LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2011 – 2012 TANGGAL 16 s/d 18 APRIL 2012
I. PENDAHULUAN A. DASAR KUNJUNGAN KERJA Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dewan di bidang pengawasan serta representasi sebagai wakil rakyat, dalam hal ini penyerapan informasi secara langsung mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah, evaluasi Peraturan Daerah, pelaksanaan pelayanan publik, pelaksanaan birokrasi dan manajemen kepegawaian termasuk masalah CPNS dan tenaga honorer. Selain itu Komisi II DPR RI juga ingin melihat pelaksanaan administrasi kependudukan dan evaluasi program PNPM Mandiri. Komisi II DPR RI juga melaksanakan kunjungan ke kantor BPN Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik oleh BPN, mengetahui perihal pelaksanaan program nasional pertanahan (Prona), sertifikasi (Larasita), dan tindak lanjut penyelesaian masalah pertanahan. Tim Kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 14 (empat belas) orang anggota yang dipimpin oleh Bapak Ganjar Pranowo / Fraksi Partai PDIP dan Anggota Tim terdiri dari: 1. Drs. Ramadhan Pohan 2. Nurcahyo Anggorojati 3. Rusminiati, SH 4. Nurul Arifin, SIP, MSi 5. Drs. Taufiq Hidayat, MSi 6. Agustina Basik-Basik, Ssos, 7. Arif Wibowo 8. Alexander Litaay 9. Agus Purnomo, S.IP 10. H. Rahman Amin 11. H. Chairul Naim, SH, MH 12. Drs. H. Harun Al Rasyid, MSi 13. Miryam Haryani, SE, MSi Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh 1 (satu) Tenaga Ahli dan 2 (dua) orang dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) orang dari TV Parlemen DPR RI.
1
B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 16-18 April 2012 dan telah mengadakan beberapa kali pertemuan, yakni dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Pertemuan dilakukan bersamaan dengan agenda Menteri Dalam Negeri, Bapak Gamawan Fauzi di Griya Agung Palembang khususnya mengenai kesiapan Provinsi Sumatera Selatan dalam perekaman data untuk eKTP. Setelah pertemuan dilakukan di Griya Agung Palembang, rombongan Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri mengadakan pertemuan dan kunjungan ke Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang untuk melihat kesiapan e-KTP. Pertemuan dilanjutkan pada malam hari di Kantor Wilayah BPN Provinsi Provinsi Sumatera Selatan serta Kakan BPN se-Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan keterangan mengenai tindak lanjut persoalan pertanahan dan evaluasi penyelenggaraan program pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan. Hari berikutnya, Komisi II DPR RI melakukan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendapat penjelasan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan pelaksaan program lain sesuai dengan ruang lingkup pembahasan Komisi II DPR RI. II. HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN, 16 – 18 APRIL 2012 PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
EVALUASI DAERAH OTONOM BARU Hasil evaluasi terhadap 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang dimekarkan setelah era reformasi di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru bahwa: a. Perkembangan DOB usia 7 tahun yakni Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir mengalami perkembangan aspek sarana prasarana dan infrastruktur pemerintahan jumlah gedung/kantor, transportasi dan komunikasi, pendidikan dan bank/lembaga keuangan. Demikian juga dengan PAD yang meningkat signifikan, demikian juga dengan sektor industri dan ekonomi masyarakat. b. Terhadap Kabupaten Empat Lawang yang masih berusia di bawah 5 tahun masih dalam tahapan evaluasi Pemda Provinsi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki hambatan dalam upaya penataan dan pengembangan daerah otonom baru. CALON DAERAH OTONOM BARU Mengenai calon Daerah Otonom Baru yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yakni Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) dan Musi Rawas Utara (Muratara), Gubernur Sumatera Selatan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.
2
440/KPTS/I/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang persetujuan dan dukungan personel, asset dan dukungan dana untuk Pilkada pertama kali di DOB Kabupaten Muratara; serta Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 441/KPTS/I/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang persetujuan dan dukungan personel, asset dan dukungan dana untuk Pilkada pertama kali di DOB Kabupaten Pali. Sementara itu, dana hibah dibebankan kepada Kabupaten Induk yakni Kabupaten Musi Rawas untuk Kabupaten Muratara dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Musi Rawas No. 11 Tahun 2010 serta Kabupaten Muara Enim untuk Kabupaten Pali dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Muara Enim No. 546/KPTS/I/2010. PERBATASAN ANTAR DAERAH Sengketa perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi tetangga tidak ada, namun sengketa batas intern Provinsi Sumatera Selatan, yakni:
Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas. Telah diadakan 14 kali rapat pada tingkat provinsi maupun tingkat pusat, namun sampai sekarang belum memperoleh kesepakatan. Dan saat ini masih menunggu Kepmendari. Namun, sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Tim Penegasan Batas Daerah untuk kemudian berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah di tingkat kabupaten/kota.
Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Banyuasin. Telah tercapai Nota Kesepakatan Bersama No. 72 dan No. 50 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penyelesaian Batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Banyuasin dengan berpedoman pada Peta dalam lampiran UU No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin. Untuk lebih lanjut akan masuk dalam Tahun Anggaran 2012.
Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Ilir. Diserahkan kepada Kemendagri dengan surat tanggal 21 April 2009.
Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Telah dilakukan pemasangan pilar permanen mengacu pada Peta Topografi sesuai dengan Surat Mendagri No. 136/694/PUM tanggal 15 Mei 2008.
Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih. Telah ada rapat 14 Desember 2009 yang pada dasarnya Tim PBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi bahwa garis batas dibuat berdasarkan peta pada lampiran UU No. 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih. Namun kesepakatan tersebut ditolah masyarakat.
Manajemen perbatasan antar daerah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan: a. Rapat Teknis dengan Kabupaten/Kota untuk kesinambungan dan sinergi penganggaran kegiatan penataan batas. b. Rekonstruksi pilar batas yang sudah terpasang. c. Koordinasi dengan tim pusat. IMPLEMENTASI PP NOMOR 23 TAHUN 2011 Tidak ada kendala Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2011 jo. PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
3
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi. Melalui APBN, penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dialokasikan dana, antara lain: a. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. b. Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Provinsi, terkait isu wilayah administrasi perbatasan, kawasan dan pertanahan, pencegahan penanggulangan bencana, kerjasama daerah, serta hal lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Umum. c. Fasilitasi Kesekretariatan Gubernur untuk efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan peningkatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Provinsi. d. Koordinasi pengendalian dan pelaporan administrasi keuangan dan asset Pemerintah di wilayah Provinsi untuk memperkuat akuntabilitas dana APBN dan aset Pemerintah di wilayah Provinsi. e. Fasilitasi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kabupaten/Kota untuk membina, mengawasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perda dan Perda Kabupaten/Kota. PEMBATALAN PERATURAN DAERAH Terdapat 4 Perda Provinsi Sumatera Selatan yang dibatalkan oleh Mendagri, yakni: 1. Perda Provinsi Sumsel No. 28 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair -- dibatalkan dengan Kepmendagri No. 86 Tahun 2005. 2. Perda Provinsi Sumsel No. 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Lintas Kabupaten/Kota -dibatalkan dengan Kepmendagri No. 107 Tahun 2007. 3. Perda Provinsi Sumsel No. 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan -- dibatalkan dengan Kepmendagri No. 108 Tahun 2007. 4. Perda Provinsi Sumsel No. 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota -- dibatalkan dengan Kepmendagri No. 109 Tahun 2007. Sementara itu, perda Kabupaten/Kota se-Sumsel terdapat 16 Perda yakni di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKI, Kabupaten Musi Rawas dan Kota Palembang. PELAYANAN PUBLIK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik kepada aparatur yang terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kebijakan yang dilakukan mengacu pada Peraturan MenPAN No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik juga melakukan keterlibatan partisipasi masyarakat melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit penyelenggara pelayanan publik yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
4
Demikian juga dengan ketersediaan fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat miskin, perlakuan khusus bagi kelompok rentan dilakukan melalui RS Ernaldi Bahar, RS Paru-paru dan RS Khusus Mata Provinsi Sumsel. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah keterbatasan kemampuan termasuk jumlah SDM serta belum memadainya sarana dan prasarnan pendukung pelayanan. REFORMASI BIROKRASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Kebijakan yang terlah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait Reformasi Birokrasi adalah dengan menyusun SOP (Standard Operasional Prosedur) bidang kepegawaian, proses rekrutmen dan seleksi CPNS yang direncanakan menggunakan CAT (Computer Assisted Test). Dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan PNS Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi telah memberikan tugas dan izin belajar bagi PNS, mengikutsertakan PNS dalam diklat fungsional dan diklat teknis sesuai dengan kompetensinya. Namun, distribusi PNS Provinsi antar daerah atau antar instansi belum maksimal dilakukan karena keterbatasan gubernur dalam pemindahan dan pendistribusian PNS, terkait kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah masing-masing. Kendala yang dialami dalam penerapan UU Pokok Kepegawaian, UU Pemerintah Daerah dan PP No. 9 Tahun 2003 antara lain: tidak sinkron ketentuan yang mengatur tentang kepegawaian diakibatkan penafsiran yang berbeda terhadap pelaksanaan UU dan PP yang dimaksud. MASALAH CPNS DAN TENAGA HONORER Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Sumsel terkait rekrutmen tenaga honorer menjadi PNS: a. Sebanyak 1.665 orang tenaga honor yang diangkat sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2005. b. Namun masih belum terakomodirnya tenaga honor yang bekerja di SKPD namun diperbantukan pada unit instansi yang menurut BKN bukan instansi Pemerintah seperti KORPI dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Sementara itu, bagi tenaga honorer yang belum tertampung dalam pengangkatan CPNS akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Dalam hal penataan kepegawaian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang melakukan perhitungan kebutuhan PNS di setiap SKPD berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja. KEARSIPAN Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa upaya peningkatan sadar arsip dengan cara: Sosialisasi kearsipan di lembaga pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD dan swasta. Sosialisasi buku Pergub No. 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pembinaan secara langsung kepada pencipta arsip. Diklat teknis arsip bagi Sekretaris Desa/Kelurahan dari 15 kabupaten/kota seSumatera Selatan. Pameran kearsipan melalui Mobil Layanan Sadar Arsip. Jasa Layanan Kearsipan oleh Arsiparis Badan Arsip. Penelusuran arsip statis yang bernilai sejarah.
5
Pejabat struktural Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 1 orang eselon I, 4 orang eselon II dan 9 orang eselon IV. Untuk memperkuat Sumber Daya Manusia nya, dibuat suatu pelatihan kearsipan dengan melakukan: Mengirim pegawai untuk Diklat Teknis Kearsipan. Pelatihan tenaga operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Kearsipan Statis. Studi banding ke ANRI dan ke luar negeri. Kendala yang dihadapi adalah penambahan gedung baru untuk menampung pejabat dan pegawai Badan Arsip Daerah, penambahan gedung depo tempat penyimpanan arsip, penambahan ruang pelayanan publik, kebutuhan kendaraan operasional kegiatan kearsipan serta peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, implementasi kegiatan Arsip Masuk Desa yang dicanangkan oleh ANRI, Badan Arsip Daerah Sumsel telah melaksanakan Diklat Teknis Arsip Masuk Desa bagi Sekretaris Desa/Lurah kepada 155 orang sejak tahun 2010. Kegiatan ini belum menyentuh seluruh desa dan kelurahan yang ada. Namun, memberikan beberapa manfaat guna meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa. Alokasi Dana APBD dan APBN Dekonsentrasi Badan Arsip Daerah sejak tahun 2009 sebanyak Rp. 2.111.002.000 (termasuk Rp. 1.930.850.000,- dari APBD), Tahun 2010 sebanyak Rp. 2.188.920.544 (termasuk Rp. 2.107.731.544,- dari APBD) serta pada Tahun 2011 sebanyak Rp. 2.201.476.000,- (termasuk Rp. 2.065.450.000 dari APBD). ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Program SIAK berbasis teknologi mulai diterapkan sejak Tahun 2008, di mana teknologi yang digunakan sudah tersambung online dari kecamatan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/Kota langsung ke server pusat, serta dari Provinsi ke pusat. Koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan cara rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pemuktahiran data penduduk dan pemberian NIK yang harus selesai pada Tahun 2010. Perekaman e-KTP dimulai sejak Oktober 2011 dan sudah 15 kabupaten/kota seSumatera Selatan sudah melaksanakan perekaman e-KTP tepat waktu. Jumlah peralatan teknis yang diterima untuk seluruh kabupaten/kota sebanyak 449 set (dimana terdapat 2 set per kecamatan untuk 217 kecamatan dan 15 set di Dinas Kependudukan dan Capil). Alat tersebut dikirim via pos langsung ke kecamatan dan Dinas Dukcapil. Dalam hal antisipasi kemungkinan kerusakan, Pemerintah menunjuk 3 konsorsium untuk mendampingi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan Rp. 500.000.000 untuk Kegiatan Sosialisasi kepada Kecamatan dan Kabupaten/Kota pada Tahun 2011. Dan program e-KTP telah selesai dilaksanakan 100%. Dengan luas wilayah 91.774, 99km2 dan jumlah penduduk sebanyak 8.492.429 jiwa dengan wajib KTP sebanyak 4.586.959 jiwa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat telah melaksanakan perekaman e-KTP. Pada kesempatan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI masa sidang ini bersamaan waktu dengan Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri ke Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan diberi penghargaan perekaman e-KTP se-Provinsi secara tepat waktu sebelum batas akhir perekaman 30 April 2012. EVALUASI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI
6
PNPM Mandiri Pedesaan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2007 sampai 2012 pada 11 Kabupaten, 117 Kecamatan dan 1.972 Desa. Evaluasi dilakukan Pemerintah Provinsi dengan melakukan kunjungan secara berkala ke kecamatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program untuk disesuaikan dengan sistem operasional prosedur dan petunjuk operasional teknis yang sudah ada. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga memberikan penghargaan bagi UPK (Unit Pengurus Unit Pengelola Kegiatan) dengan melakukan lomba UPK terbaik seProvinsi Sumatera Selatan. Setiap tahun, juga diadakan Expo PNPM Mandiri Pedesaan untuk memaparkan pencapaian yang dilakukan sehingga masyarakat dapat melihat perkembangan programnya. Namun, beberapa hal kendala yang dialami dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan ini yakni rendahnya kualitas SDM desa, terutama Tim Pengelola Kegiatan sehingga tidak optimal melaksanakan kegiatan di beberapa desa, koordinasi antara aparat dan masyarakat yang belum berjalan optimal, dukungan penanganan masalah dan penyimpanan dana tunggakan tidak berjalan baik, serta masih terdapat dominasi kegiatan oleh aparat dan tokoh desa di beberapa desa. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain, penetapan lokasi dan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan ini seyogyanya disesuaikan dengan kondisi daerah, peran aktif Pemerintah Kabupaten dalam memelihara asset yang dihasilkan serta pengelolaan dana bergulir pasca program perlu dibuat aturannya. KUNJUNGAN KE KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG
Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kecamatan Alang-Alang Lebar bersama dengan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan peninjauan lapangan kesiapan pelaksanaan e-KTP di Kota Palembang. Namun, pemerintah Kota Palembang secara seremonial mempersiapkan acara untuk Menteri Dalam Negeri dalam rangka pemberian secara simbolis kepada para tokoh masyarakat Kota Palembang e-KTP yang sudah tercetak, di mana sebelumnya mereka dipastikan sudah melakukan perekaman sebelumnya. Setelah acara seremonial, rombongan Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri meninjau operasionalisasi e-KTP yang terdapat di kantor Camat Kecamatan Alang-alang Lebar yang telah 100 persen menyelesaikan target Kemendagri dalam perekaman e-KTP. Menurut Camat, personil kecamatan disiapkan bahkan sampai pukul 02.00 WIB dalam melakukan perekaman e-KTP. Antusias masyarakat juga tinggi sekali untuk mensukseskan program ini. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, di mana masingmasing Kabupaten/Kota sudah memiliki kantor pertanahan definitif. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki luas 8.701.742 hektar di mana jumlah bidang sertifikat sejumlah 1.022.925 bidang dengan jumlah luas sertifikat sebesar 38,96% atau 2.057.980,198 hektar. 1. Kelembagaan Jumlah PNS dengan Tenaga Honorer pada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 585 orang PNS (84%) dan Tenaga Honorer
7
sejumlah 113 orang (16%)-- dimana sebanyak 216 orang (37%) adalah tenaga administrasi dan 369 orang (63%) tenaga teknis. Secara umum jumlah PNS yang ada dirasakan memadai, namun memang masih terdapat ketimpangan antar Kantor Pertanahan dan Bidang yang kemudian disiasati dengan mobilisasi PNS. Di samping itu dibantu juga oleh tenaga honorer. Anggaran yang dialokasikan sejak Tahun 2007 sangat memadai dan memiliki efek yang signifikan terhadap penguatan asset di Provinsi Sumsel. Sejak Tahun 2009 sampai Tahun 2011 alokasi anggaran menaik; di mana Tahun 2008 dialokasikan sebesar Rp. 82.611.211.000,- ; Tahun 2009 sebesar Rp. 88.195.599.000,- dan Tahun 2011 sebesar Rp. 122.466.495.000,Untuk target perolehan PNBP selama tiga tahun terakhir dan realisasinya yakni, Tahun 2009 2010 2011
Target PNBP Realisasi Rp. 47.433.308.000 18.045.616.089 (38%) Rp. 36.828.119.000 15.812.361.651 (43%) Rp. 56.321.051.000 40.128.920.523 (71%)
Kegiatan yang memberikan kontribusi pada PNBP antara lain,
Pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Pendaftaran tanah pertama kali Pemeliharaan data pendaftaran tanah Informasi pertanahan Pemeriksaan tanah Pertimbangan teknis pertanahan Konsolidasi tanah swadaya Lisensi, SPKS dan P3NB.
2. Kasus Tanah Jumlah kasus yang telah diselesaikan di Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun terakhir adalah: Tahun 2009 2010 2011
Jumlah Kasus
Kasus Selesai 117 104 77
13 27 11
Kasus tanah menimbulkan sengketa atau konflik yang muncul antara lain akibat, pemberian ganti rugi tanah tidak tepat sasaran/bukan pemiliknya, batas wilayah administratif dari tingkat desa sampai Kabupaten/Kota tidak jelas dan tidak tegas, penerbitan alas hak oleh oknum Kepala Desa yang berbeda di atas satu bidang tanah yang sama, pemilik tanah yang tidak mengetahui letak tanahnya. Pihak-pihak yang bersengketa bisa terjadi antara orang perorangan, pihak perusahaan dengan masyarakat, perorangan dengan pemerintah serta antar instansi pemerintah. Proses penanganan, pengkajian dan penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumsel dengan cara mengundang para pihak yang
8
bersengketa dan pihak terkait untuk gelar kasus atau mediasi; penelitian atau pengolahan data pengaduan. Mekanisme penerimaan pengaduan yang dilakukan untuk penyelesaian kasus yakni, 1. Menerima laporan untuk kemudian dicatat dalam buku register penerimaan pengaduan dan kasus pertanahan. Kemudian diteliti kelengkapan dan keabsahan data dan identitas pelapor. 2. Data yuridis, data fisik dan data pendukung lain diteliti. 3. Melakukan kajian kronologis sengketa, untuk dianalisa secara yuridis, fisik dan administrasi. 4. Objek sengketa kemudian ditinjau lapangan yang kemudian masuk dalam Berita Acara. 5. Kantah kemudian mengundang pihak bersengketa dan terkait untuk gelar kasus atau mediasi, yang hasilnya dituangkan dalam notulensi. 6. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak disarankan menempuh jalur hukum/litigasi. Dalam prakteknya, BPN Kantor Wilayah Provinsi Sumsel mengalami kesulitan dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebut dikarenakan laporan yang disampaikan tidak dilengkapi dengan identitas dan alamat yang jelas (pelapor dan terlapor), DIPA alokasi untuk biaya perkara dan biaya penyelesaian sengketa amat minim sekali per tahunnya yakni 3 juta dan 3 juta rupiah, sarana penunjang laptop dan komputer kurang sementara volume pekerjaan menumpuk, data sulit diperoleh, serta saksi tidak hadir. Untuk mengatasi sengketa, BPN Sumsel menyurati pelapor agar melengkapi data yuridis dan data penunjang lain, dana dalam DIPA sebaiknya terukur, sarana komputer yang baru tersedia 4 buah dan laptop 4 buah, saksi dimohonkan untuk hadir tepat waktu serta diperlukan aparat keamanan untuk meninjau lapangan. 3. Legalisasi Asset Tanah, Pengaturan dan Penataan Tanah serta Pengendalian Tanah Pencapaian dan Realisasi Fisik serta Anggaran Prona Prov. Sumsel, Tahun 2009 2010 2011
Target PNBP Realisasi Anggaran (juta) 16.000 bidang 15.378 bidang 4.640 5.190 bidang 5.190 bidang 2.076 5.200 bidang 5.202 bidang 2.080
Pencapaian Pelaksanaan Pensertifikatan Lintas Sektoral Prov. Sumsel khususnya pelaksanaan sertifikasi UKM, Tahun 2009 2010 2011
Target UKM Realisasi Anggaran (juta) 1.125 bidang 1.125 bidang 497,1 800 bidang 800 bidang 380 550 bidang 450 bidang 220
Sementara itu untuk sertifikasi transmigrasi mengalami kendala yakni untuk masyarakat transmigran mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk dialokasikan dana untuk transmigrasi, di antara tanah HPL sudah ada yang disertifkasi oleh kelompok masyarakat; atau dari program-program lain, seperti Prona, Tanah Pertanian.
9
Selain itu, penataan kawasan hutan juga tidak jelas. Misalnya tanah imigran masuk dalam kawasan hutan, namun pada tahun 1982 ada program PT Musi Banyuasin ada 4500 KK yang tidak dapat disertifikatkan karena masuk kawasan hutan, padahal kredit atas tanah yang dimaksud sudah lunas. Persoalan tersebut masih menjadi masalah bahkan sudah 3 kali Gubernur dan 3 kali Bupati belum selesai. Sejak tahun 2009 sudah 2.320 bidang tanah yang disertifikasi melalui program Larasita, 3.404 bidang tanah (Tahun 2010), dan 2.732 bidang tanah (Tahun 2011). Setiap Kantah di Provinsi Sumatera Selatan masing-masing sudah memiliki 1 mobil Larasita dan 2 unit sepeda motor. Dalam melaksanakan program Larasita ini, Kantor BPN Sumatera Selatan memiliki dua kendala utama, yakni beberapa lokasi yang belum memiliki sinyal internet serta kondisi daerah Sumsel yang tidak terjangkau melalui jalur darat. Sementara itu, untuk tanah yang terindikasi terlantar telah dilakukan langkahlangkah penyelesaian antara lain telah dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap 143 SK tanah yang terindikasi terlantar dan telah diusulkan 70 SK untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar ke BPN RI yang terdiri dari HGU seluas 55.777,8 hektar dan Izin Lokasi seluas 365.278,3 hektar. 4. Fungsi dan Peruntukan Lahan Dalam setiap pemberian hak atas tanah maupun izin lokasi selalu terdapat pertimbangan teknis penatagunaan tanah, sehingga alih fungsi lahan dapat diminimalisir karena pertimbangan teknis selalu berpedoman pada RTRW. Dalam rangka penyusunan neraca penatagunaan tanah Kanwil BPN Provinsi Sumsel telah melaksanakan pemetaan terhadap Kota Pagar Alam, Lubuk Linggau dan Prabumulih. Dari ketiga kota yang dimaksud tidak terjadi pergeseran lahan produktif terutama persawahan. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI) PROFIL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Luas wilayah Kabupaten OKI ini mencapai 19.023, 47 km2 dimana 75% wilayahnya berupa rawa dan sisanya 25% berupa daratan. Kabupaten ini memiliki 18 kecamatan, 803 desa dan 13 kelurahan. Sensus Penduduk 2010 menyebutkan bahwa terdapat 727.376 jiwa penduduk, dengan kepadatan penduduk sekitar 38 jiwa perkilometer persegi. Potensi wilayahnya terdiri atas tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta kehutanan. Selain ini OKI juga kaya akan pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kerajinan rumah tangga. Dengan visi OKI Mandiri, Sejahtera, Beriman dan Berkualitas, Kabupaten OKI memiliki beberapa kebijakan umum antara lain penanggulangan kemiskinan, perencanaan dan penganggaran pro poor, pro growth dan pro job, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan, dan pemekaran wilayah. PERATURAN DAERAH Terdapat 2 (dua) Perda Kabupaten OKI yang dibatalkan oleh Pemerintah yakni, 1. Perda No. 16 Tahun 2000 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten OKI. Perda ini sebenarnya dibuat untuk meningkatkan PAD Kabupaten OKI sejak tahun 2000, mengingat banyaknya perkebunan sawit
10
yang muncul di Kabupaten OKI. Namun Perda tersebut dibatalkan atas dasar Surat Edaran Mendagri No. 188.34/17/SJ/Tahun 2010. Perda tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda Kabupaten OKI dengan Perda No. 15 Tahun 2010. 2. Perda No. 15 Tahun 2001 tentang Pajak Perusahaan Industri Daerah dalam Kabupaten OKI. Dasar pembatalan tersebut adalah Kepmendagri No. 172 Tahun 2004, yang kemudian oleh Pemda Kabupaten OKI ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Perda No. 16 Tahun 2010. Dampak yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten OKI akibat dibatalkannya 2 (dua) Perda tersebut secara langsung adalah berkurangnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 650.000.000,- per tahun. PELAYANAN PUBLIK Pemerintah Kabupaten OKI menyadari bahwa intensitas sosialisasi UU No. 25 Tahun 2009 perlu ditingkatkan, khususnya mengenai hak-hak masyarakat yang dijamin dalam UU. Selain itu, akses dan ketersediaan fasilitas pelayanan publik khususnya terhadap masyarakat miskin dan kelompok retan secara bertahap akan menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten OKI sudah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan nomenklatur Badan Perizinan dan Penanaman Modal berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dan pada tahun 2011 PTSP Kabupaten OKI mendapatkan penghargaan Investment Award dari BKPM Republik Indonesia sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal Kabupaten terbaik peringkat III Nasional, serta mendapat predikat ISO 9001:2008 dari UKAS Accreditation England NQA Global Assurance. Hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten OKI dalam optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik antara lain: a. Perda dan Peraturan Pemerintah Pusat dianggap belum selaras terkait pelimpahan wewenang yang dirasa ego sektoral antar SKPD di daerah. b. Karena cakupan wilayah yang cukup jauh dari beberapa masyarakat, PTSP melakukan pelayanan simpati dengan mendatangi masyarakat yang akan membuat izin di kecamatan-kecamatan yang jauh dari kantor Pemda Kabupaten OKI. REFORMASI BIROKRASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Kebijakan reformasi birokrasi yang dilakgukan Pemerintah Kabupaten OKI adalah dengan penguatan kualitas aparatur yang terkait skill (keterampilan), knowledge (pengetahuan) dan attitude (sikap). Hal tersebut diimplementasikan dengan pemenuhan kediklatan aparatur seperti diklat kepemimpinan dan diklat fungsional. Efektivitas pelayanan dilakukan BKD Kabupaten OKI dengan integrasi pelayanan kepegawaian dengan teknologi informasi berupa database kepegawaian yang menggunakan website yang terhubung Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) yang diluncurkan BKN. Selain itu, sistem komunikasi seluruh PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten OKI dilakukan melalui program SMS Gate Way dengan pesan singkat SMS. Sebagai upaya kemudahan akses informasi, tahun ini pihak BKD sedang mempersiapkan Anjungan Mandiri Informasi Pegawai untuk akses kepegawaian.
11
Pemerintah Kabupaten OKI juga memberikan motivasi kepada PNS dengan memberikan penghargaan bagi PNS terbaik kedisiplinannya. Penilaian awal dilakukan sesama pegawai, kemudian diuji publik, wawancara, survey ke lingkungan kerja dan lingkungan rumah tangga. Penghargaan yang diberikan adalah diberangkatkan umroh. Dalam hal pembinaan karir dan kualitas PNS, Pemerintah Kabupaten OKI menemukan kesulitas keterbatasan jumlah kuota peserta mengingat keterbatasan dana yang dianggarkan untuk mengikuti diklat. Selain keterbatasan dana, juga terjadi pembatasan jumlah PNS yang akan mengikuti seleksi mengikuti Diklat. Akibatnya beberapa pejabat ada yang belum mengikuti jenjang Diklat yang menjadi persyaratan bagi jabatan yang dimaksud. Sementara itu, pemahaman aparatur mengenai UU Pokok Kepegawaian dan PP No 9 Tahun 2003 juga terbatas. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten OKI menganggap perlu masalah kepegawaian yang perlu didesentralisasi antara lain: a. Pelaksanaan Diklatpim Tingkat III, mengingat multiplier effect bagi daerah untuk mempermudah proses kegiatan belajar mengajarnya. b. Pengurusan Pensiun PNS Golongan IV sebaiknya tidak sampai ke Presiden karena dianggap akan menjadi kendala dalam pengurusan pensiunan. MASALAH CPNS DAN TENAGA HONORER Jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI yang direkrut sampai penetapannya sebagai PNS terhitung sejak terbitnya PP No. 48 Tahun 2005 dan PP No. 43 Tahun 2007, Pengangkatan Jumlah Tahun 2006 2007 2008 2009 2010
333 orang 772 orang 973 orang 35 orang 60 orang 2.173 orang
Pemerintah Kabupaten OKI mengalami beberapa kendala tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS antara lain: - Masih banyak daerah yang mengalami isolasi informasi pendataan tenaga honorer sehingga mengakibatkan tercecernya tenaga honorer yang belum terdata, mis. Tenaga pendidik, medis. -
Memang masih terdapat data dan kelengkapan administrasi yang kurang lengkap, yang dirasa BKD OKI bahwa BKN kurang fleksibel sehingga merugikan tenaga honorer yang benar-benar mengabdi.
-
Ketika BKN mengeluarkan surat Edaran No. 3 Tahun 2012 yang antara lain berisikan bahwa BKD harus dapat menyampaikan berkas paling lambat 30 Maret 2012, sementara surat dari BKN baru diterima tanggal 4 April 2012. Surat diterima via Bapak Tumpak (Kepala Bagian Humas BKN) melalui faks.
-
Tenaga honorer yang belum tertampung dalam penerimaan CPNS, Pemerintah Kabupaten OKI mengakomodir tenaga honorer yang memiliki SK sampai 1 Januari 2005 dalam bentuk pendataan Kategori I (tenaga honorer
12
yang dibiayai APBN dan APBD) dan Kategori II (tenaga honorer yang dibiayai non APBD dan APBN) . Tenaga Honorer yang terdata pada Kategori I berjumlah 345 orang; dan Kategori II baru sampai pada tahap pendataan sebanyak 1.422 orang. Pada hasil verifikasi dan validasi BKN, tenaga honorer Kategori I yang dinyatakan lulus ada sebanyak 60 orang dari 345 orang. Padahal banyak guru bantu dan bidan PTT yang tidak masuk, padahal nyata-nyata telah mengabdi secara jelas. BKD OKI mempertanyakan kriteria ketidaklulusan yang dimaksud, sehingga mengakibatkan kekecewaan banyak pihak. Untuk kategori II, setelah dicek ulang dari aplikasi BKN masih terdapat sekitar 500 orang yang tercecer akibat kondisi geografis yang sangat luas (banyak dari wilayah perairan), sementara batas waktu yang diberikan hanya 14 hari terhitung dari daerah sampai ke Pusat. Akibatnya banyak yang tidak terdata karena perairan atau kondisi yang jauh. -
Porsi belanja pegawai di Pemerintahan Kabupaten OKI ada sebanyak 42,45% dari total belanja pegawai. Jumlah PNS ada sebanyak 9.031 orang dari jumlah penduduknya sejumlah 727.376 orang. Oleh karenanya Pemerintah OKI sangat memerlukan penambahan formasi PNS, dimana jumlah formasi yang diperlukan Tahun 2011 ada sebanyak 2.147 orang lagi dengan rincian 581 orang tenaga guru, 853 orang tenaga kesehatan, dan 713 orang tenaga teknis.
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Program SIAK di OKI telah berjalan sejak tahun 2010. Pemerintah Kabupaten OKI telah membangun tower SIAK di 6 kecamatan untuk melayani 18 kecamatan melalui APBD Kabupaten OKI dan bantuan teknis dari Pemerintah Pusat. Perkembangan sampai saat ini masih berjalan baik karena Disdukcapil OKI terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk optimalisasi pelayanan SIAK terpadu dari kecamatan-kabupaten-provinsi sampai pusat. Pemuktahiran data kependudukan terus dilaksanakan setiap tahun melalui APBD Kabupaten OKI. Persoalan utama adalah banyak desa yang berada di wilayah perairan di 5 kecamatan dan disdukcapil Kabupaten OKI telah berupaya mengadakan pelayanan khusus jemput bola untuk datang ke desa-desa walaupun biaya operasional menjadi cukup tinggi. Namun begitu, Bupati Kabupaten OKI juga mendapat penghargaan dari Mendagri di Balai Agung Provinsi Sumsel bersama-sama dengan Gubernur karena dapat menyelesaikan perekaman e-KTP secara tepat waktu. Terhitug 5 April 2012, pelaksanaannya di 18 kecamatan selesai 100% dengan target 472.500 wajib KTP. EVALUASI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PNPM Mandiri sudah terlaksana sejak Tahun 2008 sampai sekarang. Pada awalnya masih bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan) sejak 1998-2007, di mana program kelanjutannya bernama PNPM Mandiri Pedesaan sejak 2008. Dari 18 kecamatan yang ada, terdapat 17 Kecamatan sudah pernah menjadi lokasi program PNPM-MP. Namun pada tahun 2012, hanya 15 kecamatan yang masih menjadi lokasi program. Dua kecamatan lain, yakni Pampangan dan Kota Kayuangung sudah dalam fase-out. Jumlah Desa dan Kecamatan Pemanfaat Dana PNPM-Mandiri Pedesaan sejak Tahun 2007, Tahun Anggaran 2007
Jumlah Kecamatan 5
Jumlah Desa 93
Jumlah Desa Terdanai
69
13
2008 2009 2010 2011 2012
9 15 15 15 15
153 247 247 247 247
137 230 229 182 157
Sejak tahun 1998 sampai tahun 2012 jumlah keseluruhan anggaran APBN yang diterima Pemerintah Kabupaten OKI sebesar Rp. 152.510.000.000,- sedangkan dana pendamping yang dialokasikan dari APBD sejak tahun 2006 sebesar Rp. 28.290.000.000,- Jumlah penduduk miskin yang terlibat dalam program PNPM Pd pada tahun 2011 ada sejumlah 64.561 orang dari 111.869 orang (67,18%). Partisipasi perempuan dalam setiap tahapan kegiatan Tahun Anggaran 2011 berjumlah 47.308 orang dari 111.859 orang (42,29%). Kegiatan yang dilaksanakan berupa simpan pinjam khusus perempuan. Jumlah kelompok simpan pinjam ada sebanyak 2.051 kelompok yang terdiri dari 15.010 orang perempuan di 17 kecamatan. Evaluasi dan monitoring rutin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten OKI yakni oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten OKI sebagai Satuan Kerja Kabupaten untuk PNPM Mandiri Pedesaan. Kegiatan yang dilakukan berbentuk koordinasi dan evaluasi antara pelaku di masyarakat dengan aparatur pemerintahan, dan monitoring langsung ke lokasi kegiatan fisik dan non fisik dengan pihak fasilitator Kabupaten dan Kecamatan. KEARSIPAN Urusan kearsipan diurus oleh Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, dan Arsip Daerah melalui Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten OKI- yang berpedoman pada PP No. 41 Tahun 2007. Dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, hal-hal yang dianggap perlu untuk diperhatikan antara lain bahwa ANRI perlu melaksanakan pembinaan yang intensif terhadap pengelola kearsipan yang ada di daerah, dan melakukan penataan arsip dengan cara mengadakan diklat manajemen pengelolaan kearsipan, diklat fungsional kearsipan, dukungan dana konsentrasi serta bantuan sarana dan prasarana menunjang perbaikan kualitas pelaksanaan kearsipan daerah. Bentuk kerjasama yang dilakukan masih sebatas kerjasama dengan Kantor Arsip Provinsi (untuk pembinaan dan penataan arsip Dinas/Instansi) serta baru akan mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah lain dan pihak swasta. Untuk arsip yang bernilai penting dan strategis, Pemerintah Kabupaten OKI baru akan merencanakan menelusuri arsip-arsip yang bernilai sejarah. Hambatan lain yang dihadapi, selain belum adanya tenaga fungsional arsiparis juga belum terdapat gedung penyimpanan arsip. Dalam upaya meningkatkan kesadaran arsip, Pemerintah Kabupaten OKI juga baru akan merencanakan sosialisasi UU Kearsipan, menyebarkan informasi kearsipan melalui media brosur dan pameran. Program Arsip Masuk Desa ditindaklanjuti dengan melakukan bimbingan teknis kepada sekretaris desa. Namun, hambatan yang utama terjadi dalam program ini dalam hal pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi ke seluruh desa dan kelurahan sulit dilakukan karena kondisi wilayah yang sangat luas dan jarak tempuh yang jauh.
14
KUNJUNGAN PNPM MANDIRI PEDESAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI) Komisi II DPR RI melakukan kunjungan PNPM Mandiri Pedesaan ke Desa Mulyaguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI. Profil Desa Mulyaguna: Luas sekitar 18 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 5.670 jiwa atau 1.257 KK (Kepala Keluarga). Desa ini merupakan eks transmigrasi tahun 1986 yang semula terdiri atas 15 KK. Jumlah pemilih sekitar 3.000 jiwa. Penduduknya banyak yang bertani karet, kelapa sawit dan pedagang. Program PNPM Mandiri Pedesaan sudah dilakukan sejak tahun 2008 di Kecamatan Teluk Gelam. Program kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah desa, di mana: Tahun 2009 membangun sumur bor dengan jet pump. Tahun 2010 membangun 1 unit gedung serbaguna dan 1 unit gedung PAUD. Tahun 2011 melakukan pengerasan jalan sepanjang 4400 meter. Tahun 2012 direncanakan pengerasan jalan sepanjang 3000 meter dan 1 unit gedung PAUD. Masyarakat merasa sangat terbantu. Sebelumnya anak-anak di desa tersebut licin dan becek bila berangkat dan pulang sekolah, memperlancar distribusi hasil perkebunan. Mekanisme penentuan pembangunan dilakukan dengan cara musyawarah desa dengan mengundang Kepala Desa, BPD, Kaur, Kadus dan Ketua RT. Masyarakat mengusulkan beberapa usulan pembangunan seperti jalan, PAUD, gorong-gorong, sumur air bersih. Sampai saat ini terdapat 20 unit pompa per dusun sebanyak 10 unit jet pump, dan 10 unit pompa manual dragon. Satu unit pompa diperuntukan kurang lebih 20 KK. Masyarakat lain ada juga yang memiliki sumur gali. Bila musim kemarau, masyarakat terpaksa membeli air dengan harga Rp. 10.000,- per drum. PAUD yang dibuat diperuntukkan untuk 60 anak yang didirikan di atas tanah desa dan diatasnamakan asset desa. Selain itu, program simpan pinjam juga merupakan program PNPM Pedesaan. Sampai 3 tahun ini sudah terdapat 3 gelombang peminjaman, yakni Rp. 10 juta per 10 orang per kelompok, Rp. 20 juta per 10 orang per kelompok sampai Rp. 30 juta per 10 orang per kelompok. Usaha yang umumnya diikuti oleh kelompok perempuan desa berbentuk kredit baju, alat rumah tangga, jajanan sekolah dan lainnya. Dan sampai saat ini tidak mengalami kemacetan. CATATAN KUNJUNGAN KERJA Terdapat beberapa catatan dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan yakni, a. Tidak konsistennya persoalan penataan daerah otonom baru yang dikatakan tidak ada masalah, padahal masih terdapat beberapa masalah perbatasan di beberapa daerah tersebut. b. Masalah perbatasan intern antar Kabupaten/Kota diserahkan atau dilaporkan kepada Kemendagri; padahal seyogyanya diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi yang bersangkutan (sesuai dengan Permendagri No.1 Tahun 2006).
15
c. Untuk persoalan rekonstruksi pilar batas yang sudah terpasang dianggap tidak efisien dan efektif. Hal tersebut seyogyanya harus selesai bila pada tahapan perencanaan sudah jelas sampai dibuat menjadi permanen; tidak direkonstruksi terus. Sehingga biaya yang dibutuhkan menjadi tidak sebanyak pembangunan, hanya cukup untuk pemeliharaan saja. d. Untuk kearsipan Provinsi Sumsel, kendala yang dihadapi terkait penambahan gedung baru untuk menampung pejabat dan pegawai Badan Arsip Daerah, penambahan gedung depo tempat penyimpanan arsip, penambahan ruang pelayanan publik, kebutuhan kendaraan operasional kegiatan kearsipan serta peningkatan kualitas SDM. Sementara itu kinerja kearsipan Kabupaten OKI dianggap masih sangat belum produktif. e. Untuk masalah pertanahan yang dihadapi oleh BPN Sumsel yakni alat ukur yang dimiliki BPN masih amat terbatas, yakni hanya satu yang GPS (satelit). Hal tersebut memperlambat kinerja pengukuran tanah di Provinsi Sumatera Selatan. f.
Selain permasalahan tersebut, BPN Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami kendala signifikan yakni tidak semua Kantor Pertanahan memiliki kantor tetap, yakni di Kabupaten Empat Lawang dan Oku Selatan. Selain itu, juga terdapat beberapa kantah yang tidak memiliki gedung kantor yang layak yakni di Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin dan Oku.
g. Ditemukan juga kelemahan larasita akibat kondisi geografis yang parah, seperti berbukit-bukit dan wilayah perairan. Sehingga manfaat yang dihasilkan menjadi tidak optimal, karena kebanyakan dipakai untuk kegiatan sosialisasi saja. h. Pemda Kabupaten OKI menyampaikan aspirasinya agar DPR beserta mitra kerja terkait dapat menyusun suatu regulasi yang mengatur bagi hasil pajak ekspor CPO (Crude Palm Oil) serta mendorong terbitnya PP terkait petunjuk pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). PENUTUP
Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 s/d 18 April 2012. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terimakasih.
Jakarta, 20 April 2012 KETUA TIM KUNJUNGAN KOMISI II DPR RI ttd GANJAR PRANOWO A-365
16
