Cover ; Daftar Isi ; Hadapi MEA, Tingkatkan Kualitas SDM 3. Wantannas Apresiasi Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kalteng 5

Buletin Isen Mulang Edisi 258/Februari 2016

1

Cover ;

Daftar Isi ; Hadapi MEA, Tingkatkan Kualitas SDM_________3 Wantannas Apresiasi Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kalteng___5 Diklatpim Jangan Dianggap Hanya Formalitas________6

Susunan Dewan Redaksi Buletin Pemprov Kalteng “Isen Mulang” Pelindung : Gubernur Kalimantan Tengah Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pengarah : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Kalteng Penanggung Jawab: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemimpin Redaksi: Kepala Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data Sekretaris Redaksi: Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Wakil Sekretaris Redaksi: Kepala Sub Bagian Audio Visual dan Pemberitaan Koordinator Distribusi : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pendataan Staf Pelaksana : Sophia Fitra Djangkan, Eka Supriyaningsih, Benito Zuares, Joko Prabowo, Nova Anggreni Alamat Redaksi : Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya Telp/Fax (0536) 3221365/3230666 E-mail: [email protected] Ijin Penerbitan Khusus No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995 Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/ Fax (0536) 3221365/3230666. E-mail: humas_provkalteng@ yahoo.co.id. Buletin Isen Mulang dapat dilihat di Website Resmi Pemprov. Kalteng : http://www.Kalteng.go.id

2

Bupati – Wakil Bupati Kotim Resmi Dilantik________7 Proyek Provinsi Sudah Berjalan___________8 Ormas NU Penggerak Roda Ekonomi Handal_______10 Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Terbaik di Kalimantan__________11 46 Dokter Magang di Kalteng______12 Tahun 2016, BNPB Jamin Kalteng Bebas Kabut Asap____________13 6 Orangutan Kembali Ke Kalteng_________14 Hijaukan Kembali Kalteng________15 Buletin Isen Mulang Edisi 258/Februari 2016

Fokus

Hadapi MEA, Tingkatkan Kualitas SDM Salah satu tantangan besar yang dihadapi disektor ketenagakerjaan saat ini adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) baik yang telah bekerja ditempat kerja dan perusahaan, terlebih dengan diberlakukannya masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun 2015 yang lalu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Tenaga Kerja RI M Hanif Dhakiri dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur


Kalteng Hadi Prabowo pada Hari Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja (K3) tingkat provinsi Kalteng 2016. Menurut Pj Gubernur,

dengan pemberlakuan MEA, maka akan terjadi peningkatan mobilisasi tenaga kerja kompeten baik TKI yang akan bekerja di Negara-negara Asean maupun tenaga kerja yang bekerja di Indonesia dalam frame Mutual Recognition Arrangement (MRA). Masuknya tenaga kerja dari Negara lain tentu akan mengurangi peluang bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga peran lembaga pelatihan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pekerja local. Jurus yang penting dalam menghadapi MEA adalah percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengendalian tenaga kerja asing. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2015, jumlah angkatan kerja Indonesia 122,4 juta orang. Dari jumlah tersebut masih di dominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kompetensi angkatan kerja Indonesia secara rata-

3

Fokus rata masih rendah. Padahal, kesiapan SDM angkatan kerja sangat penting untuk dapat menjadi pemenang dalam kompetensi MEA. Untuk itu, kesiapan dalam menghadapi MEA harus dilakukan, tidak hanya oleh sector ketenagakerjaan, namun semua sector terkait dan lintas instansi/lembaga di seluruh Indonesia harus dilibatkan. Di sisi lain juga peningkatan sumber daya manusia juga harus diikuti dengan pemahaman K3, karena K3 merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan ketenagakerjaan, disamping perlindungan pengupahan, jaminan social, kebebasan berserikat, hubungan kerja dan lainnya. Serta merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah berkembang pada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional. Diamanatkan UU No 1/1970 tentang keselamatan kerja, pelaksanaan kegiatan K3 tidak hanya ditujukan pada tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga dapat mengendalikan resikoterhadap peralatan, asset dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal tersebut dapat terlaksana apabila seluruh unsure yang berada di perusahaan, baik manajemen, serika pekerja/serikat buruh dan tenaga kerja bersama-sama berkomitmen melaksanakan upaya pencegahan kecelakan kerja dan penyakit akibat kerja.***

4


Pemerintahan

Wantannas Apresiasi Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kalteng Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengapresiasi keamanan di Provinsi Kalteng. Meski di masa transisi Pilkada, namun kondisi di daerah setempat tetap berjalan kondusif dan tidak ada terjadi gejolak yang signifikan. Ketua Tim Sekretariat jenderal dewan Ketahanan Nasional Marsekal Muda TNI Sugiharto menjelaskan bahwa kedatangan pihkanya ke daerah ini untuk melakukan kajian kewilayahan, guna mencari data riil yang ada di lapangan. Menurutnya, dari kajian kewilayahan yang dilakukan di daerah ini, maka pihaknya akan membawa beberapa hal antara lain bahwa transisi Pilkada di Kalteng ini berjalan begitu kondusif. Tidak ada sama sekali terjadi gejolak yang signifikan. Selain itu, terkait Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), dari 12 stasiun televisi yang mereka pantau namun hampir tidak ada berita mengenai Gafatar dari Kalteng terkait dengan permasalahan penangan terhadap Gafatar. Hal ini diharapkan menjadi tolak ukur dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang sama di kemudian hari yang bisa menjadi contoh oleh


wilayah-wilayah yang lain. Karena, dalam pelaksanaan program nawacita yang digagas oleh cabinet saat ini, perlu adanya suatu dasar dalam pembangunan yang berkelanjutan. Yaitu Negara yang aman, adanya satu kesatuan Negara yang mampu melindungi seluruh rakyatnya. Begitu juga terkait dengan ISIS yang bergulir dari hari ke hari, bulan kebulan, lintas tahun namun setelah mendengan paparan dari Polda dan Korem, berkat kerjasama lintas sektoral, komunikasi dan koordinasi yang intens semua dapat diminimalisir. Bahkan masalah narkoba di Kalteng belum ditemukan adanya pengedar besar, tidak seperti di daerahdaerah lain. Ini menunjukkan bahwa manajemen tata kelola pemerintahan di Kalteng begitu peduli dan sigap setiap saat. Untuk itu, Sugiharto mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kesiagaan dan kewaspadaan para aparat terkait di daerah ini. Bahwa apapun yang kita laksanakan untuk pembangunan

nasional ini tetap yang harus dipikirkan adalah adanya keutuhan, persatuan dan kesatuan, adanya jaminan keamanan sekalipun kita harus bekerja keras siang dan malam. Karena jaminan keamanan merupakan jaminan datangnya kepercayaan dari masyarakat internasional, pemodal asing, adanya jaminan stabilitas nasional agar meningkatkan kepercayaan Negara-negara lain untuk dating ke Indonesia. Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng Hadi Prabowo memaparkan bahwa Kalteng puna potensi besar baik di sektr pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan maupun perkebunan. Kalteng juga banyak batubara dan sumber energy lainnya, namun ironisnya kalteng masih kekurangan listrik. Lebih lanjut Hadi menjelaskan bahwa kondisi infrastruktur di Kalteng saat ini sudah baik. Sementara capaian indicator makro pembangunan Provinsi Kalteng 2015 yaitu pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 7,01 persen, angka kemiskinan 5,91 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,54 persen, inflasi sebesar 4,74 persen dan nilai tukar petani sebesar 97,74 persen.***

5

Pemerintahan kepemimpinan visioner pada pejabat strukturan eselon Program Diklatpim tingkat III adalah bertujuan untuk III yang akan berperan dan membekali para peserta agar mampu mengembangkan melaksankaan tugas dan fungsi dan menerapkan kompetensi kepemimpinan visioner kepemerintahan di instansinya yang dibutuhkan oleh pejabat struktural eselon III, yang masing-masing. akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sementara sasaranya kepemerintahan di instansinya masing-masing adalah dihasilkanya PNS yang memiliki kemampuan memimpin pada jenjang struktural eselon III yang diwujudkan dengan kemampuannya untuk berklaborasi dengan memangku kepentingan strategis untuk menangani isu-isu nasional strategis dan memimpin penetapan visi atau arah kebijakan yang tepat. Diklatpim tingkat III ini dilaksanakan selama 93 hari yaitu dari 23 Februari-16 Juni 2016 dan diikuti sebanyak 80 orang peserta yang berasal dari Dinas/Badan/Unit Satuan Penjabat (Pj) Gubernur Kajian dan Pendidikan dan Kerja dilingkungan Pemerintah Kalteng, Hadi Prabowo Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Kabupaten/Kota se Kalteng.*** Prabowo saat membuka Lembaga Administrasi Diklatpim tingkat III angkatan Negara (LAN) Samarinda VI dan VII mengatakan bahwa Mariman Darto pelaksanaan Diklatpim ini mengatakan, tantangan jangan hanya dianggap sebagai MEA tidak mudah untuk persyaratan dan formalitas saja, dijawab, terlebih kondisi terlebih ke depan tantangan Indonesia saat ini dinilai akan semakin kompleks dan memang tidak ideal. semakin berat. Namun dengan Karena, salah satu yang semangat yang ada, menjadi kelemahan atau maka dia yakin bahwa kekurangan saat ini, yaitu Indonesia dapat bersaing terkait dengan SDM aparatur, dengan kompetitor dari sehingga pemerintah telah negara-negara lain dan menetapkan grand design Diklatpim ini adalah reformasi birokrasi yang diatur pintu masuk yang sangat dalam Perpres No 81/2010, penting. Karena, dengan dimana upaya reformasi Diklatpim ini pihaknya birokrasi ini dari 2010-2025 ingin membentuk dengan misi mewujudkan pemimpin perubahan, pemerintahan kelas dunia. serta pemimpin yang Untuk itu, para peserta mampu melahirkan diminta agar mengikuti Diklatpim inovasi. ini dengan sunguh-sunguh dan Sementara Kepala menginplementasikan ilmu Badan Diklat Provinsi yang telah diperoleh, yaitu Kalteng Muchtar dengan melakukan perubahan mengatakan, Diklatpim dan pembaharuan di institusi tingkat III ini bertujuan tempat mereka bekerja. untuk mengembangkan Sementara Kepala Pusat k o m p e t e n s i

Diklatpim Jangan Dianggap Hanya Formalitas

6


Pemerintahan

Bupati – Wakil Bupati Kotim Resmi Dilantik Pasangan Supian HadiTaufiq Mukri resmi kembali memegang tampuk kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur untuk periode kedua, 2016-2021. Supian Hadi – Taufiq Mukri di lantik oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng Hadi Prabowo atas nama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) No 131.62-481 Tahun 2016 dan SK Mendagri No 132.62-482 tahun 2016 tertanggal 11 Februari 2016 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng. Dalam sambutannya Hadi meminta, pasangan petahana ini semakin mantap memerintah Bumi Habaring Hurung selama lima tahun ke depan. Menurut Hadi, pelantikan ini adalah hadiah menjelang ulang tahun Bupati Supian Hadi pada 21 Februari, akan berusia 40 tahun dan sudah menjabat untuk kedua kalinya sebagai bupati. Dalam sambutannya, Pj Gubernur menitipkan pesan khusus kepada Supian Hadi antara lain agar tetap bekerja meski ini adalah jabatan kedua yang merupakan jabatan terakhir untuk memimpin Kotim. Pada jabatan kedua ini diharapan agar tetap memberikan dharmabakti


secara maksimal. Pj Gubernur juga meminta Supian dan Taufiq untuk banyak melakukan blusukan. Jangan bekerja di belakang meja. Juga untuk mengendalikan inflasi, indicator makro ekonomi, kurangi kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, Supian dan Taufiq juga diminta untuk tetap berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih jujur, bebas KKN dan harapan kita, semoga semakin mantap, mampu mengendalikan diri dalam mengayomi dan memimpin masyarakat Kotim. Ia juga mengingatkan sebagai kabupaten dengan penduduk terpadat dan tenaga kerja terbanyak di Kalteng, Supian-Taufik juga mampu meningkatkan APBD Kotim,

pada 2015 Rp 1,5 triliun dan meningkat Rp 1,647 triliun di tahun anggaran 2016. Pj Gubernur mengharapkan, kemajuankemajuan yang sudah dicapai terus ditingkatkan dan semakin berkembang lagi pada masa bakti yang kedua ini. Saya yakin pasti bisa, karena masih muda dan bersemangat. Terpisah, Bupati Supian Hadi usai pelantikan kepada wartawan, memastikan langkah awal bersama Wakil Bupati Taufiq Mukri adalah membenahi beberapa infrastruktur yang belum sempat terselesaikan pada periode pertama, serta memperbaiki sejumlah infrastruktur yang kondisinya saat ini perlu mendapat perhatian, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, menggalakkan infrastruktur dan pariwisata, mencetak sawah baru seluas 50.000 ha dan pertanian lainnya. Kemudian, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus kami dalam periode kedua ini, khususnya dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).***

7

Pemerintahan

Proyek Provinsi Sudah Berjalan Sebanyak 121 paket pekerjaan senilai Rp 52.793.560.511 dari 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2016 telah ditandatangani secara kolektif pada acara kick off penandatanganan kontrak pengadaan banrang/jasa Pemerintah Provinsi Kalteng.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng, Hadi Prabowo dalam sambutannya pada kick off penandatanganan kontrak di Aula Jayang Tingang mengimgatkan para pejabat pembuat komitmen agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan pengadaan barang/ jasa. Karena dalam pengadaan barang/jasa, ada beberapa hal dan persoalan yang bisa menjadikan persoalan hokum sehingga dinilai cukup banyak PNS khususnya pejabat pembuat komitmen yang bermasalah hokum gara-gara pengadaan barang/jasa. Untuk itu diharapkan proses pengadaan barang/jasa itu terjauhkan dari intervensi, instruksi dan titipan, sehingga diperlukan mekanisme dan system yang bisa megantisipasi hal tersebut. Ini dilakukan agar perusahaan atau penyedia betul-betul bebas dari intervensi dan independen. Sementara itu, kepada

8

penyedia, Pj Gubernur meminta agar betul-betul mengutamakan kualitas, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tertib administrasi. Apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan maka pengguna anggaran harus tegas, penyedia tersebut harus diberikan sanksi dan di blacklist. Menurut Pj Gubernur, tidak hanya di birokrasi yang harus

melaksankan pekerjaan dengan baik, namun juga penyedia jasa harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan kegiatan ini, Pj Gubenur mengharapkan untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai denan sisi normative arat taat azas serta dapat menyempurnkana, memperbaiki ketentuan dan aturan supaya dalam proses pengadaan barang jasa ini lebih cepat dan terintegrasi. Pada kesempatan itu, Kepala Lembaga Keuangan dan Pengadaan barang Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan bahwa kalau Negara ini mempunyai pengadaan barang/jasa yang kridebel, maka akan terjadi suasana kompetisi, hasil pengadaannya lebih baik dan penghematan uang Negara. Agus mengungkapkan kasus yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya adalah persoalan pengadaan barang dan jasa. Untuk itu dia mengingatkan para aparatur di daerah ini, khususnya para pejabat pembuat komitmen agar lebih berhati-hati. Pengadaan yang modren itu harus bebas korupsi, harus bersih, harus penerjemahan mekanisme pasar yang bersaing hati-hati. Lebih lanjut Agus


Pemerintahan menjelaskan agar terhindar dari masalah hukum dalam melakukan pengadaan barang/ jasa, cukup mudah yaitu jangan fiktif, jangan mark-up, dan jangan tersenggol suap. Jangan pernah bermain fiktif, baik secara administrasi, apalagi secara fisik. Jangan mark-up, mark-up itu bukan mahal, tetapi barang yang murah di mahalmahalkan, digelembungkan. Selain itu jangan tersenggol suap dan hal tersebut dinilai yang paling sulit. Karena hal ini bagian yang paling susah, karena kadang-kadang kita sulit memisahkan mana yang suap, mana yang ucapan terimakasih, walupun bisa dirasakan. Menurut Agus, ilmu KPK itu, ketika meyidik perkara pengadaan, rumusnya hanya 3 yaitu fiktif kah, mark-up kah, atau terkena suap, Kalau kita bebas dari 3 item itu saja, yang namanya integritas itu gampang tegak. Kalau pengadaan barang ini kredibel, maka daya saing kita itu luar biasa, negara kita itu sungguh kaya, sungguh berpotensi, musuh kita itu hanya satu yaitu korupsi, ini spesipiknya dari pengadaan. Untuk itu, pelaksanaan pengadaan tersebut harus diserahkan kepada ahlinnya, sehingga yang menjadi pelaksanaan pengadaan itu harus bersertifikat, orang mempunyai sertifikasi kalau orang itu lulus ujian, lulus ujian kalau memahami aturan. Jadi prinsipnya dipaksa mengerti aturan. Sementara itu, untuk pengadaan yang kredibel itu akan terlaksana apabila melakukan 4 pilar yaitu, membangun SDM dan kelembagaan, membangun mekanisme pasar dan menjaga integrity. Sementara prinsip dasar dalam pengadaan tersebut yaitu efisien, efektif, terbuka, bersaling, Buletin Isen Mulang Edisi 258/Februari 2016

transparan, akuntabel dan non diskriminatori. Sebelumnya, Sekdaprov Kalteng melalui Asisten II Setdaprov KAlteng Sayhrin Daulay dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur/proses administrasi pembangunan daerah dan pelaksanaan program/ kegiatab=n pembangunan oleh pemerintah daerah dapat segera berjalan secara tepat waktu dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tahun anggaran tahun 2016. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kesepakatan bersama yaitu terjalinnya komitmen Eksekutif bersama dengan legislative di Kalteng untuk mempercepat serapan anggaran tahun 2016. Namun tetap mengedepankan secara hati-hati aspek pendapatan daerah, penerapan secara konsekuen prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang menjamin kemitraan yang sejajar antara pemerintah, swasta dan masyarakat, baik langsung dalam melaksanakan pembangunan di Kalteng. Kemudian juga untk

memperkuat peran daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki, daerah perlu terus menerus memperbaharui konsep kemitraan antar pemerintah daerah, sehingga tidak ada daerah yang merasa ditinggalkan dalam proses pembangunan dan dengan strategi pemihakan dan pemberdayaan. Sementara untuk tujuannya yaitu untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan kesepahaman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah. Meningkatkan koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi seluruh stakeholder terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Kalteng. Selain itu, juga untuk mendorong percepatan pelaksanaan belanja barang dan jasa modal dalam APBN/ APBD sehingga terwujud efisiensi belanja Negara/ daerah dan persaingan yang sehat. Dan sebagai momen strategis tanda telah dimulainya pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2016.***

9

Soaial Budaya

Ormas NU Penggerak Roda Ekonomi Handal Ditandai dengan pemukulan gendang, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj didampingi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Abdul Razak dan Wakil Walikota Palangka Raya Mofit Saptono resmi membuka Konferensi Wilayah (Konferwil) XI Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Kalimantan Tengah di asrama haji AL-Mabrur. Dalam acara itu, Ketua Rais Aam Syuriah PWNU Kalteng, Anwar Isa menerangkan bahwa NU sudah berkontribusi bagi NKRI sejak zaman perjuangan merebut kemerdekaan. Sejarah perjuangan bangsa ini tidak bisa lepas dari campur tangan para warga Nahdliyin. NU banyak mencetak cendikiawan muslim serta terlibat secara langsung dalam pembangunan NKRI. Mari kita jaga dan kita pertahankan Ormas para ahlul sunnah wal jama’ah ini. Pada kesempatan yang sama, Ketua Tanfidziyah PWNU Kalteng Abdul Wahid Aha mengatakan bahwa warga NU berkomitmen untuk menegakkan 4 Pilar berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Abdul Wahid juga mengajak kepada seluruh warga nahdiyin untuk memberikan sumbangan pemikiran dan kiprah nyata dalam pembangunan nasional. Melalui sambutannya Said Aqil mengingatkan kembali tentang dokumen perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad 15 abad yang lalu dengan semua kabilah di Madinah termasuk kaum Yahudi dan komunitas pagan yang disebut “Piagam Madinah”. Salah satu poin Piagam Madinah adalah “semua warga Madinah diberikan kebebasan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing”. Said Aqil menegaskan bahwa sangat tidak betul jika ada orang mengaku Islam tetapi

10

menganggap Pancasila sebagai haram atau thagut karena Pancasila bisa dianalogikan sebagai perjanjian damai atau pemersatu bagi beragam ras, suku dan agama diseluruh wilayah NKRI, sehingga semua umat beragama di NKRI dapat leluasa menjalankan syariat dengan aman. Tidak boleh melakukan permusuhan, kecuali kepada pihak yang melanggar hukum. Dari Piagam Madinah dapat disimpulkan Islam tidak pernah mengajarkan kebencian dan permusuhan. Islam yang diajarkan Nabi Muhammad itu rahmat bagi alam semesta, bukan Islam seperti yang diperlihatkan organisasi Teroris yang mengaku Islam ujar Said. Sementara itu, Pj Gubernur Kalteng Hadi Prabowo dalam sambutannya mengakui bahwa Ormas NU terbukti menjadi penggerak roda ekonomi yang handal bagi NKRI. Begitu juga dengan warga NU Kalteng yang terbukti nyata

mewujudkan dan menjaga situasi yang kondusif selama masa Pilgub Kalteng susulan tahun 2016. Hadi juga berpesan agar warga NU untuk perkuat persatuan dan kesatuan, tingkatkan sumber daya manusia dan moralitas bangsa serta pemerataan daya saing dalam rangka menghadapi pasar bebas ASEAN.***


Ekonomi Pembangunan

Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Terbaik di Kalimantan Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalteng merupakan yang terbaik di Kalimantan. Karena, berdasarkan capaian indikator makro pembangunan Provinsi Kalteng 2015, pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 7,01 persen. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng Hadi Prabowo saat ditemui usai membuka pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan, di Palangka Raya. Diungkapkan Hadi, pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai capai 7,01 persen, angka tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan pada 2014 yang lalu yaitu hanya sebesar 6,21 persen, sehingga ini harus terus didorong dan pacu terus. Disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi juga harus menjadi perhatian serius. Karena bila disandingkan antara Provinsi Kalteng dan nasional, inflasi di Provinsi Kalteng masih cukup tinggi yaitu 4,74 persen, sementara nasional hanya 3,35. Namun, pertumbuhan ekonomi di Kalteng masih tinggi yaitu 7,01persen, sementara nasional hanya 4,79 persen. Menurut Hadi, kita harus mencari penyebab dan permasalahannya terkait dengan tingkat inflasi yang tinggi ini, sehingga ini harus menjadi upaya bersama. Terlebih dengan berlakunya


masyarakat ekonomi asean (MEA) saat ini, maka semua pihak harus bersinergi antara pemerintah daerah, lembaga perbankan, lembaga non perbankan, dan para pelaku dunia usaha yang dimotori, difasilitasi, dan digerakan lewat sistem yang dibangun oleh otoritas jasa keuangan. Sebelumnya Hadi mengatakan, capaian indikator makro pembangunan provinsi Kalteng 2015 yaitu, pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 7,01 persen. Angka tersebut diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4, 71 persen. Kemudian angka kemiskinan Kalteng sebesar 5,91 persen sementara nasional 11,13 persen, tingkat penganguran terbuka Provinsi Kalteng 4,54 persen sedangkan nasional 6,18 persen, inflasi Kalteng 4,74 persen sedangkan nasional 3,35 persen, dan nilai tukar petani Kalteng sebesar 97,74 persen. Sementara itu, Kepala OJK Kalteng Iwan M Ridwan menyampaikan kondisi jasa keuangan 2015 serta tantangan yang akan dihadapi 2016, terutama tahun awal dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu, juga disampaikan kebijakan dan rencana strategis yang digagas

OJK dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Menurutnya, ada dua area besar yang perlu diperhatikan semua pihak, khususnya untuk menggairahkan ekonomi produktif. Pertama, bagaimana agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas, lebih ditingkatkan. Kedua, bagaimana mendorong pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk pembiayaan¬-pembiayaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang dan mendorong korporasi menjadi lokomotif perekonomian nasional. Penguatan kedua area di atas, diyakini dapat memperbaiki struktur ekonomi nasional. Apalagi jika seluruh potensi sektor jasa keuangan dapat ikut diintegrasikan, sehingga menghasilkan sinergi yang besar untuk mendukung upaya pencapaian pertumbuhan yang lebih ajeg dan langgeng ke depan. Ia menambahkan, infrastruktur yang meningkat di Provinsi Kalimantan Tengah dinilai mampu mendukung tantangan dalam rangka meningkatkan kontribusi UMKM pada perekonomian nasional dan akses keuangan.***

11

Kesehatan

46 Dokter Magang di Kalteng Sebanyak 46 orang dokter internship atau dokter magang akan bertugas di sejumlah kabupaten di Provinsi Kalteng. Dalam acara pelepasan para dokter tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng Hadi Prabowo meminta agar para dokter dapat mempraktikkan ilmu dan pengetahuan yang telah mereka dapatkan sehingga diharapkan dapat menekan jumlah kematian ibu dan bayi saat melahirkan dan berbagai penyakit lainnya yang ada di daerah ini. Menurut Pj Gubernur, masalah kesehatan yang cukup menonjol di Provinsi Kalteng saat ini adalah masalah demam berdarah atau DBD. Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur mengingatkan

untuk mendapatkan surat tanda registrasi (STR), para dokter muda terlebih dahulu harus ditugaskan lagi atau

mengikuti magang selama setahun. Setelah selesai mengikuti magang, baru para dokter tersebut mendapatkan STR resmi. Dengan STR tersebut mereka bisa bekerja dimanapun. Ke 46 dokter tersebut berasal dari sejumlah Universitas di Indonesia. Mereka akan bertugas di sejumlah kabupaten yaitu Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur dan Barito Selatan.***

para dokter untuk menyiapkan fisik dan mental mereka, sebab Provinsi Kalteng ini cukup luas yaitu mencapai 1,5 Pulau Jawa dengan kondisi penduduk yang masihjarang dan berjauhan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kalteng Suprastija Budi mengatakan bahwa

12


Lingkungan Hidup

Tahun 2016, BNPB Jamin Kalteng Bebas Kabut Asap

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menjamin bahwa pada 2016 ini Provinsi Kalteng tidak akan terjadi bencana kabut asap. Kepala BNPB Willem Rampangilei kepada wartawan usai Rakor pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis pemberdayaan masyarakat di aula Jayang Tingang Kita harus yakin dengan konsep kita, bahwa kita bisa menjamin tidak terjadi bencana asap. Sementara konsep yang akan dilakukan menurutnya antara lain yaitu, pencegahan Karhutla berbasis pemberdayaan masyarakat desa. Jadi kita belajar dari tahun lalu, segala upaya pencegahan sudah kita lakukan dan kita yakin bahwa dengan memberdayakan masyarakat desa ini, itu adalah cara yang paling tepat. Sehingga ke depan akan dilakukan pengorganisasian dan rekrutmen masyarakat Buletin Isen Mulang Edisi 258/Februari 2016

desa atau kelompok masyarakat (Pokmas) yang akan melakukan pencegahan dan penangulangan Karhutla. Pokmas tersebut nantinya diberikan pelatihan dan pemahaman tentang tugas yang harus mereka lakukan, serta diberikan peralatan dan perlengkapan, kemudian Pokmas tersebut diorganisir dalam satu komando dan pengendalian yang jelas. Dalam hal ini, dirinya meminta Gubernur untuk menunjuk komado dan pengendalian tertinggi untuk regu ini (Pokmas) dalam mencegah karhutla. Sedangkan peralatan yang akan diberikan tersebut antara lain, alat komunikasi, kendaraan, pompa portable perorangan. Jadi yang dibantu itu adalah peralatan

dasar untuk melakukan pencegahan dan sampai pada pemadaman awal atau saat api masih kecil. Sementara untuk kebutuhan anggaran, Willem meminta agar Pemerintah Daerah dapat menghitung kebutuhan angarannya masingmasing, termasuk angaran oprasional dan pembelian peralatan, serta perlengkapan yang perlu untuk diadakan lagi. Kebutuhan angaran tersebut bisa bersumber dari pemerintah daerah, dunia usaha, donor, dan pemerintah pusat. Bahkan untuk donor, ujar Willem, pihak Bank Dunia sudah komitmen membantu sebesar 12 juta US$ untuk penangulangan Karhutla di Kalimantan dan Sumatera.***

13

Lingkungan Hidup asal Kalteng. Mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo mengucapkan kita untuk melestarikan satwa terima kasih kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan liar khususnya orangutan yang Kehutanan (LHK) terutama jajaran Dirjen Konservasi endemik Kalimantan ini. Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan para pihak terkait Dan sampai saat ini yang telah berhasil memulangkan enam ekor orangutan pihaknya belum mengetahui yang diseludupkan ke Thailand dan Kuwait. lagi keberadaan orangutan illegal di luar Negeri. Meski memang ada orangutan yang ada di luar, namun itu melalui program-program yang memang disetujui dan melalui izin khusus Persiden. Sementara CEO Yayasan BOS Jamartin Sihite mengatakan, orangutan itu aset bangsa, kebanggan nasional, kebanggaan daerah. Sehingga ini yang membuat Yayasan Bos, BKSDA, dan Kementerian LHK membawa orangutan ini kembali. Dia juga mengucapkan Kalteng Nandang Prihadi Dia menilai persoalan terima kasih kepada menyebutkan, dari total 17 ekor penyeludupan orangutan ini Yayasan Bos yang sudah orangutan, 14 dipulangkan dari seperti gunung es, sehingga m e n g i m p l e m e n t a s i k a n Thailand, 2 ekor dari Kuwait, meski ada yang tertangkap, komitmen Pemerintah Provinsi dan 1 ekor ingin diselundupkan namun masih cukup banyak Kalteng terutama dalam ke Kuwait, namun digagalkan yang tidak tertangkap. Bahkan pendidikan, pelatihan, maupun di Bandara Soekarno Hatta. salah satu pintu keluarnya untuk menjaga kesehatan Menurut Nandang, dari adalah dari Bandara Soekarno orangutan Kalteng tersebut. 17 ekor orangutan tersebut, 1 Hatta, sehingga ini menjadi Pj Gubernur saat ekor dikembalikan ke Sumatera pertanyan besar bagi pihaknya. p e n y e r a h a n / p e n i t i p a n Utara dan 6 ekor dibawa Yang paling fatal, ujar orangutan yang dipulangkan ke Kalteng. Sementara 10 Jamartin, di Indonesia terdapat dari Thailand dan Kuwait, ekor lainnya masih berada di banyak pintu-pintu ke luar baik di kantor Gubernur Kalteng Taman Safari Indonesia untuk bandara maupun pelabuhan mengajak seluruh elemen disehatkan terlebih dahulu. laut, yang pengawasannya masyarakat agar menjaga Orangutan tersebut, dinilai kurang ketat. Untuk itu dan melestarikan yang dipulangkan dari Thailand dan pihaknya meminta pengawasan kita miliki khususnya Kuwait pada 2015 yang lalu. yang ketat di pintu-pintu keluar keanekaragaman hayati yang Namun sebelum dikembalikan tersebut bahkan memutus ada di Kalteng sebagai upaya ke habitat asalnya, mereka rantainya.*** untuk mewujudkan Kalteng harus melalui proses habituasi sebagai provinsi yang ramah atau adaptasi lingkungan dan sebagai pusat di Taman Safari paru-paru dunia dengan segala Indonesia, serta keanekaragaman hayatinya. dilakukan karantina, Pemulangan orangutan ke p e m e r i k s a a n Kalteng ini berkat kerja sama kesehatan lengkap, Kementerian LHK, Kedutaan termasuk tes DNA. Besar Republik Indonesia Sehingga dapat (KBRI), Yayasan BOS, BKSDA dipastikan bahwa Provinsi Kalteng, dan para orangutan yang pihak lainnya. dibawa Kalteng ini Kepala BKSDA Provinsi adalah orangutan

6 Orangutan Kembali Ke Kalteng

14


Lingkungan Hidup

Hijaukan Kembali Kalteng Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng, Hadi Prabowo meminta keterlibatan seluruh lapisan masyarakat Kalteng untuk bersama-sama menanam pohon, merehabilitasi hutan dan lahan serta restorasi gambut untuk menjadikan Kalteng hijau kembali. Menurut Pj Gubernur, melihat dan mengahayati pengalaman yang terjadi pada tahun 2015 yaitu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kalau kita tidak mau bangkit dan belajar maka Kalteng akan habis. Oleh karena itu, jadikan Kalteng ini hijau kembali. Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur pada saat panen perdana buah balangeran atau shore balangeran dan penanaman pohon di Universitas Palangka Raya. Lebih lanjut Hadi mengatakan bahwa upaya ini menjadi sangat penting, karena selain untuk mengembalikan Kalimantan sebagai paru-paru dunia juga untuk meningkatkan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Kalteng. Sementara itu, Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hilman Nugroho mengajak semua elemen masyarakat untuk menanam pohon, karena keberadaan pohon sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Hilman mengatakan bahwa pihaknya sudah


mengeluarkan surat edaran yang meminta pemerintah daerah dapat menyisihkan satu persen dari total APBD untuk keperluan menanam pohon. Sementara untuk BUMN/BUMD sebesar 10 persen CSR untuk keperluan penanaman pohon. Dengan upaya tersebut, diharapkan Kalteng dapat mandiri dalam perekonomian khususnya untuk memenuhi kebutuhan kayu dan buahbuahan sehingga bisa swasembada buah local. Lebih lanjut dijelaskan Hilman, kayu belangeran tahan terhadap jamur dan tidak mengalami penyusutan meski kering, sehingga pohon jenis ini

dapat digunakan untuk banyak hal seperti balok, tiang listrik, perahu bahkan bantalan kereta api. Pohon jenis ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Pohon ini hanya berada di Kalimantan dan Sumatera, itupun hanya ada di Bangka dan Belitung saja dan saat ini jumlahnya terus berkurang, terlebih pohon jenis ini hanya berbunga sekali dalam 4-6 tahun. Dalam kesempatan yang sama, Pembantu Rektor I Univertas Palangka Raya I Nyoman Sudyana mengatakan bahwa lingkungan sangat penting sehingga kegiatan penanaman pohon ini untuk mendukung program green campus yang nantinya membuat suasana kampus menjadi sejuk dan nyaman. Sebelumnya, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya Cakrabirawa dalam laporannya mengatakan bahwa pohon balangeran ini merupakan jenis pohon endemic hutan rawa gambut yang pertumbuhannya cukup cepat dan merupakan salah satu spesies yang dilindungi. Saat ini, jumlahnya sudah cukup terbatas sehingga pihaknya juga ikut untuk mengembangkannya terutama dalam rangka mewujudkan program green campus di kawasan kampus Universitas Palangka raya yang saat ini sudah terdapat ratusan pohon balangeran.***

15

Lintas Kabupaten

16


Cover ; Daftar Isi ; Hadapi MEA, Tingkatkan Kualitas SDM 3. Wantannas Apresiasi Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Kalteng 5

Recommend Documents