Hadapi MEA, Siapkan UKM, Tingkatkan Daya Saing

Volume 1 / Tahun XI / 2016

MEDAN MERDEKA SELATAN

M A J A L A H S E K R E TA R I AT W A K I L P R E S I D E N

Hadapi MEA, Siapkan UKM, Tingkatkan Daya Saing Liputan Utama

Era MEA, Kontribusi UKM Jadi Pilihan

Tokoh Kita

dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) “BELA BELI KULON PROGO” REBUT PASAR DI NEGERI SENDIRI

DARI REDAKSI DEWAN REDAKSI Pelindung MOHAMAD OEMAR Kepala Sekretariat Wakil Presiden Penasehat TIRTA HIDAYAT Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman BAMBANG WIDIANTO Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan IMAN BASTARI Deputi Bidang Administrasi Penanggung Jawab DEWI FORTUNA ANWAR Deputi Bidang Dukungan Kebijakan dan Pemerintahan

DOK. SETWAPRES > LELY NOVELIA

Awal tahun 2016, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan. Bagi Indonesia, kehadiran MEA bukan saja menjadi tantangan, namun juga merupakan peluang. Mengambil tema “Hadapi MEA, Siapkan UKM, Tingkatkan Daya Saing”, edisi MERSELA kali ini akan mengupas bagaimana pemerintah mempersiapkan program prioritas pengembangan UKM. Disamping itu, pemerintah juga berupaya mendorong peningkatan kualitas produk dan kapabilitas SDM agar dapat bersaing seiring masuknya MEA sebagai pasar bebas di kawasan ASEAN. MEA, menurut Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, adalah cooperation in competition, kerjasama dalam persaingan. Walaupun dalam MEA ada kerjasama, tetapi masing-masing negara tetap harus bersaing merebut pasar ASEAN. Tiga hal yang ditekankan Wapres agar Indonesia mampu merebut pasar MEA ini, yaitu produk dan jasa yang ditawarkan harus lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat. Namun kenyataannya masih banyak kendala yang harus dihadapi Indonesia. Apa saja kendala tersebut dan bagaimana solusi menghadapinya, dapat diikuti lebih jauh dalam Kiprah Wapres. Demi suksesnya Indonesia dalam merebut pasar MEA, tak hanya dari pemerintah pusat, berbagai pemangku kepentingan turut berkontribusi di dalamnya. Kali ini pemangku kepentingan tersebut diwakili oleh Menteri Koperasi dan UKM, Gubernur Bali, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Konjen Johor Bahru, Bupati

Jeneponto, Direktur ASEAN Economic Community (AEC) Center, dan Ekonom Senior INDEF. Detil reportasenya dapat disimak dalam Liputan Utama. Daerah juga sangat berperan memberikan kontribusi positif dalam mendukung MEA ini, sebagaimana yang dilakukan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. Dengan program “Bela Beli Kulon Progo” yang dikembangkannya, ia mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulon Progo untuk mengutamakan produk dalam negeri agar dapat merebut pasar di negeri sendiri. Program ini pun telah membuatnya meraih berbagai penghargaan. Tak salah jika Tim Redaksi Mersela mengangkat profilnya dalam rubrik Tokoh Kita. Sementara, Serbaneka kali ini juga tak lepas dari liputan produk-produk UKM yang siap meramaikan pasar MEA. Tidak hanya industri kreatif dari Bali berupa produk spa dan kerajinan kulit ular yang memang telah melebarkan sayapnya ke pasar internasional, pruduk-produk makanan dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, juga tak kalah siapnya memasuki pasar MEA. Dengan dukungan semua pihak, pemerintah optimis Indonesia dapat menghadapi tantangan MEA. Kekuatan UKM yang telah teruji mampu melewati berbagai krisis sebelumnya, tentu tidak dapat dipandang sebelah mata. Tinggal kita masyarakat yang harus mendukungnya, dengan menumbuhkan kecintaan terhadap produk Indonesia. Semoga semangat “AKU CINTA PRODUK INDONESIA” tidak hanya menjadi slogan semata!

Penanggung Jawab Redaksi RUSMIN NURYADIN Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik Redaktur Eksekutif ROMANSEN SUPRIYANTO Redaktur Foto TRI HANDAYANI Editor/Reporter PERY IRAWAN, DARYANTI, SITI KHODIJAH, MEILANI SAECIRIA, INDRA NOVIAR, DIAN SIANIPAR Fotografer YOHANES LINIANDUS, NOVIA ANGGI, JERI WONGIYANTO, MOCH. MUCHLIS Sekretariat MAHDIYONO Disain Layout HENI SOENARDJO Distributor ARIEF HENDRATNO

Redaksi menerima sumbangan artikel, masukan dan saran. Silakan kirim ke: Sekretariat Redaksi MERSELA, Asdep Komunikasi dan Informasi Publik, Sekretariat Wakil Presiden

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110 T. [021] 384 2780 ext. 1132 F. [021] 381 1774 E. [email protected] Majalah ini dapat diakses secara online di website resmi Setwapres www.wapresri.go.id

Hadapi MEA,

Keterangan Foto: Wapres Jusuf Kalla memperhatikan salah satu produk kerajinan saat meninjau pameran INACRAFT di Jakarta Convention Center, 20 April 2016 Fotografer: JERI WONGIYANTO

DAFTAR ISI

04

32

44

38

10

44 SERBANEKA

• Industri Kreatif Bali Jadi Andalan Ekspor

32 LIPUTAN KHUSUS

Lawatan Wapres Jusuf Kalla ke Turki

04 KIPRAH WAPRES Menangkan Persaingan dengan Lebih Baik, Lebih Cepat, dan Lebih Murah

10 LIPUTAN UTAMA Era MEA, Kontribusi UKM Jadi Pilihan

Serukan Perdamaian dan Kerjasama Dunia Islam

38 TOKOH KITA

dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) Bupati Kulon Progo

“Bela Beli Kulon Progo” Rebut Pasar di Negeri Sendiri

• Geliat Industri UMKM Jeneponto Siap Bersaing

48 PENDAPAT MEREKA 50 GALERI FOTO 54 OPINI Strategi UKM Hadapi MEA

58 FORUM DISKUSI

Sinergitas Pemerintah dan Pelaku Usaha dalam Mengoptimalkan Market Intellegence

MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

03

KIPRAH WAPRES

DOK. SETWAPRES > JERY WONGIYANTO

Menangkan Persaingan dengan Lebih Baik, Lebih Cepat, dan Lebih Murah

DOK. SETWAPRES > MOCH. MUCHLIS

Salah satu tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, sehingga diharapkan mampu mengatasi masalahmasalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Sebagai bagian dari komunitas ASEAN, persiapan yang optimal telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA yang mulai diberlakukan awal tahun 2016 ini. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sehingga tidak perlu khawatir akan kalah bersaing, baik di dalam negeri sendiri, maupun di kawasan ASEAN. Berdasarkan rencana strategis pemerintah, berbagai langkah telah dilakukan untuk menghadapi MEA,

04


antara lain penguatan daya saing ekonomi, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Saling Melengkapi dan Saling Bersaing MEA dapat diartikan sebagai suatu komunitas yang ingin bekerjasama dengan dasar awal perdagangan bebas. Menurut Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla

DOK. SETWAPRES > MOCH. MUCHLIS

Wapres Jusuf Kalla membuka The 1st ASEAN Summit for Stateowned Enterprises and Media (ASSOEM)

pada pembukaan Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Indonesia dalam MEA di Hotel Borobudur, Jakarta, 30 Januari 2015, bahwa yang bebas adalah alur barang, orang dan jasa. “Apa yang bebas? Yang bebas itu flow barang, orang dan jasa sehingga tidak ada halangan atau borderless,” ucapnya. Menurut Wapres, dalam pergerakan orang bekerja, pergerakan itu selalu dari negara yang pendapatannya rendah ke negara yang pendapatannya tinggi. Sehingga yang terjadi adalah tenaga kerja Indonesia akan mencari tempat yang lebih mahal pendapatannya. Itulah yang akan terjadi dengan flow orang. Begitu pula flow jasa, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih murah dan siapa yang lebih cepat, itu yang akan dicari. Sementara itu untuk flow barang, siapa yang lebih efisien. “Karena itulah, yang akan menang dalam persaingan adalah yang dapat memproduksi barang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Itulah tantangan Indonesia, bagaimana mengefisienkan ekonomi. Karena pada akhirnya, yang paling efisienlah yang akan memenangkan persaingan,” ungkap Wapres saat membuka The 1st ASEAN Summit for Stateowned Enterprises and Media (ASSOEM), di Batam, Kepulauan Riau, 6 Februari 2015. Bila dilihat dari sisi perdagangan, MEA adalah cooperation in competition atau kerjasama dalam persaingan, yakni bekerjasama sebagai negaranegara ASEAN untuk membangun ekonomi, sekaligus bersaing dalam perdagangan antar negara-negara ASEAN sendiri. Itu prinsip yang berjalan di ASEAN. “Karena tidak mungkin kita tidak bekerjasama, tetapi juga harus bersaing,” tegas Wapres. Kerjasama di antara negara-negara ASEAN bukanlah sesuatu yang baru, karena telah banyak kerjasama

Karena itulah, yang akan menang dalam persaingan adalah yang dapat memproduksi barang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah.

bilateral antar negara. Kerjasama yang dijalankan dan dapat menjadi contoh adalah industri mobil. Salah satu prinsip efisiensi adalah produksi dalam volume besar. Misalnya, besi dari Indonesia, body di Thailand sehingga menghasilkan volume besar. Jadi persaingan bukan antar ASEAN tapi di luar ASEAN. Selanjutnya, Wapres menjelaskan, bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai program di era MEA ini, diantaranya adalah memperbaiki infrastruktur untuk memudahkan industri, memperkuat ketahanan pangan sehingga tidak perlu lagi mengimpor bahan-bahan pokok seperti beras dan jagung, serta meningkatkan industri manufaktur, karena industri manufaktur adalah yang dapat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan. Potensi yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia layak dijadikan tempat untuk meningkatkan investasi. Dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar yang luas untuk industri. Menurut Wapres, pada akhir tahun 2015, pasar itu menjadi lebih luas dengan diberlakukannya MEA. Jika investor memilih Indonesia sebagai tempat investasi, maka investor tersebut tidak hanya menguasai pasar dalam negeri Indonesia, tetapi juga pasar ASEAN. Selain itu, MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

05

KIPRAH WAPRES

Hanya orang penakut yang dengan alasan takut tidak siap bertanding.

penduduk kelas menengah juga meningkat. “Pasar yang besar berarti jumlah tenaga kerja juga besar. Untuk itu Indonesia bisa menjadi basis produksi produk ekspor di Asia Tenggara,” ujar Wapres pada saat menerima 65 Delegasi Bisnis dari Negara-negara Nordik di Istana Wakil Presiden, 14 April 2016. Dengan diluncurkan MEA, Wapres berpandangan, berarti Indonesia dapat dijadikan pintu gerbang menuju pasar ASEAN yang mencapai 600 juta jiwa. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5%, masih lebih baik dibandingkan dengan negaranegara lain, yang saat ini kondisi ekonominya melemah akibat krisis global. Begitu pula dengan politik di Indonesia cukup stabil. Menurut Wapres, Indonesia tidak memiliki partai oposisi pemerintah yang hitam putih seperti halnya terjadi di beberapa negara. “Kita saling mendukung satu sama lain,” ucapnya. Selain itu, meskipun Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Islam di Indonesia sangatlah moderat. Sehingga, kondisi negara ini relatif aman. Dengan pasar dan jumlah tenaga kerja yang besar, politik yang stabil, Islam yang moderat, serta pertumbuhan ekonomi yang solid, Indonesia sangat tepat dijadikan target investasi. Jangan Takut Hadapi MEA Waspres mengakui, dalam menghadapi MEA ini, Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan, antara lain, pertama, daya saing yang masih rendah, karena kualitas produk yang masih rendah disamping belum berorientasi pada permintaan pasar. Kedua, birokrasi yang belum efisien, sehingga masih banyak langkahlangkah yang perlu dipangkas. Ketiga, mahalnya energi yakni biaya listrik untuk industri, sehingga pemerintah menargetkan untuk membangun tenaga listrik 35.000 MW. Untuk itu, berbagai program dan kebijakan terus dilakukan pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam merangsang pertumbuhan ekonomi nasional, seperti

06


memangkas bermacam perizinan yang menyulitkan, menurunkan tingkat suku bunga, membangun infrastruktur dan memenuhi ketersediaan energi lisrik dan gas. “Kita mempunyai ongkos yang mahal dalam bidang keuangan, kita turunkan bunganya. Kita mahal di bidang logistik, kita perbanyak jalan dan jembatan. Kita mahal di birokrasi, kurangi aturanaturan yang menghambat, yang terlalu panjang. Kita mahal di energi, kita perbanyak listrik. Itulah langkahlangkah yang dilakukan bersama,” jelas Wapres saat menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2015-2020 dan membuka APKASI International Trade and Investment Summit (AITIS) Tahun 2016 di Hall D JI Expo Kemayoran Jakarta, 5 Mei 2016. Terkait tenaga kerja, Wapres pun berpesan agar masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir, karena secara teoritis membanjirnya tenaga kerja dari negara yang berpenghasilan rendah ke negara yang berpenghasilan tinggi. “Jadi tidak perlu khawatir Indonesia akan kebanjiran tenaga kerja asing. Justru Indonesia memiliki peluang untuk bekerja di negara lain mengingat Indonesia banyak memiliki tenaga profesional dan terampil. Sementara, tenaga kerja dari Thailand dan Filipina juga bukan merupakan pesaing karena terkendala adanya bahasa. Satu-satunya yang memiliki kesamaan bahasa adalah Malaysia, namun upah di Malaysia lebih besar dari di Indonesia,” ungkap Wapres ketika menjadi Keynote Speaker pada acara Forum Redaksi yang diselenggarakan oleh MNC Group, di Gedung MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta, 21 Januari 2016. Sebelumnya, dalam kesempatan lain, Wapres juga menyatakan, Indonesia tidak bersaing dengan Singapura, Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya, karena Indonesia lebih diuntungkan. “Misalnya masalah tenaga kerja asing, tidak ada sejarahnya tenaga kerja yang tinggi pendapatannya bekerja ke tempat yang rendah pendapatannya. Selalu terbalik,” ucap Wapres dalam sambutannya di acara Tempo Economic Briefing 2015 Oultook 2016, di The Ritz Carlton Hotel, Jakarta, 17 November 2015. Justru sebaliknya, era MEA ini memungkinkan tenaga kerja profesional Indonesia dapat bekerja di negaranegara ASEAN lainnya dengan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di dalam negeri. Untuk itu, Indonesia harus siap menyambut perdagangan bebas, “Hanya orang penakut yang dengan alasan takut tidak siap bertanding,” tegas Wapres.

Menurut Wapres, salah satu alasan kenapa pasar keuangan yang lain, selain perbankan, sulit bersaing di Indonesia adalah karena tingkat bunga deposito di Indonesia masih sangat tinggi. Padahal, di banyak negara seperti Jepang, sudah banyak terjadi negative interest. “Apabila tingkat bunga deposito Indonesia pada tahun yang akan datang jauh lebih rendah dibanding saat ini, maka yakinlah pilihan masyarakat pada obligasi (bond) akan menjadi lebih baik. Jadi akan ada alternatif pilihan keuangan untuk ekonomi Indonesia,” jelas Wapres. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu mengambil jalan tengah bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), menurunkan tingkat suku bunga bank pada level yang bersaing dengan negara-negara ASEAN. Pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurut Wapres, juga tidak mungkin terjadi tanpa sistem keuangan yang baik dan kehati-hatian, apalagi di negara seperti Indonesia. Sebagai negara emerging market, yang sangat tergantung pada kekuatan baik dari dalam maupun dari luar, Indonesia sangat rentan menghadapi krisis. Krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998 adalah terbesar yang pernah dialami. Pertumbuhan negatif 15%, inflasi mencapai 60%-70%,

DOK. SETWAPRES > YOHANES LINIANDUS

Hal lain yang tidak kalah penting untuk menghadapi MEA sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, adalah dibutuhkannya efisiensi keuangan. “Indonesia menggerakkan itu dengan efisiensi di sistem keuangan agar dapat bersaing,” ujar Wapres saat membuka The 55th ACI-Financial Market Association World Congress 2016, di The Ritz Carlton, Jakarta, 29 April 2016.

Wapres Jusuf Kalla berfoto bersama dengan delegasi dari berbagai negara pada acara peresmian Pembukaan The 55th ACI-Financial Market Association World Congress 2016

kurs rupiah melemah, harga saham jatuh walaupun pasar modal masih tidak sebesar sekarang. Selain karena krisis yang memang melanda Asia, dampak tersebut diakibatkan ketidakhati-hatian Indonesia dalam mengelola sistem keuangan. Sepuluh tahun sebelumnya yakni tahun 1988, menurut Wapres, sistem keuangan Indonesia sangat liberal. “Sangat mudah orang membuat bank di Indonesia. Dalam waktu beberapa bulan saja, 290 bank berdiri di Indonesia. Persaingan yang tidak sehat dalam ekonomi yang terbatas menyebabkan terjadinya masalah di sistem perbankan 10 tahun kemudian, dan terjadilah krisis itu,” ungkap Wapres. Ekonomi dunia sekarang ini, kata Wapres, belum sebaik yang diharapkan. Pelemahan ekonomi di hampir semua benua masih terjadi. Amerika Serikat hanya tumbuh di bawah 1%, begitu juga Eropa dan Asia yang juga mengalami masalah, termasuk Indonesia. Untuk segi ukuran di Asia, Indonesia berada di tengah-tengah, yakni 5% artinya tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk maju. Di samping Sumber Daya Alam (SDA) yang baik, Indonesia mempunyai SDM yang kuat. Dengan penduduk 250 juta orang, Indonesia bisa menjadi pasar sekaligus tempat produksi yang baik di kawasan Asia. MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

07


KIPRAH WAPRES

Wapres Jusuf Kalla menyaksikan Peluncuran I-OTDA dan Peresmian Pembukaan Seminar Nasional “Strategi dan Arah Pengembangan Kebijakan Smart City di Indonesia Menghadapi Tantangan MEA”

Sementara dari sisi keuangan, Indonesia juga harus selalu menjaga agar tidak terjebak dalam defisit yang terlalu tinggi. Berbeda dibanding dengan banyak negara lain, defisit Indonesia diatur oleh Undangundang yang tidak boleh lebih dari 3% terhadap GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto). “Kalau yang lalu Indonesia hanya defisit 2,5%, karena itu maka kita tidak akan terjebak seperti masa lalu dengan utang yang tinggi. Maka itu, Indonesia harus menjaga stabilitas agar tercapai situasi lebih baik,” tegas Wapres. Upaya lainnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain pembangunan infrastruktur, akan dilakukan pula perbaikan sistem keuangan secara nasional. Hal ini dikarenakan tingkat pencapaian sistem perbankan belum dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar. Untuk itu, keuangan inklusif merupakan program utama pemerintah dalam sistem perbankan pada tahun-tahun mendatang. Wapres berharap untuk mencapai lebih dari 90 persen financial inclusive, Indonesia dapat melalui sistem Information Technology (IT) yang sudah baik dari sebelumnya. “Itu bagian dari seluruh policy yang akan kami jalankan,” ujarnya. Peran Daerah Hadapi Persaingan Pasar Bebas Menurut Wapres, MEA itu bukan tantangan tapi peluang yang besar. Sama halnya dengan teknologi yang juga merupakan hal besar dan tidak bisa dihindari. Keduanya dapat diaplikasikan dalam konsep smart city (kota pintar). Hal tersebut diungkapkannya pada Peluncuran Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) dan Peresmian Pembukaan Seminar Nasional “Strategi dan Arah Pengembangan Kebijakan Smart

08


City di Indonesia Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN”, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 26 Maret 2016. Smart City adalah penggabungan sistem pemerintahan dengan teknologi, sehingga teknologi dapat membantu pemerintahan. “Intinya smart menggabungkan aset, memberikan program, dan menghubungkan rakyat sehingga menjadi smart city. Itu adalah sistem teknologi yang membantu pemerintahan. Ini tinggal diatur sehingga mempunyai suatu sistem yang kompatibel dengan yang lain, sehingga dapat bicara satu dengan yang lain,” jelas Wapres. Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat juga mengakomodir konsep ini ke dalam program nasional sehingga apabila semuanya bisa tergabung, maka smart city bisa terwujud. Disamping itu, masyarakat dapat terlayani dengan baik, dapat meningkatkan efisiensi, sekaligus bisa menjalankan kontrol sehingga transparan. “Hal ini menjadi bagian daripada otonomi, otonomi yang tidak berdiri sendiri tapi otonomi yang berdiri bersama-sama. Itulah makna daripada otonomi yang baik, otonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan, otonomi yang akan memperkuat bangsa ini,” ucapnya. Tidak hanya kota yang diharapkan berperan aktif dalam mengembangkan smart city, kabupaten juga diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan inovasi dan kreativitas. Hal ini untuk mendorong produktivitas ekonomi nasional sehingga menjadi ujung tombak dalam menghadapi persaingan pasar bebas. “Maka fondasi utama dari daerah adalah kegiatan yang produktif dengan inovasi dan kreativitas dari daerah masing-masing. Tanpa inovasi dan kreativitas,

maka tentu akan sulit dicapai kemajuan itu sendiri,” ucap Wapres di hadapan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), di JI Expo Kemayoran, Jakarta, 5 Mei 2016.

Turunkan Bunga Bank Untuk UMKM UMKM menjadi salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan pada saat krisis melanda Indonesia beberapa tahun lalu, sektor ini yang mampu bertahan. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan beberapa program pengembangan UMKM, agar setiap UMKM produktif, dan mampu bersaing di pasar internasional. “Jelaskan programprogram sebaik-baiknya kepada UMKM, yang pentingkan semangatnya, peruntukannya. Pemerintah telah menyiapkan dana yang cukup besar agar UMKM mampu memiliki pasar dan berproduksi lebih baik,” ucap Wapres pada saat menerima Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menegah (IUMKM) Indonesia di Istana Wakil Presiden, Merdeka Selatan, Jakarta, 22 April 2016. Wapres mengimbau, agar setiap asosiasi UMKM yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia mampu mendukung UMKM di setiap sektor.“Tinggal melihat siapa yang paling rajin menjadi wadah dari UMKM tersebut, karena setiap sektor memiliki spesialisasi masing-masing,” tuturnya. Wapres mengharapkan, kebijakan aturan izin UMKM dapat dilaksanakan secara merata di lapangan. Selain itu dimudahkan akses untuk mendapatkan KUR, karena dari berbagai program pemerintah, yang paling bagus adalah fasilitas KUR. Oleh karena itu, bunga KUR diturunkan sebagai penguatan UMKM. Yang dimaksud Usaha Mikro adalah usaha perorangan/ kelompok dengan aset 50 juta dan omzet 300 juta rupiah, Usaha Kecil dengan aset 50 – 500 juta, dan omzet 300 juta-2,5 miliar rupiah, sementara Usaha


Pemerintah Daerah (Pemda) yang lebih mengetahui daerah dan potensinya masing-masing. Karena itulah, dibutuhkan kreativitas dan prakarsa dari masyarakat untuk memajukan daerah itu sendiri. Masyarakat harus dilibatkan dalam otonomi daerah. “Keberhasilan otonomi daerah dapat ditinjau dari tiga tujuan pokok yang melandasinya, yakni tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Untuk itu, bukan hanya pemerintah daerah semata yang memiliki kepentingan kemajuan otonomi, melainkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam mendorong kemajuannya,” ujar Wapres. Wapres Jusuf Kalla memberikan sambutan pada acara Peringatan 20 Tahun Berdirinya INDEF

Menengah dengan aset 500 juta - 10 Miliar dan omzet >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah. Menurut Wapres, bank-bank di Malaysia atau Singapura sektor keuangannya maju karena pertumbuhan sektor riilnya maju, bukan dengan cara menaikkan bunga. “Karena itu kita harus mengubah mindset dalam perbankan kita. Kita maju bersama-sama, bukan maju sepihak,” tegas Wapres. Wapres prihatin, sebelumnya bunga bank pemerintah di Indonesia masih sangat tinggi yaitu 22 persen untuk kelompok UKM, karena itu Wapres meminta kepada seluruh jajaran terkait agar dalam tahun 2016 dapat diturunkan. “Saya terkejut, bunga untuk rakyat 22 persen di bank pemerintah. Dilain pihak, bank korporasi 11-12 persen, ada yang 10 persen. Jadi usaha kecil yang mensubsidi korporasi. Bayangkan? Pantas UKM tidak pernah maju, pantas gini ratio makin naik karena kita membikin kebijakan yang menyebabkan ketidakseimbangan. Itu yang terjadi,” ungkap Wapres ketika memberikan sambutan pada acara Peringatan 20 Tahun berdirinya INDEF di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, 12 Agustus 2015. Selanjutnya Wapres meminta agar bunga bank untuk UKM tersebut diturunkan menjadi 9 persen. “Jangan keliru sekarang. Tahun depan (2016) kita turunkan menjadi 9 persen untuk usaha kecil, berapapun ongkosnya,” tegas Wapres. (SY/TH/SK) MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

09

LIPUTAN UTAMA

DOK. SETWAPRES > JERI WONGIYANTO

Era MEA, Kontribusi UKM Jadi Pilihan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upayaupaya penanggulangan masalah ekonomi dan sosial di Indonesia. Mengapa demikian? Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan UKM memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menimbulkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Simak pandangan terhadap pelaksanaan MEA yang mulai berlaku tahun ini dan hubungannya dengan UKM dari berbagai sudut pandang. 10


Kontribusi UKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan tentu memegang peranan penting. Oleh karena itu, menjadi tugas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) untuk mendorong dan mengembangkannya, sehingga sebagian besar program diarahkan pada hal tersebut. Sampai saat ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja sebanyak 114.144.082 orang atau 96,99%, PDB sebesar Rp 1.536.918.900 atau 57,56%, ekspor non-migas sebesar Rp 182.112.700 atau 15,68% dan investasi sebesar Rp 341.341.600 atau 56,15%. Peluang pasar UKM Indonesia baik secara domestik, regional maupun global sangat besar. Hal ini disebabkan peran pelaku UMKM yang mayoritas menguasai sektorsektor usaha strategis. Untuk itu, eksistensi UKM dalam menembus pangsa pasar baik skala domestik, regional, maupun global terbuka sangat lebar. Sekarang ini, dengan berlakunya MEA, ASEAN-China Free Trade Area (CAFTA) dan Free Trade Area (FTA) menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat memberikan dorongan serta kesempatan untuk mengakses pasar dan memasarkan produk UKM yang semakin luas. Saat ini, jumlah UKM di Indonesia sudah lebih dari 57 juta dan jumlah koperasi sekitar 200 ribu unit, maka sudah sepantasnya pemerintah memetakan potensi UKM dan koperasi tersebut. Mengacu pada hal ini, Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan bahwa perlu adanya reformasi total terhadap Koperasi dan UKM terlebih dahulu. Akan terdapat 23 Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dalam urusan UKM tersebut. Masing-masing K/L akan berperan sesuai dengan ranahnya. Misalnya, untuk UKM dengan berbagai urusan kreatif akan ditangani oleh Badan Ekonomi Kreatif, dan karena UKM sekarang ini sudah melangkah ke bidang industri, maka akan ditangani oleh Kementerian Perindustrian. Sehingga, UKM akan mendapatkan penanganan yang berbeda. Begitu pula dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan nasionalnya, K/L yang terkait akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) dalam melakukan penyusunan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya dalam pelaksanaan terkait program dan kegiatan bidang pemberdayaan Koperasi dan UKM,

DOK. SETWAPRES > NOVIA ANGGI

SECARA FONDASI UKM SUDAH KUAT

Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga Menteri Koperasi dan UKM

akan diselaraskan oleh beberapa K/L melalui penyusunan Rencana Aksi (Action Plan), sehingga masing-masing K/L akan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan domain yang telah disepakati bersama, guna mewujudkan arah, sasaran dan target nasional. Tugas pemerintah selanjutnya untuk koperasi dan UKM, disamping penguatan kelembagaan secara reformasi total, juga penguatan kelembagaan secara manajemen. Hal ini untuk melihat bagaimana administrasi berjalan baik. Sedangkan untuk tugas pemerintah dalam hal akses pembiayaan adalah penurunan KUR. “Jika KUR turun maka akan membantu produktivitas, sehingga jika produktivitas meningkat, maka omzetnya akan meningkat pula,” ujar menteri yang biasa disapa Puspayoga ini. Puspayoga mengatakan, pemerintah terus memberikan kemudahan kepada para pelaku koperasi dan UKM agar dalam menjalankan usahanya, mereka mendapatkan kemudahan prosedur dan suku bunga ringan. Sehingga, KUR menjadi salah satu program yang sangat membantu gerak laju perekonomian mikro karena bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin. Di masa mendatang, menurut Puspayoga, tantangan dari program KUR ini adalah dapat diakses oleh semua pemilik UMKM dengan fasilitas pelatihan dan bimbingan manajemen wirausaha. UKM menjadi roda penggerak perekonomian nasional Indonesia yang terbukti tahan banting terhadap badai krisis keuangan pada beberapa tahun lalu. UKM akan menjadi tulang punggung yang kuat dan kokoh karena melibatkan partisipasi aktif secara masal penduduk Indonesia. Dari hasil penelitian United States Agency for International Development (USAID) dengan pertumbuhan UMKM sebanyak 2,01 % pertahun, maka KUR mempunyai peluang sekaligus tantangan untuk mengakomodasi kepentingan terhadap kebutuhan permodalannya. MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

11

LIPUTAN UTAMA

Upaya Kementerian Koperasi dan UKM dalam meningkatkan daya saing UKM di Indonesia: A. FASILITASI BIDANG KELEMBAGAAN

1

Pembebasan biaya akta notaris bagi para pelaku usaha mikro dan anggota koperasi yang akan mendirikan koperasi

2

3

Bimbingan teknis tata kelola koperasi yang baik bagi pengurus, pengawas dan manajemen usaha koperasi dan usaha mikro

Kelompok usaha bersama usaha mikro/pra-koperasi untuk didampingi dalam membentuk koperasi

B. FASILITASI AKSES PEMBIAYAAN

1

Penyediaan modal awal bagi wirausaha pemula maksimal sebesar Rp. 25 juta bagi pelaku usaha mikro dan anggota koperasi

2

Sosialisasi dan Pendampingan bagi Pelaku Usaha Mikro dan anggota koperasi untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR)

5

Pendampingan bagi pelaku koperasi dan UMKM untuk mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT)

3

Penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan anggota koperasi yang masuk dalam kategori miskin dengan plafon pinjaman maksimal sebesar Rp. 25 juta dan bunga sebesar 9% pertahun serta tanpa agunan melalui bank penyalur KUR

4

Penyediaan pinjaman Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM dengan bunga 4,5% per tahun menurun atau setara sebesar 0,18% per-bulan untuk Pelaku Usaha Mikro dan Anggota Koperasi Sektor Riil dan Anggota KSP dan Pelaku Usaha Mikro dengan bunga 8% per tahun menurun atau setara dengan 0,3% per bulan bagi Koperasi dan UMKM

C. FASILITASI IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

12

1. Daftar Negatif Investasi (DNI):

2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK):

Saat ini, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diproses Revisi Perpres No. 39 Tahun 2014 yang merupakan Paket Kebijakan Ekonomi X. Kebijakan ini memuat daftar bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan: (i) dicadangkan untuk UMKMK sebanyak 95 sektor dan (ii) kemitraan dengan UMKMK sebanyak 50 sektor dan terbuka dengan persyaratan tertentu sebanyak 48 sektor serta (iii) persyaratan yang dicadangkan untuk UMKMK bertambah 1 bidang usaha di bidang Pekerjaan Umum yaitu bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang nilainya di bawah Rp. 10 milyar, yang merupakan reklasifikasi dari 19 bidang usaha dalam Perpres No.39/2014.

Sebagai tindak lanjut Perpres 98 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, Kementerian Koperasi dan UKM kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan, memberikan fasilitasi Kemudahan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) berupa Sertifikat 1 lembar secara gratis oleh Camat kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan berupa: a). Tanda pendataan bagi Usaha Mikro dengan penamaan Tanda Data Usaha Mikro (TDUM) dan; b). Tanda pendaftaran bagi Usaha Kecil, dengan penamaan Tanda Daftar Usaha Kecil (TDUK).


Terbitnya kebijakan pemerintah untuk menurunkan suku bunga KUR menjadi 9%, Puspayoga berpandangan, merupakan upaya dan komitmen kuat dalam mendorong dan mendukung perkembangan pelaku Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kapasitas serta skala usahanya. Oleh karena itu, pelaku Koperasi dan UKM diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang telah diupayakan pemerintah tersebut dalam rangka peningkatan dan perluasan akses pembiayaan melalui kredit dengan pola penjaminan. Sementara, dengan kemampuan masyarakat golongan menengah ke bawah (masyarakat miskin) maupun sistem bisnis mereka yang belum bankable, mengakibatkan jumlah wirausahawan belum banyak. Sehingga, dengan program KUR melalui berbagai bank nasional, diharapkan dapat memberikan pendidikan perbankan maupun pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah bagi mereka. Jika pemberdayaan masyarakat dengan program KUR ini telah tercapai dengan baik dan benar, maka kegiatan bisnis masyarakat golongan menengah ke bawah dapat mengakses permodalan dan bisnis mereka bersifat bankable. Dengan demikian semua arus perputaran barang dan jasa semakin lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, terkait MEA, menurut Puspayoga, Kementerian Koperasi dan UKM secara proaktif telah berkoordinasi dan bersinergi dengan K/L terkait, untuk melakukan berbagai upaya dalam menyikapi pemberlakuan MEA dan mendorong pemanfaatan peluang pangsa pasar dalam era MEA. “Saya buka hubungan dengan para Menteri sebelum APBN jalan. Seperti, dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia [Hukum dan HAM] untuk urusan hak cipta sudah jalan, kemudian dengan Menteri Dalam Negeri [Mendagri], dengan Menko Perindustrian untuk urusan bahan bakunya, Menteri Perdagangan untuk memasarkan barang-barang UKM, Menteri Pariwisata untuk produk kepariwisataan, juga dengan Pak Triawan Munaf (Kepala Badan Ekonomi Kreatif) misalnya untuk fashion tetapi yang kreatif. Semua itu untuk membuka kebekuan. Kita harus melakukan networking, tidak bisa jalan sendiri. Sudah bukan zamannya lagi eksklusif, kita harus inklusif,” ujar Puspayoga. Langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kemenkop dan UKM untuk membantu pelaku Koperasi dan UKM dalam era MEA ini, Pusapayoga menjelaskan, antara lain peningkatan wawasan pelaku Koperasi dan

UKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk Koperasi dan UKM lokal, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Lebih lanjut Puspayoga menyatakan bahwa secara fondasi UKM sudah kuat, sehingga dalam era MEA ini, bila ingin menang harus memenangkan pangsa pasar di Indonesia terlebih dahulu, karena 42% pangsa pasar ASEAN adalah Indonesia. Oleh karena itu, tidak perlu merasa takut dalam menghadapinya. “Perlu untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penurunan bunga bank, maka kita sudah sehat,” tuturnya. Belum lagi dengan adanya Kredit Usaha Rakyat Beorientasi Ekspor (KURBE) yang ditangani langsung oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang baru diluncurkan di Jawa Timur. Sudah 2 UKM yang diberi dana tersebut. Skema-skema pembiayaan yang diperuntukkan kepada UKM-UKM seperti itu diberikan pemerintah dalam rangka persiapan menuju ekonomi kerakyatan dan MEA. MEA bukanlah perdagangan bebas terbuka karena masih banyak proteksi-proteksi. “Bila di ASEAN ini, dibuka perdagangan bebas akan kacau, yang besar akan mengalahkan yang kecil, yang punya modal besar akan mengalahkan yang punya modal kecil,” ungkapnya. Semangat MEA, menurut Puspayoga, bukanlah perdagangan bebas, tetapi persaingan adalah pasti. Persaingan dalam hal kualitas baik SDM ataupun barang. Oleh karena itu, untuk kualitas barang terdapat Badan Standar Nasional (BSN). Kementerian Koperasi dan UKM mendorong usaha kecil untuk meningkatkan kualitas dengan menyesuaikan produknya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar dapat membantu produk UKM dalam negeri, untuk bersaing dengan barang-barang impor yang akan masuk dengan berlakunya MEA. Kekhawatiran akan daya saing terhadap produk lokal muncul sejak dibukanya perdagangan ACFTA pada tahun 2010 yang telah menyebabkan banyak produk buatan Tiongkok merambah masuk pasar lokal dengan harga lebih murah dari produk UKM Indonesia. “Bagaimana mengalahkan produk masal seperti itu? Kita harus bersentuhan dengan masyarakat handmade. Ada unsur handmade yang tidak bisa ditiru. Kita harus ada unsur industrinya, unsur mesinnya, ada unsur tangannya. Kalau China, untungnya China belum mau sentuh handmade. Kalau China mau main handmade, repot juga kita,” ujar Puspayoga. MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

13

DOK. HUMAS KEMENKOP UKM

LIPUTAN UTAMA

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) ajak pelaku Koperasi dan UKM aktif akses Dana Bergulir

Untuk itu, menurut Puspayoga, peningkatan daya saing produk Koperasi dan UKM saat ini terus ditingkatkan melalui kemudahan, memperoleh sumber daya, menjaga dan meningkatkan daya saing UKM sebagai industri kreatif dan inovatif, meningkatkan standar desain dan kualitas produk, diversifikasi output serta stabilitas pendapatan usaha kecil dan menengah. Selain itu, barang-barang UKM yang memiliki potensi untuk dipamerkan di luar negeri perlu dibuatkan hak cipta dengan biaya gratis melalui Kemenkop dan UKM dengan sistem online, sehingga tidak mudah dijiplak. Pada era digitalize seperti sekarang ini, sistem online merupakan kebutuhan penting bagi UKM. Sistem online dan offline adalah sebuah keharusan. Sekarang UKM telah bekerja sama dengan blibli.com ataupun bukalapak.com. Ia menambahkan, UKM akan mampu bertahan dan bersaing dalam kancah perdagangan global. Oleh karena itu peningkatan daya saing UKM sangat diperlukan dan dapat diwujudkan yang salah satunya dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI). TI untuk meningkatkan transformasi bisnis, ketepatan dan efisiensi pertukaran informasi. Selain itu penggunaan TI juga dapat memperluas jaringan pemasaran dan market share. Mengacu pada era MEA tersebut, maka dalam memanfaatkan peluang dan potensi pasar di kawasan ASEAN dan pasar global, produk yang dihasilkan

14


UKM haruslah memenuhi kualitas dan standar yang sesuai dengan kesepakatan ASEAN dan negara tujuan. Oleh karena itu UKM harus mulai difasilitasi dengan kebutuhan kualitas dan standar produk yang dipersyaratkan oleh pasar ASEAN maupun di luar ASEAN. Teknologi mempunyai peranan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas serta introduksi desain bagi para pelaku UKM yang ingin memanfaatkan pasar ASEAN, dan hal tersebut harus segera dilakukan. Pada bulan Agustus 2015, Kemenkop dan UKM telah mengundang International Council for Small Business (ICSB), yang merupakan organisasi UKM dunia dan berkantor di markas PBB New York, dengan ketuanya Dr. Ki-Chan Kim. Selain Ketua ICSB, turut diundang juga ICSB dari India, dan ketua-ketua ICSB ASEAN. Pada kesempatan tersebut, Puspayoga menyampaikan, konsep Human Enterpreneurship merupakan konsep cara-cara dagang yang dapat menyelesaikan masalah kemanusiaan, misalnya masalah lingkungan dan ekonomi yang berbasiskan teknologi. Sebagai contoh, menyelesaikan masalah lingkungan dengan pengelolaan sampah. Sampah dapat dibuat menjadi barang-barang yang berharga dengan cara di-recycle, misalnya tikar terbuat dari sampah, yang berasal dari Malang, Jawa Timur, ternyata dibeli dan dipergunakan oleh hotel-hotel di Bali. Hal ini merupakan social technopreneur dengan basis teknologi. Karena konsep human entrepreneurship tersebut, Puspayoga diundang untuk menerima award, Special Award for Human Entrepreneurship pada bulan Juni 2016 di markas PBB.(PI)

BALI MANDARA UNTUK KEMANDIRIAN BALI

Globalisasi identik dengan persaingan. Dengan pemberlakuan MEA/ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Free Trade Area (AFTA), China–ASEAN Free Trade Area (CAFTA) maka tidak ada lagi batasan antar negara dan tidak adanya sekat dalam pergaulan di kawasan negara-negara ASEAN, baik itu menyangkut arus manusia maupun barang,” jelas Pastika. Melalui kepemimpinannya selama 8 tahun terakhir, kebijakan yang dilakukan Pemda Provinsi Bali dalam mempersiapkan diri memasuki MEA adalah dengan mengemban visi Bali Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera (Mandara). “Mandara” berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti besar, agung, suci dan great. Bali Mandara adalah Bali yang besar, Bali yang Agung, Bali yang suci, The Great Bali. Kondisi ini adalah gambaran dari sebuah harmoni yang melambangkan keagungan. Dalam visi Bali Mandara ini terdapat 10 program unggulan, sejalan dengan nawacita Pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu dari program Bali Mandara adalah program peningkatan ekonomi kerakyatan, dimana pemberdayaan UKM merupakan salah satu aspek di dalamnya. Pastika mengharapkan, program Bali Mandara membuat Bali mampu menjadi daerah yang “mandiri’. Kemandirian tidak diartikan menutup pasar terhadap produsen luar daerah. Kemandirian daerah tidak dapat dilepaskan dari potensi dan daya saing daerah. Semestinya dengan potensi yang ada dan sumber daya manusia yang kreatif, semua atau paling tidak sebagian besar keperluan hidup dapat dipenuhi masyarakat Bali sendiri. Kemajuan pembangunan Bali menjadi magnet bagi daerah lain untuk datang dan merebut pasar di Bali. Sudah sewajarnya pasar Bali dipenuhi oleh produk barang dari luar Bali, mulai dari kebutuhan pangan, sandang dan papan, sampai pada barang-barang keperluan upacara agama. Demikian pula dalam bidang tenaga kerja, membanjirnya tenaga kerja sektor formal maupun informal dari luar Bali, menjadi ancaman serius bagi angkatan kerja lokal,

> ISTIMEWA DOK. SETWAPRES HUMAS PROVINSI BALI

Memasuki MEA, Bali dengan segala aspek yang dimiliki, mulai dari produk barang, jasa, sampai kualitas sumber daya manusianya memiliki daya saing global. “Globalisasi adalah sebuah keniscayaan, mau tidak mau masyarakat Bali terutama generasi muda harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya,” ujar Gubernur Provinsi Bali, I Made Mangku Pastika.

I Made Mangku Pastika Gubernur Provinsi Bali

sekaligus tantangan dalam upaya penanggulangan pengangguran. “Bali Mandara sebagai konsepsi dasar pembangunan daerah, dirumuskan dengan berpedoman pada pengalaman pembangunan masa lalu, potensi, permasalahan dan tantangan saat ini, serta tantangan dan prospek Bali ke depan. Jadi kemandirian daerah sebetulnya secara implisit sudah menjadi target dan sasaran pembangunan daerah saat ini,” ungkapnya. Sebagai visi pembangunan daerah, Bali Mandara dengan berbagai program prioritas pengentasan kemiskinan merupakan sebuah konsep pembangunan yang bertahap, berjenjang, dan berlanjut. Artinya, berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan akan diatasi secara gradual, tentu dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Secara substansial, program Bali Mandara adalah juga pemberdayaan masyarakat Bali, yang dilaksanakan secara simultan, bermuara pada pengentasan kemiskinan dan kemandirian masyarakat. “Bali Mandara adalah program yang juga untuk mewujudkan Bali yang mandiri. Masyarakat Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera, adalah masyarakat Bali yang juga mampu memenuhi segala keperluan hidup dasar dan sosialnya, tanpa sangat tergantung pada daerah luar,” pungkas Pastika. Bali Siap Hadapi MEA Menyambut MEA, Pemerintah Bali sudah mengantisipasinya dengan program-progam unggulan Bali Mandara. Salah satu dari program tersebut adalah peningkatan ekonomi kerakyatan yang didalamnya terdapat Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu). “Dari gerakan desa tersebut, seluruh MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

15

Gubernur Bali I Made Mangku Pastika meninjau Kantor BUMDes di Desa Pengotan, Kintamani, Bangli, Prov Bali.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk dinas perindustrian dan perdagangan, masuk ke dalam program-program peningkatan industri kecil kerajinan, yang sesungguhnya adalah industri kreatif,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Ni Wayan Kusumawathi, S.H., M.Si. Mengapa disebut industri kreatif? Karena industri kecil kerajinan tumbuh dan berkembang di masyarakat dan berada menyebar di seluruh provinsi Bali dan berada di desa-desa, dimana mereka mengandalkan talenta masyarakat yang berdasarkan agama Hindu. Selain itu ada pula program untuk keunggulan dari manusianya melalui program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bedah Rumah (sosial dan pemukiman), pendidikan, dan keterampilan-keterampilan teknis sesuai dengan yang ada di masing-masing SKPD. Penguatan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh SKPD. Pelatihan tersebut misalnya, untuk industri terdapat pelatihan teknis industri, di dinas tenaga kerja terdapat pelatihan peningkatan keterampilan di bidang tenaga kerja. Sementara, di dinas pendidikan membuat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bali Mandara dan SMA Bali Mandara. “Ini semua untuk keunggulankeunggulan masyarakat Bali,” tegas Kusumawathi. Sementara itu, Kusumawathi menjelaskan, untuk melindungi produk lokal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah mengeluarkan regulasiregulasi, antara lain Perda Perlindungan UMKM yang telah dikeluarkan tahun 2012. Regulasi ini telah dipersiapkan 4 tahun sebelum era MEA bergulir. Kemudian Perda Perlindungan Buah Lokal. Hal ini

16


dilakukan ketika Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan dimana impor buah-buahan, makanan dan minuman merupakan sesuatu yang khusus dan hanya boleh masuk di 5 pelabuhan di Indonesia. Selanjutnya, untuk mempertahankan pasar domestik, terdapat pula program penataan pembinaan pasarpasar tradisional. Program tersebut bersinergi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui revitalisasi pasar, dalam upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Untuk penggunaan produk dalam negeri juga telah dikeluarkan ketentuan agar semua pegawai menggunakan pakaian daerah pada hari tertentu. Ketentuan tersebut tidak hanya untuk Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten saja, tetapi juga sektor swasta wajib menggunakan produk Bali. “Ketentuan ini merupakan salah satu cara agar masyarakat mencintai produk dalam negeri dan menumbuhkan ekonomi di masyarakat,” ujarnya. Tumbuhnya ekonomi di masyarakat, menurut Kusumawathi, membuktikan bahwa Bali siap memasuki MEA. Dunia usaha khususnya pengusaha menyambut baik adanya MEA dari sisi industri dan perdagangan. Industri Kecil Menengah (IKM) Provinsi Bali pun telah siap menghadapi MEA. Produk-produk yang dihasilkan pengrajin di Bali adalah ‘unique and art’. Mulai dari produk-produk yang sifatnya gift dan souvenir hingga produk-produk yang memiliki nilai seni yang tinggi. Semuanya tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga pemerintah memberikan penguatan-penguatan dari program Bali Mandara. Produk-produk tersebut menjadi andalan bagi ekspor

DOK. SETWAPRES > ISTIMEWA DOK. HUMAS PROVINSI BALI

LIPUTAN UTAMA

Dengan semakin ketatnya persaingan, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Kusumawathi menjelaskan bahwa pengrajin harus memproduksi barang dengan kualitas dan harga yang bervariasi. Masing-masing kelompok masyarakat telah ada pasarnya sendiri. Untuk produk dengan harga murah sudah ada pengrajin dan pasarnya sendiri, begitu pula dengan produk yang harganya mahal. Yang menyebabkan harga itu berbeda antara lain adalah bahan baku, desain, dan edisi limited atau unlimited. Oleh karena itu daya beli masyarakat disosialisasikan kepada pengrajin. Contohnya kain endek, ada yang mahal dan ada yang murah, tergantung sisirnya. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ayu Pastika, berhasil mempromosikan kerajinan kain “endek” yang sudah makin dikenal dunia, terbukti dengan digunakannya kain tenun khas Bali ini sebagai busana resmi para kepala negara yang menjadi delegasi pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2013. Guna mendorong produksi, lanjut Kusumawathi, penguatan permodalan merupakan aspek yang sangat penting untuk mendukung dan menyemangati para pengrajin dalam menjalankan usahanya. Sistem penguatan permodalan bagi IKM Bali, antara lain berasal dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang datangnya dari desa adat. Semacam bank desa adat yang dibina oleh Pemda. Selain itu, pemodalan juga datang dari koperasi, dengan memanfaatkan KUR. Dalam memasuki MEA, seluruh Koperasi di Bali harus mampu bersaing tidak hanya sebatas lintas


Bali. 43% dari seluruh ekspor Bali berasal dari produk industri kerajinan Bali. Unique and art-nya Bali harus dipertahankan karena unique and art telah tumbuh sebagai bagian dari budaya, bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Itulah yang dijaga oleh masyarakat Bali secara keseluruhan yang sering disebut dengan culture heritage (warisan budaya). Spirit dari masyarakat Bali itu adalah Tri Hita Karana (bagaimana hubungan kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan). Menjaga keharmonisan ketiga elemen tersebut yang membuat hidup. Masyarakat Bali pun percaya dengan Karma Pala (Bila berbuat jahat maka kejahatan pula yang akan didapatkan). “Itulah yang ditanamkan dalam perdagangan yang di sebut dengan trust (kejujuran). Konsep kearifan lokal, spiritual, budaya, itulah yang mendasari para pengrajin Bali baik untuk berproduksi maupun dalam masyarakat juga dalam rangka memasuki MEA,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Ni Wayan Kusumawathi, S.H., M.Si.

wilayah, namun juga mencapai lintas negara. Dalam era tersebut persaingan akan lebih kompetitif, dana investasi dan SDM dengan mudahnya masuk ke Indonesia khususnya Bali. Oleh karena itu, koperasi harus lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya. “Ke depan koperasi harus mengembangkan usahanya dengan mendayakan sumber daya lokal namun tetap memenuhi kebutuhan pasar,” ujarnya. Modal lainnya berasal dari JAMKRIDA (Jaminan Kredit Bali Mandara). Bila para pengrajin tidak memiliki modal, sebagai agunan maka JAMKRIDA akan menjamin supaya mereka mendapatkan kredit. Berbagai keluhan tentang permodalan, peningkatan SDM, maupun pemasaran banyak datang dari pengrajin. Misalnya, para pengrajin sudah mengekspor ke-empat negara ASEAN, tetapi sekarang ingin mengekspor ke seluruh negara ASEAN. Untuk meningkatkan daya saing UKM Bali dalam persaingan global, beberapa hal yang harus dilakukan menurut Kusumawathi adalah: Pertama, dan paling dasar adalah budaya tidak boleh hilang. Karena di dalam budaya terkandung nilai-nilai, dan nilai-nilai itulah yang tidak ada duanya, yang terdapat di komunal masyarakat Bali. Kedua, teknologi. Pada kondisi-kondisi tertentu harus mengikuti teknologi, tetapi pada hal-hal tertentu ada yang tidak disentuh oleh teknologi. Ketiga, Pemerintah melalui Kemendag telah mengajak untuk membuat waralaba. Waralaba artinya bagaimana sebuah perusahaan atau IKM dapat berjualan di ASEAN, misalnya membuka warung di Malaysia, seperti restoran Bebek Bengil, Bebek Tepi Sawah, atau kuliner-kuliner lain. “Perlu bantuan penuh dari pemerintah pusat untuk membantu membangun sistem waralabanya, mendampingi, memfasilitasi ketika IKM ingin membuka cabang di negara-negara ASEAN,” pungkasnya. (TH/SK) MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

17

LIPUTAN UTAMA

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Dr. Ir. Bambang Widianto, M.A. mengungkapkan berbagai fakta yang timbul di lapangan terkait Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Jumlah usaha yang termasuk dalam UMK mencakup 99% dari keseluruhan jumlah usaha, dan menyerap 84% dari keseluruhan pekerja di dunia usaha. Namun, walaupun UMB hanya 1% dari keseluruhan jumlah usaha dan menyerap 16% dari keseluruhan pekerja di dunia usaha, tetap menyumbang sekitar 55% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, UMK yang menyerap 84% tenaga kerja hanya menyumbang 45% dari PDB. “Dengan kata lain, walaupun benar bahwa 84% tenaga kerja diserap oleh usaha mikro kecil tetapi produktivitasnya jauh tertinggal dibandingkan usaha menengah besar. Mayoritas dari usaha mikro kecil merupakan usaha tidak permanen dan tidak berbadan hukum sehingga mayoritas merupakan usaha informal,” jelas Bambang. Menurut Bambang, produktivitas sangat berkaitan dengan daya saing dan tingkat kesejahteraan. Tingkat produktivitas yang rendah memiliki daya saing rendah dan menyebabkan kesejahteraan pekerja menjadi sangat tertinggal. Dengan demikian, 84% tenaga kerja di dunia usaha memiliki produktivitas yang lebih rendah yang pada gilirannya pekerja sulit untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan sebagian besar termasuk kategori miskin. Sementara, 1% UMB yang menyerap 16% keseluruhan pekerja di dunia usaha lebih mudah untuk meningkatkan produktivitasnya yang mendorong pekerjanya dapat meningkatkan pendapatan dengan

lebih cepat. Kondisi ini merupakan sebab utama terjadinya ketimpangan. “Memberdayakan usaha mikro kecil untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya sekaligus meningkatkan daya saing, menjadi sangat penting. Penting karena berpotensi sangat besar untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan,” tegasnya. Bambang mengakui, masih ada faktor yang menghambat perkembangan UMK, diantaranya mayoritas merupakan usaha informal, sehingga tidak memiliki badan hukum dan tidak berlokasi permanen. Di samping itu, akses terhadap sumber permodalan, pemasaran, teknolog dan informasi masih terbatas. Namun, menurutnya saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya mengatasi hambatan Usaha Mikro Kecil (UMK) ini. Upaya-upaya tersebut antara lain: Pertama, formalisasi UMK, yakni menyederhanakan regulasi untuk mempermudah perizinan UMK dengan cara memangkas biaya dan penyederhanaan prosedur perizinan bagi UMK melalui penerbitan Peraturan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rapat Pleno TNP2K di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 4 Februari 2016


18

Dr. Ir. Bambang Widianto, MA Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres



TEROBOSAN PENURUNAN BUNGA DORONG KUR LEBIH EKSPANSIF

Presiden No 98/2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83/2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Sebelumnya, formalisasi usaha dilakukan melalui penerbitan Akta Pendirian Perusahaan, Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selain itu dengan terbitnya Perpres dan Peraturan Mendagri tersebut, formalisasi UMK hanya memerlukan izin UMK dalam bentuk naskah 1 lembar dan nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pelaksanaan KUR dengan bunga rendah dimulai pada tahun 2015 dan hasilnya KUR dengan bunga rendah jauh lebih ekspansif dibandingkan dengan sebelumnya. KUR dengan bunga rendah walaupun baru berjalan satu tahun telah terbukti meningkatkan rata-rata pinjaman dan jumlah nasabah dengan sangat pesat. Hal ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian, terutama bagi mereka yang bergerak dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan meningkatnya produktivitas usaha mikro kecil dan menengah, diharapkan meningkatkan kesejahteraan pekerjanya dan pada gilirannya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Kedua, terobosan untuk meningkatkan akses terhadap permodalan. Dalam hal ini, Wapres Jusuf Kalla menginisiasi upaya penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22% menjadi 9% dan tahun depan (2017) akan turun lagi menjadi 7%. Upaya ini merupakan terobosan Wapres Jusuf Kalla karena selama ini beban bunga untuk usaha mikro, kecil, dan menengah jauh lebih tinggi (sekitar 22%) dibandingkan dengan beban bunga usaha besar yang hanya sekitar 11%. “Wapres Jusuf Kalla melihat ini sebagai penghambat utama berkembangnya usaha mikro kecil dan merupakan ketidakadilan terhadap pelaku usaha mikro kecil. Ketidakadilan seperti ini menimbulkan bibit-bibit ketimpangan yang semakin lama semakin lebar,” ungkap Bambang.

Ketiga, akses terhadap pemasaran, teknologi, dan informasi. Dalam mendukung upaya ini, Pemerintah telah meluncurkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai suatu wadah pendampingan terhadap Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM). Tujuan PLUT tidak hanya melakukan fasilitasi untuk mendorong minat UMKM mengakses sumber permodalan, tetapi juga melakukan pendampingan di sisi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) manajemen usaha, pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran, pengembangan networking, dan lan-lain. Selain itu, untuk meningkatkan akses terhadap pemasaran, sumber informasi, sumber tekonologi, Pemerintah bersama-sama dengan sektor swasta mengambil berbagai inisiatif agar UMKM dapat memanfaatkan MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

19

LIPUTAN UTAMA

IT dengan maksimal. “Untuk mengoptimalkan pemasaran, misalnya, tidak hanya dilakukan melalui pameran saja, tetapi juga mendorong tumbuh dan berkembangnya penyedia e-commerce yang mendukung pengembangan UMKM,” ucap Bambang. Penggunaan IT, lanjutnya, juga diarahkan untuk mensosialisasikan program-program Pemerintah dan lebih memudahkan akses terhadap berbagai informasi seperti proses formalisasi dan lainlain. Akses terhadap ini semua tidak terlepas dari memperbaiki seluruh infrastruktur dalam rangka mengurangi biaya logistik untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Tingginya biaya logistik karena konektivitas nasional, baik secara domestik (antar pulau dan antar daerah) maupun dengan dunia internasional masih sangat lemah. Karena itu, pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan konektivitas melalui pembangunan dan penataan pelabuhan. Menurut Bambang, untuk mengurangi beban pelabuhan yang saat ini telah berperan sebagai IHP (international hub port), seperti Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya) dan Belawan (Medan), melalui fast track programme, Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla juga telah mempercepat pengembangan Pelabuhan Kalibaru Utara (Tanjung Priok), Teluk Lamong (Tanjung Perak), dan Belawan

20


Baru (Belawan). Untuk memperkuat konektivitas nasional, dalam 5 tahun ke depan, Pemerintah juga telah menginisiasi pengembangan 24 pelabuhan pengumpul. Pelabuhan yang masuk dalam program ini adalah, Banda Aceh, Belawan, Pangkal Pinang, Kuala Tanjung, Dumai, Panjang, Batam, Padang, Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Banjarmasin, Pontianak, Palangka Raya, Maloy, Bitung, Makassar, Ambon, Halmahera, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah untuk menekan dwelling time. Selain menghidupkan jalur kereta api ke pelabuhan (Tanjung Priok), upaya menekan dwelling time dilakukan dengan menghapuskan beberapa PP dan Permen. Misalnya, Kementerian Perdagangan telah merevisi 18 Peraturan Menteri, sementara Kementerian Perindustrian merevisi 1 PP dan 19 Permen. Demikian juga, Bea dan Cukai telah mencabut 3 Permenkeu dan merevisi 2 Permenkeu lainnya. Di darat, pemerintah semakin intens mempercepat penyelesaian pembangunan Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Sulawesi, dan Trans Papua. Demikian juga, pemerintah mendorong pembangunan jalur kereta api, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. “Jika pembangunan dan penataan di laut dan di darat berjalan sesuai rencana, maka bisa dipastikan biaya logistik akan menurun secara signifikan,” pungkas Bambang. (SK)

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, baik duta besar (dubes) dan diplomat RI di luar negeri harus dapat menjadi sales dan marketer perdagangan, investasi dan pariwisata, terutama dalam memasuki MEA. Konsul Jenderal (Konjen) Johor Baru, Malaysia, Taufiqur Rijal mempunyai strategi marketing yang dianggapnya dapat membantu perdagangan produkproduk Indonesia terutama produk UKM di Johor Baru dan Malaysia secara keseluruhan. Strategi yang dilakukannya antara lain, membangun jejaring kerja/ networking dan membina hubungan baik dengan para stakeholders baik dari kalangan pemerintah, swasta/business communities dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau media massa setempat. Kemudian diikuti dengan menyebarluaskan informasi mengenai potensi dan peluang hubungan dan kerja sama bisnis kepada mereka. Terakhir, melakukan kegiatan promosi dalam bidang perdagangan, investasi dan pariwisata di wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru. Itulah strategi marketing yang dilakukan pria yang biasa disapa Taufiq ini. “Dalam kaitan ini, KJRI Johor Bahru aktif melakukan silahturahim dengan sejumlah Kamar Dagang (Kadin) setempat seperti, Johor Bahru Chinese Chamber of Commerce and Industry, Johor Indian Chamber of Commerce and Industry, Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Malaysia International Chamber of Commerce and Industry, dan Small and Medium Enterprise Johor Selatan,” ujar Taufiq. Tidak hanya melulu diplomasi ekonomi yang dilancarkan, tetapi Taufiq juga melaksanakan kegiatan promosi seni dan budaya (diplomasi kebudayaan) Indonesia guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Indonesia dengan maksud untuk meningkatkan citra positif atau branding Indonesia di negara setempat, sehingga masyarakatnya akan mengenal dan mencintai Indonesia. “Ibaratnya ‘Tak kenal maka tak sayang’ yang dapat menggiring mereka tertarik untuk membeli produk-produk buatan Indonesia,” ungkapnya. Berbicara mengenai market intelligence yang sekarang banyak digalakkan terlebih lagi dalam memasuki MEA, menurut Taufiq, untuk menemukan potensi komoditas ekspor Indonesia yang diminati di pasar MEA, khususnya di negara-negara ASEAN, market intelligence yang ideal dan efektif bukan

DOK. KONJEN JOHOR BARU > MARTIN PARLINDUNGAN

MEMBANGUN JEJARING KERJA DAN MEMBINA HUBUNGAN BAIK

Taufiqur Rijal

Konsul Jenderal Johor Baru, Malaysia

hanya semata mengumpulkan data dan informasi secara akurat mengenai pasar, buyers, kompetitor, produk barang dan jasa di negara setempat yang biasa dilakukan dengan metode survey, melainkan juga bagaimana menganalisis data dan informasi akurat yang terkumpul. “Hasil analisis yang komprehensif dan akuntabel dari pihak atau lembaga kompeten tentunya yang paling diinginkan bagi para decision makers,” jelas Taufiq. Namun karena terkendala oleh alasan budget, hal ini dapat disiasati dengan mendayagunakan dan mengoptimalkan kinerja para diplomat termasuk dubes yang menjadi pelaksana diplomasi ekonomi. Bukan hanya dubes dan diplomat saja yang dapat melakukan market intelligence, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh mereka yang memiliki kapasitas atau potensi yang bisa menjadi agen pemasaran produk Indonesia di negara setempat, seperti mahasiswa dan dosen Indonesia di fakultas ekonomi dan bisnis, LSM, wartawan, dan anggota komunitas bisnis/paguyuban masyarakat Indonesia, para Indonesianist atau Kadin di negara setempat. Sehubungan dengan UKM sebagai penopang ekonomi nasional, Taufiq lebih jauh menjelaskan bahwa konsep dan implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) sudah jelas kontribusinya kepada ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu ditingkatkan dengan pembinaan jiwa kewiraswastaan, seperti pemberian capacity building of entrepreneurship (peningkatan kapasitas kewirausahaan) dan memberikan lebih banyak kemudahan atau keringanan kepada pengusaha UKM pada saat melakukan transaksi ekspor impor, misalnya memberikan potongan atas biaya bank yang harus dibayar. “Tantangan potensial pemberian kredit tersebut adalah ketidaksanggupan membayar bunga MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

21

DOK. KONJEN JOHOR BARU > MARTIN PARLINDUNGAN

LIPUTAN UTAMA

Pemberian token of appreciation kepada wakil dari Kemenpar RI

dan angsuran kredit. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan kepada mereka seperti pemberian fasilitas kegiatan promosi dan pemasaran produk ekspor unggulan UKM,” papar Taufiq. Saat ini, salah satu contoh UKM yang sudah masuk ke Malaysia adalah produk-produk UKM terbaik kota Bandung. Taufiq sangat mengapresiasi inisiatif Walikota Bandung dalam rangka upaya penetrasi pasar MEA di Malaysia. “Kami sudah mengetahui mengenai rencana pembukaan toko “Little Bandung” tersebut pada waktu menghadiri “Experience Remarkable Indonesia (ERI) 2016” di Kuala Lumpur pada bulan April 2016. Kami dipahamkan bahwa ratusan toko tersebut akan dibuka sebelum Hari Raya 2016, namun sejauh ini kami belum memperoleh informasi mengenai perkembangan lebih lanjut dari rencana dimaksud khususnya di Johor Bahru,” ujar Taufiq. Taufiq siap untuk memberikan bantuan dan sokongan guna mensukseskan terobosan yang signifikan tersebut. Tetapi bukan hanya Kota Bandung saja yang mempunyai konsep seperti itu. Menurut Taufiq, dari bulan September-Oktober 2015, KJRI Johor Bahru telah melakukan kegiatan promosi dalam bidang Trade, Tourism and Investment (TTI) dengan menyewa tempat di Mal Galeria Kota Raya di Johor Bahru, dengan nama “Indonesia Promotion Center” (IPC). IPC ini diikuti oleh sejumlah peserta baik dari Pemerintah daerah (Pemda) termasuk Pemerintah

22


Kota (Pemkot) Bandung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, maupun dari pihak swasta di Batam, Cianjur, Yogyakarta dan Surabaya. Salah satu hasil dari IPC di samping promosi “Little Bandung” di ERI 2016 tersebut, juga penyelenggaraan Familiarisation Trip (Fam Trip) pada bulan Februari 2016 oleh KJRI Johor Bahru ke Kabupaten Sleman, yakni dengan membawa sejumlah biro perjalanan dan wisata dari Johor Bahru guna mempromosikan tujuan wisata di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dan sekitarnya, antara lain Desa Wisata di Cangkringan, Gunung Merapi, Pembuatan Jamu Tradisional, Candi Prambanan termasuk Pertunjukan Sendratari Ramayana, dan Candi Borobudur. “Kegiatan Fam Trip ini telah berhasil dengan pembelian sejumlah paket wisata ke DI Yogyakarta dan sekitarnya dalam Malaysia Association of Tour and Travel (MATTA) Fair di Johor Bahru pada bulan April 2016,” ungkap Taufiq. Selanjutnya, agar UKM Indonesia dapat berjaya dalam MEA, menurut Taufiq adalah dengan meningkatan kualitas, termasuk keunikan produk dengan harga yang kompetitif dan melakukan promosi berkelanjutan baik di dalam negeri dan di luar negeri. “Pembukaan toko “Little Bandung” merupakan salah satu contoh yang baik dan smart dalam upaya pemasaran produk Indonesia melalui kerja sama yang saling menguntungkan (mutual benefit) dengan pihak atau mitra di negara setempat,” pungkas Taufiq. (SK)

Kabupaten Jeneponto yang merupakan kabupaten pengelola UKM terbaik di Indonesia, mempunyai strategi tersendiri dalam melakukan pengembangan UKM. Menurut Bupati Jeneponto, Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si., setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), ia segera menindaklanjuti Perpres tersebut setelah turun petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (Sulsel), Kabupaten Jenepontolah yang telah membuat penyelesaian dengan peraturan bupati tentang pendelegasian wewenang kredit mikro dari bupati kepada camat, dan telah selesai pada November 2015. Dalam jangka waktu 2 bulan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto menerima penyelesaian 13 ribu lebih perizinan yang dikeluarkan oleh 11 kecamatan. Adapun langkah-langkah yang diambil Iksan adalah merangkul semua camat, dengan cara memberikan perhatian khusus agar tugas mereka berhasil dengan sukses. Sampai sekarang, baru terdapat 14 kabupaten di Sulsel yang mempunyai peraturan bupati tersebut. “Kita masuk urutan ke 6 tentang penyelesaian, tapi dalam hal perolehan yang tertinggi adalah Kabupaten Jeneponto,” ujar Iksan. Selain itu, penjabaran dari Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tesebut keluarlah Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang intinya tentang setiap pelaku usaha mikro dan kecil yang memperoleh kredit usaha di bank. Dari 54 perizinan yang ada, telah dipangkas menjadi 15 perizinan sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut kebijakan ekonomi. Seperti, Izin Membuat Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP), Izin Usaha Perikanan, Izin Sarana Prasarana Kesehatan, Izin Perpanjangan Tenaga Asing, Izin Lokasi, dan Izin Lingkungan. Semua itu bertujuan untuk memudahkan masyarakat Jeneponto dalam melakukan usaha dan berinvestasi. Dengan peraturan tersebut, masyarakat desa tidak lagi pergi ke kota/kabupaten untuk mencari perizinan. Melalui birokrasi yang telah dipangkas, maka akan memperpendek jarak dalam melakukan berbagai izin usaha. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan UKM di Kabupaten


PEMERINTAH SEHARUSNYA LEBIH FOKUS DALAM MEMBERI PERHATIAN KHUSUS PADA DAERAH TERTINGGAL

Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si. Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan

Jeneponto yang utama adalah perbankan. “Untuk koordinasi yang dilakukan, kami mengacu kepada Perpres nomor 98 tahun 2014. Kami undang rapat koordinasi, kita rapatkan di kantor dengan menghadirkan seluruh stake holder, seperti Ikatan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (IKADIN) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Selain itu dalam setiap acara di desa, termasuk sholat Jumat, tidak lupa kami sampaikan kepada masyarakat bahwa dengan Perpres nomor 98 tahun 2014 tersebut, Bapak Jokowi bersama Bapak JK mengambil langkahlangkah kebijakan untuk memberikan kredit usaha ringan kepada masyarakat dengan ketentuanketentuan. Misalnya 20 juta rupiah ke bawah tanpa agunan,” jelas Iksan. Untuk kredit di atas 20 juta rupiah, biasanya digunakan masyarakat untuk industri rumah tangga, seperti menjual pulsa di tempat rekreasi atau pembuatan kue. Dinas Koperasi Pemkab Jeneponto bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) biasanya melakukan pembinaan untuk produk-produk UKM tersebut. Peran kerja Kabupaten Jeneponto di Sulsel yang sebelumnya merupakan kabupaten tertinggal, kini menjadi inspirasi untuk mengembangkan UKM. Hal tersebut membuat keinginan Jeneponto menjadi lebih besar untuk segera keluar dari status tertinggal. Oleh karena itu, terkait dengan peraturan pemerintah yang menyangkut pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah, menurut Iksan, langkah yang diambilnya adalah, pertama mempelajari, kedua menerbitkan peraturan bupati, ketiga mengumpulkan camat untuk segera menindaklanjuti, dan keempat setelah pemberian kewenangan kepada camat, dilanjutkan dengan menindaklanjuti diskusi ke masyarakat. MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

23


LIPUTAN UTAMA

Tambak Garam di Kabupaten Jeneponto

Setelah KUR diturunkan kepada masyarakat Jeneponto, mereka sudah mulai mengenal apa yang namanya dunia usaha. Sehingga masyarakat Jeneponto yang 70% mayoritas petani, sudah mulai mengenal jual beli. “Mereka lebih suka sebagai tukang becak, sopir angkot, tukang bangunan daripada jual beli. Tapi sekarang, Alhamdulillah kita lihat lumayan sudah banyak toko-toko yang dibangun di pinggirpinggir jalan,” ungkapnya. Masyarakat sangat mengharapkan bantuan tersebut, tetapi persepsi masyarakat belum dapat langsung memahami secara instan. Mereka beranggapan bahwa setelah mendapat KUR, tidak ada administrasi yang harus dipenuhi. Itulah tantangan yang harus dihadapi Pemkab Jeneponto. “Padahal ada proses lain setelah mereka mengajukan permohonan. Mereka akan ditinjau oleh aparat bank dan aparat desa untuk diverifikasi,” jelas Iksan. Setelah dilakukan proses verifikasi, selanjutnya akan direkomendasi oleh kepala desa dan camat, kemudian akan dicairkan untuk kredit 20 juta rupiah ke bawah. Untuk yang 20 juta rupiah ke atas, itu harus mempunyai agunan, misalnya untuk usaha perbengkelan atau warung. Hingga saat ini, jumlah dana yang dikucurkan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah lebih dari 129 milyar rupiah untuk ratusan peminat. Untuk yang di atas 20 juta sampai dengan 200 juta rupiah, perbankan memang mengalami sedikit kewalahan. Bila kredit yang diberikan macet, atau usaha yang dilakukannya bangkrut, maka Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum JAMKRINDO) yang bekerjasama

24


dengan Kementerian Dalam Negeri menjaminnya. Untuk memasarkan produk-produk UKM, Iksan mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengadakan berbagai pameran produk lokal agar produk-produk tersebut dapat dilihat oleh pasar. Dalam menghadapi MEA, Iksan berpendapat bahwa masyarakat harus menanggapi MEA secara positif dan harus siap. Bukan hanya masyarakat Jeneponto melainkan seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau pun kita masih kalah dalam kualitas dan kuantitas, kita patut menghargai produk orang lain. Kita harus bisa lebih kompetitif dalam rangka menghadapi bukan hanya MEA tetapi juga masyarakat internasional secara keseluruhan,” imbuhnya. Strategi yang harus dilakukan, menurut Iksan, adalah keterampilan masyarakat harus dapat ditingkatkan, kemudahan akses permodalan, dan keterbukaan akses pasar. Sebagai contoh, Kabupaten Jeneponto adalah produsen jagung terbesar di Sulawesi Selatan, namun ketika panen harganya anjlok karena tidak ada lembaga yang dapat menyangga agar harga jagung dapat stabil. Pemkab Jeneponto ingin mengatasi masalah ini, tetapi tidak mempunyai kemampuan karena tidak adanya perusahaan daerah yang mempunyai modal besar untuk membeli produk-produk tersebut. Contoh lain adalah garam dan rumput laut. “Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah memberitahu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bahwa di Kabupaten Jeneponto ini banyak garam, tetapi Indonesia masih mengimpor garam dari luar. Ada permainan yang tidak bisa kami tembus di tingkat regional maupun nasional di pusat,” keluhnya. Untuk menjaga kualitas produk dalam rangka bersaing dengan produk-produk yang membanjir dari negara-


Lahan Pertanian yang terbentang di Kabupaten Jeneponto

negara ASEAN, maka perlu bantuan pemerintah pusat untuk mengatasinya mengingat Jeneponto memiliki keterbatasan dalam melakukannya. Sebagai contoh, garam. Karena petani garam mengalami keterbatasan uang dan mendesaknya kebutuhan, serta minimnya peralatan, maka garam dipanen lebih awal dari waktu yang seharusnya. Contoh lain, rumput laut, kualitas rumput laut berkurang, karena sistem dan tempat penjemurannya kurang memadai. Selain itu, beras, ada keterbatasan pada pengering dan penggiling padi. Terdapat upaya khusus dari Menteri Pertanian yang bekerja sama dengan Komando Daerah Militer 1425 Jeneponto untuk meningkatkan produksi, dan itu sudah berhasil. Sehingga pada bulan Apil 2016, panen beras di Kabupaten Jeneponto sudah melampaui batas stok (over stock), sudah berhasil dengan baik dengan surplus beberapa kali lipat. “Hanya beras tidak seharusnya di lepas begitu saja untuk dijual. Petunjuknya 30% minimal harus dibeli oleh Dolog [Depot Logistik] untuk menjadi penguatan stok nasional sebagai pertahanannya Badan Urusan Logistik, untuk ketahanan pangan,” jelas Iksan. Untuk mengatasi masalah garam, rumput laut, dan beras, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sudah mulai membantu dalam peningkatan usaha. Penjualan garam sebagai produk lokal Jeneponto sudah dilakukan keluar dari kabupaten tersebut, seperti ke Kupang dan Nusa Tenggara. Tetapi cara penjualannya masih bersifat tradisional, yaitu dengan cara barter. Para pedagang saling menukarkan barang dagangan mereka. Untuk padi, terdapat 20 hektar sawah irigasi yang dapat memproduksi rata-rata 5 sampai dengan 6 ton per hektar. Karakter wilayah Jeneponto yang mempunyai gunung, dataran rendah, dan laut, sangat menentukan sebagai potensi daerah tersebut. Iksan sangat mengharapkan masuknya investor-investor asing untuk pengelolaan potensi daerah yang dimilikinya seperti garam dan

rumput laut. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas tersebut, Kabupaten Jeneponto telah bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membantu dalam hal penelitian. Di samping itu, kerjasama juga dilakukan dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Perhubungan, IKADIN, dan pemerintah provinsi, serta Universitas Hasanudin untuk memfasilitasi Central Op Technology yang dibangun oleh Wapres Jusuf Kalla, bekerja sama dengan Jepang dan beberapa perguruan tinggi. “Karena saya sangat yakin, sekuat apapun kami di lokal ini tidak akan bisa maju tanpa didukung oleh keduanya. Apalagi kalau saya mempunyai rencana untuk sesegera mungkin keluar dari predikat daerah tertinggal ini. Jadi kita mengharapkan kerja sama dari seluruh perguruan tinggi,” tegasnya. Iksan mengharapkan ke depan produk-produk di daerahnya mampu bersaing dengan daerah lain, dan bahkan menjadi kabupaten yang selalu beberapa langkah di depan dari daerah lain. “Jadi kami berharap mudahmudahan dengan kondisi keuangan negara yang semakin membaik, perhatian pemerintah kepada daerah-daerah tertinggal semakin banyak, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan mindset masyarakat dapat mendukung progresitas atau akselerasi pembangunan di daerah kita,” harapnya. Selanjutnya menurut Iksan, saran yang diberikan kepada Kemendes PDTT, sebaiknya lebih fokus dalam memberi bantuan kepada daerah tertinggal dengan memberi target. “Misalnya pembinaan setiap tahun dengan melakukan pertemuan di daerah tertinggal di Indonesia agar tidak terjadi kecemburuan bagi pemerintah daerah, karena ada daerah yang sudah surplus mendapat jatah bantuan dari Kemendes PDTT yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah tertinggal. Sehingga tidak ada pemerataan dan keadilan,” pungkasnya. (SY/RP) MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

25

LIPUTAN UTAMA

Sejalan dengan diberlakukannya MEA, produk UKM diharapkan dapat bertahan sekaligus dapat bersaing dalam kancah tersebut. Menurut Direktur ASEAN Economic Community (AEC) Center, Kementerian Perdagangan, Tri Marjoko, langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi MEA adalah pertama, menyamakan level of playing field (situasi dan kondisi persaingan). Playing field harus sama dengan negara-negara di ASEAN, baik itu suku bunga bank, distribusi, biaya bahan bakar minyak, dan lain-lain. Bunga bank harus termasuk biaya bisnis dan diturunkan persentasenya agar bisa bersaing dengan negara ASEAN. Biaya distribusi di Indonesia juga masih tinggi yaitu 25%. Sebagai contoh perusahaan air dalam kemasan. Air diambil dari mata air lalu dibawa ke pabrik, biji plastik untuk kemasan dibawa dari perusahaan plastik ke pabrik, labelnyapun dibawa oleh supplier-nya ke pabrik, lalu dari pabrik produk air dalam kemasan tersebut didistribusikan kemana-mana, hal tersebut tentunya mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi. Sebaliknya di ASEAN, biaya distribusi itu di bawah 10% (single digit). Hal ini menjadi beban yang harus ditanggung produsen. Belum lagi biaya logistik, seperti biaya transportasi, pergudangan, dan barang persediaan/stok, sehingga Indonesia sulit bersaing. Dalam perbankan Indonesia, ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi UKM. Saat ini, KUR sebagian besar bunganya sudah 9%, tetapi belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Menurut Tri Marjoko, bunga 9% masih terlalu tinggi karena negara tetangga bunganya sudah 2-3%, bahkan di beberapa negara untuk deposito sudah negatif bunganya. “Kita menaruh uang di bank dan kita harus membayar biaya dibandingkan dapat bunga. Seharusnya ada fungsi pemerintah di situ, misalnya untuk mendapatkan uang dari Jepang yang negatif interest (bunga)-nya, lalu mendistribusikannya di UKM kita,” saran pria yang biasa disapa Tri. Langkah kedua, daya saing daerah dikedepankan. Bila mengacu pada kriteria ease of doing business (kemudahan melakukan usaha), sesuai laporan dari International Finance Corporation, secara nasional daya saing Indonesia berada di ranking 5-7, menurut Tri Marjoko hal tersebut memang memprihatinkan. Tetapi bila melihat Indonesia merupakan negara yang

26



PEMERINTAH HARUS PUNYA STRATEGI NASIONAL

Tri Marjoko

Direktur ASEAN Economic Community (AEC) Center

mempunyai banyak daerah, maka di era otonomi daerah ini, Indonesia harus mengedepankan daerahdaerah tersebut. National University of Singapore telah mengeluarkan daftar skala ranking daerah untuk daya saing rata-rata nasional Indonesia. Dari 34 provinsi yang ada, terdapat daya saing daerah di atas ranking rata-rata nasional, yaitu ranking 1-17. Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk ranking yang paling atas, tetapi terkadang pula Jawa Timur yang menduduki ranking paling atas. Itulah yang menjadi sorotan untuk berkompetisi di ASEAN. Dengan daftar skala ranking daerah tersebut, sekarang pengusaha UKM yang berada di Indonesia Timur dikedepankan untuk bersaing. Pemerintah tidak boleh diam saja, tetapi harus melakukan pendampingan dan menyiapkan program-program yang menunjang hal tersebut. Langkah ketiga, pemerintah harus mempunyai strategi. Dalam menghadapi MEA ini, Indonesia harus mempunyai strategi. Menurut Tri, dalam bersaing Indonesia tidak boleh ‘head to head’. Ibaratnya, bila harus melawan petinju Mike Tyson, yang akan melawannya tidak mungkin ‘head to head’. “Kita harus mempunyai strategi. Kualitas produk buatan China sudah terkenal tidak bagus, tetapi produk-produknya berada di semua negara di seluruh dunia. Produk mereka tetap laku dan dibeli banyak orang di seluruh dunia. Meskipun di kemudian hari konsumen merasa kecewa setelah membeli, tetapi mereka tetap membeli dan membeli kembali. Mengapa demikian? Tentu saja karena produk China selalu ada di pasaran. Itu yang dinamakan dengan strategi. Sedangkan Indonesia belum mengkomunikasikan strategi seperti apa untuk menghadapi MEA tersebut,” ujarnya. Indonesia perlu berinisiatif untuk mengusulkan kerja sama di tingkat ASEAN yang saling menguntungkan atau keuntungan lebih banyak pada Indonesia. Dengan

‘menjual’ ide, Indonesia akan mendapat manfaat karena sebagai inisiatornya. Suatu ide kerjasama dapat membuat semua orang atau semua negara mendapat manfaat dari sebelumnya. Sebagai contoh, Indonesia satu-satunya negara yang mempunyai industri pesawat terbang di ASEAN. Kemudian menawarkan kerjasama kepada negara-negara di ASEAN, misalnya, Singapura memproduksi bagian cockpit, Thailand memproduksi bagian ekor, Filipina memproduksi bagian sayap, dan Myanmar memproduksi bagian lainnya. Sehingga pesawat terbang tersebut akan menjadi produk made in ASEAN. “Tapi karena kita sudah punya duluan, kita akan mendapat lebih banyak manfaat. Tapi semuanya akan mendapat manfaat, untuk dipakai di ASEAN maupun untuk di jual di pasar global,” jelas Tri memberi perumpamaan. Karena MEA itu harus menyentuh lebih dari 250 juta orang Indonesia dan 600 juta orang di ASEAN, maka masyarakat Indonesia harus tahu dan sadar akan adanya MEA, serta merasa bagian dari MEA. Semua orang harus merasa tersentuh dengan MEA, agar keberadaan MEA menjadi berguna. Jadi semua rakyat Indonesia dan rakyat ASEAN harus merasa bahwa dirinya adalah bagian MEA. Dengan adanya sense of belonging (rasa memiliki) terhadap MEA maka setiap orang akan mencari tahu dan mengikuti perkembangannya. Cakupan AEC Center adalah semua orang, 250 juta orang termasuk yang buta huruf harus mengetahui adanya MEA dan harus mengetahui bagaimana menghadapinya, serta bisnis seperti apa yang harus dilakukan. Beragam profesi harus mengetahui tentang MEA, baik pegawai, pemilik UKM, pekerja lepas, guru, ataupun pegawai negeri. Saat ini Indonesia belum mempunyai strategi di tingkat nasional tetapi terdapat acuan-acuan sebagai referensi. Referensi AEC Center sendiri adalah dengan cara mengamati. AEC Center akan mengamati strategi yang dilakukan masyarakat, lalu diungkapkan pada saat sosialisai edukasi. Indonesia pun mengamati strategi perbankan ASEAN untuk dibandingkan dengan perbankan di Indonesia. Sebagai contoh, perbankan di Malaysia sudah melakukan akuisisi terhadap bankbank yang ada di Indonesia, kemudian Singapura pun telah melakukan akuisisi terhadap bank di Thailand. Sementara Indonesia, perbankan saja belum hadir di ASEAN apalagi untuk melakukan akuisisi. Oleh karena itu, pemerintah harus banyak mengetahui mengenai negara-negara tetangga di ASEAN.

Sebenarnya strategi Indonesia di tingkat korporasi bisa terlihat dengan adanya toko swalayan yang bernama Alfamart. Alfamart sekarang sudah mempunyai 108 gerai di Filipina dan akan membuka 1 gerai di Singapura. Alfamart mempunyai target 300 gerai di ASEAN hingga tahun 2018. “Tetapi saya selalu bercerita ini adalah inisiatif swasta. Saya selalu menceritakannya sebagai success story. Bila ada dialog interaktif di RRI, saya membawanya sebagai success story,” ungkap Tri. Selanjutnya ada pula perusahaan Sido Muncul. Perusahaan tersebut memasang iklan seperti di Filipina, targetnya adalah pasar ASEAN. “Jadi walaupun kita memprihatinkan, tetapi saya dapat membawa mereka untuk cerita,” ujarnya. Terkait paket kebijakan IX tentang biaya logistik, Tri menyarankan, seharusnya biaya logistik dapat diturunkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara-negara di ASEAN. Biaya logistik di Indonesia masih 26% sehingga sulit untuk bersaing dengan ASEAN. Kalau ASEAN dengan periuk yang sama hanya 8% biaya distribusi. AEC Center mengharapkan dwelling time dapat ditekan, paling tidak menyamai Malaysia dan Thailand agar biaya logistik dapat apple to apple bersaing. Penyederhanaan sistem pelayanan ke pelabuhan di Indonesia National Single Window (INSW) sudah terdapat 16 pelabuhan dan hal tersebut sudah terbaik di ASEAN dan diakui oleh World Bank dan organisasi internasional. Tetapi semuanya tetap terkait dengan K/L atau instansi yang lain. “Kita alatnya sudah ada di lapangan, tapi implementasinya belum, kan itu bedanya,” lanjutnya. Peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan ekspor produk UKM di era MEA adalah dengan memangkas KUR dari 22% menjadi 9%, meskipun belum berlaku di seluruh Indonesia. Selain itu pemerintah juga melakukan pendampingan usaha dan menyediakan pameran-pameran UKM gratis. Pelaku UKM pun tidak dininabobokan dengan subsidi-subsidi yang pada akhirnya tidak efektif dan tidak efisien. Sekarang ini lebih selektif untuk mengikuti misi dagang dan pameran-pameran di luar negeri yang disubsidi pemerintah. Untuk proteksinya sendiri, selain Standar Nasional Indonesia (SNI), terdapat payung WTO, juga mempunyai anti dumping, anti subsidi dan safeguard. Ada tim yang melaksanakan hal tersebut, Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), serta Komisi Pengawas MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

27

LIPUTAN UTAMA

DOK. HUMAS AEC

Coffee Morning ASEAN Economic Community (AEC) Kementerian Perdagangan

Persaingan Usaha (KPPU) di luar perdagangan, untuk mengawasi kartel-kartel.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menyebarkan informasi mengenai MEA ke setiap orang, lanjut Tri, AEC Center yang berada di bawah Kementerian Perdagangan ini, memanfaatkan networking misalnya dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dimana kebetulan ia adalah salah satu pengurusnya. Selain itu, AEC Center mengirimkan informasi tentang MEA dalam bentuk soft copy ke berbagai lembaga, juga meminta bahan-bahan publikasi ke Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan kementerian lainnya. Bahan pubikasi tersebut kemudian disosialisasikan dan dibagikan, seperti kepada 560 Cabang ISEI di daerah. Disamping itu, AEC Center juga memanfaatkan pusat-pusat kajian yang mempunyai anggaran, seperti 29 pusat kajian ASEAN di FISIP Universitas Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Perutusan Tetap Republik Indonesia Kementerian Luar Negeri. Mereka akan mengkaji daerah masing-masing bagaimana menghadapi MEA. Menurut Tri, saat ini, Provinsi Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang mempunyai perwakilan dagang di 22 lokasi di dalam negeri dan luar negeri. Jawa Timur mempunyai Mutual of Understanding (MoU) dengan 17 provinsi di Indonesia, misalnya MoU dengan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

28


DOK. HUMAS KEMENDAG

Tentang AEC Center, Tri mengungkapkan bahwa lembaga ini baru berdiri tanggal 28 September 2015. “Saat ini belum mempunyai anggaran, organisasinya pun belum jelas, tetapi itulah tantangannya,” ujarnya. Grand Launching ASEAN Economic Community (AEC) Center disaksikan oleh Thomas Lembong dan Tri Mardjoko

“Di mana kapal-kapal Pemerintah Daerah Jawa Timur membawa barang-barang industri ke Kalsel. Pulangnya kapal-kapal tersebut akan membawa sawit, karet, rotan untuk industri, jadi kapal ini efisien. Nah itu di tingkat daerah,” ungkapnya. Kementerian BUMN pun telah membentuk holding company untuk kelompok-kelompok komoditi. Holding company tersebut merupakan kumpulan dari produsen yang sama ditambah dengan distribusi dan logistiknya. SDM dan kekuatan finansial para produsen tersebut sudah cukup memadai dan mereka berinvestasi di mana-mana. Misalnya, semen dan pupuk berinvestasi di Vietnam dan Myanmar. Untuk Information Communication dan Technology (ICT) dan konstruksi, berinvestasi di Myanmar. Hingga pada tahun 2018 semua BUMN nanti akan menjadi holding company. Tri menjelaskan, ASEAN memutuskan untuk membentuk MEA karena pertimbangan geopolitik. MEA dibentuk karena melihat perkembangan di China dan India. Di China dan India sudah 2 digit untuk pertumbuhan ekonominya. Negara-negara ASEAN

DOK. HUMAS AEC

Seminar Strategi dan Kebijakan pemerintah RI dalam mengimplementasikan kesepakatan MEA

harus bersatu dan bersinergi untuk memperluas ke pasar global. Cetak Biru dan Visi 2025 ASEAN sudah disepakati oleh kepala negara tahun lalu di Kuala Lumpur. Sehingga tidak dapat berhenti begitu saja di sini karena sudah terdapat role map untuk memperdalam dan memperluas. Maksud dari memperdalam adalah semakin liberal sehingga tidak lagi hanya 12 profesi saja. Menurut World Trade Organization (WTO) terdapat 155 klasifikasi jasa tetapi di ASEAN hanya mencakup 128 sub sektor jasa, sehingga perlu lebih memperdalam. “Lebih liberal untuk buruh, barang, jasa dan yang melekat di dalamnya, di industrinya, di investasinya, terus memperluas cakupannya, tidak hanya barang dan jasa, investasinya juga, lalu jasa. Trade services-nya, juga sosial, politik, dan budaya,” paparnya. Perkembangan pelaksanaan MEA hingga akhir Maret 2016 sudah terukur dalam high priority measures. Dalam cetak biru ASEAN, Indonesia sudah berhasil mengimplementasikan 469 dari 506 dalam high priority measures (93%). Sehingga sesuai kesepakatan dalam Visi ASEAN 2025, masih banyak yang harus dikerjakan. Sedangkan dilihat dari sisi fakta yang ada di lapangan, sesuai dengan hasil survey LIPI tahun 2015 di 16 kota besar Indonesia adalah: 82% masyarakat (termasuk di dalamnya pekerja profesional) tidak mengetahui tentang MEA, dan 81% pengusaha (para pebisnis termasuk UKM di dalamnya) tidak mengetahui tentang MEA dan liberalisasi tarif di ASEAN Free Trade Agreement (FTA). Sehingga, LIPI memberi rekomendasi kepada AEC center untuk diberikan resources yang cukup agar semua menjadi tahu tentang MEA.

Selain itu AEC Center mengalokasi anggarannya untuk coaching clinic, bekerjasama dengan daerah, dan itu sangat menyentuh UKM. “Tahun kemarin itu Garut dan Cirebon. Di Garut itu UKM kerajinan kulit, dan di Cirebon UKM kerajinan furniture dari kerang dan batik. Coaching clinic ini dilakukan seperti pemberian kursus,” ujar Tri. Sebelum melakukan coaching clinic, AEC center perlu berkomunikasi terlebih dahulu dengan Pemda setempat untuk mengetahui prioritas yang terdapat di sektornya. Setelah itu akan memberi pelakupelakunya dengan pelengkap berupa kuesioner melalui email untuk mencari tahu kebutuhan mereka. AEC center akan mengirim ahlinya sesuai kebutuhan mereka, misalnya bila membutuhkan urusan tentang kredit maka ahli perbankan yang akan dikirim, masalah perbaikan kualitas para insinyur yang akan dikirim, kebutuhan akan pameran maka akan dikirim ahli dari Direktorat Jenderal Penerangan (Dirjenpan). “AEC Center semacam Event Organizer-nya yang mempersiapkan pra program, lalu kita memilih dan memanggil ahli-ahlinya,” ungkap Tri. Tahun 2017 sudah ada pembicaraaan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dibentuk AEC Center daerah. AEC Center akan selalu siap untuk memberikan konsultasi tentang e-commerce ASEAN. AEC Center sedang meminta kajian karena LIPI memang yang mengkaji e-commerce tersebut untuk mengetahui dimana menargetkan pasar ASEAN dan distribusinya yang cocok. “Satu distribution center terpusat untuk melayani 9 pasar ASEAN,” tutup Tri. (IN) MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

29

LIPUTAN UTAMA

Dari kaca mata seorang Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Ekonom Senior INDEF Prof. Dr. Didik J. Rachbini, memasuki MEA, Indonesia diharapkan dapat lebih aktif dan produktif dalam berbagai sektor. Sektor industri pun harus diperkuat melalui kebijakan industri seperti pada tahun 1980-an. Bagaimana caranya? Pertama, dengan membuat kebijakan deregulasi dan debirokratisasi agar investasi mudah. Kemudian mendorong investasi dalam negeri dan luar negeri dengan insentif. Selanjutnya membangun sistem pendukung seperti kredit ekspor, bantuan pemasaran untuk UKM, dan pameran di luar negeri. Yang paling penting, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) harus aktif memasarkan produk industri Indonesia. Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi XI tentang Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) oleh pemerintah, Didik berpandangan, kebijakan tersebut hanya merupakan satu bagian dari totalitas kebijakan. Kebijakan industri, baik industri besar, menengah, dan kecil, harus selalu dikaitkan dengan investasi, seperti yang terjadi di tahun 1980-an. Pada saat itu pertumbuhan industri terjadi 2 kali dari pertumbuhan ekonomi, dan dari sisi ekspor mencapai 4 kali pertumbuhan ekonomi. Hal ini berbeda dengan masa sekarang, dimana pertumbuhan industri berada di bawah pertumbuhan ekonomi. “Sehingga dapat dikatakan, pada saat itu [tahun 1980-an] industrinya sukses begitu pula dengan ekspornya. Sekarang sebaliknya, ekspor minus,” ungkap Didik. Kebijakan industri pada masa lalu hendaknya dilakukan dengan berbagai perbaikan. Elemen yang mempengaruhinya adalah deregulasi dan debirokratisasi, dan itu dimulai dari pemerintah. “Pemerintahlah yang membuat kebijakan yang harus efisien, harus kuat, harus bersaing. Birokrasinya melayani. Birokrasinya mengerti, karena itu yang dipotong deregulasi, diantaranya adalah di pelabuhan. Itu birokrasi paling rumit di dunia,” lanjut Didik. Deregulasi dan debirokratisasi yang diberlakukan masa lalu, contohnya adalah pemotongan fungsi dan tugas kepabeanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, yang pada saat itu birokrasinya sangat rumit. Untuk ekspor dan impor ketika itu harus melewati 48 meja. Kemudian fungsi Ditjen Bea Cukai dipercayakan kepada SGS (Societe Generale de Surveillance) dari

30



SEBELUM MEA, INDONESIA TELAH BERSAING DI DUNIA INTERNASIONAL

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Ekonom Senior INDEF

Swiss yang berpengalaman mengawasi lalu lintas ekspor impor, sehingga untuk urusan ekspor impor tidak lagi ditangani oleh Ditjen Bea dan Cukai. Tetapi setelah membaik, pada akhirnya fungsi Ditjen Bea dan Cukai kembali dipulihkan menggantikan kembali SGS. “Dimulai dari pemerintah. Setelah pemerintah baru kredit ekspor, dukungan teknologi, dan macammacam lainnya,” jelas Didik. Didik mencermati, debirokratisasi sekarang ini belum seperti tahun 1980, belum lebih kuat dan belum lebih efisien. “Terbukti dengan adanya 42 ribu Perda yang banyak dan sebagian besar mengganggu. Jadi birokrasi membuat aturan, tetapi melemahkan industri kita,” ujar Didik. Selain deregulasi dan debirokratisasi, Didik menekankan, agar pemerintah lebih fokus terhadap sektor-sektor tertentu yang membuat Indonesia menjadi unggul, seperti sektor pariwisata. Menurutnya, masih banyak daerah yang destinasi wisatanya belum dikelola dengan baik dan pemasarannya masih kurang. Untuk itu, arahan Presiden Jokowi kepada seluruh diplomat dan duta besar Indonesia di berbagai negara untuk menjadi marketer produk-produk dalam negeri termasuk pariwisata, agar dibuat dalam surat resmi, sehingga menjadi tugas penting yang harus dilakukan. Selain Kementerian Luar Negeri, adalah tugas dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan promosi dengan gencar, misalnya menyelenggarakan sebanyak mungkin pameran, atau mengundang pembeli atau importir dari luar ke Indonesia. Selain itu, mengundang wartawan asing untuk menyiarkan pariwisata dan produk-produk Indonesia. Menurut Didik, sebelum berlakunya MEA, Indonesia sudah melakukan persaingan di dunia internasional dan juga di ASEAN. Barang boleh keluar masuk dengan tarif

Untuk daya saing, Indonesia mempunyai kelemahan dan juga keunggulan. Agar Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, perlu melihat potensi daerah. Sebagai contoh, kelapa sawit dari Sumatera. Tidak satupun negara yang dapat menyaingi Indonesia dalam hal kelapa sawit. Daya saingnya nomor satu di dunia, sehingga banyak negara yang berusaha untuk menghalangi dengan berbagai macam cara. “Di-block, dianggap ada non-tariff barrier, dilarang di Perancis, macam-macam. Perikanan Indonesia pun efisien, tapi banyak pula yang tidak. Pada mati,” ungkap Didik. Sebelum MEA, Didik menuturkan, Indonesia sudah melakukan persaingan. Ibarat pertandingan sepak bola, terdapat 20 kelompok yang ikut serta, tetapi tidak tahu akan mendapat giliran nomor berapa. Namun, sudah bertanding dan sudah bersaing. Jadi masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir dalam menghadapi MEA. “Persaingan itu tidak terhindarkan. Sejak kita mulai sekolah sudah bersaing. Kanan kiri kita’kan bersaing untuk nilai yang lebih tinggi. Kita datang ke pasar bersaing dengan orang lain untuk membeli yang paling murah, ‘kan bersaing. Kalau di situ lebih murah orang membeli, kalau kita lambat sudah habis barangnya. Jadi bersaing itu sudah nafas kita. Tidak perlu dikhawatirkan,” tegasnya. Pasar Indonesia adalah seperempat atau seperlima pasar ASEAN. Meskipun cukup besar tetapi Indonesia tidak hanya bergantung kepada ASEAN saja. Pasar Indonesia ada di Tiongkok, Jepang, Korea, Amerika, dan Eropa, walaupun sekarang turun tetapi tetap dipelihara. Bila dapat menemukan pasar di luar sebesar 8% maka ekspor Indonesia dapat dikatakan bagus. ASEAN tetap penting meskipun seperempat atau seperlima pasar ASEAN, tetapi bila turun akan besar pengaruhnya. Ekspor Indonesia sudah bagus dan itu tidak hanya ke ASEAN saja, tetapi juga ke negara-negara lain. Adanya MEA adalah agar flow barang dan jasa di ASEAN lebih lancar. Didik menambahkan, ekonomi Indonesia sebenarnya telah terbuka secara luas dan transparan. Indonesia telah mengekspor ratusan milyar US dolar, yang berarti


5%, 3%. bahkan 0%. Dengan adanya MEA persaingan ditambah dengan jasa, yaitu tenaga kerja, seperti tenaga kerja pariwisata dan kesehatan. Indonesia sudah melakukan persaingan itu sekitar satu dekade, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan adanya produk-produk Tiongkok yang masuk ke Indonesia, persaingan sudah berjalan dan sudah berkembang.

Wapres RI Jusuf Kalla menerima Ekonom Senior INDEF Prof. Dr. Didik J Rachbini di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

ribuan trilyun rupiah. “Dibandingkan dulu ’kan jauh lebih besar. Hanya kita [saat ini] impornya juga kencang, sehingga kalau kita lebih banyak impornya daripada ekspornya, akan minus, defisit,” ujarnya. Didik mengungkapkan, Indonesia sempat mengalami defisit. Konsumsi dari barang impornya banyak, tapi ekspornya pun tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya rekayasa agar impor tidak terlalu tinggi, dan Indonesia harus mengadakan surplus sebanyak mungkin dari kegiatan ekspor. Indonesia terkadang lalai dalam masalah perizinan barang-barang impor. Produk yang tidak bagus atau tidak aman bagi kesehatan dari negara luar dapat masuk dengan mudah. Oleh karena itu, pada sisi impor, perlu adanya pengetatan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), juga terhadap Standard Nasional. “Harus punya sentimen nasional, itu juga perlu,” tegas Didik. Sedangkan pada sisi ekspor, Indonesia harus memperbesar ekspor. Korea telah 500 milyar USD sedangkan Indonesia 220 milyar USD, dan sekarang pun mengalami penurunan. Semakin banyak melakukan ekspor maka semakin banyak devisa yang masuk. Semakin banyak devisa semakin kuat negara tersebut. “Kalau tidak ada devisa, kartu kredit kita tidak laku di luar, ditolak orang kalau kita krisis, saya kira itu,” ucap Didik. Oleh karena itu, Didik menyarankan agar pemerintah menekan impor. “Perkuat ekspornya, kemudian membuat surplus sebanyak-banyaknya. Darimana? Dari pariwisata boleh, dari ekspor boleh. Kalau kemarin’kan dari bahan baku semua, mengeruk bumi, batu bara, sudah. Dimulai dari pemerintah. Persaingannya, persaingan pemerintah,” pungkas Didik. (SK) MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

31

LIPUTAN KHUSUS


Lawatan Wapres Jusuf Kalla Ke Turki

Serukan Perdamaian dan Kerjasama Dunia Islam Cuaca cerah menyelimuti kota Istanbul, Turki, pada 13 April 2016, sekitar pukul 23.00 Waktu Setempat (WS) menyambut kedatangan pesawat khusus kepresidenan yang membawa Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla beserta rombongan yang mendarat di Bandar Udara Internasional Ataturk. Kunjungan Wapres ke Turki dalam rangka menghadiri serangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dalam lawatan 3 hari ini, yakni 14-16 April 2016, Wapres mempunyai sejumlah agenda lain yang harus dihadiri,

antara lain pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) OKI, pertemuan bilateral dengan beberapa Ketua Delegasi, jamuan makan malam dengan Presiden Turki, serta bertemu masyarakat Indonesia yang tinggal di Ibukota Turki tersebut.

PEMBUKAAN KTT OKI KE-13 Pembukaan KTT OKI ke-13 dilaksanakan pada 14 April 2016, pukul 10.00 WS bertempat di Istanbul Congress Center. Wapres Jusuf Kalla dan para kepala negara yang hadir disambut langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Hall Utama KTT OKI. Pada kesempatan tersebut, para Kepala

32


Negara juga melakukan foto bersama. Tahun ini KTT OKI mengambil tema Unity and Solidarity for Justice and Peace. Isu-isu yang dibahas alam KTT ini diantaranya konflik Palestina-Israel, Al-Quds Al-Sharif, counter-terrorism, migrasi, dan isu-isu kemanusiaan lainnya.

GENERAL DEBATE KTT OKI KE-13


Dalam sesi General Debate KTT OKI ke-13 di Istanbul Congress Center, Istanbul, Turki, pada 15 April 2016, Wapres Jusuf Kalla menyampaikan pidatonya di hadapan para Kepala Negara yang hadir. Dalam kesempatan tersebut Wapres menyerukan perdamaian dunia Islam, yang dalam beberapa tahun terakhir telah terpecah belah dilanda konflik, terorisme dan radikalisme. Wapres menyatakan kesedihannya melihat dunia Islam belum memenuhi harapan. Bila dibandingkan dengan negara-negara yang hadir dalam KTT OKI, yang merupakan organisasi dengan 57 negara anggota, kedua terbesar setelah PBB, jika digabungkan, populasinya mencapai 1.7 milyar jiwa, atau 22,7 persen dari total populasi dunia. Jumlah penduduk usia muda terbesar, mencapai 53,3 persen. PDB per kapita rata-rata mendekati US$ 10.000, memiliki sekitar 2/3 cadangan minyak dan gas dunia. Tetapi dunia Islam yang terperangkap oleh konflik, kemiskinan dan bencana kemanusiaan semakin terpecah belah. Persatuan, perdamaian dan keamanan semakin jauh dari kenyataan, kurangnya pembangunan ekonomi, serta bencana kemanusiaan menjadi tantangan terbesar. “Kenyataan yang menyedihkan, kita sebagai dunia Islam telah gagal. OKI telah gagal mempersatukan anggotanya,” ungkap Wapres. Wapres meminta semua negara OKI untuk bekerjasama dan bekerja keras menghentikan penderitaan, konflik, perang dan kekerasan. “Mari kita menjawab akar permasalahan, mencari solusi

damai jangka panjang untuk permasalahan yang dihadapi dunia Islam. Itulah satu-satunya jalan ke depan. Sebagai bangsa kita memang berbeda. Beda budaya, beda bahasa, beda sistem pemerintahan dan beda cara melaksanakan agama Islam. Namun kita semua bertanggung jawab untuk merealisasikan Islam sebagai Rahmatan lil-alamin, agama yang berkontribusi bagi perdamaian, pembangunan dan keadilan sosial,” imbaunya. Menurut pandangan Wapres, mayoritas negara anggota OKI masih menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan. Solidaritas anggota OKI harus diwujudkan melalui kerja sama konkrit serta promosi perdagangan dan investasi antar negara-negara OKI. Pembentukan kemitraan ekonomi komprehensif antar anggota OKI perlu diusung. Perlu adanya kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas ekonomi melalui kerja sama SelatanSelatan. Wapres menegaskan, sudah waktunya OKI merubah pandangannya. Keluar dari zona nyaman serta pendekatan business as usual. Beradaptasi pada kondisi dan realitas baru, harus memperkuat persatuan kita serta berkontribusi untuk memberi solusi bagi tantangan yang dihadapi negara-negara Islam dan komunitas internasional. Perlu pula menciptakan organisasi yang lebih baik dan lebih efektif yang menjamin manfaat penuh bagi para anggotanya. Untuk itu, organ dan institusi OKI harus direvitalisasi dan direformasi.


33

LIPUTAN KHUSUS

PERTEMUAN BILATERAL Di sela-sela menghadiri KTT OKI ke-13, Wapres Jusuf Kalla berkesempatan melakukan pertemuan bilateral, yaitu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) OKI Iyad Ameen Madani, Perdana Menteri (PM) Lebanon Tammam Salam, Presiden Iran Hassan Rouhani, Presiden Belarus Alexander Lukashenko, dan Presiden Islamic Development (IDB) Bank Ahmad Mohamed Ali Al-Madani. Pertemuan dilakukan usai pembukaan KTT OKI, sehari sebelum General Debate KTT OKI ke-13, tepatnya tanggal 14 April 2016. Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OKI Dalam pertemuan dengan Sekjen OKI Iyad Ameen Madani, Wapres membicarakan Tindak Lanjut KTT Luar Biasa OKI ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif yang diselenggarkan di Jakarta, 6-7 Maret lalu. Wapres mengharapkan hasil dari KTT Luar Biasa OKI ke-5 akan terefleksikan pada KTT OKI ke13 ini. “Saya mengharapkan negara-negara anggota OKI dapat mengimplementasikan Deklarasi Jakarta untuk memperlihatkan niat baik dalam membantu Palestina,” ucap Wapres. Isu lain yang dibahas adalah rencana pembangunan Kantor Regional OKI di Indonesia. Wapres menyambut baik rencana ini dan telah mendiskusikannya dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait Terms of Reference serta Host Country Agreement. Wapres pun menekankan pentingnya keberadaan wakil Indonesia sebagai Resident Representative dan staf di Kantor Regional tersebut.


Group on Peace and Conflict Resolution (PCR). Wapres mengapresiasi pendirian Contact Group on PCR yang telah didukung dan diadopsi oleh negaranegara anggota OKI dan memastikan Sekjen OKI bahwa Contact Group dapat aktif segera.

Dalam pertemuan ini dibahas pula OIC Contact Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Lebanon Dalam pertemuan dengan Perdana (PM) Lebanon Tammam Salam, dibahas mengenai hubungan kedua negara yang dalam kondisi baik hingga saat ini. PM Salam menyambut hangat atas dikirimnya pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) Indonesia sebanyak 1.295 pasukan yang merupakan misi perdamaian terbesar Indonesia di luar negeri. Wapres merasa bangga bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 kontributor terbesar misi perdamaian. Ia berharap hubungan bilateral kedua negara dapat diperluas ke bidang kerja sama lainnya seperti perdagangan dan investasi. Sedangkan terkait OKI, ada beberapa hal yang diungkap Wapres, diantaranya keprihatinan Wapres terhadap perkembangan OKI dan hubungan antar

34


negara anggota OKI. Tenaga OKI terkuras untuk membahas konflik dan perbedaan-perbedaan, sehingga potensi kerja sama terbengkalai. Sudah waktunya OKI mengubah cara pandangnya dan lebih mengedepankan kerja sama ekonomi bagi kesejahteraan seluruh masyarakatnya. OKI perlu memainkan perannya sebagai bagian dari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi negara Islam dan masyarakat internasional. Nilai-nilai demokrasi, perdamaian dan toleransi perlu untuk terus disuarakan dan dikembangkan. OKI perlu memperkuat kesatuan diantara negara anggotanya. Untuk itu, Wapres meminta PM Lebanon untuk turut mendukung kinerja Contact Group on PCR ke depannya. “Indonesia siap untuk berkontribusi dalam menjadikan OKI lebih bermanfaat bagi ummah-nya,” tegas Wapres.

Pertemuan Bilateral dengan Presiden Iran Pertemuan Wapres dengan Presiden Iran Hassan Rouhani membahas peningkatan hubungan kedua negara. Presiden Rouhani menyatakan setelah penghapusan sanksi anti-Iran, pemerintahannya siap meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia, khususnya di bidang perbankan. “Sudah saatnya hubungan antara Tehran dan Jakarta ditingkatkan, khususnya di bidang ekonomi,” ujarnya. Menurut Presiden Rouhani, Iran dan Indonesia memiliki potensi yang baik untuk perluasan hubungan di bidang energi, industri, pariwisata, ilmu pengetahuan dan penelitian. Ia juga mendesak sektor swasta dari kedua negara turut berkontribusi meningkatkan hubungan kedua negara. Terkait OKI, Presiden Rouhani memuji Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. “Realisasi hak-hak bangsa Palestina adalah suatu keharusan bagi stabilitas regional,” ucapnya. Untuk itu, Presiden Rouhani mendukung kerjasama Iran-Indonesia untuk resolusi isu-isu regional serta pertempuran terorisme dan ekstremisme yang diperlukan. Menurutnya, bencana terorisme merupakan manipulasi alat politik oleh negaranegara Barat tertentu. Sayangnya, beberapa negaranegara regional juga berusaha untuk menggunakan teroris sebagai tujuan politik.


Wapres mengucapkan selamat atas berakhirnya sanksi Iran. Ia menggarisbawahi pengembangan kerjasama dan investasi bersama antara kedua negara di berbagai bidang termasuk energi, budaya dan pendidikan. “Presiden Indonesia akan berkunjung ke Iran dalam waktu dekat,” ujar Wapres. Menurut Wapres, Teheran dan Jakarta berbagi pandangan yang sama terhadap pembentukan hubungan damai antara negara-negara Islam. Disamping itu, kedua negara percaya dengan perjuangan budaya dapat menghapus akar penyebab terorisme dan ekstremisme. “Negara-negara Islam yang besar dan organisasi internasional seperti OKI harus memiliki peran lebih aktif dalam perang melawan terorisme dan ekstremisme,” tegasnya.

Pertemuan dengan Presiden IDB Pertemuan Wapres dengan Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al-Madani, membahas rencana IDB mendirikan Islamic Infrastructure Bank/Bank Infrastruktur Islam di Jakarta tahun ini. Menurut Wapres, saat ini IDB masih fokus pada kegiatankegitan di Timur Tengah. Untuk itu ia meminta IDB memperluas bantuannya dengan melakukan pemerataan ke berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara. “Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar memiliki harapan besar untuk lembaga ini. Dengan pengalaman dan kerja sama yang ada dengan negara-negara lain, kami berharap pembentukan bank akan terwujud,” tutur Wapres. Dalam kesempatan tersebut dibahas pula pertemuan tahunan yang akan dilaksanakan pada bulan Mei di Jakarta. “Indonesia siap untuk


melaksanakan pertemuan tahunan IDB di Jakarta nanti,” ujar Wapres.


35

LIPUTAN KHUSUS

Pertemuan Bilateral dengan Presiden Republik Belarus Dalam pertemuan dengan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko dibahas kerjasama perdagangan, investasi dan pariwisata. Wapres mengapresiasi hubungan perdagangan yang terus meningkat dari USD 190.23 juta (2014) ke USD 211.41 juta (2015), juga keinginan Belarus untuk meningkatkan ekspor pupuk potasium, produk kimia, peralatan medis, dan kendaraan berat. Wapres mengharapkan kerja sama ekspor pupuk potasium dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, diharapkan Belarus dapat memberikan akses yang lebih luas bagi produk Indonesia seperti produk ikan, kopi, teh, karet, rempah-rempah dan lainnya dan dapat memperluas akses produk Indonesia ke pasar Eurasian Economic Union. Di bidang investasi, Wapres menyampaikan bahwa Indonesia telah meluncurkan 11 paket ekonomi dalam 1 tahun terakhir antara lain merevisi daftar negatif investasi, mendirikan one stop service dan percepatan pelayanan izin investasi. Untuk mendorong perekonomian Indonesia lebih terbuka dan lebih kompetitif, Wapres mengundang Belarus untuk berinvestasi di Indonesia khususnya di sektor infrastruktur dan energi terbarukan serta mengusulkan Belarus untuk menjajaki kerja sama joint venture dalam produksi dump truck, ban untuk kendaraan besar, transportasi massa dan pupuk di


Indonesia. Selain itu, Wapres mengundang Belarus untuk menjadikan Indonesia sebagai hub bagi perusahaan Belarus di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN. DOK. SETWAPRES > YOHANES LINIANDUS

Sementara di bidang pariwisata, Wapres Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Indonesia telah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan singkat bagi wisatawan Belarus. “Kami berharap Belarus dapat memberikan fasilitas timbal balik bagi WNI yang akan berwisata ke Belarus,” ujar Wapres.

JAMUAN MAKAN MALAM DENGAN PRESIDEN REPUBLIK TURKI Usai melakukan pertemuan bilateral, malamnya Wapres beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla menghadiri jamuan makan malam atas undangan Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan, di Muayede Hall, Istana

Dolmabahche, Istanbul, Turki. Jamuan malam tersebut berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari pukul 20.00-22.00 (WS). Selain Wapres Jusuf Kalla, tampak hadir sejumlah Kepala Negara anggota OKI beserta isteri.


36


BERTEMU MASYARAKAT INDONESIA DI TURKI


Usai menghadiri penutupan KTT OKI ke-13 dan sholat Jum’at di Hotel Intercontinental, Istanbul, Turki, pada 15 April 2016, Wapres beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla, yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kasetwapres Mohamad Oemar, Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi, dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Dewi Fortuna Anwar bertemu dengan masyarakat Indonesia yang berada di Turki. Wapres menyerukan pesannya bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar didominasi pelajar yang berada di Turki. Wapres memberikan semangat dan memotivasi mereka untuk memperhatikan bahkan meniru budaya kerja dan peradaban yang baik selama tinggal di Turki. “Perlu Anda pelajari, bagaimana mereka mempunyai etos kerja yang dinamis, sebagai modal Anda setelah pulang kelak ke Indonesia,” saran Wapres. Pelajar jangan terjebak dan mengikuti konflikkonflik yang terjadi, terutama dari negara-negara yang bertetangga dengan Turki. Indonesia memiliki pengalaman yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik dan dinilai lebih moderat dalam menjaga toleransi untuk menghindari konflik. Oleh karena itu, Indonesia tengah menyiapkan pembangunan universitas Islam bertaraf internasional sebagai pusat kajian dan pemikiran Islam moderat. “Apabila kita berbicara tentang agama, orang banyak belajar ke Indonesia. Bagaimana Indonesia menjaga negerinya dalam hal beragama, saling menghargai, tidak ada konflik-konflik yang besar,” ungkap Wapres.

Wapres meminta kepada para pelajar, terutama yang belajar agama, agar tidak hanya fokus pada teks, namun juga harus memahami prakteknya. Wapres pun mengharapkan pentingnya mempelajari peradaban dan akhlak dari negara-negara yang berbeda agar menjadi contoh bagi Indonesia. Soal latar belakang negara Turki, Wapres berpandangan, memiliki banyak persamaan dengan Indonesia. Pernah sama-sama mempunyai kejayaan kerajaan di masa lalu dan pernah jatuh pada krisis ekonomi. Namun, kini kedua negara telah sama-sama berkembang dan maju. Selanjutnya Wapres menjelaskan mengenai posisi ekonomi Indonesia saat ini. “Apa sebabnya ekonomi di dunia ini mengalami masalah. Semua karena berlebihan. Kalau Amerika turun karena biaya perang untuk menyerang Irak, persediaan kurang lebih 3 triliun US Dollar. Eropa mengalami masalah karena terlalu banyak subsidi sosialnya, China merosot karena kebanyakan investasinya. Kalau kita turun, karena efeknya dari kelemahan itu,” jelas Wapres. Wapres ingin ada dialog mengenai kesulitan dan kendala yang dihadapi para mahasiswa Indonesia di Turki. Dalam pendidikan, sekarang ini pemerintah sedang giat memberikan beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang mampu dan ingin belajar di sekolahsekolah terbaik di luar negeri melalui Lembaga Pengelola Dana Pendididikan (LPDP). “Pemerintah memberikan lebih dari 20 triliun, untuk diberikan kepada kira-kira 3000 anak muda, untuk belajar di manapun, selama masuk dalam ranking 200 universitas terbaik di dunia,” pungkasnya. (SK)


37

TOKOH KITA

dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) Bupati Kulon Progo

DOK. HUMAS KULON PROGO > GUNAWAN E. NUGROHO

“Bela Beli Kulon Progo” Rebut Pasar di Negeri Sendiri

38


Banyak orang mungkin tidak begitu mengenal sosok pria ini secara dekat, tetapi wajahnya terkadang muncul di media cetak maupun elektronik. Ramah, murah senyum, dan bersahaja, itulah kesan ketika pertama kali bertemu dan berbincang dengannya. Tutur katanya terangkai melalui kata-kata yang disampaikannya dengan penuh semangat. Semangat itupun tersalurkan pula dalam gebrakan-gebrakan yang telah dicanangkannya sepanjang menjabat sebagai bupati. Berbagai program telah mampu membangun dan mengentaskan kemiskinan di sebuah kabupaten yang terletak di sebelah barat Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo. Ialah Bupati Kulon Progo, dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K). Sebelum menjadi Bupati, Hasto dikenal sebagai dokter yang sangat perhatian terhadap perkembangan kesehatan para pasiennya. Dengan predikatnya ini, Hasto melangkah mengikuti pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung untuk periode tahun 2011-2016, dan berhasil memenangkan Pilkada Kulon Progo. Pria kelahiran 30 Juli 1964 ini, telah bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Kulon Progo yang berjumlah 404.155 jiwa (2014). Bukan hanya sekedar janji belaka melainkan berbagai karya telah dibaktikannya melalui berbagai inovasi yang dilakukan untuk kabupatennya, yang juga merupakan tempat kelahirannya. Meski lingkupnya hanya sebatas kabupaten, namun terobosan-terobosan inovasi yang dibuatnya membuat banyak daerah lain ‘melirik’nya dan mencoba mencari tahu kemampuannya. Lahir dan besar di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimulai dengan mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sremo III pada tahun 1970. Setelah lulus pada tahun 1976, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kokap, setalah itu pada tahun

Mulailah dari yang kecil dan berpikirlah yang besar, atau dengan kata lain, sekarang berpikirlah global tetapi bertindaklah lokal

1980 duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Wates. Setelah lulus SMA di tahun 1983, Hasto melanjutkan sekolahnya ke jenjang S1 Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada (UGM) dan lulus pada tahun 1989. Kemudian Hasto mengambil spesialis I dan II di Fakultas dan Universitas yang sama. Setelah lulus dari Spesialis yang diambilnya, Hasto mendapat tugas untuk menjadi Kepala Puskesmas di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur mulai tahun 1990-1994. Pada tahun 1995 Hasto kembali ke kota Yogyakarta dan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito. Ia pun tercatat sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UGM hingga sekarang. Dengan profesinya sebagai seorang dokter, Hasto pernah mendapat penghargaan dari Presiden RI sebagai Dokter Teladan pada tahun 1992, dan tanda jasa Satya Lencana Bidang Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2010. Hingga akhirnya pada tahun 2011 Hasto memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan menjadi bupati. Dalam berkarir di dunia politik, sang istri yang juga berprofesi sebagai seorang dokter, dr. Dwikisworo Setyowireni, Sp.A(K), dan ke-empat anaknya sangat

DOK. HUMAS KULON PROGO > AHMAD TRIBIANTO

Menerima aspirasi langsung dari masyarakat setiap Kamis pagi didampingi Wabup dan staf ahli


39

TOKOH KITA mendukung pilihan karirnya. Meskipun Hasto tahu bahwa kehidupannya sebagai bupati akan jauh berbeda dengan kehidupannya sebagai seorang dokter. Dia tidak akan dapat lagi memberikan apa yang dapat diberikannya seperti saat dia menjadi dokter kepada keluarganya. Keinginannya yang sangat besar untuk membangun dan memajukan tanah kelahirannya, membuat Hasto berani untuk memilih kembali ke Kulon Progo. Dengan diusung oleh partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Rakyat (PAN), dan Partai Persatuan pembangunan (PPP), Hasto ikut dalam Pilkada Kulon Progo dan berhasil memenangkan suara terbanyak. ‘Bela Beli Kulon Progo’, Menekan Tingkat Kemiskinan Bila kaki melangkah ke Kabupaten Kulon Progo, terasa berbagai perubahan telah banyak terjadi sebagai dampak dari realisasi program yang dicanangkan Hasto sejak mulai menjabat sebagai Bupati pada tahun 2011. Keinginannya untuk terus membangun dan membantu rakyat Kulon Progo bangkit dari kemiskinan tercermin dalam program ‘Bela Beli Kulon Progo’. Program Bela Beli Kulon Progo ini telah dimulai sejak tahun 2012, yang juga merupakan program dalam menyambut MEA. Meskipun MEA pada saat itu masih 3 tahun lagi, namun Kabupaten Kulon Progo sudah lebih awal menyikapinya. Semua orang yang datang ke Kulon Progo dan melihat spanduk terpancang dengan tulisan itu tentu merasa ingin tahu apa yang dimaksud dengan Bela Beli Kulon Progo. Bagi Hasto, membela wilayah atau negara adalah dengan membeli dan memakai produk miliknya sendiri. Sungguh sebuah makna yang sederhana tetapi mempunyai arti yang sangat besar, membela dengan membeli. “Kita bisa menggunakan produk sendiri, jadi mengapa harus menggunakan produk asing?” ujar Hasto. Dengan spirit itulah, tingkat kemiskinan Kulon Progo yang tadinya 24% dapat ditekan menjadi 20%. Bela Beli Kulon Progo dihidupkan dengan berbagai kegiatan yang dimulai dari yang sederhana. Pandangan Hasto dilukiskannya dalam pedoman yang dipegang teguhnya ‘start small act, now think big’. Mulailah dari yang kecil dan berpikirlah yang besar, atau dengan kata lain, ‘sekarang berpikirlah global tetapi bertindaklah lokal’. Sebuah ide yang keluar dari benak Hasto hingga sebuah Peraturan Daerah (Perda) dibentuknya dalam rangka Bela Beli Kulon Progo. Ide tersebut muncul saat datang ke pesta-pesta atau hajatan, selalu saja yang tersedia air putih buatan

40


Perancis. Sehingga timbul dalam benaknya sebuah pertanyaan mengapa tidak membuat air mineral sendiri. Hasto berusaha mencari solusi dengan berkolaborasi bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk melakukan inovasi, maka dibuatlah air minum dalam kemasan buatan sendiri. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini pada tahun 2012 melakukan persiapan dalam mengurus izin dan kelengkapannya, hingga tahun 2014 selesai segala sesuatunya. Sebuah air minum kemasan bernama AirKu, yang artinya air Kulon Progo, air minum yang berasal dari Kulon Progo, di-launching pada 15 Oktober 2013. Hingga sekarang akan terus menambah varietas produknya. “Dengan prinsip tadi, kita lawan teknologi dengan ideologi. Slogannya seperti itu ditulis dalam kemasan di botol. Artinya kita itu kalah dalam bidang teknologi tetapi ideologinya tinggi, berani minum air sendiri, madep mantep ngombe banyune dewe (setia sampai mati kita minum air sendiri). Sehingga apa yang dipasarkan bukan hanya produknya saja tetapi juga nilai ideologinya. Ada added value di dalamnya. Ada kebanggaan tersendiri dengan minum produk sendiri. Hasilnya pun akan kembali ke rakyat,” jelas Hasto penuh semangat. Bela Beli Kulon Progo kemudian dikembangkan lagi dengan batik Kulon Progo. Ide dalam benak Hasto muncul karena dahulu komite sekolah melakukan pembelian batik seragam Sekolah dari tingkat SD hingga SMA harus ke Tanah Abang, Jakarta, karena barangnya diimpor dari Tiongkok dan murah harganya. Padahal rakyat Yogyakarta pandai membatik. Oleh karena itu, mengapa tidak membuat batik sendiri karena bahan bakunya banyak. Dengan ide tersebut Hasto membuat lomba batik, yang hasilnya dinamakan batik ‘gebleg renteng’. Motif batik tersebut berasal dari makanan khas (gebleg) yang disusun renteng-renteng, bentuknya angka 8. Sehingga bila berjalan di Kulon Progo pada harihari tertentu akan terlihat orang-orang memakai batik yang coraknya terdapat angka 8. Setelah mendapatkan pemenangnya dan mengurus kekayaan intelektualnya agar batik ini tidak dapat diproduksi di tempat lain meskipun penjualannya ke berbagai tempat, maka 80 ribu siswa sekolah dan 8 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kulon Progo diwajibkan untuk menggunakan batik gebleg renteng seminggu sekali. Batik gebleg renteng tersebut di-launching tahun 2012. “Kita sudah punya pasar sendiri, mari kita kuasai. Pasar sendiri ini adalah siswa yang 80 ribu dan 8 ribu PNS, yang seminggu sekali seragam,” ucap Hasto sambil tersenyum.

DOK. HUMAS KULON PROGO > ZUHRI ISTANTO

Tanam padi dengan menggunakan mesin teknologi modern di Kecamatan Lendah

Dengan adanya wajib memakai ‘gebleg renteng’ tersebut keuntungan akan mengalir ke pengrajin batik Kulon Progo. Mengapa? Tentu saja karena dahulu pembatik Kulon Progo dalam sebulan hanya menghasilkan 2 ribu yard saja, tetapi sekarang, minimal 35 ribu yard. Sehingga keuntungannya pun dapat milyaran rupiah. “Inilah makna Bela Beli Kulon Progo, secara kongkritnya bagaimana menggerakkan ekonomi daerah. Kenapa pasar yang masih bisa diusahakan sendiri harus diserahkan kepada orang lain,” tegas Hasto. Inovasi yang dilakukan Hasto dalam rangka Bela Beli Kulon Progo tidak habis-habisnya. Idenya terus berkembang lagi dengan pembelian beras yang dilakukan oleh PNS. Setiap bulan PNS akan membeli beras sekitar 10kg. Dengan jumlah 8 ribu PNS yang membeli beras dari kelompok tani Kulon Progo, tentu dapat memberi keuntungan pada para petani di kabupatennya. Para petani mendapat bimbingan terlebih dahulu dari dinas pertanian untuk memproduksi sendiri, bukan hanya gabah tetapi juga mampu mengemas beras sendiri. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membantu mesin pengering dan mesin penggilingnya. Sehingga hingga kini setiap bulan PNS membeli 10 kg beras dari kelompok tani. Untuk urusan beras ini tidak hanya sampai di situ. Awal tahun 2013, bermula dari melihat pangsa pasar yang besar untuk beras miskin (raskin). Dalam 1 tahun sekitar 7-8 ribu ton raskin yang dibagikan pemerintah ke kelompok Kulon Progo. Benaknya mencoba mencari-cari apa yang dapat dilakukannya. Mengapa Badan Urusan Logistik (BULOG) masih menggunakan beras dari Vietnam dan India dengan kualitas beras yang buruk. Sementara para petani Kulon Progo sudah dapat mengemas beras dengan baik, hasil

Dengan berkarya, berbagai inovasi akan dapat tercipta, sedangkan bekerja hanya mengerjakan proyek saja

bimbingan yang diberikan oleh dinas pertanian. Hasto melakukan kolaborasi dengan BULOG, sehingga terdapat kesepakatan dimana raskin berubah menjadi beras daerah (rasda). Memorandum of Understanding (MoU) berhasil disepakati setelah 1 tahun Hasto melakukan pendekatan kepada BULOG. Sehingga, tahun 2014-2015 BULOG telah memesan beras ke kampung-kampung petani Kulon Progo. “Jadi beras yang masuk ke Kulon Progo untuk raskin bukan raskin namanya, sudah rasda. Beras lokal, lebih bagus, dan namanya juga tidak memiskinkan orang, dan juga berasnya lebih enak. Beras masih baru dan tidak ditumpuk seperti beras Vietnam dan India yang ditumpuk BULOG,” ungkap Hasto. Selanjutnya inovasi yang dilakukan Hasto dengan mengganti keramik-keramik asing yang ada di trotoar-trotoar menggunakan batu andesit yang berasal dari gunung batu Kulon Progo. Hasto menginisiasi dinas perindustrian agar kelompokkelompok masyarakat Kulon Progo membuat paving dari andesit. Keuntungannya akan besar. Mengapa? Karena batu andesit makin lama makin mengkilat, tidak seperti keramik, yang makin lama malah semakin rusak. Begitupun dengan hasilnya, karena hasilnya untuk rakyat juga. MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

41

TOKOH KITA dari dana 1M yang tadinya untuk melakukan pentas tari di luar negeri. Dengan cara menggali karya-karya budaya yang sudah ada, lalu memproduksinya, hingga terciptalah sebuah hasil seni yang bagus.

DOK. HUMAS KULON PROGO > FITRI ISMANU

Bedah rumah untuk masyarakat tidak mampu

Bagi Hasto, berkarya sangatlah penting dibandingkan hanya berkerja. Dengan berkarya, berbagai inovasi akan dapat tercipta, sedangkan bekerja hanya mengerjakan proyek saja. Oleh karena itu, dengan pedoman hidupnya ini, Hasto selalu meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun dinas-dinas untuk selalu berinovasi. Begitu pula dengan Dinas Kebudayaan. Sebuah senam daerah yang berasal dari tarian rakyat Kulon Progo telah diciptakan dan di-launching pada tahun 2013. Tari Angguk yang sudah melekat di hati rakyat disederhanakan, baik musik maupun gerakannya. Senam Angguk digemari oleh berbagai generasi, dan selalu mendapat penghargaan di tingkat Nasional. “Itu contoh Bela Beli Kulon Progo. Tidak hanya ekonomi yang mandiri, tetapi juga bagaimana membangun budaya yang berkepribadian,” tegas Hasto. Selain Senam Angguk, Kulon Progo telah membuat sendratari Sugriwo Subali. Sendratari ini dipentaskan di depan gua Kiskendo yang terletak di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo. Dalam gua tersebut terdapat relief-relief tentang perang antara Sugriwo melawan Subali. Hasto tidak berdiam diri melihat keadaan gua tersebut, ia meminta Dinas Kebudayaan untuk melakukan inovasi kembali, sehingga terciptalah sendratari tersebut. Penari-penari sendratari Sugriwo Subali diambil dari penduduk miskin karena di sekitar daerah itu banyak penduduk miskinnya. Mereka dilatih pada malam hari setelah siangnya bekerja menyadap pohon kelapa untuk membuat gula merah. Hingga kini penarinya sudah berjumlah 400 orang. Dosen Institut Ilmu Seni Indonesia (IISI) didatangkan untuk menggarapnya

42


Melalui Bela Beli Kulon Progo, masyarakat hidupnya akan sederhana karena tidak mengakses produkproduk asing. Padat karya gotong royong digalakkan kembali di Kulon Progo. Pada tahun 2012 Perda diubah, dimana semua pembuatan jalan desa tidak boleh dilakukan pihak ketiga. Sehingga jalan-jalan tersebut dikerjakan oleh rakyat sendiri melalui padat karya gotong royong bersama Tri Manunggal ABRI. Spirit Bela Beli Kulon Progo tergambar di sini. Selain pembuatan jalan, bedah rumah pun dilakukan melalui padat karya gotong royong. Bagi Hasto, tidak ada hari libur untuknya. Semua yang ia lakukan adalah untuk rakyat Kulon Progo. Setiap hari Minggu ia pasti berada di lokasi bedah rumah. Bedah rumah Kulon Progo ini bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bedah rumah dilakukan dengan menggunakan dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaanperusahaan melalui perda CSR, zakat infaq sodaqoh yang berasal dari PNS, dan orang-orang yang mempunyai kepedulian sosial. Sudah 3050 rumah selesai dikerjakan dengan gotong royong, dimana 700 rumah betul-betul tanpa dana dari pemerintah hanya melalui program gotong royong. Dengan dana yang berasal dari zakat infaq sodaqoh, yang setiap bulannya terdapat 250 juta rupiah ditambah dengan dana CSR, maka setiap minggu dapat melakukan bedah rumah, untuk 1 rumah sebesar 10 juta. Nilai kegotongroyongan perlu dihidupkan kembali, karena menurut Hasto, Pancasila itu sendiri menganut arti gotong royong, sehingga revolusi mental dapat dikerjakan melalui gotong royong. Strategi Kulon Progo Hadapi MEA Dalam menghadapi MEA, Hasto mendorong dan menggerakkan para pengrajin Kulon Progo melalui peningkatan nilai jual gula merah. Gula merah atau yang biasa disebut gula semut atau gula kristal dibuat oleh para pengrajin kemudian dilakukan pengurusan sertifikasinya agar dapat melakukan ekspor. Hingga sekarang, telah 95% ekspor gula merah Kulon Progo ke Belanda dan Australia dalam bentuk gula semut atau gula kristal. “Gula merah ini terdapat juga di pameran-pameran brown sugar dengan di-packaging kecil seperti yang terdapat di hotel-hotel. Itu kita

laksanakan, sudah bisa sertifikasi indikasi geografis, sertifikasi organik, kemudian jalan, harganya bisa berlipat-lipat,” jelas Hasto. Selain gula merah terdapat pula para pengrajin yang membuat jam tangan yang terbuat dari kayu yang diekspor ke Belanda. Selain itu pula terdapat tas, yang semuanya hasil karya pengrajin Kulon Progo. Salah satu cara untuk mempromosikan produkproduk Kulon Progo menurut Hasto dengan cara meng-upload di media. Sementara promosi melalui pameran baginya tidak terlalu penting. ”Untuk apa kita pameran kalau kita itu sudah leading, ‘kan boros-boros saja. Kita itu harus mempunyai strategi marketing,” ujarnya. Untuk gula merah, di Asia, menurut Hasto, selain Indonesia tidak ada lagi yang memproduksi gula merah kecuali Filipina meskipun sedikit. Kata kuncinya hanya satu untuk dapat memproduksi gula merah, harus memanjat pohon kelapa, orang Singapura dan Malaysia tidak ada, orang Thailand sudah jarang. Hanya sedikit orang Vietnam dan orang Filipina. Oleh karena itu, untuk bersaing di negara ASEAN adalah dengan gula merah.

Harapan Seorang Bupati Kulon Progo

Selanjutnya dalam menghadapi MEA, Hasto membina koperasi-koperasi yang terdapat di Kulon Progo. Koperasi didorong untuk mengambil alih toko-toko modern seperti Alfamart. Hasto membuat Perda tahun 2012, dimana toko modern jaraknya harus lebih dari 1 km dari pasar tradisional. Benaknya kembali mencari ide saat tahun 2015 Alfamart sudah jatuh tempo, sehingga harus tutup. Koperasi harus membeli Alfamart tetapi tidak menjadi jejaring waralaba. Setelah diambil alih namanya pun berubah menjadi TOMIRA, Toko Milik Rakyat. Sudah terdapat 7 buah Tomira dan sudah berjalan selama 6 bulan. Untuk mengisi Tomira, diambil dari makanan kecil yang berasal dari produk UMKM dan industri rumah tangga. Disamping itu, diisi dengan produk dari BUMD, AirKu dan rasda. Untuk pasta gigi, deterjen, dan sabun masih diambil dari luar karena Kulon Progo masih belum dapat membuatnya. Manajemen dalam tubuh Tomira berubah. Semuanya untuk kepentingan rakyat Kulon Progo. “Pengurus koperasinya menjadi makmur, produk lokal bisa masuk, dulu kan tidak dapat masuk. Telur juga telur Kulon Progo, beras juga beras Kulon Progo. Menurut saya membangun ekonomi yang mandiri itu seperti itu. Kita memang sudah membangun dalam bidang politik, tapi dalam bidang ekonomi belum mandiri,” ungkapnya.

Tidak muluk-muluk harapan yang terkandung dalam diri Hasto. Baginya, alangkah baiknya bila program-program pemerintah serasi dengan nuansa kebatinan rakyat. Mengurangi top down dan lebih banyak mendengar hati nurani rakyat sehingga setiap program yang dibuat tidak asal dibuat dan tidak cocok dengan keinginan masyarakat. Mengurangi ‘I know syndrome’ dan tidak ‘crisis my position’. Sebagai contoh, BPJS yang ingin total coverage, semua orang yang mengalami sakit apapun akan dibayar penuh oleh pemerintah. Tetapi hal itu tidak sesuai dengan nuansa kebatinan rakyat. Rakyat itu lebih senang dimudahkan daripada digratiskan. “Kami membuat program inovatif dalam bentuk Jaminan Kesehatan Rakyat Daerah (Jamkerda) tanpa kartu hanya dengan KTP atau KK tetapi tidak unlimited. Kita batasi kelas 3 itu kita bayar 5 juta. Masyarakat sudah senang sekali karena mudah hanya dengan KTP atau dengan KK saja. Orang miskin yang mau naik ke kelas 2 atau kelas 1 tidak usah ditambah bayarannya. Khusus untuk mereka tanpa kelas. Selesai. Tidak usah merubah dindingnya. Sejak tahun 2013 Rumah sakit dibuat tanpa kelas untuk orang-orang susah,” jelasnya. Selain itu, Hasto membutuhkan bimbingan dalam mewujudkan ekonomi mandiri, dan membangun kebudayaan dari kepribadian bangsa sendiri. Perlu adanya guideline dari pemerintah dan bukan hanya sekedar suara saja. Berkarya melalui berbagai inovasi yang dilakukan Hasto untuk Kabupaten Kulon Progo, menunjukkan bahwa masih ada pemerintah yang sungguh-sungguh membangun daerahnya dengan segala daya upayanya. Bukan hanya sekedar bicara atau berkata, tetapi dengan tindakan nyata untuk kepentingan masyarakatnya. (SK/TH) MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

43

SERBANEKA


Industri Kreatif Bali Jadi Andalan Ekspor Banyak orang berbicara tentang kehadiran MEA di awal tahun 2016, tak pelak kita pun melakukannya. Berbagai pertanyaan pun muncul di benak kita. Mampukah kita bersaing? Jawabannya, jangan khawatir! Justru industri kreatif rumahan di Indonesia telah melakukan persiapan sebelum MEA ini dimulai. Simak industri kreatif di Bali, yang dapat memberi inspirasi. “Bali Tangi” salah satu industri kreatif spa tradisional yang saat ini tengah berkembang pesat di Pulau Bali. Usaha ini mulai dirintis sejak 2002, kala kondisi ekonomi masih kurang stabil oleh I Wayan Sukhana dan I Made Yuliani. Dengan visi yang tidak muluk-muluk, pasangan ini mengajak masyarakat untuk kembali ke alam, memanfaatkan alam secara bijaksana dan harmonis, sehingga alam menjadi lestari, dan dapat diwariskan kepada anak cucu. Karenanya, spa yang mereka bangun tidak pernah bergaya ala nafas Barat.

Spa Tradisional Ala ‘Bali Tangi’

44


Ketenaran Bali Tangi dapat diraih dengan seringnya mengikuti pameran, bukan saja di dalam negeri tetapi juga ke manca negara. Di mulai pada tahun 2005, Bali Tangi mengikuti pameran di Singapura, Malaysia, hingga ke Perancis dan Dubai. Melihat kemampuan mereka dalam meramu produk, membuat usahawan luar negeri melirik mereka, seperti usahawan dari Singapura, yang sejak tahun 2006 hingga kini selalu melakukan pemesanan dan menjual produk Bali Tangi ke luar negeri. Produk Bali Tangi antara lain berupa natural scrub, yang berguna untuk menghilangkan bau badan, memperbaiki sirkulasi peredaran darah, memutihkan


Pengecekan kemasan produk sebelum dipasarkan

Untuk menyambut MEA, Sukhana dan Yuliani telah mempersiapkannya sejak tahun 2008, dengan memberikan sejumlah training pada karyawannya dan mendorong mereka untuk mendapatkan sertifikasi. Pasangan ini juga menekankan kepada karyawan untuk tetap mempertahankan spa tradisional ala Bali. Mengapa? Karena spa itu sendiri berarti sehat dengan perawatan air. Bagaimana merawat kulit agar tetap bersih, sehat dan segar sehingga inner dan outer beautynya terpancar. Bahan baku diutamakan dari bahan dasar asli Indonesia seperti beras dan bunga rempah. “Di Bali terdapat 3 boreh (lulur), yaitu boreh hangat, borehtis dingin, dan borehmi yang wangi. Boreh hangat biasanya diambil dari rempah, tetapi bahan dasarnya selalu beras putih, beras merah, atau dengan menambahkan kacang hijau, yang mengandung banyak vitamin E dan B. Sedangkan borehtis yang dingin, bahan dasarnya bengkuang, mentimun, ataupun bonggol pisang. Borehmi yang wangi, menggunakan minyak cendana, bunga melati, bunga kenanga, dan bunga mawar,” jelas Yuliyani.


kulit, menjaga kelembaban kulit, mencegah kulit keriput, mengembalikan fungsi otot dan mengangkat sel kulit mati. Masker alami, mengandung zat antioksidan, berguna untuk memberi protein pada kulit, melemaskan kulit kaku, memutihkan kulit, memberi kesegaran dan mempertahankan kelembaban kulit dan aromaterapi yang merupakan cara penyembuhan dengan menggunakan pemakaian minyak asiri murni yang disuling dari berbagai tumbuhan dan bunga, daun, akar-akaran, dengan cara menghirup penguapan minyak asiri, pemijatan dengan massage oil dan rendaman dengan bath oil. I Wayan Sukhana dan I Made Yuliani menunjukkan bahanbahan herbal yang digunakan sebagai bahan pembuatan produk body care

Dalam mengembangkan usaha mereka, pasangan ini mendapatkan banyak bantuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memberikan bimbingan dalam Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), sehingga produk buatan mereka mendapatkan izin edar. Berbicara mengenai persaingan, bagi Sukhana, bersaing itu wajar-wajar saja karena meningkatkan semangat, dan memperbaiki kualitas produksi asalkan tidak meniru. ”Persaingan itu pasti ada, tidak masalah. Di sisi lain Allah sudah memberikan rezeki masingmasing kalau kita mau kerja. Kalau tidak bekerja, tidak dapat rezeki sesuai hukum karma. Itu juga makna dari pada Bali Tangi, kerja, semangat,” ungkapnya, Pasangan ini juga meyakini 3 hal, pertama, back to nature, kedua, orang akan mencari keberadaan sumber yang asli, dan ketiga, berjuang tahap demi tahap. Itulah yang dilakoni Wayan Sukhana dan Made Yuliyani dalam mengembangkan usaha Bali Tangi. MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

45

SERBANEKA Berbahan dasar kulit hewan, usaha “Chidehafu” yang produknya antara lain berupa tas dan dompet, dirintis Tri Dwi Hantoro sejak 26 tahun silam atau tepatnya pada tahun 1989. Jatuh bangun mewarnai perjalanan usahanya. Dengan berbekal semangat, dan tidak mudah menyerah, ia selalu mengembangkan produk-produknya. Kolega berada hampir di seluruh belahan benua. Hanya satu kunci sukses yang dimilikinya, ‘memperbaharui’. “Kuncinya kita mau meng-update. Saya selalu memperbaharui bahan baku saya,” ujarnya. Kreativitas sangat perlu manakala produk-produk ingin selalu dilirik pembeli. Sehingga dengan memperbaharui bahan baku dan kreativitas, banyak pengunjung berdatangan ke showroom-nya dan mempunyai ketergantungan dengan produk-produk yang dihasilkannya. Dalam mengembangkan produk-produknya, Tri banyak belajar dari perusahaan-perusahaan garmen yang dahulu berada di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, banyak tamu dari berbagai negara yang datang ke showroom-nya, sehingga ia selalu mendapatkan informasi tentang trend yang ada dan yang banyak disukai di negara mereka. Berbagai masukan yang diberikan para tamu dan pelanggannya sangat penting untuk selalu di-update. Di luar negeri, produk-produk yang dipasarkan tidaklah monoton, oleh karena itu produk buatannya harus selalu berubah. Inilah yang membuat ekspor produk buatan Chidehafu makin meningkat. Setiap bulannya Chidehafu mengekspor sekitar 10.000 tas dari bahan kulit ke Jepang. Hasil pelatihan yang diberikan kepada para pekerjanya membuatnya dapat mengekspor handicraft paling besar ke Jepang selama 2 tahun ini. Pada tahun 1998 saat krisis melanda Indonesia, Chidehafu tidak terkena dampaknya karena marketnya tidak hanya di dalam negeri. Namun, datangnya krisis justru merubah wawasan Tri dalam memasarkan produknya, yang semula hanya mengekspornya ke Jepang dan negara Asia lainnya saja. “Bila sesuatu terjadi di Jepang, buyer saya tidak ada, saya bagaimana,” ujar Tri. Oleh karena itu Tri menambah pangsa pasarnya tidak hanya Jepang dan Asia saja tetapi juga Eropa. Sehingga ketika terdapat krisis di Jepang, Tri tetap bertahan.

46



Kulit sebagai Andalan

Pengecekan produk sebelum dipasarkan

Begitu juga ketika memasuki MEA. Tidak memberi dampak apapun pada usahanya karena Chiedehafu telah menanam kuat-kuat ikatan dengan semua pembeli yang datang. Inovasi sangat penting untuk melakukan pengembangan produk terutama bahan bakunya. “Kalau diam dalam dunia seperti ini, berhenti inovasi akan tamat, kalah bersaing,” tuturnya. Untuk produk tas kulit ularnya, Chidehafu telah melakukan ekspor ke Singapura, Malaysia, dan Filipina. Itu telah dilakukannya sebelum MEA dimulai. Kini, saat MEA sudah mulai berjalan, ekspor ke Singapura dapat dikatakan stabil, setiap bulan tas dari kulit ular diekspor sekitar 300 buah. Strategi marketingpun penting bagi usahanya. Selain kualitas bahan baku yang terus diperbaharui, harga pun harus fleksibel. Sedangkan promosi yang dilakukannya pertama kali, agar tamu banyak datang ke tempatnya adalah melalui word of mouth. Meskipun sekarang ini sudah zaman digital, tetapi Tri tidak membuat website karena mempunyai keyakinan kepada dirinya sendiri bahwa selagi pekerjaannya baik, pasti orang akan memberikan yang terbaik padanya. “Market saya hampir di seluruh dunia. Ke Amerika pernah ekspor, bahkan ke Afrika selatan. Ke Jerman, Perancis, Italia, Turki. Dubai ada tapi kecil, ibu-ibu orang Indonesia datang beli 20-30 buah, hanya sekedar hand carry-lah,” ungkapnya. Bahan-bahan yang dipergunakan Tri diambilnya dari Magetan. Sedangkan untuk kulit ular dari Pangkalan Bun. Kulit yang dipergunakan adalah kulit ular dan kulit sapi. Jumlah karyawan tetap yang dimilikinya sekarang 54 orang. Tri tidak memberikan sistem gaji bulanan pada pekerjanya. Namun membayar pekerjanya dengan cara borongan, bukan sesuai jam kantor dari jam 8.00-17.00, karena dalam satu bulan penghasilan pekerjanya dapat mencapai Rp. 4-7 juta lebih dari penghasilan bulanan sesuai Upah Minimum Regional. (TH/SK)

Geliat Industri UMKM Jeneponto Siap Bersaing Jeneponto, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk sampai di kota ini membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan jika ditempuh dengan kendaraan roda empat dari kota Makasar. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah berpenduduk 351.100 jiwa (2013) ini, hingga sekitar 2012-an tergolong masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Mata pencarian masyarakat Jeneponto umumnya masih menggantungkan pada hasil pertanian dan perkebunan yang meliputi padi, jagung, umbi-umbian, hortikultura, kopi, gula nipah, petani garam, rumput laut, serta makanan olahan khas lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Jeneponto menyadari bahwa awal tahun 2016 mulai efektif diberlakukan MEA, sehingga sejak Iksan Iskandar terpilih menjadi bupati untuk memimpin Jeneponto periode 2013-2018, ia memulai berbenah diri melaksanakan sejumlah program pembangunan guna mengejar ketinggalan Jeneponto terhadap kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Berkaca pada pengalaman krisis yang melanda dunia sekitar 1998 yang berpengaruh dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, ataupun krisis lima tahun terakhir ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah satu-satunya kelompok usaha yang paling tahan terhadap terpaan krisis. Oleh karena itu, dalam masa pemerintahannya, ia berkomitmen, selain membangun berbagai infrastruktur di daerahnya, ia juga fokus melakukan pembinaan terhadap UKM agar menjadi produsen yang mampu bersaing. “Tidak saja secara lokal, tetapi juga secara global termasuk dalam persaingan pasar MEA saat ini,” kata Iksan. Melalui kebijakannya, UKM di Jeneponto berhasil dan berkembang dengan baik, sehingga Jeneponto pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik di Indonesia dalam hal Pengelolaan UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM.


Produk UKM khas Jeneponto

Saat ini produksi kelompok UKM yang telah dihasilkan dan dikembangkan menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jeneponto, Sadariah, antara lain industri makanan ringan, olahan rumput laut, abon daging kuda, kue khas daerah, garam beryodium, gula nipah, dan lain-lain. “Sedangkan dari hasil perkebunan berupa jagung, kopi jenis robusta, serta sayur-mayur yang meliputi cabai, kol, kacang-kacangan, kentang, wortel, sledri, dan lain-lain dengan produksi sebanyak 100 truk per hari,” kata Hj. Marwiyah, Kepala Desa Tompobulu, Kecamatan Rumbia, Kab. Jeneponto. Dari hasil perkebunan kopi, belum lama ini telah dikembangkan inovasi baru yang menghasilkan kopi “cita rasa madu” (artinya bukan kopi dicampur madu). “Dengan inovasi baru, daerah kami mampu mengembangkan produk olahan kopi dengan cita rasa madu yang tidak ada di daerah lain sebagai icon Desa Rumbia,” kata Mansyur, Kepala Desa Ujung Bulu, Kec. Rumbia. Kab. Jeneponto. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina UKM Gusnawati menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi produkproduk Jeneponto selain infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan dan alat angkutan yang masih terbatas, juga masih rendahnya kualitas produk khususnya dalam hal kemasan. “Oleh karena itu, atas kepercayaan Pemerintah, kami telah melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok UKM yang menghasilkan produk dan kemasan siap bersaing seperti saat ini,” kata Gusnawati. (SY/RP) MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

47

PENDAPAT MEREKA

Masyarakat Ekonomi ASEAN, Peluang atau Ancaman? Industri Kreatif berbasis IT bisa jadi Peluang Besar

Sapto Haryono, S.Sos. M.A. Kepala Biro Protokol Sekretariat Wakil Presiden

Pembentukan MEA bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat negara-negara di kawasan ASEAN. Sebenarnya adanya MEA itu bisa jadi ancaman sekaligus peluang. MEA juga berarti pergerakan barang dan orang (jasa) di kawasan ASEAN. Derasnya arus barang yang masuk ke Indonesia dapat mengancam industri lokal, seperti produk-produk Tiongkok, yang mulai memasuki pasar Indonesia dengan harga yang murah, walaupun kualitas produknya masih diragukan. Demikan juga dengan persaingan tenaga kerja yang semakin kompetitif, profesi seperti perawat, akuntan, dokter, dokter gigi, surveyor, insinyur, arsitek, serta pekerja sektor pariwisata nantinya akan bebas memasuki pasar Indonesia. Namun Indonesia tidak perlu khawatir, karena MEA akan memberikan peluang yang sangat besar khususnya di sektor perdagangan, walaupun masih banyak yang harus dibenahi. Kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintahan Jokowi-JK harus dapat diimplementasikan sehingga tidak hanya barang-barang luar yang masuk ke Indonesia, tetapi barang Indonesia juga bisa merambah pasar ASEAN. Dari sisi ketenagakerjaan, MEA juga memberikan kesempatan kepada para tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan kesempatan yang tentunya lebih luas di negaranegara kawasan ASEAN sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Untuk mengatasi persaingan tenaga kerja, Pemerintah Indonesia perlu memberlakukan syaratsyarat tertentu terhadap tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia serta memberikan pelatihan bagi tenaga kerja domestik sehingga tidak kalah bersaing. Dalam menghadapi MEA, peran Usaha Kecil Menengah (UKM) sangatlah besar. Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih untuk mengembangkan UKM, misalnya dengan diberikan modal, diberikan pajak dan insentif yang menarik, UKM akan berpeluang besar dapat bermain di pasar MEA. Saya melihat ada peluang yang menonjol khususnya industri kreatif yang berbasis IT seperti startup. Namun, sekali lagi harus didorong dengan kebijakan baik moneter maupun fiskal. Pengalaman tahun 1998 ketika krisis melanda Indonesia, yang running adalah UKM. Kita yakin UKM menjadi soko guru ekonomi Indonesia, karena bisa bertahan selama ini. (SK)

Saling Bersinergi, Singkirkan Ego Pribadi

Harland Firman Agus, S.T. CEO Newbee Corporation

48

MEA adalah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan meminimalisasi hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan, misalnya dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi. Seharusnya ini jadi ajang yang luar biasa untuk kita bangsa Indonesia sebagai bangsa terbesar di ASEAN untuk bisa mengambil keuntungan, namun faktanya justru kita belum siap menghadapi ini. Untuk menghadapi MEA, Presiden memang mengeluarkan paket kebijakan, tapi paket ini masih sangat umum dan klise. Misalnya, pemerintah ingin sinergi BUMN membangun agregator/konsolidator ekspor produk UKM dan Ekonomi Kreatif. Melalui BUMN, pemerintah ingin membuka peluang lebih besar kepada UKM terutama dalam menghadapi MEA. Namun, selama ini beragam produk UKM, produk khas daerah, dan produk kreatif masyarakat masih sulit memenuhi ketentuan dan dokumen yang diperlukan ketika hendak mengekspor produknya. Kasus yang saya alami sendiri untuk mendaftarkan hak merek 3 tahun baru selesai. Lalu masalah izin usaha, Walikota Bandung Ridwan Kamil berkata semua izin dimudahkan untuk semua yang ingin berwira usaha, tapi kenyataannya saya ingin membuat Perseroan Terbatas (PT) sekarang tidak boleh lagi menggunakan kantor dengan IMB rumah, minimal harus Ruko. Padahal untuk usaha digital tidak membutuhkan kantor. Seperti APPLE.INC yang awalnya dibangun dari garasi, begitu juga dengan Google dan perusahaan IT lainnya.


Manfaatkan Kekayaan SDA dan SDM

Nursolikhudin, S.E. Kepala Cabang PT Asuransi Jiwasraya, Banda Aceh

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di antara negara-negara anggota ASEAN. Untuk mendorong dan menciptakan daya saing terhadap kehadiran MEA, kita harus pintar dan jeli melihat peluang terhadap kesempatan yang ada yaitu membuka dunia UKM, dengan memanfaatkan kekayaan SDA dan SDM yang sudah tersedia selama ini, sehingga ekonomi masyarakat Indonesia bisa lebih meningkat, mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain. Pemerintah saat ini sangat fokus dan berperan aktif untuk mendorong terciptanya UKM baik dari regulasi, pembiayaan, maupun pelatihan-pelatihan yang selalu dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Ekonomi Kreatif merupakan suatu model bisnis yang patut dikembangkan dan didorong terus oleh pemerintah untuk bisa lebih berkembang secara kuantitas dan kualitas sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa. Meskipun saat ini kondisi persaingan yang sangat ketat dan kompetitif, jika memiliki peluang untuk memanfaatkan kesempatan ini yang sudah terbukti berjalan lancar dan sukses, adalah bukan suatu kemustahilan. Kontribusi ekonomi kreatif yang berbasis budaya, ternyata dapat menyerap 7 juta lebih tenaga kerja. Selain itu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Usaha ekonomi kreatif dapat bergerak di bidang periklanan, penerbitan dan percetakan, arsitektur, layanan komputer dan peranti lunak, musik, fashion, kerajinan, dan wisata. Saat ini sudah banyak contoh pengusaha dengan aset miliaran dan penghasilan ratusan juta rupiah setiap bulannya dari usaha ini, seperti pengrajin buah jenistri yang diolah menjadi tasbih, mahasiswa yang membuat disain baju tentara, dan ibu rumah tangga yang membuat kue tart dari talas. Memang dalam menjalankan usaha tersebut tidak selamanya mudah. Untuk itu bagi mereka yang berniat membuka usaha ada hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya, memahami dan menguasai usaha yang dijalankan, mencari pangsa pasar yang jelas, perencanaan yang matang untuk menentukan produk, menentukan harga yang kompetitif, tetap fokus terhadap usaha yang dijalani, evaluasi dan terus belajar dengan pengusaha yang telah sukses, jangan takut gagal, dan pantang menyerah. (DY) Meskipun saya menghadapi berbagai kendala, Insha Allah saya dan berbagai komunitas pengusaha yang ada di negeri tercinta ini akan terus berupaya agar Indonesia kembali menjadi bangsa yang besar dan disegani. Menurut saya ada beberapa cara yang mungkin bisa membantu para pengusaha bersiap menghadapi MEA, yaitu: • Fokus dengan bidang usaha yang digeluti. Dengan menjadi spesialis di satu bidang usaha, akan membuat brand identity semakin kuat. • Berpikir out of the box. Untuk bisa menang di era kompetisi lintas negara ini kita harus kreatif dan inovatif dalam menawarkan jasa atau produk, dan juga memiliki nilai tambah. • Memperluas networking dengan aktif mengikuti conference atau international expo agar lebih termotivasi untuk maju. • Mengusai bahasa asing, minimal bahasa Inggris, jika perlu mengusai bahasa pendukung seperti bahasa China, Jerman atau bahasa lainnya sesuai dengan target pasar yang dituju. • Meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti berbaga pembinaan dini terkait skill dan juga bahasa. • Meningkatkan kualitas produk/jasa. • Mengusai infrastruktur, dalam hal ini teknologi, untuk memudahkan memasarkan produk/jasa yang dijual. Mantan Presiden BJ Habibie pernah berpesan kuasailah teknologi dan jadilah bangsa yang mandiri karena bangsa yang mandiri akan jadi bangsa yang besar. Kita punya semua yang dibutuhkan. Semua itu bisa terjadi jika ego pribadi disingkirkan dan semua bersinergi melanjutkan cita-cita pendiri negeri ini. Saya sangat yakin Indonesia akan kembali jadi bangsa yang besar dan maju. Karena sekarang anak-anak muda negeri ini sedang berjuang mewujudkannya. (NA) MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

49

GALERI FOTO 11 Januari 2016


Wapres Jusuf Kalla di dampingi Kepala BKPM Franky Sibarani melakukan peninjauan layanan Ijin Investasi 3 Jam di PTSP BKPM, Jakarta

16 Januari 2016


Wapres Jusuf Kalla meninjau Terminal Peti Kemas Palabuhan Makassar Pelindo 4 di Sulawesi Selatan

1 Februari 2016


Wapres Jusuf Kalla bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, mencoba salah satu produk yang cukup inovatif saat meninjau pameran Iptek usai membuka Rakernas Kemenristekdikti 2016 di Serpong, Banten

50



11 Februari 2016 Wapres Jusuf Kalla didampingi Menteri ESDM Sudirman Said melakukan peninjauan pameran usai membuka Bali Clean Energy Forum (BCEF) 2016 di Nusa Dua Convention Center, Bali

14 Maret 2016


Wapres Jusuf Kalla menerima kunjungan Putri Kerajaan Belgia Putri Astrid, dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Belgia, di Istana Wakil Presiden, Jakarta

18 Maret 2016


Wapres Jusuf Kalla berdialog dengan para nelayan di pelabuhan Bitung, Manado

18 Maret 2016


Wapres Jusuf Kalla meninjau kapal-kapal yang sudah tidak beroperasi lagi di Pulau Tual, Provinsi Maluku

DOK. TIM MEDIA WAPRES > ADE IRAWAN

1 April 2016 Wapres Jusuf Kalla menghadiri Nuclear Security Summit (KTT Keamanan Nuklir) ke-4, di Washington DC, Amerika Serikat


51

GALERI FOTO

25 Januari 2016


Ibu Mufidah Jusuf Kalla mengukuhkan Pengurus DPP Perhimpunan Anggrek Indonesia periode 20152020, di Jakarta

12 Februari 2016



Ibu Mufidah Jusuf Kalla memecahkan kendi sebagai tanda dimulainya pelepasan ekspor perdana bunga Krisan Sulawesi Selatan ke Osaka Jepang


10 Maret 2016

52

Ibu Mufidah Jusuf Kalla didampingi Menteri Perindustrian beserta Ibu Andresca Saleh Husin dan Ketua Umum IWAPI Nita Yudi, memetik harpa sebagai tanda dibukanya Rakornas IWAPI ke 41 dilanjutkan peninjauan pameran kerajinan di Jakarta


20 April 2016



Ibu Mufidah Jusuf Kalla mengunjungi salah satu stan pada pameran produk kerajinan Inacraft 2016 di Jakarta Convention Center


21 April 2016 Ibu Mufidah Jusuf Kalla menghadiri peluncuran Otobiografi Mooryati Soedibyo berjudul “Menerobos Tradisi Memasuki Dunia Baru The Untold Story”, di hotel Ritz Carlton, Jakarta

Ibu Mufidah Jusuf Kalla meninjau pameran foto bertajuk I Am Indonesian menampilkan 103 foto Perempuan Indonesia yang menginspirasi dari berbagai profesi, digelar di Museum Nasional, Jakarta


25 April 2016


53

OPINI

Strategi UKM Hadapi MEA ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan dengan harapan agar memberikan prospek dan peluang kerjasama ekonomi antar kawasan dalam skala yang luas, khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan diberlakukannya MEA, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN akan menjadi sebuah negara besar. Penduduk di negara-negara ASEAN akan secara bebas keluar dan masuk dari suatu negara di kawasan ASEAN tanpa hambatan.

Penduduk negara ASEAN pun akan mudah dan bebas memilih lokasi pekerjaan yang diinginkan. MEA akan mendukung masuknya investor asing yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi tenaga kerja, pertumbuhan investasi juga akan berpotensi untuk menambah jumlah lapangan kerja di dalam negeri. Pencari kerja akan memiliki kesempatan yang lebih besar, karena lapangan pekerjaan tersedia dengan berbagai kebutuhan keahlian. Selain itu pencari kerja di Indonesia dapat mencari pekerjaan di luar negeri dengan aturan yang lebih mudah dan fleksibel. Bagi Indonesia, pembentukan MEA akan memberikan beberapa tantangan yang datang tidak hanya dari dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan sesama negara ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti Tiongkok dan India. Persaingan yang ketat akan

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia UKM

Dengan diberlakukan MEA, maka akan membuka lebih banyak kesempatan untuk bisa bersaing dalam hal lapangan pekerjaan, saling tukar ide, dan kerjasama bisnis lainnya. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri khususnya ASEAN, maka Indonesia harus mengantisipasi dengan mempersiapkan SDM yang mempunyai keterampilan dan keahlian handal dan siap pakai. Pendidikan kejuruan harus menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah agar dapat mencetak lulusan terampil, keahlian lebih, sehingga

54


Dr. Kaharuddin, M. Hum Kepala Subbidang Agama, Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden

berdampak pada harga yang kompetitif, bukan hanya produk/jasa unggulan industri besar, tetapi yang paling terasa adalah sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), akan terjadi persaingan karena adanya kesamaan karakteristik dan jenis produk. Eksistensi UKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Pada sisi lain UKM juga menghadapi permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyadari peran UKM sebagai kelompok usaha yang memiliki jumlah cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, maka dengan efektif berlakunya MEA di tahun 2016 ini, strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah:

tercipta pekerja yang siap pakai pada kancah negara ASEAN. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan kompetensi dunia kerja, dan yang tak kalah penting adalah peningkatan life skills (berpikir kreatif, kerja tim, memecahkan masalah, dan kemampuan komukasi yang baik), serta peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan penguasaan teknologi informasi. Hal-hal tersebut perlu menjadi perhatian agar pengetahuan bertambah dan semakin berkembang, serta produktivitas meningkat, sehingga pekerja Indonesia lebih mudah bersaing dengan negara lain.

Peningkatan Daya Saing Produk

Guna meningkatkan produk UKM dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk atau barang-barang impor, membanjirnya barang-barang dari negara ASEAN ke Indonesia dan mengambil sisa pangsa pasar yang selama ini dikuasai oleh UKM, UKM Indonesia harus mampu menjadi pemain regional dan global yang kompetitif dan meningkatkan produktivitasnya dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Sebagai contoh strategi Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam mempersiapkan penguatan daya saing berdasarkan kekuatan unggulan yang dimiliki. Strategi Jatim dapat dilihat dari blue print dan road map yang disiapkan dalam menghadapi MEA. Jatim menyadari bahwa kehadiran MEA adalah pasar bebas, namun Jatim menilai perlu adanya filter atas setiap produk luar negeri yang masuk ke Jatim dalam rangka melindungi kepentingan warga negaranya. Dalam hal ini Jatim menyiapkan kategori “usaha besar, usaha sedang, dan usaha kecil dan mikro”. Usaha besar dikaitkan dengan upaya bagaimana produk komoditi dapat secara mudah masuk ke pasar ASEAN. Sedangkan usaha kecil dan mikro dikaitkan

Peningkatan Kemampuan dan Strategi Bisnis UKM

Setiap negara memiliki keunggulan bersaing yang berbeda sesuai dengan resources negara yang bersangkutan. Setiap negara memiliki keunikan atau keunggulan tersendiri yang hendak dibangun dalam menghadapi persaingan. Kesulitan yang dihadapi oleh UKM Indonesia dalam bersaing adalah lemahnya kegiatan branding dan promosi pasar di luar negeri. Kesulitan ini jangan sampai membuat UKM Indonesia terdesak untuk masuk pasar luar negeri. Tantangan tersebut, bukan hanya menjadi tanggung jawab UKM saja, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah. UKM harus mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis secara keseluruhan, kemudahan akses terhadap pembiayaan, akses ke pasar, dan produktivitas dan efisiensi. Akses ke lembaga keuangan merupakan sebuah tantangan utama, karena pembiayaan untuk UKM masih menggunakan skema kredit komersial, bahkan suku bunga pembiayaan Indonesia jauh dari kompetitif di banding negara ASEAN lainnya.

dengan pemberdayaan UKM dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas daya saing. Jatim juga sadar bahwa standarisasi produk industri untuk masuk pasar MEA sangat penting. Oleh karena itu, untuk mengangkat produk potensialnya dengan melakukan penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk, Jatim sejak tahun 2014 telah melakukan penyusunan SNI produk, misalnya terhadap produk makanan jenis kripik apel, salak, dan mangga. Juga dilakukan berbagai bimbingan dan sertifikasi seperti ISO, sertifikasi SPPT-SNI, fasilitasi HKI, barcode, dan berbagai pelatihan dan bimbingan lain. Pengusaha UKM terus meningkatkan daya saing, produktivitas, mutu produk, dan jasa agar mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, pemerintah juga harus membantu masyarakat UKM dengan mengeluarkan regulasi untuk mengurangi membanjirnya produk-produk impor dan membantu produk lokal, yang intinya dapat memberikan regulasi atau rambu-rambu bahwa produk-produk negara lain harus memenuhi standar SNI, standar lingkungan Indonesia, dan bersertifikasi halal. Pengaturan regulasi atas halhal tersebut merupakan salah satu cara menghambat masuknya barang-barang impor ke dalam negeri. Perusahaan khusus mikro yang memiliki potensi untuk berkembang dari usaha kecil atau menengah masih mengalami hambatan berkoneksi dengan lembaga keuangan karena tidak memiliki dokumentasi keuangan dan catatan, tidak ada hubungan perbankan, dan kurang melek finansial. Oleh karena itu, kalangan perbankan harus mampu menjembatani akses dalam membiayai para pengusaha UKM. Hal itu dapat dicapai, melalui peningkatan keterampilan manajemen risiko lembaga keuangan dan memahami lebih jauh kebutuhan sektor tersebut, sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengelola program pembiayaan UKM. UKM didorong untuk memiliki pola pikir yang kompetitif, terhubung ke target pasar, sesuai dengan standar internasional dan proses terbaik di kelasnya, bersaing secara berkelanjutan, dan beradaptasi dengan praktik bisnis terbaik. Dalam menghadapi MEA, UKM harus mampu berintegrasi dengan pasar bebas negara ASEAN, pada akhirnya diharapkan UKM dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu bersaing dengan pasar-pasar luar negeri lainnya.


55

OPINI

Peningkatan Akses Informasi Jaringan Pemasaran UKM

Menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk dapat meningkatkan daya saing UKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UKM perlu mendapatkan informasi yang mudah dan cepat. Seperti, bagaimana daya beli masyarakat terhadap produk tersebut, jenis barang atau produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat/konsumen, berapa harga pasar yang beredar, selera konsumen pada pasar bagaimana (lokal, regional, maupun internasional). Hal-hal tersebut perlu dipahami oleh para pengusaha UKM Indonesia, seperti produk-produk unggulannya. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan KADIN Kabupaten Banyuwangi yang serius menghadapi MEA, KADIN bersama

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Melalui pemanfaatan TIK para pengusaha UKM akan dapat meningkatkan usaha dan produknya, seperti yang awalnya sebuah toko klontong kecil, toko buku kecil, dalam waktu yang relatif singkat usahanya bisa berkembang lebih maju dan besar, karena dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan usahanya. Hal positif yang diperoleh dengan memanfaatkan jaringan TIK seperti komputer, internet, dan website dalam mengembangkan usaha adalah dapat mempertinggi promosi produk dan layanan melalui kontak langsung, lebih memperkaya informasi, dan interaktif dengan pelanggan. Disamping itu, dapat menciptakan saluran distribusi yang praktis bagi produk yang ada. Biaya pengiriman informasi kepelanggan juga lebih hemat, serta waktu yang digunakan lebih efisien, hanya dengan hitungan menit. Oleh karena itu, agar UKM di Indonesia dapat bersaing dengan pengusaha dan produk-produk luar negeri, maka perlu ditingkatkan pemanfaatan TIK dan dukungan pelatihan dan penyediaan fasilitas. Hal

56


para pengusaha UKM melakukan identifikasi dan mempersiapkan produk-produk unggulan Banyuwangi yang berbasis agro products untuk dikemas sebagai produk unggulan dalam menghadapi MEA. Packaging diharapkan tidak meninggalkan ciri khas kedaerahan Banyuwangi, sehingga nama banyuwangi dikenal di negara-negara anggota ASEAN melalui produknya. Informasi pasar yang mudah, lengkap, dan akurat dapat dimanfaatkan oleh UKM untuk membuat agenda perencanaan bisnisnya secara tepat, seperti bagaimana membuat disain produk/barang yang paling disukai konsumen, menentukan berapa harga pasar agar dapat bersaing, mengetahui pasar yang dituju, dan halhal lainnya. Oleh karena itu peran pemerintah dan para pengusaha UKM sendiri menjadi penentu keberhasilan UKM Indonesia dalam memperoleh akses untuk memperluas jaringan pemasarannya baik pemasaran dalam negeri maupun luar negeri. ini tentu merupakan tanggung jawab pemerintah, disamping pihak-pihak lain yang punya komitmen, khususnya kalangan perguruan tinggi. Sehingga, perlu adanya terobosan untuk membangun pusat pengembangan UKM berbasis TIK pada setiap kabupaten/kota, bahkan pada setiap kecamatan. Perlunya pusat pengembangan UKM berbasis TIK di tingkat kabupaten/kota atau kecamatan, karena sebagian besar UKM berlokasi di desa-desa atau kota-kota kecamatan, dan pengusaha UKM tersebut belum memiliki jaringan internet sendiri atau website. Padahal untuk pengembangan usaha dengan akses pasar global diperlukan media atau TIK. Hal ini akan memberi manfaat kepada para pengusaha UKM, memudahkan UKM dalam memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan waktu dan biaya yang efisien, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat UKM dan tenaga kerja akan meningkat dan berdampak positif terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, para pelaku UKM di Indonesia dalam menghadapi persaingan usaha yang makin ketat dan terbuka, perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi dan komunikasi seluas-luasnya untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka dapat cepat berkembang, bahkan maju dan siap bersaing dengan negara-negara ASEAN dan negara lainnya secara global.

Peningkatan Keterampilan melalui PelatihanPelatihan UKM di Daerah

Oleh karena itu, para pengusaha UKM dapat bersinergi bekerjasama dengan pihak swasta, pihak perbankan, dan pihak pemerintah dalam hal penguatan dan peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan dan kegiatan lain yang dapat menunjang pemahaman

Peningkatan Program Pembiayaan Pemberdayaan UKM

Pemberdayaan UKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka menambah dan meningkatkan nilai jual produk UKM agar dapat bersaing dengan produkproduk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UKM merupakan sektor ekonomi terdepan yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di negara Indonesia. Perkembangan UKM di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit pada UKM. Saat ini kredit yang familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan perbankan. Tujuan akhir program KUR adalah dalam rangka meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja.


Dalam rangka menghadapi pesatnya arus barang impor yang masuk ke Indonesia, para pengusaha UKM perlu lebih kreatif terhadap bentuk usaha atau sejenisnya. Hal yang dapat dilakukan antara lain adalah diadakannya pelatihan keterampilan seperti pengemasan produk, kewirausahaan, perkoperasian, teknisi komputer, dan teknisi handphone, bahkan pelatihan kerajinan batu cincin dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar produk-produk UKM Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk negara ASEAN bahkan negara lain.

dan keterampilan-keterampilan untuk masyarakat, karena saat ini masih banyak pekerja atau tenaga kerja yang belum terampil dan kreatif khususnya di daerah-daerah.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat ekonomi lemah atau sektor usaha kecil adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Salah satu strategi pembiayaan golongan ini adalah kredit mikro. Lembaga keuangan mikro merupakan institusi yang menyediakan jasa keuangan terhadap penduduk yang berpendapatan rendah termasuk dalam kategori miskin, untuk membantu memperoleh pendapatan tetap, melalui peningkatan kapasitas usaha, sehingga unit usahanya dapat lebih maju dan mandiri. Salah satu strategi untuk menghadapi MEA dan mengembangkan UKM Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit, seperti halnya KUR. Masyarakat ekonomi ASEAN memberikan kesempatan bagi UKM untuk menjadi pemain utama di pasar ASEAN dan memungkinkan untuk terintegrasi dalam jaringan produksi regional dan rantai nilai global. Dengan kemampuan bersaing ini, UKM Indonesia akan mampu menjadi pemain regional dan global yang kompetitif dan meningkatkan produktivitasnya menghadapi pasar bebas ASEAN. UKM memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga harus terus ditingkatkan kualitas dan kinerja untuk menghadapi MEA. UKM Indonesia harus mampu mandiri untuk bersaing dan maju dalam menghadapi pasar bebas negara ASEAN.


57

DOK. SETWAPRES > MOH. MARIO ALFIN

FORUM DISKUSI

Sinergitas Pemerintah dan Pelaku Usaha dalam Mengoptimalkan Market Intellegence Pemerintah maupun perusahaan membutuhkan strategi untuk mengumpulkan informasi strategis terkait pasar dan pesaingnya, baik untuk keperluan perdagangan, daya saing industri, pariwisata, jasa maupun berbagai komoditas unggulan lainnya. Untuk itu diperlukan market intelligence (intelijen pasar), yakni strategi mendapatkan informasi pasar. Disamping membantu menyiapkan produk barang dan jasa Indonesia untuk masuk di pasar tujuan, hasil market intelligence (MI) juga dapat memetakan pesaing dari negara lain yang berpotensi menggerus pangsa pasar Indonesia. Menyadari pentingnya peran MI bagi ekonomi Indonesia, Sekretariat Wakil Presiden mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Hasil Market Intellegence untuk Kepentingan Ekonomi Indonesia”, di Auditorium Istana Wakil Presiden, Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, (30/3/2016). Hadir menjadi pembicara dalam FGD tersebut Plh. Ketua Harian Kelompok Kerja (Pokja) Diplomasi Ekonomi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), yang juga menjabat Duta Besar (Dubes) RI untuk Suriname, Nur Syahrir Rahardjo, Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Tuti Prahastuti, dan Praktisi Bisnis, Sudjana Setiadharma.

58


Mengawali FGD, Dubes Nur Syahrir Rahardjo memaparkan sinergitas yang dilakukan Kemenlu dalam menjalankan fungsi marketer dan MI. Nur Syahrir mengatakan bahwa Kemenlu memiliki peran untuk meningkatkan diplomasi ekonomi (DE), dimana DE ini harus membumi dan terkoneksi langsung dengan kepentingan rakyat, baik untuk perdagangan, investasi, maupun pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), seperti yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi. Nur Syahrir menambahkan, DE merupakan perwujudan Nawa Cita Presiden-Wakil Presiden 2014-2019, yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (poin 6), dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi dan domestik (poin 7). Di samping itu, Presiden Joko Widodo mengarahkan dalam Raker Kepala Perwakilan RI pada Februari 2015 agar Duta Besar dan Diplomat RI menjadi sales dan marketer perdagangan, investasi dan pariwisata. Dalam menjalankan fungsinya sebagai marketer, Pokja Kemenlu telah melakukan berbagai koordinasi,

membantu mendatangkan buyer, bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain, melakukan pameran berskala internasional, seperti pada Trade Expo Indonesia, memberikan training dan networking bagi diplomat sebelum penempatan di luar negeri, serta memastikan agar transaksi yang dilakukan memberi hasil nyata kepada pelaku usaha. “Tidak dipungkiri, masih banyak kendala dan permasalahan dalam perdagangan dan investasi antara pelaku usaha di Indonesia dengan mitra kerja di luar negeri. Pokja Diplomasi telah berhasil menyelesaikan beberapa di antaranya. Untuk itu, peran Pokja harus lebih ditingkatkan. Selain itu, agar pelaku usaha juga melihat upaya jemput bola Pemerintah Indonesia sebagai peluang besar, terutama dengan memanfaatkan berbagai event internasional, seperti TEI, Inacraft, dan KTT Asia-Afrika,” ujar Nur Syahrir. Sebagai pembicara kedua FGD, Tuti Prahastuti menjelaskan pemanfaatan hasil MI untuk K/L dan pelaku usaha. Dalam paparannya, Tuti menyampaikan MI bertujuan untuk mengamankan pasar ekspor di pasar utama, memperluas pangsa pasar ekspor dan meningkatkan diversifikasi produk ekspor. Selain melakukan strategi dalam diplomasi perdagangan dengan mendatangkan/mendatangi buyers (buying mission), lanjut Tuti, strategi market baru yang tengah dikembangkan oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) saat ini adalah pembentukan website Directorate General for National Export Development (DGNED). DGNED menyediakan informasi mengenai prospek pasar di negara tujuan, berdasarkan laporan Atase dari seluruh Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan promosi digital produk Indonesia yang pemasoknya telah menjadi mitra DGNED. “DGNED berupaya menjadi solusi masalah ekspor, yakni menjadi customer service center bagi permasalahan eksportir maupun calon eksportir yang memiliki kendala dalam business matching. Disamping itu, DGNED juga dapat dimanfaatkan para periset yang ingin mengetahui statistik perdagangan produk tertentu di luar negeri,” jelas Tuti. Selain mengundang pembicara dari perwakilan pemerintah, FGD juga menghadirkan Praktisi Bisnis, yang kali ini diwakili Sudjana Setiadharma. Sebagai pelaku usaha, Sudjana menyampaikan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah

DOK. SETWAPRES > MOH. MARIO ALFIN

Usai melaksanakan FGD, para pembicara dan moderator melakukan foto bersama

dalam mengoptimalkan MI. Untuk itu ia menyarankan pemerintah dapat memanfaatkan sistem pemasaran online dan statistik konsumen, sebagaimana yang dilakukan perusahaan online commerce dari Tiongkok, Alibaba dan Aliexpress. “Bila perlu ada kerjasama untuk membuka kantor operasi di Indonesia. Hal ini akan membantu pemasaran produk UKM Indonesia memasuki pasar global dengan sistem yang sudah established, baik cara pembayaran, pengiriman dan keamanan transaksi,” saran Sudjana. Selain itu, Sudjana juga menekankan pentingnya pemikiran out of the box di kalangan pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan dalam mengawal peran MI. Sementara di sektor jasa pariwisata, Sudjana menyarankan agar pelaku usaha perhotelan, travel, dan penerbangan, seperti Garuda Indonesia memanfaatkan idle capacity saat low season dengan paket-paket murah untuk target seperti wisata konferensi (MICE), wisata belanja yang spendingnya 4 kali wisata biasa. Usai pemaparan, dilakukan diskusi dalam menentukan pola ideal sinergitas antar K/L dan pelaku usaha dalam menjalankan MI dan pemanfaatannya. Diharapkan pemanfaatan informasi hasil intelligence fokus pada UKM yang ingin memasuki pasar luar negeri, mengingat perusahaan besar telah memiliki tim market intelligence sendiri. Disamping itu, perwakilan RI dapat mencari informasi tentang pabrik-pabrik yang potensial untuk diakuisisi investor atau BUMN Indonesia agar BUMN Indonesia bisa outward investment, seperti PT. PINDAD yang saat ini mengincar pabrik di Eropa. (SK) MERSELA | Volume 1 / Tahun XI / 2016

59

Gerhana Matahari Total


Gerhana Matahari Total yang terjadi tanggal 9 Maret 2016 di Palu, Sulawesi Tengah

Hadapi MEA, Siapkan UKM, Tingkatkan Daya Saing

Recommend Documents