EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2010 DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN OLEH :
DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAPAT KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN KEHUTANAN BIDANG BINA PRODUKSI KEHUTANAN TAHUN 2010 HOTEL MENARA PENINSULA-JAKARTA, TANGGAL, 14-16 JULI 2010)
================================================= I.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010 (S/D BULAN JUNI) A. PELAKSANAAN DIPA TAHUN 2010 1. Hasil monitoring menunjukkan bahwa Realisasi Pelaksanaan DIPA 2010 Lingkup Ditjen BPK sampai dengan Bulan Juni masih rendah dengan realisasi anggaran rata-rata sebesar 17,15% (Total prosentase Ditjen BPK yang meliputi Pusat, BP2HP dan Dishut) atau realisasi anggaran sebesar Rp. 49,54 milyar dari total Pagu Anggaran Rp. 288,82 milyar, dengan rincian sebagai berikut : Realisasi Pelaksanaan DIPA 2010 sampai dengan Bulan Juni 2010 :
A. PUSAT
Anggaran Pagu Realisasi 102.465.491.000 16.355.771.610
B. BP2HP
147.774.662.000
27.390.154.475
18.54
38.586.081.000
5.795.524.380
15.02
288.826.234.000
49.541.450.465
17.15
Unit Kerja
C. DINASHUT PROVINSI TOTAL
Daftar Realisasi anggaran DIPA Tahun 2010 per Satker terlampir.
Prosentae 15,96
2. Satker yang realisasi anggarannya masih dibawah 10 %, adalah : a. BP2HP Jambi (6,52 %). b. Dinashut Prov. Sumatera Selatan (5,60 %); Dinashut Prov. Kalimantan Selatan (4,83 %); Dinashut Prov. Kalimantan Timur (3,46 %); 3. Satker yang tidak pernah menyampaikan laporan realisasi anggaran dan atau yang realisasinya masih 0 (nol) persen, yaitu : Dinashut Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. 4. Berdasarkan realisasi tersebut di atas yang masih rendah, maka perlu segera diambil langkah tindak lanjut seluruh KPA agar melakukan evaluasi pelaksanaan DIPA secara berkala dan berjadwal, serta segera mengambil langkah-langkah konsolidasi untuk optimalisasi penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, serta sisa waktu yang tersedia. Diharapkan kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan secepatnya sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar. 1
5. Sesuai arahan Menteri Kehutanan dalam pidato sambutan Rakornis, untuk Satker yang realisasi anggarannya rendah dan atau tidak disiplin menyampaikan laporan kegiatan ke Direktorat Jenderal BPK, akan dipertimbangkan alokasi anggarannya untuk tahun anggaran 2011. II. VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DITJEN BPK A. V i s i
:
“Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan“ B. M i s i : Berdasarkan visi tersebut, Direktorat Jenderal BPK menetapkan 6 (enam) misi dalam pembangunan kehutanan yang diemban, yaitu : 1. Memantapkan penataan kawasan hutan produksi untuk usaha kawasan hutan produksi dan jasa lingkungan; 2. Meningkatkan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) di hutan alam; 3. Meningkatkan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) di hutan tanaman; 4. Meningkatkan daya saing industri primer kahutanan; 5. Memantapkan sistem penatausahaan hasil hutan; 6. Memantapkan sistem kelembagaan tata kelola kehutanan Ditjen BPK yang profesional dan akuntable. III. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL BPK 2010 – 2014 1. Kondisi hutan produksi saat ini telah memasuki siklus tebangan ke 2 dengan asumsi 1 siklus tebangan adalah 35 tahun (dimulai tahun 1970-an), dimana ancaman terhadap hutan produksi juga terus meningkat berupa pertambangan dan perkebunan illegal, perambahan hutan, kebakaran hutan, serta pembalakan dan perdagangan hasil hutan illegal. 2. Mengingat hal tersebut diatas, maka arah pembangunan bidang Bina Produksi Kehutanan kedepan akan berfokus pada pengelolaan ”Logged Over Area” (LOA) hutan alam dan pembangunan hutan tanaman dengan tetap mengedepankan asas-asas kelestarian. Pengelolaan LOA sebagai ”core bisnis” akan bergerak pada upaya untuk memperoleh keuntungan kompetitif dan biodiversitas, sedangkan pembangunan hutan tanaman menjadi sangat vital untuk memenuhi bahan baku industri kayu, menambah tutupan hutan sekaligus salah satu upaya penyerapan karbon. 3. Pada sektor industri kehutanan, Kebijakan diarahkan pada pengembangan investasi di hilir, dimana untuk kayu pertukangan didorong ke outsorcing bahan baku dari Hutan Tanaman (HTI, HTR, HR, HKm, dll). Dengan demikian proses produksinya akan bergeser dari massa productions ke tailored made dan diversifikasi produk. Pengembangan industri pulp sampai dengan tahun 2020 diproyeksikan ada penambahan 4 (empat) unit di Provinsi Kalbar, Kalteng, Papua Barat dan Papua untuk meningkatkan kapasitas produksi pulp dari 6 juta ton 2
menjadi 10 juta ton per tahun. Pengembangan sumber energi biomassa dilakukan antara lain dengan Wood Pellet Development. 4. Kebijakan-kebijakan yang adaptif, sebagai upaya antisipasi atas perubahan geopolitik nasional dan internasional yang terkait isu perubahan iklim dan letter of intent (LOI) antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Norwegia, perlu terus dikembangkan sehingga dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dalam pengelolaan hutan produksi. 5. Selain itu dilakukan cek lapangan oleh UPT untuk menghindari pemutihan izin atau penyalahgunaan izin terutama di HTI (hanya menebang kayu) dan pinjam pakai di HP, penegasan LOA di HTI tidak diizinkan dengan THPB. Penyelesaian tunggakan PSDH/DR periode sebelum 2003 sebesar Rp 324,43 M. Untuk itu agar dinas kehutanan provinsi (19 provinsi) menyediakan dokumen pendukung untuk Laporan Keuangan Kemenhut kepada BPK RI. 6. Untuk itu Pilihan Kebijakan jangka panjang Ditjen BPK adalah sebagai berikut : 6.1. Mengelola secara lestari LOA (Hutan Alam Bekas Tebangan) sebagai sumber hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) (eksotik) serta cadangan karbon. 6.2. Membangun Hutan Tanaman (HTI, HTR, HKm, HR) untuk memenuhi permintaan BB Industri perkayuan (meningkatnya jumlah penduduk), penutupan lahan (mencegah banjir & erosi) & penyerapan karbon Strateginya adalah mengaitkan dengan kebijakan pro-poor, pro-jobs, pro-growth dan pro-environment. IV. PROGRAM DAN JENDERAL BPK
KEGIATAN
PRIORITAS
TAHUN
2011
DIREKTORAT
A. Program Ditjen BPK Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010 – 2014 telah ditetapkan Program yang terkait langsung dengan pembangunan Ditjen BPK, yaitu : PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI. 1.
Tujuan Program : adalah untuk optimalisasi pengelolaan hutan produksi dan diversifikasi hasil hutan serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. Kegiatan-kegiatan serta indikator utama dalam program ini baik langsung maupun tidak langsung respon terhadap isu perubahan iklim.
2.
Outcome/Hasil Program : 1) Peningkatan PHPL dan Diversifikasi Hasil Hutan; 2) Peningkatan Daya Saing Industri Primer Kehutanan.
3.
Indikator Kinerja Utama Program ini, antara lain : a. Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit kesatuan pengelolaan dan usaha pemanfaatan hasil hutan/jasa lingkungan; b. Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat. 3
c. Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan hutan produksi meningkat; d. Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan e. Eksport hasil hutan meningkat. B. Kegiatan-Kegiatan Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2011, yaitu : 1.
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi (Penanggungjawab : Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi) Output/keluaran kegiatan adalah : optimalisasi pemanfaatan areal hutan produksi untuk hasil hutan kayu/hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Indikator output pelaksanaan kegiatan, antara lain : a. Terbentuknya KPHP sebesar 20 % dari seluruh kawasan hutan produksi; b. Tersedianya areal calon unit usaha pemanfaatan hutan produksi di 26 provinsi;
2.
Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam)
(Penanggungjawab
:
Output/keluaran kegiatan adalah peningkatan produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi. Indikator output kegiatan ini, antara lain : a. Meningkatnya produksi HH Kayu/HHBK/Jasling dari Hutan Alam sebesar 1 % dari tahun 2009; b. Jumlah unit IUPHHK-HA bersertifikat PHPL meningkat sebesar 10 %; c. 10 % produksi tebangan bersertifikat SVLK; dan d. penerbitan IUPHHK–HA dan IUPHHK-RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 650.000 Ha 3.
Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman (Penanggungjawab : Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman) Output/keluaran kegiatan adalah peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan hutan produksi. Indikator keluaran kegiatan ini, antara lain : a. Terwujudnya pemberian Ijin Usaha Hutan Tanaman (HTI dan HTR) pada areal seluas 550.000 ha; b. Terwujudnya penambahan luas tanaman sebesar 550.000 (HTI dan HTR); dan c. Tercapainya pemberian sertifikat PHPL kepada 12 unit manajemen HTI.
4.
Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan (Penanggungjawab Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan)
:
Output/keluaran kegiatan adalah peningkatan eksport hasil hutan. Indikator kelauaran kegiatan ini, antara lain : a. Meningkatnya pemenuhan bahan baku IPHHK dari hutan tanaman dan limbah sebesar 15 % ; 4
b. Meningkatnya produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu (SVLK) sebesar 10 % ; dan c. Efesiensi penggunaan bahan baku industri meningkat rata-rata 2 %. 5.
Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan (Penanggungjawab : Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan) Output/keluaran kegiatan adalah penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan. Indikator output/keluaran pelaksanaan kegiatan, antara lain : a. Peningkatan PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi sebesar 2 % dari tahun 2010; b. Terimplementasinya SI PUHH-Penatausahaan PSDH/DR secara On-Line di 40 % unit manajemen IUPHHK dan IU-IPHHK yang aktif;
6.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal BPK (Penanggungjawab : Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan) Output/keluaran kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal BPK berjalan secara efektif dan efesien baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan ini adalah menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola lingkup Departemen Kehutanan. Indikator keluaran pelaksanaan ini, antara lain : a. Tersusunnya program dan anggaran pada 57 unit/satuan kerja; b. Data pelaksanaan kegiatan Ditjen BPK terpantau secara periodik pada 57 satuan kerja; c. Tersusun dan dipatuhinya ketentuan-ketentuan hukum bidang BPK; dan d. Tersedianya sarana-prasarana kerja untuk mendukung tugas-tugas pada 24 unit kerja Ditjen BPK.
7.
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pembinaan GANIS-WASGANIS PHPL (Penanggungjawab : Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s/d XVIII). Output/keluaran kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pembinaan GANIS-WASGANIS PHPL adalah : a. Data dan informasi pemanfaatan hutan produksi, industri pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan secara periodik. b. Data hasil penilaian sarana dan metoda yang digunakan dalam pemanfaatan hutan produksi c. Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS-WASGANIS PHPL). Indikator Kinerja : a. Tersedianya laporan hasil pemantauan kegiatan pengeloaan/ pemanfaatan Hutan Peroduksi dan industri pengolahan hasil hutan serta peredaran hasil hutan di 18 Wilayah Kerja BP2HP. b. Tersedianya sarana dan metoda pemanfaatan hutan produksi yang memenuhi standar pada unit manajemen di 18 wilayah kerja BP2HP 5
c. Tersedianya GANIS dan WASGANIS yang bersertifikat di 18 wilayah kerja BP2HP. 8.
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Penanggungjawab : Dinas Kehutanan Provinsi/dekonsentrasi) Output/keluaran kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah peningkatan kinerja PHPL pada Unit Manajemen IUPHHK dan kinerja IPHHK Indikator Kinerja : Jumlah IUPHHK HA/HT dan IPHHK yang bersertifikat PHPL/Legalitas Kayu meningkat.
C. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2011 Berbasis Kinerja (PBK). 1. Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja: a. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai b. Meningkatkan efesiensi dan transparansi dalam penanggaran c. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas pengelolaan anggaran 2. Landasan Konsepsional Penganggaran Berbasis Kinerja a. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented) b. Fleksibiltas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas c. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-tugas Unit Kerja/Satuan Kerja yang diletakan pada struktur organisasi. 3. Perencanaan dan penganggaran agar disusun secara TEPAT, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN : a. TEPAT, rencana disusun berdasarkan : - Kinerja yang lebih terukur dan runtut mulai dari indikator kinerja prioritas (impact), program (outcome0 dan kegiatan (output). - Realistis (memperhitungkan ketersediaan anggaran dan bukan “daftar kebutuhan tak terbatas”. - Efisien (mencapai sasaran dengan biaya sehemat mungkin) b. AKUNTABEL : jelas sasaran yang akan dicapai dan jelas penanggungjawab pelaksanaannya. c. TRANSPARAN : dapat dicermatai oleh seluruh rakyat, melalui dokumendokumen RPJM, RENSTRA (lima tahunan), RKP dan APBN (Tahunan). 4. Pejabat Eselon II/Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja sebagai penanggungjawab kegaiatan, agar mengawal/terlibat sejak awal dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sampai dengan pelaksanaannya (tidak hanya dipercayakan kepada seorang operator/aplikator).
6
5. Kebijakan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2011 PROGRAM : PENINGKATAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI : 6.
NO. 1 1
2
KEGIATAN
7.
SASARAN/TARGET 2011
KEBIJAKAN PELAKSANAAN Rencana Pelaksanaan Lokasi
Pelaksana
2 3 4 Peningkatan Penambahan areal ijin - Sosialisasi peraturan Pengelolaan Hutan usaha pemanfaatan hutan permohonan ijin Tanaman tanaman (HTI/HTR) seluas - Identifikasi calon areal 550 ribu ha - Pendampingan (HTR) - Koordinasi
5 Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng,Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulsel, NTT, Maluku.
6 Dit. BPHT Dinashut Prov./Kab BP2HP
Penambahan areal - Pembinaan/percepatan tanaman pada hutan penyusunan RKU; tanaman (HTI/HTR) seluas - Pembinaan 550 ribu juta ha. pelaksanaan RKT - Fasilitasi penyusunan RKU/RKT (HTR) - Pendampingan HTR Sertifikasi Pengelolaan - Penilaian kinerja Hutan Produksi Lestari, 12 IUPHHK-HTI unit manajemen hutan tanaman
Sumut, Sumbar, Riau, Jambi,Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalteng,Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulsel, NTT, Maluku Sumut, Riau, jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Maluku Utara
Dit. BPHT Dinashut Prov./Kab BP2HP
Peningkatan Produksi hasil hutan Bintek/monev 308 unit Pengelolaan Hutan kayu/bukan kayu/jasa pnerbitan RKT Hutan Alam Alam Produksi lingkungan sebesar 1 %. Pembinaan dan Pelaksanaan PHPL Unit IUPHHK bersertifikat Penilaian kinerja PHPL PHPL meningkat 10 %
di 20 unit Hutan Alam
Dit. BPHT
KEBUTUHAN DUKUNGAN DARI KEGIATAN ESELON I LAIN 7 Ditjen Planologi : Pencadangan Areal HTI/HTR Verifikasi areal yang dimohon (HTR) Setjen Kemenhut : Penyuluhan
Setjen Kemenhut : Pusat Standarisasi Lingkungan Kehutanan
dan
Setjen Kemenhut : Pusat Standarisasi Lingkungan Kehutanan
dan
IUPHHK Dit. BPHA Dinashut Prov./Kab BP2HP IUPHHK Dit. BPHA
7
6.
NO.
KEGIATAN
1
2
3
7.
SASARAN/TARGET 2011
KEBIJAKAN PELAKSANAAN Rencana Pelaksanaan Lokasi
3 4 5 10% produksi penebangan Pembinaan teknis dan unit IUPHHK bersertifikat Legalitas pengendalian Alam Kayu. pelaksanaan PHPL. Sertifikasi legalitas kayuoleh LP-VI Penerbitan IUPHHK-HA/RE Sosialisasi perijinan RE Kalteng, Kaltim pada areal bekas tebangan Identifikasi calon areal (LOA) seluas 350 Ribu ha Bintek permohonan IUPHHK-HA/RE
Peningkatan Terbentuknya KPHP pada perencanaan kawasan hutan produksi pengelolaan hutan (menjadi 20 %) produksi
Pelaksana 6 Hutan Dit. BPHA
Fasilitasi pembentukan Sumbar, babel, KPHP (Workshop, Lampung, Sulut, pelatihan dll) Sulbar, Sultra, NTB, Kordinasi dan bantuan Papua Barat, Papua teknis penyusunan KPHP
Tersedianya areal Identifikasi dan Seluruh Indonesia calon/usulan pemanfaatan pemetaan areal hutan (kecuali Jawa dan Bali) hutan produksi dalam produksi yang tidak bentuk unit-unit usaha pada dibebani hak/ijin 26 provinsi (20 %) pemanfaatan. 4
Peningkatan peredaran hutan dan hasil hutan
tertib PNBP dari investasi hasil pemanfaatan hutan iuran produksi meningkat sebesar 2%
Pengendalian peredaran Seluruh Indonesia hasil hutan dan penertiban hasil hutan illegal Intensifikasi PNBP dan penyelesaian tunggakan PNBP
KEBUTUHAN DUKUNGAN DARI KEGIATAN ESELON I LAIN 7 Setjen Kemenhut : Pusat Standarisasi Lingkungan Kehutanan
dan
Dit. BPHA Dinashut Prov./Kab
Ditjen Planologi : Pencadangan Areal Verifikasi areal yang dimohon Pemda (Dinashut Provinasi/Kab/ Kota) Dit. Ditjen Planologi : BRPHP Pembentukan KPH Dinashut Setjen Kemenhut : Prov./Kab Pembentukan Kelembagaan KPH Pemda (Dinashut Provinasi/Kab/ Kota) Dit. BRPHP Dinashut Prov./Kab Dit. BIK Pemda (Dinashut Provinasi/Kab/ & PHH Kota) Dinashut Prov./Kab BP2HP
8
6.
NO.
KEGIATAN
1
2
7.
SASARAN/TARGET 2011 3
4 Penataran/penyegaran petugas penagih.
5
Pelaksana
KEBUTUHAN DUKUNGAN DARI KEGIATAN ESELON I LAIN
6
7
89 unit manajemen Penyempurnaan peraturan perundangan IUPHHK Hutan Alam Pembangunan SIM (AAC > 60.000 m3) PUHH secara on-line Pengadaan peralatan SI-PUHH
Dit. BIK Pemda (Dinashut Provinasi/Kab/ & PHH Kota) Dinashut Prov./Kab BP2HP
Outsourcing bahan Seluruh Indonesia baku industri perkayuan Kemitraan HR Pembangunan SI RPPBI Sosialisasi kebijakan pasokan bahan baku
Dit. BPPHH Dinashut Prov. BP2HP
Badan Litbang Kehutanan Ditjen RLPS (data potensi HR)
Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 10%
Evaluasi industri Seluruh Indonesia kehutanan yang terdaftar pemegang ETPIK Pembinaan dan penilaian kinerja IPHHK Sosialisasi SVLK
Dit. BPPHH Dinashut Prov. BP2HP
Badan Litbang Kehutanan Pusat Standarisasi Lingkungan Kehutanan
dan
Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar rata-rata 2% per tahun.
Fasilitasi pelaksanaan Seluruh Indonesia Restrukturisasi/revitalisa si industri primer hasil hutan kayu
Dit. BPPHH Dinashut Prov. BP2HP
Badan Litbang Kehutanan Pusat Standarisasi Lingkungan Kehutanan
dan
Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit management IUPHHK dan IPHHK (20 %)
5
KEBIJAKAN PELAKSANAAN Rencana Pelaksanaan Lokasi
Peningkatan usaha Pemenuhan bahan baku industri primer dari hutan tanaman dan kehutanan limbah meningkat 15%
9
6.
NO.
KEGIATAN
1
2 Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Produksi Kehutanan
6
7.
SASARAN/TARGET 2011 3 Tersusunnya program dan anggaran pada 57 unit kerja per tahun Data pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terpantau secara periodik pada 57 unit kerja per tahun Tersusunnya dan terpatuhinya ketentuanketentuan hukum bidang Bina Produksi Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun Tersedianya sarana kerja untuk mendukung tugastugas pada pada 24 unit kerja per tahun
KEBIJAKAN PELAKSANAAN Rencana Pelaksanaan Lokasi 4 Pengelolaan Gaji, Honorarium & Tunjangan Penyelenggaraan Opersional dan Pemeliharaan Perkantoran Pelayanan publik / birokrasi Pembinaan kelembagaan Pembinaan Umum, Program, Pelaporan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Hukum dan Kehumasan
Pelaksana
5 Seluruh Indonesia B
6 Setitjen BPK BP2HP
KEBUTUHAN DUKUNGAN DARI KEGIATAN ESELON I LAIN 7
10
