Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

Bali

I'

Past

DamkarBan gli STahun

@atahSeragam " Seragam

personel Damkar Bangli belum diganti sejak peristiwa kebakaran Pasar Kidul. Akhirnya pengadaan seragam dilakukan secara swadana.

( namkal) l"rnkaTr" n gl i terpaka melakukan pengadaan seragam secara swadaya. I nformasinya, sesungguhnya tahun 2015 lalu

Damkar mendapat jatah kain seragam. Tetapi kain seragam tersebut

berwarna khaki, sama dengan seluruh pegawai di Pemkab Bangli.

Sementara dalam tugas keseharian, personel damkar tak memakai

Sementara instansi lain memiliki tugas khusus seperti damkar,

untuk mengganti seragam lama, yang sekitar lima tahun tak per-

nah dapat penggantian, sejak kejadian kebakaran Pasar Kidul sekitar tahun 2011. Komandan Pasukan Damkar

Pemkab Bangli Made Mahindra Putra, menjelaskan, pengadaan seragam di Pemkab Bangli dilaku-

ujarnya.

lan dengan hitungan menyeluruh.

sapaannya- pihaknya membenarkan personel damkar

' lunit" jelasnya, Namun jikabersifaf urgen, mas: dan dipandang [eknis fng-masing SKPD tentu bisa mengusulkan pengadaan ke Bappeda

['Tidak secara hitungan unit per

membeli seragam secara sendiri-

pari

sendiri. "Untuk ganti seragam

Bappeda, jika usulan supah masulq Bagian Umum bisa

lama," tuturnya.

fnelakukan pengadaan. Mahindra

Namun demikian, Gung Suli, hal tersebut tak mempengaruhi semangat personel dalam bertu-

$KPD terkait yang mengusulkan

Menurutnya, jumlah personel damkar 33 orang. Damkar Bangli saat ini masih bernaung di bawah Dinas Pekeriaan Umum Bangli. Terkait hal itu, Kabag Umum

gas.

.3

Harganya juga lumayan, sekitar

Rp 300 ribu untuk satu setel.

Sutresna, tidak menampik informasi tersebut. " N g g ih,memangi'

Namun dia tidak memberi penjelasan lebih jauh. Setelah didesak, Gung Suli-demikian

Hal

seragam lama sudah lusuh, personnel damkar terpaksa melaku-

Serdgam'swadana' tersebut

personel Pemadam Kebakaran

r

Ditunggu-tunggu kain peng-

ganti tak juga datang, sedang

Diharapkan, kain khaki yang

-

Kabupaten Bangli Anak Agung

Edisi

Selasa [22l3J.

kan pengadaan sendiri-sendiri.

Hampir lima tahun tak

mendapatkan jatah seragam,

kain khaki yang dijatah sebelumnuya," ujar sumber di Bangli,

setelan warna khaki. Karena itulah setelan kain warna khaki tersebut dikembalikan ke pemkab.

dikembalikan tersebut akan diganti dengap kain seragam khas untuk dhmkar. Namun kenyataannya tidak ada ganti.

BANGLI, NusaBali

mendapatkan ganti. "lnformasinya instansi tersebut juga mengembalikan jatah

rl g:

tl,(.rrB{-

to$

putra menyarankan, sebaiknya

fangsung. "Karena ini bersifat Iteknis alangkah eloknya SKPD terkait menyampaikannya," ucap Mahindra PuFa. Sepanjang pengetahuannya, kata Mahindra Putra, belum ada usulan tersebuL 6 k17

'

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

W

Bali

Post

Dugaan Korupsi P ptl,k

ati Diminta rsan gka

Mantan B Denpasar (Bali Post) Walau sudah memasuli korupsi pengadaan PuPuk Hortikultwa Karangasem, I

mengeluarkan sPrinlid

tuntutan, kasus dugaan Diias Pertanian Pangan dan berialan panas. Jaksa sudal 'riniah penyeliclika n) untuk mayoritas saksi

Gusti Lanaug. Sebab,

dalam kasus

termbeu.k rekanan menYebut

satu terdakwa

ini. Hakim bahkan sempat melindwrgi Gusti -^--f..Jfiu

Lanang

Pangan dan Hortiliuld"l"m pledoinyl yang Yasa Subrata Komang tura Karangasem

-u"tutt K"'dj. Pu"tuttiutt

ail"""ttni*." hulumiva. Aeru'g Dwi AstiEr'.4\I ' Seta':a (2Zg) kemarir\ ngotot mer€aku tidatr bersalah seball8nya ora ini ke JJiint supuya"julsa me"nyeret otak intelektual kasus sebagql te-rsangka ;*"iG;.T;k"1. .enveret Gusti t anangp$ak'prha-k terKalt

dan prhak lain yang terhbat iYa supaya aoa diiadikan tersangka oleh jakea Pada tahap perencanaan -aan

teto ra!,q oewai din' pelaksanaan ada direktur CV

;i;ii

{iil' ;;;";--".ar' p* pi"n

;il;;.

p.nsadaan.lPF'IK Frat;; ""naan

,"^Jiuo-o[-*tut

dan Gusti l'anang"' jelas

Dft Astika sait mem{acakan pembelaannya ., Aeuns "Dljelaskarnya. tahap pentan$gara! dana hrbah oleh ltudengan I Aru qengan dib,antu TAPD pGp-"n DPRD Kaianglasem dbantu OPRb-Kafan{asem d"n DimDinan Dati *ti dan metanpa. PPA dan KUA hibah daru t-""*Aot""i!." lpa& tappa proposal tanpa evaluasi il""T,f,i-"""-i. ni tanpa,re{oJndndasi dan {\a$.P:ftlry^tl dan tanpa kajian. ^nwany{. ffi Lfr ii-niiii'i,""i r"llur"" -"t"''ge""-t"tent uan Pasal 1 yang d drn Fu"al g Perbup Kara{gasem No 50 Tahun 201

;ffi'dr;;;;;;;;;'p"nuup Kt'utte".beber pihak t€rdakwa

No. 53 Tahun 2015''

dalam pledoi, kemudi InGh yang kemudian -tangan kar-ena-re' palsu dan a"trE"n do[.t-"n tanda i" dengt kanan mengajukan qeloloskandokumen penawar,arl drsetulul Pejabat penpclaan disetujurPengadr n qu"ut"" melawan hukum dilaku;il;-i;r'p',f,e"hi!ffi; 'JeJa: pSqL+ c.v CY 'J",li: selaku peeL+ dan istrlinva .elak" Lan Gusti I-anang d";-iiilinva d? ru'.a" sebagar, t€hdatwa wal,au ini. perkara dalam 1T# g"l u"*" l^n din berdasarkan S K i yang diberikan ""u" i"rii a". L"ti?,t"nkaniulas sebagairnanaAgung ul.n flT olei penguasa yang berwenfng." sambung dla t lqar< dasai itulah, Subrata Yasa Einta dibebaskan karena (kmb37) tlo"fJ -etakut"n tindak pidana korupsi

ffi;tr;l";;.*

ffi ft ;-tff *;"'

Edisi : Fqtq, o, Hal

0

J

h'Urrh ao(6

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali 'i, *",, ^.1

.'rr

W

Bati

Posr

-i.$,,

-t$*i;f \

Kadisdikpora Penuhil Panggilan Penyidik Hanya Diperiksa 1,5 Jam Semarapura (Bali Post)

-

Pemeriksaan t6rhadap para pejabat di lingkungan Pemkab Klungkung yang terkait kasus dugaan korupsi dana hibah di Dusun Anjingan, Desa Getakan, Banjarangkhn, dilakukan maraton. Setelah memeriksa Kadisbudpar I Wayan Susana dan Kadispenda Gusti Ngurah Bagus Putra, tim Tipikor

Polres memanggil Kadisdikpora Nyoman Mudarta, Selasa (2213) kemarin.

Pemeriksaan Kadisdik-

pora dilakukan terkait status

Ketua Panitia Pembangunan

Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan I Ketut Krisnia

Adi Putra, yang sempat men-

jadi pegawai kontrak di Disdikpora Klungkung. Mudarta sebenarnya dipanggil petugas

Tipikor Polres Klungkung, Kamis (18/3) lalu. Namun,

karena ada pertemuan dengan Ombudsman, ia akhirnya memenuhi panggilan Kemarln.

Mantan Kabag Humas

Edisi Hal

Pemkab Klungkuhg

itu

di-

mintai keterangan di Unit Tipikor Polre$ sejak pukul 09.00 wita. Ialtampak santai ketika menjawab satu per satu pertgnyaan dari

penyidik. Saat jdimintai keterangan. Mudlarta sempar berguyon yangl mengundang

tawa penyidik dan para wartawan.

Mudarta hanya dimintai keterangan oleh penyidik hingga pukul 10.26. Pejabat asal Desa Tegak ini hanya diberikan sembilan pertan-

yaan oleh penyidik $eputaran

status I Ketut Krisia Adi Putra di Disdikpora. "Ada sembilan pertanyaan yang diajukan kepada saya. Semua

pertanyaan seputar status I Ketut Krisnia A,diputra yang pernah tercatat sebagai pegawai kontrak Disdikpora Klungkung," katanya ditemui seusai dimintai keterangan. Disdikpora telah memutus

kontrak Krisnia Adiputra sebagai pegawai kontrak, Kamls (18/3) lalu. Pemecatan

; ${,b,, .3 t\Anrtf aotb lo

ini dilakukan karena tercatat sebagai ketua panitia proposal

fiktif pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Dusun Anjingan dan mulai

tidak masuk kerja semenjak kasus yang menyeret namanya ini bergulir. "Dalam kausal kontrak sudah jelas tercantum, jika tidak masuk lebih dari tiga kali berturutturut, berarti yang bersangkutan dapat diputus kontrak kerjanya. Surat pemutusan kontraknya sudah ditandatangani bupati." tegasnya. Kanit Tipikor Ipda Nengah Sulatra mengakui meminta

keterangan dari Kadisdikpora. Dia tidak menampik pemeriksaan Mudarta dilaku-

kan oleh penyidik seputar

pekerjaan Ketut Krisnia selama menjadi pegawai kontrak

di Disdikpora Klungkung. Pihaknya akan mengem-

bangkan kasus

ini

dengan

memanggil salah seorang staf Fraksi Partai Gerindra yang bertugas di DPRD Klungkung, Rabu (2313) ini. (kmb)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

W

Bali

Post

Kasus Perdin FiKtif

Kelompok 4 dan 14 Saling Serang Denpasar (Bali Post) Jaksa penuntut umum (J

Hari Soetopo dan

@erdin)

Gede

ati) Bali sudah menuntut

Arthana dari Kejaksaan 14 terdakwa kasus korupsi

Perjalanan Dinas

fiktifdiDinas

@rspenda) Gianyar.

Mereka kompak dituntut 1,5 hanya trJq subsider e4J4. ewBBv. saja.

Yangmembedakan

Selasa (2?3) kemarin, 14

r diberikan kesempatan dalam sidang di Penga-

untuk melakukan pembelaan dilan Tipikor Denpasar. Pada 14 terdakwa meninta supaya

tersebut, kompak dari jeratan hukum. kelompok 14 sempat di depan majelis

Menariknya, antara kelompok 4 saling serang dalam pledoi yang hakim pimpinan Dewa Suardhital I Ketut Ritama didampingi kjrasa hukumnya Bernadiir, Dewa Made Putra didampingi ku4sa hukumnya Made Inster, Sang Ayu Made Ika Kencana Dgrvi yang didampingi kuasa hukumn-va Ketut Nira Saputra, $i Ketut Juniantafi dengan kuasa hukumnya Gede Ade Aria{a. Sementara 10 terdakwa yaitu I Ketut Puja, I Made Darmaft, I Komang Yastra, I Made Wirawan, I Nyoman Sul,andra, Ni Wayan Suciasih, Ni Ketut Suniawati, Ni Made Ayu Purnia$ih, A.A. Istri Agune Yuniariwati, dan I Made Suparta di{ampingi kuasa hukumnya Hidayat Permana. Hidayat dalam pembel;aannya menyerang I Dewa Made Putra sebagai PPT( @ejabal pslalrsana Teknis Kegiatan) dan I Ketut Ritama. Disebutkannya, dari analisis p*nbuktian, jil
10

terdakwa pergi ke DPPKA Dep{k, tetapi kegiatan tidalr bisa

terlaksana karena tidnlr ada pim$inannya. 'Mereka sempat protes karena kegiatan ini tidak diiftuti pimpinannya yang pergr ke Thailand. Tetapi, mereka tetap pergi ke Depok semata-mata

niat baik untuk melakukan tugasf'ucap Hidayat. Hidayat juga membantah soal {danya penyalahgunaan wewenangyang dilakukan 10 terda$ra. Menurutnya, kewenangan untuk melaksanaLan perjalarian dinas tersebut ada pada terdakwa Dewa Made Putra yang foerupakan PPTK sehingga status l0terdakwa hanyalah pengiikut apa kata pimpinannya. Dalam perkara ini, katanya, sudah tidak ada kerugian negara karena pihak terdakwa sudah mengembalikan uang pefjalanan dinas tersebut. Karenanya, dalam \esimpulan pledoi tim kuasa hukum terdakwa minta supaya d$ebaskan. Sementara I Ketut Ritama ya$g didampingi kuasa huku' mnya, Bernadin, menyatakan ter{akwa tidak bisa disalahkan meia[uk"n tindak piiana korupsl. Pasa}nya dari keterangan saLsi, t€rdal<wa dan saksi ahli meqiyimpulkan bahwa terdakwa Ritama hanya melakukan pelanggaran penyalahgunaan dalam hukum administrasi negara dan hukan melakukan tindak pi' juga hampir sama, yaitu dana korupsi. Tiga terdakwa lain4ya jtrga meminta dibebaskan dari seluruhidakwaan JPU. (kmb37)

Edisi

: Rftr,,, Al Itanof-v'(s

Hal

:J

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali

Post Aset PAD Bali Ditarget R 11 Miliar Denpasar (Bali Post) -

Pendapatan dari

aset diharapkan da-

pat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah-@AD) Bali.

Thhun 2015, aset me-

mang men''umbang pendapatan RP 24 miliar dari target RP 10 miliar. Namun, realisasi hingga dua

kali lipat itu akibat

I Ketut Adiorso

ada pelunasan tunggakan dan hasil re-

nesosiasi pada beberapa perjanDan sesual reliomendasi Badan Peme,r-iksa Keuangan' --

;'Pendapatan dari aset paling tr^esar. di

BTDC. Tahun kemarih' hampir Rp 12 mi'liar' Sisanya bisa mencapgi !.1 Z{ miliar.kare.na ada pembavaran tun$gakan dan bagr nasu' uiar'Karo Aset Pemptov BaIi, Ketut Adiarsa' di Denpasar. Selasa t2213) kemarin' Menurut Adiarsa. BTDC memberikan dua kontribusi bagi Pqmpilov Bali yakni kontribusi i"tap dutt lag trdsit. Kontribusi tetap hampir

."ntupui Ria miliar. sedangkan sekitar Rp 8 rriliar daii bagi hasil. Terkait bagi hastl' i".oio" sdii mJndapat jatah 41 persen dari pendapatan Yang ditfima BTDC'

'

"Kiia bukin jadilafi saham, tapi ke4a s3ma

aset. Luas tanait kita dengan Iuas tanahBTD-C dikompilasi-kan. di sana luas tanahnya kangu

ft"itui fit^ punya 39 hektar. 51 hektar milik BTDC," - -iutt""paparnya. iOtO-itti. lanjut Adiarsa' pihaknya

menargetkan pendafatan dari aset sebesar Rp tt iriliar. Pihaknya tidak saja menggenjot yang lain' alt STOC, tapi jugiaset pemprov Henon' kawasan di tanah aset antalanva Di -D;";;;t, ierta Crv{tal Bav di Nusa Penida' Asef tanah di Nusa Penida rencananya al(an dikembangkan untu$ Pariwisata' "Dari siii lokasi ag[k lumayan bagus dan dr sana tempat il
1"" tuju,

[; ;;;,';

tamu juga sudah sering-datang

lelasnfa.-Adiarsa menambah\an'

otttuint'u l.tgu ikon segera menyele.saikan

iset-aset bermasalah. Salah satunya dl Sumberklampok yang menganggap aset tanah sebagai tanah telantar' -lX" -PemprorBali depan, kita dudukbersama Lagi dengan tokoh masyarakat. DPRD. danBPN karena ini ada desa di sana, ada tempat trnggal' tanoasnyat (kmb32)

Edisi Hal

+

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

W# Bali Post Perekonomian Bali Dalam Tekanan

Realisasi Proyek Infrastruktur APBD Tersendat MEMASUKI minggu ketiga Maret 2016.

perekonomin BaLi masih mengalami tekanan. Ini dit-andai dengan perlambitan pertumbu_ han ekonomi dan anjloknya ekspor. Belum

terealrsasrnya proyek-proyek infrastruktur

nasional lambat dan terpinggirkan. Terutama menyangkut bunga bank vang masih sehingga sulit bagr p"ng.rsafra tokui li"sq. bersarng dengan investor asing. Idealnva.

p"qra-ng 81 rote berkiiar S.5-6.bo/o. memacu pertum_ buhan ekonomi dan agar pehgusaia bisa membuat daya tahan pengusaha lokal makin, bersaing dengan pengusaha uJlng, t ar"na t_erpuruk. Tidak berpihaknya bank nasional ctr luar negerr bunga bank masih berkisar dalam membangun daya tahan dan daya 2-4%. "Kami berharap penurunan BI rate sarng pengusaha lokal juga menjadi salih ini dibarengi dengan penurunan bunga piniasatu pemicunya. man. sehingga ekonomi bisa mulai blrgerak "Saya melihat perekonomin Bali masih dan tumbuh," sarannva. dalam tekanan. Belum ada tanda-tanda Berdasarkan proyek pemerintah akan bergulir sebagai ekonomian Bali dikajian Kadin, katanva. oerawal tahun ini belum bbrg_ penyangga pergerakan perekonomian ie- erak. Kita berharap dengan penrr".,nar, d1 gional. Padahal Presiden mengisyaratkan rate ini bisa memacu pergeralan ekonomi. agarAPBD bergulir Februari se6agai upaya Ia Juga menyoroti kebijakan pemda di Bali mendorong melajunya roda perekono*iun," yang tidak berpihak ke pengusaha lokal. Di ujar Ketua Umum Kadin Bali A.A. Ngurah antaranya dalam hal perizinan dan keterlibatan Alit Wiraputra, Selasa (2213) kemarin] gengusaha untt'I menjadi mitra investor asing. Ja mengingatkan agar segera dilakukan Belum ada regr.rlasi yang mewajibkan investo"r -ko-laborasi antara pihak swista. pemerin- asmg menggandeng pengruaha lokal dalam bertah dan perbankan untuk menyelimatkan investasi. Perizinan untuk perekonomian Bali. Ia juga mengkritisi lokal diberlakukan sama investor. asing dan dan kadang-kadang keberpihakan perbankan nasionil yane pengusaha lokal lebih dipersulit.

dan pos-pos anggaran dalam ApBD kabu_ paten/kota, termasuk Provinsi Bali 2016,

tidak berpihak kepada pengusaha lokal]

sehingga pertumbuhan wirauiaha lokal dan

Situl{u,. tlal rnr drperlukan untuk

Hal. 19 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan

,= 11'Ht ''. i:trt:Tifr.iltrJ#Jff1ff menyoroti crl;k;;:Briihamsmenjabar_ ffnT;T Kadin Bali juga

kapitaris di Bari,,, -.EambangKiswardimenilai

memasuki minsgu

ek;;';fr"ffj; ketidakpastianyangdihadapi l:ll*_" trtr spirrt Maret 2016 r"n"ani p:ir:""Qa.va melih;t H;r: o.'i""ir pu"u peraku gunan provek infrastruktur, "ovo1q. saitirisudahk"[iil;;;rpit: [Jii sudah menjadiekonomi basian khususnva infrastruktur p-e- it tidak terpisahkan dari per_ nunjang logistik dan ketih- padahal "k;"-;;i;;tong.royongnyq. elino-ii,,r r""i^i+ aJgurg^rr r"bas. .,Untukiiu, anan pangan yang berpotensi askankepercav""o, r":"i"""". ili" p"rut., ekonomi baik itu memberikan ntultialier ef- demokraii J"ir r"ii"JLtiliil. 5i""t", usaha milik nesara, perek-onomian terhadap fect B;h;;;ti";l .ug."n o,"luk.,- a"i.r.urru koperasi menvusun Provinsi Bali, belum tereJ- k;;;;b;".rrra"-.t""t"Ji riiBL"o,u.a itu, pengamat

Edisi Hal

Ji^r"giutu.,komitmenLntuk

Hf,Tff'*#lffilX-i;;l n:A{ft*fffffi-"Hli"

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali 'i, ::.11.i1

Bali

Past

Terpidana Kasus IHDN Prof. Titib Keluar Lapas Hakim Bantah Lakukan Penangqih?llenahanqn

.

Denpasar (tsali Post) -

Publik, termasuk majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi dengan terdakwi Prof. Made Titib, tidak mengetahui jika terpidana kasus proyek 16 item di Institut Hindu Dharma Negeri (IHON) Denpasar itu bisa bebas melenggang keluar lembaga pemasyarakatan (lapas). Pasalnya, mantan Rektor IHDN Denpasar itu saat ini juga disidang dalam kasus korupsi dana punia di lingkungan IHDN Denpasar bersama Dr. Praptini. -

Kabar beredar. Prof. Titib psiyangsudaihmemvonisnya," sudah tidak menjAlani masa jelasnya. penahanan karena sedang Namun, perenyataari kedmenjalani proses pembebasan uanya itu dibantah majelis bersyarat. Hal ini dibenar- hakim yang menyidangkan kan salah satu jaksa Gede kasus proyek IHDN itu, Dewa Arthana. Hal itu juga diper- Suardhita, yang dimintai konkuat oleh kuasa hukumnya. firmasi, Selasa (2213) kemarin. Wayan Bagiarta. Pengacara Pasalnya, saat diajukan ke Prof. Titib itu mengatakan persidangan oleh JPU Haris i

bahwaProf.Titibsudahbebas. Soetopo dan Gede Arthana

"Sudah menjalani dua pertiga dalam kasus dana punia, yang hukumannya, sehingga bisa bersangkutan sedang menmengajukan PB (pembebasan jalani penahanan dari kasus bersyarat) atas kasus koru- sebelumnya. Ditanya hformasi Dewa Suardhita kembali me-

negaskan bahwa pihaknya tidat ada menandatangani

surat pembantaran atau pun penangguhan penahanan.

Sementara dalam sidang lanjutan kasus korupsi dana

punia dengan terdakwa Prof.

Titib, siang kemarin, jaksa penuntut umum (JPU)

Gede

Arhana menghadirkan sejumlah saksi. Saksi lang di. hadirkan adalah Subasia

se-

laku Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru dan Wakil

Ketua Panitia penerimaan mahasiwa baru Gede Sedana Suci. Subagia di depan per. sidangan menjelaskan bahwa dia diberitahukan oleh Biro Umum IHDN, terdakwa Prap-

tini terkait pemungutan dana punia. Saksi menyebutkan, dalam rapat Praptini-Iah yang

mengusulkan aiar ada dana punia dari mahasiswa. 'Yang

Edisi Hal

:Solou n

,

r i-3 t4anc\ yolb

yang menyebutkan hakim -

atau pengadilan memberikan

penangguhan penahanan atas

kasus korupsi dana punia, Dewa Suardhita dengan tegas

membantahnya. "Jaksa mana jaksa. Waktu diajukan ke persidangan kan masih menjalani penahanani' kata Suardhitd.

Ha\i6 tipikor itu

ada menandatangani atau memberikan izin atau meny-

etujui adanya penangguhan penahanan terhadap Prof. Titib. "Jika memang itu benar adanya @rof. Titib bebas berkeliaran), kami (hakim) dapat melakukan penahanan. Yang jelas. sampai saat ini saya

tidak ada menandatangani

itu," jelas Dewa Suardhita. Pun

soal informasi dibantarkannya Prof. Titib karena yang bersangkutan sedang sakit,

'lrengusulkan adalah Praptini

dan Prof. Titib menyetujuinya,"

-ielas saksi.

Saat itu, tambah saksi.

Praptini menjelaskan alan menanyakan ke pusat terkait sah a{au tidaknya dana ini. Saksi

sempat dicecar oleh kuasa hukum terdakwa soal apakah putusan itu diambil oleh terdakwa Praptini sendiri? $a

menam-

bahkan, hingga saat ini (kemarin siang) pihaknya tidak

ksi mengatakan, memang

setelah diusulkan Praptini,

pungutan itu dibawa ke rapat. "Memang pungutan ini hasil

pr.ltusan rapat. Namun, awal-

nya diusulkan Praptini dan disetujui Rektor @rof. Titib

-

.red)," ucap saksi.

Sementara itu, Wakil Ket-

ua Panitia Penerimaan Ma-

hasiswa Baru Gede Sedana Suci mengatakan bahwa terdakwa Praptini yang punya usul untuk memungut dana punia. (kmb37)