DAFTAR ISI. Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan i

DAFTAR ISI

BAB I ___________________________________________________________________________ 1 PENDAHULUAN ___________________________________________________________________ 1 1.1

Latar Belakang (Pelayanan Informasi Publik) ____________________________________ 1

1.2

Tujuan __________________________________________________________________ 1

1.3

Ruang Lingkup dan Keluaran_________________________________________________ 1

1.4

Metodologi ______________________________________________________________ 2

1.5

Landasan Hukum__________________________________________________________ 2

BAB II ___________________________________________________________________________ 3 Profil PPID Kementerian PPN/Bappenas________________________________________________ 3 2.1

Kementerian PPN/Bappenas sebagai Badan Publik _____________________________ 3

2.2

Deskripsi PPID Kementerian PPN/Bappenas___________________________________ 4

2.3

Visi dan Misi ___________________________________________________________ 4

2.4

Maklumat dan Motto Pelayanan ___________________________________________ 5

2.5

SDM dan Struktur Organisasi ______________________________________________ 5

BAB III __________________________________________________________________________ 7 DASAR PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ___________________________________ 7 3.1

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik _____________________ 7

3.2

Kode Etik Pelayanan Informasi Publik ______________________________________ 9

3.3

Daftar Informasi Pelayanan Publik (DIP) ___________________________________ 10

3.4

Fasilitas Pelayanan Informasi Publik ______________________________________ 10

BAB IV _________________________________________________________________________ 16 PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TA 2015 _________________________________ 16 4.1

Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik ___________ 16

4.2

Pelayanan Informasi Publik di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 _______ 17

4.3

Monitoring PPID Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 __________________ 21

4.4

Pengikutsertaan dalam Forum Koordinasi PPID ___________________________ 24

4.5

Ruangan Sekretariat PPID ____________________________________________ 25

4.6 Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 2015 _____________________________________________________________ 26 4.7

Target Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas 2015 – 2019 ___ 27 Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |i

BAB V__________________________________________________________________________ 29 PENUTUP _______________________________________________________________________ 29 5.1

Rekomendasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi __________ 29

5.2

Rencana Aksi Tindak Lanjut Pelayanan Informasi ________________________ 29

LAMPIRAN ______________________________________________________________________ 31 a.

Lembar Brosur Standar Pelayanan Informasi Publik______________________ 32

b.

Lembar Kuesioner Kepuasan Pelayanan Informasi Publik _________________ 33

c.

Daftar Klasifikasi Informasi Kementerian PPN/Bappenas __________________ 34

d.

Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 2015 46

e. Daftar PIC Pengelola Informasi dan Dokumentasi UKE II Kementerian PPN/Bappenas ______________________________________________________ 51 f.

Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 2015 54

Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang (Pelayanan Informasi Publik)

Sistem yang demokratis perlu memberi ruang dan kepercayaan kepada masyarakat,disamping juga perlu melibatkan peran sertanya sesuai dengan Pasal 28 F UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untukmengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Informasi merupakankebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.Disamping itu, hakmemperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasipublik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggihak dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (KIP) merupakan wujud transparansi informasi antara pemerintah dengan masyarakat. UU KIP juga ditetapkan untuk memfasilitasi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat.Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkanpengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, juga pihak-pihak lain yang dapat berakibat pada kepentingan publik, sehingga pengelolaaninformasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Selanjutnya,UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanattkan bahwa setiapbadan publik harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.Publik adalah stakeholder yang berhak memperoleh pelayanan badan publik sesuaiperan dan fungsi badan publik bersangkutan.

1.2

Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengendalikan seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi dalam koridor yang sistematis dan efektif serta mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.

1.3

Ruang Lingkup dan Keluaran

Kegiatan ini memiliki ruang lingkup, yaitu: a. Mengumpulkan informasi dan data; b. Mengelola informasi dan data; Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |1

c. Melayani pemohon informasi dan data. d. Monitoring dan Evaluasi kegiatan PPID. e. Pengikutsertaan dalam Forum Koordinasi PPID. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah terciptanya pengelolaan dan pelayanan informasi dan data yang baik.

1.4

Metodologi

Dengan mengacu pada UU KIP Tahun 2008, metodologi dari kegiatan ini antara lain: a. Pengumpulan informasi dan dokumentasi b. Pengelompokan informasi dan dokumentasi c. Pengelolaan informasi dan dokumentasi d. Pelayanan informasi dan dokumentasi

1.5

Landasan Hukum

Rencana Strategis Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas ini disusun dengan mengacu kepada: a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional f. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 g. Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |2

BAB II PROFIL PPID KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2.1

Kementerian PPN/Bappenas sebagai Badan Publik

Sebagai sebuah badan publik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mempunyai visi untuk menjadi sebuah institusi perencana yang kompeten, kredibel, dan proaktif berkontribusi dalam proses menentukan arah pembangunan untuk mencapai tujuan negara. Secara spesifik, Kementerian PPN/Bappenas memiliki empat fungsi utama: 1. Pengambil Keputusan - Menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek (tahunan); - Menyusun alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBN bersama dengan Kementerian Keuangan; - Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; - Pengambil keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan. 2. Think tank - Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya; - Fasilitasi pembinaan instansi pemerintah di pusat dan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan. 3. Koordinator - Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; - Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana pembangunan bersama kementerian/lembaga terkait; - Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan. 4. Administrator - Pengelolaan dokumen perencanaan, termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN); - Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; - Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; - Pembinaan dan pelayanan administrasi umum. Oleh karena itu, setiap dokumen yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, baik dokumen yang berhubungan langsung dengan perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), maupun dokumen pembangunan terkait lainnya, seperti Evaluasi Pembangunan, berbagai Rencana Aksi Nasional (RAN), Blue Book, dan lain-lain, sudah seharusnya disosialisasikan kepada publik sebagai bagian dari Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |3

kewajiban Kementerian PPN/Bappenas dalam hal komunikasi, edukasi, dan transparansi, dan kepada stakeholders terkait. Selain hal tersebut di atas serta mengacu kepada pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang KIP, jenis informasi yang dapat disampaikan kepada publik telah berkembang. Oleh sebab itu, Kementerian PPN/Bappenas perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit yang digariskan UU No. 14/2008 KIP, salah satunya adalah melaksanakan persiapan pelayanan informasi publik dengan menyusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit kerja dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan, serta penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

2.2

Deskripsi PPID Kementerian PPN/Bappenas

Informasi adalah kebutuhan setiap individu dan masyarakat luas. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik atas semua kebijakan, program, dan inisiatif kegiatan yang dilakukan kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar setiap badan publik menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna informasi. Karena dalam undangundang tersebut masyarakat dijamin hak-haknya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi publik. Keberadaan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas perlu disikapi bukan semata dari sisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi lebih daripada itu Kementerian PPN/Bappenas memandang bahwa komunikasi dan keterbukaan merupakan komponen vital dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai sasaran kebijakan. Dengan terbentuknya Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/ Bappenas, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk memberikan partisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan. 2.3

Visi dan Misi

Dalam menjalankan fungsinya Kementerian PPN/Bappenas memiliki Visi dan misi sebagai berikut : VISI Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas yang Mudah, Cepat, dan Akurat MISI Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN / Bappenas memiliki misi: 1. Menyediakan kegiatan pelayanan informasi publik dengan mengedepankan Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |4

2. 3.

2.4

prinsip kemudahan, kecepatan, dan keakuratan, sesuai dengan standar pelayanan Informasi Publik. Menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan informasi yang memadai untuk terlaksananya kegiatan pelayanan Informasi Publik. Memberikan pelayanan kepada setiap pemohon informasi publik secara transparan dan bertanggungjawab

Maklumat dan Motto Pelayanan

Secara definisi, yang dimaksud dengan maklumat pelayanan adalah pernyataan kesanggupan penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang tercantum dalam persyaratan UU Pelayanan Publik. Atas pengertian itu, maka maklumat pelayanan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut: “Dengan ini kami akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan informasi dengan mudah, cepat dan akurat sesuai standar pelayanan informasi publik dan ketentuan peraturan yang berlaku secara transparan dan bertanggungjawab” Disamping itu, dalam rangka membangun perilaku dan kepribadian pelaksana pelayanan informasi publik, serta semangat dan komitmendemi terwujudnya pelayanan prima, maka ditetapkan motto pelayanan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut: Motto :“Melayani Informasi, Memajukan Negeri”

2.5

SDM dan Struktur Organisasi Tim Pengawas Pelayanan Informasi

PPID

Pelayanan Informasi

Pengelolaan Informasi

Dokumentasi dan Arsip

Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelayanan Informasi


Strukturisasi organisasi pelayanan informasi bisa digambarkan seperti pada gambar di atas dimana PPID dibantu oleh empat (4) fungsi yaitu: - Urusan Layanan Informasi Pada urusan ini akan melekat pada tugas pokok dan fungsi dari Biro Humas dan TU Pimpinan (BHTUP) sehingga anggota dari bagian urusan layanan ini terdiri dari pejabat fungsional pranata humas (jika ada) dari BHTUP. - Urusan Pengelolaan Informasi Untuk urusan pengelolaan informasi maka akan melekat pada tugas pokok dan fungsi dari Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusdatinrenbang) sehingga Biro Humas dan TU Pimpinan bekerja sama dengan Pusdatinrenbang, di mana anggota dari pejabat fungsional pranata komputernya merupakan staf dari Pusdatinrenbang yang dikoordinasikan oleh Kepala Pusdatinrenbang. - Urusan Dokumentasi dan Arsip Untuk urusan dokumentasi dan arsip maka akan melekat pada tugas pokok dan fungsi dari Pusdatinrenbang sehingga anggota dari pejabat fungsional arsiparisnya merupakan staf dari Pusdatinrenbang yang dikoordinasikan oleh Kepala Pusdatinrenbang. - Urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Untuk urusan pengaduan maka akan melekat pada tugas pokok dan fungsi dari Biro Hukum sehinggaBiro Humas dan TU Pimpinan bekerja sama dengan Biro Hukum, di mana anggota dari bagian urusan pengaduan akan merupakan staf dari Biro Hukum yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum. Dalam implementasi pelayanan, terdapat petugas pelaksana operasional pelayanan informasi di ruang Sekretariat PPID, dan didukung PIC yang ditugaskan dari tiap UKE II di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Kompetensi pelaksana operasional pelayanan informasi antara lain:  Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar  pelayanan minimum dan informasi publik.  Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.  Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik.  Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien.  Memiliki kemampuan kerjasama tim.  Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.  Berpenampilan rapi dan santun.


BAB III

DASAR PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 3.1

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik

Pasal 4 huruf a Perki 1/2000 mewajibkan seluruh Badan Publik untukmenetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini merupakan bagian darisistem informasi dan dokumentasi yang digunakan sebagai pedoman dalammelaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Dalam manajemen informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, perlu adanya standar operasional prosedur demi pengelolaan yang optimal untuk pelayanan informasi yang maksimal. Karena itu, Biro Humas dan TU Pimpinan telah menyusun SOP terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana diuraikan pada Gambar 2. Selanjutnya dalam rangkamelaksanakan pelayanan informasi publik, oleh sebab itu PPID di LingkunganKementerian PPN/Bappenas, perlu membuat standar operasional prosedur (SOP)sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) terkait Iayanan lnformasi Publik yang telah disusun oleh Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: a. SOP Pengelolaan Informasi Publik, yang merupakan payung dari standar operasional prosedur dalam manajemen informasi publik. Di dalam SOP ini juga termasuk alur pengklasifikasian informasi, yaitu proses dalam pelaksanaan klasifikasi informasi atas informasi publiksesuai dengan ketentuan hingga pada tahap evaluasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, serta penyusunan dan penyampaian laporan layanan informasi publik. (Gambar 2) b. SOP Pelayanan lnformasi Publik, yang merupakan proses pelayanan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis oleh Pemohon Informasi Publik kepada PPID. Tanggapan pada permohonan informasi diberikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya. (Gambar 3) c. SOP Pelayanan Pengaduan. Prosedur operasi ini menjelaskan tentang tata cara dan proses dalam kegiatan pelayanan pengaduan terhadap layanan PPID. (Gambar 4)


SOP Pengelolaan Informasi Publik PPID No

Kegi a ta n

Pel a ks a na PPID

WAKIL PPID

TIM SEKRET

Mutu Ba ku TIM PENDUKUNG

Ketera nga n Kel engka pa n

Wa ktu

Output Semua Sa tmi nka l mel engka pi i nforma s i s es ua i DIP

1

Menyedi a ka n Da ta da n Informa s i publ i k s es ua i a tura n DIP

1 ha ri

La pora n pengumpul a n da ta s es ua i DIP

2

Menyera hka n da fta r i nforma s i da n fi s i k i nforma s i da l a m forma t di gi ta l da n ceta k ke TIM Sekreta ri a t

1 ha ri

Ta nda Teri ma da n ka rtu kontrol

3

Mengkl a s i fi ka s i ka n da l a m ka tegori i nforma s i publ i k ya ng da l a m pengua s a a nnya s es ua i denga n ketentua n

1 ja m

l a pora n kl a s i fi ka s i da n keters edi a a n da ta

1 ja m


30 meni t

Ta nda Teri ma da n ka rtu kontrol

1 ja m


1 ja m

La pora n Bul a na n Keters edi a a n Informa s i

1 ha ri


1 bul a n

DIP ya ng di perba rui s eti a p bul a n

1 ha ri


1 ha ri


1 ja m

La pora n Pengel ol a a n Informa s i

Ma s uka n da ri Ti m Perti mba nga n

6 bul a n

Monev La pora n Pengel ol a a n Informa s i

Ars i p

6 bul a n


Ars i p

6 bul a n


Ars i p

4

5

6

Mendokumenta s i ka n da fta r da n fi s i k i nforma s i publ i k ya ng di kua s a i denga n ba i k s es ua i ketentua n da l a m UU Kea rs i pa n Meneri ma da fta r i nforma s i publ i k da n fi s i k i nforma s i publ i k denga n ba i k

Memveri fi ka s i kel engka pa n da n kes es ua i a n i nforma s i publ i k denga n ketentua n ya ng a da

7

Mel a porka n ha s i l veri fi ka s i ke PPID

8

Meneri ma l a pora n ha s i l veri fi ka s i . Ji ka s etuju di terus ka n ke PPID Uta ma . Ji ka di tol a k ma ka di kemba l i ka n ke Ti m Sekreta ri a t

9

Meneta pka n kl a s i fi ka s i i nforma s i s es ua i denga n ketentua n UU KIP

Y

Y

Menya ji ka n i nforma s i publ i k ya ng bers i fa t terbuka pa da s erver da ta ba s e da n webs i te PU Membua t l a pora n pengel ol a a n da n 11 pemel i ha ra a n i nforma s i publ i k PU Meneri ma l a pora n 12 Pengel ol a a n Informa s i Publ i k

T

10

T

Ada pros es s i kl i k

Di a tur da l a m SOP Khus us peneta pa n DIP

Y Mel a porka n kepa da Ata s a n PPID

Mel a kuka n eva l ua s i berda s a rka n ma s uka n ha s i l 13 monev pel a ks a na a n pengel ol a a n i nforma s i publ i k Mema nta u pel a ks a na a n pengel ol a a n i nforma s i 14 publ i k da n mel a kuka n Monev Da ri ha s i l eva l ua s i da n ma s uka n publ i k meneta pka n i nforma s i 15 publ i k ya ng bers i fa t terbuka na mun bel um di kl a s i fi ka s i ka n ke da l a m da fta r i nforma s i

Gambar 2. SOP Pengelolaan Informasi Publik Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |8

3.2

Kode Etik Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementerian PPN/Bappenas memiliki kodeetik dalam pelaksanaan tersebut, yaitu : A. Nilai-Nilai Kepribadian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik: 1. Adil dan tidak diskriminatif; 2. Cepat, tanggap, dan cermat; 3. Profesional; 4. Bertanggung jawab; 5. Berintegritas; 6. Santun dan ramah; 7. Berjiwa melayani. B. Kewajiban Bagi Pelaksana Pelayanan Informasi Publik 1. Melayani dengan baik setiap permohonan layanan; 2. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam memeriksakelengkapan dokumen/rujukan/rekomendasi yang dipersyaratkan dalampemberian pelayanan; 3. Memberitahukan dengan santun dan profesional apabila terdapat kekurangandalam hal pengajuan permohonan layanan; 4. Menyelesaikan pelayanan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan di dalamStandar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur; 5. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dansesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. C. Larangan Bagi Pelaksana Pelayanan Informasi Publik 1. Meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan; 2. Menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikankemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutupkekurangan persyaratan yang telah ditentukan; 3. Meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agardiberi kemudahan dan/atau toleransi kelebihan muatan yang telah ditentukan; 4. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberianimbalan; 5. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan daripemohon; 6. Bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. D. Hak Bagi Pelaksana Pelayanan Informasi Publik Hak bagi pelaksana pelayanan informasi publik adalah segala hak yang melekat padadirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundangan yang berlaku, danbagi tenaga kontrak/honorer sesuai dengan yang ditetapkan dalam materi kontrak/perjanjian antara yang bersangkutan dengan instansi induk.


3.3

Daftar Informasi Pelayanan Publik (DIP)

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematistentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik.Daftar Informasi Publik dapat digunakan untuk membantu penyusunan databaseinformasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai serta keberadaaaninformasi tersebut di unit/satuan kerja. Daftar Informasi Publik juga memudahkan masyarakat saat mencari informasi dan menginformasikan kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di Badan Publik. Berdasarkan hal tersebut, maka telah tersusun 3 jenis informasi, termasuk informasi yang dikecualikan sesuai dengan UU No.14 tahun 2008, PP 61 tahun 2010, dan Perki (Peraturan Komisi Informasi) Nomor 01 tahun 2010.

3.4

Fasilitas Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasipublik terdiri atas : a. Desk Informasi Publik Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasiyang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakandesk informasi publik yang dilengkapi dengan: 1. 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu, 2. 3 unit PC yang terhubung dengan internet; 3. 1 Printer; 4. 1 line Telepon/Fax; 5. 2 unit AC; 6. Televisi 7. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaaninformasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda buktipenyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. 8. Buku Registrasi Permohonan Informasi b. Ruang Publik Akses Internet Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan ruang aksesinternet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaaan bagi pemohoninformasi dalam mengakses internet di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas c. Persyaratan Pelayanan 1. Untuk memohon informasi atau menyampaikan pengaduan terkait pelayananinformasi, pemohon wajib menunjukkan bukti identitas : a. Perorangan berupa KTP/SIM/Paspor. b. Badan Publik berupa Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan Publik. 2. Mengisi formulir permohonan informasi, bisa dilakukan di tempat pelayanan,atau dapat dikirimkan via pos ke alamat sekretariat sebagai berikut: Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |10

Sekretariat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas Gedung TSA2, Lantai 2 Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310 Telp./Fax. +62 21 3193 1154. 3. Pelayanan Informasi secara elektronik melalui email dan website dapatdilakukan melalui: E-mail : [email protected] Website : ppid.bappenas.go.id d. Prosedur Pelayanan Informasi Publik

Gambar 3. SOP Permohonan Informasi

Alur pelaksanaan pelayanan Informasi Publik untuk proses permohonan informasi diKementerian PPN/Bappenas, yaitu : 1. Pemohon mengajukan permohonan permintaan informasi ataumenyampaikan pengaduan dengan cara datang langsung, melalui faksimili,telepon, website, e-mail, dan surat; 2. Unit Pelayanan Informasi yang terdiri dari Tim Sekretariat PelayananInformasi memilah permintaan informasi dan pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut: Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |11

3.

4.

5.

6.

a. Pemohon yang datang langsung dan melalui website mengisi FormulirPermintaan Informasi atau Formulir Pengaduan; b. Pemohon melalui surat, faksimili, dan e-mail mengisi Formulir PermintaanInformasi atau Formulir Pengaduan yang tersedia. c. Khusus untuk pemohon melalui telepon, data diri dapat diisi oleh PetugasPelayanan Informasi Publik ke dalam Formulir Permintaan Informasi atauFormulir Pengaduan. Unit Pelayanan Informasi menjawab permintaan informasi yang bersifatumum. Jika permintaan informasi bersifat khusus maka Formulir PermintaanInformasi Permohonan informasi diajukan ke Pejabat Pengelola InformasiPublik jika informasi yang diminta tidak dikecualikan namun belum dikuasai oleh Tim Sekretariat atau belum termuat dalam Daftar Informasi Publik Untuk memproses permohonan informasi, Tim Sekretariat berkoordinasidengan PPID dan Tim Pendukung di Unit Kerja Eselon (UKE) II terkait melaluidisposisi yang ditandatangani oleh PPID dalam waktu paling lambat 10(sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerjasesuai kondisi; Untuk pelayanan pengaduan terkait pelayanan informasi, setelah menerimaformulir pengaduan, tim sekretariat akan meneruskan pengaduan ke PPIDuntuk ditindaklanjut. Jika pengadu masih belum puas, dapat mengajukanpengaduan ke atasan PPID. Tim Sekretariat menyampaikan informasi atau jawaban/tanggapan kepadapemohon.

e. Jangka Waktu, Biaya, dan Produk Layanan Informasi Publik Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan bisa diperpanjang 7 (tujuh) hari kerjasesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik.Biaya jasa pelayanan informasi pada dasarnya dibebankan pada anggaranKementerian PPN/ Bappenas, sehingga kepada pengguna informasi tidak dipungutbiaya atau gratis.Namun bila terdapat kegiatan penggandaan informasi / bahanmaka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon informasi. Sementara itu, produk pelayanan yang diberikan berupa penyediaan informasi yang bisadidapatkan baik dalam bentuk hardcopy (buku, majalah, brosur, cetakan, dan hasilprinting) sesuai dengan ketersediaan dan softcopy (data digital) dengan mengacukepada ketentuan yang berlaku. f. Penanganan Pengaduan Layanan Informasi Publik Alur penanganan pengaduan adalah langkah yang harus ditempuh mulai dari saatpengaduan dilakukan hingga penyelesaian akhir, termasuk memberitahukan kembalihasil penyelesaian masalah kepada pihak pengadu.Alur penanganan pengaduanmeliputi langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penyampaian Pengaduan Pengaduan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Fasilitas yang disediakan untukpengaduan ini meliputi: Kotak Pengaduan, Email, dan Website. Disamping itu,pengaduan dapat pula dilakukan dengan datang langsung ke Sekretariat Pelayanan Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |12

Informasi Publik.Untuk akuntabilitas dan tanggung jawab pengaduan, pengadu harusmenyertakan salinan identitas bukti diri seperti KTP/SIM/Paspor untuk pengadu individu, atau Akta Notaris bagi badan publik. 2. Pencatatan Materi Pengaduan Pencatatan materi pengaduan dilakukan oleh petugas pelayanan informasi publik di Sekretariat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas. Pencatatan inidibukukan di buku khusus sebagai kendali dalam perjalanan proses penyelesaian masalah. Disamping itu, pencatatan di buku ini juga dapat menjadi alat evaluasi di kemudian hari tentang materi-materi pengaduan oleh pengguna informasi publik.

Gambar 4. SOP Pengaduan Layanan Informasi

3. Cek Silang untuk Pencarian Fakta Cek silang ini adalah dalam rangka tahap awal mendalami masalah yang diadukan. Cek silang ini melibatkan unit-unit yang terkait untuk menghindari perumusanmasalah yang bias dan tidak akurat. Dimungkinkan juga dilakukan cek silang kepadapihak-pihak yang masuk dalam materi aduan. Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |13

Dalam cek silang ini materi aduan bisa berujung kepada dua kemungkinan, yaituterbukti ada masalah dan tidak terbukti ada masalah.Bila kesimpulan dalam cek silang adalah terbukti ada masalah maka langkah yang dilakukan adalah analisis masalah. 4. Analisis Masalah Analisis masalah dimaksudkan sebagai langkah-langkah untuk mengurai dan mendalami materi pengaduan.Langkah ini penting sebagai bentuk memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan informasi publik. Tahap ini harus menghasilkan rekomendasi langkah-langkah yang perlu ditempuhuntuk penyelesaian masalah.Rekomendasi bisa menyebut bahwa langkah penyelesaiandapat dilakukan di internal unit pelayanan informasi publik bila ada kewenanganuntuk menyelesaikan sesuai tingkat dan komplikasi masalah, atau penyelesaiandirekomendasikan ke atas unit pelayanan (atau pihak yang memiliki wewenang diinternal Kementerian PPN/Bappenas). Kemungkinan lain adalah bahwa ternyatakewenangan penyelesaian masalah sama sekali di luar kewenangan instansi Kementerian PPN/Bappenas.Apabila rekomendasi masih dalam kewenagnan unit pelayanan informasi publik,maka masalah langsung diselesaikan dengan mengambil tindakan yang diperlukan. 5. Tindakan Penyelesaian Tindakan penyelesaian dilakukan sesuai hasil rekomendasi pada tahap analisismasalah.Apabila penyelesaian yang dilakukan tidak atau belum membuahkan hasil,maka penyelesaian masalah dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi yang atasanUnit Pelayanan Informasi Publik. Penyelesaian masalah yang sudah bersifat final dapat diinformasikan kembalikepada pihak pengadu, kecuali bila masalah yang diadukan tidak bisa dibuka ke umumsesuai ketentuan yang berlaku. 6. Standar Waktu Penyelesaian Pengaduan Penyelesaian pengaduan dilakukan selambat-lambatnya 60 hari kerja sesuaiketentuan pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 7. Cara Penyampaian Pengaduan Pengaduan oleh pengguna informasi atau oleh masyarakat dapat dilakukan melaluiberbagai cara, meliputi penyampaian aduan secara langsung ke Sekretariat PelayananInformasi Publik, memasukkan materi pengaduan melalui Kotak Pengaduan,mengirimkan pengaduan melalui e-mail, dan mengisi format online di website PPIDKementerian PPN/Bappenas. Setiap pengaduan harus menyertakan bukti identitas diri.Untuk perseorangan bisaberwujud salinan KTP/SIM/Paspor, dan untuk badan publik menyertakan salinan AktaNotaris dan/atau dokumen pengesahan badan publik. Berikut adalah alamat sekretariat pelayanan informasi publik KementerianPPN/Bappenas:


Sekretariat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas Gedung TSA2, Lantai 2 Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310 Telp./Fax. : +62 21 3193 1154 E-mail : [email protected] Website : http://ppid.bappenas.go.id Disamping itu, pengaduan, saran, masukan dapat pula dilakukan melalui websiteKementerian PPN/Bappenas di http://ppid.bappenas.go.id dengan menyebutkansubject “Aduan PPID”, atau melalui email [email protected].


BAB IV PELAKSANAANPELAYANAN INFORMASI PUBLIK TA 2015 4.1

Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang informasi, Biro Humas dan TU Pimpinan telah membentuk tim koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi tahun 2015. Tim tersebut terdiri dari hampir seluruh pejabat struktural, fungsional, dan staf Biro Humas dan TU Pimpinan serta, yang tidak kalah pentingnya, PIC dari setiap unit kerja (UKE II) di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang telah ditunjuk oleh pimpinannya masingmasing. Permohonan PIC terkait PPID tersebut telah dilakukan dan dihimpun oleh Biro Humas dan TU Pimpinan di tahun sebelumnya. Dengan adanya PIC di tiap UKE II, komunikasi dan interaksi dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi akan lebih mudah dan cepat yang kemudian memberikan dampak positif dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Kementerian PPN/Bappenas. Informasi tentang tim koordinasi tersebut dapat dilihat lebih rinci dalam SK yang dilampirkan di laporan kegiatan ini. Salah satu bentuk koordinasi nyata adalah rapat yang telah diselenggarakan pada 29 Desember 2015 lalu, dengan mengundang seluruh PIC PPID dari tiap UKE II Kementerian PPN/Bappenas. Koordinasi internal yang dilakukan dalam upaya peningkatan pelaksanaan fungsi PPID Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: a. Pengumpulan dan pengindentifikasian informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas; b. Pengolahan, penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas; c. Penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari informasi yang terbuka untuk publik; d. Bekerja sama dengan pejabat pada unit pemilik informasi, dan melakukan pengujian untuk menentukan aksesibilitas atas suatu informasi publik. Informasi dan dokumentasi yang dihimpun dan dikelola oleh PPID Kementerian PPN/Bappenas senantiasa mengacu pada peraturan yang ada. Dalam ketentuan UU No.14/2008 tentang KIP ada empat kategori informasi, yaitu: 1. Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; laporan keuangan, annual report, program kerja, Lakip, PHLN, Dokumen Perencanaan (contoh: RKP, RPJMN), dll 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;


3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; peraturan perundangan, info layanan publik, policy, prosedur perijinan, DIPA Bappenas, RKA K/L, Hasil Kajian, dll 4. Informasi yang dikecualikan Kategori 1 sampai 3 adalah bersifat terbuka. Sedangkan informasi yang dikecualikan bersifat tertutup. Menurut UU, pengecualian informasi publik (informasi tertutup) harus melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan PPID berdasarkan Pasal 17 UU No.14/2008 tentang KIP. Daftar rincian yang lebih lengkap tentang klasifikasi informasi berdasarkan empat kategori informasi tersebut di atas dapat dilihat dalam lampiran laporan ini. 4.2

Pelayanan Informasi Publik di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

Pada tahun ini, Biro Humas dan TU Pimpinan lebih aktif menyampaikan berbagai informasi dengan substansi terkait Kementerian PPN/Bappenas dengan menggunakan saluran penyampaian informasi melalui beberapa media, baik diminta/adanya permohonan dari publik atau tidak. Media yang digunakan antara lain situs resmi Kementerian PPN/Bappenas dan situs resmi PPID Kementerian PPN/Bappenas, serta majalah dinding di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Jakarta. Biro Humas dan TU Pimpinan juga melakukan kekinian dengan menyampaikan informasi melalui jalur media sosial yang sedang tren digunakan oleh masyarakat Indonesia bahkan masyarakat secara global. Media sosial tersebut yaitu seperti facebook, twitter, dan youtube. a. Update konten situs Bappenas (setiap hari):  www.bappenas.go.id


Gambar 5. Tampilan Situs Resmi Bappenas

 ppid.bappenas.go.id

Gambar 6. Tampilan Situs Resmi PPID Kementerian PPN/Bappenas

b. Update media sosial, dengan nama akun Humas Bappenas di:  Facebook


Gambar 7. Tampilan Akun Resmi Facebook Humas Bappenas

 Twitter

Gambar 8. Tampilan Akun Resmi Twitter Humas Bappenas

 Youtube


Gambar 9. Tampilan Akun Resmi Youtube Humas Bappenas

c. Update majalah dinding

Gambar 10. Tampilan Majalah Dinding di Lingkungan Bappenas


4.3

Monitoring PPID Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada tahun 2015, Biro Humas dan TU Pimpinan selaku pelaksana layanan tersebut telah melakukan rekapitulasi permohonan informasi publik yang diajukan kepada Kementerian PPN/Bappenas. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 terdapat pemohon informasi publik yang jumlah keseluruhannya lebih sedikit dari tahun lalu, bahkan kurang dari separuhnya.

Pemohon 60 50 40 30 20 10 0 2014 Individu

2015 Badan Hukum

Kelompok Orang

Gambar 11. Jumlah Total Pemohon Informasi Publik

Permohonan informasi publik yang diterima oleh Sekretariat PPID Kementerian PPN/Bappenas dapat melalui beberapa cara, antara lain dengan datang langsung, melalui surat atau faksimili, ataupun melalui email yang ada. Berbagai macam cara dapat dilakukan oleh masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang hendak diketahui. Namun, pada tahun 2015 hanya terdapat dua cara dominan dalam mekanisme permohonan informasi, yaitu datang langsung atau melalui jalur elektronik. Nampak dari hasil rekapitulasi di bawah ini bahwa pemohon lebih nyaman untuk datang langsung ke kantor Kementerian PPN/Bappenas untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya.


Mekanisme Permohonan 60 40

20 0 2014

2015 Datang Langsung

Elektronik

Gambar 12. Jumlah Pemohon Berdasarkan Mekanisme Permohonan

Berdasarkan klasifikasi informasi yang dibutuhkan publik adalah informasi umum sebanyak hampir 100% dari total informasi yang diminta pada tahun 2015. Informasi umum yang dimaksud adalah hal-hal yang sesuai dengan peran dan fungsi Bappenas dalam pembangunan.Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peran Bappenas sebagai lembaga atau Instansi yang strategis dan perencanaan dalam pembangunan membuat informasi yang diminta oleh publik yang berkaitan dengan anggaran adalah kurang dari 5%. Hal lain yang menarik di tahun 2014, bahwa permohonan informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bappenas juga hanya datang dari segelintir orang.

Jenis Informasi Yang Diminta 60 50 40 30 20

10 0 2014 Laporan Keuangan

2015 Laporan Tahunan

Kontrak Kerja

Lain-Lain

Gambar 13. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Informasi yang Diminta Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |22

PPID Kementerian PPN/Bappenas senantiasa memenuhi permohonan informasi kepada publik dalam pelayanannya dengan mengacu kepada klasifisikasi informasi yang ada dan sesuai dengan UU KIP Tahun 2008. Dari pengelompokkan informasi yang disampaikan kepada publik, dapat diketahui bahwa lebih kurang seluruh permohonan informasi telah diberikan sebagian.

Pelayanan Permohonan Informasi 60 40 20 0 2014

2015

Diberikan Sebagian

Diberikan Seluruhnya

Ditolak karena Dikecualikan

Ditolak Karena Tidak Dikuasai

Gambar 14. Jumlah Informasi yang Disampaikan

Gambar 8.Tingkat Kepuasan Publik Tahun 2014


Seperti tahun 2014, di tahun ini Biro Humas dan TU Pimpinan juga melakukan survey kepuasan terhadap pelayanan publik di Kementerian PPN/Bappenas. Setelah dilakukan tabulasi, terdapat kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan publik di Kementerian PPN/Bappenas dari tahun 2014 sebesar 80,10% (15 Indikator) menjadi sebesar 84,13% (16 Indikator) pada tahun 2015.

Gambar 9. Tingkat Kepuasan Publik Tahun 2015

Di luar dari tingkat kepuasan pelayanan publik yang meningkat seperti yang diuraikan pada halaman sebelumnya, pelayanan informasi publik di Kementerian PPN/Bappenas masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu upaya yang terus dilakukan terkait kendala yang ada yaitu pembangunan Infrastruktur sarana fisik dalam penyediaan informasi publik masih sedang dalam proses untuk terus melakukan inovasi dan letak tata ruang atau lay out ruang untuk PPID masih belum ditempatkan di posisi sentral/strategis. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah mekanisme pelayanan informasi publik yang masih perlu ditingkatkan, adanya informasi yang masih sering di-klaim rahasia secara sepihak oleh unit kerja tertentu, serta akses informasi publik belum mencerminkan keadilan. 4.4

Pengikutsertaan dalam Forum Koordinasi PPID

Sebagai tindak lanjut dari amanat dalam UU KIP, Kementerian Kominfo membentuk Forum Koordinasi PPID yang telah resmi ditetapkan sejak April 2015 yang lalu. Forum dimaksud merupakan wadah koordinasi dan kerjasama badan publik dalam rangka pengembangan sumber daya antar anggota dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pada tahun ini, Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |24

PPID Kementerian PPN/Bappenas dipercaya sebagai anggota Forum Koordinasi PPID (FK PPID), khususnya dalam bidang pengembangan PPID. Sesuai dalam Surat Keputusan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo No. 37 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015, FK PPID memiliki kegiatan antara lain: a. Melakukan koordinasi pengembangan sumber daya antar anggota dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta dukungan penyelesaian sengketa informasi publik. b. Mengadakan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktuwaktu. c. Merencanakan kegiatan dalam pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab PPID. d. Memfasilitasi PPID dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan. e. Melakukan asistensi dan konsultasi hukum dalam penyelesaian sengketa informasi. 4.5

Ruangan Sekretariat PPID

Kenyamanan merupakan salah satu unsur penting dalam suatu pelayanan, dan termasuk di dalamnya adalah ruangan pelayanan informasi dan dokumentasi yang nyaman. Oleh karena itu, tata letak dan tampilan ruangan sekretariat PPID perlu disusun lebih rapi dan tertata baik sehingga lebih memberikan kenyamanan bagi siapa pun yang datang berkunjung, terutama dalam rangka memohon informasi. Namun, ke depan, ruangan tersebut akan disusun ulang terkait tata letak (layout), atau jika memungkinkan akan dipindah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Gambar 13. Tampak Depan Ruangan Sekretariat PPID Tahun 2015


Gambar 14. Rencana Tata Letak Ruangan Sekretariat PPID

4.6

Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan InformasiPublik 2015

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggarakan negara yang transparan melalui penyampaian informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kementerian PPN/Bappenas yang merupakan salah satu badan publik memiliki kewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam rangka pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga kualitas pelayanan informasi dapat meningkat. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab akan pelaksanaan pelayanan informasi publik, Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan merasa perlu melakukan pengelolaan informasi dengan mudah dan dokumentasi yangdapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akuratdengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2015, beberapa upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, antara lain:


a. Penyempurnaan dan pengayaan SOP dalam pelaksanaan PPID seperti SOP pengelolaan informasi dan dokumentasi, SOP permohonan informasi dan SOP pengaduan pelayanan informasi. b. Penunjukkan PIC di setiap unit kerja level Eselon II di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang lebih mudah dan cepat, serta akurat. c. Pengayaan konten situs PPID Kementerian PPN/Bappenas. d. Peningkatan aktivitas penggunaan akun media sosial dalam rangka penyebaran atau penyampaian informasi publik, seperti facebook, twitter, dan youtube. e. Survey kepuasan pelayanan informasi yang terus dilaksanakan dan pengayaan konten pertanyaan lembar kuesioner dengan menambah 1 (satu) indikator lagi untuk survey dimaksud di tahun 2015. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 terdapat peningkatan kepuasan publik terhadap pelayanan informasi di Kementerian PPN/Bappenas yaitu sebesar 4,03%. f. Menyusun rencana peningkatan kualitas pelayanan informasi publik Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019. g. Tata letak dan tampilan ruangan sekretariat PPID disusun lebih rapi dan tertata baik sehingga lebih memberikan kenyamanan bagi siapa pun yang datang berkunjung, terutama dalam rangka memohon informasi. Namun, ke depan, ruangan tersebut akan disusun ulang terkait tata letaknya (layoutterlampir), atau jika memungkinkan akan dipindah ke ruangan yang lebih luas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

4.7

Target Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas 2015 – 2019

PPID Kementerian PPN/Bappenas senantiasa berupaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan demi peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka mencapai target yang telah direncanakan. Arah kebijakan dalam pelayanan informasi publik Kementerian PPN/Bappenas memiliki rencana yang strategis setiap lima tahun dan melakukan program kerja dan evaluasi. Hal tersebut tertulis dalam bentuk matriks target pelayanan informasi publik di bawah ini. PROGRAM VIII: PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



BAB V PENUTUP

Mengingat akan pentingnya pengaruh keterbukaan informasi publik denganoutput pekerjaan, berikut adalah rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dillakukan ke depan agar pengelolaan informasi dilingkungan Kementerian PPN/Bappenas agar lebihmemaksimalkan lagi pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. 5.1

Rekomendasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008. 2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait mengenai konsekuensi hukum. 3. Komitmen aparatur Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan visi dan misi. Aparatur Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kerja sama yang baik, motivasi dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. 4. Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal dan unit-unit internal di lingkungan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas. 5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik. 6. Perkuat kerjasama dengan lembaga pendukung reformasi birokrasi seperti Komisi Informasi Pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

5.2

Rencana Aksi Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

1. Mengadakan Rapat Kerja (Raker) pada semua UKE II di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas membuat formulasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik. 2. Dalam rangka meningkatkan kinerja peningkatan pelayanan informasi akan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan informasi (service of execellent). 3. Melakukan pengembangan dan inovasi dalam sistem pelayanan informasi secara terpadu, sesuai dengan fungsi dan peran Kementerian PPN/Bappenas. 4. Mengadakan koordinasi melalui konsolidasi dengan pihak-pihak eksternal yaitu pelaksanaan PPID di Kelembagaan lain. 5. Membangun sarana dan prasarana sistem pelayanan infomasi secara update atau berkesinambungan. Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |29

6. Melakukan brainstorming dengan pihak-pihak eksternal lembaga pendukung birokrasi reformasi yaitu dengan KIP dan KPK secara berkesinambungan. 7. Menyusun standar operasional prosedur dalam rangka pelayanan informasi publik, khususnya SOP terkait PPID yang belum dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: a. SOP Penanganan Keberatan: Prosedur operasi ini menjelaskan tentang tata cara dan proses dalam pelaksanaan penanganan keberatan pemohon informasi. b. SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Sidang Ajudikasi non Litigasi. Pada prosedur operasi ini menguraikan tata cara dan proses dalam penanganan sengketa informasi dengan Atasan PPID melalui sidang ajukasi non litigasi pada Komisi Informasi. c. SOP Penanganan Sengketa lnformasi melalui Mediasi. Pada Sop ini menguraikan tata cara dan proses dalam penanganan sengketa informasi antara Pemohon Informasi dengan Atasan PPID melalui mediasi pada Komisi Informasi. d. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Informasi Publik. Pada SOP ini menguraikan tentang tata cara dan proses untuk penyusunan laporan informasi publik, khususnya yang akan disampaikan kepada Komisi Informasi. Demikian laporan perkembangan pelaksanaan PPID ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PPN/Bappenas dalam memberikan pelayanan informasi publik.


LAMPIRAN


a. Lembar Brosur Standar Pelayanan Informasi Publik


b. Lembar Kuesioner Kepuasan Pelayanan Informasi Publik


c.

Daftar Klasifikasi Informasi Kementerian PPN/Bappenas

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS A. NO 1

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala KELOMPOK INFORMASI

RINCIAN INFORMASI Profil Kementerian PPN/Bappenas Profil Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Daftar pejabat struktural dan fungsional Kementerian PPN/Bappenas

Profil

1. 2. 3. 4.

2

Ringkasan program dan/atau kegiatan

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PPN/Bappenas 2. Paket kegiatan di setiap unit organisasi yang telah dan sedang dalam pelaksanaan pelelangan (e-procurement) 3. Pengumuman rekrutmen pegawai dan hasilnya 4. Proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) di unit kerja 5. Daftar kerja sama setiap unit kerja dengan pihak-pihak terkait 6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas

3

Ringkasan kinerja

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian PPN/Bappenas 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UKE I Kementerian PPN/Bappenas 3. Lampiran Pidato Presiden sesuai bidang UKE I Kementerian PPN/Bappenas 4. Hasil Kajian dan Riset Kementerian PPN/Bappenas 5. Laporan Kegiatan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Kajian UKE I Kementerian PPN/Bappenas

4

Ringkasan laporan keuangan

5

Ringkasan laporan akses pelayanan informasi publik

1. Paket kegiatan di setiap unit organisasi yang telah dan sedang dalam pelaksanaan pelelangan (e-procurement) 2. Ringkasan laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas. (Laporan lengkap dapat diakses di sekretariat) 1. Jumlah pemohon informasi publik yang diterima 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik 3. Jumlah permohonan informasi publik, baik yang dikabulkan sebagian maupun seluruhnya, dan permohonan informasi publik yang ditolak 4. Alasan penolakan permohonan informasi publik

6

Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan

7

Hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesaian sengketa informasi publik

1. Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tupoksi Kementerian PPN/Bappenas 2. Dokumen rencana pembangunan (RPJPN, RPJMN, RKP) 3. Putusan pengadilan/arbitrase yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) Informasi tentang pedoman pelayanan informasi publik di Kementerian PPN/Bappenas


NO 8 9

10

B. NO 1 2

KELOMPOK INFORMASI Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran Pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundangundangan terkait

RINCIAN INFORMASI 1. Tatacara penanganan pengaduan dari masyarakat 2. Tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat Proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement) yang diinformasikan melalui website Kementerian PPN/Bappenas (www.bappenas.go.id)

Prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat

1. Prosedur peringatan dini dan tanggap darurat dalam menghadapi bencana 2. Denah evakuasi keadaan darurat di lingkungan kantor Kementerian PPN/Bappenas

Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta KELOMPOK INFORMASI Dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum Standar pengumuman informasi

RINCIAN INFORMASI

1. 2.

C.

Melalui websitewww.bappenas.go.id& ppid.bappenas.go.id Melalui papan pengumuman di gedung Kementerian PPN/Bappenas

Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

NO 1

KELOMPOK INFORMASI Daftar informasi publik yang berada di bawah Kementerian PPN/Bappenas, tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan

RINCIAN INFORMASI 1. Informasi publik Kementerian PPN/Bappenas yang disediakan melalui websitewww.bappenas.go.id 2. Daftar informasi publik yang memuat - Nomor - Ringkasan isi informasi - Pejabat atau UKE yang menguasai informasi

2

Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan

3

Kepegawaian dan keuangan

1. Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian PPN/Bappenas 2. Putusan pengadilan/arbitrase yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) 1. Data statistik pegawai Kementerian PPN/Bappenas 2. Rekapitulasi data pegawai Kementerian PPN/Bappenas 3. Formasi kebutuhan pegawai Kementerian PPN/Bappenas

4 5 6 7

Perizinan Data perbendaharaan atau inventaris Rencana strategis Kegiatan pelayanan informasi publik

8

Pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal

Rekapitulasi barang milik negara di setiap unit kerja Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas 1. Kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dan sedang dalam pelaksanaan 2. Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya 3. Sumber daya yang menangani layanan informasi publik 1. 2.

9

Pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat

1. 2.

Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal Laporan penindakan terhadap pelanggaran Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat Tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat


NO 10

KELOMPOK INFORMASI Hasil-hasil penelitian

11

Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

D.

RINCIAN INFORMASI Data dan dokumentasi kajian yang dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas 1. Berita terkini yang disediakan melalui websitewww.bappenas.go.id 2. Materi informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum

Informasi yang Dikecualikan

I.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS

NO 1

KELOMPOK INFORMASI Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum

2

Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi

3

4

Memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan

5

Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

6

Rahasia jabatan

7

Belum dikuasai atau didokumentasikan

RINCIAN INFORMASI Alat bukti kasus Dokumen penanganan perkara Opini hukum Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final 5. Proses hukum pegawai negeri sipil (PNS) bermasalah 6. Kasus hukum yang masih dalam proses 1. Dokumen penawaran penyedia jasa 2. Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa 3. Dokumen lelang dan kontrak kerja sama pemerintah dan swasta 4. Dokumen evaluasi pengadaan barang dan jasa 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga Pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas 2. Riwayat kesehatan fisik dan psikis Pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas, kecuali yang telah diumumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh KPK 4. Hasil evaluasi, kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas 5. Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal 1. Memorandum, disposisi, dan surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain 2. Bukti pembayaran (kuitansi) 3. Hasil pemeriksaan pengawas internal Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya 1. 2. 3. 4.

Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan termasuk di dalamnya dokumen analisa jabatan Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan


II.

KEDEPUTIAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT, DAN KEBUDAYAAN

NO 1


2

Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

RINCIAN INFORMASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3

Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi

1. 2. 3. 4.

5.

Alat bukti kasus Dokumen penanganan perkara Opini hukum Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah Kasus hukum yang masih dalam proses Modul diklat di luar forum pelatihan Dokumen penawaran penyedia jasa Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa Dokumen lelang dan kontrak kerjasama pemerintah dan,swasta Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sanggah banding Dokumen studi kelayakan proyek kerjasama pemerintah dan swasta Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal


III.

4

Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan

5


6

Rahasia jabatan

1.

Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain 2. Bukti pembayaran (kwitansi) 3. Hasil pemeriksaan auditor 4. Memorandum internal di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan 5. Usulan DRPHLN (Blue Book dan Green Book) terkait bidang-bidang di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (sebelum ditetapkan secara resmi oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas) 6. Rancangan RPJPN, RPJMN, dan RKP termasuk pagu anggaran (sebelum ditetapkan secara resmi oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas) 7. Rancangan Lampiran Pidato Presiden bidang-bidang di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (sebelum ditetapkan secara resmi oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas) 8. Surat-surat yang berasal dari K/L mitra kerja Kedeputian Bidang SDM dan Kebudayaan yang bersifat RAHASIA 9. Kerangka Acuan Kerja dan RAB kegiatan UKE II di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyata-kan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan termasuk di dalamnya dokumen analisa jabatan

KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NO KELOMPOK INFORMASI 1 Apabila dibuka dapat 1. membahayakan pertahanan 2. dan keamanan negara 3. 4.

RINCIAN INFORMASI Dokumen Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN) Bidang Hankam Dokumen Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) Bidang Hankam Daftar kegiatan bidang Hankam Rancangan Dokumen Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN) Bidang Hankam 5. Rincian/detail alokasi kegiatan APBN untuk kegiatan direktorat Hankam tahunan (monitoring evaluasi kajian, koordinas, dan kajian strategis) 6. Rincian/detail pelaksanaan kegiatan penyerapan APBN untuk kegiatan direktorat Hankam tahunan (monitoring evaluasi kajian, koordinas, dan kajian strategis) 7. Data Alat Dan Lokasi Pasti Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Intelijen (Prioritas Nasional) 8. Data Alat Dan Lokasi Pasti Perbaikan/Pemeliharaan/Penggantian alutsista TNI (Prioritas Nasional) 9. Data Alat Dan Lokasi Pasti Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Komunikasi Intelijen (Prioritas Nasional) 10. Data Lokasi Pasti Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia 11. Data Alat Dan Lokasi Pasti Percepatan Penggelaran Lanjutan Jaringan Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |38

Mobile Sandi Mengejar backlog Sisdina 12. Data Alat Dan Lokasi Pasti Pengadaan alutsista TNI (Prioritas Nasional) 13. Data Lokasi Pasti Intensifikasi Kegiatan Intelijen dan Operasi Pencegahan dan Penindakan P4GN (Prioritas Nasional) 14. Data Lokasi Pasti Pembangunan Tahap 2 Pusat Analisa Sinyal Komunikasi Sebagai Prasyarat Pelaksanaan Intelijen Komunikasi 15. Dokumen Penetapan State Credit Rusia dan Dokumen yang menikutinya dalam Rencana Pemanfaatan State Credit Rusia untuk mendukung Pemenuhan blueprint alutsista 16. Dokumen Penetapan Kredit ekspor TNI dan Polri dan Dokumen yang mengikutinya (termasuk surat menyurat) dalam Rencana Alokasi Kredit ekspor TNI dan Polri 17. Dokumen Penetapan Borrowing Strategy bidang hankam dan Dokumen yang mengikutinya (termasuk surat menyurat) dalam Borrowing strategy bidang hankam 18. Dokumen Penetapan Blue Book Khusus dan Dokumen yang mengikutinya (termasuk surat menyurat) dalam Rancangan Blue Book Khusus dan Blue Book Umum 19. Dokumen Penetapan Kredit Ekspor TNI dan Dokumen yang mengikutinya (termasuk surat menyurat) dalam Rancangan Alokasi Kredit Ekspor TNI 20. Dokumen Penetapan Blue Book Khusus TNI – Polri dan Dokumen yang mengikutinya (termasuk surat menyurat) dalam Rancangan Blue Book Khusus TNI – Polri 21. Dokumen Penetapan Kredit Ekspor TNI dan Dokumen yang mengikutinya (termasuk surat menyurat) dalam Rancangan Alokasi KE TNI 22. Dokumen Penetapan Green Book dan Dokumen yang mengikutinya (termasuk surat menyurat) dalam Rancangan Daftar Giat Green book 23. Dokumen Penetapan Kredit Ekspor TNI-Polri dan Dokumen yang mengikutinya (termasuk surat menyurat) dalam Rancangan alokasi Ke TNIPolri 24. Dokumen Penetapan Green Book dan Dokumen yang mengikutinya (termasuk surat menyurat) dalam Rancangan Daftar Giat Green book 25. Dokumen Penetapan Kredit Ekspor TNI-Polri dan Dokumen yang mengikutinya (termasuk surat menyurat) dalam Rancangan alokasi KE TNI Polri 26. Dokumen Penetapan Green Book dan Dokumen yang mengikutinya (termasuk surat menyurat) dalam Rancangan Daftar Giat Green book

IV.

KEDEPUTIAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN NO 1 2


RINCIAN INFORMASI Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final

Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat

1. 2. 3. 4.

Dokumen penawaran penyedia jasa Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa Dokumen lelang dan kontrak kerjasama antar pemerintah/swasta


3


4

Memorandum atau surat-surat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan

5


6

Rahasia jabatan

7


V.

1. 2.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS Kedeputian Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan 3. Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS di Kedeputian Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan 4. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat dan PNS Kedeputian Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan 5. Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan PNS Kedeputian Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan 6. Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan PNS Kedeputian Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal 1. Memorandum, disposisi dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain 2. Bukti pembayaran (kwitansi) 3. Hasil pemeriksaan auditor Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan termasuk didalamnya dokumen analisa jabatan Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan

KEDEPUTIAN BIDANG EKONOMI NO 1


RINCIAN INFORMASI 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Alat bukti kasus Dokumen penanganan perkara Opini hukum Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah Kasus hukum yang masih dalam proses Modul diklat di luar forum pelatihan Dokumen penawaran penyedia jasa Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa Dokumen lelang dan kontrak kerjasama pemerintah dan swasta Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sanggah banding Dokumen studi kelayakan proyek kerjasama pemerintah dan swasta


3


1. 2. 3. 4. 5.

4

Memorandum atau suratsurat antarbadan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan

1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 5

VI.


Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar badan public atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain Bukti pembayaran (kwitansi) Hasil pemeriksaan auditor Memorandum internal di lingkungan Kedeputian Ekonomi Rancangan RPJPN, RPJMN, dan RKP termasuk pagu anggaran (sebelum ditetapkan secara resmi oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas). Rancangan Lampiran Pidato Presiden bidang-bidang di lingkungan Kedeputian Ekonomi (sebelum ditetapkan secara resmi oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas). Surat-surat yang berasal dari K/L mitra kerja Kedeputian Bidang Ekonomi yang bersifat RAHASIA. Kerangka Acuan Kerja dan RAB kegiatan UKE II di lingkungan Kedeputian Bidang Ekonomi.

Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya

KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM NO 1



2


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Alat bukti kasus Dokumen penanganan perkara Opini hukum Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah Kasus hukum yang masih dalam proses Modul diklat di luar forum pelatihan Dokumen penawaran penyedia jasa Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa Dokumen lelang dan kontrak kerjasama pemerintah dan swasta Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sanggah banding Dokumen studi kelayakan proyek kerjasama pemerintah dan swasta


3


1. 2. 3. 4. 5.

4


1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar badan public atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain Bukti pembayaran (kwitansi) Hasil pemeriksaan auditor Memorandum internal di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya Alam Rancangan RPJPN, RPJMN, dan RKP termasuk pagu anggaran (sebelum ditetapkan secara resmi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas). Rancangan Lampiran Pidato Presiden bidang-bidang di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya Alam (sebelum ditetapkan secara resmi oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas). Surat-surat yang berasal dari K/L mitra kerja Kedeputian Bidang Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya Alam yang bersifat RAHASIA. Kerangka Acuan Kerja dan RAB kegiatan UKE II di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya Alam.

5



6

Rahasia jabatan

Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan termasuk di dalamnya dokumen analisa jabatan

VII.

KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN REGIONAL NO 1



Alat bukti kasus Dokumen penanganan perkara Opini hukum Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah Kasus hukum yang masih dalam proses


2

3



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.

4


1.

2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

Modul diklat di luar forum pelatihan Dokumen penawaran penyedia jasa Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa Dokumen lelang dan kontrak kerjasama pemerintah dan swasta Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sanggah banding Dokumen studi kelayakan proyek kerjasama pemerintah dan swasta Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar badan public atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain Bukti pembayaran (kwitansi) Hasil pemeriksaan auditor Memorandum internal di lingkungan Kedeputian Pengembangan Regional Rancangan RPJPN, RPJMN, dan RKP termasuk pagu anggaran (sebelum ditetapkan secara resmi oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas). Rancangan Lampiran Pidato Presiden bidang-bidang di lingkungan Kedeputian Pengembangan Regional (sebelum ditetapkan secara resmi oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas). Surat-surat yang berasal dari K/L mitra kerja Kedeputian Bidang Pengembangan Regional yang bersifat RAHASIA. Kerangka Acuan Kerja dan RAB kegiatan UKE II di lingkungan Kedeputian Bidang Pengembangan Regional.

5



6

Rahasia jabatan



VIII.

KEDEPUTIAN PENDANAAN PEMBANGUNAN NO 1

2

3


RINCIAN INFORMASI 1. 2. 3. 4.

5. 6. Apabila dibuka dan diberikan 1. dapat mengganggu 2. kepentingan perlindungan hak 3. atas kekayaan intelektual dan 4. perlindungan dari persaingan 5. usaha tidak sehat 6.


7. 1. 2. 3. 4. 5.

4


1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Alat bukti kasus Dokumen penanganan perkara Opini hukum Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah Kasus hukum yang masih dalam proses Modul diklat di luar forum pelatihan Dokumen penawaran penyedia jasa Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa Dokumen lelang dan kontrak kerjasama pemerintah dan swasta Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sanggah banding Dokumen studi kelayakan proyek kerjasama pemerintah dan swasta Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan PNS Kementerian PPN/Bappenas yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar badan public atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain Bukti pembayaran (kwitansi) Hasil pemeriksaan auditor Memorandum internal di lingkungan Kedeputian Pendanaan Pembangunan Rancangan RPJPN, RPJMN, dan RKP termasuk pagu anggaran (sebelum ditetapkan secara resmi oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas). Rancangan Lampiran Pidato Presiden bidang-bidang di lingkungan Kedeputian Pendanaan Pembangunan (sebelum ditetapkan secara resmi oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas). Surat-surat yang berasal dari K/L mitra kerja Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan yang bersifat RAHASIA. Kerangka Acuan Kerja dan RAB kegiatan UKE II di lingkungan Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan.

5



6

Rahasia jabatan



IX.

KEDEPUTIAN BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NO 1

X.

KELOMPOK INFORMASI Belum dikuasai atau didokumentasikan

RINCIAN INFORMASI 1. 2.

Draft Laporan Evaluasi Akhir Tahun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Draft Lampiran Pidato Dokumen tersebut di atas mengacu pada dasar hukum Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP

INSPEKTORAT UTAMA NO

KELOMPOK INFORMASI

RINCIAN INFORMASI

1

Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum

1. 2. 3. 4. 5.

2

Apabila dibukukan dan 1. diberikan dapat mengunngkap 2. rahasia pribadi 3. 4. 5.

3

Temuan-temuan Dokumen penanganan perkara Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah Alat/dokumen bukti kasus pelanggaran Surat/memorandum/catatan internal Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS Inspektorat Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS Inspektorat Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat PNS Inspektorat Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat PNS Inspektorat Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan PNS Inspektorat yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal

Memorandum atau suratsurat antarbadan publik atau intrabadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan

1.

4


Arsip/dokumen yang yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksnaannya

5

Rahasia jabatan


6


Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan.

2. 3. 4. 5.

Memorandum, disposisi, dan surat-surat badan publik atau intra badan yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain. Bukti pembayaran kwitansi Hasil pemeriksaan oleh auditor Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat Laporan penelitian audit/audit terhadap pelanggaran


d. Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 2015






e. No

Daftar PIC Pengelola Informasi dan Dokumentasi UKE II Kementerian PPN/Bappenas Unit Kerja

Kedeputian SDM dan Kebudayaan 1 Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

PIC / NIP

Keterangan

Nurlaily Aprilianti NIP:19670422 199403 2002

Memo Nomor: 89/Dt.1.1/05/2014 Jabatan: Tata Usaha

Endang Sulastri NIP:19780226 200901 2004 Edy Budi Utomo NIP:19641007 198802 1001

Memo Nomor: 86 /D.t.1.2 /03/2015 Jabatan: Staf Perencana Memo Nomor: 213/Dt.1.3/06/2014 Jabatan: Tata Usaha

Direktorat Agama, Kebudayaan, Novi Nur Asih NIP:19811110 Pemuda dan Olah Raga 200901 2010 Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 5 Direktur Politik dan Komunikasi Nourma Nusanti NIP:19841206 201012 2006 6 Direktur Aparatur Negara Husni Rochman NIP:19860502 200901 1002 7 Direktur Hukum dan HAM Sukatno NIP:19650423 199403 1005

Memo Nomor: 238/Dt.1.4 /06/2014 Jabatan: Tata Usaha

8

Direktorat Analisa Peraturan Retno Ambarwati Perundang-undangan NIP:19621210 198811 2001 9 Direktorat Pertahanan dan Mahmud Keamanan NIP:19711021 199802 1001 Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah 10 Direktur Penanggulangan Annissa Sri Kusumawati Kemiskinan NIP:19880202 201012 2006 11 Direktorat Tenaga Kerja dan Raudhatul Febriyenny Pengembangan Kesempatan Kerja NIP:19840204 200803 2002 12 Direktorat Pemberdayaan Koperasi, Gayatri Wadira NIP:19860401 Usaha Kecil dan Menengah 200901 2005 13 Direktur Perlindungan dan Hariyadi, S.Si NIP:19800822 Kesejahteraan Masyarakat 200912 1003 Kedeputian Bidang Ekonomi 14 Direktur Perencanaan Makro Rufita Sri Hasanah, SE NIP:19900522 201403 2002

Memo Nomor: 196/D.2.5/07/2014 Jabatan: Perencana Muda Memo Nomor: 157/Dt.2.2/07/2014 Jabatan: Tata Usaha

15

Direktorat Keuangan Negara dan Analisa Moneter

Tari Lestari NIP:19831005 200803 2002

Memo Nomor: 143 /Dt.4.2/07/2014 Jabatan: Perencana Muda

16

Direktur jasa Keuangan dan BUMN

Drs. Onny Noyorono, MIA, MA 19640104 198811 1003

Memo Nomor: 108 / t.4.3/05/2014 Jabatan: Kepala Sub Direktorat Perbankan dan Keuangan Mikro Memo Nomor: 128 / Dt.4.4/05/2014 Jabatan: Tata Usaha

2

Direktorat Pendidikan

3

Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4

17

Direktorat Perdagangan, Investasi Tulus Sujadi dan Kerjasama Ekonomi NIP:19720728 199802 1001 Internasional 18 Direktorat Industri,Iptek, dan Siti Maftukhah,ST Parekraf NIP:19901225 201403 2003 Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 19 Direktorat Pangan dan Pertanian Susilawati NIP:19850123 201403 2003 20 21

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Direktorat Kelautan dan Perikanan

Farida Yulistianingrum NIP:19870223 201403 2002 Yuliarko Sukardi

Memo Nomor: 23/Dt.2.3/05/2014 Perencana Pertama Memo Nomor: 151/Dt.2.4/05/2014 Jabatan: Perencana Muda Memo Nomor:106 /Dt.2.1/05/2014 Jabatan: Tata Usaha

Memo Nomor: 91/Dt.3.1/05/2014 Jabtan: Perencana Pertama Memo Nomor: 133/Dt.3.2//05/2014 Jabatan: Perencana Pertama Memo Nomor:180 /DT.3.3/05/2014 Jabatan: Perencana Pertama Memo Nomor: 113/Dt.3.4/05/2014 Jabatan: Perencana Pertama Memo Nomor: 116 /Dt.4.1/06/2014 Jabatan: Staf Perencana

Memo Nomor: 93 /Dt.4.5/05/2014 Jabatan:Staf Perencana Memo Nomor: 219/Dt.05.01/06/2014 Jabatan: Staf Perencana Memo Nomor: 155/Dt.5.2/06/2014 Jabatan: Staf Perencana Memo Nomor:2009/Dt.5.3/07/2014 Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan |51

NIP:19770710 200803 1001 Nur Laila Widyastuti NIP:19821110 200912 2003 Anna Amalia, ST NIP:19820804 200803 2003

Jabatan: Perencana Muda Memo Nomor: 96/Dt.5.4/06/2014 Jabatan: Perencana Muda Memo Nomor: 238/Dt.5.5/05/2014 Jabatan: Perencana Muda

Sabar SE NIP:19630601 199802 1001 25 Direktorat Transportasi Raden Bonnyswara NIP:19790118 200604 1004 26 Direktorat Permukiman dan Dian Kartika Sari Perumahan NIP:19860423 200912 2003 27 Direktorat Energi, Telekomunikasi, Jayanti Maharani, S.T dan Informatika NIP:19840711 201403 2001 28 Direktorat Pengembangan Buddy Supriyanto Kerjasama Pemerintah dan Swasta NIP:19800907 201406 1001 Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah 29 Direktorat Pengembangan Wilayah Anang Budi Gunawan, SE,M.Econ NIP:19830215 200803 1001 30 Direktorat Kawasan Khusus dan Ade Nurani Sandarus Daerah Tertinggal NIP:19651128 199003 2002

Memo Nomor: 102/Dt.6.1/06/2014 Jabatan: Tata Usaha Memo Nomor: 099/Dt.6.2/06/2014 Jabatan: Perencana Muda Memo Nomor: 182/Dt.6.3/07/2014 Jabatan: Tata Usaha Memo Nomor: 80/Dt.6.4/05/2014 Jabatan: Staf Perencana Memo Nomor: 162/Dt.6.5/07/2014 Jabatan: Tata Usaha

31

Direktorat Otonomi Daerah

32

Direktorat Perkotaan dan Pedesaan

Memo Nomor: 250/Dt.7.3/06/2014 Jabatan: Perencana Madya Memo Nomor: 204/Dt.7.4/05/2014 Jabatan: Perencana Madya Memo Nomor: 272/Dt.7.5/05/2014 Jabatan: Tata Usaha

22 23

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Direktorat Lingkungan Hidup

Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana 24 Direktorat Pengairan dan Irigasi

33

Sudira, S.Sos NIP:19690627 199802 1001 Arief Wiroyudo, S.Kom NIP:19790825 20050 1008 Sylvia Krisnawati NIP:19660707 199003 2001

Memo Nomor: 182 /Dt.7.1/05/2014 Jabatan: Perencana Pertama Memo Nomor: 255/Dt.7.2/06/2014 Jabatan: Tata Usaha

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan 34 Direktorat Perencanaan dan Beby Hanzian Pengembangan Pendanaan NIP:19870611 201403 1003 Pembangunan 35 Direktorat Alokasi Pendanaan Eka Riski Ningtiyas Pembangunan NIP:19850827 200803 2002 36 Direktorat Pendanaan Luar Negeri Husnul Hayyah Bilateral NIP:19870120 201403 2001 37 Direktorat Pendanaan Luar Negeri Solichin,SAP Multilateral NIP:19640919 199003 1003 Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 38 Direktur Evaluasi Kinerja Tini Partini Nuryawani Pembangunan Sektoral NIP:19830903 200912 2001 39 Direktorat Evaluasi Kinerja Grace Second Lady Manalu Pembangunan Daerah NIP:19860212 200912 2004 40 Direktorat Sistem dan Pelaporan Indra Wisaksono Evaluasi Kinerja Pembangunan NIP:19770321 200212 1005 Sesmen PPN/Sestama Bappenas 41 Biro Sumber Daya Manusia Heru Prasetyanto Utomo,S.Kom NIP:19741105 199903 1001 42 Biro Hukum Mirna Saraswati, SH,MAP,MIDS NIP:19830322 200604 2001 43

Biro Umum

44

Biro Ortala

M. Arif Rachmansyah NIP:19850504 200803 1002 Prihanto Wahyu Utomo NIP:19621028 198610 1001

Nomor Memo: 163/Dt.8.1/06/2014 Jabatan: Staf Perencana Memo Nomor: 071/t.8.2/05/2014 Jabatan: Perencana Pertama Memo Nomor: 226/Dt.8.3/05/2014 Jabatan: Staf Perencana Memo Nomor: 231/Dt.8.4/06/2014 Jabatan: Tata Usaha Memo Nomor: 067/Dt.9.2/05/2014 Jabatan: Perencana Muda Memo Nomor: 97/Dt.9.1/06/2014 Jabatan: Perencana Pertama Memo Nomor: 122/Dt.9.3/07/2014 Jabatan: Perencana Muda Memo Nomor: 863/b.02/05/2014 Jabatan: Tata Usaha Memo Nomor: 463/B.03/05/2014 Jabatan: Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Hukum Memo Nomor: 376/B.05/05/2014 Jabatan: Tata Usaha Memo Nomor: 214/B.04/05/2014 Jabatan: Tata Usaha


45 46

47

Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Nita Agustin NIP:19820824 201012 2002 Dedeh Heni Herliana NIP:19631129 198610 2001

Memo Nomor: 417/P.01/06/2014 Jabatan: Tata Usaha Memo Nomor: 277/Memo/P02.000.001/06/2014 Jabatan:Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Biro Humas dan TU Pimpinan

Ridha Agus, SE NIP:19840525 200901 1 010

Jabatan: Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga

Uthami Sary, S.Sos, MSc NIP:19820527 200803 2 002

Jabatan: Perencana Muda

David Tinambunan, S.Sos NIP:19910920 201403 1 001

Jabatan: Staf Perencana


f.

Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 2015





DAFTAR ISI. Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan i

Recommend Documents