Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali
W
Bali
Post
Kasus
BP3TKI
V
Dodik Ditetapkan
sebagai Tersangka Denpasar (Bali Post)Sejumlah terdakwa sudah diadili dalam kasus dusaan rnorA-
up pengadaan ranah untuk Badan Pelayanan penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BpBTKI)'Denpasar. Seiring perkembangan kasus vang awalnva dilaneani Bareskrim Mab, s Polri dan dilimpahkan ke poldi Bali. piny-
idik kernbali menetapkan satu teisangka. Dia adalah Wahyu Marondang alias Dodik. Dalam persidangan di pengadiJin Tipikor Dcnpasar. memang Dodik sering disebut pari saksi menerima hingga Rp 1,5 miliar d,alam nrcrk-up pengadaan tanah ini. Sehingga Polda Bali kini menetapkair ,irang yang
konon kepercayaan orang pusat ini menjadi.tersangka. . . lnJormasi yang berembus memang Dodi_k merupakan staf
khusus mantan Kepala BNPBTKI Jakarta Jumhui Hidavat. Dalam persidangan terkuak bahwa dia yang menaikkan hirga tanah dari Rp ,1,5 miliar menjadi Rp O,Z miliar. Dalam pe1sidangan Dodik selalu membantahnya. Bahkan dia mengiku ke Bali hanya tujuan wisata, "Atas kondisi itulah Dodi} kami jadikan tersangka," ujar sumber di kepolisian. Ini diperkuat dengan keterangan salah
satu terdakwa yangsedang menjalani pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dia adalah Paramarta yang merupikan
pemilil lahan di Jalan Danau Tempe. Ditemui di peng;dilan Tipikor, Paramarta mengatakan sudah sempat diferiksa seb-agai saksi unruk tersangka Dodik di Polda Bali.'Ya. Saya
sudah pernah diperiksa untu-k tersangka Dodik di Polda Ba[,' katanya, Rabu (2/3) lalu. . Kabid Humas Polda Bali yang di-konflrmasi wanawan mengaku akan mengecek kebenaran informasi tersebut. "Saya koordinasi dulu dengan penyidik." karanya. Jumat (4/3) k;marin.
Dalam persidangan tiga terdakwa sebelumnya, aliran dana tersebut berdasarkan pemeriksaan para saksi semua mengarah ke Dodik. Bahkan uang senilai Rp 1,5 miliar disebutkan diserahkan ke Dodik di Hotel Bali Beach. Walau empat saksi Lompak menyebut kronologi pemberian uang ke Dodi-k tersebut, Dodik konsisten membantahnya. Dia mCngaku tidak ada menerima Rp 1.5 miliar. Namun, dia ke Bali hanva untuk
berwisata. Tetapi dia mengakui sempat bertemu di sebuah
restoran di bilangan Renon, Denpasar Timur. (Lmb37)
Edisi
Hal
:5
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post
Lagt, Puluhan Desa Peroleh ',/''Banfuan Rp 399 Miliar Mangupura (Bali Post) Puluhan desa di Kabupaten Badung kembali memperoleh. bantuan dana desa dari Pemerintah Kabupaten Badung. Setidaknya. 46 desa di Badung yang tercatat memperoleh bantauan dana total mencapai Rp 399 miliar. Bantuan tersebut dominan terserap di Desa Dalung dengan memperoleh dana paling besar yakni Rp 11,5 miliar. Sedangkan tahun lalu hanya memperoleh alokasi dana desa Rp 9 miliar lebih. Dana desa yang diberikan tahun ini bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Badung, penyisihan pajak dan retribusi serta ADD APBN. "Totalnya ada sekitar Rp 399 miliar lebih. Dari pajak dan retribusi Rp 266 miliar lebih, ADD APBD Badung Rp 42 miliar lebih dan dari ADD APBN Rp 31 miliar Iebih," jelas Kepala Badan Pemberdayaan Masyaiakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMD-PD) Badung Putu Gede Sridana, Jumat (4/3) kemarin. Menurutnya, rata-rata setiap desa di Kabupaten Badung memperoleh sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 7 miliar lebih. Tetapi untuk di Desa Dalung, dana desa yang diperoleh mencapai Rp 11,5 miliar lebih. "Parameter pemberian dana desa ini adalah dari jumlah penduduknya, lokasi geografis dan jumlah penduduk miskin. Jadi, tidak sembarangan kita memberikan besaran dana desa tersebut," ucapnya. Terkait pengawasan pemanfaatan dana tersebut, mantan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung ini mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan rnentorandum of understanding (MoU) dengan BPKP Perwakilan Bali dan pihak Kejaksaan Tinggi Bali untuk ikut melakukan pengawasan dana tersebut. "Kami sudah membuat sistem keuangan desa. Jadi, ada sistem keuangan tersendiri dan sistem ini seragam di seluruh desa. Untuk itu, memudahkan pengendalian ketika terjadi peyimpangan serta langsung bisa ditelusuri," paparnya. Tahun 2015 lalu Pemkab Badung menyerahkan bantuan dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa Rp ZZS,O miliar lebih. Masing-masing desa mendapat bantuan berkisar antara Rp 4,6 miliar lebih hingga Rp 9,5 miliar lebih. Dana tersebut bersumber dari dana bagi hasil pajak dan rbtribusi daerah dengan total Rp 238,2 miliar lebih, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten Rp 34,9 miliar lebih dan alokasi anggaran dari APBN,Rp 5,7 miliar lebih. Dari jumlah dana tersebut, paling besar diperoleh Desa Pelaga dan Desa Dalung. (kmb27)
Edisi
z
Hal
:f,'abbu,
s tvlplvt bl6
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
ft$# Bari Posr
Permohonan Hibah Fiktif
Akui Memalsukan, AnakAnggota Dewan Diciduk Polisi Seharapura (Bali Post) . Kasus permohonan hibah fiktif mengantarkan Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, Dusun Anjingan, Desa Getakan I Ketut Krisnia Adiputra, ke pihak kepolisian. Ia mengakui telah memalsukan tanda tangan Perbekel Getakan dan stempel Kantor Desa Getakan. Adiputra diduga melakukan kongkalikong sehingga proposal permohonan hibah bisa lolos sampai pencairan. Beriempat di Kantor Perbekel Desa Getakan. Jumat (4/3) ke-
marin, Adiputra mengatakan
telah memalsukan tanda tanean I Dewa Ketut Widana yang sait it , menjadi Perbekel Desa Getakan.
frktif ini membuat Gubernul Bali I Kasus permohonan hibah
Made Mangku Pastika sampai mendatangi Perbekel Desa Getal
Adiputra mengajukan permohonan bantuan dana hibah untul Merajan Sri Al1ra Kresna Kepakisan guna membuat rnera-
jott alit paiobon-ny-a. Ia teryaksa melakukan pemalsuan di proposal mulai dari anggota panitia
mngga nama meraJan agar permohonannya lolos. "Sebelumnya saya mengusulkan permohonan untul< pembelian tanah tapi ga-
Edisi Hal
:
:
gal. Ma-kanya saya buat seperti itu agar lolos, ' ujarnya di depan Mangku Pastika dan Sekda Klungung Gede Putu Winastra. Ditanya terkait stempel yang
digunakan, Adiputra menyatakan meminjamnya di Kantor Perbekel Desa Getakan. Hal ini dibantah keras pihak kantor perbekel yang merasa tidak pernah meminjamkan stempel kepada bersangkutan. 'Ya, sayd mengaku. Cap saya buat sendiri. Sekarang tidak ada lagi.. Sudah saya buang," tuturnya.
Kelompok Fiktif KepaIa Dinas Peteraakan
Perikanan dan Kelautan (PPIO Kabupaten Klung\ung I Gusti Ngurah Badiwangsa juga dicecar
pertanFkan terkaii rekomendasi
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
Bali Post 9
q
bantuan hibah kepada kelompok
fiktif Tani Ternak Babi Catur Buana Sari di Dusun Anjingan, Desa Getakan. Pasalnya, walau tidali memiliki babi dan kandang, kelompok taniini bisa mendhpat-
kan bantuan hibah Rp 150 juta.
'I)ari usulan, AD-ART kelompok ada. anggota ada. dan surat-surat yang diperlukan juga dipenuhi,"
ungKapnya.
Akan tetapi saat ditanya kondisi kelompok saat mengajukan usulan, Badiwangsa menyatakan tidak tahu. Ia berdalih survei dan pemeriksaan di lapangan dilaku-
kan oleh bawahannya. "Kalau jumlah babinya saya tidak tahu karena baw-ahan yang survei,"
ciRING
kilahnya.
Ize
Ketua kelompok tani ternak babi tersebut tidak lain adalah istriAdiputra atas nama Ni Putu Hema Wati. Yang memfasilitasi
Adiputra mengajukan permohonan kedua hibah tersebut adalah ayahnya yang kini duduk di kursi DPRD Klungkung.
Mangku Pastika menuding ada permainan kongkalikong antara Adiputra dengan eksekutif dan legislatif. Bila ini benar
Edisi : Sc,btu, f Haf : (O
-
I
Ketut Krisnia Adiputra (pating hanan);i;;;lr::;
Polres Klunghung untuh dirnintai heterangan.
terjadi. tidak tertutup kemungkinan pihak eksekutif diseret ke meja hijau. "Jadi, tidak hanya satu orang ini saja (Adiputra)," tegasnya.
Adiputra lantas digiring ke Polres Klungkung untuk. dim-
f"1gtfbt'.
Wahludi. Adiputra diperiksa oleh pihak penyrdik di ruang Unit III
Tipikor. Saat diminta konfirmasinva
terkait kasus yang menjerat anak dan menantunya, anggota Dewan tersebut tidak mau mengangkaf telepon. Beberapa kali bersangkut
an me- rej ect sambungan telepon
wartawan dan akhirnya mematikanhartdphorrc. (dwa)
Zots
'
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali \1, gilr I1q
.1
Bali
Post
Soal Dana Santunan Fiktif
Tipikor Polres Periksa Kadis Sosial
Bali Post/(mb
Wayan Gorim
Negara (Bali Post) Tim tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Jembrana, Jumat (4/3) kemarin memeriksa Kadis Sosial Pemkab Jembrana Wayan Gorim terkait adanya dugaan kasus manipulasi dana santunan fiktif. Sebelumnya, diduga tiga orang kepala lingkungan (kaling) di Gilimanuk, yakni Kaling Asri, Kaling Asih dan Kaling Jineng Agung mengajukan permohonan dana santunan fiktif.
. Dari informasi di Polres Jembiana, selain meneriksa Kadis Sosial, tim tipikor yang dikoordinir
Iptu Putu Merta juga memeriksa tiga orang kaling dan satu orang anggota PKK di Gilimanuk.
Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Gusti Made Sudarma Putra seizin Kapolres Jembrana dikonfirmasi terkait hal tersebut, membenarkan pihaknya memang-
masih mendalami kasus ini ber-
bisa dobel, karena akta kematian
dasarkan temuan Inspektorat Jembrana. "Kami ambil data dulu di Dinas Sosial dan Dafduk: Se-
hanya bisa sekali. Kami curiga apa itu bisa difotokopi. Nanti sistem di Dinas Sosial akan dibenahi. KTP
hingga nanti diketahui apakah ada
penyimpangan atau tidak. Kami
masih melakukan penyelidikan apakah ada unsur rnarh-up atau
..
dan akta orang meninggal begitu sudah cair harus dicabut. Ini keteledoran di Dinas Sosial, dan tidak teliti saat seleksi verifikasi,"
gil Kadis Sosial. "Kalau kaling saya belum cek ke tim, tapi semua yang
mengaku prihatin dengan kejadian ini. Apalagi sampai memanipulasi
jelasnya. Pihaknya juga sedang mengecek berapa anggaran yang dihabiskan dan berapa masyarakat yang meninggal dunia. "Ke depan pelay-
masih dalam tahap penyelidik'an," jelasnya. Kapolres Jembrana AKBP Djoni Widodo juga mengatakan pihaknya
lasi KTP atau akta kematian. Tapi kalau dilihat di Dafduk dengan
jika ada kesalahan mereka tidak lempar tanggung jawab. Kalau
terkait tentu dipanggil karena ini
tidak," jelasnya. Sementara itu Bupati Jembrana
Putu Artha kepada wartawan
data orang meninggal. "Ini ada semacam indikasi memanipusistem yang ada tidak mungkin
Edisi
: sr/Lhu, g l{brct
Hal
z
17-
bl6
anan tidak lagi diserahkan ke pegawai kontrak namun PNS. Jadi PNS kan takut," tandasnya. (kmb)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali
W
Bali posr
Bali Posvedr
BONGKAR - Ptrruhan warga petwahilan dari TanjunE Benoa, Bualu, Kedonganan dan Kelan, Junat (4/3) hemarin meldhuhan pembongkaran panggung banrbu lang sebelurnnXa digunahan untuk auluei di perairan Teluh Benoa.
Warga Bongkar '' Panggung Bambu di Teluk Benoa yang meluncur ke tengah perairanTbluk {,t/3) siang kemarin. Boot-boal lai,n jugl
dari Bualu, Kedonganan, dan Kelan. ,odl dinaiki sekitar l0 warga. Mereka
M ber
Aksi warga dari DesaAdat Tanjung Benoa, Bualu, Kedonganan dan Kelan ini untuk membantu PT Hyclmcore membersihkan alat-alat survei tanah (soil tee) Eereka.
Seperti diberitakan sebelumnya, kegiatan survei
oerusahaan itu di Tbluk Benoa telah resmi dihentikan iejak Kamis (3/3). Penghentian ini sesuai hasil rapat Pimpinan Proyek Manager PT Hydrocore bersama
komponen pejabat dan unsur masyarakat di Kuta Selatan,
Hal. 19
Segala Kegiatan
Edisi : fultu,€ t{l"lt*. "o16 Hal :l
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post
Segala Kegiatan
V
kami di sana. Siapa pun yang
"Sesuai apa yang kita. pBS,uskan kemarin secara iniisyawarah dan mufakat saat rapat, kita membantu untuk membersihkan sisasisa dari yang dipakai sebagai
alat proyek tersebut. Misalnya bambu-bambu atau alat mesin, apa pun kita bersih-
kan." ujar Ketua LPM Tanjung Benoa Kadek Duarsa di sela-
sela kegiatan pembersihan
melakukan hal-hal yang tidak kita ketahui, pasti akan kita
curigai dan ambil tindakan," tegasnya.
Sementara itu, akademisi Universitas Udayana Prof. Dr. Wayan Windia mengkritisi
surat izin survei di kawasan Teluk Benoa yang ditandatangani Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun a.n. Gubernur Bali. Sekda melalui Karo Humas Pemprov
kemarin. Duarsa kembali menegaskan ,bahwa masyarakat di sekitar Teluk Benoa menolak
Bali Dewa Mahendra Putra menyatakan bila izin survei
segala kegiatan di Teluk Benoa
Padahal setahu Windia, izin survei akademis biasanya dikeluarkan oleh Badan Kesbangpol, bukan Sekda. "Ini ada apa? Kok izin survei
yang diJakukan tanpa permisi
dan sosialisasi. Walaupun
alasannya untuk kepentingan ilmiah, kegiatan survei tetap harus disosialisasikan terlebih
dahulu. Peruntukan dan tu-
juan survei harus jelas karena masyarakat tidak ingin kegiatan itu disusupi agenda reklamasi Teluk Benoa. Minimal, surat izin yang dikeluarkan pemerintah harus ada tembusan ke desa adat dan LPM setempat.
"Kegiatan apa pun di Teluk Benoa harus ada sosial-
isasi. Karena ifu kawasan suci kami, ada keyakinan kami di sana, ada kepercayaan kami di sana dan ada agama
Edisi I glhtu t f/'iwt ?sG Hal z l?
tersebut untuk keperluan akademis.
dikeluarkan Sekda. Pasti ada apa-apa yang sifatnya politis.
Tak ada asap kalau tak ada api," ujar Guru Besar Fakul-
tas Pertanian Universitas Udayana ini. Windia juga
mempertanyakan pernyataan pejabat teras dalam hal ini Gubernur Bali yang menyatakan
tidak tahu. 'Tak masuk akal kalau Pak Gubernur tak tahu kalau Sekda keluarkan izin. Apalagi atas nama Gubernur. Perlu dituntut akan keterbu-
kaan informasi," tegasnya. (kmb32)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
Bali Post WP Bangkrut, Piutang PHR Sulit Ditagih
Anggot a Dewan Pemerintah Bangli (Bali Pcist) Piuta-ng Pajak Hotel dan,Restoran _ Rp_1 miliar. penagihan
(PHR) Kabupaten Bangli saat ini tercatat hampir oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) tak bisa dilakukan -Uq"y. piptang itg muncul dari wajib pajak (WP) yang sudah bangkrut sejak maksimal se_bab beberapa tahun lalu. Masalah ini pun menjadi sorotan kalangin DPRD Bangli. Kepala Dinas Pendapatan sangat menyulitkan proses Hal tersebut dinilainya janggal. Bangli I Gede Suryawan, Jumat pernungutan pajak selama ini. Guna menguak hal tersebut, (4/3) kemarin menjelaskan, "Padahal jika tunggakan itu pemkab perlu melakukan kajian berdasarkan catatannya. po- bisa ditagih, PAD Bangli akan secara mendalam. Jansan samsisi piu-tang pajak hotel saat bisa meningkat," kata mantan pai pajak yang seharuJnya bisa ini mencapai Rp 88 juta dan Kepala Inspektorat Bangli ini. digunakan untuk menunjang restoran Rp 7\2juta. Angka ini Dia rnenambahkan, dalam pembangunart daerah menguap disebutnya telah muncul sejak l)roses pcnagihan. kerja sama begitu saja. tahun 2009 bertepatan dengan dengan Kejaksaan Negeri Ban'Aneh rasanya kalau identigli sudah dilakukan di samping tas pemilik hotel dan lcstq{U, adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dikatakannya; hotel yang nunggak pajak sebanyak 12 unit. Sementara restoran, 22 unit. Hotel dan restoran tersebut sudah seluruhnya bangkrut. Identitab pemiliknya pun ada yang tidak diketahui. Nlasalah tersebut diakuinva
melakukan penelusuran secara mandiri. "Kerja sama dengan kejaksaan sudah kami lakukan.
itu tak diketahui. Harusnya kan
NIudah-mudahan itu bisa memlrantu," imbuhnya. Identitas pemilik hotel dan
itu bukan hal kecil," kritiknya. Wakil rakyat asal Kintamani ini juga mendesak agar hal
lcstoranryang tak diketahui menjadi Sorotan.Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles.
terdata. Ini perlu disikapi secara serius. Tunggakan pajak sebesal
tersebut tak terulang lagi. Pembangunan hotel dan restoran ke
depannya harus benar-benar
diperhatikan. Instansi terkait yang memiliki kuwenangan dalam hal perizinan dan penegakan perda harus melaksanakan kewaj iban sesuai tupoksi n.va. "Kami berharap bupati di jabatan periode keduanya ini lebih serius lagi menyikapi persoalan seperti ini. Pemantauan pem:
bangunan harus benai-benar Sesuai aturan," pungkasnya.
(kmba5) BANGKRUT - Salah satu restoran di Kintamani yang sud,ah
banghrut.
Edisi
| krbtu,Ef{r1r(,(bl(
Hal
IB
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali
W
Bali
Post
Sabha Pandita akan lkuti Rekomendasi Sabha Walaka TIM
9 PHDI telah membuat kepu-
tusan terkait kawasan Teluk Benoa. Namun keputusan tersebut hingga kini belum diketahui umat. Tim 9 tidak mau mengumumkan lgasilnya,
karena akan dilaporkan terlebii dahulu ke Sabha Pandita dan Ketua Umum Dharma Adyaksa PHDI Pusai. Lalu apa penegasan Ketua Umum Dharma Adhyaksa PHDI Pusat? Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa mengatakan. Sabha Pandita PHDI akan menerapkan apa yang telah diputuskan Sabha Walaka karena Sabha Walaka adalah tempat berkumpulnya para pemikir Parisada.
"Beliau di sana terdiri dari para cenilekiawan dari seg-ala bidang, baik geografi, geologi, kelautan, hu: kum, politik, dsb. Hasil kajian itu kita sempurnakan paling-paling di reilaksi supaya kata-katanya lembut,
Edisi
Hal
: fubht,s ltarvt ?016 I
bisa diterima masyarakat. Kita su dah berpesan pada Tim 9. kita i-kutr, laksanakan rekomendasi dari Sabha Walaka. Kalau nrau nrerevisi sedikirsedikit tidak apa-apa." ujarnya, Jumat (,1/3) kemarin. Ida Pedanda menambahkan, apa yang sudah diputuskan Sabha Walaka sudah merupatan inti daripada keputusan Parisada, Selain itu, Parisada
seharusnya tidak mempunyai hak untuk melarang atau menghambat
ketika umat sudah be|gerak memperjuangkan haknya. "Kalau umat sudah bergerak memperjuangkan haknya, harusnya Parisada tidak punya hak untuk melarang, menghambat, kat-
ena Parisada dibentuk oleh umat, apa maunya umat ya.,. kita ikut," tegasnya.
Hal. 19 Tumbuh Alami
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
rHtr Bali Post \-Di,/
Tumbuh Alami curkan itu." ujarnYa. Wirata pun berharap Pres-
Ida Pedanda mengingatkan. sebagai umat mest lnva memegang teguh Sod /(erlhi vang terdiri dari Arrrto Kerthi-, Sigoro atau Sont udera Kerthi, Danu Kerthi,
Desa Kerthi, llana Ke hi' dan Jana Kerthi, Dalam seg' ara, kerthi misalnYa, manusla harus menjaga lautan agar kehiduoan di dalam mauPun luarnyi tumbuh dengan ala-
mi. "Tidak boleh kita semena' mena untuk merusak laut dan isinva. tegasnva. Ketua S;bha Walaka PHDI
Pusat Putu Wirata Dwikora mengaku sudah menYerahkan hasil keputusan Sabha Walaka terkait kawasan sucl Teluk Benoa Pada Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudiiastuti dalam Pertemuan di Jakarta. belum lama ini.
Pihaknya meminta m€nteri agar menyampalkan Kalran itu kepada Presiden RI Joktl Widodo. "SuPaYa menYamoaikan kepada Pak Jokowi untuk menjaga kawasan suci sesuai dengan janji belia-u
waktu kamPanYe Prlpres dl hadapan 600 sulinggih, Pematteku, gu"u besar, LSM.
iden segera mencabut PerPres No.51 Tahun 2014 dan mem'
batalkan reklamasi Teluk Benoa.
Sementara itu, ahli lon' tar Pr. Sugi Lanus- mengatakan, rencana reklamasl Teluk Benoa kini sudah me-
nyentuh persoalan-Persoalan adat. baik desa adat maunun Arorno'nYa. Dalam hal ini, masyarakat -di kawasan pesisir yang Palrng Panam masalah kesucian dan konser-
vasi Teluk Benoa telah tegas
menvatakan sikaP menolak
reklamasi. Penolakan ini
bahkan disamPaikqn
sudah r9smi menYatakan menolak rcklamasi. Akan berkembang lagi ke daerah lain, Karangasem, Gianyar, Klunskung. Pada in tinYa bahwa -erelia mulai sadar sePerti ini tidak sederhana yang dibaYangkan selama ini.' ujarnya. Sugi menambahkan' Pe-
merintah sebagai abdi rakYat semestinya melihat dan mendengarkan asPirasi Penolakan
dan iokoh-tokoh masyarakat Bali. Waktu itu Pak Jokowi mengatakan kalau temPat
desa adat. Pemerintah mestl'
nya segera nernberikan ke-
jelasan sikap atau membuat kebijakan untuk mengem'
suci menyangkut seni.bu'
dava memang harus duagd komitmennya, biarPun kita mengembangkan Pariwisata tidak boleh sampar menghan-
Edisi
Hal
|
fubtt,S t"k@t zd6
se-ca.rq
formal karena sudah melalur peru tan adat . "Perkembangan terakhir sudah 23 desa adat Yang
balikan status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.
-
(kmb32)
