KERANGKA ACUAN KERJA DISKUSI PANEL DAN SEMINAR “PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMBINA, PENGGUNA DAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI DKI JAKARTA”
DAFTAR ISI
Halaman Judul Seminar Daftar Isi
1
1
Latar Belakang
2
2
Maksud dan Tujuan
4
3
Topik Bahasan dan Narasumber
4
4
Waktu dan Tempat
6
5
Peserta dan Undangan
7
6
Pendaftaran Peserta dan Undangan
7
7
Susunan Acara
8
8
Susunan Panitia
9
Diskusi Panel dan Seminar “Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta”
1|P age
KERANGKA ACUAN KERJA DISKUSI PANEL DAN SEMINAR “PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMBINA, PENGGUNA DAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI DKI JAKARTA”
I.
LATAR BELAKANG LPJK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999 yang mempunyai tugas antara lain mendorong dan meningkatkan penerapan hukum dan kontrak konstruksi serta peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi. Untuk itu perlu dilakukan pemecahan masalah dan pendalaman mengenai penerapan hukum dan kontrak konstruksi serta peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli para pemangku kepentingan di bidang jasa konstruksi terhadap permasalahan nyata dalam penyelenggaraan konstruksi di Indonesia, dalam hal ini di Provinsi DKI Jakarta. Hal itu dapat diusahakan melalui kegiatan studi dan kajian yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi itu sendiri, seperti asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, perguruan tinggi, pelaku jasa konstruksi, dan lain-lain. Setelah masa reformasi dan demokrasi di Indonesia, masalah hukum dan kontrak, termasuk di dunia konstruksi, akhir-akhir ini menjadi sangat menarik, karena semakin besar kesadaran hukum masyarakat, termasuk masyarakat jasa konstruksi, dan masalah hukum konstruksi bermunculan. Sebagi contoh : masalah semakin banyaknya pelaku konstruksi yang menghadapi proses hukum, masalah berbagai jenis dan standar kontrak konstruksi dengan segala perbedaan interpretasi pihak yang terkait, dan lain-lain. Studi dan kajian adalah salah satu cara memecahkan masalah secara mendasar, terutama masalah yang berdampak luas dan signifikan. Untuk itu LPJK Provinsi DKI Jakarta mendorong asosiasi badan usaha/profesi jasa konstruksi, perguruan tinggi, dan badan usaha/tenaga profesional penyedia jasa konstruksi untuk duduk bersama membudayakan pemecahan masalah nyata hukum dan kontrak konstruksi yang sedang dihadapi melalui studi kajian konstruksi terhadap aspek-aspek hukum, kontrak, mediasi, arbitrase, dan penilai ahli konstruksi melalui program hibah bersaing penelitian dan seminar LPJKP DKI Jakarta – Studi/Kajian dan Seminar Konstruksi Aspek Hukum, Kontrak, Mediasi, Arbitrase, dan Penilai Ahli Konstruksi, sudah dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan Desember 2015. LPJK Provinsi DKI Jakarta telah memberikan hibah 11 (sebelas) seminar oleh berbagai asosiasi bekerjasama dengan perguruan tinggi dan hibah riset telah diberikan tiga riset yang dilakukan oleh berbagai asosiasi bekerja sama dengan perguruan tinggi. Untuk itu perlu didiseminasikan hasil dari seminar-seminar dan riset-riset tersebut diatas dalam suatu diseminasi berupa diskusi panel.
Diskusi Panel dan Seminar “Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta”
2|P age
KERANGKA ACUAN KERJA DISKUSI PANEL DAN SEMINAR “PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMBINA, PENGGUNA DAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI DKI JAKARTA” Disamping itu, sesuai dengan UU No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Para pihak harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Pembina Jasa Konstruksi di tingkat Provinsi memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2000, Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstuksi, Pasal 7 Ayat 2, yang berbunyi : Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Provinsi dilakukan dengan cara : a) melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi; b) menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi; c) melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; d) melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
untuk
Dalam rangka menunjang kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam percepatan penyerapan anggaran diperlukan sinergi antara Pembina, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi. Peran Pemprov DKI Jakarta sangat menentukan, karena disamping sebagai Pengguna Jasa juga bertindak sebagai Pembina Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu maka akan diselenggarakan Seminar dengan Tema: “Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna Jasa, dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta.” Dalam upaya melakukan percepatan penyerapan anggaran, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai terobosan kebijakan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, antara lain melalui Penggabungan Paket, Swaskelola, dan penerapan Design and Build. Sebagai kebijakan baru hal tersebut tentunya belum sepenuhnya difahami oleh penyedia Jasa Konstruksi ataupun aparat Pemprov DKI di tingkat ULP. Hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam proses percepatan anggaran. Diskusi Panel dan Seminar “Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta”
3|P age
KERANGKA ACUAN KERJA DISKUSI PANEL DAN SEMINAR “PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMBINA, PENGGUNA DAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI DKI JAKARTA” Melalui Seminar ini diharapkan terjadi persamaan persepsi dan sinergitas antara Pembina, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi dalam mendukung kebijakan percepatan penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta serta terciptanya proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tranparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
II. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dari diseminasi adalah : 1. Menyebarluaskan hasil seminar dan riset hasil dari program hibah bersaing LPJKP DKI Jakarta sehingga dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan jasa konstruksi di DKI Jakarta, seperti pemerintah, asosiasi badan usaha dan profesi, perguruan tinggi dan pakar, dan masyarakat konstruksi DKI Jakarta secara luas. 2. Menciptakan sinergi antara Pembina Jasa, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi guna
mendukung Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi
DKI Jakarta, khususnya dalam rangka meningkatkan percepatan penyerapan anggaran di Pemrov DKI Jakarta.
III. TOPIK BAHASAN DAN NARASUMBER Diskusi Panel: Diseminasi Hasil Riset dan Hasil Seminar Hibah LPJK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 LPJKP DKI Jakarta (Prof Ir Krishna Mochtar, MSCE, PhD.- Waka 3): diharapkan berupa paparan rangkuman Hasil 3 Riset dan 11 Seminar Hibah LPJKP DKI Jakarta yang mencakup: a) Hukum : 1) Implementasi Pergub DKI dan kontrak konstruksi mengenai Value Engineering pada Proyek Pemprov DKI 2) Sertifikasi tenaga kerja konstruksi versi UU Keinsinyuran dan UUJK b) Kontrak : 1) Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) kePUan 2) Interpretasi kontrak auditor dan penyedia jasa c) Arbitrase : 1) Berbagai alternatif penyelesaian sengketa: Negosiasi, Mediasi, Dispute Resolution Board (DRB), dan Arbitrase. 2) Peta penyelesaian sengketa di DKI Diskusi Panel dan Seminar “Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta”
4|P age
KERANGKA ACUAN KERJA DISKUSI PANEL DAN SEMINAR “PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMBINA, PENGGUNA DAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI DKI JAKARTA” d) Penilai ahli : Permasalahan dan implementasi peraturan dan perundangan mengenai Penilai Ahli dan Saksi Ahli. Diskusi panel ini akan di tanggapi dari berbagai pihak, antara lain : 1. LPJK Nasional : Tanggapan terhadap rangkuman Hasil Riset (3) dan Seminar (11) Hibah LPJKP DKI Jakarta dari segi kebijakan institusi LPJKN, terutama dalam kaitan permasalahan dan penerapan : a) Sertifikasi tenaga kerja konstruksi versi UU Keinsinyuran dan UUJK b) Penilai ahli: Permasalahan dan implementasi peraturan dan perundangan mengenai Penilai Ahli. 2. Pemprov DKI Jakarta: Tanggapan terhadap rangkuman Hasil Riset (3) dan Seminar (11) Hibah LPJKP DKI Jakarta dari segi kebijakan implementasinya terutama dalam kaitan : a) Implementasi Pergub DKI dan kontrak konstruksi mengenai Value Engineering pada Proyek Pemprov DKI. b) Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) ke-PU-an c) Interpretasi kontrak auditor dan penyedia jasa 3. Polda Metro Jaya: Tanggapan terhadap rangkuman Hasil Riset (3) dan Seminar (11) Hibah LPJKP DKI Jakarta, terutama dari segi kebijakan penegakan hukum institusi kepolisian, terutama dalam kaitan : a) Permasalahan dan implementasi peraturan dan perundangan mengenai Saksi Ahli. b) Berbagai alternatif penyelesaian sengketa: Negosiasi, Mediasi, Dispute Resolution Board (DRB), dan Arbitrase. c) Peta penyelesaian sengketa di DKI 4. BPKP DKI Jakarta: Tanggapan terhadap rangkuman Hasil Riset (3) dan Seminar (11) Hibah LPJKP DKI Jakarta dari segi kebijakan auditing institusi BPKP DKI, dalam kaitan masalah audit kontrak jasa konstruksi, terutama dalam hal : a) Implementasi Pergub DKI dan kontrak konstruksi mengenai Value Engineering pada Proyek Pemprov DKI b) Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) ke-PU-an c) Interpretasi kontrak auditor dan penyedia jasa
Diskusi Panel dan Seminar “Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta”
5|P age
KERANGKA ACUAN KERJA DISKUSI PANEL DAN SEMINAR “PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMBINA, PENGGUNA DAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI DKI JAKARTA” 5. Peradi DKI Jakarta: Tanggapan terhadap rangkuman Hasil Riset (3) dan Seminar (11) Hibah LPJKP DKI Jakarta dari segi kebijakan pembelaan kasus advokat, terutama dalam kaitan masalah Hukum, Kontrak, dan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi : a) Permasalahan dan implementasi peraturan dan perundangan mengenai Saksi Ahli. b) Berbagai alternatif penyelesaian sengketa: Negosiasi, Mediasi, Dispute Resolution Board (DRB), dan Arbitrase c) Peta penyelesaian sengketa di DKI. I.
Seminar: Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa. Seminar ini akan menghadirkan beberapa narasumber yang akan membahas topik – topik sebagai berikut : 1. LKPP, dengan topik pembahasan : “Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Penggabungan Paket Proyek, Rancang Bangun, dan Swakelola ditinjau dari Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional”. 2. Ditjen Bina Konstruksi, Kementrian PUPR, dengan topik pembahasan : “Implementasi Pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di bidang Kelembagaan dan Program, ditinjau dari Regulasi Nasional”. 3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan topik pembahasan : “Pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasa”. 4. ULP DKI, dengan topik pembahasan : “Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia ULP dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.
III. WAKTU DAN TEMPAT Hari / Tanggal Jam Tempat
: Kamis, 17 Desember 2015 (alternatif 15-17 Desember) : 08.00 – 17.00 WIB. : Ruang Ballroom, Hotel Arya Duta, Jl. Prapatan No.44-48 Menteng, Jakarta Pusat
Diskusi Panel dan Seminar “Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta”
6|P age
KERANGKA ACUAN KERJA DISKUSI PANEL DAN SEMINAR “PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMBINA, PENGGUNA DAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI DKI JAKARTA”
IV. PESERTA SEMINAR Jumlah peserta 100 orang (sesi 1) dan 150 orang (sesi 2) terdiri dari : 1. Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya (10 orang) (Sesi 1 dan 2) 2. BPKP DKI Jakarta (3 orang) (Sesi 1) 3. Kejati DKI Jakarta (3 orang) (Sesi 1) 4. Polda Metro Jaya (3 orang) (Sesi 1) 5. Peradi DKI Jakarta (3 orang) (Sesi 1) 6. KADIN DKI Jakarta (3 orang) (Sesi 1) 7. LPJKN (3 orang) (Sesi 1) 8. Ketua Asosiasi Perusahaan Provinsi DKI Jakarta (19 peserta) (Sesi 1 dan 2) 9. Ketua Asosiasi Profesi Provinsi DKI Jakarta (22 peserta)(Sesi 1 dan 2) 10. Dekan Fakultas Teknik Konstruksi/Sipil Perguruan Tinggi Provinsi DKI Jakarta (26 peserta) (Sesi 1) 11. Institusi Pers (5 peserta) (Sesi 1 dan 2) (Undangan free) 12. Anggota Asosiasi (94 peserta) Sesi 2 V. PENDAFTARAN/RSVP PESERTA DAN UNDANGAN Pendaftaran peserta seminar dapat dilakukan di : LPJK Provinsi DKI Jakarta Contact Person : Ricky Erens (0856 – 113 1926 Email :
[email protected] Alamat : Gedung SDA Lt. 4, Jl. DI Panjaitan, Kav. 12-13 Cawang, Jakarta Timur Gapensi DKI Jakarta : Contact Person : Donna Selina (0812 9089 300) Email :
[email protected] Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No.4 Menteng, Jakarta Pusat Inkindo DKI Jakarta : Contact Person : Purwadi Gunarto (0818 – 798 829) Email :
[email protected] /
[email protected] Alamat : Jl. Pertani No. 7, Pasar Minggu Jakarta Selatan.
Diskusi Panel dan Seminar “Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta”
7|P age
KERANGKA ACUAN KERJA DISKUSI PANEL DAN SEMINAR “PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMBINA, PENGGUNA DAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI DKI JAKARTA” VI. SUSUNAN ACARA
Waktu 08.00 - 08.30 08.30 - 09.05
09.05 - 09.20 09.20 - 09.40 09.40 - 11.20 11.20 - 12.00 12.00 - 13.00
13.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 16.15
Kegiatan Pendaftaran Peserta Laporan Panitia Sambutan Oleh Ketua GAPENSI DKI Jakarta Sambutan Oleh Ketua INKINDO DKI Jakarta Sambutan Oleh Ketua LPJK Provinsi DKI Jakarta dilanjutkan penyerahan buku rangkuman hasil seminar dan riset kepada Gubernur DKI Jakarta Sambutan Gubernur DKI Jakarta, sekaligus membuka acara Coffe Break SESI 1 : Diskusi Panel Rangkuman Hasil Riset dan Seminar Hibah LPJKP DKI Jakarta Tanggapan Rangkuman Hasil Riset dan Seminar Hibah LPJKP DKI Jakarta. Tanya Jawab dengan Peserta Diskusi Panel ISHOMA SESI 2 : Seminar PAPARAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Tanya Jawab dengan Peserta Diskusi Panel Penutupan Acara
Pembicara/ Moderator Ketua Panitia Leonard Silalahi, SE Ir. Peter Frans Ir. Heru Panatas, MM Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Moderator : Setu Albertus, M.Si Prof. Dr. Ir. H. Krishna Mochtar, MSCE LPJKN, Pemprov DKI, Polda Metro, BPKP DKI, dan PERADI
Moderator : Ir. Yudi Setiabudi LKPP, Ditjen Bina Konstruksi, Asbang-LH, dan ULP
Ketua Panitia
Diskusi Panel dan Seminar “Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta”
8|P age
KERANGKA ACUAN KERJA DISKUSI PANEL DAN SEMINAR “PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMBINA, PENGGUNA DAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI DKI JAKARTA” VII. SUSUNAN PANITIA SEMINAR Panitia Seminar merupakan kerjasama LPJKP DKI Jakarta dengan Gapensi DKI Jakarta dan Inkindo DKI Jakarta : 1. Penanggung Jawab: 1. Ketua LPJK Provinsi DKI Jakarta 2. Ketua DPP Gapensi DKI Jakarta 3. Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta
: Ir. Heru Panatas, MM : Leonardus Silalahi, SE : Ir. Peter E. Frans.
2. Panitia Pengarah : Ketua : Prof Dr Ir Krishna Mochtar, MSCE (LPJK DKI) Sekretaris : Ir Yudi Setiabudi (LPJK DKI) Anggota : Anton M Nainggolan, BAP, SE (Gapensi DKI) Setu Albertus, M.Si (Gapensi DKI) Ir Suwendi, MSc. (Inkindo DKI) Ir Victor Sianipar. (Inkindo DKI) 3. Panitia Pelaksana : Ketua Wakil Ketua 1 Wakil Ketua 2 Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Bidang Pendanaan
Bidang Publikasi
Bidang Acara
Bidang Umum
: Ir. Sigit Hariwidodo, MM (LPJK DKI) : Ir. Lambok Rumapea (Gapensi DKI) : Ir. Endang Nurzaman (Inkindo DKI) : Ir. Muhammad Amry (LPJK DKI) : Rikky Desarlino, S.Sos,. M.Si (LPJK DKI) : Nuryanni (LPJK DKI) : Ir Irianto Mangunsong (LPJK DKI) Ir Edward Haposan Napitupulu (Gapensi DKI) Dr. Agung Joko Pitono (Inkindo DKI) Purwadi Gunarto (Inkindo DKI) : Ricky Erens (LPJKP) Ir. Pung Zulkarnain (Inkindo DKI) Dra. Meri Catherine (Gapensi DKI) : Harianto Simanjuntak, SE (LPJK DKI) Dona Selina, SE (Gapensi) Dra. Ernawati (Inkindo DKI) Neni Septiani (Inkindo DKI) Urip Yustono (Inkindo DKI) : Martha Napitupulu (LPJK DKI) Mutiara Sitohang (LPJK DKI) Ir Yessy Susana (Gapensi DKI) Nina Budianti, SE (Inkindo DKI)
Diskusi Panel dan Seminar “Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta”
9|P age
PROPOSAL SEMINAR : PENGUATAN PERAN PENILAI AHLI DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
Diskusi Panel dan Seminar “Peningkatan Sinergi antara Pembina, Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta”
10 | P a g e
