Cover ; Daftar Isi ; Pemenang Pilkada Kalteng Dikukuhkan 3. Triwulan Pertama Realisasi Pendapatan SKPD Masih Rendah 4

Buletin Isen Mulang Edisi 259/Maret 2016

1

Cover ;

Daftar Isi ; Pemenang Pilkada Kalteng Dikukuhkan_____3 Triwulan Pertama Realisasi Pendapatan SKPD Masih Rendah____4 PAD Adalah Tanggung Jawab Bersama____5

Susunan Dewan Redaksi Buletin Pemprov Kalteng “Isen Mulang” Pelindung : Gubernur Kalimantan Tengah Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pengarah : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Kalteng Penanggung Jawab: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemimpin Redaksi: Kepala Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data Sekretaris Redaksi: Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Wakil Sekretaris Redaksi: Kepala Sub Bagian Audio Visual dan Pemberitaan Koordinator Distribusi : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pendataan Staf Pelaksana : Sophia Fitra Djangkan, Eka Supriyaningsih, Benito Zuares, Joko Prabowo, Nova Anggreni Alamat Redaksi : Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya Telp/Fax (0536) 3221365/3230666 E-mail: [email protected] Ijin Penerbitan Khusus No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995 Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/ Fax (0536) 3221365/3230666. E-mail: humas_provkalteng@ yahoo.co.id. Buletin Isen Mulang dapat dilihat di Website Resmi Pemprov. Kalteng : http://www.Kalteng.go.id

2

Menuju WTP, Pemprov Gelar Bimtek Akutansi Berbasis Akrual____6 Pemerintah Pusat Apresiasi RKPD Pemprov Kalteng_____6 Pemprov Bentuk TP4D Untuk Awasi Penggunaan APBDAPBN______7 Untuk Capai Target, SKPD Jangan Tidur_____8 Cegah Karlahut, Pemprov Gandeng Swasta Bangun Sumur Bor____8 Kampanyekan PIN Polio, Kalteng Targetkan 256.048 Balita _____10 Kalteng “Tuan Rumah” GMT______12 Masyarakat Kalteng Kedepankan Falsafah Huma Betang Dalam Kehidupan______13 Pj Gubernur Apresiasi Kemajuan Kabupaten Kapuas_____14 Pj Gubernur Kunker Ke Kabupaten Murung Raya_____15


Fokus

Pemenang Pilkada Kalteng Dikukuhkan

DPRD Provinsi Kalteng dalam Rapat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalreng R Atu Narang dan dihadiri oleh tiga wakil ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalteng serta Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng Hadi Prabowo mengukuhkan sekaligus mengumumkan hasil penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah terpilih periode 2016-2021. Pengumuman hasil penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng terpilih masa jabatan 20162021 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD Provinsi Kalteng. Setelah ditetapkan oleh DPRD, hasil Pilkada Kalteng akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk selanjutnya di berikan Surat Keputusan dan dilantik oleh Presiden RI. Ketua DPRD Kalteng, R Atu Narang dalam sambutannya mengatakan bahwa sebagai tindak lanjut pengumuman penetapan DPRD Kalteng tersebut ia mengharapkan H


Sugianto Sabran dan Habib H Ismail bisa segera dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur definitive. Atu berharap dengan terpilihnya gubernur yang definitive, kita dapat bekerja lenih maksimal sehingga apa yang kita cita-citakan yaitu mewujudkan Kalteng yang lebih sejahtera dan bermartabat dengan semangat Isen Mulang dengan falsafah Huma Betang. Kita tingkatkan persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, berbangsa dalam bingkai NKRI. Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng Hadi Prabowo dalam sambutannya

meminta psangan H Sugianto Sabran dan Habib H Said Ismail yang ditetapkan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Kalteng dapat melaksanakan amanah rakyat Kalteng dengan sebaik-baiknya dengan mewujudkan Kalteng yang maju, mandiri dan berdaya saing. Pj Gubernur juga mengaharapkan agar setelah berakhirnya tahapan pemilu dan pengumuman atas terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur 2016-2021 sudah tidak ada lagi perbedaan, sudah tidak ada lagi dukungan dan sebagainya. Kita satu saudara untuk Bapak Sugianto dan Bapak Habib Said Ismail memajukan Provinsi Kalteng, mewujudkan Kalteng yang maju, mandiri dan berdaya saing. Hadi juga menambahkan, setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya dia selaku penjabat Gubernur Kalteng yang mengisi masa transisi juga akan menyampaikan semua informasi terkait pembangunan di Provinsi Kalteng. Kepada seluruh birokrasi dan aparat pemerintah daerah diharapkan Pj Gubernur Kalteng agar memberikan loyalitas dan dedukasi yang penuh kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. ***

3

Pemerintahan Triwulan Pertama Realisasi Pendapatan SKPD Masih Rendah Realisasi pendapatan daerah sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan pada 19 Maret 2016 masih rendah. Hanya 5 SKPD yang realisasinya sudah di atas 20 persen , sementara 13 SKPD maih di bawah 20 persen bahkan ada 3 SKPD yang realisasinya masih nihil. Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng, Hadi Prabowo dalam sambutannya saat membuka Rakor Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

4

meminta kepada SKPD agar hal ini betul-betul diperhatikan, karena pendapatan ini yang menopang untuk pelaksanaan program kegiatan. Pj Gubernur mengharapkan agar dalam rakor ini dilakukan diskusi untuk mendapatkan sebuah solusi. Karena, kalau dilihat secara menyeluruh, ada beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian antara lain, belum maksimalnya SKPD dalam pemberdayaan asset daerah yang menjadi tugas, wewenang dan fungsi dari SKPD. Selain itu, menurut Pj Gubernur, dia juga melihat

bahwa belanja ini belum ada korelasinya secara signifikan dengan pendapatan. Di sisi lain, meski Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (Tepra) Provinsi Kalteng nomor 1 se Indonesia, namun kalau tidak melihat posisi pendapatan maka pada akhir tahun anggaran tidak mempunyai anggaran lebih. Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur juga mengkritik bahwa dalam penyusunan anggaran di lingkungan Pemprov Kalteng dinilai belum solid maih secara parsial dan belum merupakan satu system yang handal.


Karena itu dia akan mengumpulkan semua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk meletakkan suatu dasar yang baik agar Gubernur yang baru nanti bisa langsung melaksanakan sebab itu adalah ketentuan didalam suatu aturan. Menurut Hadi, hal ini jika dibiarkan akan berbahaya. Pasalnya, SK TAPD saja tidak ada, juklak dan juknis juga tidak dibuat, padahal yang membagi anggaran tersebut ke dalam belanja langsung dan tidak langsung tersebut seharusnya adalah pihak TAPD. Tidak hanya itu, hasil pembahasan anggaran pun tidak dilaporkan kepada dirinya. Seharusnya yang merumuskan target pendapatan tersebut adalah TAPD dan diharapkan ke depan agar dalam melakukan pembahasan tersebut juga mengundang pihak DPRD yang menangani tentang

pendapatan sehingga dapat paham terkait dengan situasi dan kondisi saat ini. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Kalteng, Jaya Saputra Silam dalam laporannya mengatakan bahwa sampai dengan 19 Maret 2016, realisasi pendapatan sebesar Rp 775,002 miliar lebih dari target Rp 4,235 triliun lebih atau baru mencapai 18,30 persen. Sementara realisasi PAD sebesar 196,610 miliar lebih dari target Rp 1.698 triliun atau 11,58 persen. Sementara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah realisasi sebesar Rp 26,480 miliar lebih dari target Rp 303,556 miliar lebih atau 8,72 persen. Kemudian realisasi pendapatan per SKPD sampai 19 Maret 2016 yaitu untuk kelompok dengan target Rp 1 miliar ke atas yaitu sebanyak 5 SKPD dengan

Pemerintahan rincian 2 SKPD yaitu RSUD Doris Sylvanus dan Sekretariat Daerah realisasinya sudah di atas 20 pesen sementara 3 SKPD lainnya realisasinya masih di bawah 20 persen. Sedangkan untuk kelompok target Rp 100 juta – Rp 1 miliar terdapat 8 SKPD dengan rincian 2 SKPD yaitu Disnakertrans dan Distamben yang capaiannya sudah diatas 20 persen, bahkan untuk Disnakertrans capaiannya sudah mencapai 55 pesen. Sementara 5 SKPD masih di bawah 20 persen dan 2 SKPD realisasinya masih nihil. Untuk kelompokdengan target Rp 11 juta – Rp 100 juta yaitu terdapat 8 SKPD dengan rincian 1 SKPD yaitu BAPPEDA yang realisasinya masih diatas 20 persen sementara 5 SKPD realisasinya masih dibawah 20 persen dan 1 SKPD realisasinya masih nihil.***

PAD Adalah Tanggung Jawab Bersama Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng, Hadi Prabowo saat membuka Rakor Pendapatan Daerah menekankan agar upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tanggung jawab bersama. Dirinya mengharapkan agar PAD yang ditetapkan ini jangan sampai tidak tercapai. Sebab perumusannya akan dipertanyakan. Untuk itu dalam rakor ini, Pj Gubenur meminta agar dilakukan penajaman kembali terkait dengan targettarget pendapatan. Karena semuanya berangkat dari suatu perencanaan dan perencanaan tersebut harus didasarkan atas suatu yang terukur. Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur juga meminta agar Buletin Isen Mulang Edisi 259/Maret 2016

pencapaian PAD ini menjadi perhatian bagi kepala Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD). Kita harus berusaha mencapai minimal pendapatan Rp 4,235 triliun lebih, ini sudah ditetapkan dalam APBD murni 2016. Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan daerah jaya Saputra Silam mengatakan bahwa Rakor pendapatan daerah Provinsi Kalteng ini bertujuan untuk menyamakan strategi dan rencana aksi dalam mengamankan target pendapatan daerah oleh seluruh komponen yang berwenang melalui fungsi Dipenda sebagai coordinator pendapatan daerah. Kemudian juga meningkatkan kualitas koordinasi baik vertical maupun horizontal yaitu

antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka ekstensifikasi, intensifikasi dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Sementara sasaran dari rakor ini adalah untuk mengevaluasi capaian target pendapatan daerah, terinventarisirnya kendala dalam menghimpun pendapatan di lapangan serta tersusunnya rencana perubahan target pendapatan. Adapun output yang diharapkan yaitu diperolehnya data realisasi pendapatan daerah yang valid dan akurat, adanya kesamaan persepsi dan rencana aksi oleh seluruh SKPD terkait , terkumpulnya data terkait dari dana perubahan pendapatan daerah tahun 2016.***

5

Pemerintahan Menuju WTP, Pemprov Gelar Bimtek Akutansi Berbasis Akrual Untuk menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) implementasi akutansi berbasis akrual dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemprov Kalteng tahun 2016. Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng Hadi Prabowo dalam sambutannya yang dibakan oleh Asisten IV Setda Provinsi Kalteng Dra. Susie mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu upaya meningkatkan opini terhadap pengelolaan keuangan daerah menuju Kalteng WTP. Untuk itu dia berharap agar para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal, menggali

dan memahami hal-hal terkait denga proses perencanaan standar akutansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah. Menurut Hadi, hal ini sangat penting, agart terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berbasis bersamaan pemahaman dan persepsi dari pejabat, aparat, pihakpihak perencanaan dan penatausahaan serta fungsifungsi akutansi baik pada SKPD maupun satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) Pemprov Kalteng. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur yang bekerja pada SKPD khususnya unit kerja

pengelolaan keuangan daerah dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual, untuk menyusun dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah daerah sesuai dengan PP No 71/2010 dan Permendagri No 64/2013. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari yaitu 304 Maret 2016 itu diikuti oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD , bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, pengeluaran, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, pengurus dan penyimpan barang SKPD serta operator SIMDA masing-masing SKPD.***

Pemerintah Pusat Apresiasi RKPD Pemprov Kalteng Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalteng mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Hal ini terbukti dengan masuknya RKPD Kalteng masuk dalam nominasi 10 besar secara nasional penilaian dan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Siun Jarias saat membuka forum gabungan SKPD Provinsi Kalteng tahun 2016 mengatakan bahwa badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaksanakan penilaian dan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara bagi daerah yang berprestasi dalam bidang perencanaan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mendorong pemerintah darah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan lebih baik, komprehensif dan terukur sesuai dengan UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6

Dr. Siun Jarias, SH. MH Sekda Prov. Kalteng Dan pada tahun 2016 ini, Anugerah Pangripta Nusantara kembali akan diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaen/kota untuk penilaian RKPD terbaik tahun 2016 dengan memperhatikan

kapasitas daerah dalam penyusunan perencanaan. Terkait dengan hal tersebut, Pemprov Kalteng telah melaksanakan penilaian tahap pertama dan kedua terkadap RKPD kabupaten/ kota 2016 sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bappenas dalam pedoman penilaian Anugerah Pangripta Nusantara 2016. Menurut Siun, dari penilaian tahap satu dan dua ini, telah diperoleh satu kabupaten nominasi terbaik mewakili Provinsi Kalteng untuk selanjutnya dilakukan penilaian tahap tiga oleh panitia pusat. Sementara untuk penilaian RKPD Provinsi 2016, Provinsi Kalteng masuk nominasi 10 besar dan akan dilakukan penilaian tahap tiga oleh tim penilai pusat pada 5 April 2016 mendatang.*** Buletin Isen Mulang Edisi 259/Maret 2016

Pemerintahan Pemprov Bentuk TP4D Untuk Awasi Penggunaan APBD-APBN Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng Hadi Prabowo meluncurkan Tim Pengawas dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Acara peluncuran ini berlangsung di Aula Eka Hapakat lantai III Kantor Gubernur Kalteng. Pj Gubernur mengatakan dengan adanya tim ini diharapkan pelaksanaan anggaran kedepan tidak ada lagi pelanggaran, tidak ada lagi penyimpangan, APBD maupun APBN berjalan dengan baik, pelelangan berjalan tepat waktu, efisien dan efektif. Dan yang lebih khusus lagi, hasil-hasil pembangunan dapat diwujudkan secara nyata, sehingga apa yang direncanakan bisa berjalan tepat waktu, tidak ada rasa ketakutan, kekhawatiran kalau ada kesalahan, namun tetap mengedepankan aspek normative. Menurut Pj Gubernur menjelaskan bahwa TP4D ini akan memberikan fasilitas konsultasi terkait pemahaman, kemudian regulasi dan aturanaturan pelaksanaan. Lebih lanjut Hadi menjelaskan bahwa Presiden prihatin dengan adanya


keterlambatan dan realisasi yang kecil terkait penyerapan anggaran dan pengerjaan proyek pada tahun 2015 lalu. Sehingga dalam pertemuan dengan jajaran pejabat KPK, Kapolri, Kejagung, Mahkamah Agung dan seluruh Gubernur se Indonesia, ditegaskan bahwa kebijakan dalam menyikapi pelaksanaan tugas pembangunan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota janganlah dipidanakan. Selain itu, kesalahan kebijakan bisa diselesaikan baik melalui instrument administrasi maupun perdata. Inilah kebijakan yang mendasari apa yang diharapkan oleh Presiden agar semua institusi, baik lembaga, kementerian maupun pemda provinsi, kabupaten/kota tidak ragu lagi dalam melakukan pelaksanaan kegiatan atau program. Sementara itu, Kejati

Kalteng Susilo Yustinus mengatakan bahwa Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hokum mempunyai peran dalam mendukung keberhasilan dan kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Salah satu bentuk peran serta kejaksaan tersebut adalah melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan dari hasil pembangunan serta dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara. Terkait hal tersebut, Jaksa Agung RI telah membentuk tim pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan (TP4). TP4 tersebut terdiri dari TP4 pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan TP4 Daerah yang berkedudukan di kejaksaan Negeri.***

7

Pemerintahan & Lingkungan Hidup Untuk Capai Target, SKPD Jangan Tidur Jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Kalteng diharapkan dapat memahami dengan betul terkait dengan penganggaran dan mengupayakan apa yang menjadi target-targetnya baik target pendapatan maupun pembangunan demi mewujudkan Provinsi Kalteng yang lebih maju.

melihat apa yang dihasilkan untuk Negara. Hadi mengatakan dengan demikian, maka pendapatan akan meningkat dan belanjanya juga akan meningkat sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi semuanya. Namun jika pendapatan hanya dipandang sebelah mata , kapan PAD kita akan meningkat. Terkait dengan hal tersebut, Maka karena itu, perlu langkahPenjabat (Pj) Gubernur Kalteng langkah terobosan, inovasi, Hadi Prabowo meminta kepada kreativitas, melalui kemitraan, SKPD agar jangan tidur maupun mendayagunakan terus, harus bergairah karena aser yang dimiliki. ini merupakan tanggung Menurut Hadi, hal ini jawab kita berhama. Jamgan dinilai sangat penting dalam hanya melihat belanjanya mewujudkan kemandirian saja tetapi harus betul-betul daerah dalam memiayai memahami kaitannya dengan pembangunannya yaitu dengan penganggaran. meningkatkan kontribusi PAD Menurut Hadi, jika hanya terhadap pendapatan daerah melihat belanjanya saja, apalagi memingat saat ini maka hanya melihat apa yang Kalteng dinilai masih tergantung diperoleh dari Negara. Dia dengan pemerintah pusat. Kita berharap agar para SKPD harus punya kemandirian, tersebut dapat mewujudkan kemandirian ini dilihat dari PAD target-targetnya sehingga tidak kita, kalau PAD kita masih 36 hanya melihat yang diperoleh persen, ini berarti kita masih dari Negara namun lebih

Cegah Karlahut, Pemprov Gandeng Swasta Bangun Sumur Bor

8

tergantung dengan pemerintah pusat, padahal kita mempunyai otensi sumber daya alam yang tinggi. Pj Gubernur Kalteng meminta agar hal ini agar menjadi perhatian dari para SKPD terutama kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan daerah. Diharapkan agar hal ini betul-betul diperhatikan, karena pendapatan daerah ini yang menopang untuk pelaksanaan program kegiatan. Tidak hanya SKPD, namun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di daerah ini juga diminta untuk mampu memberikan konstribusi terhadap pendapatan daerah. Hadi meminta orang yang dijadikan sebagai Direktur BUMD tersebut harus diberi target untuk berkontribusi terhadap pendapatan. Kalau tidak memenuhi target tersebut, maka yang bersangkutan harus diganti dengan orang yang dinilai mampu memenuhi target tersebut.*** Setiap tahunnya, di Provinsi Kalteng selalu terjadi kebakaran lahan dan hutan (Karlahut), hanya luasannya saja yang berbeda. Bahkan pada 2015, berdasarkan data tim darat, total luas lahan dan hutan yang terbakar mencapai 12.278 hektar. Guna mewujudkan Kalimantan Tengah bebas asap pada tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya, PJ Gubernur Kalimantan Tengah, Hadi Prabowo mengambil langkah-langkah yang strategis dengan melakukan beberapa persiapan dan pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan membentuk tim pendamping Buletin Isen Mulang Edisi 259/Maret 2016

Lingkungan hidup di seluruh kabupaten/kota, membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan karhutla dan melaksanakan patroli di 15 desa yang dianggap rawan terjadinya kebakaran. Beberapa sarana dan prasarana yang telah dibangun untuk pencegahan karhutla di tahun 2016 ini masih sangat minim, seperti embung, sumur bor, sekat kanal, reservoir dan sebagainya masih sedikit, hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan Pemerintah Provinsi terhadap dokumen pengganggaran, baik provinsi maupaun 14 Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah ini. Dengan kondisi seperti itu sangat sulit untuk menjadikan Kalimantan Tengah untuk bebas asap di tahun 2016. Menyikapi kondisi tersebut, Pj Gubernur Kalimantan Tengah, Hadi Prabowo telah mengadakan rapat koordinasi dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pencegahan karlahut di Jakarta, Selasa, (15/3) bersama dengan para pelaku usaha bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan jasa konstruksi, serta dihadiri juga oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Danrem 102/Panju Panjung, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda Provinsi dan SKPD terkait. Pj Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah berharap adanya partisipasi dari dunia usaha dalam pengadaan sarana dan prasaranan pencegah karhutla ini, karena anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sangat terbatas. Dalam pertemuan tersebut juga telah ditandatangani kesepakatan bersama tentang pembangunan atau pengadaan 800 buah sumur bor yang akan dikerjakan oleh sektor swasta. Diaman pengusaha Buletin Isen Mulang Edisi 259/Maret 2016

perkebunan membangun 400 buah, pengusaha kehutanan dan pertambangan masing-masing 160 buah dan pengusaha bidang jasa konstruksi membangun sebanyak 80 buah. Para pihak telah sepakat bahwa pembangunan sumur bor harus selesai dan dapat beroperasi dengan baik paling lambat 30 April 2016. Menyikapi kesepakatan tersebut akan dilaksanakan rapat pembahasan teknis pada tanggal 21 Maret 2016 tentang rencana pembangunan sumur bor termasuk jadwal pelaksanaan, lokasi dan spesifikasi teknis dan pengoperasiannya. Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota juga akan segera melakukan pembahasan terkait pembangunan sumur bor sebanyak 1200 buah yang wajib dibangun oleh pemerintah.

asap, maka minimal diperlukan 2.000 buah sumur bor. Penjabat Gubernur Kalteng saat mengadakan rapat koordinasi dengan para pelaku usaha di Jakarta telah ditandatangani kesepakatan bersama tentang pembangunan atau pengadaan 800 buah sumur bor yang akan dilaksanakan oleh sektor swasta. Sementara 800 tersebut dengan rincian, sektor perkebunan 400 buah, pengusaha kehutanan dan pertambangan masing-masing 160 buah, serta pengusaha bidang jasa konstruksi 80 buah. Dan pada 21 Maret 2016, Pemprov Kalteng mengelar rapat pembahasan rencana pembangunan sarana dan prasarana pencegahan karlahut dengan pihak Perbankan. Mengingat fasilitas yang ada masih terbatas, sementara pada 1 Mei 2016 mendatang Sementara itu, Asisten sudah masuki awal musim II Setdaprov Kalteng Syahrin kemarau. Pembangunan Daulay, saat memimpin sumur bor tersebut diharapkan rapat pembahasan rencana pada 30 April sudah bisa pembangunan sarana dan dioperasionalkan dengan baik. prasarana pencegahan Karena, berdasarkan Karlahut mengatakan bahwa informasi dari BMKG, kalau melihat fakta tersebut, perlu lewat dari Mei mendatang, perubahan cara pikir untuk maka kondisinya sudah mulai penanganan Karlahut ini, kalau rawan. sebelumnya lebih kepada Sementara Kepala menanggulangi, namun Perwakilan Bank Indonesia sekarang harus lebih kepada Kalteng Muhammad Nur pencegahan. mengatakan, pihaknya sangat Sementara untuk mendukung upaya pencegahan melakukan pencegahan Karlahut ini, karena kalau dilihat tersebut, keberadaan sumur dari kerugian yang ditimbulkan bor menjadi sangat penting. akibat bencana kabut asap, Berdasarkan penelitian maka upaya pencegahan ini dokumen angaran Pemprov dinilai jauh lebih murah dan Kalteng dan kabupaten/ dalam jangka panjang. kota jumlah fasilitas yang Dia juga menyampaikan bisa dibangun masih sangat bahwa pentingnya pelibatan dan minim mengingat yang ada edukasi terhadap masyarakat saat ini Pemprov hanya bisa dalam pencehakan Karlahut membangun 108 buah sumur tersebut termasuk untuk bor dan Kabupaten Pulang mengoperasikan, memelihara, Pisau 184 buah. Agar Kalteng dan menjaga sumur-sumur bor bebas dari bencana kabut tersebut.***

9

Kesehatan Kampanyekan PIN Polio, Kalteng Targetkan 256.048 Balita Kementerian Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang dilaksanakan mulai tanggal 8 – 15 Maret 2016. Pin Polio ini adalah program pemberian imunisasi kepada seluruh balita yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan balita terhadap virus polio. Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng dr. Suprastija Budi dalam laporannya pada acara Pencanangan Kampanye Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dan Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 44 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksud sebagai wahana untuk mensosialisaskan dan menyampaikan informasi kepada semua pihak bahwa penting pemberian imunisasi pada anak sehingga tidak ada lagi anak yang terkena penyakit polio. Kegiatan ini serentak dilaksanakan diseluruh Indonesia kecuali di yogya. Di wilayah Kalimantan Tengah sendiri, jumlah sasaran dengan umur 0-59 bulan ada

10

sebanyak 256.048 orang, jumlah pos PIN 2.771 pos, jumlah vaksin 15.280 dengan tenaga kesehatan sebanyak 1.680 orang. Dalam kesempatan ini juga diperingati hari puncak kesatuan gerak PKK ke 44. Diharapkan PKK merupakan mitra kerja Dinas Kesahatan dalam pengerekan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai jenjang, semoga peran aktif dari PKK dapat meninggkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk pentingnya imuniasi. Sementara itu, Ketua Umum pengerak PKK Pusat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ketua Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Ayu hadi Prabowo mengatakan bahwa Peringatan Hari besar pengerak PKK yang kita

peringatan ini tidak sekedar untuk menciptakan kemeriahan sesaat tetapi memberikan makna dan ungkapan rasa syukur atas kiprah dan karya nyata Gerakan PKK selama ini, dalam usaha menperdayakan dan mensejahterahkan keluarga. Tema HKG PKK ke 44 Tahun 2016“ Dengan HKG PKK ke 44 Tahun 2016 Kita wujudkan Kinerja Gerakan PKK Melalui Penguatan Dasawisma.” Tema ini mengandung makna dengan peringatan HKG PKK diharapakan tim pengerak PKK berupaya keras untuk memperbuat kelompok dasawisma yang merupakan ujung tombak gerekan PKK termasuk didalamnya dengan memberi perhatian kepada kader-kadernya. Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur


Kesehatan Kalimantan Tengah, Hadi Prabowo dalam sambutannya mengatakan di dalam pelaksanaan PIN ini adalah merupakan satu upaya yang sangat efektif di dalam bidang pembangunan kesehatan, dan bahwasanya kegiatan ini sudah tertuang di dalam target RPJMM dan pula ini adalah kontribusi riil negara Indonesia didalam upaya mewujudkan dunia bebas polio di tahun 2020. Pj Gubernur berharap agar semua dapat mensosialisasikan menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat demikian pula khususnya kepada tim pengerak PKK untuk dapat mendukung dan mensuksekan program PIN Tahun 2016 terkait dengan eradikasi polio khususnya di Kalimantan Tengah. Terkait dengan tema HKG PKK ke 44, untuk mewujudkan kinerja gerakan PKK melalui penguatan dasawisma, menurut Pj Gubernur ini merupakan hal yang sangat erat terkait dengan kemitraan baik di dalam program kerja antara pemerintah, PKK dan masyarakat, karena PKK


merupakan ujung tombak di dalam upaya melaksanakan seluruh porgram pokok PKK khususnya di dalam penyehatan masyarakat yakni juga membantu tugas pemerintah di dalam upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga yang maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing. Pj Gubernur juga menghimbau kepada seluruh orang tua khususnya kepada ibu yang mempunyai anak balita antara usia 0-59 bulan hendaknya segara membawa ke pos pelayanan imunisasi terdekat guna mendapatkan vaksin polio, sehingga dengan demikian kita dijauhkan dari permasalah penyakit polio dan kita upayakan mewujudkan generasi penerus yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Sementara itu, Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Anung Djuwantono mengatakan bahwa program kesehatan prioritas dan paling efektif dalam pembangunan kesehatan khususnya untuk mencegah kesakitan, kecacatan, dan kematian.

Lebih lanjut dikatakanya, PIN Polio juga bertujuan untuk memperkuat imunisasi rutin dan menutup kesenjangan imunitas akibat terdapatnya daerah-daerah kantong dengan cakupan imunisasi yang rendah. Dengan PIN Polio harus bisa menjangkau minimal 95% sasaran terutama balita yang belum pernah atau belum lengkap mendapatkan imunisasi polio secara rutin. Menurutnya, untuk menuju dunia bebas polio 2020, hal penting lainnya tetap mempertahankan cakupan rutin imunisasi dengan target minimal 95% dari seluruh sasaran yang ditetapkan. Hadir dalam acara tersebut Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementrian Kesehatan RI, mewakili OASA, Kapolda Kalteng, Dandrem, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalteng, Ketua Tim pengerak PKK, Para Assisten, Staff ahli Gubernur, Kepala SKPD Prov Kalteng, Kepala BPOM, Direktur Gizi Kesehatan Masyarakat, para Organisasi, Profesi, orang tua dan masyarakat.***

11

Pariwisata dan Kebudayaan

Kalteng “Tuan Rumah” GMT Kalimantan merupakan salah satu pulau yang dilalui gerhana matahari total (GMT) 100% pada Rabu 9 Maret 2016, yaitu 15 lokasi di 4 provinsi: Kalimantan Barat 1 lokasi, Kalimantan Selatan 3 lokasi, Kalimantan Timur 3 lokasi dan Kalimantan Tengah 8 lokasi. Provinsi Kalteng yang berada di zona waktu WIB ini boleh dibilang merupakan ‘tuan rumah’ gerhana matahari total di Kalimantan karena 8 dari 9 lokasi gerhana matahari total (GMT) di Kalimantan berlokasi di Kalteng. Delapan lokasi GMT di Kalteng itu adalah Palangkaraya, Sukamara, Nanga Bulik,Pangkalan Bun, Sampit, Buntok, Tamiang Layang, dan Kasongan. Gerhana matahari total di Kalimantan Tengah akan diawali dengan fase gerhana matahari sebagian. Secara umum gerhana matahari sebagian dimulai pada pagi hari pukul 06:22 WIB. Ketinggian matahari ketika awal gerhana matahari sebagian sekitar 12 derajat. Jadi Masyarakat di Kalimantan Tengah bisa menyaksikan awal mula Bulan “menggigit” Matahari hingga gerhana matahari berakhir seutuhnya.

12

Setelah fase gerhana matahari sebagian akan terlihat fase gerhana matahari total. Waktu terjadinya awal, puncak, dan akhir gerhana matahari total di Kalimantan Tengah berbeda-beda di tiap lokasinya. Ketinggian matahari ketika gerhana matahari total di Kalimantan Tengah sekitar 29 derajat. Sedangkan setelah gerhana matahari total berakhir maka kembali akan terlihat fase gerhana matahari sebagian. Dalam menyambut GMT, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menggelar berbagai acara dan kegiatan ritual, mulai dari pameran ekonomi kreatif hingga ritual balian. Pemprov berupaya untuk mengangkat nilai budaya dan kearifan lokal Kalimantan Tengah untuk mempromosikan sekaligus

mengekspose ke seluruh dunia karena banyak wisatawan yang datang untuk menyaksikan GMT di kalimantan Tengah. Pada momen GMT kali ini, Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah mengangkat tradisi unik di kalangan masyarakat Dayak Ngaju di Palangkaraya, yaitu ritual balian. Ritual balian adalah semacam memohon izin kepada roh-roh leluhur agar menjaga kelancaran acara, yang dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan. Joel Tanggara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah, menuturkan bahwa pada 9 Maret 2016, saat pukul enam pagi ritual akan dimulai dengan bunyi gong yang bergema dari empat sudut, panggilan agar masyarakat berkumpul. Setelah itu ada prosesi kesenianan berupa tari. R i t u a l balian terbagi dua tahap, yaitu balian baamparampar, di mana saat terjadi GMT, alat musik bambu salakatok akan dibunyikan. Tahap kedua a d a l a h menenong, yaitu meramal dengan medium Buletin Isen Mulang Edisi 259/Maret 2016

Pariwisata dan Kebudayaan

mata beliung persegi. Kemudian, acara dilanjutkan dengan melepas burung dara sebanyak 59 ekor, sesuai usia provinsi Kalimantan Tengah. Ritual akan ditutup dengan kegiatan menempayah behas hambaruan, yaitu semacam evaluasi terhadap pelaksaan ritual selama gerhana. Ritual ini dilakukan dengan membuka tujuh butir beras yang dibalut dengan kain putih–yang sudah disiapkan sehari sebelum gerhana, dan ditempatkan di sesajen. Pj Gubernur mengatakan untuk menjaga, melestarikan dan terus mempromosikan budaya atau kearifan

lokal masyarakat Dayak Kalteng, Pemprov Kalteng mengahrapkan agar kearifan local dapat lebih dikedepankan sehingga masyarakat terutama para kaum muda dapat semakin mengenal dan mencintai budayanya. Pj Gubernur sangat menyambut baik rangkaian acara menyambut GMT tersebut dengan dipadukan dengan berbagai acara adat atau kearifan masyarakat local. Menurutnya, hal ini sangat baik untuk kemajuan daerah baik untuk kemajuan ilmu pengetahuan, pariwisata, UMKM dan lebih khusus mendorong budaya local. Sementara itu,

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng Yuel Tanggara mengatakan pihaknya akan terus berupaya lebih mengangkat dan mengedepankan kearifan local masyarakat Kalteng. Hal ini dinilai sangat penting untuk memberikan pemhaman bahwa budaya itu adalah cikal bakal dalam pembenukan karakter bangsa. Dalam acara yang dipusatkan di Bundaran Besar itu, selain dihadiri Pj Gubernur Kalimantan Tengah, Hadi Prabowo juga dihadiri Forum Pimpinan Daerah, Danrem, serta beberapa Staff Ahli Gubernur dan Kepala SKPD lainnya.***

Masyarakat Kalteng Kedepankan Falsafah Huma Betang Dalam Kehidupan Provinsi Kalteng dengan falsafah Huma Betang sering dilihat sebagai contoh bagaimana masyarakatnya yang beragam etnis dan agama bisa hidup rukun. Penilaian ini mungkin benar, karena melihat potret masyarakat Kalteng pada umumnya yang mementingkan harmoni dan mempunyai toleransi yang cukup tinggi akan perbedaan di antara mereka. Penjabat (Pj) Gubernur antar umat beraga telah lama maraknya berbagai aliran yang Kalteng Hadi Prabowo dalam menjadi perhatian pemerintah bertentangan dengan nilaisambutannya yang dibacakan dan upaya dari pemerintah nilai agama dan peraturan yang oleh Asisten III Setdaprov I sehingga hubungan antar umat perundang-undangan berlaku. Ketut Widhi Wirawan pada beragama di Kalteng cukup Sementara itu, Karo Rapat Koordinai Antar Umat harmonis. Kesejahteraan Beragama mengatakan bahwa Pj Gubenur mengajak Administrasi Rakyat dan Kemasyarakatan penilaian seperti itu juga tidak seluruh lapisan masyarakat sepenuhnya benar mengingat Kalteng agar tetap menjaga Setdaprov Kalteng Syahrudin mayarakat Kalteng sendiri kesatuan dan persatuan dalam laporannya mengatakan menyadari akan rentannya bangsa, menjaga sikap toleransi bahwa rakor ini bertujuan untuk hubungan diantara mereka dan dan kerukunan antar agama, menyelesaikan masalah aliran mengalami adanya konflik yang hindarkan perbuatan yang dan gerakan agama yang mau dibawa ke ranah agama. menyulut SARA, meningkatkan bermasalah dengan cara-cara Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap berkemanusiaan, berkeadilan dan berkeadaban.*** membangun kerukunan Buletin Isen Mulang Edisi 259/Maret 2016

13

Lintas Kabupaten berarti. Tugas kita adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan serta Memperingati Hari Jadi Ke 210 Kota Kuala Kapuas dan memanfaatkan hasil Hari Ulang Tahun Ke 65 Pemerintah Kabupaten Kapuas, pembangunan tersebut diselenggarakannya Upacara Bersama di Stadion dengan sebaik-baiknya untuk Panunjung Tarung Kuala Kapuas, Senin (21/3). kesejahteraan masyarakat Sekertaris Daerah Kabupaten Kalimantan Tengah. Kapuas Rianova SH beserta Pj Gubernur juga isteri, Kepala SKPD lingkup menyampaikan apresiasi Pemkab Kapuas, Organisasi dan penghargaan kepada Masyarakat, Organisasi Pemerintah Kabupaten Wanita, Tokoh Agama, Tokoh Kapuas beserta jajaran atas Masyarakat dan Para Peserta kesungguhannya dalam Upacara dari TNI/Polri, Satpol pelaksanaan pembangunan PP, PNS serta SD, SLTP, SLTA yang berhasil dengan baik, dan perguruan tinggi. terutama dalam pelaksanaan Pj Gubernur Kalteng pembangunan pelayanan dasar dalam sambutannya yaitu pendidikan, kesehatan, Dalam upacara peringatan mengatakan bahwa berkenaan pekerjaan umum, dan tata tersebut, Pj Gubernur dengan konsep perencanaan ruang, perumahan rakyat Kalimantan Tengah Drs H Hadi pembangunan yang efektif serta kawasan pemukiman Prabowo MM berindak selaku maka pemerintah pusat ketentraman, ketertiban Inspektur Upacara. mulai tahun anggaran 2017 umum dan perlindungan Upacara ini juga dihadiri melakukan perubahan masyarakat dan urusan oleh Bupati Kapuas Ir paradigma, jika dalam sosial. Pembangunan yang Ben Brahim S Bahat MM perencanaan pembangunan dicapai harus menjadi pemicu MT didampingi Ketua Tim yang selama ini dengan untuk lebih giat membangun Penggerak PKK Kabupaten paradigma anggaran mengikuti Kabupaten Kapuas. Kapuas Ny Ary Egahni Ben fungsi (money follow function) Selain diadakannya Bahat SH selaku Tuan Rumah maka ke depan harus berubah upacara bersama, rangkaian penyelenggara upacara. menjadi dana mengikuti peringatan Hari Jadi Kota Hadir pula Wakil Ketua II program prioritas,(money follow Kapuas dan Pemkab serta Anggota DPRD Provinsi priority program). Kapuas melaksanakan acara Kalteng, Anggota DPD RI H Terkait dengan itu, dia juga kunjungan ke Pameran Foto di Muhammad Mawardi, Wakil mengatakan bahwa dengan GOR Panunjung Tarung, Acara Gubernur Terpilih Provinsi paradigma demikian maka tidak Adat Laluhan dan Acara Adat Kalteng Habib H Said Ismail, semua fungsi akan disediakan Mangarunya.*** Forkopimda Provinsi/mewakili, anggaran jika tidak memiliki Ketua DPRD Kabupaten target capaian dan program Kapuas beserta Anggota prioritas yang terukur. DPRD Kapuas, Forkopimda Menurut Pj Gubernur, kita Kabupaten Kapuas, Ketua patut bersyukur bahwa hasil Pengadilan Negeri Kapuas, pembangunan di Kalimantan Ketua Pengadilan Agama Tengah pada umumnya, dan Kapuas, Wakil Bupati Kapuas Kabupaten/Kota se Kalimantan Ir H Muhajirin MP beserta Tengah pada khususnya dari Wakil Ketua TP PKK Kapuas waktu ke waktu terus mengalami Hj Noor Afiati Muhajirin, peningkatan yang sangat

Pj Gubernur Apresiasi Kemajuan Kabupaten Kapuas

14


Lintas Kabupaten Pj Gubernur Kunker Ke Kabupaten Murung Raya Menjelang berakhirnya masa tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kalteng Hadi Prabowo menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan kerja ke Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya (Mura). Setiba di di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Mura, Pj Gubernur Hadi Prabowo langsung disambut dengan tarian Dayak Siang dan acara potong pantan sebagai penyambutan kedatangan tamu terhormat ke Bumi Tana Malai Tolung Lingu.

Pj Gubernur Kalteng ketika melakukan ramah tamah dengan Pemerintah Daerah, FKPD dan komponen masyarakat, di aula Rujab Bupati mengatakan bahwa selama tujuh bulan sejak menjabat Gubernur Kalteng, ternyata baru saat ini (akhir masa jabatan) bisa melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Mura, saya mohon maaf ini bukan unsur kesengajaan melainkan ada permasalahan di Kalteng saat saya baru menjabat. Disampaikan Hadi, bahwa permasalah yang terjadi di Kalteng saat dirinya baru menjabat yakni kebakaran lahan, bencana kabut asap, kebakaran kantor gubernur, menghadapi pelaksanaan Pilkada, kebakaran kantor KPU, bencana puting beliung yang menerjang atap Istan Isen Mulang, namun kesemua itu bisa terselesaikan dengan baik Dalam Kunjungan kerja di Kabupaten Murung raya ini, Pj. Gubernur Kalteng melakukan peninjauan langsungke lokasi kebakaran Pasar Pelita Hulu Jl. Merdeka Puruk Cahu. Selain melakukan peninjauan ke lokasi kebakaran, Pj Gubernur juga meninjau Cristian center, Islamic center, alternatif tempat pindah kepada eks pedagang Pasar Pelita Hulu yaitu di Alun-alun Jorih Jerah, dan didekat terminal yang ada di wilayah Desa Bahitom. Hadi juga meninjau dermaga pelabuhan dan stadion Willy M Yosep.*** Buletin Isen Mulang Edisi 259/Maret 2016

15

Lintas Kabupaten

16


Cover ; Daftar Isi ; Pemenang Pilkada Kalteng Dikukuhkan 3. Triwulan Pertama Realisasi Pendapatan SKPD Masih Rendah 4

Recommend Documents