Daftar Isi Daftar Isi......................................................................................................... I. PENDAHULUAN.................................................................................................. 1.1. Latar Belakang.. ........................................ ................................................. 1.2. Tujuan Kegiatan Sosial........................................ ....................................... 1.3. Output Kegiatan Sosial........................ .................................................... ... 1.4. Ruang lingkup Kegiatan Sosial ................................................................ ... 1.5. Strategi Pendampingan Kegiatan Sosial .....................................................
1 2 2 3 3 4 4
II. KETENTUAN PEMANFAATAN BLM KEGIATAN SOSIAL ...............................
5
III. PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIAL .............................................................. 3.1. Tahap Perencanaan ........................................................... ........................ 3.2. Tahap.Pelaksanaan.................................................................................... 3.3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi ............................................................
11 11 16 18
IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI ....................................................................... 4.1. Pemantauan .............................................................................................. 4.2. Mengukur Pelayanan KSM Sosial ............................................................... 4.3. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan Ekonomi......... 4.4. Pengendalian, Pemantauan dan keberlanjutan............................................
21 21 22 23 24
Lampiran Lampiran-1 : Kegiatan Sosial untuk memperkuat SDM (Human Capital)........ Lampiran-2 : Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs................................................. Lampiran-3 : Instrumen Uji Petik Kegiatan Sosial............................................
27 28 30
1
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sebagaimana dijelaskan dalam Petunjuk Teknis kegiatan berbasis modal sosial, kegiatan sosial memiliki ruang lingkup yang luas, seluas kehidupan masyarakat yang telah memiliki modal sosial sejak lama. Interaksi masyarakat melalui berbagai jaringan kerjasama yang membudaya membuktikan bahwa modal sosial telah tumbuh dan berkembang. Modal Social dapat berfungsi ganda, selain untuk memperlancar pembangunan juga sebagai tujuan pembangunan. Untuk memperlancar pembangunan, solidaritas sosial sebagai akar modal sosial dapat digunakan untuk berbagai aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan sebagai tujuan pembangunan, modal sosial merekatkan upaya untuk saling bahu membahu dalam mengatasi segala persoalan pembangunan terutama penanggulangan kemiskinan. Modal sosial menurut Francis Fukuyama, adalah seperangkat nilai atau norma yang dibawa oleh anggota kelompok di dalam komunitas yang memungkinkan berlangsungnya kerjasama di antara mereka didasari oleh tumbuhnya nilai kepercayaan diantara anggota kelompok. Rasa saling percaya lahir dari norma-norma yang ditumbuhkan di lingkungan keluarga seperti kejujuran, menunaikan kewajiban, bertanggung jawab dan berlangsung secara timbal-balik. Kepercayaan yang dilandasi oleh norma-norma tersebut seperti pelumas yang membuat komunitas atau organisasi dapat dijalankan lebih efisien (Fukuyama; 2005; 21). Penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan tidak akan sanggup beroperasi meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa modal sosial. Oleh sebab itu dibentuklah BKM/LKM di setiap desa/kelurahan untuk mengorganisir modal sosial. Selanjutnya BKM/LKM bersama jaringan relawan sectoral (kader Posyandu, kader PKK, relawan pendidikan, relawan kesehatan, penyuluh pertanian dsb) mengusahakan peningkatan taraf hidup melalui pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan hidup, seperti yang dicitacitakan MDGs. Sedangkan untuk mengukur sejauhmana kualitas manusia telah mencapai kesejahteraan, digunakan ukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari peningkatan angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli. Ketiga kebutuhan dasar tersebut didorong untuk dicukupi oleh potensi yang dimiliki masyarakat sendiri, baik berupa dana, gagasan, tenaga, dan jaringan kerjasama atau yang disebut sebagai modal sosial. Peran strategis PNPM Mandiri Perkotaan adalah mengasah potensi modal social
agar dapat
dimanfaatkan untuk mengakses sumberdaya fisik, alam, aset, dan kesempatan untuk mempengaruhi lembaga-lembaga kunci agar terlibat aktif dalam mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, intervensi kegiatan social tidak hanya untuk menguatkan kapasitas manusia (human capital) tetapi
2
juga menguatkan kapasitas modal sosial (social capital) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri masyarakat bermodal social kuat ditunjukkan dengan kemampuannya menerapkan jaringan kerjasama di atas kebersamaan (solidaritas), kejujuran, rasa percaya dan saling bertanggung jawab. Sebagai contoh, jika salah seorang warga sedang menyelenggarakan hajatan para tetangga pasti berdatangan untuk saling membantu. Sejumlah peristiwa penting dalam kehidupan amat dihormati, sacral dan dianggap harus dibantu dengan penuh gotong royong, baik pada saat senang maupun susah. Peristiwa-peristiwa yang mendapat tempat di hati masyarakat tersebut antara lain perkawinan, khitanan, mendirikan rumah, pesta syukuran atau saat mengalami musibah, sakit, dan meninggal dunia. Semua tetangga bahu-membahu memberikan bantuan tanpa pamrih dengan satu alasan untuk menolong. Untuk itu POB Kegiatan sosial ini hadir untuk membantu melengkapi modal sosial dengan aspekaspek teknis agar tujuan masyarakat menuju perubahan yang positif tercapai. Selain itu tujuan PNPM Mandiri Perkotaan, target IPM dan target MDGs juga semakin mudah tercapai memanfaatkan modal sosial tersebut. Aspek-aspek teknis yang dimaksud adalah pendampingan teknis (technical
assistance), pendanaan dan peningkatan kapasitas. PNPM Mandiri Perkotaan tidak akan mempersempit ruang lingkup modal sosial yang telah tumbuh di masyarakat melainkan menunjangnya dengan bantuan teknis sesuai kebutuhan masyarakat. 1.2. Tujuan Kegiatan Sosial 1. Menguatkan solidaritas sosial komunitas dan masyarakat 2. Menguatkan jaringan kerjasama relawan sector 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan dengan potensi yang dimiliki 4. Meningkatkan keswadayaan masyarakat 5. Meningkatkan kualitas hidup si miskin dengan meningkatkan angka harapan hidup, daya beli dan pendidikan. 6. Meningkatkan kesempatan kerja 7. Meningkatkan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan sosial 8. Meningkatkan kemitraan dengan Pemda dan Dunia Usaha dalam mengorganisir kegiatan sosial 1.3. Output Kegiatan Sosial 1. Solidaritas sosial menguat, keswadayaan meningkat 2. Jaringan kerjasama relawan-relawan sector (pendidikan, kesehatan, dsb) semakin menguat 3. Masyarakat semakin mandiri dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan dengan potensi yang dimiliki
3
4. Masyarakat miskin semakin terlayani kebutuhan infrastruktur, ekonomi, peningkatan pendapatan, daya beli, angka harapan hidup, kesehatan, serta pendidikan 5. Kesempatan kerja warga PS2 semakin terbuka 6. Kegiatan Sosial makin berkelanjutan karena bermitra dengan Pemda dan Dunia Usaha 7. Kegiatan Sosial yang disupport secara teknis oleh PNPM Mandiri Perkotaan makin relevan dengan IPM dan MDGs 1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Sosial Ruang Lingkup kegiatan sosial dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan meliputi dua hal, yaitu 1) pendampingan teknis (technical assistance) dan 2) dana BLM untuk kegiatan-kegiatan yang selaras IPM-MDGs. Melalui pendampingan teknis juga dapat diperoleh sumber-sumber pendanaan diluar BLM, baik dari APBD maupun CSR. Pendampingan teknis dilakukan oleh fasilitator di tingkat masyarakat untuk mencapai 7 output utama di atas. Segala penyelesaian persoalan masyarakat diserahkan kepada masyarakat dan menjadi otoritas mereka, menggunakan potensi modal sosial yang dipunya. Namun untuk sejumlah sector yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti peningkatan taraf hidup, ekonomi, kesehatan, pendidikan atau penanggulangan resiko bencana (PRB) diarahkan agar sesuai dengan target IPM-MDGs. Pendanaan dari BLM (APBN) hanya mendukung terlaksananya kegiatan. Pengelolaan Kegiatan Sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan berada dibawah tanggung jawab UPS. Jika dikaitkan dengan target IPM-MDGs dan kelompok sasaran, maka ruang lingkup kegiatan Sosial meliputi (Lihat Gambar 1) : 1. Kegiatan Pelayanan Pendidikan diperuntukkan bagi Balita dan anak-anak usia sekolah, mengikuti Program Pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun. 2. Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM yang diperuntukkan bagi KK miskin Usia Produktif yang dibayai BLM berupa Pelatihan-pelatihan yang terdiri dari a)Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, b) Pelatihan Kewirausahaan, c) Pelatihan Ketrampilan dan Pelatihan-pelatihan teknis lainnya seperti pelatihan pertukangan di lokasi-lokasi bencana dsb 3. Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan bagi balita dan usia tidak produktif (usia setelah melewati usia produktif, lansia). 4. Kegiatan santunan dalam keadaan tertentu seperti bencana (disaster) atau santunan untuk pemanfaat usia tidak produktif 1.5. Strategi Pendampingan Kegiatan Sosial a. Memanfaatkan Jaringan Strategi pendampingan kegiatan sosial menggunakan modal sosial yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Modal sosial tersebut terbangun dalam bentuk jaringan-jaringan kerjasama komunitas berdasarkan kepercayaan (trust), terutama dalam komunitas kecil. Dalam
4
komunitas kecil seperti RT, jorong, karang taruna, PKK, posyandu, PAUD, paguyuban maupun kelompok tani interaksi antar anggotanya berlangsung tiap hari, intensif dan sangat komunikatif. Sehingga terjalin keakraban yang menumbuhkan tenggang rasa dan saling percaya. Berawal dari saling percaya inilah muncul solidaritas untuk saling menaungi, saling memenuhi tanggung jawab sebagai menunaikan kewajiban memajukan komunitasnya hingga akhirya tumbuhlah jaringanjaringan kerjasama diantara mereka. Secara tradisional jaringan ini disebut gotong royong. Awalnya jaringan-jaringan kerjasama tersebut bersifat sectoral dan spesialis dalam batas komunitas mereka saja. Aktivitas yang ditekuni sehari-hari adalah aktivitas yang sesuai kemampuan mereka seperti merawat anak-anak tidak mampu, mengasuh dan membantu peningkatan gizi balita, mendidik melalui sekolah-sekolah informal seperti PAUD, mendorong terlaksananya pendidikan dasar (SDSMP), memberikan informasi pelayanan kesehatan, menolong tetangga yang sakit, menjalankan pengobatan gratis, mengatur pemakaian air melalui berbagai regulasi yang disepakati sendiri, mengorganisir diri dengan teman-teman seprofesi untuk meningkatkan posisi tawar, dsb. Gambar 1 Ilustrasi Jaringan Kerjasama Relawan Sektor
5
Dari komunitas-komunitas tersebut maka lahirlah relawan-relawan sector yang memiliki kemampuan sangat spesialis sesuai dengan pengalaman mereka, sehingga layak dinobatkan sebagai relawan pendidikan, relawan kesehatan, relawan pertanian, relawan petani pemakai air, relawan PKK, kader BKKBN, relawan paguyuban pedagang pasar dsb. Mereka tumbuh dan dibesarkan di dalam komunitasnya masing-masing. Mereka ditempa melalui berbagai pengalaman pendampingan yang mereka geluti selama ini. Sehingga masing-masing komunitas tersebut memiliki soliditas dan solidaritas yang makin menguat. b.
Komunitas Belajar Kelurahan (KBK)
Seiring dinamika jaman, komunitas –komunitas tersebut niscaya memiliki keinginan untuk mengembangkan diri dan memperluas ruang aktualisasi. Meskipun waktu dan tempat sering menjadi kendala namun tidak mampu menghalangi keinginan komunitas untuk mengasah diri, belajar dan mendapatkan informasi baru dari dunia luar. Sehingga lahirlah utusan-utusan informal dari masingmasing komunitas itu yang berperan saling menjembatani kebutuhan informasi. Kebutuhan masingmasing komunitas untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kebutuhan yang belum terpenuhi dijembatani oleh relawan-relawan yang disebut relawan bridge, yang menghubungkan antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Lambat laun, study banding (baca: lesson learn) antar komunitas tersebut melahirkan jaringan-jaringan sosial yang saling bekerjasama. Pada gilirannya jaringan-jaringan kerjasama tersebut akan mampu menanggulangi kemiskinan secara bersama-sama masyarakat di kelurahan (ilustrasi jaringan kerjasama relawan sector lihat pada Gambar 1). Secara kolektif juga jaringan kerjasama tersebut akan mengakses kemitraan dengan berbagai pihak, baik Pemda maupun Dunia Usaha. PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan proses pembelajaran di berbagai level: Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/KBD), Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), Komunitas Belajar Nasional (KBN) dan Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK). Proses belajar di masing-masing level tersebut serupa, namun dalam KBK persoalan yang dihadapi lebih nyata dan peserta belajar (relawan-relawan) lebih kaya pengalaman lapang. Diawali dengan identifikasi kebutuhan belajar, satu per satu kebutuhan dikupas. Setelah kebutuhan berhasil diidentifikasi, kemudian dikelompok-kelompokkan. Menggunakan potensi yang dimiliki, kebutuhan dan persoalan tersebut dibahas bersama untuk dicari satu per satu upaya pemenuhannya. Bagi permasalahan atau kebutuhan yang tidak dapat terjangkau penyelesaiannya maka dapat dikesampingkan dulu untuk dicarikan jalan keluar bersama mitra diluar komunitas nantinya. Langkah ini disebut dengan Perencanaan. Setelah ditemukan alternative solusi, kemudian solusi tersebut diterapkan bersama-sama dalam pelaksanaan kegiatan belajar. Setelah diterapkan kemudian dievaluasi kelebihan dan kelemahannya. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut kelemahan diperbaiki, sementara kelebihan dipertahankan dan dituangkan ke dalam rencana kerja
6
selanjutnya. Demikian daur belajar ini berjalan terus menerus untuk menanggulangi kemiskinan multidimensi. .
Gambar 2 Proses Belajar dalam KBK
Gambar diadaptasi dari Membangun Masyarakat Pembelajar, Panduan Metodologi Pendidikan Non formal untuk fasilitator Lapang, SPPM; 2003
7
II.
KETENTUAN PEMANFAATAN BLM KEGIATAN SOSIAL
Kegiatan sosial adalah inisiatif masyarakat untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan berorientasi pada pencapaian target IPM dan MDG’s. Seluruh prakarsa masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya bagaimana mekanisme pendanaannya dan bersumber dari mana saja. Oleh sebab itu meskipun tidak mengikat, kegiatan sosial yang didanai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan perlu memperhatikan halhal sebagai berikut : 1. Kegiatan sosial yang dilakukan memiliki potensi untuk bersinergi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi. 2. Pendanaan BLM diprioritaskan untuk membiayai pelatihan peningkatan kapasitas bagi warga PS-2 usia produktif,
mencakup Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, Pelatihan
Kewirausahaan, Pelatihan Ketrampilan, pelatihan pertukangan, pelatihan bidang jasa maupun pelatihan-pelatihan untuk mitigasi bencana 3. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM sebagai salah satu kegiatan social mesti menunjang kegiatan ekonomi, baik berupa pelatihan ketrampilan maupun kewirausahaan. Setelah pelatihan, para peserta menindaklanjutinya dengan membentuk KSM untuk mengakses kegiatan ekonomi produktif 4. Bentuk-bentuk pelatihan lain yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM untuk kepentingan safeguard, merespon pemulihan bencana atau Penanggulangan Resiko Bencana (PRB) 5. KSM Sosial yang memfasilitasi pelatihan kegiatan sosial adalah KSM yang menjadi penyelenggara pelatihan (training provider), untuk itu perlu mendapatkan peningkatan kapasitas dalam mengelola pelatihan melalui coaching maupun on the job training 6. Biaya pelatihan bagi peserta dan instruktur, meliputi sewa tempat, modul pelatihan, dan training kit. Peralatan “berat” praktek dapat diperoleh dengan jalan menyewa. 7. Memperhatikan keberlanjutan, dengan menjadikan pelatihan bekerjasama dengan dinas/instansi/lembaga mitra seperti CSR Perusahaan. Lembaga Mitra bisa menjadi Penyelenggara Pelatihan, bisa juga hanya sebatas menjadi narasumber 8. Pembelian alat bukan untuk dijadikan sebagai asset atau modal usaha bagi individu maupun KSM yang dilatih. 9. Magang (OJT) di perusahaan/IKM (Industri Kecil Menengah), disertai skema pembiayaan yang disepakati antara BKM/UPS dengan Perusahaan/IKM.
8
Gambar 3 Ruang Lingkup Kegiatan Sosial dan Pendanaannya
9
Gambar 4 Alur Pemanfaatan BLM dan Sumberdana Kegiatan Sosial
10
III.
Pelaksanaan Kegiatan Sosial
3.1. Perencanaan Dalam Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Keberlanjutan. Pada Tahap perencanaan, kegiatan sosial disosialisasikan kepada masyarakat bukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Kegiatan sosial dalam arti luas meliputi seluruh proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sebagai gerakan sosial. Di dalam proses pemberdayaan tersebut terdapat input, proses dan output. Pada fase input, terdapat aktivitas sosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan coaching yang ditujukan kepada BKM, UPS dan KSM Sosial, yaitu : 1) Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, 2)Bimbingan dan pendampingan kepada BKM dan UPS, 3) Pembangunan/penguatan KSM Sosial, 4) Pendampingan KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan Pelaporan, 5) KSM Sosial menyusun kegiatan 6) Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, 7) Pencairan dana ke KSM Sosial. Substansi penting dalamiat tahap perencanaan adalah memposisikan kegiatan sosial sebagai komponen program yang terintegrasi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif dalam rangka mengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat berkesinambungan. Gambar 5 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial
Sosialisasi pengelolaan Kegiatan Sosial
1
Pelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM/ Panitia
9
KSM/Panitia Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
10
8
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Pendampingan pada BKM/ LKM + UPS
Pembangunan/penguatan KSM/Panitia Sosial
2
3
1. Diutamakan terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan 2. Kemanfaatan langsung kepada PS2 (cek daftar PS2) 3. Jika terkait mata pencaharian diprioritaskan yang menunjang ekonomi,meningkatkan lapangan kerja (cek PJM Pronangkis) 4. Keberlanjutan 5. Penggalangan Swadaya 6. Kerjasama Kemitraan 7. Transparansi & Akuntabilitas
Perbaikan usulan kegiatan (Belum Layak)
Sosialisasi Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosial
11
7
Pencairan dana kegiatan ke KSM (Layak) Pendampingan KSM/ Panitia Sosial untuk Penyusunan Usulan Kegiatan dan Laporan
4 6
Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKM
KSM/Panitia Sosial menyusun Usulan Kegiatan
5
11
1) Sosialisasi pengelolaan kegiatan social
o
1
2
Kegiatan/Tujuan
Pelaku
Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, seperti menyiapkan bahan sosialisasi, koordinasi dengan Lurah/Kades dan BKM/LKM, menetapkan peserta yang akan diundang, waktu yang tepat, susunan acara, dll.
Pelaksana : Fasilitator kelurahan
Laksanakan sosialisasi sesuai jadwal yang telah disepakati dengan pokok-pokok pesan yang perlu untuk dipahami oleh peserta adalah :
Pelaksana : Lurah/Kades
§ Penjelasan tentang tujuh prinsipprinsip pengeloaan kegiatan sosial § Penjelasan Pola/bentuk kegiatan sosial
Peserta : BKM/LKM+UPS relawan(KBK), Aparat Kel/Desa, Warga Miskin PS2 (lk/pr), ormas, lembaga sosial, yayasan, dll.
§ Alur pelaksanaan kegiatan Catatan : kegiatan ini dilakukan di
tingkat kelurahan, dan dapat dilanjutkan oleh BKM/LKM dan relawan dengan memanfaatkan berbagai kegiatan warga
Output
Bahan sosialisasi
Daftar hadir sosialisasi dan catatan proses tanya jawab
Fasilitator : Fasilitator Kelurahan
3
4
Buat berita acara hasil sosialisasi yang dilampiri dengan daftar hadir peserta sosialisasi
Pelaksana : Fasilitator kelurahan
Berita Acara hasil sosialisasi
Setelah acara sosialisasi, koordinasikan dengan BKM/LKM tentang rencana pelaksanaan bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS, tetapkan waktu dan tempatnya
Pelaksana : Fasilitator kelurahan
Jadwal definitif kegiatan dan penanggung jawabnya
2) Bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS No 1
Kegiatan/Tujuan Lakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS, seperti menyiapkan bahan, format, koordinasi dengan BKM/LKM, memilih waktu yang tepat, dll.
Pelaku Pelaksana : Fasilitator kelurahan
Output Bahan untuk bimbingan, format usulan kegiatan, format laporan, dll.
12
2
BKM/LKM mengundang anggotanya berserta personil UPS untuk hadir pada pertemuan bimbingan pengelolaan Kegiatan sosial
Pelaksana : BKM/LKM
Undangan kegiatan
3
Pelaksanaan bimbingan, Fasilitator menerangkan tentang pentingnya untuk memahamkan masyarakat khususnya seluruh warga miskin yang ada di PS-2.
Pelaksana : BKM/LKM
Daftar hadir undangan
Peserta : LKM/BKM, UPS Menjelaskan detail delapan prinsip pengelolaan kegiatan sosial dan bagaimana penerapannya di masyarakat.
Fasilitator : Fasilitator kelurahan
Berita acara pelaksanaan kegiatan
Membimbing dan simulasi pengisian format-format: usulan kegiatan, laporan hasil kegiatan, RAB dan laporan keuangan. Penugasan kepada peserta untuk pengisian format-format agar semakin terampil. 4
3)
Pendampingan intensif (interpersonal/ group) kepada BKM/LKM dan UPS dalam memahami konsep, dan menggunakan alat kerja
Pelaksana : Fasilitator kelurahan
Format terisi dengan benar, prinsip diterapkan.
Pembangunan/penguatan KSM/Panitia sosial No
Kegiatan/Tujuan Identifikasi jenis dan jumlah kegiatan yang sudah masuk program sosial dalam Renta PJM Pronangkis dan kebutuhan akan KSM/Panitia pelaksananya
1 Identifikasi KSM sosial yang sudah ada dan pernah menjadi pelaksana kegiatan. Identifikasi lembaga/ organisasi sosial yang petensial untuk menjadi pelaksana kegiatan sosial
2
Melakukan penguatan terhadap KSM yang sudah ada agar semakin kuat dan mantab sesuai dengan prinsip pembangunan KSM dari sisi kelembagaan, anggota, acuan dan pola kerja yang dikembangkan.
Pelaku Pelaksana : UPS LKM/BKM
Fasilitator : Fasilitator kelurahan
Pelaksana : UPS LKM/BKM, Relawan
Output Didapatkanya data tentang jumlah kegiatan, jumlah KSM sosial yang ada, dan jumlah lembaga/org potensial menjadi KSM KSM melakukan penguaan lembaga, anggota, acuan dan pola kerja .
Peserta :
13
Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll.
Relawan(KBK), Pengurus dan anggota Warga miskin (PS-2)
KSM paham dan mau menerapkan prinsip
Fasilitator : Fasilitator kelurahan Pelaksana : UPS
Membangun KSM baru (bila diperlukan) dengan pola: · menggunakan lembaga/ organisasi sosial yang sudah ada dan petensial 3
· KSM yang benar-benar baru untuk menjadi pelaksana kegiatan sosial Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll.
LKM/BKM/ relawan
Peserta : pengurus lembaga, calon anggota KSM (khususnya Miskin PS-2)
KSM paham dan mau menerapkan prinsip
Fasilitator : Fasilitator kelurahan
4) Pendampingan kepada KSM/Panitia sosial dalam penyusunan usulan kegiatan dan laporan No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output Pelaksana : UPS
1
Memberikan pendampingan kepada pengurus KSM/panitia untuk memperkenalkan/meningkatkan kemampuan teknis dalam pengisian format-format: · · · ·
usulan kegiatan, RAB laporan hasil kegiatan, laporan keuangan.
LKM/BKM/ relawan
Peserta : pengurus KSM Sosial
Pengurus KSM mampu mengisi format-format kegiatan sosial dengan benar
Fasilitator : Fasilitator kelurahan Pelaksana : UPS
2
UPS memastikan KSM mampu mengisi format secara mandiri, dan memberikan waktu konsultasi khusus untuk pengisian format.
LKM/BKM/ relawan Peserta : pengurus KSM Sosial
Format usulan KSM tidak perlu revisi perbaikan.
14
5) KSM/Panitia sosial menyusun usulan kegiatan No Kegiatan/Tujuan
Pelaku Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia
1
Pengurus menyusun usulan kegiatan dan RAB secara mandiri
Output
Ada usulan kegiatan dan RAB KSM yang terisi benar.
Fasilitator : Relawan Usulan kegiatan juga memuat rencana kerja masing-masing prinsip pengelolaan kegiatan sosial.
Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia
2 Rencana kerja harus jelas, terukur, terjadwal, dan ada penanggung jawabnya.
KSM/Panitia mengajukan usulan kegiatan dan RAB kepada BKM/LKM: 3
·
persyaratan KSM sudah lengkap
·
persyaratan Usulan kegiatan dan RAB sosial sudah lengkap
6) Verifikasi & keputusan BKM/LKM No Kegiatan/Tujuan
Fasilitator : UPS BKM/LKM dan Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia
Pelaku
UPS menerima usulan dan meregister usulan KSM/panitia sosial dengan buku khusus.
1
UPS melakukan verifikasi usulan KSM berdasarkan format yang ada untuk memastikan:
KSM memahami detail kegiatan yang akan dilakukan.
Pelaksana : UPS BKM/LKM
· Keterpenuhan syarat administrasi yang meliputi beberapa berkas. · Keterpenuhan syarat kelayakan biaya, teknis, dan lingkungan.
Resi penerimaan usulan kegiatan KSM dari BKM/LKM
Output
KSM mendapatkan no register
Usulan KSM dinyatakan layak atau belum layak
· Keterpenuhan syarat penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan
2
KSM yang dinyatakan layak oleh UPS maka diusulkan ke tingkat LKM/BKM untuk diambil keputusan pimpinan kolektif.
Pelaksana : UPS dan BKM/LKM
KSM layak dan belum layak diproses lebih lanjut
15
KSM yang dinyatakan belum layak oleh UPS maka usulan kegiatan dikembalikan ke KSM dan direkomendasi perihal perbaikannya.
3
7)
BKM/LKM mengadakan rapat untuk mengambil keputusan: menentukan skala prioritas dan alokasi dana untuk masingmasing KSM-KSM Tridaya
Pencairan dana ke KSM No Kegiatan/Tujuan
2
UPS dibantu sekretariat mempersiapkan administrasi untuk mencairkan dana kepada KSM sosial yang telah direncanakan akan melaksanakan kegiatan. Pencairan dana dilakukan kepada KSM sosial yang besarnya sesuai dengan keputusan BKM/LKM. Bila dana kegiatan jumlahnya besar (>15 juta), maka bisa dilakukan termin dalam pencairan sebagai pengendalian.
Surat keputusan BKM/LKM tentang usulan KSM/ BAPPUK
Pelaku
Berdasarkan SK BKM/LKM sekretariat mempersiapkan dana untuk pencairan kepada UPS BKM/LKM. 1
Pelaksana : BKM/LKM dan UPS
Pelaksana : UPS, sekretariata dan BKM/LKM
Pelaksana : UPS, sekretariat dan BKM/LKM
Output
Dokumen pencairan dana siap
Dana diterima KSM
Bukti pencairan lengkap
3.2. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana ke dalam tindakan hingga terlihat seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan dan seberapa besar dirasakan manfaatnya oleh KK Miskin. Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat swadaya dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pada tahap ini juga dapat dicermati
sejauhmana
kegiatan
mampu
menggalang
mitra
strategis
yang
membuatnya
berkelanjutan. Tahap pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan dana BLM kepada KSM Sosial, sehingga kegiatan sosial tidak tergantung pada dana BLM yang dicairkan tetapi pada kesiapan masyarakat menjalankan kegiatan yang direncanakan, baik dengan maupun tanpa dana BLM sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. Pada tahap pelaksanaan juga dapat dicek partisipasi, seberapa banyak pihak yang terlibat. Pada tahap pelaksanaan terdapat dua hal utama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu 8) Tahap Persiapan Pelaksanaan dan 9) Tahap Pelaksanaan kegiatan sosial oleh panitia.
16
8) Persiapan pelaksanaan kegiatan No Kegiatan/Tujuan
Pelaku
Output Implementasi mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan sosial
Pengurus KSM/panitia mengkonsolidasi kegiatan awal/persiapan, antara lain: · Diutamakan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan (cek PJM Pronangkis) · recek pemanfaat/peserta yang direncanakan sudah ada dalam daftar war ga miskin (PS-2) · Memastikan rencana kegiatan memberi kemanfaatan langsung bagi warga miskin. 1
· Jika terkait dengan mata pencaharian diprioritaskan kegiatan yang menunjang kegiatan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja (cek PJM Pronangkis)
Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia
Fasilitator : UPS BKM/LKM dan Fasilitator Kelurahan
· Rencana kerja penggalangan swadaya masyarakat: uang, material, dll. kerja
Kerjasama
dan
· Rencana kerja penerapan transparansi & akuntabilitas pelaksanaan kegiatan kepada publik.
2
3
Diperoleh kegiatan yang sesuai dengan target IPM dalam peningkatan daya beli, pendidikan dan angka harapan hidup Kualitas kegiatan meningkat dengan adanya proses penguatan pada persiapan.
· Rencana kerja untuk melembagakan kegiatan agar keberlanjutan terjamin
· Rencana kemitraan
Kegiatan terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan (MDGs)
Rencana kerja untuk memperjelas target, tahapan kegiatan, penanggung jawab kegiatan, agar KSM/panitia mudah dalam melaksanakan kegiatan yang telah diencanakan.
BKM/LKM dan UPS membantu dengan
Pelaksanaan membutuhkan untuk melibatkan komunitas dan warga miskin yang semakin luas. Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia
Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan Pelaksana : UPS BKM/LKM dan
Rencana pelaksanaan matang terjadwal dan jelas penanggung Jawabnya
BKM/LKM mendukung
17
mengambil peran-peran strategis untuk fasilitasi, mediasi kebutuhan KSM/Panitia seperti kerja sama dan kemitraan, dll.
9) Pelaksanaan kegiatan sosial oleh KSM/Panitia No Kegiatan/Tujuan KSM/Panitia telah menjalankan kegiatan persiapan dengan baik, rencana kegiatan yang tersusun diimplementasikan.
1
2
3
4
KSM/Panitia mengundang, mengumpulkan calon peserta untuk dilakukan penjelasan mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan, tahapan dan proses, tanggung jawab masing-masing pihak, dll.
Fasilitator Kelurahan
Pelaku Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia
Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia
Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan bakuan seperti yang tercantum dalam usulan kegiatan yang telah disetujui oleh BKM/LKM.
Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia
KSM/Panitia mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan dengan baik sehingga bahan penyusunan laporan tersedia dengan baik dan cukup.
Output Calon peserta siap mengikuti kegiatan sosial yang difasilitasi oleh KSM/Panitia
Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan
KSM/Panitia mengoptimalkan partisipasi komunitas dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari penggalangan swadaya, pengorganisasian pelaksanaan kegiatan, dll. Laki-laki dan perempuan terlibat untuk melaksanakan rencana kerja KSM/Panitia
UPS mendampinggi, memantau, membimbing KSM/Panitia agar mampu melaksanakan kegiatan sesuai aturan main, prinsip-prinsip dan usulan kegiatan.
strategi dan pendekatan
Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan
Partisipan: Warga miskin PS 2
Partisipasi warga terwujud dalam pelaksanaan kegiatan
Kegiatan terlaksana sesuai bakuan kegiatan dan terpantau oleh BKM/LKM melalui UPS
Fasilitator : UPS Fasilitator Kelurahan Pelaksana : Pengurus KSM/Panitia
Data dan bahan untuk pelaporan kegiatan siap
3.3. Pengendalian dan Evaluasi Pada tahap ini KSM Sosial dituntun melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, baik laporan progress, maupun laporan final kegiatan. Selain laporan kegiatan, KSM juga melaporkan pengelolaan
18
keuangannya, baik terkait pemanfaatan dana BLM maupun pemanfaatan dana swadaya atau sumberdana lain. Di dalam Laporan KSM juga disampaikan kegiatan telah mengcover berapa KK miskin dengan memberikan kontribusi apa saja. Pelaporan penting untuk melihat sejauhmana output dan sasaran kegiatan telah tercapai, sehingga bisa diukur lebih lanjut dampaknya. Laporan adalah konsumsi public, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak, baik melalui penempelan pada papan pengumuman di 5 titik strategis maupun melalui berbagai pertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan 11) sosialisasi laporan.
10) KSM/Panitia menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan No Kegiatan/Tujuan Pelaku 1
Output
Mengundang anggota KSM/panitia pelaksana kegiatan sosial untuk bersama; melakukan evaluasi, konsolidasi data hasil, menyusunan draft laporan hasil
Pelaksana: Ketua KSM/Panitia
2
Penyelesaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan minimal sesuai format yang telah disiapkan. Laporan juga dilampiri fotofoto kegiatan, laporan keuangan.
Pelaksana: KSM/Panitia
Dokumen laporan dan lampiran tersusun
3
Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan sosial yang lengkap termasuk penggunaan dana, dokumentasi, dll. Kepada UPS BKM/LKM.
Pelaksana: KSM/Panitia
Tanda terima penyerahan laporan hasil
Peserta: Anggota KSM/Panitia
11) Sosialisasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial No Kegiatan/Tujuan 1
2
Pelaku
Persiapkan dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial, pelajari dan salin bagian-bagian yang dibutuhkan untuk bahan sosialisasi. Buatlah ringkasan, kemudian salin dan gandakan sesuai dengan kebutuhan.
Pelaksana : BKM/LKM dan UPS
Tempelkan beberapa informasi penting hasil kegiatan sosial di lima titik papan informasi dan pengumuman yang strategis lainnya.
Pelaksana : BKM/LKM dan UPS
Ada catatan evaluasi, data terolah, draft laporan jadi
Output Bahan untuk sosialisasi hasil kegiatan sosial
Fasilitator : Tim Faskel/ relawan Info hasil pelaksanaan sudah tertempel
Fasilitator : Tim Faskel/ relawan
19
3
Lakukan kegiatan sosialisasi ditingkat kelurahan terkait hasil-hasil pelaksanaan kegiatan sosial, dengan menyampaikan ringkasan-ringkasan yang informatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.
Pelaksana : UPS BKM/LKM
Berita acara dan daftar nama peserta
4
Sosialisasi dilakukan ditingkat basis minimal tiga titik utamanya kantong warga miskin, bisa dilakukan melalui pertemuan yang sudah ada di masyarakat.
Pelaksana : relawan
Berita acara dan daftar nama peserta
5
Memberikan salinan rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial kepada pihak terkait seperti: Lurah/kades.
Pelaksana : UPS BKM/LKM
Progres kegiatan sosial terpublikasi
Fasilitator : Tim Faskel/ relawan
20
IV.
Pemantauan dan Evaluasi
4.1. Pemantauan a. Substansi yang dipantau KSM Sosial di dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaksana kegiatan sosial yang berperan memastikan terdistrisibusikannya jasa layanan social, pendidikan maupun kesehatan kepada penerima manfaat. Sehingga sesungguhnya peran KSM Sosial dalam hal ini adalah penyalur, agen atau penghubung program-program layanan yang disediakan oleh dinas-dinas kepada masyarakat pengguna jasa layanan (terutama masyarakat miskin). Karena fungsinya sebagai penghubung maka KSM sosial berperan menunjang misi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) pada aspek reformasi birokrasi. Salah satu prinsip good governance adalah melakukan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan memberikan pelayanan secara transparan dan partisipatif. KSM Sosial berfungsi memediasi proses pengambilan keputusan saat kegiatan dirumuskan ke dalam PJM Pronangkis dan pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan yang mengedepankan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Selama ini KSM sosial menyalurkan sebagian dana BLM yang berfungsi sebagai stimulan untuk mensupport perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun semakin lama, kegiatan sosial membutuhkan
keberlanjutan
agar
seluruh
penerima
manfaat
mendapatkan
pelayanan
berkesinambungan. Masyarakat melalui KSM-KSM mesti dilatih untuk mengelola secara mandiri. Salah satu bentuk kemandirian adalah kemampuan KSM-KSM tersebut untuk mengelola dan mengorganisir kepanitiaan dengan mengandalkan kekuatan modal sosial yang hidup selama ini dibawah koordinasi tetua adat, ketua lingkungan, ketua RT/RW. Sebagian dari mereka telah berpengalaman bekerja sebagai pekerja sosial dalam pelayanan sosial sehingga dapat diandalkan dalam menentukan masa depan kegiatan sosial. Dalam masyarakat yang lebih modern, peran-peran tersebut bisa dipegang oleh kader-kader posyandu, kader BKKBN, radio komunitas, relawan Pendidikan Anak Usia Sekolah (PAUD) dsb. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari mitra strategis yang menjamin keberlangsungan program lebih berjangka panjang. Salah satu miitra wajib adalah Pemda melalui dinas-dinas sektoralnya. Pemda bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan berbagai pihak lain turut andil bekerjasama dengan KSM. Pertanyaannya adalah, apakah yang menyebabkan Pemda atau para kelompok peduli bersedia membuka akses pelayanan kepada masyarakat melalui KSM Sosial? Apa yang membuat mereka percaya untuk menyalurkan program sosial melalui KSM Sosial?
21
Jawabannya adalah karena KSM-KSM Sosial tersebut telah teruji memfasilitasi pelayanan kegiatan sosial dengan berbasis pada kekuatan modal sosial (solidaritas, kohesi sosial). Solidaritas sosial ini ditumbuhkan dari rasa kejujuran dan saling percaya diantara para anggotanya. Alhasil makin tumbuhlah kepercayaan stake holders pemerintah, baik dinas-dinas, NGO maupun dunia usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi KSM-KSM yang memiliki modal sosial dan kebersamaan kuat semacam ini. BKM sebagai Organisasi Masyarakat Warga (Civil Society), berperan sebagai elemen penghubung jalannya pembangunan yang memberdayakan masyarakat, antara masyarakat, Pemda dengan Swasta. BKM hanya berperan menunjang Pemda dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat agar sesuai standar yang ditetapkan. Peran tersebut tidak dapat dioptimalkan tanpa support UPS dan KSM Sosial. UPS dan KSM Sosial adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan end user (pemanfaat keluarga miskin). b.
Mengukur Pelayanan Sosial KSM
Meskipun standar pelayanan yang ditetapkan di level Pemerintahan berbeda dengan organisasi kemasyarakatan, namun sebenarnya seluruhnya saling terhubung membangun sistem pelayanan yang efektif, termasuk UPS/KSM Sosial sebagai ujung tombak pelayanan civil society (baca : BKM) kepada masyarakat miskin. Standar pelayanan tersebut kerapkali diukur menggunakan indikatorindikator specific yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Mengadaptasi konsep Lubis dan Huseini (1987:56), pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatanpendekatan yang berbeda seperti: i. Pendekatan Sasaran: memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur keberhasilan UPS/KSM Sosial dalam mencapai tingkat output yang direncanakan; dalam hal : ·
ketepatan sasaran masing-masing jenis kegiatan sosial terhadap warga miskin usia sekolah, produktif dan tidak produktif
·
peningkatan jumlah pemanfaat KK miskin yang memperoleh akses layanan kesehatan, pendidikan maupun sumberdaya.
·
Seberapa besar kapasitas KK miskin meningkat setelah mendapatkan penguatan kapasitas melalui kegiatan sosial?
ii. Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan mengukur keberhasilan UPS/KSM Sosial dalam hal : ·
jenis-jenis dan topic-topik pelatihan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai pemahaman wawasan dan performansi (performance) yang baik untuk melayani masyarakat miskin,
·
jenis ketrampilan yang dibutuhkan dalam mengelola aset-aset penting yang menguasai hajat hidup orang banyak,
22
iii. Pendekatan Proses: melihat kegiatan internal UPS/KSM sebagai indikator internal seperti sejauh mana UPS/KSM Sosial telah bekerja efisien. ·
Apakah lingkungan UPS/KSM tersebut cukup mendukung budaya pelayanan yang baik?
·
Apakah UPS/KSM Sosial bebas intervensi kepentingan ?
·
Apakah dilakukan verifikasi serius kesesuaian kegiatan dengan PJM Pronangkis?
·
Apakah UPS memantau semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM sosial secara periodic?
·
Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program pendidikan dipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap anak-anak miskin usia sekolah?
·
Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program kesehatan dipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap KK miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan?
·
Apakah KSM-KSM Sosial produktif dipantau bagaimana mekanisme pengelolaan kegiatannya terkait dengan peningkatan skill, pengetahuan dan produktivitas kegiatan sosialnya?
·
Apakah jenis kegiatan social yang dilaksanakan sudah terkait dengan kegiatan infrastruktur dan kegiatan ekonomi? Gambar 6 Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi KSM
Sumber: Lubis dan Huseini (1987:56)
Salah satu pendekatan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan sumber. Pendekatan sumber bermaksud mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkannya. Menurut Yuchtman & Seashore dalam Lubis dan Huseini (1987:61), efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mengakses berbagai jenis sumber, baik yang bersifat langka maupun yang memiliki nilai tambah yang tinggi. 4.2. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan Ekonomi Sistem Tridaya menyebabkan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan kegiatan ekonomi dan infrastruktur. Posisinya ditunjang dan menunjang kedua kegiatan tersebut. Pada salah satu sisi, kegiatan social
23
berfungsi sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan disisi yang lain ditunjang oleh kegiatan infrastruktur. Salah satu jenis kegiatan social yang menunjang kegiatan ekonomi adalah pelatihan peningkatan kapasitas SDM, baik berupa pelatihan ketrampilan maupun kewirausahaan. Setelah pelatihan, para peserta menindaklanjutinya dengan membentuk KSM untuk mengakses kegiatan ekonomi produktif. Akan lebih baik jika embrio KSM-KSM telah terbentuk pada saat pelatihan dilaksanakan. Sehingga pasca pelatihan, embrio KSM-KSM dimaksud tinggal dilegalkan untuk mempermudah mengakses dana bergulir. Sehingga pengelolaan dana bergulir berfungsi untuk menerapkan hasil-hasil pelatihan yang selama ini diperoleh sebagai konsekuensi pembelajaran. Apalagi Ketrampilan lebih utama ketimbang modal. Untuk mengendalikannya, UPS dapat mengambil langkah berikut : 1. Mengidentifikasi apakah pemanfaat kegiatan social adalah KK Miskin sesuai dengan kelompok pemanfaatnya, apakah layak mendapatkan pelatihan, santunan, beasiswa, keperluan pendidikan maupun layanan kesehatan. 2. Menyeleksi secara ketat KSM-KSM yang akan mengakses modal bergulir. Jika anggotaanggota KSM tersebut belum pernah punya pengalaman usaha dan belum pernah mendapatkan pelatihan usaha yang akan dilakukannya, maka tidak diijinkan dulu untuk mengakses dana bergulir. 3. Menganjurkan kepada KSM-KSM yang belum pernah mengelola dana bergulir untuk mengikuti pelatihan terlebih dulu terkait dengan kegiatan yang akan dlakukannya. UPS juga akan memeriksa daftar pelatihan yang akan dilakukan berdasar skala prioritas sesuai mandat PJM Pronangkis. Sedangkan terkait dengan infrastruktur, aktivitas social baru dapat dijalankan setelah infrastruktur social terbangun seperti pendirian PAUD, pembangunan Posyandu, Pos Kesehatan Desa, sarana air bersih, instalasi pengolah limbah, TK, perpustakaan, instalasi
air minum dan prasarana
penunjangnya. Dalam pengendalian kegiatan social, UPS harus sering menjalin kerjasama dan saling berkoordinasi dengan UPK dan UPL agar penanganan permasalahan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam kegiatan yang terpisah-pisah. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan dapat berjalan tersistem. Persoalan targetting dan keberlanjutan menjadi isu klasik karena seringkali ditemui kegiatan sosial salah sasaran dan kurang berkelanjutan. Keterkaitan (linkage) antar kegiatan dalam tridaya juga kurang. Seolah kegiatan sosial terlepas dari kegiatan infrastruktur maupun ekonomi. Begitupun sebaliknya. Padahal aktivitas tridaya mensyaratkan upaya terintegrasi.
4.3. Pengendalian, Pemantauan dan Keberlanjutan Pengendalian kegiatan Sosial dilakukan secara hierarkis mulai level fasilitator hingga KMP. Substansi pengendaliannya diletakkan pada MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dan berujung pada Tenaga Ahli Sosialisasi di level KMW. Tugas mereka adalah mengendalikan kegiatan social agar sesuai koridor, tidak melanggar negative list, tidak menyimpangi ketentuan yang berlaku dan menunjang pencapaian target penanggulangan kemiskinan sebagaimana disinggung mulai dari Bab I hingga Bab
24
IV. Dimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yang menjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV Program serba murah untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga antara lain Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak hanya harus bermanfaat bagi warga miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan berkesinambungan. Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak sectorsektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD maupun Pemerintah pusat akan menjadikan program berjangka panjang. Kegiatan social yang ditempelkan atau disinkronisasikan dengan programprogram daerah (program-program SKPD) akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan social yang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebih terpelihara masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan terbesar untuk membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringan social. Oleh sebab itu mulai saat ini mesti intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinan penyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya. Harapannya ke depan, terdapat masa transisi yang jelas dalam pemantauan, pengendalian, pengelolaan hingga menuju keberlanjutan program Sosial. Berikut ini hierarki pengendalian oleh ascot Sosial dan Fasilitator Sosial yang dikoordinir oleh TA Sosialisasi. Gambar 7 Skema Pengendalian dan Keberlanjutan Kegiatan Sosial
25
Lambat laun, monitoring dan evaluasi semacam ini diharapkan melembaga secara partisipatif hingga ke level UPS dan KSM Sosial sendiri. SKPD-SKPD sectoral, terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan mata pencaharian penduduk (perikanan, perkebunan maupun pertanian) dapat bekerjasama dengan relawan-relawan spesialis (sector) untuk saling bekerjasama membangun jaringan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi.
26
Lampiran 1. Kegiatan Sosial Untuk memperkuat SDM (Human Capital) Pembangunan akan lebih efektif dan berjangka panjang jika dilaksanakan dengan menumpang pada potensi yang dimiliki masyarakat. Harapannya tujuan pembangunan akan tercapai lebihcepat, tahan lama dan tidak bias sasaran. Salah satu factor yang membuat tujuan pembangunan segera tercapai dan tepat sasaran adalah dengan menjalankannya dari bawah (bottom up), mengikuti kebutuhan masyarakat agar lebih realistis. Di muka telah disinggung bahwa operasionalisasi prinsip pembangunan dalam PNPM Mandiri Perkotaan meliputi bidang prasarana lingkungan, ekonomi dan social atau yang disebut dengan Tridaya. Salah satu aspek penting adalah Pengembangan Masyarakat (Social Development); sebab tiap langkah kegiatan P2KP selalu membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat. Jika kedua hal tersebut mampu direngkuh niscaya tercipta masyarakat efektif yang akan menjadi landasan kokoh penanggulangan kemiskinan. Ke depan akan lebih terbuka peluang menuju masyarakat mandiri dan berkelanjutan. Sebab dalam bidang social terkandung aspek pengembangan masyarakat yang berupaya meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Komunitas atau masyarakat yang efektif dibangun dari sinergi peran individu-individu yang kuat. Sehingga bidang Sosial menerjemahkannya ke dalam sejumlah kegiatan social yang salah satunya adalah membangun kapasitas SDM (human capital).Dalam Pentagon peningkatan akses terhadap aset dan sumberdaya, kegiatan sosial mengambil peran pada potongan aspek sosial capital dan human capital (Gambar I).
Gambar 2 Posisi Kegiatan Sosial dalam Pentagon Akses, Aset dan Sumberdaya
Bersama dengan Kegiatan Ekonomi, dan Infrastruktur dalam PNPM Mandiri Perkotaan, Kegiatan Sosial berfungsi memperkuat modal sosial, human capital dan jaringan sosial agar
Pada potongan Pentagon tersebut, terlihat bahwa kegiatan sosial melekat pada jaringan sosial yang telah terbentuk di masyarakat dan tidak menciptakan “kepanitiaan” baru yang terlepas sama sekali dari jaringan komunitas yang telah ada. Sehingga kegiatan sosial akan lebih berdampak luas jika dilaksanakan oleh jaringan sosial yang sudah mengakar. Bentuk-bentuk kegiatan sosial yang
27
dilaksanakan juga bukan kegiatan yang relief(permukaan), instan dan karitatif tetapi harus berkesinambungan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan-kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM-KSM yang diorganisir oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) yang berkedudukan sebagai gugus tugas BKM. UPS mengorganisir aktivitas KSM-KSM Sosial dalam berbagai bentuknya, baik dalam hal peningkatan kapasitas SDM maupun memperkuat jaringan sosial demi meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja, sebagaimana aktivitas ekonomi produktif dalam sustainability livelihood, aktivitas-aktivitas kegiatan sosial akan berjalan efektif meningkatkan kesejahteraan apabila berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Lampiran 2 Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs A. Hubungan Kegiatan Sosial dengan MDGs Sejak lama upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi gerakan di seluruh penjuru dunia. Terbukti bahwa PBB merasa perlu untuk mengumpulkan sejumlah consensus yang pernah disepakati dunia melalui United Nation World Summit sepanjang tahun 1990-an ke dalam satu paket, yaitu paket pembangunan dunia yang diarahkan pada 8 target utama yang disebut dengan Millennium Development Goals (MDG) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai sasaran pembangunan millennium.
Konsensus-konsensus yang pernah disepakati antara lain : KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen. Alhasil Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB bulan September 2000 di New York, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan, termasuk presiden Indonesia, sepakat untuk menandatangani sebuah Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs). yang diadopsi dari seluruh komitmen sebelumnya lengkap dengan indicator yang harus dicapai, yaitu : 1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim 2. Pemerataan pendidikan dasar 3. Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan 4. Mengurangi tingkat kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya 7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
Sebagai follow up, setiap Negara yang menandatangani diharapkan untuk mempersiapkan MDGs report (www.wikipedia.org). Jika dicermati, 8 tujuan tersebut sebagian besar menyasar kepada pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan (kelaparan, kesehatan anak, kesehatan ibu, pencegahan penyakit menular, kondusifnya lingkungan) dan pendidikan.(pendidikan dasar, kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan) serta kemitraan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Seluruh target aktivitas tersebut diratifikasi di setiap Negara untuk menjadi target pembangunannya masing-masing. Sebagai konsekuensinya maka di tiap kelurahan/desa, semua kegiatan yang dibiayai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan wajib berorientasi pada MDGs, terutama terkait dengan pendidikan dan kesehatan.
B. Hubungan Kegiatan Social dengan IPM IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan Human Development Indeks (HDI) adalah indeks Standard untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Menurut Wikipedia, Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India
28
Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak saat itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Amartya Sen menggambarkan indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu : 1. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran 2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 3. standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan. Karena telah digunakan oleh negara, maka dalam PNPM Mandiri Perkotaan mestinya digunakan juga secara bertanggung jawab agar tujuan peningkatan kualitas SDM meningkat secara nasional. Indeks ini untuk mengukur kapasitas SDM secara individu namun tidak menutup kemungkinan menunjang kapasitasnya sebagai makhluk social. Secara individual, manusia ditingkatkan kapasitasnya melalui angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli. Meningkatnya kapasitas SDM akan meningkatkan kesejahteraan dan waktu luang. Jika dimanfaatkan untuk saling berinteraksi, niscaya akan menguatkan modal social.
29
Lampiran 3 Instrumen Uji Petik Kegiatan Sosial Responden Tiap Kelurahan : 1 BKM 2 UPS 3 KSM Sosial 4 Aparat Desa V. SKPD No Pertanyaan A. Pengelola, Swadaya dan Modal Sosial 1 Apakah KSM Sosial dibentuk dari kelompok yang sudah ada? Sebelumnya kelompok apa? 2 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat tidak langsung bagi KK miskin? 3 Apakah Mayoritas Kegiatan berhasil menggalang swadaya? 4 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat langsung bagi KK miskin? 5 Apakah mayoritas kegiatan sosial terkait dengan pembangunan prasarana? 6 Apakah dalam KSM Sosial terlibat: a. kader BKKBN b. kader posyandu c. kader PKK d. guru bantu PAUD, relawan pendidikan lainnya e. kelompok tani f. kelompok nelayan g. RT/RW h. lainnya..... 7 Apakah setelah dilaksanakan kegiatan sosial, interaksi masyarakat makin erat B. Jenis Kegiatan, IPM MDGs dan BLM (kombinasi dengan data SIM) 8 Apakah Semua kegiatan KSM Sosial terkait IPM-MDGs? 9 Apakah Kegiatan KSM Sosial terkait dengan: a. pendidikan b. kesehatan c. kebersihan/lingkungan d. pertanian e. peternakan f. kelautan g. pelatihan ketrampilan/ kewirausahaan/untuk ekonomi produktif h. prasarana (infrastruktur), alat produksi (traktor, mesin jahit, dst) i. perlengkapan pertemuan, sound system, tenda resepsi, meja kursi, j. santunan usia tidak produktif k. lainnya..... C. Pengelolaan, Sasaran dan Keberlanjutan 10 Apakah kegiatan pelatihan ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM? 11 Apakah alumni pelatihan dikirim ke sejumlah lembaga? 12 Apakah kegiatan penyediaan prasarana diikuti dengan kejelasan pengelolaannya? 13 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi KK miskin? 14 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi pendidikan dan kesehatan 15 Apakah pemberian santunan berkelanjutan? D. Kemitraan 16 Apakah Kegiatan Sosial telah berhasil menggalang kemitraan dengan SKPD? 17 Apakah Kegiatan Sosial telah menjadi bagian dari Program SKPD? 18 Apakah SKPD berkontribusi dalam pendanaan? 19 Apakah SKPD berkontribusi dalam penyediaan SDM, alat, prasarana, sumberdaya lain? E. Pengendalian 20 Apakah UPS mengendalikan proses dan output kegiatan sosial
Jawaban Ya
Tidak
Keterangan
Ya 5 1 5 5 1
Bobot Tidak 0 0 0 0 0
1 2 1 2 1 1 1 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 2 2 1 1 1 2 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0
5 5 5 5
0 0 0 0
3
0
Score
30
