM untuk diambil keputusan pimpinan kolektif.

Pelaksana : UPS dan BKM/LKM

KSM layak dan belum layak diproses lebih lanjut

23

KSM yang dinyatakan belum layak oleh UPS maka usulan kegiatan dikembalikan ke KSM dan direkomendasi perihal perbaikannya.

3

7)

BKM/LKM mengadakan rapat untuk mengambil keputusan: menentukan skala prioritas dan alokasi dana untuk masingmasing KSM-KSM Tridaya

Pencairan dana ke KSM No Kegiatan/Tujuan

2

UPS dibantu sekretariat mempersiapkan administrasi untuk mencairkan dana kepada KSM sosial yang telah direncanakan akan melaksanakan kegiatan. Pencairan dana dilakukan kepada KSM sosial yang besarnya sesuai dengan keputusan BKM/LKM. Bila dana kegiatan jumlahnya besar (>15 juta), maka bisa dilakukan termin dalam pencairan sebagai pengendalian.

Surat keputusan BKM/LKM tentang usulan KSM/ BAPPUK

Pelaku

Berdasarkan SK BKM/LKM sekretariat mempersiapkan dana untuk pencairan kepada UPS BKM/LKM. 1

Pelaksana : BKM/LKM dan UPS

Pelaksana : UPS, sekretariata dan BKM/LKM

Pelaksana : UPS, sekretariat dan BKM/LKM

Output

Dokumen pencairan dana siap

Dana diterima KSM

Bukti pencairan lengkap

3.2. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana ke dalam tindakan hingga terlihat seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan dan seberapa besar dirasakan manfaatnya oleh KK Miskin. Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat swadaya dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pada tahap ini juga dapat dicermati

sejauhmana

kegiatan

mampu

menggalang

mitra

strategis

yang

membuatnya

berkelanjutan. Tahap pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan dana BLM kepada KSM Sosial, sehingga kegiatan sosial tidak tergantung pada dana BLM yang dicairkan tetapi pada kesiapan masyarakat menjalankan kegiatan yang direncanakan, baik dengan maupun tanpa dana BLM sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. Pada tahap pelaksanaan juga dapat dicek partisipasi, seberapa banyak pihak yang terlibat. Pada tahap pelaksanaan terdapat dua hal utama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu 8) Tahap Persiapan Pelaksanaan dan 9) Tahap Pelaksanaan kegiatan sosial oleh panitia.

24

8) Persiapan pelaksanaan kegiatan No Kegiatan/Tujuan

Pelaku

Output Implementasi mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan sosial

Pengurus KSM/panitia mengkonsolidasi kegiatan awal/persiapan, antara lain:  Diutamakan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan (cek PJM Pronangkis)  recek pemanfaat/peserta yang direncanakan sudah ada dalam daftar war ga miskin (PS-2)  Memastikan rencana kegiatan memberi kemanfaatan langsung bagi warga miskin. 1

 Jika terkait dengan mata pencaharian diprioritaskan kegiatan yang menunjang kegiatan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja (cek PJM Pronangkis)


Fasilitator : UPS BKM/LKM dan Fasilitator Kelurahan

 Rencana kerja penggalangan swadaya masyarakat: uang, material, dll. kerja

Kerjasama

dan

 Rencana kerja penerapan transparansi & akuntabilitas pelaksanaan kegiatan kepada publik.

2

3

Diperoleh kegiatan yang sesuai dengan target IPM dalam peningkatan daya beli, pendidikan dan angka harapan hidup Kualitas kegiatan meningkat dengan adanya proses penguatan pada persiapan.

 Rencana kerja untuk melembagakan kegiatan agar keberlanjutan terjamin

 Rencana kemitraan

Kegiatan terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan (MDGs)

Rencana kerja untuk memperjelas target, tahapan kegiatan, penanggung jawab kegiatan, agar KSM/panitia mudah dalam melaksanakan kegiatan yang telah diencanakan.

BKM/LKM dan UPS membantu dengan

Pelaksanaan membutuhkan untuk melibatkan komunitas dan warga miskin yang semakin luas. Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan Pelaksana : UPS BKM/LKM dan

Rencana pelaksanaan matang terjadwal dan jelas penanggung Jawabnya

BKM/LKM mendukung

25

mengambil peran-peran strategis untuk fasilitasi, mediasi kebutuhan KSM/Panitia seperti kerja sama dan kemitraan, dll.

9) Pelaksanaan kegiatan sosial oleh KSM/Panitia No Kegiatan/Tujuan KSM/Panitia telah menjalankan kegiatan persiapan dengan baik, rencana kegiatan yang tersusun diimplementasikan.

1

2

3

4

KSM/Panitia mengundang, mengumpulkan calon peserta untuk dilakukan penjelasan mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan, tahapan dan proses, tanggung jawab masing-masing pihak, dll.

Fasilitator Kelurahan

Pelaku Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia


Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan bakuan seperti yang tercantum dalam usulan kegiatan yang telah disetujui oleh BKM/LKM.


KSM/Panitia mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan dengan baik sehingga bahan penyusunan laporan tersedia dengan baik dan cukup.

Output Calon peserta siap mengikuti kegiatan sosial yang difasilitasi oleh KSM/Panitia

Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan

KSM/Panitia mengoptimalkan partisipasi komunitas dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari penggalangan swadaya, pengorganisasian pelaksanaan kegiatan, dll. Laki-laki dan perempuan terlibat untuk melaksanakan rencana kerja KSM/Panitia

UPS mendampinggi, memantau, membimbing KSM/Panitia agar mampu melaksanakan kegiatan sesuai aturan main, prinsip-prinsip dan usulan kegiatan.

strategi dan pendekatan

Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan

Partisipan: Warga miskin PS 2

Partisipasi warga terwujud dalam pelaksanaan kegiatan

Kegiatan terlaksana sesuai bakuan kegiatan dan terpantau oleh BKM/LKM melalui UPS

Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia

Data dan bahan untuk pelaporan kegiatan siap

3.3. Pengendalian dan Evaluasi Pada tahap ini KSM Sosial dituntun melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, baik laporan progress, maupun laporan final kegiatan. Selain laporan kegiatan, KSM juga melaporkan pengelolaan

26

keuangannya, baik terkait pemanfaatan dana BLM maupun pemanfaatan dana swadaya atau sumberdana lain. Di dalam Laporan KSM juga disampaikan kegiatan telah mengcover berapa KK miskin dengan memberikan kontribusi apa saja. Pelaporan penting untuk melihat sejauhmana output dan sasaran kegiatan telah tercapai, sehingga bisa diukur lebih lanjut dampaknya. Laporan adalah konsumsi public, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak, baik melalui penempelan pada papan pengumuman di 5 titik strategis maupun melalui berbagai pertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan 11) sosialisasi laporan.

10) KSM/Panitia menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan No Kegiatan/Tujuan Pelaku

Output

Mengundang anggota KSM/panitia pelaksana kegiatan sosial untuk bersama; melakukan evaluasi, konsolidasi data hasil, menyusunan draft laporan hasil

Pelaksana: Ketua KSM/Panitia

2

Penyelesaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan minimal sesuai format yang telah disiapkan. Laporan juga dilampiri fotofoto kegiatan, laporan keuangan.

Pelaksana: KSM/Panitia

Dokumen laporan dan lampiran tersusun

3

Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan sosial yang lengkap termasuk penggunaan dana, dokumentasi, dll. Kepada UPS BKM/LKM.

Pelaksana: KSM/Panitia

Tanda terima penyerahan laporan hasil

1

Peserta: Anggota KSM/Panitia

11) Sosialisasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial No Kegiatan/Tujuan 1

2

Pelaku

Persiapkan dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial, pelajari dan salin bagian-bagian yang dibutuhkan untuk bahan sosialisasi. Buatlah ringkasan, kemudian salin dan gandakan sesuai dengan kebutuhan.


Tempelkan beberapa informasi penting hasil kegiatan sosial di lima titik papan informasi dan pengumuman yang strategis lainnya.


Ada catatan evaluasi, data terolah, draft laporan jadi

Output Bahan untuk sosialisasi hasil kegiatan sosial

Fasilitator : Tim Faskel/ relawan Info hasil pelaksanaan sudah tertempel

Fasilitator : Tim Faskel/ relawan

27

Lakukan kegiatan sosialisasi ditingkat kelurahan terkait hasil-hasil pelaksanaan kegiatan sosial, dengan menyampaikan ringkasan-ringkasan yang informatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.


4

Sosialisasi dilakukan ditingkat basis minimal tiga titik utamanya kantong warga miskin, bisa dilakukan melalui pertemuan yang sudah ada di masyarakat.

Pelaksana : relawan

Berita acara dan daftar nama peserta

5

Memberikan salinan rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial kepada pihak terkait seperti: Lurah/kades.


Progres kegiatan sosial terpublikasi

3

Berita acara dan daftar nama peserta

Fasilitator : Tim Faskel/ relawan

28

IV.

Pemantauan dan Evaluasi

4.1. Pemantauan a. Substansi yang dipantau KSM Sosial di dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaksana kegiatan sosial yang berperan memastikan terdistrisibusikannya jasa layanan social, pendidikan maupun kesehatan kepada penerima manfaat. Sehingga sesungguhnya peran KSM Sosial dalam hal ini adalah penyalur, agen atau penghubung program-program layanan yang disediakan oleh dinas-dinas kepada masyarakat pengguna jasa layanan (terutama masyarakat miskin). Karena fungsinya sebagai penghubung maka KSM sosial berperan menunjang misi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) pada aspek reformasi birokrasi. Salah satu prinsip good governance adalah melakukan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan memberikan pelayanan secara transparan dan partisipatif. KSM Sosial berfungsi memediasi proses pengambilan keputusan saat kegiatan dirumuskan ke dalam PJM Pronangkis dan pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan yang mengedepankan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Selama ini KSM sosial menyalurkan sebagian dana BLM yang berfungsi sebagai stimulan untuk mensupport perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun semakin lama, kegiatan sosial membutuhkan

keberlanjutan

agar

seluruh

penerima

manfaat

mendapatkan

pelayanan

berkesinambungan. Masyarakat melalui KSM-KSM mesti dilatih untuk mengelola secara mandiri. Salah satu bentuk kemandirian adalah kemampuan KSM-KSM tersebut untuk mengelola dan mengorganisir kepanitiaan dengan mengandalkan kekuatan modal sosial yang hidup selama ini dibawah koordinasi tetua adat, ketua lingkungan, ketua RT/RW. Sebagian dari mereka telah berpengalaman bekerja sebagai pekerja sosial dalam pelayanan sosial sehingga dapat diandalkan dalam menentukan masa depan kegiatan sosial. Dalam masyarakat yang lebih modern, peran-peran tersebut bisa dipegang oleh kader-kader posyandu, kader BKKBN, radio komunitas, relawan Pendidikan Anak Usia Sekolah (PAUD) dsb. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari mitra strategis yang menjamin keberlangsungan program lebih berjangka panjang. Salah satu miitra wajib adalah Pemda melalui dinas-dinas sektoralnya. Pemda bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan berbagai pihak lain turut andil bekerjasama dengan KSM. Pertanyaannya adalah, apakah yang menyebabkan Pemda atau para kelompok peduli bersedia membuka akses pelayanan kepada masyarakat melalui KSM Sosial? Apa yang membuat mereka percaya untuk menyalurkan program sosial melalui KSM Sosial?

29

Jawabannya adalah karena KSM-KSM Sosial tersebut telah teruji memfasilitasi pelayanan kegiatan sosial dengan berbasis pada kekuatan modal sosial (solidaritas, kohesi sosial). Solidaritas sosial ini ditumbuhkan dari rasa kejujuran dan saling percaya diantara para anggotanya. Alhasil makin tumbuhlah kepercayaan stake holders pemerintah, baik dinas-dinas, NGO maupun dunia usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi KSM-KSM yang memiliki modal sosial dan kebersamaan kuat semacam ini. BKM sebagai Organisasi Masyarakat Warga (Civil Society), berperan sebagai elemen penghubung jalannya pembangunan yang memberdayakan masyarakat, antara masyarakat, Pemda dengan Swasta. BKM hanya berperan menunjang Pemda dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat agar sesuai standar yang ditetapkan. Peran tersebut tidak dapat dioptimalkan tanpa support UPS dan KSM Sosial. UPS dan KSM Sosial adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan end user (pemanfaat keluarga miskin). b.

Mengukur Pelayanan Sosial KSM

Meskipun standar pelayanan yang ditetapkan di level Pemerintahan berbeda dengan organisasi kemasyarakatan, namun sebenarnya seluruhnya saling terhubung membangun sistem pelayanan yang efektif, termasuk UPS/KSM Sosial sebagai ujung tombak pelayanan civil society (baca : BKM) kepada masyarakat miskin. Standar pelayanan tersebut kerapkali diukur menggunakan indikatorindikator specific yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Mengadaptasi konsep Lubis dan Huseini (1987:56), pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatanpendekatan yang berbeda seperti: i. Pendekatan Sasaran: memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur keberhasilan UPS/KSM Sosial dalam mencapai tingkat output yang direncanakan; dalam hal : 

ketepatan sasaran masing-masing jenis kegiatan sosial terhadap warga miskin usia sekolah, produktif dan tidak produktif



peningkatan jumlah pemanfaat KK miskin yang memperoleh akses layanan kesehatan, pendidikan maupun sumberdaya.



Seberapa besar kapasitas KK miskin meningkat setelah mendapatkan penguatan kapasitas melalui kegiatan sosial?

ii. Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan mengukur keberhasilan UPS/KSM Sosial dalam hal : 

jenis-jenis dan topic-topik pelatihan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai pemahaman wawasan dan performansi (performance) yang baik untuk melayani masyarakat miskin,



jenis ketrampilan yang dibutuhkan dalam mengelola aset-aset penting yang menguasai hajat hidup orang banyak,

30

iii. Pendekatan Proses: melihat kegiatan internal UPS/KSM sebagai indikator internal seperti sejauh mana UPS/KSM Sosial telah bekerja efisien. 

Apakah lingkungan UPS/KSM tersebut cukup mendukung budaya pelayanan yang baik?



Apakah UPS/KSM Sosial bebas intervensi kepentingan ?



Apakah dilakukan verifikasi serius kesesuaian kegiatan dengan PJM Pronangkis?



Apakah UPS memantau semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM sosial secara periodic?



Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program pendidikan dipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap anak-anak miskin usia sekolah?



Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program kesehatan dipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap KK miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan?



Apakah KSM-KSM Sosial produktif dipantau bagaimana mekanisme pengelolaan kegiatannya terkait dengan peningkatan skill, pengetahuan dan produktivitas kegiatan sosialnya?



Apakah jenis kegiatan social yang dilaksanakan sudah terkait dengan kegiatan infrastruktur dan kegiatan ekonomi? Gambar 6 Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi KSM

Sumber: Lubis dan Huseini (1987:56)

Salah satu pendekatan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan sumber. Pendekatan sumber bermaksud mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkannya. Menurut Yuchtman & Seashore dalam Lubis dan Huseini (1987:61), efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mengakses berbagai jenis sumber, baik yang bersifat langka maupun yang memiliki nilai tambah yang tinggi. 4.2. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan Ekonomi Sistem Tridaya menyebabkan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan kegiatan ekonomi dan infrastruktur. Posisinya ditunjang dan menunjang kedua kegiatan tersebut. Pada salah satu sisi, kegiatan social

31

berfungsi sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan disisi yang lain ditunjang oleh kegiatan infrastruktur. Salah satu jenis kegiatan social yang menunjang kegiatan ekonomi adalah pelatihan peningkatan kapasitas SDM, baik berupa pelatihan ketrampilan maupun kewirausahaan. Setelah pelatihan, para peserta menindaklanjutinya dengan membentuk KSM untuk mengakses kegiatan ekonomi produktif. Akan lebih baik jika embrio KSM-KSM telah terbentuk pada saat pelatihan dilaksanakan. Sehingga pasca pelatihan, embrio KSM-KSM dimaksud tinggal dilegalkan untuk mempermudah mengakses dana bergulir. Sehingga pengelolaan dana bergulir berfungsi untuk menerapkan hasil-hasil pelatihan yang selama ini diperoleh sebagai konsekuensi pembelajaran. Apalagi Ketrampilan lebih utama ketimbang modal. Untuk mengendalikannya, UPS dapat mengambil langkah berikut : 1. Mengidentifikasi apakah pemanfaat kegiatan social adalah KK Miskin sesuai dengan kelompok pemanfaatnya, apakah layak mendapatkan pelatihan, santunan, beasiswa, keperluan pendidikan maupun layanan kesehatan. 2. Menyeleksi secara ketat KSM-KSM yang akan mengakses modal bergulir. Jika anggotaanggota KSM tersebut belum pernah punya pengalaman usaha dan belum pernah mendapatkan pelatihan usaha yang akan dilakukannya, maka tidak diijinkan dulu untuk mengakses dana bergulir. 3. Mewajibkan kepada KSM-KSM yang belum pernah mengelola dana bergulir untuk mengikuti pelatihan terlebih dulu terkait dengan kegiatan yang akan dlakukannya. UPS juga akan memeriksa daftar pelatihan yang akan dilakukan berdasar skala prioritas sesuai mandat PJM Pronangkis. Sedangkan terkait dengan infrastruktur, aktivitas social baru dapat dijalankan setelah infrastruktur social terbangun seperti pendirian PAUD, pembangunan Posyandu, sarana air bersih, instalasi pengolah limbah, TK, perpustakaan, instalasi air minum dan prasarana penunjangnya. Dalam pengendalian kegiatan social, UPS harus sering menjalin kerjasama dan saling berkoordinasi dengan UPK dan UPL agar penanganan permasalahan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam kegiatan yang terpisah-pisah. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan dapat berjalan tersistem. Persoalan targetting dan keberlanjutan menjadi isu klasik karena seringkali ditemui kegiatan sosial salah sasaran dan kurang berkelanjutan. Keterkaitan (linkage) antar kegiatan dalam tridaya juga kurang. Seolah kegiatan sosial terlepas dari kegiatan infrastruktur maupun ekonomi. Begitupun sebaliknya. Padahal aktivitas tridaya mensyaratkan upaya terintegrasi.

4.3. Pengendalian, Pemantauan dan Keberlanjutan Pengendalian kegiatan Sosial dilakukan secara hierarkis mulai level fasilitator hingga KMP. Substansi pengendaliannya diletakkan pada MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dan berujung pada Tenaga Ahli Sosialisasi di level KMW. Tugas mereka adalah mengendalikan kegiatan social agar sesuai koridor, tidak melanggar negative list, tidak menyimpangi ketentuan yang berlaku dan menunjang pencapaian target penanggulangan kemiskinan sebagaimana disinggung mulai dari Bab I hingga Bab IV. Dimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yang

32

menjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV Program serba murah untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga antara lain Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak hanya harus bermanfaat bagi warga miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan berkesinambungan. Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak sectorsektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD maupun Pemerintah pusat akan menjadikan program berjangka panjang. Kegiatan social yang ditempelkan atau disinkronisasikan dengan programprogram daerah (program-program SKPD) akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan social yang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebih terpelihara dengan baik masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan terbesar untuk membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringan social. Oleh sebab itu mulai saat ini mesti intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinan penyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya. Harapannya ke depan, terdapat masa transisi yang jelas dalam pemantauan, pengendalian, pengelolaan hingga menuju keberlanjutan program Sosial. Berikut ini hierarki pengendalian oleh ascot Sosial dan Fasilitator Sosial yang dikoordinir oleh TA Sosialisasi. Gambar 7 Skema Pengendalian dan Keberlanjutan Kegiatan Sosial

33

Lambat laun, monitoring dan evaluasi semacam ini diharapkan melembaga secara partisipatif hingga ke level UPS dan KSM Sosial sendiri. SKPD-SKPD sectoral, terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan mata pencaharian penduduk (perikanan, perkebunan maupun pertanian) dapat bekerjasama dengan relawan-relawan spesialis (sector) untuk saling bekerjasama membangun jaringan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi.

34

Lampiran 1 Bahan Bacaan

I.

Perlindungan Sosial

A. Perlindungan Sosial Indonesia adalah salah satu dari Negara bangsa (nation state) yang memiliki platform Perlindungan Sosial terhadap rakyatnya melalui aneka kebijakan. Secara konstitusional Konsep Social Protection telah diamanahkan oleh Konstitusi. Sehingga Kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya sejalan dengan cita-cita (recht idee) untuk mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare state). Perlindungan sosial yang dimaksudkan disini diperuntukkan bagi semua penduduk berkenaan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalami kecacatan, fakir-miskin, keterisolasian, konflik sosial, kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin. Landasan konstitusional dan landasan sosiologis telah menegaskan kewajiban perlindungan sosial tersebut. Sebagaimana disinggung dimuka, Pembukaan UUD 1945 memuat itikad untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan yang berbunyi :…Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 27 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya asal 31 menjamin hak setiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan Pasal 33 mengamanahkan pengelolaan bumi, air, dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan Pemerintah juga telah membuat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan social sebagai amanah konstitusi, yaitu UU tentang kesejahteraan Sosial dan UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial Nasional, bahkan UU Penanganan Fakir Miskin. Perlindungan social dapat didefinisikan sebagai goodwill Pemerintah, sector swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan (livelihood) dan meningkatkan status dan hak social kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam masyarakat (Suharto et al : 2006). B. Perlindungan Sosial Untuk Mengatasi Kesenjangan Transfer pendapatan dimaksud bermaksud meredistribusikan pendapatan kalangan yang surplus kepada kalangan yang berpendapatan rendah bahkan minus. Sehingga Perlindungan Sosial bermaksud melindungi yang lemah dari marginalisasi yang diakibatkan oleh semakin lebarnya kesenjangan yang diakibatkan kian tingginya pendapatan kelas menengah ke atas. Kenaikan pendapatan kelas menengah ke atas pasti diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang selalu berimplikasi kesenjangan karena pendapatan tidak serta merta menetes ke bawah. Untuk itu pemerintah meletakkan secara parallel antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran terbuka dan penduduk miskin di alam Sasaran RPJM agar dapat dibaca ketimpangannya. Pemerintah berusaha agar kelas menengah ke bawah yang notabene adalah kelompok miskin dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui jaminan social, bantuan social, pelayanan social dan peningkatan kapasitas dalam penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, sumbangan masyarakat dan corporate social responsibility (Sumarto : Kompas, Rabu 18 Mei 2011). Jaminan Sosial juga bertujuan untuk menyediakan perlindungan melalui prosedur public atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat tetap, usia lanjut, dan kematian. SJSN meliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Perlindungan social merupakan elemen paling strategis kebijakan public dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami oleh kelompok-kelompok lemah

35

dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan public, perlindungan social merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk kepada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan marginal dari aneka resiko social, ekonomi, politik yang menerpa kehidupan mereka. Untuk itu selain ketentuan yang selevel Undang-Undang, pemerintah menerjemahkan secara lebih komprehensif dalam Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang diatur oleh ketentuan peraturan dibawah UU sejak 2010 lalu. Diawali dengan penetapan skala prioritas pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 (Perpres no 5 tahun 2010) yang menempatkan Reformasi Birokrasi, peningkatan layanan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan dalam 4 besar prioritas. Kemudian dilengkapi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan (Perpres no 15 tahun 2010) yang merespon percepatan pembangunan nasional (Inpres no 1 tahun 2010). C. Perlindungan Sosial, Modal Sosial dan Kegiatan Sosial Kita Selain kebijakan yang bersifat formal dan dilegalisasi ketentuan yuridis normative (peraturan perundang-undangan), perlindungan social di Indonesia juga di transformasikan dalam kehidupan masyarakat secara informal seperti arisan, gotong-royong, jaringan kekerabatan, solidaritas dan program-program community based safety net lain (Suharto et al :2006). Sebab kekuatan jaminan social negeri kita tidak dapat dilepaskan dari keunikan penanganannya manakala sejalan dengan mainstreaming pembangunan bottom up planning yang mengandalkan kekuatan modal social untuk mempermudah pelaksanaan, mentradisikan monev partisipatif, mempercepat transformasi dan memperpanjang jangka waktu (sustainability) program. Sebagaimana Mulyadi Sumarto katakan (Sumarto; 18 Mei 2011) bahwa perlindungan social di Indonesia berbeda dengan Negara lain karena distribusinya mengandalkan peranan komunitas. Berkaitan dengan ini, fungsi modal social amat penting karena peranan Negara dan pasar tidak sekuat Negara-negara lain yang telah maju implementasi jaminan sosialnya. KSM Sosial sebagai penyedia layanan social pada system ini, menduduki posisi penting sebagai penjembatan program dengan kelompok sasaran (end user) agar tepat sasaran dan tepat manfaat. KSM Sosial yang beranggotakan para relawan berpengalaman merepresentasikan jaringan kerja yang tak kenal lelah menjunjung tinggi solidaritas dan trust. Apalagi relawan-relawan social yang terlibat dalam kegiatan social adalah relawan spesialis pada bidangnya, antara lain kesehatan (BKKBN, PMI, Posyandu), pendidikan (PAUD), Lingkungan, kelompok tani, dan relawan komunitas yang lain. Kebijakan-kebijakan perlindungan social yang telah diterapkan selama ini masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara significant, kendati angka kemiskinan telah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun akhir-akhir ini, terlepas dari kontroversi mengenai, indicator pendapatan 1 dollar perhari. Konon, jika indicator yang digunakan adalah 2 dollar per hari, maka penduduk miskin di Indonesia masih sejumlah 59, 56 juta jiwa (urban) dan 77,41 juta jiwa (rural) (Armando Barrientos : 2010). Namun Pemerintah lebih memilih menggunakan data 1 dollar per hari yang menggambarkan penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa untuk merealistiskan target pencapaian. Adapun program perlindungan Sosial juga diwujudkan dalam Program pro poor dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok (Panduan P3B : Bappenas: 2008), yaitu : 1. Program-program penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan social yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada masyarakat miskin. Termasuk dalam cluster ini adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH – Program Tunai Bersyarat), Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar, serta bantuan yang bersifat darurat dan sementara seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bencana alam. Contoh nyata dari daerah adalah penyediaan pelayanan KTP, akta kelahiran dan sertifikasi tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, program bebas biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, termasuk biaya transportasi, pengobatan dan penguburan bila terjadi kematian di Kab Sumba Timur,

36

dan program bebas biaya pendidikan sampai tingkat SMA di Kab Purbalingga, Sumba Timur dan Kupang. 2. Program pemberdayaan masyarakat yang saat ini telah diharmonisasi ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai acuan kebijakan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pedesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan khusus, pengembangan infrastruktur wilayah dan desa dan yang dilaksanakan oleh berbagai kementrian/lembaga. Melalui proses pemberdayaan yang difasilitasi para pendamping, masyarakat diharapkan berperan sebagai subyek pembangunan dan secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinannya. Upaya nyata yang dilakukan daerah antara lain adalah dengan mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD untuk kegiatan-kegiatan masyarakat Desa. Berbagai program di daerah dari berbagai sector bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. 3. Berbagai program yang memberikan akses sumberdaya dan penguatan/pembinaan kepada usaha kecil dan mikro secara berkesinambungan untuk melanjutkan keberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandiriannya. Termasuk dalam cluster ini antara lain adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), berbagai program dana bergulir untuk kegiatan produktif skala mikro, penyediaan dana penjaminan kredit dalam APBD, program konservasi lahandan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk pengentasan kemiskinanseperti yang dilaksanakan oleh Kota Semarang dan Kab Banjarnegara serta Wonososbo, dan berbagai pelatihan dan permodalan/alat bagi usaha kecil dan mikro yang dilaksanakan di berbagai daerah. 4. Baru-baru ini ketiga cluster diatas ditambahkan lagi 1 cluster (tidak termuat dalam Buku tersebut), yaitu cluster 4 yang mengakomodasi Program Serba Murah yang dihandle lintas kementrian, yaitu Program Rumah Sangat Murah, Transportasi umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik Murah dan hemat, serta Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Miskin Perkotaan. Di samping program-program di atas, terdapat program pendukung lainnya seperti perbaikan data/targeting, monitoring dan evaluasi program-program kemiskinan, peningkatan kapasitas Pemda untuk pro poor. Gambar 1

PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT Kemenko Kesra

KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO Klaster-1 RTHM

RTM

1. BEASISWA MISKIN 2. JAMKESMAS 3. RASKIN 4. PKH 5. BLT (bila diperlukan saat krisis)

Klaster-2 PROGRAMPROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

6. Dll.

(KUR)

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Klaster-4

RTHM

RTSM *)

KREDIT USAHA RAKYAT

(PNPM)

RTSM

RTM *)

Klaster-3

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan *)

Pengurangan Angka Kemiskinan

*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.

4

37

Program-program poor lainnya adalah program yang didesain untuk mencegah terjadinya kemiskinan kronis seperti program-program yang mendorong komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan agar konflik tidak terjadi. Program kewaspadaan bencana seperti penyuluhan bahaya dan lokasi permukiman rawan erosi di Kab Manggarai atau program penanaman bakau di sepanjang pantai untuk mengurangi dampak tsunami. Lampiran 2. Kegiatan Sosial Untuk memperkuat SDM (Human Capital) Pembangunan akan lebih efektif dan berjangka panjang jika dilaksanakan dengan menumpang pada potensi yang dimiliki masyarakat. Harapannya tujuan pembangunan akan tercapai lebihcepat, tahan lama dan tidak bias sasaran. Salah satu factor yang membuat tujuan pembangunan segera tercapai dan tepat sasaran adalah dengan menjalankannya dari bawah (bottom up), mengikuti kebutuhan masyarakat agar lebih realistis. Di muka telah disinggung bahwa operasionalisasi prinsip pembangunan dalam PNPM Mandiri Perkotaan meliputi bidang prasarana lingkungan, ekonomi dan social atau yang disebut dengan Tridaya. Salah satu aspek penting adalah Pengembangan Masyarakat (Social Development); sebab tiap langkah kegiatan P2KP selalu membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat. Jika kedua hal tersebut mampu direngkuh niscaya tercipta masyarakat efektif yang akan menjadi landasan kokoh penanggulangan kemiskinan. Ke depan akan lebih terbuka peluang menuju masyarakat mandiri dan berkelanjutan. Sebab dalam bidang social terkandung aspek pengembangan masyarakat yang berupaya meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Komunitas atau masyarakat yang efektif dibangun dari sinergi peran individu-individu yang kuat. Sehingga bidang Sosial menerjemahkannya ke dalam sejumlah kegiatan social yang salah satunya adalah membangun kapasitas SDM (human capital).Dalam Pentagon peningkatan akses terhadap aset dan sumberdaya, kegiatan sosial mengambil peran pada potongan aspek sosial capital dan human capital (Gambar I).

Gambar 2 Posisi Kegiatan Sosial dalam Pentagon Akses, Aset dan Sumberdaya

Bersama dengan Kegiatan Ekonomi, dan Infrastruktur dalam PNPM Mandiri Perkotaan, Kegiatan Sosial berfungsi memperkuat modal sosial, human capital dan jaringan sosial agar tercipta program berkesinambungan

38

Pada potongan Pentagon tersebut, terlihat bahwa kegiatan sosial melekat pada jaringan sosial yang telah terbentuk di masyarakat dan tidak menciptakan “kepanitiaan” baru yang terlepas sama sekali dari jaringan komunitas yang telah ada. Sehingga kegiatan sosial akan lebih berdampak luas jika dilaksanakan oleh jaringan sosial yang sudah mengakar. Bentuk-bentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan juga bukan kegiatan yang relief(permukaan), instan dan karitatif tetapi harus berkesinambungan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan-kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM-KSM yang diorganisir oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) yang berkedudukan sebagai gugus tugas BKM. UPS mengorganisir aktivitas KSM-KSM Sosial dalam berbagai bentuknya, baik dalam hal peningkatan kapasitas SDM maupun memperkuat jaringan sosial demi meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja, sebagaimana aktivitas ekonomi produktif dalam sustainability livelihood, aktivitas-aktivitas kegiatan sosial akan berjalan efektif meningkatkan kesejahteraan apabila berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Lampiran 3 Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs A. Hubungan Kegiatan Sosial dengan MDGs Sejak lama upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi gerakan di seluruh penjuru dunia. Terbukti bahwa PBB merasa perlu untuk mengumpulkan sejumlah consensus yang pernah disepakati dunia melalui United Nation World Summit sepanjang tahun 1990-an ke dalam satu paket, yaitu paket pembangunan dunia yang diarahkan pada 8 target utama yang disebut dengan Millennium Development Goals (MDG) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai sasaran pembangunan millennium. Konsensus-konsensus yang pernah disepakati antara lain : KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen. Alhasil Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB bulan September 2000 di New York, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan, termasuk presiden Indonesia, sepakat untuk menandatangani sebuah Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs). yang diadopsi dari seluruh komitmen sebelumnya lengkap dengan indicator yang harus dicapai, yaitu : 1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim 2. Pemerataan pendidikan dasar 3. Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan 4. Mengurangi tingkat kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya 7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Sebagai follow up, setiap Negara yang menandatangani diharapkan untuk mempersiapkan MDGs report (www.wikipedia.org). Jika dicermati, 8 tujuan tersebut sebagian besar menyasar kepada pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan (kelaparan, kesehatan anak, kesehatan ibu, pencegahan penyakit menular, kondusifnya lingkungan) dan pendidikan.(pendidikan dasar, kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan) serta kemitraan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Seluruh target aktivitas tersebut diratifikasi di setiap Negara untuk menjadi target pembangunannya masing-masing. Sebagai konsekuensinya maka di tiap kelurahan/desa, semua kegiatan yang dibiayai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan wajib berorientasi pada MDGs, terutama terkait dengan pendidikan dan kesehatan.

39

B. Hubungan Kegiatan Social dengan IPM IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan Human Development Indeks (HDI) adalah indeks Standard untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Menurut Wikipedia, Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak saat itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Amartya Sen menggambarkan indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu : 1. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran 2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 3. standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan. Karena telah digunakan oleh negara, maka dalam PNPM Mandiri Perkotaan mestinya digunakan juga secara bertanggung jawab agar tujuan peningkatan kualitas SDM meningkat secara nasional. Indeks ini untuk mengukur kapasitas SDM secara individu namun tidak menutup kemungkinan menunjang kapasitasnya sebagai makhluk social. Secara individual, manusia ditingkatkan kapasitasnya melalui angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli. Meningkatnya kapasitas SDM akan meningkatkan kesejahteraan dan waktu luang. Jika dimanfaatkan untuk saling berinteraksi, niscaya akan menguatkan modal social.

40

Lampiran 4 Instrumen Uji Petik Kegiatan Sosial Responden Tiap Kelurahan : 1 BKM 2 UPS 3 KSM Sosial 4 Aparat Desa 5. SKPD No Pertanyaan A. Pengelola, Swadaya dan Modal Sosial 1 Apakah KSM Sosial dibentuk dari kelompok yang sudah ada? Sebelumnya kelompok apa? 2 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat tidak langsung bagi KK miskin? 3 Apakah Mayoritas Kegiatan berhasil menggalang swadaya? 4 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat langsung bagi KK miskin? 5 Apakah mayoritas kegiatan sosial terkait dengan pembangunan prasarana? 6 Apakah dalam KSM Sosial terlibat: a. kader BKKBN b. kader posyandu c. kader PKK d. guru bantu PAUD, relawan pendidikan lainnya e. kelompok tani f. kelompok nelayan g. RT/RW h. lainnya..... 7 Apakah setelah dilaksanakan kegiatan sosial, interaksi masyarakat makin erat B. Jenis Kegiatan, IPM MDGs dan BLM (kombinasi dengan data SIM) 8 Apakah Semua kegiatan KSM Sosial terkait IPM-MDGs? 9 Apakah Kegiatan KSM Sosial terkait dengan: a. pendidikan b. kesehatan c. kebersihan/lingkungan d. pertanian e. peternakan f. kelautan g. pelatihan ketrampilan/ kewirausahaan/untuk ekonomi produktif h. prasarana (infrastruktur), alat produksi (traktor, mesin jahit, dst) i. perlengkapan pertemuan, sound system, tenda resepsi, meja kursi, j. santunan usia tidak produktif k. lainnya..... C. Pengelolaan, Sasaran dan Keberlanjutan 10 Apakah kegiatan pelatihan ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM? 11 Apakah alumni pelatihan dikirim ke sejumlah lembaga? 12 Apakah kegiatan penyediaan prasarana diikuti dengan kejelasan pengelolaannya? 13 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi KK miskin? 14 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi pendidikan dan kesehatan 15 Apakah pemberian santunan berkelanjutan? D. Kemitraan 16 Apakah Kegiatan Sosial telah berhasil menggalang kemitraan dengan SKPD? 17 Apakah Kegiatan Sosial telah menjadi bagian dari Program SKPD? 18 Apakah SKPD berkontribusi dalam pendanaan? 19 Apakah SKPD berkontribusi dalam penyediaan SDM, alat, prasarana, sumberdaya lain? E. Pengendalian 20 Apakah UPS mengendalikan proses dan output kegiatan sosial

Jawaban Ya

Tidak

Keterangan

Ya 5 1 5 5 1

Bobot Tidak 0 0 0 0 0

1 2 1 2 1 1 1 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2 2 2 1 1 1 2 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0

5 5 5 5

0 0 0 0

3

0

Score

41

Daftar Isi. Kata Pengantar... i Daftar Isi... 1

Recommend Documents