DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA RESES PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2011 2012 16 s/d 18 Juli 2012 I. PENDAHULUAN A. DASAR KUNJUNGAN KERJA Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 65/PIMP/IV/2011-2012 Tanggal 13 Juli 2012 tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja kelompok dalam masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012, dan keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 10 Mei 2012. Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Sulteng berjumlah 14 (empat belas) orang Anggota, dengan Ketua Tim/pimpinan rombongan adalah Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si (F-PAN). Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulteng selengkapnya adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Drs. H. Abdul Gaffar Patappe H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH. Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Paula Sinjal, SH, MH Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Ir. Markus Nari, M.Si Arif Wibowo Dr. Yasonna H. Laoly, SH, M.Sc H.M. Gamari Sutrisno KH. Aus Hidayat Nur Drs. H. Akhmad Muqowam H. Muhammad Unais Ali Hisyam, M.Pd Rindoko D. Wingit
: : : : : : : : : : : : : :
Ketua Tim/ F-PAN Anggota/F-PD Anggota/F-PD Anggota/F-PD Anggota/F-PD Anggota/F-PG Anggota/F-PG Anggota/F-PDI Perjuangan Anggota/F-PDI Perjuangan Anggota/F-PKS Anggota/F-PKS Anggota/F-PPP Anggota/F-PPP Anggota/F-Gerindra
Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI, TV Parlemen DPR RI serta utusan dari Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI. 1|Page
B. RUANG LINGKUP Pada kunjungan kerja ke Provinsi Sulteng ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Gubernur Provinsi Sulteng dan Pimpinan DPRD Provinsi Sulteng (dihadiri pula oleh Forum Musyawarah Pimpinan Daerah), Bupati Palu, Bupati Sigi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulteng beserta jajarannya, Anggota KPU Provinsi Sulteng, serta para pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulteng, Kota Palu dan Kabupaten Sigi.. Tujuan dari kunjungan kerja ke Provinsi Sulteng kali ini adalah untuk menyerap aspirasi dan mendapatkan masukan terkait beberapa permasalahan yang menjadi lingkup kerja Komisi II DPR RI, yakni antara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Sulteng, hasil evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru pasca reformasi di wilayah Provinsi Sulteng; penanganan masalah perbatasan yang ada di wilayah Provinsi Sulteng; Pelaksanaan e-KTP; masalah-masalah pelayanan publik, reformasi birokrasi, kepegawaian, kearsipan, pertanahan, serta evaluasi pelaksanaan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur tahun 2011. Disamping itu, Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Sulawesi Tengah kali ini adalah untuk melihat secara langsung progres pelaksanaan e-KTP dan meninjau hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Provinsi Sulteng. Untuk itu, Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan langsung lapangan ke 2 (dua) Kecamatan Dolo (Kabupaten Sigi) untuk penerapan e-KTP, dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA A. PEMERINTAHAN DAERAH 1. Gambaran Umum a. Wilayah administratif Provinsi Sulteng mencakup 10 kabupaten dan 1 kota, terdiri dari 155 kecamatan, 159 Kelurahan dan 1.815 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.683.722 jiwa (berdasarkan data tahun 2011). b. Provinsi Sulteng memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik berupa tanah dan kandungan mineral yang terpendam di dalamnya, air dan segala isinya maupun keanekaragaman flora dan faunanya. Namun sebagian besar potensi kekayaan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. c. Selama tahun 2011, hampir semua sektor ekonomi pembentuk PDRB mengalami pertumbuhan positif, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan yang mencapai 35,16%. Namun demikian, meski pertumbuhan ekonomi cukup baik, masih terdapat penduduk dalam kondisi kemiskinan. Untuk menangani kemiskinan, pemerintah provinsi Sulteng dan seluruh jajarannya bersama instansi terkait melakukan langkah- langkah yang strategis melalui berbagai intervensi, baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga, serta berbagai program lainnya. Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil dan secara berangsur dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di wilayah Provinsi Sulteng. 2|Page
d. Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulteng tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp1,31 trilyun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (Rp446,58 milyar), Dana Perimbangan (Rp839,15 milyar), dan Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah (Rp26,94 milyar). Adapun realisasi belanja pada APBD tahun 2011 adalah sebesar Rp1.52 trilyun. 2. Evaluasi Daerah Otonom Baru Sejak tahun 1999 atau pasca reformasi, hingga saat ini telah terbentuk 6 (enam) Daerah Otonom Baru di wilayah Provinsi Sulteng, yakni Kabupaten Buol (yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buol Toli-Toli), Kabupaten Banggai Kepulauan (pemekaran dari Kabupaten Banggai), Kabupaten Morowali (pemekaran dari Kabupaten Poso), Kabupaten Parigi Moutong (pemekaran dari Kabupaten Donggala), Kabupaten Tojo Una-Una (pemekaran dari Kabupaten Poso), dan Kabupaten Sigi (pemekaran dari kabupaten Donggala). Sejak terbentuknya wilayah-wilayah tersebut menjadi daerah otonom baru, terlihat berbagai kemajuan yang mampu dicapai dalam segi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Disamping itu, telah tampak pula adanya peningkatan berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, berkembangnya sektor produksi, serta meningkatnya manajemen pengelolaan keuangan daerah. Khusus untuk pengelolaan keuangan daerah, keenam daerah tersebut mendapatkan opini yang baik atas hasil pemeriksaan BPK, dimana Kabupaten Buol, Parigi Moutong, Morowali, dan Tojo Una-Una memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian, dan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Sigi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. 3. Perbatasan Antar Daerah a. Terkait dengan persoalan batas antar daerah, khusus untuk batas daerah antar kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, saat ini penanganannya sudah semakin intensif, dimana pada dua tahun terakhir ini pihak Kementerian Dalam Negeri sudah menunjuk pihak konsorsium untuk melakukan pemasangan pilar batas dan pengukuran koordinat batas. Pada tahun 2011 telah dikerjakan 8 (delapan) segmen batas, dan pada tahun 2012 sedang dalam proses sebanyak 4 (empat) segmen batas yang pendanaannya bersumber dari APBN. Untuk kelancaran pelaksanaan, Pemerintah Provinsi Sulteng dengan pendanaan melalui APBD juga melakukan fasilitasi, koordinasi dengan kabupaten/kota terkait, pendampingan serta membantu memediasi penyelesaian sengketa. b. Untuk batas antar provinsi, pada tahun 2012 ini sedang dibangun 2 (dua) buah gerbang daerah antara provinsi Sulteng dengan provinsi Gorontalo yang penempatannya pada posisi batas berdasarkan Kepmendagri Nomor 59 Tahun 1992, yakni antara kabupaten Buol (Sulteng) dengan kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan pada kawasan antara kabupaten Parigi Moutong (Sulteng) dengan kabupaten Pohuwato (Gorontalo). Selain itu pada tahun 2012 ini pihak Kemendagri juga akan melaksanakan pemasangan pilar dan pengukuran koordinat batas pada 7 (tujuh) segmen batas sebagai upaya penegasan kembali dan perapatan pilar batas di lapangan. 3|Page
Masalah yang masih sangat krusial yang belum terselesaikan terkait dengan batas antar provinsi adalah batas daerah antara provinsi sulteng dengan provinsi Sulbar, khususnya pada kawasan antara kabupaten Donggala (Sulteng) dengan kabupaten Mamuju Utara (Sulbar). Secara umum batas antara kedua wilayah ini sudah ditetapkan melalui Kepmendagri Nomor 52 tahun 1991, namun hingga saat ini masih menyisakan masalah pada Desa Ngovi dan desa Bonemarawa. Terkait dengan permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Sulteng meminta kepada Komisi II DPR RI untuk dapat mendorong Kemendagri agar mereview Kepmendagri Nomor 52 tahun 1991 tersebut. c. Dalam menangani batas wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa kesulitan/kendala/hambatan yang sering dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sulteng, yakni sebagai berikut : Terbatasnya kemampuan teknis sumber daya aparatur; Inkonsistensinya para pejabat pengelola penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan terhadap penerapan 4 (empat) pilar kebangsaan; Masyarakat yang bermukim di kawasan perbatasan masih cenderung mudah terprovokasi sehingga sering menyulitkan tercapainya kesepakatan antar pihak; Besarnya anggaran yang harus disediakan untuk kegiatan penegasan batas daerah; Beragamnya informasi dan dokumen batas daerah sehingga sulit untuk dijadikan sebagai suatu acuan yang pasti; Masih adanya kesenjangan yang cukup besar antara peta dasar yang digunakan sebagai peta kerja dengan situasi dan kondisi riil di lapangan. 4. Pembatalan Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulteng yang telah dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan diatasnya adalah berjumlah sebanyak 3 (tiga) Peraturan yaitu : Perda Nomor 03 tahun 2000 tentang Retribusi dan Penarikan Levy and Grant atas Izin Pemanfaatan Kayu (dibatalkan melalui Kepmendagri Nomor 149 tahun 2007); Perda Nomor 06 tahun 2000 tentang Retribusi Pemanfaatan Lahan pada Hutan Negara (dibatalkan melalui kepmendagri Nomor 150 tahun 2007); Perda Nomor 5 tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Izin Trayek dan Izin Angkutan Khusus di Perairan Darat (dibatalkan melalui Kepmendagri Nomor 122 tahun 2007). Sebagai tindak lanjut dari pembatalan Perda oleh Mendagri tersebut, Pemerintah Provinsi Sulteng juga telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang pencabutan kedua Perda tersebut. 5. Pelayanan Publik Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Gubernur Provinsi Sulteng telah menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Disamping memuat prinsip-prinsip dan standar pelayanan publik, Peraturan Gubernur tersebut 4|Page
mencakup juga antara lain Hakekat dan Asas Pelayanan Publik, Kelompok Pelayanan Publik, Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi serta Kaidah Pelaksanaan Pelayanan Publik. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik kedepan, akan diterbitkan pula Peraturan Gubernur tentang Pedoman Hubungan kerja organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Sulawesi Tengah. Peraturan Gubernur tersebut nantinya akan dijadikan sebagai pedoman oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Hambatan utama yang dihadapi dalam mengoptimalkan fugsi pelayanan publik di Sulawesi Tengah adalah terbatasnya anggaran yang ada pada unit pelayanan sehingga menyebabkan terbatasnya pula sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan. 6. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Kepegawaian a. Kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sulteng dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi adalah dengan melakukan penataan ulang terhadap kelembagaan pemerintahan provinsi Sulteng melalui perampingan struktur organisasi pada SKPD sehingga dapat tercipta organisasi yang hemat struktur kaya fungsi. Disamping itu, manajemen kepegawaian di daerah terus ditata melalui kebijakan internal Badan Kepegawian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan upaya peningkatan pelayanan kepegawaian kepada seluruh PNS daerah. b. Terkait dengan kebijakan Badan Kepegawaian negara (BKN) yang mulai menerapkas Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK), masih terdapat hambatan khususnya dalam hal input data pegawai dari kabupaten dengan sistem on-line. Disamping itu, dalam hal urusan kenaikan pangkat juga masih terdapat hambatan dalam penerapan batas waktu pelayanan kenaikan pangkat karena prosesnya tergantung pada penyelesaian nota persetujuan teknis BKN Regional IV yang selanjutnya disampaikan ke BKPPD Provinsi Sulteng. c. Sehubungan dengan distribusi PNS di wilayah Provinsi Sulteng, baik antar daerah maupun antar instansi, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: Distribusi PNS antar instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Sulteng berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan usul dari instasi yang membutuhkan PNS yang bersangkutan; Distribusi PNS antar daerah hingga saat ini masih terbatas pada permohonan masing-masing PNS, namun kedepan akan dilakukan dengan mengacu pada hasil perhitungan PNS kabupaten/kota; Distribusi PNS berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja belum terlaksana karena masih menunggu hasil evaluasi tentang Laporan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta hasil perhitungan dari Kementerian PAN & RB dan BKN. 7. Masalah CPNS dan Tenaga Honorer Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulteng, disampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Tenaga honorer Pemprov Sulteng yang memenuhi syarat sesuai dengan PP No.48 tahun 2005 jo PP No.47 tahun 2007 yang telah diangkat menjadi PNS 5|Page
adalah sebanyak 1.975 orang dari 1.979 orang yang telah terdata dalam database tenaga honorer. b. Terhadap tenaga honorer yang belum tertampung menjadi CPNS, Pemerintah Provinsi Sulteng menerapkan kebijakan sebagai berikut : Tetap mengalokasikan anggaran untuk pembayaran honorarium bagi Tenaga Honorer tahun 2005 Membuka kesempatan bagi Tenaga Honorer tahun 2005 untuk mengikuti seleksi CPNS formasi umum dengan melampirkan buktibukti sah. c. Terkait kebijakan pemerintah dalam hal penundaan sementara (moratorium) pengadaan CPNS, Pemprov Sulteng telah menindaklanjutinya dengan menyampaikan hasil perhitungan pegawai, analisis beban kerja dan analisis jabatan kepada Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi. 8. Kearsipan Dalam rangka meningkatkan kapasitas kearsipan daerah, Badan Perpstakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulteng (BPADD) telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan baik dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan kinerja kearsipan, maupun untuk meningkatkan sadar arsip di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain melalui pemberian bimbingan teknis kearsipan, pelaksanaan program Arsip Masuk Desa, maupun melalui pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh BPADD Provinsi Sulteng yang perlu mendapat perhatian, yakni antara lain : a. Kurangnya jumlah tenaga fungsional arsiparis sebagai pelaksana teknis profesional dalam menata dan mengelola arsip di lingkungan Provinsi Sulteng, bahkan pada kabupatenkota tidak memiliki sama sekali tenaga arsiparis. Hal ini ditambah lagi dengan belum tersedianya formasi pengangkatan CPNS yang khusus untuk tenaga arsiparis. b. Rendahnya tunjangan jabatan fungsional sehingga menyebabkan kurangnya minat PNS untuk menjadi tenaga fungsional arsiparis. c. Penyerahan arsip dari SKPD masih berbentuk arsip kacau (karungan) sementara di sisi lain sarana panyimpanan arsip juga sangat terbatas. d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja kearsipan, terutama depo arsip, Rollopack, dan mobil operasional penyelamatan arsip. e. Ruang layanan dokumentasi arsip belum memadai sehingga pelayanan kearsipan kepada masyarakat kurang optimal. f. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kearsipan, baik yang melalui APBN (Dana Dekonsentrasi) maupun APBD. Adapun jumlah anggaran yang diterima BPADD Sulteng selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut : No. 1. 2. 3.
Tahun Anggaran 2010 2011 2012
Dana APBD (Rp) 1.102.908.000,1.073.117.000,147.000.000,-
Dana APBN (Rp) 147.000.000,147.548.000,147.000.000,-
Jumlah (Rp) 1.249.908.000,1.120.665.000,294.000.000,6|Page
9. Pelaksanaan e-KTP di Provinsi Sulteng a. Pelaksanaan e-KTP di wilayah Provinsi Sulteng baru dimulai secara efektif pada tanggal 29 September 2011 di kota Palu dengan jumlah wajib KTP yang telah dilayani sebanyak 175.489 orang dari total wajib KTP sebanyak 203.353 orang (86,30%). Daerah lainnya di Provinsi Sulteng yang juga telah memulai pelaksanaan program e-KTP pada tahun 2011 adalah Kabupaten Buol, dimana dari jumlah wajib KTP sebanyak 74.233 orang, telah berhasil dilakukan perekaman bagi 66.944 orang (90,18%). Untuk pelaksanaan tahun 2012, telah dilaunching tanggal 21 Juni 2012 yakni di Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Toli-Toli, sedangkan 7 kabupaten lainnya sudah dilakukan persiapan sambil menunggu kelengkapan peralatan. Jumlah peralatan yang telah diterima sampai saat ini untuk pelaksanaan tahun 2012 di 9 kabupaten adalah sebanyak 148 unit, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 130 unit. b. Dukungan anggaran melalui APBD yang diberikan oleh Pemprov Sulteng terhadap pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp491.295.000,- yang dialokasikan untuk : Sosialisasi penerapan KTP elektronik kepada instansi pelaksana di tingkat Provinsi dan Dinas Dukcapil di kabupaten/kota. Supervisi, monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota Koordinasi dan konsultasi ke pusat. c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan e-KTP Kondisi peralatan teknis yang diterima oleh 9 kabupaten yang akan melaksanakan program ini di tahun 2012 pada umumnya dalam keadaan rusak dan tidak lengkap; Lemahnya sistem jaringan; Terbatasnya sarana transportasi untuk mendukung operasional dalam rangka supervisi dan monev ke kecamatan-kecamatan di 9 kabupaten tersebut. d. Untuk mengoptimalkan pengimplementasian program ini, Pemprov Sulteng disamping memberikan dukungan anggaran melalui APBD juga telah dan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut : Mengintensifkan fasilitasi kepada Dinas-Dinas Dukcapil di kabupaten/kota dan mengkomunikasikan dengan Ditjen Adminduk di Pusat; Menindaklanjuti surat dari Kemendagri terkait peminjaman peralatan teknis yang digunakan oleh kabupaten/kota yang telah melaksanakan program ini di tahun 2011 untuk dipinjamkan kepada kabupaten/kota yang akan melaksanakan di tahun 2012; Bekerjasama dengan PLN Wilayah VII Sulawesi Tengah guna menjaga pasokan listrik yang memadai; Memaksimalkan temu teknis pelaksanaan e-KTP bagi 9 kabupaten yang akan melaksanakan di tahun 2012; Lebih mengoptimalkan supervisi dan monev terkait pelaksanaan e-KTP di kecamatan-kecamatan Mengupayakan membangun motivasi dengan pemberian penghargaan bagi kabupaten yang tercepat dalam pencapaian target penyelesaian program e-KTP tahun 2012. 7|Page
10. PNPM Mandiri Perdesaan a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM Mandiri Perdesaan mulai dilaksanakan di wilayah Provinsi Sulteng tahun 2007, ditandai dengan pencanangan Program nasional PNPM Mandiri oleh Presiden RI yang dipusatkan di Palu Sulawesi Tengah. b. Sejak digulirkannya program ini hingga saat ini telah terdapat 3.840 desa dan 610 kecamatan pada 10 kabupaten yang telah terjangkau oleh Program ini. Dengan demikian masih terdapat 841 desa dan 10 kecamatan di wilayah Provinsi Sulteng yang belum terjangkau oleh Program ini. c. Jumlah alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang diterima oleh daerah-daerah di Provinsi Sulteng sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 secara keseluruhan adalah sebesar Rp867.695.000.000,- yang terdiri atas dana APBN sebesar Rp705.143.500.000,- dan APBD sebesar Rp162.551.500.000,-. d. Sejak pelaksanaan tahun 2007 hingga saat ini, telah banyak yang dihasilkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui Program ini, baik dalam bentuk sarana prasarana fisik maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan juga telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Sulteng. B. PERTEMUAN DENGAN WALIKOTA PALU Dalam rangka evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Sulawesi Tengah, Komisi II DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Walikota Palu dan seluruh jajarannya. Dari pemaparan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI secara umum tidak terdapat permasalahan yang krusial yang membutuhkan penanganan khusus dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ataupun pelaksanaan program-program pemerintah di wilayah kota Palu. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang kiranya perlu mendapat perhatian khusus, yakni antara lain : a. Masih terdapat permasalahan yang belum tuntas terkait dengan penyerahterimaan asset dengan Kabupaten Donggala. Hal ini menyebabkan pemerintah Kota Palu hingga saat ini belum mampu memperoleh opini WTP dari BPK RI. b. Jumlah guru yang ada pada dasarnya sudah lebih dari mencukupi, namun disisi lain, kota Palu masih sangat membutuhkan tenaga guru yang memiliki keahlian khusus (bukan guru umum). Disamping itu masih dibutuhkan pula tenaga medis/kesehatan yang berkualitas sekitar 700 orang. Untuk itu, pemerintah kota Palu mengharapkan agar diberikan formasi khusus untuk tenaga-tenaga sebagaimana yang dibutuhkan tersebut. c. Masih banyak tanah terindikasi terlantar yang terdapat di wilayah kota Palu. Terhadap tanah-tanah tersebut, pemerintah Kota Palu mengharapkan agar dapat segera dihapus dari data tanah terlantar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010.
8|Page
Khusus terkait dengan pelaksanaan program e-KTP di wilayah kota Palu, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Mulai sejak dilaksanakannya program ini di Kota Palu pada bulan September 2011, hingga saat ini telah terdistribusi 84.945, dan tersisa 27.574 jiwa yang belum terekam. b. Kendala utama yang dihadapi adalah masalah jaringan komunikasi c. Dana pendamping yang disediakan melalui APBD adalah sebesar Rp2.679.882.700,-. Terhadap permasalahan-permasalahan yang disampaikan tersebut, Komisi II DPR RI akan menyampaikannya kepada kementerian/lembaga terkait yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. C. KUNJUNGAN KE KABUPATEN SIGI Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Sigi, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala, dimana dari hasil kunjungan tersebut terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan, yakni sebagai berikut : 1. Permasalahan dengan Kabupaten Induk Permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas dengan pemerintah Kabupaten Donggala sebagai kabupaten induk adalah terkait dengan penyerahan aset dan dokumen, dimana aset pemerintah kabupaten Donggala yang diserahkan hanya berupa aset ex UPTD Dinas Pendidikan berupa aset sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan, sedangkan aset bidang-bidang lainnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan kehiutanan belum diserahkan. Disamping itu, dokumen kepemilikan, baik tanah maupun kendaraan dinas, kabupaten Donggala juga belum menyerahkannya ke kabupaten Sigi. 2. Masalah CPNS dan Tenaga Honorer Data terakhir berkaitan dengan jumlah tenaga honorer di lingkup pemerintah kabupaten Sigi adalah sebagai berikut : a. Tenaga Honorer K1 berjumlah 355 orang dimana setelah dilakukan verifikasi oleh BKN, yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 321 orang, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria adalah sebanyak 34 orang. b. Tenaga Honorer K2 yang masuk dalam data base pada awalnya berjumlah 5.192 orang, namun setelah dilakukan verifikasi ulang oleh tim dari pemerintah daerah ternyata yang memenuhi syarat sebanyak 4.990 orang dengan rincian : Tenaga teknis/administrasi sebanyak 4.211 orang Tenaga guru sebanyak 759 orang Tenaga kesehatan sebanyak 20 orang. Selanjutnya terkait dengan kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten Sigi telah menindaklanjutinya dengan melakukan perhitungan jumlah kebutuhan CPNS yang ideal melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, dimana hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja dari 26 dinas/badan/kantor, 15 kecamatan, dan 15 UPTD di lingkup pemerintahan kabupaten Sigi telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Program e-KTP 9|Page
a. Pelaksanaan program e-KTP di Kabupaten Sigi mulai secara efektif dilaksanakan pada awal bulan Juli tahun 2012, dan hingga saat ini peralatan teknis yang sudah diterma adalah sebagai berikut : Server AFIS (sidik jari) : 15 buah Desktop PC : 30 unit UPS 750 VA & 1000 VA : 30 unit Fingerprint Scanner : 30 unit Smart Card Reader/Writer : 30 unit Signature Pad : 30 unit Kamera Digital : 30 unit Iris Scanner : 30 unit Tripod : 30 unit Switch and Cabling : 15 unit Harddisk Eksternal : 15 unit Digital Scanner : 15 unit b. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program e-KTP, pemerintah kabupaten Sigi telah membentuk Tim Desk Kabupaten dan Pokja Kabupaten maupun kecamatan. Disamping itu, untuk kesiapan SDM pelaksana baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, sudah dilakukan pendampingan dengan melibatkan administrator database kabupaten. Adapun permasalahan yang menjadi hambatan utama yang dihadapi saat ini adalah adanya keterlambatan pendistribusian peralatan ke kecamatan, terutama yang belum bisa dijangkau oleh kendaraan roda empat. c. Anggaran yang disediakan dalam APBD untuk mendukung program e-KTP di kabupaten Sigi berjumlah sebesar Rp4.011.104.000,- yang terdiri atas belanja pegawai (Rp976.710.000,-), belanja modal (Rp294.511.700,-) dan belanja barang dan jasa (Rp2.739.882.300,-) 4. PNPM Mandiri Terkait dengan PNPM Mandiri, Pemerintah Kabupaten Banjar menyampaikan permasalahan dan usulan sebagai berikut : a. Di kabupaten Sigi terdapat 35 desa yang lokasinya sangat terpencil, dimana sarana dan prasarana transportasi belum memadai dan untuk mencapainya hanya bias ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan ojek dengan biaya yang cukup mahal. Kondisi ini sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk itu, sangat diperlukan adanya perbaikan/peningkatan jalan guna menunjang kelancaran transportasi. b. Berkaitan dengan bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas guru dan tenaga medis, diharapkan pemerintah pusat melalui Ditjen PMD Kementerian dalam Negeri dapat mengalokasikan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM GSC) untuk kabupaten Sigi. 5. Usulan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam pertemuannya dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulteng juga menyampaikan dokumen yang berisikan daftar usulan program dan kegiatan yang membutuhkan dukungan dana APBN yang merupakan kegiatan mendesak yang akan dilaksanakan oleh 10 | P a g e
pemerintah kabupaten Sigi di tahun 2013. Beberapa kegiatan tersebut antara lain adalah pembangunan PLTA, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, pengembangan obyek wisata, peningkatan jalan, dan lain-lain. Terhadap usulan yang disampaikan tersebut, untuk bidang-bidang yang terkait dengan bidang tugas Komisi II DPR RI, maka Komisi II DPR RI akan menyampaikannya kepada Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Sedangkan untuk bidang-bidang lainnya, Komisi II DPR RI menyarankan agar disampaikan langsung kepada kementerian/lembaga yang bersangkutan atau kepada Komisi di DPR sesuai dengan bidang tugas komisi tersebut.
D. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1. Kelembagaan a. Kepegawaian Jumlah PNS di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulteng saat ini seluruhnya berjumlah 487 orang, yang terdiri atas PNS sebanyak 318 orang, dan Tenaga Honorer sebanyak 170 orang. Dari komposisi pegawai yang ada saat ini, masih terdapat beberapa jabatan eselon IV dan eselon V di beberapa kantor pertanahan yang belum terisi dan atau tidak mempunyai staf. Hal ini mengakibatkan beberapa pegawai/pejabat harus merangkap tugas, dan sebagian pekerjaan dilakukan oleh tenaga honorer. Dari hasil analisa beban kerja yang dilakukan oleh Kanwil BPN Sulteng, jumlah ideal pegawai yang sebaiknya dimiliki oleh BPN di wilayah Provinsi Sulteng adalah sekitar 665 orang. b. Anggaran Untuk tahun anggaran 2012, Kanwil dan Kantah BPN di Provinsi Sulteng mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp80.617.256.000,- atau naik sekitar 21,42% dibandingkan dengan anggaran tahun 2011 yang berjumlah sebesar Rp66.397.276.000,-. Dari alokasi anggaran tahun 2012 tersebut, pembiayaan untuk anggaran yang bersifat rutin masih lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk Program Pengelolaan Pertanahan, dimana untuk angaran rutin dialokasikan anggaran sebesar Rp59.218.593.000,- sedangkan untuk Program Pengelolaan Pertanahan adalah sebesar Rp21.398.663.000,-. Perolehan PNBP BPN Sulteng pada tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp8.342.099.602,- atau hampir mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi pada PNBP adalah: Pelayanan Pengukuran Pelayanan Panitia Pemeriksaan Tanah Pelayanan Pendaftaran Tanah pertama kali Pelayanan Informasi Pertanahan Pelayanan Pertimbangan teknis Pelayanan Pemeliharaan Data Pertanahan. 2. Kasus Pertanahan a. Jumlah kasus tanah yang ada di Provinsi Sulteng berdasarkan data tahun 2010 hingga tahun 2012 berjumlah sebanyak 356 kasus, yang terdiri atas 230 kasus berupa sengketa pertanahan dan 126 perkara. Penyelesaian kasus11 | P a g e
kasus dilakukan melalui mediasi (sebanyak 11 kasus), sedangkan sisanya disarankan melalui jalur pengadilan. b. Faktor-faktor yang menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan di provinsi Sulteng biasanya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : Administrasi pertanahan di desa belum baik sehingga sering menimbulkan alas hak ganda; Kurangnya perhatian dan kepedulian pemilik tanah dalam menjaga atau mengamankan tanahnya sehingga sering terjadi penyerobotan; Minimnya data yuridis mengenai penguasaan dan pemilikan tanah; Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajibannya yang terkait dengan hukum pertanahan; Penyelesaian ganti rugi tanah masyarakat yang tidak tuntas dan tidak sesuai dengan prosedur. c. Dalam melakukan pengkajian dan penanganan tehadap berbagai kasus yang ada, BPN berpedoman pada Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Beberapa hambatan dan kesulitan yang sering dihadapi oleh BPN dalam upaya penyelesaian berbagai kasus yang terjadi antara lain adalah : BPN bukan lembaga yang berwenang untuk memutus; Terbatasnya jumlah pegawai, dan tidak semua personil pada Seksi Perkara, Konflik dan Sengketa Pertanahan memiliki kompetensi dalam melakukan tugas penyelesaian sengketa pertanahan; Seringkali dokumen pendukung tidak lengkap, bahkan tidak jarang sudah hilang; Terbatasnya sarana dan prasarana serta biaya operasional. 3. Legalisasi Aset Tanah, Pengaturan & Penataan Pertanahan, dan Pengendalian Pertanahan a. Terkait dengan legalisasi aset tanah atau pensertifikatan tanah melalui Prona, pada tahun 2011 di provinsi Sulteng dari target sebanyak 9.500 bidang telah terealisasi seluruhnya. Pencapaian target tahun 2011 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2010 dimana realisasinya mencapai 3.490 bidang, namun masih jauh dari realisasi yang dicapai pada tahun 2009 yang mencapai 18.500 bidang. Khusus pada tahun 2012, Kanwil BPN Provinsi Sulteng dan jajarannya menargetkan pensertifikatan melalui Prona sebanyak 17.920 bidang.. b. Disamping sertifikasi melalui Prona, BPN Sulteng pada tahun 2011 juga melakukan pensertifikatan lintas sektoral yang mencakup UKM dan Petani, dengan pencapaian adalah sebagai berikut : UKM : target sebanyak 250 bidang, terealisir seluruhnya; Petani : target sebanyak 1.000 bidang, terealisir seluruhnya. Untuk tahun anggaran 2012, selain melanjutkan sertifikasi lintas sektor untuk UKM dan Petani, BPN Sulteng juga akan melaksanakan sertifikasi lintas sektor untuk program Menpera dan Nelayan. Target yang ditetapkan untuk tahun 2012 pada masing-masing sektor tersebut adalah : UKM : 1.250 bidang Petani : 600 bidang Transmigrasi : 1.500 bidang 12 | P a g e
Nelayan : 750 bidang c. Khusus terkait Program Larasita, kendala utama yang dihadapi adalah jaringan internet yang tidak stabil dan banyak lokasi Blank Spot sehingga menyulitkan dalam mobilisasi pelayanan pertanahan. Untuk mengoptimalkan kendaraan (mobil dan motor) Larasita yang ada, maka fasilitas tersebut dimanfaatkan juga untuk menunjang pelayanan pertanahan secara keseluruhan, seperti kegiatan sertifikasi proyek dan rutin. d. Terkait dengan kegiatan Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Provinsi Sulteng, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : Redistribusi Tanah Redistribusi tanah pada tahun 2011 telah dilaksanakan sebanyak 10.000 bidang, sedangkan untuk tahun 2012 akan dilakukan di 9 (sembilan) kabupaten dengan target sebanyak 8.000 bidang. Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagian besar warga masyarakat calon penerima manfaat belum memiliki kartu identitas, disamping itu masih ada tanah-tanah masyarakat yang belum memiliki SPPT dari Kantor Pajak. Konsolidasi Tanah Kegiatan Konsolidasi tanah di Provinsi Sulteng pada tahun 2011 dilaksanakan di 2 Kabupaten yakni Kabupaten Banggai (200 bidang) dan Kabupaten Morowali (300 bidang). Untuk tahun 2012, kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Luwuk dengan target sebanyak 200 bidang. Saat ini pelaksanaan kegiatan telah sampai pada identifikasi subyek dan obyek, pengukuran keliling, dan penjajagan kesepakatan. Kendala dalam pelaksanaan adalah banyak pemilik tanah yang tidak bertempat tinggal di lokasi konsolidasi tanah, dan juga karena jumlah bidang yang terlampau kecil untuk dikonsolidasikan. Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah (IP4T)
Pelaksanaan Inventarisasi P4T pada tahun 2011 telah dilaksanakan dengan pencapaian sebanyak 9.200 bidang, sedangka untuk tahun 2012 ditargetkan sebanyak 1.150 bidang di Kota Palu. Kendala dalam pelaksanaan adalah petugas inventarisasi kesulitan mendapatkan data primer langsung dari pemilik tanah karena yang bersangkutan tidak berdomisili di kelurahan yang didata, dan tanah-tanah masyarakat sebagian besar belum terintegrasi di kantor Desa. Kendala lainnya adalah tidak tertariknya masyarakat dalam mendukung program ini karena tidak ditindaklanjuti sampai dengan penerbitan sertifikat tanah. Inventarisasi Wilayah Pesisir (WP3WT) Kegiatan Inventarisasi Wilayah Pesisir di Provinsi Sulteng pada tahun 2011 dilakukan di Kabupaten Tojo Una-Una (3 SP) dan Kabupaten Banggai (2 SP), sedangkan untuk tahun 2012 akan dlakukan sebanyak 4 SP di Kabupaten Parigi Moutong. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sulitnya mendapatkan data-data sekunder yang dapat menunjang penyusunan data, selain itu adalah terbatasnya jumlah personil sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan. Neraca Penatagunaan Tanah 13 | P a g e
Kegiatan Neraca PGT telah dilaksanakan di hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng, dan untuk tahun 2012 ini akan diadakan di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Kendala dalam pelaksanaan neraca adalah belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulteng memiliki/mengesahkan RTRW sehingga menyulitkan dalam melakukan analisis perubahan penggunaan tanah terhadap tata ruang setempat. e. Terhadap tanah-tanah yang terindikasikan terlantar di wilayah Provinsi Sulteng, Kanwil BPN Provinsi Sulteng telah melakukan invantirisasi dan identifikasi lokasi obyek, dan sebagian sudah diterbitkan Surat Keputusannya (Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar). Adapun kendala yang dihadapi adalah seringkali subyek hak tidak koperatif dalam proses inventarisasi dan identifikasi lokasi yang bersangkutan. Untuk mengatasi kendala tersebut maka Tim Inventarisasi dan Identifikasi mendatangi kantor subyek hak untuk konfirmasi hasil inventarisasi dan identifikasi sekaligus penandatanganan Berita Acara hasil penelitian lapangan. Bagi subyek hak yang tidak jelas alamat kantornya, maka BPN akan menyurati Kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan kejelasan alamat yang bersangkutan. Proses selanjutnya adalah pemberian peringatan pertama, kedua, dan ketiga, dengan tembusan kepada Ketua PTUN, Ketua Pengadilan Negeri, dan Bank Indonesia. 4. Kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota Palu Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulteng, khususnya berkaitan dengan BPN, disamping melakukan pertemuan dan dialog dengan Kakanwil BPN Provinsi Sulteng, juga melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Pertanahan Kota Palu. Dari kunjungan tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : Jumlah pegawai yang berstatus PNS di Kantah Kota Palu adalah berjumlah sebanyak 26 pegawai. Jumlah yang ada tersebut dirasakan belum optimal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diemban oleh Kantah Kota Palu, terutama pada sub seksi Pengukuran dan Pemetaan. Untuk mendukung staf PNS yang ada, terdapat pula 32 orang Tenaga Honorer dengan tingkat pendidikan tertinggi adalah Sarjana Strata-1 sebanyak 14 orang. Pagu DIPA Kantah kota Palu pada tahun 2011 adalah sebesar Rp1.168.048.000,-. Target penerimaan untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp1.365.500.000,- dengan realisasi mencapai Rp2.418.542.969,- atau terdapat kelebihan penerimaan sebesar Rp1.405.631.104,- (sekitar 207%). Untuk tahun anggaran 2012, hingga bulan berjalan Juni 2012 dari target penerimaan sebesar Rp2.490.259.000,- telah terealisir sebesar Rp1.431.920.946,- (sekitar 63,30%). Dari luas wilayah Kota Palu yang mencapai 395,06 km2, baru sekitar 22,06% yang bersertifikat. Dari segi jumlah bidang tanah, hingga saat ini dari 80.480 bidang, baru 24,89% yang sudah bersertifikat. Jumlah kasus tanah hingga bulan Juni 2012 adalah berjumlah 28 kasus, dengan liputan perkara adalah 22 Perdata dan 6 kasus PTUN. Sedangkan untuk kasus yang bersifat sengketa masih terdapat 6 kasus yang masih dalam tahap penyelesaian. 14 | P a g e
Di wilayah Kota Palu terdapat HGB yang dikuasakan kepada 9 pemegang Hak dengan luas mencapai 613.68 Ha, dimana dari jumlah tersebut terdapat 567 Ha yang terindikasi terlantar. Terhadap para pemegang hak tersebut telah diberikan Peringatan III.
E. KOMISI PEMILIHAN UMUM 1. Kelembagaan Jumlah pegawai negeri sipil KPU di Provinsi Sulteng saat ini secara keseluruhan adalah sebanyak 266 orang, yang terdiri atas pegawai organik KPU sebanyak 101 orang dan PNS pemerintah daerah yang ditempatkan di KPU sebanyak 165 orang. Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh KPU Pusat untuk KPU provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Sulteng pada tahun 2012 adalah sebesar Rp29.181.922.008,- atau naik sekitar 64,43% dari alokasi anggaran yang diperoleh tahun 2011 sebesar Rp17.746.891.000. Alokasi anggaran yang berasal dari APBN tersebut pada dasarnya sudah cukup memadai untuk mendukung kegiatan yang harus dilaksnakan, namun demikian masih ada kegiatan yang kiranya harus ditingkatkan jumlah anggarannya yaitu untuk kegiatan sosialisasi. Jumlah alokasi anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sulteng pada tahun anggaran 2011 dan 2012 adalah sebagai berikut : No.
KPU PROV/KAB/KOTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KPU Provinsi Sulteng Kota Palu Kab. Donggala Kab. Parigi Moutong Kab. Poso Kab. Tojo Una Una Kab. Morowali Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Toli Toli Kab. Buol Kab. Sigi
TAHUN 2011 (Rp) 3.242.062.000 1.503.686.000 1.271.403.000 1.329.900.000 1.266.956.000 1.184.238.000 1.373.616.000 1.432.378.000 1.407.582.000 1.137.980.000 1.251.734.000 1.345.356.000
TAHUN 2012 (Rp) 5.740.018.000 2.239.396.000 2.039.817.000 2.074.061.000 2.052.056.000 1.941.352.000 2.196.452.000 2.195.136.000 2.099.155.000 2.144.900.000 2.016.919.000 2.442.660.008
2. Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2011 Pemilukada tahun 2010 di wilayah Provinsi Sulteng meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Luwuk. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulteng, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Kegiatan Sosialisasi 15 | P a g e
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dengan materi sosialisasi adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada. Disamping itu KPU juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih dengan sasaran pemula melalui TOT Guru-guru PPKN di tingkat SMU sederajat. Hambatan yang dihadapi dalam tahapan sosialisasi ini adalah jumlah alokasi dana yang sangat terbatas serta kurangnya SDM yang membidangi hal-hal teknis. Hambatan lainnya adalah minimnya sarana dan prasarana, terutama untuk pendataan seperti komputer, mesin faximile dan belum adanya website yang memudahkan untuk pengisian data. b. Masalah Logistik Kebutuhan logistik untuk pelaksanaan pemilukada tahun 2011 dapat terpenuhi dan terdistribusi dengan baik serta tepat waktu hingga ke ke PPS dan KPPS. Namun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan masalah logistik, yaitu : Terdapat beberapa titik daerah yang masuk kategori daerah sulit karena hanya bisa dijangkau dengan menggunakan kuda atau berjalan kaki. Disamping itu, beberapa wilayah di daerah kepulauan juga sangat tergantung oleh keadaan cuaca. Terjadinya kenaikan biaya pendistribusian, terutama dari KPU kab/kota ke TPS yang ada di daerah terpencil.. c. Daftar Pemilih Tetap Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 yang disatukan dengan Pemilukada Luwuk adalah sebanyak 1.783.763 orang, dengan tingkat partisipasi sebesar 72,37%. Hambatan yang dialami terkait dengan Daftar Pemilih Tetap adalah masih kurang akuratnya DP4 yang diserahkan oleh Pemda kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Disamping itu, petugas PPDP tidak melaksanakan tugasnya secara optimal dikarenakan miimnya jumlah honor dan mempunyai pekerjaan lain. d. Anggaran Pemilukada Anggaran untuk penyelenggaraan pemilukada yang diterima oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dari pemerintah daerah pada umumnya tidak jauh berbeda dengan anggaran yang diusulkan, dan pencairan anggaran tersebut berjalan lancar. Adapun besaran usulan anggaran dan realisasi yang diterima dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemilukada tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut :
No. 1 2 3 4
KPU PROV/KAB/KOTA KPU Provinsi Sulteng KPU Kab. Luwuk Banggai KPU Kab. Banggai Kepulauan KPU Kab. Buol
JUMLAH YANG DIUSULKAN (Rp)
REALISASI DARI PEMDA (Rp)
90.000.000.000 13.000.000.000 15.632.738.972 16.000.000.000
80.535.138.743 9.727.940.000 11.748.207.150 13.000.000.000
e. Hambatan 16 | P a g e
Hambatan untuk optimalisasi kinerja KPU Provinsi Sulteng dan seluruh jajarannya hingga tingkat PPK, PPS terutama adalah sering berubahnya regulasi dan aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada. Disamping itu juga adalah sangat minimnya jumlah uang tunjangan kehormatan dan honor penyelenggara sampai ke tingkat PPK dan PPS. f. Persiapan Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012 Mengenai persiapan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Morowali pada tahun 2012, saat ini sudah memasuki tahapan pembentukan dan pelantikan penyelenggara Ad-Hoc tingkat kecamatan dan desa. Sebelum pembentukan tersebut telah dilakukan pula pengajuan anggaran ke pihak Pemda sebesar Rp14.800.000.000,-. Dari jumlah usulan anggaran yang diajukan tersebut, yang disetujui dan telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Morowali tahun 2012 adalah sebesar Rp13.000.000.000,-.
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 17 | P a g e
A. PEMERINTAHAN DAERAH 1. Perkembangan Daerah Otonom Baru di wilayah Provinsi Sulteng berdasarkan evaluasi terakhir yang dilakukan Pemerintah Pusat adalah cukup memuaskan, dan dapat terlihat berbagai kemajuan yang telah dicapai di daerah-daerah tersebut. Namun demikian, di beberapa daerah otonom baru tersebut masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas dengan kabupaten induknya, terutama adalah masalah serah terima aset. Untuk itu Komisi II DPR RI perlu mendesak kepada pemerintah agar persoalan ini dapat segera dicarikan solusinya agar tidak menjadikannya sebagai suatu masalah yang tidak terselesaikan. 2. Hingga saat ini masih terdapat sengketa batas wilayah di Sulteng yang belum mencapai penyelesaian, Sehubungan dengan hal ini, Komisi II DPR RI perlu meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk lebih proaktif dalam memfasilitasi dan memediasi upaya penyelesaian kasus ini, dengan memperhatikan masukan dari daerah sebagai pihak yang tentunya lebih memahami akar permasalahan secara mendalam. 3. Distribusi PNS berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja belum terlaksana karena menunggu hasil evaluasi dan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB dan BKN. Terkait dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI perlu mendesak kepada Kementerian PAN & RB dan BKN agar mempercepat proses penanganan di tingkat pusat sesuai dengan laporan dari masing-masing daerah agar dapat segera ditindaklanjuti oleh daerah. 4. Kebutuhan akan tenaga guru (terutama untuk guru dengan keahlian khusus) dan kesehatan masih sangat diperlukan di wilayah provinsi Sulteng, namun untuk pengangkatan tenaga-tenaga tersebut terkendala oleh adanya moratorium pengangkatan CPNS yang diberlakukan oleh pemerintah pusat untuk seluruh Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI perlu meminta kepada pemerintah agar formasi yang dibuka adalah benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. 5. Terbatasnya sarana prasarana, kurangnya jumlah tenaga arsiparis , dan rendahnya tunjangan jabatan menjadi masalah utama yuang dihadapi oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi daerah Provinsi Sulteng dalam mupaya meningkatkan kapasitas kearsipan daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian Komisi II DPR RI dan pemerintah karena merupakan masalah klasik yang hingga saat ini selalu menjadi keluhan dari daerah. 6. Terkait dengan pelaksanaan program e-KTP di Sulteng, hingga saat ini masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum menerima perangkat untuk pelaksanaan program tersebut, sehingga dikuatirkan akan menyulitkan daerahdaerah tersebut untuk memenuhi target penyelesaian. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, mengingat program e-KTP ini harus sudah selesai pada akhir Desember 2012, maka Komisi II DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan program ini.
18 | P a g e
7. PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat di wilayah perdesaan di Provinsi Sulteng, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian agar program ini dapat lebih berjalan secara optimal, dan dapat pula memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Disamping itu, sangat diperlukan adanya perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan ini tidak tumpang tindih dengan programprogram pengentasan kemiskinan yang telah direncanakan/dilaksanakan oleh daerah. B. PERTANAHAN 1. Masalah keterbatasan anggaran dan SDM merupakan masalah dominan bagi BPN Provinsi Sulteng dan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka pelaksanaan dan pemerataan program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat serta penyelesaian kasus-kasus pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI perlu mengkomunikasikannya dengan BPN Pusat terkait kebijakan pengalokasian anggaran untuk daerah serta pengisian kekosongan jabatan di daerah. 2. Di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah masih cukup banyak terdapat Tanah terindikasi terlantar. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI perlu mendesak kepada BPN agar lebih meningkatkan koordinasinya dengan instansi terkait lainnya dalam rangka pemanfaatan tanah-tanah tersebut agar dapat memberikan manfaat yang lebih nyata kepada masyarakat. 3. Realisasi penerbitan sertifikat baik melalui Prona maupun lintas sektoral masih dapat ditingkatkan, untuk itu perlu adanya penentuan lahan yang tepat serta koordinasi yang lebih optimal antara BPN dengan instansi-instansi terkait lainnya. 4. Program Larasita tidak dapat dilaksanakan secara efektif di wilayah provinsi Sulteng dikarenakan sulitnya jaringan dan juga keterbatasan dana operasional maupun SDM yang menanganinya. Untuk itu Komisi II DPR RI harus mempertimbangkan kembali pengalokasian anggaran untuk program ini, atau sebaiknya justru direlokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat dan tidak sulit untuk diaplikasikan. Disamping itu, kendaraan larasita sebaiknya bisa juga difungsikan untuk kegiatan-kegiatan selain legalisasi aset. C. KEPEMILUAN 1. Pelaksanaan Pemilukada tahun 2010-2011 di provinsi Sulteng berlangsung relatif lancar, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan pemilukada kedepan bisa lebih optimal. Halhal yang perlu mendapat perhatian tersebut antara lain adalah pendistribusian logistik ke wilayah-wilayah terpencil, masalah keakuratan DP4, dan rendahnya jumlah tunjangan dan honor penyelenggara. 2. Faktor minimnya anggaran masih menjadi permasalahan bagi sebagian KPU kabupaten/kota di Provinsi Sulteng untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Untuk itu perlu dipikirkan agar penganggaran pemilukada tidak hanya semata-mata bersumber dari APBD. 19 | P a g e
IV. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta,
Juli 2012
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR-RI ttd Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si A-126
20 | P a g e
