DAFTAR ISI
Pengantar BAB I
VISI DAN MISI
1.
Visi .............................................................................................................................
1
2.
Misi ............................................................................................................................
1
BAB II
PELAKSANAAN TUGAS T.A. 2010, POTENSI, DAN PERMASALAHAN
1.
Pelaksanaan Tugas T.A. 2010.................................................................................
2
2.
Potensi dan Permasalahan .....................................................................................
9
BAB III
STRATEGI STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
1.
Sasaran Strategis ......................................................................................................
17
2.
Arah Kebijakan ........................................................................................................
18
LAMPIRAN: 1. Matriks Kegiatan Prioritas 2. Matriks Kegiatan Non Prioritas 3. Matriks Usulan Kebijakan Baru
BAB I VISI DAN MISI
I. VISI Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan negara. Dipercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. II. MISI a. Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab. b. Misi Kekayaan Negara adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab. c. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. d. Misi Penguatan Kelembagaan adalah : i) Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat. ii) Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab. iii) Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.
1
BAB II PELAKSANAAN TUGAS T.A. 2010, POTENSI, DAN PERMASALAHAN
I. Pelaksanaan Tugas T.A. 2010 a. Pelaksanaan Tugas Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Target Penerimaan Pajak pada Tahun 2010: Tabel Target Penerimaan Pajak Tahun 2010 Target APBN Jenis Pajak (dalam jutaan rupiah) PPh Non Migas PPN dan PPnBM PBB BPHTB Pajak Lainnya JUMLAH
303.170.849 269.537.049 26.506.421 7.392.899 3.851.023 610.458.241
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada Tahun 2010: Tabel Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2010 Target APBN Jenis Pajak (dalam miliaran rupiah) Bea Masuk PE / Bea Keluar Cukai JUMLAH
16.569,86 7.633,64 57.289,64 81.492,67
Penerimaan Negara Bukan Pajak Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan bulan Maret 2010 di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu: (i) Pembahasan target PNBP K/L untuk Pagu Sementara dalam rangka RAPBN Tahun 2011, (ii) Laporan hasil monitoring dan evaluasi penerimaan migas, (iii) 2
Data penerimaan SDA Migas s.d. triwulan IV tahun 2009 per KKKS dalam rangka perhitungan DBH SDA Migas, (iv) Perkiraan penerimaan migas, subsidi listrik, dan BBM RAPBN-P 2010, (v) Rekonsiliasi dan monitoring Penerimaan Laba BUMN bagian Pemerintah, (vi) Sosialisasi PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang (untuk tahap I, telah dilaksanakan di Banjarmasin), (vii) Draft final RPP tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP (telah disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM). b. Pelaksanaan Tugas Belanja Negara Sampai dengan bulan Maret 2010 kegiatan yang telah dilaksanakan di bidang Belanja Negara adalah: (i) Penyusunan exercise I-Account RAPBN-P 2010; (ii) Penyusunan Buku NK dan RAPBN-P 2010 beserta RUU APBN-P 2010; (iii) Penyusunan Buku Laporan APBN dan Indikator Ekonomi; (iv) Penyusunan Laporan Perkembangan APBN dan Indikator Ekonomi Makro; (v) Sedang disusun RPMK mengenai tata cara realokasi anggaran BA BUN ke sektoral dan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi BA BUN; (vi) Penyusunan Laporan Keuangan BSBL 2009; (vii) melakukan pembinaan dan monitoring atas temuan Itjen dan BPK tahun 2009 dan 2010; (viii) melakukan monitoring dan evaluasi atas Perguruan Tinggi yang mendapatkan alokasi dari Subsidi dan Belanja Lain-lain; (ix) Penyusunan PMK tentang Revisi DIPA; (x) tools analisis / Bussiness Intellegence dan migrasi database ke data center. c. Pelaksanaan Tugas Perbendaharaan Negara Fungsi Pelaksanaan Anggaran Persentase ketepatan penyerapan DIPA adalah akurasi pelaksanaan belanja K/L (satker) yang ada pada dokumen pelaksanaan anggaran. Target tingkat penyerapan DIPA Kementerian Negara/Lembaga untuk triwulan I adalah sebesar 11,12%. Surat Pengesahan dokumen pelaksanaan anggarannya dapat disusun tepat waktu apabila satker juga dapat menyusun Konsep DIPA-nya secara tepat waktu. Batas waktu penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran yang diajukan oleh satker adalah selama 5 hari kerja. Satker diharapkan menerapkan rencana penarikan dana sebagaimana tercantum pada halaman III DIPA, serta melaksanakan updating rencana penarikan secara berkala setiap triwulan. Fungsi Pengelolaan Kas Penerimaan negara dari pengelolaan surplus kas pemerintah yang diperoleh dengan melakukan Penempatan di Bank Sentral dan Penempatan di Bank Umum 3
Atas penempatan diatas, negara memperoleh remunerasi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Diharapkan, remunerasi akan dapat menutupi cost of fund yang ditanggung pemerintah dalam pembiayaan defisit APBN. Penerimaan kas (arus kas masuk) berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 5% (akurasi ≥ 95%). Pengeluaran kas (arus kas keluar) yang berasal dari belanja negara dan pembiayaan. Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu ≤ dari 5% (akurasi ≥ 95%). Untuk membiayai pengeluaran negara diperlukan ketepatan jumlah dalam hal ketersediaan dana yang ada di Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPK BUN-P) dan Rekening Kas Umum Negara (R-KUN). Dalam rangka menjamin ketersediaan dana dalam Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPK BUN P), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diwajibkan mengajukan permintaan kebutuhan dana ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Agar data pengiriman permintaan kebutuhan dana KPPN dapat diterima dengan cepat dan akurat, maka KPPN dalam mengirimkan permintaan kebutuhan dana wajib menggunakan aplikasi e-kirana. Bank/Pos Persepsi wajib mematuhi kontrak yang terkait dengan jam buka loket dan ketepatan pelimpahan penerimaan negara serta penyampaian laporan ke KPPN. Bank Operasional I (BO I) wajib mematuhi kontrak terkait menihilkan saldo RPK BUN-P dan Rekening BO I pada akhir hari kerja, kepatuhan BO I untuk menyelesaikan transaksi SP2D yang diterbitkan, dan ketepatan penyetoran imbalan jasa layanan perbankan BO I. Fungsi Manajemen Investasi Pengembalian bunga dan kewajiban non pokok lainnya dari penerusan pinjaman harus disetorkan kembali pada APBN tahun berjalan. Jumlah dana yang disetor harus dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBN tahun berjalan. Pengembalian bunga dan kewajiban non pokok lainnya dari penerusan pinjaman mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai PNBP. Pengembalian pokok pinjaman dari penerusan pinjaman harus disetorkan kembali ke APBN tahun berjalan. Jumlah dana yang disetor harus dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada APBN tahun berjalan. Pengembalian pokok 4
penerusan pinjaman, mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai penerimaan defisit APBN. Penyaluran dana dari APBN di bidang investasi pemerintah dan pembiayaan lainnya secara optimal akan menopang pengelolaan investasi pemerintah secara berkelanjutan. Penyaluran dana untuk investasi berupa penyaluran dana dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke Pusat Investasi Pemerintah. Penyaluran pembiayaan lainnya berupa penyaluran dana penerusan pinjaman berupa penyaluran penerusan pinjaman dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke Pengguna Dana selaku debitur atas penerusan pinjaman. Penyaluran subsidi dan belanja lainnya adalah pembayaran subsidi kepada Bank Pelaksana yang berkomitmen dalam pelaksanaan kredit program. Fungsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Persentase Satker BLU yang kinerja keuangannya meningkat. Instansi/satker pemerintah yang telah ditetapkan sebagai satker Badan Layanan Umum diharapkan kinerja keuangannya akan meningkat. Kinerja keuangan yang meningkat adalah pendapatan operasional (tanpa menaikkan tarif) dan aset satker meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketepatan dalam penetapan satker BLU yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa pertimbangan/draft Keputusan Menteri Keuangan agar keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU dapat diberikan oleh Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima dari menteri/pimpinan lembaga secara lengkap. Satker BLU wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan sesuai ketentuan. Fungsi Sistem perbendaharaan Kebutuhan stakeholder akan sistem perbendaharaan mencakup prosedur, tatacara dan program aplikasi komputer yang bisa menjabarkan proses pengelolaan perbendaharaan secara mudah dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan di bidang perbendaharaan. Kebutuhan proses bisnis dan aplikasi sistem perbendaharaan dapat diperoleh berdasarkan survey/penyebaran kuesioner terhadap stakeholder, untuk mendapatkan masukan/usulan. Peraturan di bidang Perbendaharaan adalah segala peraturan berupa rumusan norma/pedoman/petunjuk/tata cara yang mengatur ketentuan pelaksanaan suatu 5
jenis pekerjaan tertentu yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh stakeholder dalam rangka pengelolaan/permasalahan tertentu Harmonisasi adalah proses pengkajian terhadap draft peraturan yang telah diusulkan oleh unit teknis sebelum ditetapkan. Harmonisasi meliputi sinkronisasi dan standardisasi peraturan. Rekomendasi adalah rumusan kesimpulan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti sehubungan dengan penyelesaian permasalahan/ kendala dalam penerapan sistem perbendaharaan. Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti berupa permasalahan-permasalahan di bidang sistem perbendaharaan yang memerlukan penyelesaian. Permasalahan tersebut dapat berasal dari temuan selama melaksanakan monev maupun permintaan tanggapan atas permasalahan dari KPPN/Kanwil maupun satker K/L. Sistem Database yang terintegrasi pada KPPN apabila masing-masing Seksi pada KPPN (Seksi Vera, Seksi Bendum, dan Seksi Perbendaharaan) tidak memiliki server sendirisendiri/independen, tetapi dalam satu KPPN terdapat satu server yang terintegrasi yang digunakan oleh semua seksi di KPPN. Sistem Database yang terintegrasi pada Kanwil apabila masing-masing Bidang pada Kanwil (Bidang PA, Bidang PP, dan Bidang Aklap) tidak memiliki server sendirisendiri/independen, tetapi dalam satu Kanwil terdapat satu server yang terintegrasi yang digunakan oleh semua Bidang di Kanwil. Sistem Database yang terintegrasi pada Kantor Pusat apabila masing-masing Direktorat pada Kantor Pusat (Dit. PA, Dit. PKN, dan Dit. APK) tidak memiliki server sendirisendiri/independen, tetapi dalam level Kantor Pusat terdapat satu server yang terintegrasi yang digunakan oleh semua Direktorat. Untuk mendukung ektivitas kerja, seluruh perangkat komputer diharapkan telah terhubung dengan jaringan internet/intranet. Jumlah penetapan dan rekomendasi tahapan implementasi dari rancangan pengembangan proses bisnis perbendaharaan adalah banyaknya rancangan pengembangan proses bisnis perbendaharaan yang ditetapkan dan direkomendasikan tahapan implementasinya untuk menjadi proses bisnis sistem perbendaharaan yang baru. Rancangan proses bisnis mencakup 7 modul yaitu : Management of Spending Authority (MoSA), Commitment Management, Cash Management, General Ledger and Chart of Account, Payment Management, Processing of Government Receipt dan Reporting serta mencakup rancangan pengembangan proses bisnis di Satuan Kerja. Rancangan aplikasi SPAN dan pendukungnya adalah rancangan atas aplikasi SPAN, MPN dan Aplikasi Satker. Dalam penyusunan rancangan ketiga aplikasi tersebut melalui tahapan: 1) Pembuatan DFD, 2) Pembuatan Flowchart, 3) Pembuatan Design 6
System, 4) Database dan 5) Job Specification. Direncanakan penyusunan ketiga aplikasi tersebut akan dilakukan secara paralel. Fungsi Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari LRA, Neraca, LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Rancangan Undang-Undang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dari Pemerintah kepada DPR. Jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK KL) dan Laporan Keuangan Bendaharan Umum Negara (LK BUN) merupakan unsur pembentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Opini BPK atas masing-masing LK KL dan LK BUN akan berkontribusi terhadap opini BPK atas LKPP. Dengan mengetahui perkembangan opini BPK atas LK KL, maka dapat diketahui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Rekonsiliasi realisasi APBN dilakukan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Kementerian Negara/Lembaga dan Pengguna Anggaran BUN setiap 3 bulan sekali untuk memastikan data realisasi APBN di Kementerian Negara/Lembaga dan Pengguna Anggaran BUN andal. Sebagai bentuk pelayanan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus memastikan Kementerian Negara/Lembaga dan Pengguna Anggaran BUN telah melakukan rekonsiliasi tepat waktu. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP, BPK memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Tindak lanjut temuan tersebut dikategorikan menjadi 3, yaitu: (1) kategori I: ditindaklanjuti pada tahun anggaran yang bersangkutan, (2) kategori II: ditindaklanjuti paling lambat 1 tahun anggaran mendatang, dan (3) kategori III: ditindaklanjuti paling lambat 2 tahun anggaran mendatang. Kementerian Negara/Lembaga dan Pengguna Anggaran BUN wajib menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga secara tepat waktu yang sesuai ketentuan yaitu paling lambat akhir Februari. d. Pelaksanaan Tugas Pembiayaan APBN Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan bulan Maret 2010 di bidang Pembiayaan APBN yaitu: (i) Pembiayaan melalui utang ditargetkan sebesar Rp63 triliun (31,59%) dengan realisasi sebesar Rp72,72 triliun (36,46%); (ii) Jumlah publikasi SUN melebihi target dari 110 set menjadi 120 set; (iii) Realisasi pembayaran utang sebesar Rp. 65.901.467.683.588,- telah dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran, sehingga tidak ada 7
pembayaran denda; (iv) Telah tersusunnya 13 peraturan dan keputusan yang mendukung pengelolaan utang; (v) Telah tersusunnya Draft Strategi Pengelolaan Utang Tahun 20102014; (vi) Realisasi effective cost baik untuk rupiah maupun valas mengalami penurunan, yaitu: IDR sebesar 8,95% dari target sebesar 10,35%, realisasi effective cost USD sebesar 6% dari target sebesar 7,39% dan realisasi effective cost JPY sebesar 3,43% dari target 3,9%; (vii) Realisasi sementara outstanding Q1 Rp1.603,7 triliun dari target Rp1.648,0 triliun, realisasi bunga utang Q1 Rp22,5 triliun dari target Rp28,2 triliun; (viii) Telah diverifikasi 1.326 dokumen tagihan secara tepat waktu; dan (ix) Partisipasi investor dalam setiap penerbitan SBN rata-rata sebesar 218,57% dari target 152.50%. e. Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Kekayaan Negara Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan bulan Maret 2010 di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara yaitu: (i) Dalam rangka pembentukan 10 KPKNL Teladan yang telah dilakukan yaitu pelaksanaan evaluasi pembentukan KPKNL Teladan 2009 sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pembentukan KPKNL Teladan 2010; (ii) Capaian kinerja untuk indikator nilai kekayaan negara yang diutilisasi untuk lingkup BMN I sebesar Rp454.224.058.488,-; (iii) Capaian kinerja untuk indikator penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap barang milik negara serta koreksi neraca sebesar Rp386.609.692.047.817,- dan nilai kekayaan negara yang diutilisasi sebesar Rp392.009.384.228,-; (iv) Realisasi penerimaan pembiayaan dari asset recovery sebesar Rp257,64 milyar dari target sebesar Rp150 milyar; (v) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar Rp10.087.593.684,dari target sebesar Rp6.770.500.000,- dan realisasi Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) sebesar Rp121.244.852.036,- dari target sebesar Rp77.000.000.000,-; (vi) Penerimaan Negara Bukan pajak dari bea lelang yang diperoleh sebesar Rp.7.145.757.693,melalui 2.786 kali pelaksanaan lelang; (vii) Terdapat 4 (empat) peraturan yang ditetapkan dan dalam proses penyelesaian harmonisasinya; dan (viii) updating penyempurnaan aplikasi SIMPLE pada 20 KPKNL dari 70 KPKNL. f. Pelaksanaan Tugas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Kinerja pasar modal dan lembaga keuangan pada triwulan I tahun 2010 terus mengalami kenaikan sejalan dengan membaiknya ekonomi Indonesia. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain: (i) Per tanggal 31 Maret 2010, IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup pada posisi 2.777,30 atau meningkat sebesar 9,59% dari posisi penutupan pada tanggal 30 Desember 2009 sebesar 2.534,35. Posisi ini masih berada di atas target pertumbuhan indeks harga saham tahun 2010 yaitu 5%. IHSG diperkirakan masih akan terus meningkat dengan didukung tren pemulihan ekonomi global; (ii) Terdapat 4 perusahaan yang efektif melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) 8
pada bulan Januari – Maret 2010. Posisi ini mencapai 16% dari target IPO tahun 2010 yaitu 25 IPO; (iii) Perolehan premi bruto industri asuransi pada Februari 2010 sebesar Rp26.267.127,53 juta atau meningkat sebesar 12% dibandingkan Perolehan premi bruto industri asuransi pada awal tahun 2010 sebesar Rp23.449.198 juta; dan (iv) Aset industri pembiayaan pada akhir Februari 2010 sebesar Rp183,3 triliun atau meningkat sebesar 5% persen dibandingkan aset industri pembiayaan pada awal tahun 2010 sebesar Rp174,4 triliun. Berkaitan dengan pembentukan OJK, pada saat ini masih dilakukan penyusunan RUU OJK dan RUU sektoral yaitu RUU Pasar Modal, RUU Usaha Perasuransian, RUU Dana Pensiun, serta menyusun perangkat-perangkat OJK nantinya yaitu organisasi, SDM, penganggaran, humas, infratruktur teknologi informasi, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait. Pembahasan dengan Tim Panitia Antar Departemen tengah dilakukan dan diharapkan semester I tahun 2010 draft RUU OJK dapat disampaikan ke DPR, untuk segera dilakukan pembahasan. Sesuai dengan pasal 34 UU Bank Indonesia bahwa paling lambat akhir tahun 2010 RUU OJK dapat diundangkan. Apabila OJK terbentuk pada akhir tahun 2010, maka pada tahun 2011 merupakan masa transisi peralihan organisasi Bapepam-LK ke organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). II. Potensi dan Permasalahan a. Potensi dan Permasalahan Pelaksanaan Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Potensi di bidang Penerimaan Pajak, dari hasil pelaksanaan program mapping, profiling, dan benchmarking menunjukkan masih terdapat potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, berupa potensi untuk mengoptimalkan tax coverage ratio, dimana masih banyaknya potensi Wajib Pajak yang belum terdaftar, serta potensi untuk meningkatkan tax compliance Wajib Pajak yang sudah terdaftar. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada DJP, melalui antusiasme masyarakat dalam mengikuti program sunset policy, juga merupakan potensi penerimaan pajak. Permasalahan yang dihadapi di bidang penerimaan pajak adalah adanya potential loss penerimaan perpajakan dalam jangka pendek. Masalah lainnya adalah adanya pembatasan oleh Undang-Undang Perpajakan dalam pemberian insentif/fasilitas perpajakan. Apabila Undang-Undang APBN dijadikan dasar pemberian fasilitas perpajakan, permasalahan yang timbul adalah umur Undang-Undang APBN tersebut yang hanya satu tahun dan sering menimbulkan kontroversi. Selain itu permasalahan lain adalah perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan sistem TI yang belum memadai, database pajak masih terbatas karena sumber data eksternal belum dapat dioptimalkan, penegakan hukum yang masih lemah, serta koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas yang menyangkut administrasi dan peraturan. 9
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Potensi di bidang Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yaitu: (i) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai; (ii) Keberadaan institusi DJBC berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan penataan organisasi yang dinamis; (iii) Adanya praktik-praktik terbaik dalam kepabeanan internasional yang dapat dijadikan acuan; (iv) Adanya dukungan SDM DJBC dan komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi; (v) Adanya dukungan anggaran berbasis kinerja dan dukungan sarana-prasarana; dan (vi) Berkembangnya partisipasi dan sikap kritis masyarakat usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan dan pengawasan DJBC. Permasalahan yang dihadapi di bidang Penerimaan Kepabeanan dan Cukai adalah peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan pengawasan yang efektif, meliputi hal-hal sebagai berikut: (i) Perlunya transformasi organisasi disesuaikan dengan kebutuhan; (ii) Perlunya pengembangan sistem pelayanan dan pengawasan dengan penerapan manajemen risiko; (iii) Perlunya pengembangan motivasi dan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perilaku SDM; (iv) Perlunya harmonisasi kebijakan instansi lain (government agencies) dan lingkungan dunia usaha (stakeholders) dengan peraturanperaturan kepabeanan dan cukai; (v) Perlunya setiap kebijakan perdagangan dan tarif mempertimbangkan risiko tidak tercapainya penerimaan negara; (vi) Perlunya integrasi teknologi informasi untuk pemenuhan kebutuhan organisasi; dan (vii) Perlunya optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana. Terkait dengan penerimaan bea masuk terdapat faktor eksternal dan internal yang mendistorsi penerimaan, yaitu: (i) Krisis ekonomi dunia mengakibatkan penurunan nilai devisa dari transaksi perdagangan internasional baik ekspor maupun impor; (ii) Konsekuensi dari komitmen Kerjasama Perdagangan Internasional melalui skema Free Trade Area (FTA) dan IJ EPA; (iii) Kebijakan tarif umum BM (MFN) yang cenderung menurunkan tarif rata-rata BM; (iv) Pemberian berbagai fasilitas pembebasan dan keringanan BM; (v) Kebijakan non tarif yang berorientasi pada pengendalian barang impor dan penggunaan produksi dalam negeri; (vi) Keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana operasional; dan (vii) Tingkat kolektibilitas tagihan terutang masih rendah karena pemberian jangka waktu pelunasan yang relatif cukup lama. Sedangkan untuk penerimaan cukai, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian penerimaan, yaitu: (i) Fatwa haram rokok dari MUI; (ii) RUU penyiaran (Pembatasan iklan rokok); (iii) RUU pengendalian dampak tembakau; (iv) Peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum; (v) Peraturan daerah tentang larangan peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA); (vi) Upaya dari Organisasi Kemasyarakatan yang anti rokok dan MMEA; (vii) Penurunan daya beli masyarakat; dan (viii) Pabrik ilegal dan peredaran BKC ilegal. 10
Penerimaan Negara Bukan Pajak Potensi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu PNBP mempunyai potensi yang masih dapat dikembangkan. Disamping itu faktor lain yang mempengaruhi PNBP seperti masih terdapat potensi PNBP yang belum terealisir, yang antara lain disebabkan oleh (i) masih tingginya kegiatan illegal logging, illegal fishing; (ii) masih adanya potensi jenis PNBP yang belum memiliki landasan hukum sehingga tidak dapat dipungut; (iii) belum tergalinya potensi pertambangan panas bumi secara optimal; (iv) belum optimalnya PNBP yang berasal dari pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Permasalahan di bidang PNBP antara lain juga disebabkan karena faktor eksternal, seperti (i) adanya kecenderungan penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi (migas); (ii) masih tingginya risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba BUMN terutama karena faktor kinerja BUMN dan makro ekonomi; (iii) adanya peningkatan cost recovery yang belum diimbangi dengan peningkatan lifting yang memadai, dan adanya perubahan asumsi makro yang digunakan seperti ICP, lifting dan kurs. b. Potensi dan Permasalahan Belanja Negara Dalam proses penyusunan Nota Keuangan dan APBN dari sejak tahap persiapan hingga penetapan menghadapi tantangan yaitu: Banyak Stakeholder yang terlibat didalam proses penyusunan dan perumusan baik stakeholder yang berasal dari kalangan Pemerintah sendiri maupun stakeholder di luar Pemerintah seperti DPR dan DPD. Kepentingan yang berbeda, pemahaman yang kadang-kadang tidak sama, membuat penyusunan dan perumusan RUU tentang APBN pada tahun-tahun sebelumnya banyak menemui kendala dan hambatan dalam hal kelancaran koordinasi. Seiring dengan pelaksanaan reformasi Keuangan Negara yang dimulai sejak berlakunya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perencanaan belanja negara juga mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja belanja negara agar menjadi lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, penyempurnaan perencanaan belanja negara tersebut menghadapi beberapa tantangan, antara lain: i. Terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh komposisi dan struktur belanja negara yang belum sepenuhnya sehat (sound); ii. Belum optimalnya sistem penyusunan perencanaan dan penganggaran pada kementerian/lembaga; iii. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dengan daerah dalam hal perencanaan belanja negara untuk kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan; dan 11
iv. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja negara dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; Permasalahan yang sering muncul dalam penyusunan LK BSBL adalah terlambatnya penyampaian Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang akan berpengaruh pada ketepatan penyusunan LK BSBL secara keseluruhan. Permasalahan yang berkaitan dengan struktur program dan kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran antara lain sebagai berikut : i. Belum digunakannya resource envelope sebagai landasan penyusunan KPJM; ii. Program dan kegiatan beserta indikatornya belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur efektivitas pencapaian kinerja, efisiensi belanja dan akuntabilitasnya; iii. Masih terdapat pola pikir money follow programme yang berarti semakin banyak program semakin banyak alokasi anggaran yang didapat, dengan tidak memperdulikan apakah program yang dilaksanakan sesuai fungsi atau tidak; iv. Dalam perkembangannya, ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2004 dipandang belum sepenuhnya dapat mengakomodir berbagai hal menyangkut mekanisme penganggaran dalam rangka penyusunan dan penetapan APBN, sehingga banyak ditemui kendala yang berdampak pada kurang optimalnya Anggaran dalam menjalankan fungsinya sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Disamping itu, terdapat berbagai perubahan di bidang penganggaran yang bersifat dinamis yang membutuhkan landasan hukum sekurang-kurangnya setingkat Peraturan Pemerintah. c. Potensi dan Permasalahan Perbendaharaan Negara Potensi di bidang Perbendaharaan Negara, yaitu: (i) Adanya penerapan prinsip “meminimumkan biaya” dan “memaksimalkan manfaat” dalam pengelolaan kas dapat menjamin ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara; (ii) Terbentuknya KPPN Percontohan dapat mempercepat daya serap APBN, meningkatkan perekonomian sektor riil, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi; (iii) Terselesaikannya pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda yang bersumber dari RDI/RPD/SLA, melalui program restrukturisasi dapat meringankan beban pembayaran kewajiban BUMN/BUMD/Pemda serta meminimalkan berkurangnya penerimaan negara; (iv) Tersedianya cukup banyak satker yang memenuhi kriteria secara substantif dan teknis untuk dapat menerapkan PK BLU; (v) Terselesaikannya pembenahan pengelolaan PNBP di satker-satker pemerintah melalui BLU, PNBP-nya menjadi on budget dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat; (vi) Terlaksananya SPAN dapat meningkatkan pelayanan keuangan publik, memperkuat instrumen kontrol fiskal, efisiensi penyerapan belanja pemerintah dan mewujudkan transparansi dalam manajemen keuangan pemerintah; dan (vii) Tercapainya LKPP dengan tingkat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan meningkatkan 12
akuntabilitas pemerintah dan rating pemerintah di mata dunia internasional, yang selanjutnya diharapkan akan menciptakan daya tarik investasi. Permasalahan di bidang Perbendaharaan Negara, yaitu: (i) kurangnya pelaksanaan perencanaan kas (cash forecasting) yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga serta belum lengkapnya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan kas, khususnya yang mengatur kelebihan dan kekurangan kas; (ii) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) masih mendapatkan opini Disclaimer dari BPK, hal ini disebabkan belum seluruh Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK KL) sebagai unsur utama dalam penyusunan LKPP, memiliki kualitas yang baik; (iii) adanya beberapa satker BLU yang lebih mementingkan sisi fleksibilitas pengelolaan keuangan, dan kurangnya SDM yang memahami secara utuh konsep PK BLU. Selain daripada itu masih terdapat satker yang belum memenuhi persyaratan substantif dan teknis; (iv) penerusan pinjaman yang dananya bersumber dari SLA, RDI, dan RPD masih dijumpai masalah kesulitan BUMN/BUMD/Pemda untuk melunasi kewajibannya. d. Potensi dan Permasalahan Pembiayaan APBN Potensi di bidang Pembiayaan APBN, yaitu: (i) Tersedianya komitmen pinjaman dari Lembaga Keuangan Multilateral dan dari negara-negara asing secara Bilateral; (ii) Industri pasar keuangan relatif masih memiliki potensi untuk berkembang sehingga dapat berinvestasi pada SUN dengan porsi yang lebih besar; (iii) Tersedianya fasilitas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung pengembangan industri keuangan syariah; (iv) Meningkatnya sovereign credit rating Indonesia yang berdampak pada menurunnya biaya utang Indonesia; dan (v) Penyelesaian pembayaran kewajiban utang secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran akan meningkatkan kredibilitas Pemerintah bagi kreditor, investor, agen pembayar dan pihak ketiga lainnya. Permasalahan di bidang Pembiayaan APBN, yaitu: (i) Belum optimalnya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan pinjaman luar negeri yang berdampak pada meningkatnya beban commitment fee karena keterlambatan pemenuhan persyaratan pencairan pinjaman oleh pelaksana pinjaman (executing agency) dan keterlambatan dalam implementasi proyek. Rendahnya penyerapan dana pinjaman tersebut akan berpotensi menambah biaya utang secara keseluruhan; (ii) Tingginya porsi kepemilikan SUN oleh investor asing dapat meningkatkan kerentanan pasar SUN terhadap potensi risiko ‘sudden reversal’ yang dapat menggangu harga SUN di pasar sekunder dan juga indikator perekonomian lainnya; (iii) Belum optimalnya penyediaan underlying assets SBSN untuk dapat mendukung penerbitan SBSN secara tepat waktu; (iv) Pembiayaan utang dalam APBN merupakan residual yang berpotensi melebihi kemampuan berutang secara wajar sehingga dapat menyebabkan peningkatan risiko dan biaya utang; dan (v) Belum terintegrasinya data base untuk menatausahakan pinjaman luar negeri dan surat berharga negara, penatausahaan hasil 13
penerbitan, pertukaran dan pembelian kembali SBN, penatausahaan data kepemilikan dan transaksi perdagangan SBN di pasar sekunder, serta data base underlying asset dengan aplikasi SBN; e. Potensi dan Permasalahan Pengelolaan Kekayaan Negara Potensi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, yaitu: (i) Hasil inventarisasi dan penilaian BMN dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam mengusulkan aset yang akan dijadikan sebagai Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN); (ii) pengelolaan BMN berupa aset idle yang perlu dioptimalkan; (iii) Peningkatan jumlah aset K/L yang berasal dari alokasi belanja barang dan belanja modal; (iv) Meningkatnya program restrukturisasi dan revitalisasi BUMN; (v) Kebijakan terkait program pendirian, restrukturisasi/ revitalisasi, privatisasi, penambahan/pengurangan PMN, pembubaran atau penggabungan BUMN dalam rangka kepentingan Menteri Keuangan selaku pemegang saham; (vi) Penanganan aset yang berasal dari eks BPPN, eks BDL, dan aset Negara yang dikelola PT. PPA; (vii)Kekayaan Negara LainLain yang berasal dari aset rampasan, sitaan kepabeanan, gratifikasi, Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), aset bekas milik asing/cina (ABMAC), dan KKKS; (viii) Penilaian atas BMD, BUMD, kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMD, kekayaaan negara yang dipisahkan pada BUMN; (Pengelolaan Perusahaan Negara/Lembaga di Bawah Pembinaan Departemen Keuangan; (ix) Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan; (x) Pelaksanaan Fungsi Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP); (xi) Meningkatnya potensi lelang sukarela; (xii) Meningkatnya potensi piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah; (xiii) Potensi piutang negara yang berasal dari BUMN perbankan yang dananya disalurkan melalui pola channeling dan risk sharing; dan (xiv) Inventarisasi piutang pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Permasalahan yang dihadapi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, yaitu: (i) Belum optimalnya pengamanan sebagaian Barang Milik Negara (BMN), baik secara administratif, hukum dan fisik; (ii) Pelayanan kekayaan negara yang belum seluruhnya sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan; (iii) Tingkat akurasi dan ketepatan waktu penyampaian sebagian pelaporan BMN dari Kementerian/Lembaga yang tidak tepat; (iv) Belum optimalnya pemanfaatan seluruh Barang Milik Negara (BMN) sesuai prinsip the highest and the best use; (v) Penguasaan sebagaian kekayaan negara oleh pihak yang tidak berhak; (vi) Belum semua kementerian dan lembaga memahami dan menerapkan SIMAK BMN; (vii) Potensi gugatan/tuntutan dari pihak ketiga atas aset yang berada dalam penguasaan DJKN yang berakibat lepasnya aset; (viii) Adanya potensi gugatan/tuntutan dari pihak ketiga atas aset yang berada di dalam penguasaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan K/L; (ix) Perlu mengubah mindset pengelolaan Barang Milik Negara di level Kementerian/Lembaga mengenai asset planning; (x) Belum optimal koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait penertiban barang milik negara; (xi) Masih tingginya permasalahan penyelesaian illegal 14
logging; (xii) Potensi gugatan atas pelayanan yang diberikan di bidang pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang; (xiii) Belum optimalnya pengurusan piutang negara; (xiv) Masih terdapat piutang negara yang tidak didukung dengan barang jaminan yang potensial untuk dijual dan sebagain besar piutang negara non perbankan tidak didukung dengan barang jaminan; (xv) Pemanfaatan sebagian BMN yang masih belum akuntabel dan transparan; (xvi) Belum sempurnanya sistem pengelolaan BMN yang reliable, bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, transparan dan akuntabel; dan (xvii) Peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara yang belum lengkap dan sempurna. f. Potensi dan Permasalahan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Potensi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank, yaitu: (i) Rasio antara nilai PDB Rp5.613.441,7 milyar (data sementara PDB berdasarkan harga berlaku tahun 2009 yang bersumber dari website BPS) dengan nilai kapitalisasi pasar Rp 2.071,23 triliun (data per Februari 2010 yang bersumber pada Biro RISTI-Bapepam-LK) yang masih relatif kecil yaitu 36,90% tahun 2009 menunjukkan bahwa peran pasar modal masih belum optimal. Namun kondisi ini merupakan sebuah sinyal bahwa potensi pasar modal sebagai pergerak perekonomian Indonesia masih perlu ditingkatkan; (ii) Potensi pengembangan industri perasuransian yang masih sangat terbuka, mengingat tingkat penetrasi asuransi yaitu perbandingan premi asuransi dengan GDP yang masih sangat rendah yaitu 1.55 persen; (iii) Rasio industri dana pensiun yang masih relatif kecil bila dibandingkan dengan GDP, yaitu masih pada kisaran 4,33 persen, disamping itu tingkat kepesertaan baru mencapai 4,9 persen. Dengan demikian industri dana pensiun masih memiliki peluang yang sangat besar untuk bertumbuh dan berkontribusi dalam ekonomi nasional; (iv) semakin meningkatnya pengetahuan dan kepercayaan investor mengenai produk pasar modal dan terdapatnya perbedaan kebutuhan investasi memberikan peluang baru bagi pengembangan produkproduk investasi baru; (v) sebagai negara muslim terbesar Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan produk-produk pasar modal dan lembaga keuangan non bank berbasis syariah termasuk pembiayaan syariah; (vi) basis pemodal domestik yang masih relatif kecil yaitu dari jumlah penduduk Indonesia memberikan peluang bagi pengembangan perluasan basis dan kualitas pemodal domestik sehingga dapat berperan sebagai katalisator pengembangan pasar modal Indonesia; dan (vii) peningkatan pendapatan dan mulai tumbuhnya kesadaran berivestasi memberikan peluang bagi perluasan investor pasar modal dan nasabah lembaga jasa keuangan non bank. Permasalahan yang dihadapi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank, yaitu: (i) Perkembangan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang semakin pesat menbawa konsekuensi meningkatnya tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu, dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka kapasitas organisasi regulator perlu ditingkatkan baik dari aspek pembenahan 15
organisasi, sistem dan prosedur serta sumber daya manusia; (ii) Tingkat kualitas kepatuhan pelaku industri pasar modal dan lembaga keuangan yang masih harus ditingkatkan; (iii) Masih belum optimalnya pemenuhan standard internasional dalam produk regulasi baik untuk industri pasar modal maupun untuk lembaga keuangan non bank; (iv) Kerangka hukum industri pembiayaan masih diatur melalui Perpres, bukan Undang-Undang; (v) Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaku pasar modal dan industri lembaga keuangan non bank; (vi) Masih terbatasnya alternatif investasi dan skema jasa keuangan non bank yang tersedia di industri pasar modal dan jasa keuangan non bank; (vii) Kompleksitas industri pasar modal dan lembaga keuangan yang semakin meningkat sementara sumber daya pengawasan dan penegakan hukum masih terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas; dan (viii) Daya saing industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang masih perlu ditingkatkan.
16
BAB III SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
I. SASARAN STRATEGIS a. Pendapatan Negara yang Optimal Optimalisasi penerimaan pajak dan non pajak sesuai target APBN dan APBN/P. b. Pelaksanaan Belanja yang Optimal Pelaksanaan belanja negara yang optimal adalah kemampuan satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga dalam mengelola belanja dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran. c. Pembiayaan yang Aman bagi Kesinambungan Fiskal Pembiayaan sesuai Pasal 1 UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah setiap penerimaan negara yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan bagian untuk menjaga proses kesinambungan fiskal. Pembiayaan dilakukan untuk menutup defisit APBN agar proses pembangunan dapat terus berlanjut. d. Utilisasi Kekayaan Negara yang Optimal Pendayagunaan barang milik negara/kekayaan negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja ,dalam bentuk penetapan status penggunaan, sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. e. Pertanggungjawaban yang Transparan dan Akuntabel Akuntabilitas keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang lengkap oleh Pemerintah Pusat. Bentuk dari peningkatan dapat diidentifikasi dari ketepatan penyusunan pertanggungjawaban anggaran dan opini yang baik dari pemeriksa atas unsur-unsur pembentuk laporan keuangan. f. Industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank yang Stabil, Tahan Uji dan Likuid Industri Pasar Modal dan jasa keuangan non bank yang stabil, tahan uji, dan likuid adalah industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang mampu menjaga kestabilan pertumbuhan industrinya terhadap fluktuatif perkembangan ekonomi serta mampu menghasilkan keuntungan/manfaat tertentu dengan biaya minimal dan lancar dalam melakukan proses bisnis.
17
g. Pembentukan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi Sistem rekrutmen yang kredibel dan pengembangan SDM tertata dan berkelanjutan diharapkan menghasilkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi dalam mengelola Keuangan Negara h. Pengembangan Organisasi yang Handal dan Modern Pengembangan organisasi yang handal dan modern adalah pembentukan/penataan organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang efektif, efisien, responsif, transparan, dan akuntabel, right sizing, independen, one stop service, build in control, dan check and balances, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi. i. Pembangunan Sistem TIK yang Terintegrasi Untuk menunjang kinerja Kemeneterian Keuangan, dibutuhkan sistem informasi dan perangkat dukungan teknologi yang memadai. Sistem informasi yang dimaksud adalah sistem informasi yang terintegrasi sehingga memudahkan sharing dan retrieve data serta memperlancar proses kerja kemkeu . Sistem informasi dan perangkat pendukung teknologi lainnya haruslah sistem dan perangkat standar dan user friendly. II. ARAH KEBIJAKAN a. Arah Kebijakan Pelaksanaan Penerimaan Negara Arah kebijakan di bidang pendapatan negara yang merupakan salah satu arah kebijakan dan startegi APBN yaitu: (i) optimalisasi pendapatan negara, (ii) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, (iii) mewujudkan keadilan dan perlindungan masyarakat, serta (iv) perbaikan citra baik terkait dengan layanan publik dalam rangka peningkatan pendapatan. Pencapaian keempat target tersebut secara sinergis menjadi landasan kuat bagi keseimbangan baru kapasitas fiskal Pemerintah yang sekaligus menunjukkan signifikansi peningkatan dari keseimbangan awal. Adapun Strategi di bidang perpajakan yang akan ditempuh melalui: (i) peningkatan kualitas pelayanan perpajakan; (ii) peningkatkan efektifitas penyuluhan; (iii) peningkatan efektifitas kehumasan; (iv) peningkatan efektifitas pengawasan WP non-filer; (v) peningkatan kepatuhan WP melalui pembetulan SPT; (vi) optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi termasuk memperbaiki basis perpajakan; (vii) optimalisasi pelaksanaan penagihan; (viii) peningkatan kegiatan intelijen perpajakan; (ix) peningkatan efektifitas pemeriksaan; (x) peningkatan efektifitas penyidikan; (xi) pelaksanaan reformasi kebijakan; dan (xii) pelaksanaan reformasi proses bisnis; (xiii) pelaksanaan reformasi organisasi; (xiv) pelaksanaan modernisasi teknologi komunikasi dan informasi; (xv) optimalisasi pengelolaan anggaran; (xvi) pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi; dan (xvii) peningkatan pembinaan dan pengawasan SDM (xviii) memberikan insentif pada kegiatan usaha, daerah tertentu, serta komoditi strategis dalam rangka meningkatkan 18
investasi dan ekspor, dan mempertahankan dan meningkatkan daya saing usaha di dalam negeri; (xix) meningkatkan Law Enforcement perpajakan. Strategi di bidang kepabeanan dan cukai yang akan ditempuh melalui: (i) membentuk organisasi DJBC yang modern; (ii) membentuk Authorized Economic Operator (AEO); (iii) mewujudkan sistem pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif; (iv) mewujudkan sistem pembinaan dan latihan SDM yang didasarkan pada kompetensi; (v) mengimplementasikan National Single Window (NSW) secara bertahap; (vi) membentuk mekanisme harmonisasi kebijakan perdagangan, kepabeanan dan cukai dalam rangka meningkatkan efektivitas harmonisasi tarif dalam rangka kerjasama regional dan internasional; (vii) membentuk sistem teknologi informasi kepabeanan dan cukai yang terintegrasi; (viii) membentuk manajemen pengadaan, operasi dan perawatan sarana dan prasarana yang optimal; (ix) penyesuaian tarif cukai rokok sejalan dengan roadmap industri rokok. Arah kebijakan di bidang PNBP yaitu optimalisasi PNBP serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang akan ditempuh melalui (i) penyesuaian tarif PNBP yang dilakukan oleh K/L serta peningkatan pengawasan pemungutannya, (ii) menggali lebih banyak potensi PNBP, (iii) memperkuat peraturan-peraturan dan regulasi dan (iv) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. b. Arah Kebijakan Belanja Negara Arah kebijakan Belanja Negara adalah untuk mendukung langkah simulasi perekonomian dari sisi fiskal yang mendorong pro growth, pro job dan pro poor. Strategi di bidang Belanja Negara akan ditempuh melalui: (i) penetapan kebijakan belanja yang ekonomis, efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan. Pada aspek administrasi, upaya efisiensi belanja Negara juga dilakukan melalui penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dan penerapan alokasi belanja negara dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) serta (ii) perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan pemerintah yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP). c. Arah Kebijakan Perbendaharaan Negara Arah kebijakan di bidang Perbendaharaan Negara adalah: (i) Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja Negara; (ii) Optimalisasi pengelolaan kas; (iii) Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya; (iv) Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU; (v) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara; dan (vi) Penerapan sistem perbendaharaan yang handal, terintegrasi dan modern. 19
Dalam rangka pencapaian arah kebijakan pertama yaitu efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penyempurnaan dokumen pelaksanaan anggaran sejalan dengan penyempurnaan sistem penganggaran, yaitu penerapan Performance Based Budgeting dan MTEF; (ii) penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran secara tepat waktu dan (iii) peningkatan akurasi perencanaan pencairan dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Termasuk dalam usaha-usaha efisiensi dan akurasi belanja negara, secara bertahap akan diterapkan Electronic Transaction, dengan melibatkan sektor perbankan dan institusi terkait lainnya, baik di bidang pengeluaran negara maupun penerimaan negara. Selanjutnya dalam rangka mencapai arah kebijakan kedua yaitu optimalisasi pengelolaan kas, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penerapan Treasury Single Account secara penuh, baik di bidang penerimaan, pengeluaran serta terkait dengan pengelolaan rekening Bendahara; (ii) penyempurnaan sistem dan prosedur serta pengorganisasian pengelolaan kas, sehingga memenuhi kaidah-kaidah International Best Practices; (iii) peningkatan kualitas perencanaan kas; dan (iv) penguatan kompetensi pengelolaan kas, baik terkait dengan infrastruktur maupun SDM. Guna mencapai arah kebijakan ketiga yaitu optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya, strategi yang akan dilaksanakan adalah mulai tahun 2009 pemerintah telah mengambil kebijakan untuk tidak lagi memberikan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda dari dana RDI dan RPD. Selanjutnya untuk perjanjian penerusan pinjaman (SLA) yang ditandatangani sejak Tahun 2009, pengembalian hutang pokok, bunga dan kewajiban lainnya tidak lagi disetorkan ke RDI tetapi langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Dengan disetorkannya kewajiban debitur untuk SLA yang ditandatangani sejak Tahun 2009, maka kontribusi RDI/RPD kepada APBN semakin mengecil dan akan berakhir pada Tahun 2011. Untuk pelaksanaannya maka semua perjanjian yang bersumber dari pinjaman luar negeri / RDI/RPD akan diamandemen dari penyetoran kewajiban hutang pokok, bunga dan kewajiban lainnya kepada RDI/RPD menjadi kepada rekening Kas Umum Negara. Terkait dengan arah kebijakan keempat yaitu peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penyempurnaan regulasi terkait dengan pengelolaan BLU; (ii) peningkatan penilaian kinerja satker BLU; (iii) penguatan kompetensi SDM; dan (iv) studi banding. Guna mencapai peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi arah kebijakan kelima, strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (i) penyempurnaan standar basis akuntansi dari cash toward acrual basis menjadi berbasis akrual secara penuh; dan (ii) peningkatan pembinaan Sistem Akuntansi Instansi yang berkelanjutan.
20
Dengan pelaksanaan strategi diatas, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) akan semakin baik, sehingga diharapkan akan tercapai peningkatan opini BPK dari Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Strategi-strategi dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh modernisasi dan penyempurnaan sistem perbendaharaan negara. Oleh karena itu sebagaimana disebutkan di atas, penerapan sistem perbendaharaan yang andal dan modern juga merupakan salah satu sasaran strategis di bidang penyelengaraan Perbendaharaan Negara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB I, strategi utama dalam rangka penyempurnaan sistem perbendaharaan negara adalah melalui Proyek SPAN. Proyek SPAN akan meliputi tiga kegiatan utama yaitu: (1) penyempurnaan proses bisnis; (2) pengembangan teknologi informasi dan (3) tata kelola perubahan dan komunikasi. Disamping itu terdapat beberapa kegiatan pendukung terkait dengan implementasi Proyek SPAN yaitu pengembangan Service Desk dan penyusunan ICT Strategy Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan DJA dan Pusintek. d. Arah Kebijakan Pembiayaan APBN Arah kebijakan di bidang Pembiayaan APBN adalah: (i) mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara; dan (ii) mendukung upaya untuk menciptakan pasar Surat Berharga Negara yang dalam, aktif dan likuid. Strategi di bidang Pembiayaan APBN akan ditempuh melalui: (i) Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN Rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri; (ii) Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih cost-efficient dan risiko minimal; (iii) Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (favourable) bagi Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor; (iv) Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah; (v) Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal, dan pelaku pasar dalam rangka mendorong upaya pengembangan pasar termasuk pembangunan/pengadaan berbagai infrastruktur pasar sekunder SBN; (vi) Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dalam pelaksanaan Asset-Liability Management (ALM); (vii) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating; dan (viii) Menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk transaksi hedging dalam rangka memastikan biaya utang dan pengelolaan risiko portofolio utang.
21
e. Arah Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Negara Arah kebijakan Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara yaitu: (i) Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan negara dan penilaian kekayaan negara untuk menentukan nilai ekonomi (exixting value) serta nilai potensi (potential value) kekayaan negara; dan (ii) Pengamanan kekayaan negara yang meliputi administratif, hukum dan fisik sehingga keberadaan aset dalam keadaan utuh, tidak rusak, tidak hilang dan dapat dipergunakan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui sertifikasi nasional atas tanh dan bangunan milik negara. Strategi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara akan ditempuh melalui: (i) Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang; (ii) Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel; (iii) Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum; (iv) Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan penganggaran; (v) Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang; (vi) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara; (vii) Meningkatkan penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (viii) Meningkatkan kesadaran (awareness) dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang; (ix) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang; f. Arah Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Arah Kebijakan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah: (i) Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional; (ii) Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif; (iii) Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta sarana pengelolaan risiko yang handal; (iv) Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, tahan uji, dan likuid; (v) Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, adil dan transparan; dan (vi) Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. Dalam rangka mewujudkan regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Independensi Lembaga Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank; (ii) Mengembangkan dan menerapkan performance based budgeting, riks management, menyempurnakan bisnis 22
proses dan menerapkan reward dan punishment berdasarkan kinerja; dan (iii) Meningkatkan kapasitas dan integritas regulator. Dalam rangka mewujudkan pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Mengurangi hambatan bagi Dunia Usaha untuk Mengakses Sumber Pendanaan; (ii) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan; dan (iii) Menyempurnakan Peran Profesi, Lembaga Penunjang dan Penjamin Emisi dalam Penawaran Umum. Dalam rangka mewujudkan pasar modal sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta sarana pengelolaan risiko yang handal ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Penyebaran dan Kualitas keterbukaan informasi; (ii) Mendorong diversifikasi instrumen pasar modal dan skema jasa keuangan non bank; (iii) Mengembangkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Syariah; (iv) Meningkatkan Kemudahan Bertransaksi; (v) Mengembangkan Skema Perlindungan Investor dan Nasabah; dan (vi) Mengembangkan Pasar Sekunder Surat Utang dan Sukuk serta Pengawasannya. Dalam rangka mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, tahan uji, dan likuid ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Kualitas pelaku industri; (ii) Meningkatkan Basis investor domestik dan Dana Jangka Panjang; (iii) Meningkatkan kemampuan Industri dalam Mengelola Risiko; (iv) Mendorong Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan (v) Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Terhadap Pelaku Industri. Dalam rangka penyediaan kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, adil dan transparan ditetapkan strategi-strategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum; (ii) Melakukan Harmonisasi Regulasi Antar Industri dan Pemenuhan Standar internasional; (iii) Menyusun Regulasi Berdasarkan Kebutuhan dan Pengembangan Industri; dan (iv) Meningkatkan Kualitas Transparansi Informasi Keuangan Pelaku Industri pasar Modal dan LKNB. Dalam rangka menyediakan infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional ditetapkan strategistrategi sebagai berikut: (i) Meningkatkan Daya Saing dan Efisiensi Lembaga Bursa Efek dan Anggota Bursa; dan (ii) Mengembangkan Sistem Informasi yang Handal.
23
RENCANA KERJA 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN
Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan No
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
1
2
3
I
1
PROGRAM Pengelolaan Anggaran Negara
Kegiatan Penyusunan Rancangan APBN
2
Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)
3
Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)
4
Pengelolaan PNBP dan subsidi
5
Pengembangan Sistem Penganggaran
II
PROGRAM Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
1
Kegiatan Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai
RENCANA 2011 4
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 5 6
2014 7
Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel
100%
100%
100%
100%
Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu
100%
100%
100%
100%
Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien
100%
100%
100%
100%
1 Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu 2 Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P 2 Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu
Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan (Quick-Win) 1 Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi 2 PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
-
1
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 9 10
RENCANA 2011 8
34,19
2014 11
31,62
31,06
35,95
4,80
4,87
5,11
5,73
6,53
6,64
7,51
7,80
3,27
3,32
3,58
3,72
8,28061
7,39
7,98
8,30
8,74
8,84
10,01
10,40
464,39
596,20
365,64
306,10
4,76
2,31
2,49
2,72
No
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
1
2
3
2
Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama internasional
RENCANA 2011 4
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 5 6
2014 7
1 Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi
100%
100%
100%
100%
2 PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
100%
-
-
-
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 9 10
RENCANA 2011 8
2014 11
2,37
2,53
2,73
2,98
3
Peningkatan efektivitas pemeriksaan, dan optimalisasi pelaksanaan penagihan
Persentase jumlah Refund Discrepancy dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak
4%
4%
3%
3%
3,04
3,25
3,51
3,83
4
Peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan
Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dan penyuluhan
73%
74%
75%
76%
58,47
65,20
73,66
84,01
5
Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi
Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan sistem informasi terhadap target
100%
100%
100%
100%
168,23
132,80
182,46
174,99
6
Pelaksanaan reformasi proses bisnis
1 Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP terhadap proses bisnis/SOP yang harus dibuat 2 Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP terhadap proses bisnis/SOP yang harus disempurnakan
100%
100%
100%
100%
189,71 63,15 126,56
362,48 88,27 274,21
69,59 18,46 51,13
2,02 2,02 0,00
100%
100%
100%
100%
Persentase penyelesaian pemindaian berkas SPT
73%
75%
77%
79%
37,81
27,64
31,20
35,56
100% 81%
100% 82%
100% 83%
100% 85%
50%
55%
60%
60%
RM PHLN
7
Pengelolaan data dan dokumen perpajakan
III
PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
1
Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan
1 Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai 2 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal 3 Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan
1 Frekuensi pemutahiran pada Data Base Harga I
12X
12X
12X
12X
2 Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanan 3 Presentase ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang
76%
77%
79%
80%
77%
78%
79%
80%
2
783,79
744,61
789,67
844,69
2,13
1,33
1,46
1,70
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 5 6 45% 70%
2014 7 100%
85%
85%
90%
90%
75%
100%
100%
100%
100%
-
-
-
100%
-
-
-
25%
45%
70%
100%
100%
-
-
-
1 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaaan 2 Persentase pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang kegiatannya dibandingkan dengan diblokir perijinan 3 Persentase penegahan Barang Larangan dan Pembatasan 4 Persentase pemanfaatan sarana pengawasan Gamma Ray
50%
55%
60%
60%
1 Jumlah penerimaan bea dan cukai 2 Persentase penyelesaian rancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai 3 Persentase penyelesaian tagihan 4 Persentase peraturan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai yang selaras dengan UU Kepabeanan dan UU Cukai.
No
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
1
2
3 4 Persentase penyelesaian PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional
2
3
4
Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan
Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai
Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai
1 Persentase realisasi dari janji pelayanan yang tepat waktu 2 Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan 3 Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang mendukung Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade Systems) 4 Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 5 Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan 6 Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)
RENCANA 2011 4 25%
10%
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 9 10
RENCANA 2011 8
2014 11
1,00
14,62
0,76
0,97
58,47
125,04
143,92
150,13
4,53
3,40
3,58
3,72
9%
70%
70%
75%
80%
65%
70%
75%
80%
100% 75%
100% 75%
100% 75%
100% 80%
55% 80%
57% 80%
58% 85%
60% 90%
3
No 1 5
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR 3
2 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan
1 Persentase sistem aplikasi dan
Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 5 6 100% 100%
2014 7 100%
1% 70%
1% 70%
1% 70%
1% 75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
61% 82%
62% 85%
63% 87%
65% 90%
90%
91%
91%
92%
3500 mIliar Rupiah
4000 miliar Rupiah
4500 miliar Rupiah
5000 miliar Rupiah
92,50%
95%
97,50%
97,50%
1779 miliar/Rp
1554 miliar/Rp
1339 miliar/Rp
1165 miliar/Rp
WTP (50) WDP (28)
WTP (60) WDP (23)
WTP (70) WDP (13)
WTP (79) WDP (4)
90%
91%
91%
92%
3,4
3,4
3,5
3,5
100%
100%
100%
100%
85%
90%
90%
90%
87%
87%
87%
87%
40%
40%
35%
35%
RENCANA 2011 4 100%
RENCANA 2011 8 271,46
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 9 10 129,89 138,05
2014 11 147,95
infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC 2 Persentase downtime sistem informasi 3 Rata-rata persentase penyelesaian pengembangan aplikasi sesuai rencana 4 Persentase penerapan aplikasi Sistem Komputer Pelayanan (SKP) kepabeanan yang terintegrasi dengan portal INSW
6
Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
IV
1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 2 Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai 3 Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai
1 2
3
4
5
1
Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
1 2 3
4
5 6
Persentase ketepatan penyerapan DIPA (Prioritas Bidang) Jumlah Penerimaan Remunerasi atas Penyimpanan, Penempatan dan Investasi Jangka Pendek ( Prioritas Bidang ) Persentase Ketepatan Penyediaan Dana untuk Pengeluaraan Negara (Prioritas Bidang) Jumlah Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman secara Optimal (Prioritas Bidang) Jumlah LKKL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik (Prioritas Bidang) Persentase ketepatan penyerapan DIPA (Prioritas Bidang) Indeks Kepuasaan Stakeholder terhadap Layanan Perbendaharaan Jumlah Satker yang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Satker yang Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diselesaikan Tepat Waktu Tingkat Pemahaman Stakeholder terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan Persentase Satker yang Menerapkan Penarikan Dana sesuai Rencana
4
446,20
470,34
501,90
540,22
70,22
79,45
98,81
114,76
12,86
15,00
17,71
21,22
No
PROGRAM/KEGIATAN
1
2 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara
2
INDIKATOR 3 1
2 3 4 5
6 7
8 9
3
Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman
1
2
3
4
Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
1 2 3
4 5 6 7
Jumlah Penerimaan Remunerasi atas Penyimpanan, Penempatan dan Investasi Jangka Pendek ( Prioritas Bidang ) Indeks kepuasaan stakeholder terhadap layanan perbendaharaan Persentase Tingkat Akurasi Perencanaan Penerimaan Kas Persentase Tingkat Akurasi Perencanaan Pengeluaraan Kas Persentase Ketepatan Penyediaan Dana untuk Pengeluaraan Negara (Prioritas Bidang) Tingkat Pemahaman Stakeholder terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan Persentase Jumlah KPPN yang Menyampaikan Kebutuhan Dana Melalui E-Kirana Persentase Kepatuhan Bank Persepsi/Pos Persepsi dalam Melaksanakan Kontrak Persentase Kepatuhan Bank Operasional I dalam Melaksanakan Kontrak
RENCANA 2011 4 3500 mIliar Rupiah
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 5 6 7 4000 miliar 4500 miliar 5000 miliar Rupiah Rupiah Rupiah
3,2
3,2
3,3
3,4
87,50%
90%
90,25%
95%
87,50%
90%
90,25%
95%
92,50%
95%
97,50%
97,50%
87%
87%
87%
87%
92,5%
95,0%
97,5%
97,5%
85%
87,5%
90%
92,5%
92,5%
95%
97,5%
97,5%
Jumlah Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman secara Optimal (Prioritas Bidang) Pemenuhan Target Penerimaan Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri dari Rekening Dana Investasi Persentase Penyaluran Dana di Bidang Investasi dan Pembiayaan Lainnya, Subsidi dan Belanja Lainnya yang Disetujui
1779 miliar/Rp
1554 miliar/Rp
1339 miliar/Rp
1165 miliar/Rp
5336 miliar/Rp
4723 miliar/Rp
4539 miliar/Rp
6412 miliar/Rp
100%
100%
100%
100%
Penyelesaian LKPP (unaudited) secara Tepat Waktu Penyelesaian RUU Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Jumlah LKKL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik (Prioritas Bidang) Indeks Kepuasaan Stakeholder terhadap Layanan Perbendaharaan Persentase Rekonsiliasi Realisasi APBN yang Handal dan Tepat Waktu Tingkat Pemahaman Stakeholder terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan Persentase Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang ditindaklanjuti
3 (skala waktu) 3 (skala waktu) WTP (50) WDP (28)
3 (skala waktu) 3 (skala waktu) WTP (60) WDP (23)
3 (skala waktu) 3 (skala waktu) WTP (70) WDP (13)
3 (skala waktu) 3 (skala waktu) WTP (79) WDP (4)
3,4
3,5
3,5
3,6
85%
90%
95%
100%
87%
87%
87%
87%
100%
100%
100%
100%
5
8 14,47
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 9 10 16,90 23,01
2014 11 27,48
18,54
20,02
22,45
24,48
24,35
27,53
35,64
41,58
RENCANA 2011
No
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
1
2
3 8
V
1
2
3
VI
Program: Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
Persentase K/L dan Pengguna Anggaran BUN yang Menyampaikan LKKL dan LKBUN sesuai ketentuan
1 Jumlah Penerimaan Negara dan Penerimaan Kembali (recovery) yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan APBN - Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara - Bea Lelang - Pembiayaan APBN 2 Jumlah penyelesaian piutang negara dan pelayanan lelang - Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) - Pokok Lelang 3 Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan asset idle 4 Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan
RENCANA 2011 4 100%
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 5 6 100% 100%
2014 7 100%
47 M
44,65 M
42,418 M
40,29 M
47,57 M 372 M
51,37 M 200 M
55,99 M 175 M
61,04 135 M
731,5 M
694,925 M
660,179 M
627,17 M
3,4 T 100%
3,67 T 100%
4T 100%
4,35 T 100%
70%
80%
90%
100%
1 Persentase formulasi/pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara. 2 Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan aset idle.
90%
95%
100%
100%
75%
80%
85%
82,50%
Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan
1 Persentase formulasi/ pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan BMN dan KND 2 Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan.
75%
85%
90%
100%
70%
80%
90%
100%
Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengnelolaan kekayaan negara lain-lain
1 Jumlah penyelesaian berkas Kekayaan Negara Lain-lain. 2 Jumlah Penerimaan Kembali (recovery) yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan APBN.*)
Kegiatan: Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengelolaan Barang Milik Negara.
975
435
390
400
372 M
200 M
175 M
135 M
100%
100%
100%
100%
15 hari
15 hari
15 hari
12 hari
100%
100%
100%
100%
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
8
67,98 1 Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian dana transfer ke daerah ke pihak eksternal 2 Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal 3 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah
6
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 9 10
RENCANA 2011
2014 11
72,46
66,35
80,65
102,41
11,86
9,54
12,70
16,68
6,08
6,48
8,52
14,45
54,52
50,33
59,42
71,29
73,46
68,98
98,99
No
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
1
2
3 4 Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah 5 Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer ke daerah ke pihak eksternal 6 Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan 7 Persentase penyelesaian kasus KKN yang
RENCANA 2011 4 4 hari
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 5 6 4 hari 4 hari
2014 7 3 hari
3
3
3
3
80%
80%
80%
85%
100%
100%
100%
100%
RENCANA 2011 8
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 9 10
2014 11
terjadi di lingkungan Ditjen PK sesuai dengan kewenangannya
1
2
3
KEGIATAN Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah
Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan monitoring dan evaluasi di bidang PDRD
Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah
1 Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian dana transfer ke daerah ke pihak eksternal 2 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 3 Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah 4 Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer ke daerah ke pihak eskternal 5 Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/ peraturan 6 Persentase jumlah kebijakan dana transfer ke daerah sesuai rencana 7 Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah 1 Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan 2 Jumlah konsep kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan rencana 3 Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan 4 Persentase tingkat penyelesaian evaluasi Perda tentang PDRD terhadap rencana evaluasi 1 Persentase penyaluran dana hibah ke daerah sesuai rencana 2 Persentase jumlah kebijakan pem-biayaan dan kapasitas daerah yang dapat diimplementasikan 3 Persentase jumlah konsep kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai rencana
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4 hr
4 hr
3 hr
3 hr
3
3
3
3
80%
80%
85%
85%
100%
100%
100%
3
3
3
80%
80%
85%
85%
100%
100%
100%
100%
14 hr
14 hr
13 hr
12 hr
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7
17,45
19,86
22,72
10,29
12,22
1,51
19,59
30,60
29,64
30,49
33,84
100%
3
100%
10,03
No
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
1
2
3 4 Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan di bidang hibah ke daerah 5 Jumlah aparat pengelola keuangan daerah yang mengikuti KKD/KKD/KKD Khusus per tahun
4
VII
1
2
Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG
KEGIATAN PENGELOLAAN PINJAMAN
PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
RENCANA 2011 4 80%
1.050 orang
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 5 6 85% 85%
1.100 orang
1.150 orang
2014 7 85%
2014 11
17,07
14,14
17,11
22,84
38,25
33,36
35,35
37,13
8
1.200 orang
1 Persentase jumlah kebijakan evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah sesuai rencana 2 Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana 3 Persentase tersedianya layanan informasi yang terkini pada website dan mofisda sesuai yang disampaikan oleh penyaji data 4 Tersedianya hasil pemantauan penyampaian Perda APBD 5 Persentase penyelesaian laporan keuangan transfer ke daerah yang tepat waktu 6 Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Transfer ke Daerah (SIMTRADA)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
85%
85%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
65%
75%
100%
1 Pemenuhan target pembiayaan melalui utang; 2 Terpenuhinya struktur portofolio utang sesuai dengan strategi yang ditetapkan; 3 Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang; 4 Peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SBN; 5 Pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran;
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
145%
145%
145%
175%
100%
100%
100%
100%
1 Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program; 2 Persentase penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah; 3 Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan pinjaman.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SUN; 2 Persentase terpenuhinya struktur portofolio SUN sesuai dengan strategi yang ditetapkan;
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 9 10
RENCANA 2011
10,58
9,37
9,57
9,18
9,58
8,67
9,06
9,47
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 5 6 100% 100%
2014 7 100%
155%
165%
170%
175%
1 Pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN; 2 Persentase pemenuhan struktur portofolio SBSN sesuai dengan strategi yang ditetapkan; 3 Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan SBSN 4 Persentase peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SBSN.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
155%
165%
170%
175%
1 Jumlah dokumen strategi pengelolaan utang 2 Persentase pencapaian target effective cost yang kredibel 3 Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi yang ditetapkan; 4 Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran; 2 Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Persentase pertumbuhan nilai transaksi 2,5% saham harian 10% 2 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga pembiayaan dan penjaminan 3 Persentase pertumbuhan dana yang 6% dikelola oleh industri perasuransian 4 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri 5% dana pensiun 5 Persentase pertumbuhan unit penyertaan 36% Reksa Dana 6 Indeks Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK 77%
2,5%
2,5%
3%
10%
10%
10%
7%
8%
10%
10%
12,5%
15%
36%
36%
36%
78%
80%
82
1 Persentase jumlah regulasi di bidang pasar modal dan LKNB yang memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik. 2 Persentase jumlah sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan yang obyektif.
90%
90%
90%
90%
97%
97%
97%
97%
No
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
1
2
3 3 Persentase ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan SUN 4 Persentase peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SUN;
3
4
5
VIII
1
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
PENGELOLAAN STRATEGI DAN PORTOFOLIO UTANG
PELAKSANAAN EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN
PROGRAM PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
KEGIATAN Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi dan Pemberian Bantuan Hukum
RENCANA 2011 4 100%
9
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 9 10
RENCANA 2011 8
2014 11
7,80
6,40
6,79
7,27
3,67
3,37
3,99
4,77
6,63
5,54
5,94
6,45
48,40
50,25
57,05
65,19
5,00
5,14
5,82
6,68
No
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
1
2
3 3 Persentase jumlah perkara/litigasi yang diselesaikan dengan baik.
2
3
4
5
Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank serta Pengembangan Teknologi Informasi
Pemeriksaan dan penyidikan di bidang Pasar Modal
Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi
Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Transaksi dan Lembaga Efek
RENCANA 2011 4 50%
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 5 6 50% 50%
2014 7 50%
1 Persentase penyelesaian jumlah laporan hasil riset yang tepat dan akurat di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai rencana. 2 Persentase jumlah sistem yang terimplementasi sesuai dengan rencana.
100%
100%
100%
100%
60%
70%
70%
80%
1 Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang dapat diterima oleh Ketua atau Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan (KPSK). 2 Penyelesaian perilaku pelaku Pasar Modal yang menyimpang: a Persentase penyelesaian pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan, baik berkala maupun insidentil sesuai target waktu (keterlambatan penyampaian pelaporan) b Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan sesuai target waktu. c Penyelesaian pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Penyidikan sesuai target waktu
80%
80%
85%
90%
90%
95%
95%
98%
70%
80%
80%
90%
50%
60%
60%
70%
1 Capaian pelaksanaan pemeriksaan dalam satu tahun: a Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Manajer Investasi sesuai rencana b Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai rencana 2 Persentase layanan yang memenuhi target SOP: a Layanan Pendaftaran Reksa Dana yang memenuhi target SOP b Layanan Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memenuhi target SOP 1 Persentase lama proses perijinan yang sesuai dengan target SOP. a Proses perijinan Wakil Perantara Pedagang Efek. b Proses perijinan Wakil Penjamin Emisi Efek 2 Persentase jumlah pemeriksaan Lembaga Efek yang dilaksanakan dbandingkan dengan yang direncanakan. 3 Persentase tingkat penyelesaian penelaahan hasil pengawasan transaksi efek yang dindikasikan tidak wajar
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
67%
67%
67%
70%
10
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 9 10
RENCANA 2011 8
2014 11
4,30
5,68
6,39
7,00
6,00
6,45
7,40
8,58
4,10
3,87
4,37
4,99
5,20
5,30
5,96
6,78
No
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
1
2
3
6
7
8
9
10
IX
1
Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa
Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil
Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan di bidang Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan
Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan bidang Perasuransian
Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL
KEGIATAN Perumusan Kebijakan APBN
RENCANA 2011 4
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 5 6
2014 7
1 Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana 2 Persentase jumlah pemrosesan Penyataan Pendaftaran sesuai SOP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana 2 Persentase jumlah pemrosesan Pernyataan Pendaftaran sesuai SOP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Persentase jumlah kebijakan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan 2 Persentase jumlah peraturan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan 3 Persentase perizinan perusahaan pembiayaan danpenjaminan sesuai SOP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Persentase jumlah rumusan peraturan di bidang perasuransian sesuai rencana 2 Persentase layanan pemberian izin usaha asuransi dan reasuransi yang memenuhi target SOP 3 Persentase jumlah laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah dianalisis sesuai dengan target waktu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Persentase pengesahan pembentukan dana pensiun yang sesuai dengan SOP 2 Persentase jumlah laporan hasil analisis sesuai rencana 3 Persentase jumlah pemeriksaan langsung sesuai rencana
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal 2 Tingkat akurasi kebijakan fiskal a. Rata-rata persentase deviasi asumsi makro b. Persentase deviasi target defisit APBN c. Persentase deviasi proyeksi pendapatan negara 3 Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara
94%
95%
95%
95%
90% 11% 10% 10%
90% 10% 10% 9%
91% 9% 9% 8%
94% 5% 9% 4%
70%
75%
75%
80%
1 Persentase deviasi target defisit APBN 2 Persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan
10% 10%
10% 4,5%
9% 4,5%
8% 4,0%
11
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 9 10
RENCANA 2011 8
2014 11
2,80
2,69
3,04
3,47
2,90
2,76
3,11
3,55
4,70
4,37
4,99
5,77
7,20
7,35
8,32
9,54
6,20
6,65
7,64
8,82
59,72
54,69
57,34
60,53
10,47
12,76
13,33
14,05
No
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR 3
RENCANA 2011 4 4
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 5 6 4 4
2014 7 5
8 15,33
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 9 10 12,43 13,05
2014 11 13,77
RENCANA 2011
1 2
2 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan
3
Perumusan Kebijakan Ekonomi
Persentase rata rata deviasi proyeksi asumsi makro
11%
10%
9%
5%
18,44
16,80
17,63
18,63
4
Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP
Persentase efektifitas kebijakan pendapatan negara
70%
75%
80%
85%
15,48
12,70
13,33
14,07
X
PROGRAM
73,71
92,23
99,65
108,69
7883
8321
8457
11,587
75 Mitra
82 Mitra
90 Mitra
145 Mitra
3,28%
3,48%
3,72%
3,92%
5.050
5.150
5.200
5.260
73,71
92,23
99,65
108,69
20
20
20
20
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN
1
KEGIATAN Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan Program Diploma Keuangan Negara
Jumlah risiko fiskal teridentifikasi yang terukur
1 Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional 3 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 1 Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional
TOTAL
1.710,55
12
1.821,65
1.687,32
1.774,44
RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN 2011 KEGIATAN NON PRIORITAS
NO I
PROGRAM/KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
1
KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA, PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN
INDIKATOR 1. Rasio realisasi dari janji layanan quick win ke pihak eksternal: a. Penyelesaian PMK/KMK b. Tercapainya implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan Kementerian Keuangan dan lembaga pemerintah non kementerian/ sekretariat lembaga tinggi negara/komisi negara/komisi pemerintah c. Penyelesaian ijin akuntan publik dan penilai publik 2. Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik 3. Persentase penyelesaian SOP 4. Service Level Agrement (SLA) Index 1. Kualitas Laporan Keuangan Departemen Keuangan (Opini dari BPK) 2. Persentase realisasi belanja terhadap pagu
2
3
4
PEMBINAAN DAN PENATAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL
1. Persentase penyelesaian penataan/ modernisasi organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan 2. Persentase penyelesaian SOP 3. Persentase perancangan dan pengembangan jabatan fungsional yang tepat 4. Persentase jumlah laporan monitoring dan evaluasi 5. Jumlah bimbingan, arahan dan diseminasi di bidang organisasi, ketatalaksanaan dan jabatan fungsional
PEMBINAAN DAN KOORDINASI PERUMUSAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan: a. Bersifat Administratif b. Bersifat Kebijakan 2. Penyelesaian legal opinian 3. Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan dan Kekayaan Negara yang terdokumentasi
PEMBINAAN DAN KOORDINASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
1. Persentase penyelesaian penanganan perkara hukum 2. Waktu rata-rata penyelesaian konsep jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama 3. Persentase pendampingan pejabat, pegawai, mantan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, eks. BPPN dan eks. BDL
RENCANA 2011 100%
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 100% 100%
2014 100%
82,50% (JPM 70%) 100% 93%
82,50% (JPM 70%) 100% 93%
82,50% (JPM 70%) 100% 93%
85,00% (JPM 70%) 100% 94%
Wajar Dengan Pengecualian/ WDP (LKKL 2009) 100% (Realisasi Tahun 2010)
Wajar Tanpa Pengecualian/ WTP (LKKL 2013) 100% (Realisasi Tahun 2011)
Wajar Tanpa Pengecualian/ WTP (LKKL 2013) 100% (Realisasi Tahun 2012)
Wajar Tanpa Pengecualian/ WTP (LKKL 2013) 100% (Realisasi Tahun 2013)
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
4 hari kerja 6 hari kerja 100% 80%
4 hari kerja 6 hari kerja 100% 80%
4 hari kerja 6 hari kerja 100% 80%
4 hari kerja 4 hari kerja 100% 100%
100% 30 hari kerja
100% 30 hari kerja
100% 30 hari kerja
100% 30 hari kerja
90%
90%
90%
95%
1
RENCANA 2011
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013
2014
6.165,50
6.374,15
7.153,42
8.034,42
5.260,42
5.512,66
6.237,07
7.123,13
6,57
9,27
11,45
14,28
9,43
14,06
15,56
17,37
3,27
3,66
4,21
4,83
NO
PROGRAM/KEGIATAN 5
PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
INDIKATOR 1. Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik 2. Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu
6
PENINGKATAN CITRA POSITIF DAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA KEMENTERIAN KEUANGAN
7
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN
8
9
PEMBINAAN ADMINISTRASI & DUKUNGAN PELAYANAN PELAKSANAAN TUGAS KANTOR PUSAT DEPARTEMEN KOORDINASI DAN HARMONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN MENTERI KEUANGAN
1. Indeks persepsi stakeholder
1 Persentase satker Depkeu yang telah melakukan koreksi neraca 2 Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal 1. Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan kantor pusat Kementerian Keuangan 2. Penyelesaian PMK/KMK 1 Indek kepuasan Manteri Keuangan 2 Prosentase penyelesaian tindak lanjut kebijakan Menteri keuangan Hasil Rapat Pimpinan 3 Prosentase penyelesaian pembangunan scorecard kinerja kementerian keuangan
RENCANA 2011 82,50% (JPM 70%) 100%
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 82,50% 82,50% (JPM 70%) (JPM 70%) 100% 100%
2014 85,00% (JPM 75%) 100%
RENCANA 2011 11,83
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 34,16 38,66
2014 44,18
3,92
3,92
3,92
3,92
27,58
42,60
56,99
71,03
100%
100%
100%
100%
45,69
229,11
240,63
149,55
100%
100%
100%
100%
80%
80%
80%
80%
381,00
193,59
227,56
262,44
3 hari kerja
3 hari kerja
3 hari kerja
3 hari kerja
76% 81%
77% 82%
77% 82%
80% 85%
8,50
8,72
9,42
10,28
10%
10%
10%
10%
4 93%
5 93%
6 93%
7 94%
77,09 1,64
95,46 -
100,86 -
113,88 -
20 hari kerja 100%
20 hari kerja 100%
20 hari kerja 100%
20 hari kerja 100%
15,89
14,95
15,65
17,19
10
KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN
1. Revitalisasi kebijakan TIK di Kementerian Keuangan 2. Service Level Agreement (SLA) Index
11
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN PENILAI PUBLIK
1 Penyelesaian izin akuntan publik dan penilai publik 2. Persentase tindak lanjut terhadap KAP dan KJPP yang tidak menyampaikan laporan tahunan sesuai waktu penyampaian yang ditentukan
12
PENGENDALIAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
1. Pertumbuhan nilai portofolio investasi 2. Pencapaian target PNBP
15% 100%
15% 100%
15% 100%
15% 100%
1,80 17,25
16,53 -
18,19 -
20,23 -
13
PEMBINAAN TEKNIS & LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
1. Tercapainya implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan dan Lembaga Non Kementerian/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Komisi Negara/ Komisi Pemerintah 2. Meningkatnya/persentase penggunaan LPSE Kementerian Keuangan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/ Komisi Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa 3. Tercapainya layanan dan dukungan bagi proses penyempurnaan manajemen keuangan pemerintah serta terlaksananya pengembangan sistem manajemen keuangan pemerintah
25%
25%
25%
100%
8,13 1,31
5,12 3,63
5,35 4,77
5,74 -
25%
25%
25%
100%
75%
75%
75%
100%
2
NO
PROGRAM/KEGIATAN 14
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
15 DUKUNGAN PELAYANAN PELAKSANAAN TUGAS KANTOR-KANTOR VERTIKAL DI DAERAH YANG BERKANTOR DI GKN II
PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA
INDIKATOR
RENCANA 2011
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2013 82% 82% 42% 77% 30%
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 28,27 26,19 0,47 -
Persentase jumlah berkas banding siap sidang Persentase jumlah berkas gugatan siap sidang Persentase putusan yang telah diucap Persentase permohonan peninjauan kembali yang dikirim Persentase penyelesaian pengembangan sistem TIK dan IT pendukung (Case Management and Court Administration System) 6. Indeks kepuasan atas layanan administrasi sengketa pajak
82% 82% 42% 77% 30%
2012 82% 82% 42% 77% 30%
3
3
3
4
Terwujudnya pelayanan GKN yang prima kepada kantor-kantor vertikal di daerah yang berkantor di GKN
93%
94%
95%
98%
236,76
161,89
140,86
152,88
100%
100%
100%
100%
68,75
62,08
70,27
72,99
Terlaksananya dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas DJA
100%
100%
100%
100%
68,75
62,08
70,27
72,99
1. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 2. Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan (Quick-Win)
100%
100%
100%
100%
3.420,51
3.657,49
3.687,17
4.079,89
100%
100%
100%
100%
1. 2. 3. 4. 5.
Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu,
2014 90% 90% 50% 85% 100%
RENCANA 2011 50,20 1,16
2014 27,42 -
transparan dan akuntabel 1
III
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DJA
PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
1.
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DJP
Indeks Kepuasan Unit
77%
79%
81%
83%
791,48
977,17
856,93
976,14
2.
PENINGKATAN KEGIATAN INTELEJEN DAN EFEKTIVITAS PENYIDIKAN PAJAK
Persentase Berkas penyidikan yang diserahkan ke Kejaksaan
30%
30%
30%
30%
4,08
4,35
4,70
5,13
3.
PENINGKATAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN
Persentase jumlah WP OP terhadap jumlah KK
26%
26%
26%
27%
11,77
13,00
14,55
16,45
4.
PENINGKATAN PELAYANAN DI BIDANG PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING
1. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap Janji Waktu Pelayanan Pasal 16 UU KUP 2. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap Janji pelayanan terhadap Janji Waktu Pelayanan Pasal 36 UU KUP 3. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap Janji Waktu Pelayanan Pasal 20 UU BPHTB 4. Persentase realisasi rata-rata waktu pelayanan terhadap Janji Waktu Pelayanan Keberatan Pasal 25 UU KUP, Pasal 15 UU PBB, Pasal 16 UU BPHTB
100%
100%
100%
100%
4,83
3,23
3,49
3,81
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%*
100%
100%
100%
100%
18,47%
18,47%
18,47%
20%
3,55
1,88
2,04
2,22
5.
PERUMUSAN KEBIJAKAN, STANDARDISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS, EVALUASI DAN PELAKSANAAN DI BIDANG ANALISIS DAN EVALUASI PENERIMAAN PERPAJAKAN
Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak
3
NO
IV
80%
80%
2,43
2,59
2,80
3,06
100%
100%
100%
100% 20%
100% 20%
100% 20%
100% 20%
423,70
328,32
365,87
411,75
75%
75%
75%
75%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
2072,55
2.208,61
2.303,08
2.508,84
26% 20%
26% 20%
26% 20%
27% 20%
75%
75%
75%
75%
1 Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai 2 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal 3 Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan
100% 81% 50%
100% 82% 55%
100% 83% 60%
100% 85% 60%
1 2 3 4 5
100% 100% 100% 82% 20%
100% 100% 100% 85% 30%
100% 100% 100% 87% 40%
100% 100% 100% 90% 50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Tingkat ketepatan waktu penyediaan pita cukai 2 Persentase permohonan pengembalian cukai yang selesai diproses 3 Persentase cukai yang dibayar tepat waktu dibandingkan dengan jumlah cukai keseluruhan
22 hari 80%
22 hari 80%
22 hari 80%
20 hari 100%
98%
99%
99%
99%
1 Persentase pelaksanaan audit sesuai dengan DROA (Daftar Rencana Obyek Audit) 2 Persentase Hasil Evaluasi Laporan Hasil Audit
90%
90%
90%
95%
85%
85%
87%
90%
RENCANA 2011
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN DUKUNGAN TEKNIS DI BIDANG TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PERPAJAKAN
Indeks kepuasan pengguna TIK
72%
2012 75%
7.
PENINGKATAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN SDM DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap kompetensi jabatan (eselon IV lingkup DJP) 2. Persentase pelaksanaan pengujian kepatuhan terhadap rencana
80%
80%
100%
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG PERPAJAKAN DI DAERAH
1. % realisasi penerimaan pajak 2. Persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah tunggakan pajak 3. Persentase realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI DAERAH
1. % realisasi penerimaan pajak 2. Persentase realisasi pelayanan tepat waktu terhadap jumlah pelayanan 3. Persentase jumlah WP OP terhadap jumlah KK 4. Persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah tunggakan pajak 5. Persentase realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan
9.
PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC
2 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai
3 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 118,34 133,71
2014 80%
INDIKATOR
6.
8.
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2013 78%
RENCANA 2011 106,12
PROGRAM/KEGIATAN
Persentase penyelesaian SOP Persentase penyelesaian program pengembangan SDM Persentase penyelesaian/modernisasi Organisasi Persentase realisasi pemenuhan sarana dan prasarana Persentase pos lintas batas tradisional dengan kondisi sarana dan prasarana kepabeanan yang memadai 6 Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran (RKA-KL) dengan jumlah satuan kerja DJBC 7 Persentase tercapainya penyelesaian Laporan Keuangan dengan jumlah satuan kerja DJBC
4
1.132
1.136
1.193
2014 152,50
1.279
362,84
364,80
389,05
429,97
297,57
265,30
273,01
283,59
4,73
4,20
4,59
4,95
NO
PROGRAM/KEGIATAN
4 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Internasional
RENCANA 2011
2012
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2013
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013
2014
2014
RENCANA 2011 2,15
1,87
1,95
2,03
3,31
4,86
5,09
5,38
279,72
277,23
275,64
278,12
111,50
95,73
105,90
118,25
1 Persentase kebijakan kepabeanan nasional terhadap hasil kesepakatan kepabeanan internasional 2 Persentase rumusan kebijakan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai
72%
73%
74%
75%
77%
78%
79%
80%
1 Persentase pegawai DJBC yang terkena sanksi pelanggaran kode etik/disiplin pegawai 2 Indeks kepuasan pengguna jasa kepabeanan dan cukai 3 Jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC secara berkala 4 Persentase rekomendasi audit aparat pengawas fungsional yang telah ditindaklanjuti 5 Persentase kegiatan internalisasi kepatuhan internal yang direalisasikan
1%
1%
0,50%
0,50%
60% 10X 75%
60% 10X 75%
65% 10X 80%
65% 10X 80%
100%
100%
100%
100%
1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 2 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diproses diserahkan ke Kejaksaan 3 Realisasi audit dibandingkan dengan rencana
100% 50%
100% 55%
100% 60%
100% 60%
91%
92%
93%
95%
1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 2 Realisasi dari janji layanan terhadap pelayanan jalur prioritas dan jalur hijau ke pihak eksternal 3 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diproses diserahkan ke Kejaksaan
100% 95%
100% 95%
100% 100%
100% 100%
50%
55%
60%
60%
8 Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
1 Persentase jumlah kapal patroli yang siap untuk berlayar dibandingkan dengan jumlah kapal dalam kondisi baik
65%
70%
75%
80%
50,43
101,11
114,45
130,77
9 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
1 Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk uji laboratorium 2 Persentase jumlah ketepatan waktu hasil uji laboratorium dibandingkan dengan target penyelesaian 3 Persentase status akreditasi ISO 17025 sebagai laboratorium penguji yang berhasil dipertahankan 4 Persentase laboratorium penguji yang memiliki akreditasi ISO 17025 5 Persentase jumlah instrumen analisa yang tersedia dibandingkan dengan target
82%
84%
86%
90%
12,69
14,18
16,06
18,35
80%
85%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
25%
25%
25%
50%
85%
90%
95%
100%
76%
77%
78%
80%
6,67
7,12
7,41
7,79
1.224
1.257
1.231
1.328
5 Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Evaluasi Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi
6 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
7 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
V
INDIKATOR
10 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan LN
1 Persentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai terhadap isu yang diidentifikasi
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
1 Persentase ketepatan penyerapan DIPA (Prioritas Bidang) 2 Jumlah Penerimaan Remunerasi atas Penyimpanan, Penempatan dan Investasi Jangka Pendek ( Prioritas Bidang ) 3 Persentase Ketepatan Penyediaan Dana untuk Pengeluaraan Negara (Prioritas Bidang)
90%
91%
91%
92%
3500 mIliar Rp
4000 miliar Rp
4500 miliar Rp
5000 miliar Rp
92,50%
95%
97,50%
97,50%
5
NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR 4 Jumlah Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman secara Optimal (Prioritas Bidang) 5 Jumlah LKKL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik (Prioritas Bidang)
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan
1 Jumlah SPM yang diselesaikan secara tepat waktu 2 Indeks Kepuasan Pegawai 3 Jumlah Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat 4 Presentase jam pelatihan pegawai Ditjen Perbendaharaan terhadap jam kerja 5 Presentase jumlah pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 6 Presentase penyelesaian SOP 7 Presentase Unit Eselon II yang memiliki profil risiko 8 Presentase penyerapan DIPA 1 Presentase satker BLU yang kinerja keuangannya meningkat 2 Indeks kepuasan satker BLU terhadap penetapan dan pembinaan PK- BLU 3 Presentase penetapan satker BLU sesuai batas waktu yang ditetapkan 4 Tingkat pemahaman stakeholders terhadap tugas bidang Perbendaharaan 5 Presentase satker BLU yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan 1 Presentase jumlah sistem perbendaharaan yang dihasilkan sesuai kebutuhan stakeholder 2 Indeks kepuasan satker K/L terhadap Aplikasi Sistem Perbendaharaan 3 Presentase jumlah peraturan yang dihasilkan melalui harmonisasi 4 Tingkat pemahaman stakeholder terhadap tugas bidang perbendaharaan 5 Presentase jumlah rekomendasi perbaikan sistem perbendaharaan yang ditindaklanjuti 6 Presentase sistem database yang terintegrasi pada KPPN, Kanwil, dan Kantor Pusat DJPBN 7 Presentase PC yang terhubung dengan website internet perbendaharaan
4 Pengembangan Sistem Perbendaharaan
1 Presentase jumlah rancangan Aplikasi SPAN dan pendukungnya
5 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah
1 Presentase ketepatan penyerapan DIPA 2 Jumlah satker yang dokumen pelaksanaan anggaran diselesaikan tepat waktu 3 Jumlah satker yang revisi dokumen pelaksanaan anggaran dieselesaikan tepat waktu 4 Presentase rekonsiliasi Realisasi APBN yang handal dan tepat waktu
RENCANA 2011 1779 miliar/Rp
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 1554 miliar/Rp 1339 miliar/Rp
2014 1165 miliar/Rp
RENCANA 2011
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013
2014
WTP (50) WDP (28) WTP (60) WDP (23) WTP (70) WDP (13) WTP (79) WDP (4)
92%
93%
94%
95%
3,1 17 Orang
3,2 16 Orang
3,3 15 Orang
3,4 14 Orang
3,50%
4%
4,50%
5%
80%
80%
80%
80%
100% 100% 90%
100% 0 92%
100% 0 92%
100% 0 95%
70% 3
75% 3,1
75% 3,1
80% 3,2
100%
100%
100%
100%
87%
87%
87%
87%
70%
75%
80%
85%
95%
95%
96%
96%
3
3
3,1
3,1
90%
90%
91%
92%
87%
87%
87%
87%
100%
100%
100%
100%
75%
75%
78%
78%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90% 94,80%
90% 94,80%
90,20% 74,66%
6
318,59
327,69
355,61
387,81
6,79
7,21
9,77
11,16
29,16
30,6
38,59
40,99
100%
112,60
145,79
46,92
44,34
90% 94,80%
90% 94,80%
244,14
236,09
246,01
264,11
90,20%
90,20%
90,20%
74,66%
74,66%
74,66%
NO
PROGRAM/KEGIATAN
6 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara VI
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PENYELESAIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PELAYANAN LELANG
INDIKATOR
RENCANA 2011
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2013 87%
5 Tingkat pemahaman stakerholder terhadap tugas bidang perbendaharaan 6 Presentase satker yang menerapkan penarikan dana sesuai rencana
87%
2012 87%
40%
40%
40%
40%
1 Presentase jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu
92%
93%
94%
95%
1 Jumlah Penerimaan Negara dan Penerimaan Kembali (recovery) yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan APBN - Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara - Bea Lelang - Pembiayaan APBN 2 Jumlah penyelesaian piutang negara dan pelayanan lelang - Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) - Pokok Lelang 3 Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan asset idle 4 Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan
2014 87%
47 M
44,65 M
42,418 M
40,29 M
47,57 M 372 M
51,37 M 200 M
55,99 M 175 M
61,04 135 M
731,5 M
694,925 M
660,179 M
627,17 M
3,4 T 100%
3,67 T 100%
4T 100%
4,35 T 100%
70%
80%
90%
100%
75%
80%
85%
95%
10 80%
15 80%
15 80%
14 90%
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
1 Persentase pegawai yang memiliki standar kompetensi jabatan sesuai dengan kebutuhan jabatan. 2 Modernisasi unit organisasi di lingkungan DJKN. 3 Persentase penyerapan anggaran.
2 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi evaluasi dan rekomendasi Penilaian Kekayaan Negara
1 Jumlah formulasi /pembaruan peraturan perundangan di bidang penilaian kekayaan negara. 2 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset.
2
2
1
1
100%
100%
100%
100%
3 Perumusan kebijakan, standardisasi,
1 Jumlah formulasi/ pembaruan peraturan perundangan di
4
2
2
2
47 M
44.65 M
42.418 M
40.29 M
75%
100%
-
-
4
3
2
3
47.57 M 16,208 3.4 T
51.37 M 17,019 3.67 T
55.99 M 17,847 4T
61.04 M 18,763 4.35 T
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
78%
90%
96%
100%
bimbingan teknis, perencanaan dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan Piutang Negara
bidang pengurusan piutang negara. 2 Jumlah Penerimaan Negara dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.*) 3 Persentase K/L yang piutangnya sudah diinventarisasi.
4 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan lelang.
1 Jumlah formulasi / pembaruan peraturan perundangan di bidang lelang. 2 Jumlah Penerimaan Negara dari Bea Lelang.*) 3 Jumlah Frekuensi Lelang. 4 Jumlah Pokok Lelang.
5 Perumusan peraturan perundangan, pemberian bantuan hukum serta pengembangan sistem informasi manajemen
1 Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan yang disampaikan. 2 Persentase bantuan hukum dan pendapat hukum yang diberikan. 3 Persentase sistem aplikasi yang terimplementasi.
7
RENCANA 2011
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013
2014
513,03
509,23
534,41
579,46
559,534
530,207
581,693
663,706
175,864
197,577
145,256
157,478
12,020
10,526
12,072
15,294
7,505
4,839
8,223
12,950
6,592
8,790
12,649
15,845
38,097
20,010
21,007
22,339
NO
PROGRAM/KEGIATAN
6 Pengelolaan Kekayaan Negara, penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan pelayanan lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN
10 Pengelolaan Kekayaan Negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara, dan pelayanan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
VII PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
INDIKATOR
1 Jumlah Penerimaan Negara - Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara. - Bea Lelang. 2 Jumlah Penyelesaian Piutang Negara dan pelayanan lelang - Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS). - Pokok Lelang. 3 Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan Kekayaan Negara. 4 Persentase laporan hasil penilaian yang dapat diselesaikan sesuai dengan standar penilaian. 1 Jumlah Penerimaan Negara - Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara. - Bea Lelang. 2 Jumlah Penyelesaian Piutang Negara dan pelayanan lelang - Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS). - Pokok Lelang. 3 Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan Kekayaan Negara. 4 Persentase laporan hasil penilaian yang dapat diselesaikan sesuai dengan standar penilaian. 1 Rasio realisasi dari janji pelayanan pengalokasian dana transfer ke daerah ke pihak eksternal 2 Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal 3 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 4 Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah 5 Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer ke daerah ke pihak eksternal 6 Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan 7 Persentase penyelesaian kasus KKN yang terjadi di lingkungan Ditjen PK sesuai dengan kewenangannya 1 Persentase pegawai yang melanggar kode etik pegawai DJPK 2 Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharu/ dibuat 3 Persentase tingkat penyelesaian dokumen pencairan anggaran 4 Rasio penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana sesuai rencana 5 Persentase penyelesaian kasus KKN yang terjadi di lingkungan DJPK sesuai dengan kewenangannya
RENCANA 2011
2012
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2013
2014
47 M
44.65 M
42.418 M
40.29 M
47.57 M
51.37 M
55.99 M
61.04 M
731.5 M
694.925 M
660.179 M
627.17 M
3.4 T 100%
3.67 T 100%
4T 100%
4.35 T 100%
100%
100%
100%
100%
47 M
44.65 M
42.418 M
40.29 M
47.57 M
51.37 M
55.99 M
61.04 M
731.5 M
694.925 M
660.179 M
627.17 M
3.4 T 100%
3.67 T 100%
4T 100%
4.35 T 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15 hari
15 hari
15 hari
12 hari
100%
100%
100%
100%
4 hari
4 hari
4 hari
3 hari
3
3
3
3
80% 100%
80% 100%
80% 100%
85% 100%
4% 100%
3% 100%
3% 100%
2% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8
RENCANA 2011
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013
2014
123,646
97,044
107,876
125,538
226,418
231,521
244,002
274,165
33,62
38,62
46,10
56,14
33,62
38,62
46,10
56,14
NO
PROGRAM/KEGIATAN
VIII PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG
INDIKATOR 1 Pemenuhan target pembiayaan melalui utang; 2 Terpenuhinya struktur portofolio utang sesuai dengan strategi yang ditetapkan; 3 Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang; 4 Peningkatan partisipasi investor dalam penerbitan SBN; 5 Pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran;
1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
IX
PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral
1 Persentase penyusunan prosedur standar yang mendukung pengelolaan utang 2 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya; 3 Persentase kesesuaian data rekonsiliasi keuangan; 4 Persentase realisasi pengadaan barang; 5 Jumlah sistem aplikasi kesekretariatan yang terintegrasi antar unit eselon II; 1 Jumlah policy recommendation : a. Pendapatan Negara b. Belanja Negara c. Perbendaharaan Negara c. Pembiayaan APBN d. Pegelolaan Kekayaan Negara e. Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank f. Bidang Pembelajaran dan Pertumbuhan g. Pencegahan Praktik KKN 2 Penindakan Praktik KKN: a. Jumlah informasi gratifikasi,pungutan liar, kolusi, dan korupsi b. Persentase realisasi penyetoran hasil investigasi c. Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan 3 Indeks kualitas laporan keuangan kementerian keuangan (BA 15) 4 Indeks kualitas laporan keuangan BUN BA 61 (Cicilan dan Bunga Hutang), 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya), 69 (Belanja Lain-lain), 70 (Dana Perimbangan), 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang), 96 (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri), 97 (Pembayaran Cicilan Pokok Hutang luar Negeri), 98 (Penerusan Pinjaman), 99 (Penyertaan Modal Pemerintah) 5 Indeks kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BA999) 6 Frekuensi komunikasi pengawasan 1 Jumlah hari mulai diresponnya permintaan layanan dan dukungan 2 Indeks kepuasan layanan dan dukungan pilihan 3 Persentase penyelesaian SOP
100% 100%
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 100% 100% 100% 100%
2014 100% 100%
100%
100%
100%
100%
145% 100%
145% 100%
145% 100%
175% 100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
80%
80%
100% 100% 2 sistem
100% 100% 2 sistem
100% 100% 2 sistem
100% 100% 2 sistem
16 rekomendasi 5 rekomendasi 1 rekomendasi 2 rekomendasi 1 rekomendasi 2 rekomendasi 1 rekomendasi 3 rekomendasi 1 rekomendasi
18 rekomendasi 5 rekomendasi 1 rekomendasi 2 rekomendasi 1 rekomendasi 2 rekomendasi 1 rekomendasi 5 rekomendasi 1 rekomendasi
21 rekomendasi 7 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi 1 rekomendasi 2 rekomendasi 1 rekomendasi 5 rekomendasi 1 rekomendasi
22 rekomendasi 8 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi 1 rekomendasi 2 rekomendasi 1 rekomendasi 5 rekomendasi 1 rekomendasi
3 pengaduan
3 pengaduan
3 pengaduan
3 pengaduan
40%
30%
20%
20%
4 kasus
4 kasus
4 kasus
4 kasus
3,00
3,50
3,50
4,00
3,5
3,75
3,75
3.78
2,50
3,00
3,50
4,00
15 kali
19 kali
23 kali
24 kali
1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
2,6 (Indeks) 100%
2,7 (Indeks) 100%
2,8 (Indeks) 100%
3,0 (Indeks) 100%
RENCANA 2011
9
RENCANA 2011
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013
2014
40,15
35,05
37,03
39,95
40,15
35,05
37,03
39,95
90,6
88,0
95,0
103,7
59,3
55,26
59,71
65,12
NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENCANA 2011
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 80% 85% 2 rekom. 3 rekom. 2 kali 3 kali
2014 85% 3 rekom. 3 kali
RENCANA 2011 4,2
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 3,62 3,91
2014 4,26
2 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Direktorat Jenderal Pajak
1 2 3 4
Jumlah policy recommendation Jumlah konsultasi Peningkatan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh Itjen Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan
80% 2 rekom. 1 kali Nov 2011
3 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
1 2 3 4
Jumlah policy recommendation Jumlah konsultasi Peningkatan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh Itjen Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan
80% 2 rekom. 1 kali Nov 2011
80% 2 rekom. 2 kali
85% 3 rekom. 3 kali
85% 4 rekom. 3 kali
4,0
4,25
4,59
5,00
4 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
1 Jumlah policy recommendation Indeks Laporan Keuangan (BA 61, 96, 2 97, dan 98) 3 Jumlah konsultasi Peningkatan pelaksanaan reviu atas 4 laporan keuangan oleh Itjen 5 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan
80%
80%
85%
85%
3,9
3,86
4,17
4,55
2 rekom. 3,00 2 kali Nov 2011
2 rekom. 3,50 2 kali
3 rekom. 3,75 3 kali
3 rekom. 3,75 3 kali
5 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
1 Jumlah policy recommendation Indeks Laporan Keuangan (BA 99) 2 Jumlah konsultasi 3 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 4 laporan keuangan oleh Itjen 5 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan
80%
80%
85%
85%
3,8
3,70
3,99
4,35
3 rekom. 2,5 2 kali Nov 2011
3 rekom. 3,0 2 kali
3 rekom. 3,5 3 kali
3 rekom. 4,0 3 kali
6 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
1 Jumlah policy recommendation Indeks Laporan Keuangan (BA 70,71) 2 Jumlah konsultasi 3 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 4 laporan keuangan oleh Itjen 5 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan
80%
80
85%
85%
3,7
3,78
4,08
4,46
2 rekom. 4,0 2 kali Nov 2011
3 rekom. 4,0 3 kali
3 rekom. 4,0 3 kali
3 rekom. 4,0 3 kali
7 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Sekretariat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
1 Jumlah policy recommendation Indeks laporan keuangan (BA 15) 2 Jumlah konsultasi 3 Peningkatan pelaksanaan reviu atas 4 laporan keuangan oleh Itjen 5 Persentase penyelesaian pelaksanaan pengawasan
80%
80
85%
85%
4,2
5,17
5,59
6,10
1 rekom. 3,0 3 kali Nov 2011
2 rekom. 3,5 3 kali
2 rekom 3,5 3 kali
2 rekom. 4,0 3 kali
8 Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan
1 2 3 4
80% 3 rekom. 1 kali Nov 2011
90% 3 rekom. 2 kali
90% 3 rekom. 2 kali
100% 3 rekom. 3 kali
3,6
3,98
4,30
4,69
9 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi anti KKN
1 Persentase realisasi penyetoran hasil investigasi 2 Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak hukum sebagai bukti awal penyelidikan 3 Jumlah policy recommendation Jumlah sosialisasi anti KKN 4 Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian 5 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga
3 pengaduan 40%
3 pengaduan 30%
3 pengaduan 20%
3 pengaduan 20%
3,9
4,34
4,69
5,12
4 kasus 1 rekom. 3 kali
4 kasus 1 rekom. 3 kali
4 kasus 1 rekom. 3 kali
4 kasus 1 rekom. 3 kali
Jumlah policy recommendation Jumlah konsultasi Peningkatan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh Itjen Jumlah informasi gratifikasi,pungutan liar, kolusi, dan korupsi
10
NO X
PROGRAM/KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
2 Penyusunan dan Pengembangan Standar Akuntansi dan Keterbukaan
3 Penelaahan dan Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Bapepam-LK
XI
PERUMUSAN KEBIJAKAN FISKAL
INDIKATOR
RENCANA 2011
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2013 2,5% 10%
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013
1 pembiayaan dan penjaminan 2 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian 3 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun 4 Persentase pertumbuhan unit penyertaan Reksa Dana 5 Indeks Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK 6 Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat
2,5% 10%
2012 2,5% 10%
6%
7%
8%
10%
5% 36% 77%
10% 36% 78%
12,5% 36% 80%
15% 36% 82
1 Persentase kesesuaian antara realisasi peningkatan kualitas pegawai dengan kebutuhan riil 2 Persentase pelaksanaan Program Edukasi dan Sosialisasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank sesuai target 3 Persentase penyusunan dan penyempurnaan draft regulasi di bidang akuntansi, keterbukaan dan tata kelola, pelaku pasar modal serta penerapan prinsip syariah di pasar modal sesuai rencana.
100%
100%
100%
100%
80%
80%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
1 Persentase penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) yang memenuhi target waktu 2 Persentase jumlah pemrosesan Pendaftaran Akuntan yang memenuhi target waktu. 3 Persentase jumlah pelaksanaan audit yang sesuai dengan rencana audit (penelaahan dan penilaian) tahunan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 Persentase kesesuaian pelaksanaan audit dengan program audit 2 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti auditee (sekretariat badan dan biro) 3 Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal Tingkat akurasi kebijakan fiskal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
85%
85%
85%
1 Presentase penggunaan anggaran risiko fiskal
94% 90% 11% 10% 10,0% 70%
95% 90% 10% 10% 9% 75%
95% 91% 9% 9% 8% 75%
95% 94% 5% 9% 4% 80%
68,88
52,02
54,70
60,39
2 Tingkat akurasi Kebijakan Fiskal a Rata-rata presentase deviasi asumsi makro b Persentase deviasi target defisit APBN c. Persentase deviasi proyeksi pendapatan negara 3 Tingkat Kepuasan Pegawai Capaian Realisasi Anggaran
2014 3% 10%
RENCANA 2011
2014
110,23
98,37
110,54
126,80
103,33
91,04
101,98
116,89
4,20
4,68
5,70
6,50
2,70
2,65
2,86
3,42
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal
1 Tingkat Kepuasan Pegawai 2 Capaian Realisasi Anggaran 3 Persentase rekomendasi audit yang selesai ditindak lanjuti
3,75 85% 90%
3,75 85% 95%
3,75 85% 95%
4 90% 95%
52,40
38,47
40,49
45,38
2 Pelaksanaan Kerja Sama Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Internasional
1 Jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam rangka kerja sama teknik luar negeri 2 Jumlah rekomendasi Delri yang diadopsi menjadi kesepakatan internasional
625
635
645
665
16,48
13,54
14,21
15,01
35
35
35
35
11
NO
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
RENCANA 2011
KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 8321 8457 82 Mitra 90 Mitra
2014 11,587 145 Mitra
RENCANA 2011
ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013
2014
343,39
425,79
472,67
458,30
53,71
63,95
67,13
71,12
0,68% 8 mitra
85,68
125,20
152,34
116,32
1400 peserta
1540 peserta
15,10
19,82
22,64
24,44
0,14% 29 Mitra
0,15% 31 Mitra
0,16% 33 Mitra
0,32% 4 mitra
0,35% 4 mitra
0,39% 5 mitra
0,41% 5 mitra
25,78
33,94
36,94
39,89
1 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional
0,21% 2 mitra
0,23% 2 mitra
0,25% 2 mitra
0,26% 2 mitra
19,38
25,44
28,35
30,62
6 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan
1 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional
0,10% 2 mitra
0,11% 2 mitra
0,12% 3 mitra
0,13% 3 mitra
25,86
33,94
33,03
34,76
7 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang selain anggaran, perbendaharaan, perpajakan, kepabeanan, cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan
1 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional
0,14% 2 mitra
0,14% 3 mitra
0,15% 3 mitra
0,16% 4 mitra
19,45
25,55
26,82
28,42
8 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Keuangan Negara di daerah
1 Kegiatan mengedukasi publik tentang Keuangan Negara melalui program BPPK 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional 3 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja
2150 peserta
2520 peserta
2600 peserta
4.787 peserta
98,43
97,95
105,42
112,72
35 mitra
39 mitra
43 mitra
78 mitra
0,45%
0,49%
0,50%
0,30%
14.733,08
16.303,33
XII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN
1 Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional 3 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja
7883 75 Mitra 3,28%
3,48%
3,72%
3,92%
1 Penyelenggaraan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya bagi unit kerja di lingkungan BPPK
1 % penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/ dibuat 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional
100%
100%
100%
100%
2 mitra
2 mitra
2 mitra
4 mitra
2 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan manajemen serta pendidikan pascasarjana bagi Pegawai Kementerian Keuangan
1 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional
0,63% 5 mitra
0,64% 5 mitra
0,66% 5 mitra
3 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang anggaran dan perbendaharaan
1 Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan Negara di bidang anggaran dan perbendaharaan 2 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 3 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional
1300 peserta
1400 peserta
0,13% 27 Mitra
4 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang perpajakan
1 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja 2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional
5 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional di bidang kepabeanan dan cukai
TOTAL
13.257,05
12
13.754,74
