1
DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
ALUR PIKIR LATAR BELAKANG DEFINISI BOK TUJUAN SASARAN BOK KEBIJAKAN OPERASIONAL DASAR HUKUM INDIKATOR KEBERHASILAN RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK 1. 2. 3. 4.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
UPAYA KESEHATAN YANG DIBIAYAI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN PENYELENGGARAAN MANAJAMEN PUSKESMAS PEMELIHARAAN RINGAN
PENGORGANISASIAN PERAN KAB/KOTA MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BOK INDIKATOR KEBERHASILAN MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN BOK MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALAMAT SEKRETARIAT DAN KONTAK PERSON
2
MASYARAKAT SEHAT
GOAL
KELUARGA KECIL BAHAGIA & SEJAHTERA
TARGET ANTARA
PENYAKIT TERKENDALI STATUS GIZI BAIK
MASYARAKAT BERPERAN AKTIF
LINGKUNGAN SEHAT
KERJASAMA LINTAS SEKTOR KOMPAK
DUKUNGAN MENDASAR
Upaya Penunjang: Perbaikan Manajemen SDM Kesehatan Pengembangan Jamkesmas BOK Reformasi Birokrasi Peningkatan Mutu & Akses Yankes Manajemen Khusus DTPK dan DBK
Ketersediaan, Keterjangkauan, Keamanan Obat & Makanan
Upaya Langsung: Upaya KIA dan KB Perbaikan Gizi Pengendalian Penyakit
Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak
Penyehatan Lingkungan
Upaya Mendasar:
Promosi Kesehatan
Keterpaduan Pembangunan Lintas Sektoral
Pemberdayaan Masyarakat
4
ALUR PIKIR
Masya Masyarakat Sehat rakat Sehat
5
LATAR BELAKANG
Untuk mendukung pencapaian SPM dalam upaya mempercepat pencapaian target MDGs perlu kerja keras secara menyeluruh dari pusat sampai ke tingkat akar rumput. Pendekatan untuk percepatan adalah:
INTENSIFIKASI, EKSTENSIFIKASI, INOVASI Dan diperlukan perubahan (REFORMASI) yang lebih sistematis dan mendasar dalam sistem upaya kesehatan secara nasional
Biaya operasional untuk penyelenggaraan upaya kesehatan primer tersebut sangat kecil Kemampuan perencanaan di Puskesmas melalui Lokakarya Mini terbatas. Oleh karena itu perlu terobosan dalam hal pembiayaan, antara lain dalam bentuk BIAYA OPERASIONAL untuk memperlancar kinerja Puskesmas guna mendukung pencapaian target MDGs
6
DEFINISI BOK Adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.
7
TUJUAN UMUM Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat utamanya kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.
KHUSUS Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat. Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
8
SASARAN BOK 1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 2. Puskesmas dan jaringannya
3. Poskesdes 4. Posyandu
9
KEBIJAKAN OPERASIONAL BOK (1) 1. 2.
3.
4. 5. 6.
BOK merupakan bantuan Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diutamakan promotif dan preventif. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang penyalurannya pada tahun 2011 melalui mekanisme Tugas Pembantuan ke Kabupaten/Kota. Dengan adanya dana BOK diharapkan pemerintah daerah tidak mengurangi dana yang sudah dialokasikan untuk operasional Puskesmas dan tetap berkewajiban menyediakan dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK. Besaran Alokasi dana BOK Kab/Kota tahun 2011 ditetapkan sesuai dengan SK Menteri Kesehatan. Dana BOK terdiri dari dana manajemen tingkat Kab/Kota dan dana operasional di puskesmas. Besaran alokasi dana BOK per puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota sesuai dengan pengelolaan keuangan dalam Petunjuk Teknis BOK 2011. 10
KEBIJAKAN OPERASIONAL BOK (2) 7.
Besaran alokasi dana BOK per puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota sesuai dengan pengelolaan keuangan dalam Petunjuk Teknis BOK 2011.
8.
Dana BOK yang tersedia di Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Puskesmas dan jaringannya, termasuk Poskesdes dan Posyandu.
9.
Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin, periodik bulanan/tribulanan sesuai kondisi wilayah Puskesmas.
10. Besaran satuan biaya pemanfaatan dana BOK mengacu pada Standar Biaya tahun 2011 dan apabila tidak ada dalam Standar Biaya, dapat menggunakan real / at cost atau mengacu pada POA. 11. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman keterpaduan, kewilayahan, efisien, dan efektif.
pada
prinsip
11
DASAR HUKUM (1) 1. 2.
UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
3. 4. 5.
UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. 7. 8.
9. PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 10. PP No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 11. Perpres No 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 12. No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 12
DASAR HUKUM (2) 13. Peraturan Presiden No 29 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 14. Permenkes No 210/Menkes/Per/I/2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2011 15. Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 16. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan . 17. SK Menkes No. 1752/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Kab/Kota TA. 2011, yaitu Bupati/Walikota Kepala Daerah Kab/kota untuk atas nama Menteri Kesehatan RI selaku pengguna anggaran/Barang menandatangani SK penetapan pejabat pengelola anggaran Kementerian Kesehatan di tingkat Kab/Kota. 18. Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya tahun 2011. 13
RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK A. Upaya Kesehatan di Puskesmas
B. Penunjang Pelayanan Kesehatan C. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas D. Pemeliharaan Ringan
14
A. UPAYA KESEHATAN DI PUSKESMAS Dari sekian banyak upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas, dana BOK utamanya digunakan untuk mendukung upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang meliputi: 1. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana 2. Imunisasi 3. Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Promosi Kesehatan 5. Kesehatan Lingkungan 6. Pengendalian Penyakit 15
KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI BOK (1) 1.
2. 3.
4. 5. 6.
Pendataan sasaran (ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, kasus risiko tinggi, rumah tangga, siswa, sekolah, pasangan usia subur, wanita usia subur, tempat-tempat umum, dll) Surveilans (gizi, KIA, imunisasi, penyakit menular, penyakit tidak menular, vektor, dll) Kunjungan rumah/lapangan (kasus drop out, kasus risiko tinggi, perawatan kesehatan masyarakat, pendampingan minum obat, pemasangan stiker P4K, ANC, PNC dll) Pelayanan di Posyandu (penimbangan, penyuluhan, pelayanan KIA, KB, imunisasi, gizi dll) Kegiatan sweeping, penjaringan, pelacakan, dan penemuan kasus Pengambilan spesimen
16
KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI BOK (2) Pengendalian dan pemberantasan vektor (fogging, spraying, abatisasi, pemeriksaan jentik, pembagian kelambu, dll) 8. Kegiatan promosi kesehatan termasuk untuk mendukung program prioritas (penyuluhan, konseling luar gedung, pembinaan Poskesdes dan Posyandu, dll) 9. Kegiatan pemantauan (sanitasi air bersih, rumah, tempat-tempat umum, pengelolaan sampah, dll) 10. Pengambilan vaksin 11. Transport Rujukan dari Poskesdes ke Puskesmas dan atau dari Puskesmas ke Rumah Sakit terdekat untuk kasus KIA risiko tinggi dan komplikasi kebidanan bagi peserta Jampersal 12. PMT penyuluhan dan PMT pemulihan untuk balita 6-59 bulan dengan gizi kurang 7.
17
KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI BOK
Upaya kuratif dan rehabilitatif Gaji, uang lembur, insentif Pemeliharaan gedung (sedang dan berat) Pemeliharaan kendaraan Biaya listrik, telepon, dan air Pengadaan obat, vaksin, dan alat kesehatan Biaya konsumsi untuk penyuluhan Pencetakan ATK dan penggandaan untuk kegiatan rutin Puskesmas
18
B. PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN Keberhasilan pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif dalam upaya kesehatan perlu didukung oleh kegiatan penunjang yang meliputi: Bahan kontak Refreshing/penyegaran/orientasi kader kesehatan Rapat koordinasi dengan lintas sektor/tokoh masyarakat/tokoh agama/kader kesehatan Operasional Posyandu dan Poskesdes
19
C. PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PUSKESMAS
PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS Penyusunan perencanaan kegiatan Puskesmas dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai sumber dana yang ada termasuk salah satunya BOK.
LOKAKARYA MINI PUSKESMAS Merupakan proses penyusunan rencana aksi dari kegiatankegiatan yang telah direncanakan selama satu tahun menjadi kegiatan bulanan (POA bulanan), termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari BOK. EVALUASI Penilaian pencapaian program dan kegiatan Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dari yang direncanakan
20
D. PEMELIHARAAN RINGAN Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas, maksimal 5 % dari total dana BOK dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan ringan di Puskesmas dan jaringannya. Contoh : termos es, bahan bakar cold chain, gayung, ember, gorden, bola lampu, seprai, dll
21
PENGORGANISASIAN (1) Pengelolaan
kegiatan BOK dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota
Di
tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota, pengelolaan BOK terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal)
Pengorganisasian manajemen BOK terdiri dari: Tim Koordinasi BOK (bersifat lintas sektor), sampai
tingkat kabupaten/kota Tim Pengelola BOK (bersifat lintas program), sampai tingkat Puskesmas 22
PENGORGANISASIAN (2) PUSAT TIM KOORDINASI
TIM PENGELOLA
PROVINSI TIM KOORDINASI
TIM PENGELOLA
KABUPATEN/KOTA TIM KOORDINASI
TIM PENGELOLA
PUSKESMAS TIM PENGELOLA
23
PERAN KAB/KOTA (1) MANAJEMEN KEUANGAN
1.
2.
3.
4. 5.
6. 7. 8.
Menetapkan besaran alokasi dana BOK per Puskesmas melalui SK Kadinkes Kab/Kota. Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui SK Bupati/Walikota. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Keuangan Puskesmas, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pengelola Satker) melalui Surat Keputusan KPA Mensosialisasikan pemanfaatan dana BOK ke Puskesmas. Mencairkan dana berdasarkan POA Puskesmas yang telah di verifikasi tim pengelola Jamkesmas-Jampersal-BOK. Menyalurkan dana BOK ke Puskesmas. Mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana BOK. Melaporkan realisasi keuangan berupa SAI (SAK dan SIMAK BMN) 24
PERAN KAB/KOTA (2)
MANAJEMEN PROGRAM 1. Pertemuan: A. Sosialisasi BOK ke Puskesmas B. Evaluasi pelaksanaan BOK
2. Penyelenggaraan orientasi/ refreshing dalam rangka
manajemen BOK 3. Monitoring dan Evaluasi BOK ke Puskesmas 4. Administrasi pengelolaan, pencatatan dan pelaporan BOK
25
MEKANISME PENCAIRAN & PENYALURAN DANA BOK PUSAT
3 Mekanisme TP
SK Menkes
1
--- Mek Alokasi
2b
--- Mek Pencairan
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA 4
SK Kepala DInas
2a
PUSKESMAS
26
INDIKATOR KEBERHASILAN Indikator Input
Persentase Puskesmas yang menerima dana BOK dari SKPD
Indikator Proses
Persentase Puskesmas yang melaksanakan Lokakarya Mini
Indikator Output Persentase pencapaian target SPM bidang kesehatan, dengan indikator: 1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi kebidanan 4. Cakupan pelayanan nifas 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani 6. Cakupan kunjungan bayi 7. Cakupan desa UCI 8. Cakupan pelayanan anak balita 9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 10. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan dari keluarga miskin 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 12. Cakupan peserta KB aktif 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 14. Cakupan Desa Siaga Aktif 27
MEKANISME PELAPORAN KEUANGAN BOK TIM PENGELOLA PUSAT JENIS LAPORAN -SAI (SAK dan SIMAK) -Penerimaan dan Realisasi Dana BOK
TIM PENGELOLA KAB/KOTA (PPK)
JENIS LAPORAN: -Penerimaan dan realisasi Dana BOK -Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
PUSKESMAS (Pengelola Keuangan)
28
MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN PUSAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
LAPORAN PELAKSANAAN BOK TERINTEGRASI DLM LAPORAN SP2TP/SP3 (SIKNAS ONLINE)
PUSKESMAS
29
PEMBINAAN
Pembinaan dilakukan secara berjenjang Mulai dari penyusunan POA dan penggerakan pelaksanaan kegiatan BOK Secara berkala dan terintegrasi dengan kegiatan Jamkesmas dan Jampersal Terhadap aspek teknis kegiatan dan administrasi Dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan secara acak, melalui pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten/kota dengan mengundang Puskesmas
30
PENGAWASAN Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Program BOK dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional (APF) 1. Pengawasan melekat (Waskat) oleh pimpinan masing-masing 2. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan 3. Pengawasan eksternal oleh BPK
31
SPESIFIKASI JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK JAMKESMAS
JAMPERSAL
BOK
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
Jaminan Persalinan untuk sasaran yang blm memiliki jaminan
Bantuan untuk operasional Puskesmas
Penerima dana puskesmas
Penerima dana Dinkes kab/kota & fasilitas pelayanan kesehatan tk lanjutan
Penerima dana Dinas Kesehatan Kab/Kota
Bantuan Sosial
Bantuan Sosial
Mek Tugas Pembantuan
Sasaran masy miskin
Sasaran Ibu hamil , Ibu bersalin, Ibu nifas , bayi baru lahir yg blm memiliki jaminan persalinan
Sasaran sel masy di wil kerja Pusk
SPESIFIKASI JAMKESMAS-JAMPERSAL-BOK JAMKESMAS
JAMPERSAL
BOK
Kuratif dan rehabilitatif
Promotif, preventif,Kuratif, rehabilitatif
Promotif dan preventif
Fokus kegiatan Rawat jalan Rawat inap Gadar Transport rujukan
Fokus kegiatan
Fokus kegiatan Upaya yankes Penunjang yankes Manajemen puskesmas Pemeliharaan ringan Pusk
Perencanaan via lokakarya mini
Perencanaan via lokakarya mini
Pemeriksaan kehamilan Pertolongan persalinan Pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir & KB pasca persalinan Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir
Perencanaan via lokakarya mini
BAGIAN YANG DAPAT DIHUBUNGI NO
UNIT
TELP
EXT
FAKS
1
Bagian Program dan Informasi, Setditjen Bina Gizi dan KIA
021-5279216
021-5201590 021-5279216 ext 8217
2
Bagian Keuangan, Setditjen Bina Gizi dan KIA
021-5277211
021-5201590 021-5277211 ext 8221
3
Bagian Hukormas, Setditjen Bina Gizi dan KIA
-
4
Bagian Umum dan Kepegawaian, Setditjen Bina Gizi dan KIA
021-5221225
021-5201590 ext 8212
-
021-5201590 021-5201225 ext 8222
34
SEKRETARIAT TIM PENGELOLA TINGKAT PUSAT BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI SETDITJEN BINA GIZI DAN KIA BLOK C LANTAI VIII RUANG 817 JL. HR. RASUNA SAID BLOK X KAV. 4-9 JAKARTA 12950 TELEPON 021-5201590 EXT 8217 FAKS. 021-5279216 E-MAIL:
[email protected] 35
