Corporate Manual SUMBER DAYA MANUSIA. Metland Hotels Group. Quality Hotel Manual Metland Hotels Page 1

Corporate Manual

SUMBER DAYA MANUSIA

Metland Hotels Group

Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 1

Corporate Manual

Disetujui Oleh:


Page 2

Corporate Manual

KATA PENGANTAR Sejalan dengan perkembangan perusahaan dan khususnya pada perkembangan manajemen sumber daya manusia (SDM) saat ini, maka HRD Department memiliki peran penting dan dituntut untuk lebih siap menghadapi tantangan global dikemudian hari. HRD Department harus mampu menangani permasalahan SDM secara profesional dengan pemahaman isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat. Salah satu strategi dalam menjawab tantangan tersebut adalah dengan cara meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang effektif dan efisien. Untuk mendukung agar pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan suatu perangkat lunak yaitu Basic Operation Manual – Human Resource yang mengatur garis-garis kebijakan Perusahaan dengan tetap mengacu pada peraturan perusahaan dan perundangan yang berlaku. Berdasarkan kepentingan diatas, maka disusunlah Quality Hotel Manual – Human Resource (QHM) yang dapat digunakan sebagai pedoman baku dalam melaksanakan tugas operasional sehari-hari bidang Sumber daya manusia dan berlaku bagi seluruh unit hotel di lingkungan PT. Metropolitan Land Tbk. Selanjutnya HRD Manager menjabarkan QHM menjadi lebih spesifik sesuai keadaan dan karakter masing-masing unit hotel ke dalam apa yang kita sebut Hotel Operation Manual - Human Resource (HOM). Sebelum HOM digunakan sebagai pedoman kerja /SOP hotel bersangkutan, HOM perlu memperoleh persetujuan General Manager unit hotel yang bersangkutan dan disahkan oleh Kantor Pusat. Dari waktu ke waktu QHM ini dapat berubah dengan menyesuaikan perkembangan manajemen, namun demikian perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh masing-masing unit hotel. Setiap perubahan QHM senantiasa dilakukan oleh Corporate HRD Department dengan melalui pengkajian oleh tim yang lebih mendalam. Dengan QHM ini diharapkan adanya keseragaman sistem dan prosedur yang berlaku di seluruh unit hotel PT. Metropolitan Land Tbk dan dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak diharapkan.

Corporate Human Resource Manager


Page 3

Corporate Manual BAB I FILOSOFI PT. Metropolitan Land Tbk memandang sumber daya manusia sebagai aset perusahaan yang sangat strategis, sehingga dibutuhkan suatu pengelolaan yang komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai ideal kemanusiaan secara umum dan sesuai dengan nilai-nilai PT. Metropolitan Land Tbk tanpa kehilangan nilai keberadaan ekonomis perusahaan. Sebagai industri jasa layanan, sumber daya manusia PT. Metropolitan Land Tbk senantiasa mengimbangi dinamika perkembangan dunia usaha dan tuntutan pasar sehingga dinamika sumber daya manusia senantiasa mengacu kepada nilai-nilai perusahaan. PT. Metropolitan Land Tbk melakukan pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Sistem kompetensi diterapkan pada seluruh level jabatan yang ada dengan tujuan agar setiap karyawan mempunyai kinerja yang superior. Kompetensi memberikan Manajemen PT. Metropolitan Land Tbk sebuah peta yang membantu seseorang memahami cara terbaik mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau memahami cara mengatasi suatu situasi tertentu. Sistem kompetensi yang ada harus mencakup dari sisi soft dan hard kompetensi. Soft kompetensi merupakan aspek-aspek pribadi dari seseorang yang meliputi sifat, sikap, dan prilaku sedangkan hard kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi berarti setiap fungsi yang ada dalam departemen sumber daya manusia pengelolaannya mengacu kepada sistem kompetensi yang ada. Mulai dari proses rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, perencanaan karir/kaderisasi, reward dan recognition serta terminasi.

BAB II ADMINISTRASI PERSONALIA Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 4

Corporate Manual Administrasi personalia dimulai dari penyusunan dan penetapan :

A.

STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pusat menentukan dan mengkaji ulang standar struktur organisasi untuk digunakan sebagai pedoman/referensi oleh unit hotel dalam menyusun struktur organisasinya disesuaikan dengan ukuran dan kebutuhan serta faktor-faktor lainnya. Penyusunan struktur organisasi di unit hotel harus mempertimbangkan aspek efektifitas, efisiensi, praktis, ekonomis serta mengacu pada peningkatan dan pemanfaatan multi skill.

B.

PENERAPAN KOMPETENSI

Sistem kompetensi diterapkan pada seluruh level jabatan yang ada dengan tujuan agar setiap karyawan mempunyai kinerja yang superior. Kompetensi memberikan Manajemen PT. Metropolitan Land Tbk sebuah peta yang membantu seseorang memahami cara terbaik mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau memahami cara mengatasi suatu situasi tertentu. Pengukuran kompetensi karyawan di setiap unit hotel, harus melalui proses sebagai berikut: 1. Job Description (Uraian Kerja) Garis besar uraian kerja mengacu pada standar kompetensi nasional. Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan filosofi pengelolaan sumber daya manusia PT. Metropolitan Land Tbk, unit hotel harus tetap mempertimbangkan aspek efektifitas, efisiensi, praktis, ekonomis serta mengacu pada peningkatan dan pemanfaatan multi skill. 2. Evaluation (Penilaian Karya) Penilaian Karya dilaksanakan setiap semester atau 2 (dua) kali setahun terhadap seluruh karyawan dimana penilaian dilakukan oleh atasan langsung dan Komite Penilai difokuskan kepada pemahaman, keterampilan dan kualitas hasil kerja karyawan atas uraian kerja masing-masing. 3. Coaching (Pendampingan) Setiap karyawan berhak mendapatkan pendampingan dari atasannya, berkenaan dengan pencapaian kompetensi yang disepakati dalam proses evaluasi (penilaian karya) karyawan.


Page 5

Corporate Manual Proses pendampingan harus diadministrasikan, guna menjamin karyawan yang bersangkutan telah mendapatkan haknya dan atasan yang bersangkutan telah menjalankan kewajibannya. 4. Training (pelatihan) Usaha/kegiatan yang dilakukan untuk mengisi gap kompetensi, baik untuk mengisi hard skill maupun soft skill. Hard skill dilaksanakan oleh departemen masing-masing dan soft skill dapat dilaksanakan secara kolektif maupun pada kelompok yang lebih kecil atau individual. Pendekatan training dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan sepanjang kegiatan tersebut meningkatkan efektifitas training yang dimaksud. 5. Development (Pengembangan) Merupakan proses lanjutan dari training skill yang beralih fokus kepada penambahan referensi dan kemampuan analisa dalam mempersiapkan seorang karyawan memahami proses manajemen yang lebih luas guna memperdalam pemahamannya terhadap perkerjaannya dan pengembangan diri serta pengembangan lainnya dalam upaya konsolidasi posisi sekarang dan kemungkinan pengembangan karir dalam proses kaderisasi.

C.

REKRUTMEN DAN PENEMPATAN

C.1. REKRUTMEN Proses pemenuhan kebutuhan tenaga kerja akan melewati beberapa tahapan :  Pencarian  Pengumuman  Seleksi Administrasi  Seleksi  Wawancara  Test Bidang Pekerjaan  Psikotest  Test Kesehatan A. PROSEDUR REKRUTMEN CALON KARYAWAN  Rencana kebutuhan tenaga disampaikan kepada pimpinan (General Manager) pada awal tahun bersamaan dengan program kerja dan anggaran.  Proses penerimaan dan penempatan harus mempertimbangkan dan memprioritaskan calon-calon dari dalam. Pencarian dari luar dilakukan bila tidak ada calon dari dalam. Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 6

Corporate Manual 



Sumber pencarian tenaga berasal dari: pelamar spontan, data base, rekomendasi, bursa tenaga di internet, memasang iklan di media cetak, pengumuman di kampus dan sebagainya. Untuk menghindari nepotisme dalam penerimaan dan penempatan calon karyawan, maka seleksi dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan departemen terkait (user), sehingga hanya yang lulus seleksi yang dapat diterima bekerja.

B. TAHAPAN (REKRUTMEN) 1. Permintaan Tenaga :  Departemen yang membutuhkan tenaga mengisi formulir permintaan tenaga yang disediakan oleh HRD Department. Daftar isian dalam formulir tersebut meliputi, nama jabatan, jumlah orang yang dibutuhkan, jenis kelamin, batas usia, pendidikan, status kepegawaian, kondisi fisik dsb. Setelah diisi oleh Department Head, formulir tersebut diserahkan kepada HRD Department paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal rencana karyawan tersebut mulai bekerja.  HRD Department menerima kembali formulir permintaan tenaga untuk selanjutnya dianalisa dan dimintakan persetujuan General Manager.  Setelah General Manager menyetujui, tahap rekrutmen dimulai. 2. Pelaksanaan Rekrutmen a. Sumber tenaga kerja Rekrutmen calon karyawan dapat diperoleh dari dua sumber :  Dari dalam, yaitu dengan cara mutasi atau promosi karyawan dari dalam perusahaan  Dari luar, yaitu dengan cara : - Memilih lamaran dari Bank Data - Memasang iklan di media cetak atau elektronik - Melalui internet - Memasang pengumuman di lembaga pendidikan, dsb b. Proses Rekrutmen - Setelah terkumpul, berkas lamaran disampaikan kepada departemen yang membutuhkan untuk diseleksi lebih lanjut sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. C. PROSEDUR SELEKSI Berkas lamaran yang telah diseleksi dimasukkan dalam daftar pelamar yang akan dipanggil dan dibuatkan daftar peserta seleksi calon karyawan.


Page 7

Corporate Manual Daftar tersebut memuat lajur-lajur: nama, jenis kelamin, tanggal lahir, rencana jabatan, alamat dan tanda tangan pelamar, karena sekaligus dipakai sebagai daftar hadir pelamar saat pelaksanaan seleksi. Pemanggilan pelamar untuk mengikuti seleksi dilakukan oleh Sekretaris Human Resources Department dengan cara melalui pos surat atau telepon. Tahapan seleksi yang wajib dilalui oleh setiap calon karyawan meliputi :

1. Psikotes  Semua level untuk menjadi permanen staf harus menjalani psikotest, sesuai dengan level test yang dibutuhkan.  Untuk level manager ke atas, psikotest dilakukan oleh lembaga psikologi dengan biaya dari perusahaan. Hasil psikotest akan memberikan gambaran umum kepribadian seorang calon karyawan, apakah yang bersangkutan sesuai atau tidak untuk memangku jabatan yang dibutuhkan. 2. Seleksi Bidang Pekerjaan Seleksi bidang pekerjaan dapat dilakukan secara tertulis dan atau praktek yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya, misalnya tes: akuntansi, pengetahuan engineering, komputer dan sebagainya. Hasil kedua jenis tes tersebut akan menyaring calon yang dianggap sesuai/lulus dan berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya. 3. Wawancara oleh HRD dan Departemen terkait Pada tahap wawancara seorang calon harus menghadap dua pewawancara, yaitu dengan HRD Department dan departemen terkait : a. Wawancara dengan HRD Pewawancara HRD akan mewawancara berkisar pada kepribadian seorang calon karyawan, untuk mengetahui latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman kerja, aktifitas sosial dan sebagainya serta permintaan gaji yang diharapkan oleh calon karyawan. b. Wawancara dengan departemen terkait Wawancara dengan departemen terkait akan berkisar pada kemampuan calon tentang pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang berkaitan dengan teori disiplin ilmu atau bidang pekerjaannya. Hasil wawancara tersebut akan dipertimbangkan oleh kedua departemen, apakah seorang calon dapat dianggap lulus, tidak lulus atau sebagai cadangan : Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 8

Corporate Manual  Apabila lulus, calon akan dipanggil untuk mengikuti tahap tes berikutnya  Apabila tidak lulus, calon akan diberi surat jawaban bahwa dia gagal,  Apabila masuk kategori cadangan, maka dia menunggu sebagai pengganti bila calon peringkat diatasnya gagal tes pada tahap berikutnya. 4. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Dokumen Setelah seorang calon dinyatakan lulus dari tahap wawancara, maka sebelum mengikuti tes kesehatan seorang calon harus dapat menunjukan dokumen asli berikut fotokopinya, mulai dari akte kelahiran, KTP, ijasah SD sampai dengan ijasah terakhir dan surat-surat keterangan lainnya seperti sertifikat kursus, pengalaman kerja, akte nikah, kartu keluarga (bagi yang sudah menikah) dan sebagainya. Dokumen tersebut akan diperiksa keasliannya. Apabila telah dinyatakan absah keasliannya, maka masing-masing lembar kopi berkas tersebut akan diparaf oleh petugas HRD untuk selanjutnya disimpan sebagai arsip karyawan di perusahaan. Jika ditemukan kejanggalan atau pemalsuan atas dokumen tersebut, maka calon karyawan akan dinyatakan gagal karena dianggap tidak jujur atau melakukan tindakan melanggar hukum. Namun demikian untuk menghindari perdebatan yang tidak etis, pemberitahuan bahwa dokumen yang bersangkutan dianggap tidak sah akan disampaikan secara tertulis dikemudian hari dengan tidak menyebutkan alasannya. 5. Tes Kesehatan (Medical Test) Tes kesehatan merupakan tes tahap akhir bagi calon karyawan. Prosedur tes kesehatan yang harus dilakukan oleh seorang calon adalah sebagai berikut : a. Telah melengkapi persyaratan administrasi b. Sekretaris HRD menyiapkan surat pengantar tes kesehatan ke Rumah Sakit rujukan dan atau ke Dokter Perusahaan serta menyiapkan bon sementara untuk biaya tes kecuali unit hotel sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit/Laboratorium Klinik setempat c. Sekretaris HRD memanggil calon karyawan untuk mengambil surat pengantar tes dan menjelaskan prosedur pelaksanaan tes kesehatan Setelah calon karyawan selesai melaksanakan tes kesehatan di Rumah Sakit/Laboratorium Klinik yang dirujuk Perusahaan, calon karyawan tersebut wajib segera menyerahkan kuitansi pembayaran kepada HRD Department untuk segera diselesaikan administrasi bon sementara biaya tes kesehatan tersebut. Hasil tes kesehatan akan diserahkan oleh petugas Rumah Sakit/Laboratorium Klinik kepada HRD Department, untuk selanjutnya berdasarkan rekomendasi dokter yang Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 9

Corporate Manual memeriksanya calon karyawan tersebut akan diberitahu apakah dia lulus tes kesehatan atau tidak.

C.2. PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN Calon karyawan yang telah lulus dari seluruh tahapan seleksi dan dinyatakan diterima bekerja, maka dia akan menerima perjanjian kerja waktu tertentu dan surat keputusan penempatan. Setiap karyawan yang telah diterima dan ditetapkan penempatannya wajib untuk mengikuti proses sebagai berikut :

A. ORIENTASI 1 Orientasi Umum Yaitu orientasi mengenai perusahaan diberikan oleh HRD yang meliputi :  Ucapan “selamat datang” bagi karyawan baru  Sejarah perusahaan dan pengenalan masing-masing unit Hotel PT. Metropolitan Land Tbk  Struktur organisasi perusahaan, Falsafah Perusahaan (Rangkuman Nilai-nilai PT. Metropolitan Land Tbk)  Ringkasan Peraturan Perusahaan (Tata tertib, Larangan, Hak dan Kewajiban karyawan)  Grooming  House tour dan perkenalan dengan General Manager serta seluruh karyawan 2.Orientasi Lingkungan Kerja dan Lingkup Tugas Pengenalan lingkungan kerja dan lingkup tugas diberikan oleh Department Head yang bersangkutan atau staf yang ditunjuk, orientasi ini meliputi :  Fungsi dan tugas departemen di dalam perusahaan  Struktur organisasi departemen  Fungsi dan tugas karyawan (yang bersangkutan)  Sarana/prasarana yang ada untuk mendukung tugas-tugasnya  Perkenalan dengan rekan kerja dalam departemennya

B. EVALUASI Dalam menjalani masa perjanjian kerja waktu tertentu, setiap karyawan akan dinilai kinerjanva. Apabila dianggap mampu, maka perjanjian kerja waktu tertentu dapat diperpanjang atau dapat diangkat sebagai Karyawan Tetap Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 10

Corporate Manual Apabila dianggap tidak mampu, maka pada saat masa perjanjian kerja waktu tertentu habis, perjanjian kerja tidak dilanjutkan. a) PROSEDUR PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP  Karyawan yang akan diangkat sebagai karyawan tetap terlebih dahulu telah menjalani masa penilaian selama tidak kurang dari 2 (dua) tahun.  Penilaian dilakukan oleh Department Head dan atasan yang bersangkutan dan dikonfirmasikan dengan HRD Manager.  HRD mengirim formulir Penilaian Karya kepada Department Head terkait 2 (dua) bulan sebelum tanggal kontrak kerja berakhir.  Department Head mengisi formulir Penilaian Karya, setelah diisi dikembalikan kepada HRD paling lambat 2 (dua) minggu sejak formulir Penilaian Karya diterima.  HRD Manager menganalisa usulan pengangkatan Karyawan Tetap dan menyampaikan usulan tersebut berikut usulan gaji untuk mendapat persetujuan General Manager untuk selanjutnya dikirim ke Kantor Pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo kontrak guna mendapatkan pengesahan dari Direksi.  Corporate HRD memproses administrasi pengangkatan karyawan tetap dengan menyiapkan berkas surat keputusan pengangkatan Karyawan Tetap setelah disetujui oleh Direksi, Surat Keputusan dikirim ke unit hotel yang bersangkutan.  Setelah mendapat pengesahan, HRD memanggil karyawan yang bersangkutan untuk menyampaikan hasil penilaian dan keputusan pengangkatan Karyawan Tetap, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal jatuh tempo kontrak kerja berakhir  Karyawan dipanggil kembali oleh HRD Manager untuk menerima SK Pengangkatan Karyawan Tetap dan Buku Peraturan Perusahan serta penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai Karyawan Tetap. b) PENILAIAN KARYA Setiap atasan wajib melakukan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan sistem dan format “Penilaian Karya” yang berlaku di seluruh Hotel PT. Metropolitan Land Tbk. Penilaian karya untuk jabatan manajerial, aspek yang dinilai meliputi aspek Hasil Kerja, Perilaku dan Manajerial sesuai dengan Panduan Penilaian Karya yang telah disusun. Sedangkan untuk jabatan non manajerial, aspek yang dinilal melipufi aspek Hasil kerja dan Perilaku.


Page 11

Corporate Manual Adalah kewajiban Manajer PSDM unit Hotel untuk memonitor pelaksanaan penilaian prestasi ini dan membuat rekapitulasi hasil penilaian untuk seluruh karyawan di lingkungan masing-masing unit Hotel. Panduan lengkap Penilaian Kerja disiapkan dalam dokumen terpisah dan merupakan bagian dari manual HRD. c) PERIODE PENILAIAN Periode Pertama (Januari s/d Juni) 1. Awal April dilakukan konseling pra-hasil kinerja oleh penilai, sehingga dapat menjadi perhatian karyawan yang bersangkutan. 2. Awal Juni dilakukan penilaian untuk periode pertama pada periode tersebut (Januari s/d Juni). Periode Kedua (Juli s/d Desember) 1. Awal Oktober dilakukan konseling pra-hasil kinerja oleh penilai, sehingga dapat menjadi perhatian karyawan yang bersangkutan. 2. Akhir Desember dilakukan penilaian untuk periode kedua pada periode tersebut (Juli s/d Desember). Hasil penilaian karya ini harus digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan :  Jenis pelatihan yang dibutuhkan karyawan  Pengembangan karir karyawan  Penyesuaian gaji berkala d) PROSEDUR 1. Awal Januari dilakukan pertemuan antara atasan dan bawahan untuk konseling/menyepakati/membicarakan sejumlah kriteria yang akan digunakan sebagal tolak ukur dalam menilai prestasi bawahan (Periode I). 2. Pada awal April dilakukan pertemuan antara atasan dan bawahan untuk secara bersama-sama melakukan konseling atas hasil atau kemajuan yang telah dicapai beserta hambatan-hambatan yang dialami, dan menyepakati tindakan-tindakan yang perlu dilakukan guna mengamankan pencapaian sasaran yang telah disepakati. 3. Akhir Juni dilakukan pertemuan antara atasan dan bawahan untuk menyepakati/membicarakan evaluasi hasil penilaian selama periode I (Januari–Juni) serta menyepakati sejumlah kriteria yang akan digunakan sebagal tolok ukur dalam menilai prestasi bawahan pada periode II.


Page 12

Corporate Manual 4. Pada awal Oktober dilakukan pertemuan atasan dan bawahan untuk melakukan konseling membicarakan kemajuan dan hambatan yang telah dicapai/dilakukan agar pencapaian target dapat terpenuhi. 5. Pada setiap akhir tahun (Desember) atasan dan bawahan melakukan evaluasi akhir (periode I dan II) atas sasaran-sasaran yang telah dicapai bawahan dan kemudian menjabarkannya kedalam format Penilaian Karya yang telah ditetapkan. 6. Format “Penilaian Karya”, yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani kedua pihak (atasan dan bawahan), kemudian dikirimkan ke atasan yang Iebih tinggi (Komite Penilai). 7. Komite Penilai memastikan kebenaran dan keakuratan penilaian yang telah dilakukan, kemudian dibuatkan Rekapitulasi Hasil Penilaian dari seluruh karyawan. 8. Rekapitulasi hasil penilaian karya dari seluruh karyawan kemudian dikirimkan kepada: General Manager unit hotel untuk diketahui dan ditindaklanjuti bilamana perlu Untuk level manajerial, hasil penilaian dan rekapitulasinya, disampaikan kepada Corporate HRD Manager untuk dapat dimasukkan kedalam data base dan ditindaklanjuti dalam komite penilai di Kantor Pusat. Hasil evaluasi komite penilai Kantor Pusat, diserahkan kepada Corporate Quality Development & Training Department, untuk diikutsertakan dalam program pengembangan lanjutan.

D. ALIH DAYA/OUT SOURCING *** Sebagai sebuah perusahaan jasa layanan akomodasi, operasional unit hotel sangat dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat hunian dan harga sehingga pengelolaan efisiensi tenaga kerja menjadi sedemikian vital. Guna menjaga kualitas pelayanan, sekaligus menjembatani kebutuhan tenaga kerja tanpa kehilangan efektifitas dan efisiensi, sangat dibutuhkan pengelolaan tenaga kerja yang tidak bersifat permanen namun memiliki kualitas dan kemampuan profesional memadai serta lebih dapat dikontrol (sesuai bidangnya).

Bidang-bidang yang dapat di-outsource adalah: 1. Gardening 2. Public areal house keeping 3. Laundry Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 13

Corporate Manual 4. Civil Maintenance 5. Security 6. Spa/massage service 7. Pool Attendant 8. Guest Transport 9. Bidang lain yang dianggap lebih efisien dapat memakai tenaga outsourcing atas persetujuan Kantor pusat.


Page 14

Corporate Manual BAB. III PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN A. FILOSOFI PT. Metropolitan Land Tbk memandang sumber daya manusia sebagai aset perusahaan yang sangat strategis, sehingga pelatihan dan pengembangan dipandang sebagai kewajiban profesional dan salah satu kewajiban sosial terpenting perusahaan terhadap karyawannya. Pelatihan dan pengembangan diberikan sesuai dengan kebutuhan karyawan atas standard kompetensi masing-masing posisi dan tingkatan kepegawaian di masing-masing unit hotel. Pelatihan dan pengembangan juga diperlukan untuk menjaga kesegaran situasi moral kerja atau motivasi kerja karyawan atau team kerja. Modul-modul pelatihan dan pengembangan tertentu dibuat dan diberikan kepada karyawan untuk mempersiapkan mereka menghadapi promosi atau kenaikan jenjang. Training Manager di unit hotel secara struktural berada langsung dibawah supervisi Human Resource Development Manager (HRDM). Training Manager adalah posisi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, merencanakan, mendesain program pelatihan dan pengembangan dan mengembangkan modul pelatihan. Namun apabila didalam struktur organisasi hotel yang bersangkutan posisi Training Manager tidak ada, maka tanggung jawab fungsional termaksud dilakukan oleh HRDM. B. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN WAJIB (COMPULSORY TRAINING) Merupakan serangkaian modul pelatihan dan pengembangan yang berisikan pengetahuan dasar berupa baik soft skill maupun hard skill yang diberikan kepada seluruh karyawan termasuk trainee, sebagai pengetahuan dan kemampuan wajib. Pelatihan dan pengembangan ini diberikan dalam kurun waktu yang secepatnya setelah diangkat sebagai karyawan atau trainee. Setiap karyawan baru , pada seluruh tingkatan kepegawaian dan trainee wajib menerima rangkaian modul orientasi, yang kemudian dilanjutkan dengan modul-modul yang disesuaikan dengan standar kompetensi masing-masing posisi dan tingkatan kepegawaian. Selanjutnya, guna menjamin pemahaman atas pengetahuan dasar ini, setiap karyawan dalam kurun waktu tertentu akan mendapatkan konseling dan atau penyegaran atas materi materi compulsory training dimaksud, terutama bila ada kebijakan-kebijakan baru serta, pendekatan perusahaan terhadap perkembangan pasar yang menghendaki penyesuaian pola pikir dan pola kerja. Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 15

Corporate Manual Modul dan jenis modul yang termasuk dalam kategori compulsory training adalah sebagai berikut:  Orientasi Siapa Kita? (Sejarah, Visi & Misi, Chain & Brands, Konsep Horison Destination, Peraturan-peraturan Perusahaan, Dasar-dasar Pelayanan, Nilai-nilai Perusahaan)  Mengenai Fasilitas dan Pelayanan Hotel  Tata Penampilan Baku/Grooming  Keselamatan & Keamanan kerja, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan /P3K/First Aid  Latihan Pemadam Kebakaran/Fire Drill  Sanitation & Environment /energy saving & waste management  Quality Awareness PT. Metropolitan Land Tbk  Program Korporat  Horison Previlage Card  Forgot Something?/Lupa Sesuatu? C. ANALISA KEBUTUHAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN Kebutuhan akan modul pelatihan dan pengembangan karyawan dapat diperoleh melalui observasi operasional, evaluasi kinerja yang mengacu pada standar kompetensi nasional yang kemudian dimutakhirkan agar sesuai dengan level kompetensi yang dibutuhkan. Analisa kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk dilampirkan pada Annual Training Plan yang dilaporkan ke Kantor Pusat. Analisa pelatihan dan pengembangan akan bermuara pada sedikitnya tiga tipe kebutuhan pelatihan dan pengembangan yaitu: 1. Soft Skill, kebutuhan akan referensi dan pengetahuan yang mendukung keberhasilan seorang karyawan atau team dalam menjalankan fungsi dan kompetensinya. Soft skill training modul, dapat disusun secara kolektif dan atau dapat diadopsi dari berbagai sumber serta narasumber,dari Kantor Pusat maupun Pusdiklat KKG, workshop, seminar dan lain sebagainya, baik yang didalam kelas ataupun yang bersifat outbound. 2. Hard Skill, kebutuhan akan pelatihan psiko-motorik yang akan meningkatkan kualitas kerja karyawan pada lingkup kerjanya yang spesifik . Merupakan tanggung jawab dan atau dilakukan oleh Department Head yang bersangkutan atau pimpinan di dalam departemen yang bersangkutan lain yang ditugaskan.


Page 16

Corporate Manual 3. Cross Exposure, kebutuhan akan pembanding atau benchmark, yang sekaligus berfungsi sebagai penyegaran hard skill maupun soft skill dan dipandang dapat meningkatkan sensibilitas moral kerja team. Ada beberapa sumber penting yang dapat dipakai sebagai acuan analisa kebutuhan pelatihan dan pengembangan yaitu : Guest Comment Mystery Guest report Hasil Management Audit Hasil Audit ISO Masukan dari Departement Head terkait Masukan dari Karyawan Hasil penilaian karya Hasil observasi langsung di lapangan Strategi dan arah pengembangan Guna menjamin efektivitas pelatihan dan pengembangan, secara berkala karyawan harus mendapatkan materi penyegaran yang berhubungan dengan sikap dan prilakunya, Setiap modul pelatihan dan pengembangan harus mendapatkan persetujuan dari Training Manager unit hotel yang bersangkutan, dimana Training Manager selanjutnya bertindak selaku fasilitator dan membantu menjalankan fungsi coaching terhadap karyawan. D. ANNUAL TRAINING PLAN Training Manager atas persetujuan General Manager, harus menyiapkan rencana pelatihan (training plan) tahunan, sebagai satu kesatuan rencana kerja unit hotel yang bersangkutan (business plan) setahun kedepan.

Hard Skill Training. Disusun oleh masing-masing Department Head unit hotel, berdasarkan kebutuhan yang dapat dipantau dari hasil penilaian karya, yang selanjutnya dilaksanakan setiap bulannya disesuaikan dengan kebutuhan hasil analisa kompetensi. Hard skill juga meliputi peningkatan kemampuan multi skill dalam lingkup departemen masing-masing, sehingga kinerja departemen menjadi lebih effisien dan efektif. Soft Skill Training, disusun secara kolektif oleh unit hotel berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan “common sense” akal sehat serta tekad profesional karyawan dalam melakukan pekerjaannya masing-masing yang dapat dipantau dari evaluasi operasional hotel yang pelaksanaannya disesuaikan dengan hasil (indeks) kepuasan tamu. Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 17

Corporate Manual Modul yang termasuk kategori ini antara lain:  Writing skill  Presentation skill  Handling complaints  English – Elementary level to advanced  Motivation  Health and Fitness  Effective Communication  Dan lain-lain. Sumber-sumber Trainer, yang ada di unit hotel Supervisors, Department Heads, Training Manager atau sumber yang dianggap mampu lainnya. Adalah wajib dimana para pimpinan di unit hotel harus mampu menjadi Trainer yang baik dan efektif, dimulai dari pemimpin tingkat supervisor, oleh karena itu Training Manager bertugas memfasilitasi untuk minimum memberikan modul Train the trainer dan secara berkala mengembangkan kemampuan ini dengan berbagai wahana kreatif. Trainer lainnya apabila diperlukan dalam berbagai bidang dapat diperoleh di Kantor Pusat dan Pusdiklat KKG selain trainer ahli lainnya dari eksternal/lembaga training/konsultan. E. EFFEKTIFITAS PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN Setelah mengetahui kebutuhan akan jenis pelatihan dan pengembangannya, langkah selanjutnya adalah meyakinkan Program Pelatihan dan Pengembangan dirancang sedemikian rupa sehingga program pelatihan dan pengembangan tersebut “ efektif ” baik dari segi pemahaman (kognitif) saja dan atau terampil (psycho motorik) maupun penghayatan (affective). Training Manager harus selalu meyakinkan semua program pelatihan dan pengembangan yang ada di hotel baik yang dilaksanakan oleh Training Manager sendiri atau yang dilakukan oleh individu yang lain dilaksanakan secara efektif. Training Manager lekat dengan motto : “ Tidak ada Program Pelatihan dan Pengembangan yang akan dijalankan tanpa pertimbangan efektifitas “ Keseharian para karyawan adalah bersuasana kerja fisik dengan stress yang cukup tinggi. Tantangan akan penghindaran rasa kantuk dan meningkatkan daya serap adalah tantangan yang sangat nyata untuk dihadapi. Cara-cara atau pendekatan biasa yang sering dilakukan seperti pelatihan dan training di dalam kelas atau cara konvensional sebisa mungkin untuk dikaji ulang dan dikompensasikan agar pelatihan dan pengembangan dapat berjalan lebih Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 18

Corporate Manual efektif. Selalulah berusaha sekuat tenaga untuk mencari cara-cara yang kreatif yang “ out of the box ”, acuan refrerensi utama yang digunakan dalam hal ini minimal adalah , buku Training for the Hospitality Industry (Educational Institute of AHMA) dan buku Accelerated Learning, tulisan Dave Meier. Pre-Training; selalu melakukan upaya kreatif sebelum pelatihan dilakukan dengan maksud dan tujuan agar peserta pelatihan menjadi lebih tertarik akan materi yang akan diberikan dan membuat peserta lebih siap mental. Post-Training; setelah pelatihan untuk lebih memberikan pemahaman terhadap topik yang diberikan, perlu tindak lanjut, misalnya memberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelatihan dan pengembangan pada tingkatan praktek di lapangan. Dapat pula dalam wujud kreatif lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan atasan yang bersangkutan. Paling tidak, kalau pelatihan berupa pelatihan untuk tingkat pemahaman/kognitif, sebuah test pada akhir sesi pelatihan dilakukan. Nilai dan hasil testnya dibagikan kepada peserta. F. EVALUASI TRAINING Evaluasi bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari pelaksanaan pelatihan dan pengembangan yang dilakukan dan juga untuk mengetahui sejauh mana respon karyawan terhadap pelaksanaan pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan dalam segala bidang sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung lebih baik.

Indikator Evaluasi Indikator indikator yang dijadikan acuan dalam evaluasi pelatihan dan pengembangan adalah Judul Untuk mengetahui pelatihan dan pengembangan apa sajakah yang telah diberikan pada karyawan Peserta Pelatihan dan Pengembangan Untuk mengetahui siapa dan dari Departmen mana sajakah yang menjadi peserta pelatihan dan pengembangan - Tingkat kehadiran peserta Tingkat kehadiran peserta ini dilihat dengan cara membandingkan jumlah peserta yang ada di list peserta pelatihan dan pengembangan dengan jumlah peserta aktualnya dan dinyatakan dalam prosentase. Sehingga dapat diketahui seberapa besarkah respon karyawan terhadap pelatihan dan pengembangan yang ada. - Tingkat penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan ( Internal atau Eksternal )


Page 19

Corporate Manual Untuk Mengetahui prosentase jumlah pelatihan dan pengembangan internal dan eksternal Jenis Pelatihan dan Pengembangan : a. Soft Skill training adalah pelatihan dan pengembangan yang bersifat untuk pengembangan diri peserta, emosional, motivasi, leadership dll b. Hard Skill training adalah pelatihan dan pengembangan yang diberikan untuk memenuhi kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas operasionalnya sehari hari, Contoh : Cashiering, preparing guest room, cooking dll -

Nilai pelaksanaan pelatihan dan pengembangan Untuk mengetahui bagaimana pendapat peserta terhadap pelatihan dan pengembangan yang diikutinya.

Penyelenggara Untuk mengetahui siapakah yang menjadi trainer dan berasal departmen/lembaga pelatihan dan pengembangan mana trainer tersebut. Internal : Trainer berasal dari dalam hotel Eksternal : Trainer berasal dari luar hotel

dari

Disebutkan nama Trainer dan dari department atau lembaga pelatihan dan pengembangan apa. Komentar umum Untuk mengetahui komentar terhadap efektifitas dari pelaksanaan pelatihan dan pengembangan tersebut, dan juga hal-hal lain yang perlu disampaikan atau perlu diketahui oleh General Manager dan Corporate Quality Development And Training Manager

Teknis pelaksanaan Training Manager membuat evaluasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan di dalam form evaluasi pelatihan dan pengembangan yang telah diberikan oleh kantor pusat dan harus mengirimkannya pada kantor pusat setiap 1 bulan dan dikirim pada awal bulan depannya. Training Manager harus menyimpan modul-modul atau materi-materi pelatihan dan pengembangan yang dilakukan sebagai arsip, sebaiknya dalam bentuk soft copy/CD.


Page 20

Corporate Manual Evaluasi pelatihan dan pengembangan yang dilakukan dijadikan bahan diskusi dengan Corporate Quality Development and Training Manager untuk perbaikan. Model formulir laporan Bulanan ke Kantor Pusat.

Formulir Evaluasi Training Periode Januari 2007

No

Tanggal Training Pelaksanaa n

Peserta

FBS

Penyelenggar Tingkat a Jenis Training Nilai Pelaksanaan Komentar Umum Kehadiran (%) (Internal /External 100% Internal / Hard Baik Dilakukan dengan Ricky.Rmetode 30% class Captain dan 70 % role play, efektifitas sangat baik

1

Training 15/01/07 cashiering

2

Achieving 7/01/2007 Semua Dept 80% Motivation

Eksternal ( Soft Herbinawan Candra ) Future Consulting

Kurang

Tutor kurang banyak memberikan ilustrasi/ contoh, lebih banyak teori, dan saya lihat efektifitas training cukup

Form evaluasi Pelaksanaan Training: Cashiering Pengajar : Ricky rimbawan ( FB Manager ) Tempat : HS Bekasi Untuk perorangan No

Indikator 1 kesesuaian Materi dgn pekerjaan

Baik √

2 Kenyamanan ruangan

√

3 Cara trainer membawakan materi

√

4 Format materi yang diberikan

√

5 Ketepatan waktu pelatihan dan pengembangan

Kurang

√

Komentar : Masih ada ruang untuk meningkatkan kreatifitas pelatihan dan pengembangan sehingga peserta lebih


Page 21

Corporate Manual antusias dan tidak ada yang mengantuk. Role play perlu diperbanyak.

Keterangan : Nilai pelaksanaan perorangan = 4 / 5 X 100% = 80 %= Baik Nilai Training ≥ 80% = Baik Nilai Training 50 - 79% = Cukup Nilai Training ≤ 49% = Kurang

G. COACHING DAN COUNSELING Tidak dapat dipungkiri bahwa coaching dan counseling adalah salah satu bentuk training yang paling efektif. Semua lapisan pimpinan dari supervisor sampai General Manager diharapkan menggunakan pendekatan ini sebanyak mungkin dibandingkan pengadaan training dalam kelas yang konvensional. Oleh karena itu diharapkan para pimpinan untuk melakukan observasi sebanyak-banyaknya secara langsung kepada bawahannya di lapangan, bagaimana bawahannya memberikan pelayanan atau bagaimana bawahannya melakukan tugasnya dan secepatnya memberikan pendekatan ini jikalau menemukan adanya sesuatu yang perlu perbaikan atau peningkatan , baik individual maupun dalam jumlah yang lebih banyak namun pada batas-batas yang masuk akal. Training Manager untuk mengobservasi dinamika pendekatan ini dan dimana perlu melakukan counseling kepada Department Heads. Tentu konsekwensinya Training Manager sekali-sekali secara regular melakukan observasi langsung ke lapangan. H. KNOWLEDGE MANAGEMENT Adalah peran lain yang perlu dilakukan Training Manager untuk selalu termutakhirkan (ter-updated) dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung maupun tak langsung untuk kepentingan pengembangan perusahaan. Training Manager mengambil inisiatif sebagai koordinator dalam berbagai upaya kreatif sehingga unit Hotelnya menjadi sebuah organisasi yang berbasiskan ilmu pengetahuan atau semua pihak menjadi makin melek dan tidak tertinggal dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu Training Manager untuk aktif mencari sumber-sumber pengetahuan lewat bukubuku terbitan terbaru, lewat internet atau dalam bentuk sharing.


Page 22

Corporate Manual Training Forum adalah salah satu bentuk sharing Training Manager via Email.Training Manager untuk selalu aktif menyimak dan membagikan pengetahuan baru yang dipandang berguna untuk Hotel. Pengetahuan yang berguna untuk disebarkan kepada karyawan dengan pendekatan yang sepraktis, seefektif dan sekreatif mungkin. Penyaluran lewat Intranet system adalah salah satu alternatif, demikian juga lewat employee board, Employee Dining Room. Mendorong minat baca secara umum adalah salah satu bentuk aktifitas “knowledge Management”. Perpustakaan Karyawan (selain Perpustakaan untuk Tamu) wajib dimiliki dan dikembangkan Hotel dan Training Manager bertanggung jawab terhadap perpustakaan untuk Karyawan. Berbagai kreatifitas harus dilakukan untuk memotivasi karyawan agar lebih berminat untuk membaca. Usaha menambah jumlah atau meremajakan koleksi buku-buku perpustakaan adalah bagian dari usaha pengelolaan perpustakaan. Lakukan koordinasi kepada Kantor Pusat maupun pada saluran-saluran yang memungkinkan lainnya.

I. EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAMME. Diadakan dan dilaksanakan oleh Corporate Office, diadakan sedikitnya satu kali dalam dua tahun atau disesuaikan dengan gerak dinamika perkembangan jumlah unit hotel Grup. Training ini ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan performa Department Head unit hotel dan pula untuk penyiapan dan pembentukan kader untuk keperluan pengembangan perusahaan selanjutnya. Peserta EDP diseleksi oleh Kantor pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah sebelumnya nama-nama peserta diajukan dari rekomendasi General Manager unit Hotel. EDP berisikan pendidikan non formal yang bersifat “Back to Basic” yang menyeluruh, mencakup seluruh operation hotel dengan pendekatan analisis dan materi pengembangan diri atau soft skill yang efektif. Keseluruhan acara EDP dari awal berlangsung setidaknya selama 3 bulan. Beberapa modul untuk EDP program antara lain:  Operation analysis seluruh departments Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 23

Corporate Manual      

Kepemimpinan Motivasi Budaya Perusahaan Kemampuan Presentasi Peningkatan daya analisa Cross exposure internal dan eksternal

J. PENGELOLAAN TRAINEE DARI SEKOLAH HOTEL *** Hotel memiliki kewajiban moral untuk memberikan kesempatan murid-murid/mahasiswa sekolah/lembaga pendidikan yang relevan melakukan praktek kerja. Dalam porsi dan pengaturan yang baik akan tercipta suatu kondisi yang saling menguntungkan. Training Manager harus meyakinkan bahwa para trainee dapat belajar dengan cara bekerja sebenar-benarnya dibawah bimbingan supervisor. Mengingatkan semua pihak di hotel untuk selalu menjaga jarak harmonis bahwa para trainee bukan kolega karyawan. Trainee harus diperlakukan secara ”wajar”, jangan sekali-sekali salah memperlakukannya. Trainee dapat menjadi prospek bisnis atau sales agent dimasa mendatang jikalau kesan positif diperoleh selama masa pelatihan dan pengembangan. Trainee juga memperoleh modul pelatihan dan pengembangan wajib sebagaimana karyawan baru yang lain. Evaluasi dan temu muka pada satu bulan pertama untuk diadakan untuk memperoleh masukan dan untuk meyakinkan proses belajar dan bekerja para trainee dapat berjalan dengan baik. Minimal sekali pada seluruh masa waktu pelatihan dan pengembangan, trainees dipertemukan dalam acara tatap muka dengan General Manager. Trainee yang berasal dari Diploma 3 ke atas sebagai tugas tambahan mereka diberikan projek yang langsung ditangani oleh General Manager. Tugas dimaksud adalah untuk melakukan analisa dan memberikan usulan-usulan pada bidang atau area operasional yang dianggap perlu misalnya ide-ide untuk mengurangi cost atau ide-ide untuk meningkatkan revenue. Kalau Tainee dalam kategori ini lebih dari satu maka mereka dibentuk dalam beberapa grup. Sebagai penutup para trainee untuk diberikan rekognisi seperlunya (terserah unit hotel masing-masing menentukan bentuknya) dan hotel berterima kasih pula atas bantuannya mensukseskan operasi hotel juga,minta masukan-masukan mereka secara tertulis sebagai bahan evaluasi yang langsung dialamatkan ke General Manager. Program pelatihan dan pengembangan untuk trainee dari sekolah yang dianggap sukses adalah apabila mereka menganggap hotel kita adalah salah satu hotel yang terbaik dan mereka ingin bekerja kembali pada hotel kita. Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 24

Corporate Manual K. MANAGEMENT TRAINEE Salah satu model pengembangan yang perlu dilihat keperluannya dan sesuai dengan keputusan strategi HRD maka program management trainee perlu diadakan, sehingga tersedia kader-kader muda dengan dasar pendidikan yang cukup tinggi dan terlatih. Syarat menjadi management trainee sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam manual HRD. Training Manager untuk memonitor sejak dari pemberian jadwal, pemahaman jadwal sampai sikapnya di dalam menjalankan semua agenda tersebut. Kajian ulang dalam pertemuan-pertemuan baik ad hoc maupun yang teragendakan perlu diadakan untuk menjamin berjalannya proses pelatihan dan pengembangan secara optimal. Pelatihan dan pengembangan berjalan selama satu tahun. L. CROSS TRAINING INTRA DAN INTER HOTEL Pelatihan dan pengembangan ke departemen lain dapat dilakukan untuk memperluas wawasan pegawai yang bersangkutan selain dapat meningkatkan hubungan saling pengertian dan koordinatif dalam menjalankan operasional hotel. Cross training diutamakan pada departemen-departemen yang mempunyai hubungan kerja langsung (misalnya Front Office dengan Housekeeping dan lainnya) jikalau ada waktu selanjutnya dapat melakukan pelatihan di departemen lainnya. Cross training inter hotel dilakukan apabila staf yang bersangkutan dianggap memerlukan pengembangan skill pada bidangnya dan hanya diperoleh pada Hotel lainnya. Cross training ini ditutup dengan membuat laporan yang menyeluruh terhadap apa yang telah dipelajari. Sebelum pelatihan dan pengembangannya dimulai, yakinkan calon trainee memperoleh pengarahan yang jelas akan pokok-pokok point yang mesti dipelajari dan dengan agenda yang jelas dan termonitor. Cross training baik intra maupun inter hotel disusun berdasarkan kebutuhan, keadaan operasional hotel, hasil koordinasi dengan departemen yang bertanggung jawab dengan Training Manager dan mendapatkan persetujuan General Manager. M. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN ATAU KURSUS DI LUAR HOTEL Ada kalanya pelatihan dan pengembangan atau kursus harus dilakukan di luar hotel baik secara individu maupun kelompok kecil. Training Manager bertanggung jawab untuk mempersiapkan yang akan dikirim secara mental sehingga paling tidak yang bersangkutan telah mempunyai bahan atau referensi awal yaitu cakupan materi secara garis besar/matrik sehingga yang bersangkutan akan lebih mampu menyerap lebih detail pada


Page 25

Corporate Manual saat pelatihan dan pengembangan nantinya. Ini mempunyai hubungan terhadap kepedulian kita akan efektifitas pelatihan dan pengembangan. Setelah itu yang bersangkutan pula diwajibkan berbagi/sharing kepada staf hotel pada level yang sesuai beberapa waktu setelah pelatihan dan pengembangan di luar hotel usai. N. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK GENERAL MANAGER Disusun oleh Corporate Office dan atau diusulkan oleh General Manager unit hotel untuk mendapat persetujuan Direksi, bersifat individual ataupun kolektif, termasuk pendidikan lanjutan dan kursus - kursus tertentu yang dibutuhkan oleh setiap individu yang dianggap membutuhkannya. Acara pelatihan dan pengembangan untuk General Manager secara kolektif diadakan setiap tahun bersama-sama dengan Corporate Managers pada waktu setelah acara presentasi budget atau pada waktu lain yang ditentukan kemudian sesuai situasi dan kondisi. Pelatihan dan pengembangan pada kesempatan ini dapat berupa sharing antar executives, mengundang trainer dari luar ataupun outbound. O. PENCATATAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN (TRAINING RECORD) Setiap pegawai mempunyai lembar formulir tersendiri untuk mencatat modul-modul atau macam pelatihan dan pengembangan atau kursus yang sudah pernah diikuti. Formulir ini mencatat jenis pelatihan dan pengembangan, trainer, kapan dan pada level (compulsory training, supervisory, management dan supports ) mana. Formulir ini berguna untuk Training Manager untuk memeriksa track semua pegawai dan pula sangat berguna untuk HRDM untuk melihat perkembangan pegawai dalam konteks pengembangan pengetahuan yang telah dilakukan. Dari catatan ini selanjutnya Training Manager dapat membuat maping secara keseluruhan yang mana data ini dapat membantu pembuatan Training Plan pada masa-masa mendatang termasuk perencanaan membuat pelatihan dan pengembangan penyegaran


Page 26

Corporate Manual


Page 27

Corporate Manual BAB IV PERATURAN PERUSAHAAN, FORUM KOMUNIKASI, TATA TERTIB PERUSAHAAN DAN PEMINDAHAN KARYAWAN 1.

PERATURAN PERUSAHAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan: 1.

Peraturan Perusahaan

: Adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat perihal syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

2.

Perusahaan

: Perseroan Terbatas Nasional.

3.

Pimpinan Perusahaan

: Direksi untuk PT. METROPOLITAN LAND Tbk. Managing Director/General Manager. Manager untuk suatu Cabang Usaha dalam lingkup PT. METROPOLITAN LAND Tbk.

4.

Unit Usaha

: HOTEL SEMINYAK Management)

5.

Karyawan

: Seseorang, baik pria maupun wanita yang dipekerjakan dalam perusahaan dan karenanya sebagai imbalan ia menerima upah dari perusahaan.

6.

Keluarga

: Seorang istri/suami yang nikah secara sah menurut hukum dengan seorang karyawan serta anak-anak / anak yang dipungutnya dengan sah menurut hukum serta terdaftar di perusahaan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dengan batas umur 21 tahun serta belum menikah.

7.

Orang Tua

: Ibu, bapak, ibu mertua, dan bapak mertua karyawan serta telah terdaftar di perusahaan.


METROPOLITAN LAND Tbk. - Swasta

BALI

(PT.

Metropolitan

Graha

Page 28

Corporate Manual 8.

Masa Kerja

: Adalah masa kerja karyawan di perusahaan, yang perhitungannya dimulai menurut tanggal yang tercantum dalam surat penerimaan yang bersangkutan sebagai karyawan.

9. Waktu kerja

: Adalah waktu karyawan melaksanakan pekerjaan pada harihari dan jam kerja yang telah ditentukan/diatur oleh perusahaan sesuai Undang-Undang no. 13 tahun 2003.

10. Upah

: Adalah imbalan jasa dalam bentuk uang yang diberikan secara teratur dan terus menerus (terdiri dari upah pokok dan tunjangan jabatan apabila ada) oleh Perusahaan kepada karyawan.

11. Manajerial

: Suatu jabatan level supervisor keatas yang tugasnya bukan hanya operasional tetapi juga melaksanakan fungsi-fungsi manajemen/ tugas-tugas manajerial.

12. Group

: Perusahaan yang oleh karena kedudukan hukum / Direksi /saham-saham baik sebagian maupun seluruhnya tergantung dalam suatu ruang lingkup gabungan usaha/manajemen.

13. Jabatan

: Adalah sebutan yang lazim dipakai di perusahaan dan tercantum dalam struktur organisasi perusahaan.

a.

Mutasi

: Adalah perpindahan jabatan ke jabatan lain atau perpindahan lokasi dari satu lokasi ke lokasi lain, dengan golongan jabatan dan upah yang sama.

b.

Promosi

: Adalah salah satu bentuk imbalan prestasi berupa kenaikan golongan karyawan dan/atau jabatan.

16. Demosi

: Adalah salah satu bentuk sanksi administrasi berupa penurunan golongan karyawan/atau jabatan.

17. Perjalanan Dinas

: Adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan berdasarkan perintah dari atasan yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas.

(1) Hukuman Disiplin

: Adalah tindakan berupa sanksi administratif, yang dikenakan oleh perusahaan kepada karyawan yang terbukti melanggar peraturan perusahaan.

(2) Formasi

: Adalah lowongan/kebutuhan tenaga kerja di dalam perusahaan.


Page 29

Corporate Manual

Pasal 2 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari peraturan perusahaan ini adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, mengatur kewajiban dan hak karyawan kepada perusahaan ataupun sebaliknya sehingga terwujud ketenangan kerja dan produktifitas kerja maksimal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Pasal 3 Ruang Lingkup Peraturan Perusahaan Peraturan Perusahaan ini mengatur hal-hal yang bersifat umum. Hal-hal yang bersifat khusus dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur dengan Surat Keputusan Direksi. Sepanjang suatu hal tidak diatur dalam Peraturan Perusahaan ini atau dalam peraturan lain yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.


Page 30

Corporate Manual

BAB II FORMASI, PENERIMAAN, PENDIDIKAN, PROMOSI, DAN PERPINDAHAN Pasal 4 Formasi 1. Formasi tenaga kerja ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan bersama-sama dengan penetapan Struktur Organisasi Perusahaan, uraian tugas (Job Description) tingkat golongan jabatan dan persyaratan-persyaratan dari tiap-tiap jabatan/pekerja.

2. Formasi tenaga kerja itu diperlukan untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya menjaga produktivitas, efektifitas, dan efisiensi perusahaan, khususnya di dalam tenaga kerjanya. 3. Karenanya formasi tenaga kerja itu menjadi dasar utama untuk memungkinkan adanya : a. Penerimaan karyawan baru b. Penempatan dan pemindahan karyawan c. Pemberian promosi jabatan kepada karyawan 4. Formasi tenaga kerja dapat sewaktu-waktu diubah oleh pimpinan perusahaan menurut keadaan dan kepentingan perusahaan. 5. Direksi berhak untuk memindahkan karyawan dari satu departemen satu ke departemen lain, dari perusahaan satu ke perusahaan lain atau unit usaha satu ke unit usaha lain dalam lingkungan group PT Metropolitan Land Tbk. Pasal 5 Persyaratan Dalam Penerimaan Karyawan Yang menjadi persyaratan umum bagi karyawan adalah:  Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang mendapat ijin tinggal dan bekerja di Wilayah Negara Indonesia.  Sehat jasmani dan sehat rohaniMemenuhi persyaratan dan kualifikasi jabatan ketika penerimaan karyawan. Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 31

Corporate Manual       

Tidak terikat dalam hubungan kerja dengan pihak lain. Tidak tersangkut tindak kejahatan/tersangkut kegiatan yang dilarang oleh pemerintah Ketika penerimaan bekerja berusia minimal 18 tahun. Bersedia mentaati peraturan/tata tertib yang berlaku dan yang akan diberlakukan oleh perusahaan. Tidak mempunyai pertalian darah secara langsung dan atau ikatan perkawinan dengan karyawan lainnya. Bebas pengaruh narkoba dan minuman keras. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Pasal 6 Prosedur dan Syarat-Syarat Penerimaan Karyawan.

1.

Mengajukan lamaran tertulis kepada perusahaan disertai dengan riwayat hidup, salinan copy surat-surat yang diperlukan dan 2 (dua) buah pas foto yang terakhir ukuran 3x4.

2.

Apabila persyaratan tersebut pada butir (1) dapat diterima, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan pengkajian atas pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk jabatan yang dilamar, baik secara lisan maupun tertulis.

3.

Untuk jabatan-jabatan tertentu apabila dipandang perlu oleh perusahaan, kepada calon karyawan dapat diwajibkan untuk mengikuti pemeriksaan psikologis (pshycho test).

4.

Apabila pada tahapan butir (3) tersebut dipenuhi dengan baik, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan pemeriksaan kesehatan oleh dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Adanya penyakit-penyakit paru-paru, epilepsy, kelamin, penyakit kulit yang berbahaya, kecanduan narkotika, sakit jiwa, dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya serta keadaan tidak sehat dapat menjadi dasar penolakan bagi pelamar tersebut. Dan pada akhirnya seorang calon karyawan dinyatakan dapat diterima bekerja, maka kepadanya akan diberikan surat pemberitahuan dan menandatangani surat perjanjian kerja. Selanjutnya setelah dinyatakan diterima karyawan tersebut akan menerima perlengkapan kerja, seperti seragam, buku peraturan, disiplin dan tata tertib kerja dll, yang dinyatakan dalam formulir yang ditanda-tangani karyawan bersangkutan.

5.


Page 32

Corporate Manual Pasal 7 Status dan Penggolongan Karyawan 1.

Karyawan Tetap. Adalah karyawan yang bekerja dan telah diangkat dengan Surat Keputusan menjadi pekerja tetap serta mendapat upah setiap bulan.

2.

Masa Percobaan. Calon karyawan tetap yang telah diterima bekerja di perusahaan harus menjalani masa percobaan paling lama untuk waktu 3 (tiga) bulan.

3.

Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Karyawan Kontrak a. Perjanjian dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. b. Tidak berlaku masa percobaan. Pasal 8 Masa Percobaan

1.

Setiap karyawan baru wajib mengikuti program orientasi yang ditangani oleh bagian HRD dan departemen terkait. Materi orientasi disesuaikan dengan kebijakan perusahaan

1.

Calon Karyawan Tetap (karyawan masa percobaan) wajib melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan diterima, kecuali bagi tenaga kerja yang bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Karyawan Kontrak).

2.

Pengawasan dan penilaian selama masa percobaan akan dilakukan oleh atasan masing-masing / Kepala Departemen bekerja sama dengan HRD Manager, hasil penilaian kemudian disampaikan ke pimpinan perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan hubungan kerja selanjutnya.

3.

Selama masa percobaan pihak perusahaan maupun pihak karyawan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan apapun dan perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon atau uang lainnya.


Page 33

Corporate Manual 2.

Lulus tidaknya karyawan tersebut dalam masa percobaan akan diberitahukan kepada karyawan yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa percobaan. Pasal 9 Surat Pengangkatan

Apabila karyawan telah menyelesaikan masa percobaan untuk waktu 3 (tiga) bulan dan dinyatakan lulus serta memenuhi ketentuan persyaratan jabatan oleh atasan masingmasing maka pimpinan perusahaan (General Manager) akan mengeluarkan surat pengangkatan yang menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan sah menjadi karyawan tetap. Pasal 10 Penetapan Jabatan. Perusahaan berwenang menetapkan jabatan-jabatan yang perlu ada, sesuai dengan kebutuhan atau pengembangan perusahaan yang dituangkan kedalam struktur organisasi. Pasal 11 Perubahan Jabatan Pendidikan dan Promosi a. Setiap karyawan diberikan kesempatan untuk mengembangkan karirnya, yaitu untuk memperoleh pendidikan tambahan, pemindahan jabatan (tour of duty and tour of area) termasuk kenaikan tingkat golongan / jabatan. b. Yang berwenang memberikan kesempatan ini adalah Direksi / Pimpinan Unit masingmasing. c. 1. 2. 3. 4. 5.

Persyaratan untuk memenuhi hal tersebut ayat 1 dan 2 diatas, adalah : Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam Perusahaan/Unit. Mempunyai nilai kondite dan prestasi yang baik. Adanya formasi. Keadaan Perusahaan yang memungkinkan. Berdasarkan usulan atau pengajuan Manager/atasannya langsung dan disetujui oleh Direksi, General Manager atau HRD Manager atas nama Direksi. 6. Mempunyai dasar pendidikan dan keterampilan minimal yang dipersyaratkan untuk jabatan-jabatan tertentu.


Page 34

Corporate Manual d. Kenaikan luar biasa dalam golongan/jabatan dapat diberikan kepada karyawan yang karena jasa kerjanya dianggap luar biasa bagi kepentingan Perusahaan. Pasal 12 Ketentuan Perubahan Jabatan (1) Promosi, mutasi dan demosi diusulkan oleh atasan karyawan yang bersangkutan dan disetujui oleh pimpinan perusahaan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu dan khusus. (2) Dalam usulan perubahan jabatan dicantumkan dasar pertimbangan mengenai prestasi dan kondite karyawan maupun kebutuhan dari bagian yang terkait (sesuai dengan formulir yang tersedia). (3) Penolakan karyawan terhadap perubahan jabatan berupa mutasi dan demosi dapat berakibat timbulnya pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan UndangUndang Ketenaga kerjaan No.13 tahun 2003 . (4) Apabila usulan-usulan perubahan jabatan disetujui oleh pimpinan perusahaan, maka HRD akan menyiapkan kelengkapan administrasi dan menuangkannya dalam Surat Keputusan yang ditanda-tangani Pimpinan Perusahaan. (5) Penyerahan SK dilakukan oleh HRD atau Pimpinan perusahaan atau HRD atau atasan karyawan yang bersangkutan. (6) Karyawan yang dipromosikan atau dimutasikan akan menjalani masa orientasi / percobaan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan waktu orientasi keseluruhan paling lama 6 (enam) bulan . Apabila ternyata dinilai gagal dalam menjalankan masa orientasi, maka dapat dikembalikan ke posisi semula atau posisi lainnya yang setingkat. Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 35

Corporate Manual (7) Untuk karyawan yang dipromosikan, selama masa orientasi mendapatkan gaji yang sama dengan gaji sebelumnya namun tunjangan-tunjangan disesuaikan dengan jabatan baru. Penyesuaian gaji dilakukan setelah karyawan yang bersangkutan dinyatakan lulus menjalani masa orientasi.

Pasal 13 Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (1) Selama bekerja sebagai karyawan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu (PKWT) masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja tanpa syarat dengan mengacu peraturan perundangan yang berlaku. (2) Masa kerja seorang karyawan dihitung sejak tanggal hari pertama yang bersangkutan mulai bekerja diperusahaan. Karyawan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu yang dianggap mampu dan dapat bekerja dengan baik, dapat diangkat sebagai karyawan dengan surat pengangkatan sesuai dengan status/golongan oleh pimpinan perusahaan dalam ikatan perjanjian kerja dan sanggup mematuhi Peraturan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 Perpindahan/Mutasi a.

Direksi berhak memindahkan karyawan dari unit yang satu ke unit lainnya, atau dari unit ke staf direksi dan sebaliknya, serta ke dan dari perusahaan lainnya dalam lingkup group.

b.

General Manager, berhak memindahkan karyawan tingkat supervisor ke bawah, dari suatu bagian yang satu ke bagian lainnya yang masih berada di dalam bagian/unit tersebut. Khusus untuk Assistant Department Head keatas harus ada persetujuan dari Direksi/ Executive Director.

c.

Department Head berhak melakukan perputaran/rotasi shift (regu) bagi karyawan didalam departemennya, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan baik waktu pagi, siang, maupun malam hari.


Page 36

Corporate Manual d.

Perpindahan karyawan/shift (regu) bagi karyawan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan, kecuali apabila menurut keterangan dokter perusahaan hal tersebut akan membawa akibat terganggunya kesehatan karyawan yang bersangkutan.

e.

Perusahaan berhak menentukan penempatan dan atau mutasi baik untuk sementara atau untuk seterusnya, sesuai dengan kemampuan dan keterampilan karyawan menurut penelitian dan pengamatan perusahaan.

f.

Penolakan karyawan terhadap ketentuan mutasi ini dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan prosedur UU No. 13 tahun 2003.

Pasal 15 Demosi 4. Demosi adalah perubahan jabatan ke jenjang yang lebih rendah, baik di departemen semula ataupun pindah departemen. 5. Demosi dapat dilakukan apabila karyawan yang bersangkutan dianggap prestasinya makin menurun atau tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya dalam jabatannya sesuai dengan standar perusahaan setelah dilakukan penilaian dalam jangka waktu tertentu oleh atasannya dan HRD . 6. Surat Keputusan Demosi dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh General Manager. 7. Penolakan atas Surat Keputusan diatas dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan UU No 13 tahun 2003.

Pasal 16. Penilaian Prestasi Kerja. 1.

Dalam usaha mendorong karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal, maka atasan karyawan yang bersangkutan diwajibkan membicarakan sasaran kerja dengan pekerja, agar prestasi yang diminta sesuai dengan yang dikehendaki oleh perusahaan dan memperhatikan serta menilai prestasi kerjanya secara berkala minimal sekali setiap 12 (dua belas) bulan.

2.

Atasan langsung dan atasan dari atasan langsung (jika ada) harus melengkapi penilaian yang terperinci mengenai karyawan yang berada dibawah pengawasannya berdasarkan target kerja yang mengacu kepada Rencana Usaha Tahunan (business plan) perusahaan.

3.

Atasan langsung bilamana perlu mengkomunikasikan / memberitahukan hasil penilaiannya kepada karyawan yang bersangkutan untuk membahasnya dan karyawan


Page 37

Corporate Manual wajib melengkapi penilaian tersebut dengan komentarnya sendiri secara bebas dan bertanggung jawab. 4.

Setiap karyawan berhak untuk menanyakan hasil penilaian kinerjanya kepada atasan langsung.

5.

Penilaian tersebut diatas harus berdasarkan perbandingan antara apa yang menjadi tugas/kewajiban, proses pencapaian target dan prestasi kerja yang dicapai.

BAB III WAKTU KERJA Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 38

Corporate Manual Pasal 17 Hari dan Jam Kerja 1. Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hari kerja diperusahaan diatur sebagai berikut: a. Staff b. Operasional

: 5 hari kerja dalam 1 (satu) minggu. : Setiap hari dan diatur sedemikian rupa sehingga setiap karyawan mendapat 1 (satu) hari istirahat mingguan.

2. Jam kerja di perusahaan adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu dan/atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa apabila perusahaan memerlukan kerja 2 dan/atau 3 shift, maka karyawan harus bersedia untuk melaksanakan jam kerja tersebut dengan seijin Dinas Tenaga Kerja, dengan peraturannya sebagai berikut :

a. Staff tanpa shift Hari Senin s/d Jumat

: Jam 08.00 - 17.00 (termasuk1jam istirahat) Waktu istirahat hari Senin s/d Kamis: jam 12.00 WIB s/d 13.00 WIB. Waktu istirahat hari Jumat : jam 11.30 WIB s/d 13.00 WIB.

b. Operasional dengan shift Shift I Shift II Shift III

: Jam 07.00 – 15.00 WIB : Jam 15.00 – 23.00 WIB : Jam 23.00 – 07.00 WIB

Didalamnya sudah termasuk 1 (satu) jam istirahat, sedangkan istirahat mingguan diatur sedemikian rupa sehingga tiap karyawan mendapat 1 (satu) hari istirahat mingguan.

Pasal 18 Bukti Kehadiran  Setiap karyawan wajib mencatatkan waktu kehadiran dan waktu kepulangan nya pada mesin pencatat kehadiran / absensi sistem finger print atau sistem / alat lain yang disediakan oleh perusahaan.


Page 39

Corporate Manual  Oleh karena tugas dan tanggungjawabnya yang tidak terbatas pada waktu atau jam kerja, perusahaan menetapkan pengecualian bagi pejabat Executive Assistant Manager ( EAM ) dan General Manager ( GM ) keatas tidak diwajibkan mencatatkan waktu kehadiran / kepulanganya. Pasal 19 Berhalangan Hadir Kerja 1. Karyawan yang tidak dapat hadir bekerja, diwajibkan perusahaan melalui cara/komunikasi yang tercepat.

memberitahukan kepada

2. Karyawan yang berhalangan hadir karena sakit selama 2 hari berturut-turut atau lebih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari luar, apabila kurang dari 3 hari cukup dengan keterangan dokter perusahaan (dokter house clinic)

Pasal 20 Kerja Lembur  Pekerjaan yang dilakukan karyawan atas perintah pimpinan perusahaan melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, adalah dihitung sebagai kerja lembur.  Kerja lembur akan dilakukan bila ternyata pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat diselesaikan dalam jam kerja atau pekerjaan yang dibutuhkan waktunya sudah mendesak.  Kerja lembur dilakukan atas perintah dari pimpinan perusahaan (atasannya) dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh perusahaan dengan batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dalam keadaan mendesak atau tertentu, karyawan berhak atau dibenarkan menolak untuk kerja lembur seperti sakit dan lain-lain. Namun demikian pimpinan perusahaan berhak atas pembuktian dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut, apabila alasan tersebut tidak benar, pimpinan perusahaan berhak memberikan sanksi pelanggaran disiplin terhadap karyawan yang bersangkutan.

Pasal 21 Perhitungan Upah Kerja Lembur Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 40

Corporate Manual Perhitungan upah lembur diatur sesuai dengan Kepmenakertrans Republik Indonesia No. Kep.102/Men/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

BAB IV PENGUPAHAN/PENGGAJIAN Pasal 22 Sistem Pengupahan c. Upah adalah imbalan jasa dalam bentuk uang yang diberikan secara teratur dan terus menerus (terdiri dari upah pokok dan tunjangan jabatan apabila ada) oleh Perusahaan kepada karyawan. d. Bagi karyawan tetap dan kontrak, upah dibayarkan secara tetap pada setiap akhir bulan. e. Upah minimum karyawan tidak akan lebih kecil dari Upah Minimum Kota / Upah Minimum Propinsi ( UMK/UMP) yang ditetapkan pemerintah. f.

a. Sistem pengupahan untuk karyawan diatur menurut kelompok dan status karyawan yaitu sebagai upah tidak tetap dan tetap yang dikeluarkan dengan suatu keputusan Direksi dengan menggunakan sistem Take Home Pay (THP). b. Bilamana suatu unit menurut ketentuan undang-undang diperkenankan membebankan jasa service kepada tamu, maka unit yang bersangkutan hanya akan membantu untuk menghimpun uang service tersebut guna dibagikan kepada karyawan dengan secara merata (50% merata dan 50% point sistem), setelah dibebani dengan resiko pecah dan/atau hilang peralatan dan perlengkapan (Lost & Breakage) dari unit tersebut dengan ketentuan lost dan breakage tersebut tidak boleh melebihi dari 10% jumlah seluruh uang service.

g. Penetapan besarnya gaji/upah didasarkan pada kemampuan, kecakapan/keterampilan, prestasi kerja, kondite/integritas dan ketepatan karyawan yang bersangkutan dengan bidang kerja yang diembannya, serta kemampuan keuangan perusahaan. h. Pajak pendapatan atau upah termasuk juga uang service adalah menjadi tanggungan masing-masing karyawan dimana perusahaan hanya membantu untuk menghimpun guna diserahkan kepada pihak Pemerintah/Dirjen Pajak. i.

Kenaikan upah dilaksanakan tidak secara otomatis, tetapi berdasarkan pertimbangan atas dasar prestasi yang dicapai, loyalitas, dan kondite kerja masing-masing karyawan dan juga besaran angka inflasi nasional yang terjadi, untuk hal ini akan dilakukan


Page 41

Corporate Manual peninjauan dan penilaian setiap setahun sekali dan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Pasal 23 Pembayaran Upah/Gaji Selama Sakit 

Apabila karyawan sakit dalam jangka waktu yang lama dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter , maka upahnya dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. 4 (empat) bulan pertama : 100% upah b. 4 (empat) bulan kedua : 75% upah c. 4 (empat) bulan ketiga : 50% upah d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum PHK dilakukan oleh Pengusaha



Apabilah setelah lewat 12 (dua belas) bulan ternyata karyawan yang bersangkutan belum juga mampu bekerja kembali, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Pasal 24 Pembayaran Upah Selama Dalam Tahanan Yang Berwajib

a. Karyawan yang ditahan oleh yang berwajib karena melakukan dan/atau terlibat dalam kejahatan/pidana diluar lingkungan perusahaan, maka dengan mengikuti perundangundangan yang berlaku kepadanya dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja. b. a). Karyawan yang ditahan oleh yang berwajib bukan atas pengaduan pengusaha, tidak wajib dibayarkan upahnya, tetapi perusahaan akan memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya selama 6 bulan dengan ketentuan sebagai berikut : * untuk 1 orang tanggungan : 25 % * untuk 2 orang tanggungan : 35 % * untuk 3 orang tanggungan : 45 % * untuk 4 orang tanggungan/lebih : 50 % b) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karyawan tersebut belum dibebaskan secara resmi oleh yang berwajib, maka dengan berpegang pada ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003, kepadanya dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja. c. Rehabilitasi hanya dapat dilakukan, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan surat bukti yang sah atas ketidakbersalahannya dari pihak yang berwajib, dengan kemungkinan:


Page 42

Corporate Manual  Dapat diterima bekerja kembali, apabila tersedia lowongan pekerjaan baginya dan semua hak yang masih ada akan dikembalikan dan juga santunan diberikan sepenuhnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.  Tidak dapat diterima kembali, apabila tidak tersedia lowongan pekerjaan baginya dan semua hak yang masih ada akan dikembalikan dan juga santunan diberikan sepenuhnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. BAB V JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN Pasal 25 Pengobatan Dan Perawatan  Untuk pemeriksaan dan pengobatan terhadap karyawan yang sakit disediakan klinik perusahaan dan/atau dokter perusahaan dengan obat-obatan secara cuma-cuma.  Karyawan yang terpaksa harus berobat diluar klinik perusahaan dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan diberikan tunjangan pengobatan bulanan oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: - Direksi : Sesuai dengan kwitansi - Manager : Rp. 100.000,-/bulan - Supervisor : Rp. 75.000,-/bulan - Staf : Rp. 50.000,-/bulan  Mengenai tunjangan pengobatan yang dimaksud ayat 2 diatas pada pelaksanaannya sudah masuk dalam komponen gaji.  Apabila telah diberlakukan asuransi kesehatan, yang telah menanggung biaya rawat inap/jalan. Maka tunjangan berobat akan dihilangkan dari komposisi gaji.

Pasal 26 Biaya Pengobatan & Perawatan Di Rumah Sakit 

Selain fasilitas house clinic diperusahaan, tunjangan rawat jalan yang masuk dalam komponen gaji, untuk menimbulkan rasa tenang dalam bekerja. Setiap karyawan tetap mendapat fasilitas asuransi kesehatan untuk biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit ( rawat inap) untuk karyawan bersangkutan dengan 1 orang istri yang sah dan 2 orang anak yang sah.



Besarnya manfaat asuransi rawat atau kelas perawatan yang diperoleh disesuaikan dengan jabatan karyawan yang bersangkutan. Sedangkan tata cara penggunaan fasilitas asuransi tersebut dan hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, secara lengkap terangkum dalam polis dan masing-masing karyawan mendapat satu buku petunjuk penggunaan asuransi tersebut.


Page 43

Corporate Manual Pasal 27 Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2. Seluruh karyawan diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada

badan penyelenggara PT. Persero JAMSOSTEK sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993. 3. Ruang lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan

Kematian dan Jaminan Hari Tua. Pasal 28 Tunjangan Kematian Bukan Oleh / Karena Kecelakaan Kerja -

Apabila karyawan meninggal dunia bukan / disebabkan kecelakaan kerja dan bukan karena kesengajaan, maka perusahaan akan memberikan hak karyawan yang bersangkutan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 .

-

Apabila keluarga karyawan yang meninggal dunia, maka perusahaan akan memberikan sumbangan sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

Pasal 29 Tunjangan Pakaian Kerja 

Bagi karyawan yang karena tugasnya sehari-hari diperlukan pakaian kerja, maka perusahaan akan menyediakan pakaian kerja/seragam.



Teknis pelaksanan pakaian kerja serta frekuensi pembagiannya sepenuhnya menjadi kewenangan Perusahaan.

Pasal 30 Keselamatan Kerja dan Perlengkapan 

Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan diri serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan serta mengikuti/mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan perlindungan kerja yang berlaku.



Apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan dirinya/atau perusahaan, maka harus segera melaporkan kepada atasannya.


Page 44

Corporate Manual 

Diluar waktu kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan, setiap karyawan tidak diperbolehkan memakai/menggunakan alat-alat atau perlengkapan kerja milik perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Pasal 31 Tunjangan Hari Raya 

Karyawan yang telah bekerja minimal 12 (dua belas) bulan berturut-turut di perusahaan berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan sebesar minimal 1 (satu) bulan upah. THR secara proporsional akan diberikan kepada karyawan yang telah bekerja minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut.



THR hanya diberikan pada Hari Raya Idul Fitri dan tidak diberikan secara terpisah sesuai dengan hari raya keagamaan lainnya. Oleh karena itu karyawan yang beragama diluar agama Islam akan menerima THR bersama-sama dengan karyawan yang beragama Islam. Pemberian tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum hari Raya Idul Fitri.



Bagi karyawan yang berhenti maksimal 30 (tiga puluh ) hari sebelum hari raya Idul Fitri dan telah bekerja diatas tiga bulan berturut-turut berhak atas THR secara proporsional, ketentuan ini juga berlaku bagi karyawan yang beragama di luar Islam.

BAB VI HARI ISTIRAHAT Pasal 32 Istirahat Mingguan  Setiap karyawan diberikan hak istirahat mingguan selama sehari dalam seminggu.  Karena sifat pekerjaannya, maka istirahat mingguan karyawan di unit-unit usaha diatur secara bergiliran dan karenanya tidak selalu jatuh pada hari Minggu. Pasal 33 Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 45

Corporate Manual Cuti Tahunan dan Cuti Besar I. Cuti Tahunan. (1) Setiap karyawan yang bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus, berhak atas cuti tahunannya selama 12 (dua belas) hari kerja dengan mendapat upah penuh (gaji pokok ditambah tunjangan tetap). (2) Perusahaan dapat menunda permohonan cuti tahunan karyawan dan cuti tahunan tersebut dapat dibagi dalam salah satu bagiannya terdapat sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja terus-menerus. (3) Bagi karyawan yang menggunakan hak cuti tahunannya, seminggu sebelumnya harus sudah mengajukan permohonan kepada pimpinan perusahaan melalui Kepala Bagian Umum & Personalia dan perusahaan akan memberitahukan mengenai jadwal hak istirahat tahunan tersebut kepada karyawan. (4) Hak cuti tahunan akan gugur, jika dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah terbit masanya sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak dipergunakan. Terkecuali karena alasan yang diberikan perusahaan dan/atau karena adanya alasan-alasan istimewa dan disetujui oleh pimpinan perusahaan. II. Cuti Besar a. Setiap karyawan yang bekerja selama 5 (lima) tahun secara terus – menerus, berhak atas cuti besarnya selama 25 (dua lima) hari kerja dengan mendapatkan upah penuh (gaji pokok di tambah tunjangan tetap) b. Pelaksanaan cuti besar diatur sesuai dengan kepentingan Perusahaan. c. Cuti besar tidak menghapuskan cuti tahunan dari karyawan yang bersangkutan. d. Bagi karyawan yang akan menggunakan hak cuti besarnya, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya sudah mengajukan permohonan kepada HRD Manager dan diketahui/disetujui atasannya. Pasal 34 Cuti Hamil, Keguguran, dan Haid 1. Bagi karyawan yang akan melahirkan, berhak atas cuti hamilnya selama 1,5 bulan sebelum melahirkan, dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan mendapat upah penuh. Gugur kandungan masa istirahatnya ditentukan oleh dokter yang merawatnya dan mendapat upah penuh (gaji pokok ditambah tunjangan tetap). Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 46

Corporate Manual 2. Bagi karyawan yang menggunakan hak cuti hamilnya tersebut ayat 1 pasal ini diharuskan untuk mengajukan permohonan 1 bulan sebelumnya kepada pimpinan perusahaan cq. HRD Manager dengan disertai surat keterangan dari dokter atau bidan yang merawatnya. 3. Bagi karyawan wanita yang sebagai akibat dari adanya kelainan dalam hamil ataupun melahirkan, sehingga oleh karena itu diperlukan perpanjangan waktu cuti hamilnya sebagaimana ayat 1 pasal ini, maka yang bersangkutan diharuskan memberitahukan kepada pimpinan perusahaan cq. HRD Manager dengan disertai surat keterangan dokter/bidan yang merawatnya. 4. Karyawan yang tidak mengambil hak cuti hamilnya selama 1,5 bulan sebelum melahirkan sebagaimana diatur dalam ayat 01 diatas, maka hak cuti tersebut hangus dengan sendirinya. 5. Pada hari pertama dan kedua haid karyawan wanita dapat dibebaskan dari pekerjaannya dengan melapor ke HRD manager dengan membawa keterangan dari dokter. Pasal 35 Cuti Insidentil a. Pimpinan perusahaan dapat memberikan ijin kepada karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya dengan mendapat upah apabila :     

Pernikahan karyawan sendiri : 3 hari Pernikahan anak sah karyawan : 2 hari Khitanan/Baptisan anak karyawan : 2 hari Istri karyawan melahirkan : 2 hari Suami/isteri/orang tua/mertua/anak sah karyawan meninggal dunia. : 2 hari  Kematian anggota keluarga lainnya dalam satu rumah : 1 hari b. Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diambil bertepatan dengan hari kejadian/pelaksanaan, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pimpinan perusahaan, kecuali dalam keadaan tertentu yang mendesak dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah yang dapat diajukan kemudian. c. Setiap karyawan yang meninggalkan pekerjaan tanpa ijin dari perusahaan atau tanpa memberi keterangan/bukti-bukti yang sah dianggap mangkir, serta kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja. Pasal 36 Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 47

Corporate Manual Cuti Menunaikan Ibadah Haji  Karyawan yang beragama Islam, memiliki hak menunaikan ibadah haji yang pertama setelah memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut.  Cuti untuk ibadah haji hanya diberikan sekali dalam masa kerja karyawan, dan permohonan cuti ini paling lambat disampaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaannya.  Pelaksanaan cuti ibadah haji dimulai dilaksanakan 7 (tujuh) hari sebelum berangkat sampai dengan 2 (dua) hari setelah kembali menunaikan ibadah haji tersebut dan paling lama 40 (empat puluh) hari penanggalan.  Selama cuti menjalankan ibadah haji, karyawan tidak berhak mendapatkan uang servis. Pasal 37 Prosedur Pengambilan Cuti Tahunan 

Perusahaan akan memberikan informasi secara lisan atau tertulis kepada karyawan setiap awal tahun mengenai perhitungan hak cuti tahunan karyawan.



Sebelum mengambil hak cuti, karyawan harus mengisi formulir yang telah disediakan perusahaan, meminta persetujuan atasan langsung, dan menyerahkan ke HRD minimal 1 (satu) minggu sebelum melaksanakan cuti tersebut, kecuali dalam keadaaan darurat yang tidak memungkinkan untuk itu, namun tetap menginformasikan secara lisan kepada atasannya atau ke bagian HRD.



Pimpinan perusahaan akan memberitahukan jawaban tentang pengajuan cuti tahunan karyawan paling lambat 1 (satu) minggu setelah karyawan yang bersangkutan mengisi formulir pengajuan cuti. BAB VII Hukuman Dan Peraturan Pengupahan Dalam Masa Hukuman Atas Pelanggaran Peraturan Tata Tertib Dan Disiplin Kerja Pasal 38 Hukuman Peringatan Tertulis

-

Peringatan tertulis ini dikenakan terhadap pelanggaran ringan sebagaimana tersebut dalam Bab I dan Bab II Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja dengan tujuan untuk memberikan kesempatan, mendidik dan mengarahkan agar si pelanggar kembali menjadi karyawan yang baik, disiplin, berprestasi, dan berdedikasi terhadap tugas pekerjaannya dan/atau perusahaan.


Page 48

Corporate Manual -

Peringatan tertulis ini terdiri dari 3 tahap yaitu peringatan tertulis I, II, dan ke III yang masing-masingnya mempunyai masa mengikat bagi yang bersangkutan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan.

-

Bagi karyawan yang mendapat hukuman peringatan tertulis upahnya dibayar penuh sebagimana mestinya.

-

Apabila sampai peringatan tertulis terakhir (3) si pelanggar tidak menggunakan kesempatan untuk memperbaiki diri, bahkan melakukan pelanggaran lagi, maka perusahaan akan menilai bahwa yang bersangkutan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan karenanya dengan terpaksa perusahaan akan memutuskan hubungan kerja sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu dengan terlebih dahulu meminta persetujuan instansi terkait. Pasal 39 Akibat Pemberian Surat Peringatan

a. Karyawan yang mendapat Surat Peringatan dari perusahaan karena pelanggaran yang telah dilakukannya akan memperoleh pengurangan atas penilaian konditenya. b. Pemberian Surat Peringatan dan pengurangan konduite akan berakibat : 2.1. Penundaan kenaikan tingkat/jabatannya begitu pula halnya dengan kenaikan gaji.

2.2. Dalam hal perusahaan membagikan bonus/insentif, maka karyawan yang mendapat Surat Peringatan hanya akan menerima : 75% bonus/insentif bagi Surat Peringatan I 50% bonus/insentif bagi Surat Peringatan II 25% bonus/insentif bagi Surat Peringatan III 0% bonus/insentif bagi karyawan dalam masa skorsing c. Apabila karyawan tidak masuk bekerja dalam 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa pemberitahuan/alasan yang dapat diterima oleh perusahaan dan tidak hadir memenuhi 2 (dua) kali panggilan perusahaan secara patut dan tertulis, maka karyawan tersebut dikualifikasikan mengundurkan diri, dan berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah sesuai ketentuan yang berlaku.


Page 49

Corporate Manual Pasal 40 Hukuman Skorsing 1. Tindakan skorsing ini merupakan hukuman yang bersifat lebih keras dari hukuman peringatan yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran yang agak berat dan dipandang dapat merusak ketertiban/disiplin di dalam lingkungan kerja sebagaimana tersebut dalam Bab III Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan karyawan yang bersangkutan dari kesalahannya dan membuatnya jera, sehingga karyawan yang bersangkutan dapat segera kembali mematuhi ketentuanketentuan yang berlaku, disiplin, berprestasi dan berdedikasi terhadap tugas pekerjaannya dan/atau perusahaan. 2. Tindakan skorsing ini diberikan hanya untuk pertama dan terakhir kali paling lama 1 (satu) bulan kecuali menunggu keputusan seperti yang diatur didalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Selama yang bersangkutan menjalani hukuman skorsing, kepadanya tidak diberikan tunjangan tidak tetap (tunjangan transport, tunjangan kehadiran - jika ada) dan uang service. 4. Apabila setelah menjalani hukuman skorsing ini yang bersangkutan melakukan pelanggaran lagi, maka perusahaan akan menilai bahwa yang bersangkutan sudah tidak dapat dibina atau diperbaiki lagi, karenanya perusahaan akan memproses pemutuskan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003.

Pasal 41 Skorsing Dalam Rangka Menunggu Ijin PHK 3. Tindakan skorsing ini diberikan kepada karyawan yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja sambil menunggu ijin/pengesahan PHK dari pihak pemerintah terkait. 4. Selama menjalani skorsing ini yang bersangkutan mendapat upah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Upah selama masa skorsing tersebut ayat (2) diatas diberikan selama lamanya hanya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan saja. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan penetapan PHK belum ditetapkan atau didapat dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka untuk bulan-bulan selanjutnya yang bersangkutan tidak akan mendapat upah lagi. Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 50

Corporate Manual Pasal 42 Hukuman Pemutusan Hubungan Kerja Secara Langsung Pemutusan Hubungan Kerja secara langsung dapat dijatuhkan tanpa melalui peringatan atau skorsing terlebih dahulu terhadap pelaku pelanggaran kategori berat sebagaimana tersebut dalam Bab IV Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja atau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003.

BAB VIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KETENTUAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, GANTI KERUGIAN DAN PERHITUNGANNYA Pasal 43 Berakhirnya Hubungan Kerja  Perusahaan berupaya supaya jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan tetapi dalam hal yang tidak dapat dihindari lagi maka dapat dilaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai prosedur Undang Undang No. 13 Tahun 2003 beserta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi dalam hal : Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 51

Corporate Manual a. Karyawan meninggal dunia. b. Karyawan menderita penyakit yang berkepanjangan secara terus menerus dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun. c. Perusahaan terpaksa mengadakan pengurangan tenaga kerja (misalnya: rasionalisasi, reorganisasi) sesuai dengan ketentuan pemerintah tentang undangundang pailit. d. Jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kerja telah berakhir. e. Karyawan telah mencapai usia pensiun sesuai ketentuan Perusahaan. f. Karyawan mengalami kecelakaan dan menderita cacat seumur hidup sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dipekerjakan. g. Karyawan dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena tindak pidana kejahatan. h. Karyawan tetap yang mengundurkan diri dari perusahaan atas kemauan sendiri. Dalam hal ini karyawan harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara resmi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pimpinan perusahaan dan perusahaan tidak berkewajiban memberikan uang pesangon kecuali uang penggantian hak sesuai Undang-undang No 13. tahun 2003 Pasal 156 ayat 4 dan diberikan uang pisah sebagai berikut : a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun = 1 bulan upah b. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 tahun = 2 bulan upah c. Masa kerja 10 tahun atau lebih = 3 bulan upah i. j.

Karyawan melakukan pelanggaran berat sesuai dengan Pasal 42 di atas. Karyawan mangkir atau tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan / alasan yang dapat diterima oleh perusahaan dan tidak hadir memenuhi 2 ( dua ) kali panggilan perusahaan secara patut dan tertulis maka karyawan tersebut dikualifikasikan mengundurkan diri, dan berhak mendapatkan uang penggantian hak ( pasal 156 ayat 4 UU No.13 tahun 2003 ) dan uang pisah sebesar 25% dari ketentuan uang pisah yang berlaku sesuai pasal 43 huruf 2h.

k. Karyawan melakukan pelanggaran lagi setelah mendapatkan Surat Peringatan III atau Terakhir. 3. Ketentuan mengenai PHK dan pembayaran kompensasinya diatur sesuai UndangUndang No. 13 tahun 2003

Pasal 44 Berakhirnya Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) 1. Sesuai dengan syarat-syarat kerja yang dinyatakan dalam isi surat perjanjian KKWT, maka tanggal berakhirnya masa kesepakatan kerja adalah juga merupakan tanggal berakhirnya hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan untuk periode tersebut.


Page 52

Corporate Manual 2. Bila dianggap perlu, dengan persetujuan kedua belah pihak kesepakatan kerja dapat diperpanjang untuk satu periode lagi yang lamanya tidak boleh melebihi periode pertama, tetapi jumlah keseluruhannya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. 3. Hubungan kerja untuk waktu tertentu antara perusahaan dengan karyawan dapat diperbaharui atas persetujuan kedua belah pihak/berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Dalam pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh berakhirnya masa kontrak kerja, perusahaan tidak diwajibkan untuk memberi imbalan/pesangon diluar apa yang tercantum dalam surat perjanjian KKWT. Pasal 45 Ketentuan Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja Dan Perhitungannya Perhitungan uang pesangon dan penghargaan masa kerja dari perusahaan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003. A.. Besarnya uang pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya : a. Masa kerja kurang dari 1 tahun………..…………..…… … 1 bulan upah b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun…… 2 bulan upah c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun ……3 bulan upah d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun ……4 bulan upah e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun…….5 bulan upah f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun ….. 6 bulan upah g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun ..…. 7 bulan upah h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun 8 bulan upah i. Masa kerja 8 tahun atau lebih …..............................................9 bulan upah B. Besarnya uang penghargaan masa kerja ditetapkan sekurang-kurangnya :         C.

Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun…… 2 bulan upah Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun…… 3 bulan upah Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun …. 4 bulan upah Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun… 5 bulan upah Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun… 6 bulan upah Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun… 7 bulan upah Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun… 8 bulan upah Masa kerja 24 tahun atau lebih…………………………….. 10 bulan upah Ganti Kerugian lainnya. a. Ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur. b. Ganti kerugian untuk istirahat panjang menurut perbandingan antara masa kerja pekerja dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat diambil istirahat panjang. c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaaan masa kerja apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja.


Page 53

Corporate Manual

BAB IX KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Pasal 46 Penyelesaian Keluh Kesah  Apabila terjadi keluhan-keluhan atau ketidak puasan dari karyawan atas hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan atasannya langsung. dan apabila belum diperoleh penyelesaian yang baik, maka akan dimusyawarahkan lebih lanjut kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi atau secara bipartit..  Apabila belum dapat diselesaikan dengan musyawarah secara intern perusahaan atau bipartit, maka akan dimintakan penyelesaiannya melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Pasal 47 Koperasi Karyawan Sejalan dengan meningkatnya produktivitas kerja, perusahaan akan berusaha ikut meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan jalan mendorong kearah tumbuh dan berkembangnya kehidupan koperasi karyawan.


Page 54

Corporate Manual Pasal 48 Program Keluarga Berencana Perusahaan akan membantu memotivasi karyawan untuk mengikuti Program Keluarga Berencana (akseptor KB Lestari) dengan memilih salah satu alternatif sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE.03/Men/1988.

Pasal 49 Serikat Kerja Pada prinsipnya perusahaan tidak akan menghalang-halangi kehendak pekerja untuk mendirikan unit kerja SP/SB di perusahaan yang diakui sah oleh pemerintah sesuai dengan pasal 28 UUD 1945, UU No. 18 tahun 1956, UU No. 14 tahun 1969, UU no. 21 tahun 2000 dan UU No. 13 tahun 2003.

Pasal 50 Ketentuan Peralihan Untuk hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Peraturan Perusahaan ini, akan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang telah ada sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perusahaan ini. Pasal 51 PENUTUP (1) Apabila ada hal-hal yang tidak/belum diatur di dalam Peraturan Perusahaan ini, maka akan diatur kemudian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku. (2) Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (3) Apabila Peraturan Perusahaan ini telah habis masa berlakunya, sebelum ada Peraturan Perusahaan yang baru atau perpanjangannya, maka Peraturan Perusahaan ini masih berlaku. (4) Peraturan Perusahaan ini dibagikan kepada setiap karyawan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Page 55

Corporate Manual LAMPIRAN I

PERATURAN TATA TERTIB DAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN PT METROPOLITAN LAND Tbk.

UNIT METLAND


Page 56

Corporate Manual PRAKATA

Buku ini merupakan lampiran dari Peraturan Perusahaan dan dibuat dengan maksud : (1) Untuk menertibkan dan meningkatkan disiplin kerja karyawan, sehingga dapat dicapai ketenangan kerja seluruh karyawan. (2) Dalam upaya mencapai hal tersebut diatas, maka untuk setiap pelanggaran tersedia aturan dan sanksi hukumnya yang tetap, seragam, serta berlaku bagi setiap karyawan tanpa membeda-bedakan. (3) Dengan terciptanya kepastian hukum untuk setiap karyawan diharapkan akan tumbuh ketenangan dan kesenangan kerja di dalam lingkungan perusahaan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan perusahaan. Melihat maksud diatas, maka seyogyanya buku ini dipelajari/dipahami benar sehingga: I. Tidak akan terjadi suatu kesalah pahaman. II. Dapat dijiwai isi, makna, dan perlunya baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan. III. Pada akhirnya diharapkan timbul rasa rela/ikhlas dalam mematuhi serta melaksanakan semua peraturan-peraturan ini.


Page 57

Corporate Manual BAB I TATA TERTIB DAN DISIPLIN KERJA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PERINGATAN I Pasal 1 Masuk Kerja 8. Sebelum jam kerja dimulai, setiap karyawan harus sudah mengisi bukti kehadiran (absen) dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. 9. Tepat pada jam kerja dimulai setiap karyawan harus sudah bekerja/menjalankan tugas.

10. Setiap karyawan yang terlambat masuk kerja, wajib lapor kepada atasannya masingmasing untuk memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. cc. ke bagian HRD. 11. Setiap karyawan yang tidak masuk kerja bukan karena sakit atau karena sebab lainnya, wajib segera memberikan keterangan tertulis (surat) atau dapat juga melalui telepon terlebih dahulu dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kebagian HRD dan atau atasannya masing-masing. 12. Setiap karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit selama 1 (satu) hari wajib memberikan keterangan dan bukti-bukti atas sakitnya tersebut serta mendapat legalisasi dari dokter perusahaan, dan apabila sakitnya lebih dari 1 (satu) hari wajib menyerahkan surat keterangan dokter serta data-data pendukung (resep dokter dll) kepada pimpinan / HRD, dengan terlebih dahulu mendapat legalisasi dari dokter perusahaan. 13. Setelah jam kerja selesai setiap karyawan wajib mengisi daftar hadir pulang dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. 14. Setiap karyawan yang pindah tempat kediamannya, wajib melaporkan alamatnya yang baru kepada petugas HRD selambat-lambatnya 4 x 24 jam.

15. Setiap karyawan yang tidak bertugas dilarang berada di dalam lingkungan perusahaan.

Pasal 2 Cara Berpakaian Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 58

Corporate Manual a. Karyawan yang karena golongan/jabatannya diberi pakaian seragam : (1) Selama menjalankan tugas wajib mengenakan pakaian seragam lengkap dengan tanda-tanda pengenalnya, serta harus selalu tampak rapi, sopan, dan bersih. (2) Wajib merawat dan memelihara pakaian seragam dan tanda pengenal agar selalu tampak terawat dan rapih. (3) Tidak diperkenankan pinjam meminjam perlengkapan atau tanda pengenal. (4) Di luar tugas, dilarang mengenakan pakaian seragam atau pengenal. (5) Pakaian seragam dan tanda pengenal yang telah diberikan oleh perusahaan, tetap menjadi milik perusahaan. Apabila hilang atau rusak, karyawan yang bersangkutan wajib mengganti atau memperbaikinya, sedangkan apabila karyawan berhenti bekerja barang-barang tersebut diatas wajib dikembalikan kepada perusahaan. b. Karyawan yang karena golongan/jabatannya tidak diberi pakaian seragam : 1.

Selama menjalankan tugas harus mengenakan pakaian yang baik agar selalu tampak rapi, sopan, dan bersih. 2. Wajib mengenakan dasi, kecuali apabila yang bersangkutan dibenarkan dan/atau sedang mengenakan pakaian bentuk safari/batik/sejenisnya yang tidak memerlukan dasi.

Pasal 3 Perilaku Dalam Bertugas (1) Setiap karyawan wajib selalu menjaga ketertiban, kerapihan dan kebersihan dirinya dan tempat/ruang/lingkup kerjanya. (2) Setiap karyawan pria dilarang berambut gondrong, berkumis sedangkan karyawan wanita dilarang memelihara kuku panjang.

dan berjenggot,

(3) Setiap karyawan yang sedang bertugas dilarang tidur atau tidur-tiduran di tempat kerja. (4) Setiap karyawan yang sedang bertugas melayani tamu dilarang mengunyah makanan dan minuman apapun atau mengenakan kaca mata hiasan (bukan atas anjuran dokter). (5) Setiap karyawan yang bertugas dilarang meninggalkan tempat tugas selama jam-jam kerja, kecuali dengan seijin atasannya dan mendapat legalisasi dari bagian HRD. (6) Setiap karyawan wajib bersikap sopan dan ramah terhadap setiap orang, baik tamu maupun sesama karyawan. Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 59

Corporate Manual (7) Setiap karyawan yang bertugas dilarang pulang sebelum waktunya, kecuali melalui cara yang telah ditetapkan oleh perusahaan. (8) Setiap karyawan yang tugasnya berhubungan langsung dengan tamu, selama jam kerja dan berada ditempat kerja dilarang menggunakan telepon genggam. Pasal 4 Tentang Aturan Hukuman Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 1, 2, dan 3 Bab I ini diancam dengan hukuman : (1) Untuk pelanggaran pertama, kedua dan ketiga dikenakan tindakan Hukuman Peringatan Tertulis I, II, III. (2) Apabila seorang karyawan telah mendapat Hukuman Peringatan Tertulis III dan masih dalam menjalani masa mengikatnya hukuman tersebut kemudian melakukan lagi pelanggaran yang seringan-ringannya serupa dengan yang tersebut dalam pasal 1, 2, dan 3 diatas, maka kepadanya dapat dikenakan tindakan hukuman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai UU no. 13 tahun 2003. (3) Masa mengikat dari hukuman peringatan tertulis adalah untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dijatuhkan.

(4) Surat Peringatan tidak harus diberikan menurut urut-urutannya, tetapi dapat dinilai dari besar kecilnya kesalahan yang dilakukan karyawan.

BAB II

TATA TERTIB DISIPLIN KERJA DENGAN HUKUMAN LANGSUNG PERINGATAN II ATAU III

Pasal 5 Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 60

Corporate Manual Perbuatan Selama Dalam Tugas -

Setiap karyawan dilarang melakukan :

a. Pinjam meminjam diantara karyawan. b. Jual beli diantara karyawan. c. Melakukan arisan diantara karyawan. -

Setiap karyawan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan karyawan yang lain dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kegaduhan diantara karyawan sendiri, baik didalam atau diluar lingkungan perusahaan.

-

Setiap karyawan dilarang menyalahgunakan peralatan, perlengkapan milik perusahaan atau fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan tamu-tamu seperti telepon, kamar, toilet, linen ware dan sebagainya.

-

Setiap karyawan yang menemukan barang-barang orang lain di dalam lingkungan perusahaan, wajib menyerahkan kepada perusahaan melalui atasannya masingmasing.

-

Setiap karyawan dilarang mengganggu tamu yang berada di dalam kamar, mengintip atau melakukan perbuatan lain yang sejenis dengan itu.

-

Setiap karyawan dilarang membuat tulisan, coretan atau menempel poster-poster dan/atau apapun namanya pada alat-alat atau tempat-tempat yang berada di dalam dan di sekitar lingkungan perusahaan.

-

Setiap karyawan wajib bertindak atau bersikap sopan, hormat, dan atasannya.

-

Setiap karyawan dilarang bertindak ragu-ragu, kurang berani/kurang terampil dalam menjalankan tugas yang perlu dilakukan untuk mengatasi gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban.

-

Setiap karyawan dilarang membiarkan awal situasi bahaya, sehingga memungkinkan berkembang dan menjadi gawat/parah

taat pada

Pasal 6 Tentang Aturan Hukuman Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 5 Bab II ini diancam dengan hukuman:


Page 61

Corporate Manual 

Untuk pelanggaran pertama kali dapat langsung dikenai Hukuman Peringatan Tertulis II atau III tergantung dari berat atau ringannya penilaian atas pelanggaran yang dilakukannya.



Apabila seorang karyawan telah mendapat Hukuman Peringatan Tertulis III dan masih menjalani masa mengikatnya hukuman tersebut kemudian melakukan lagi pelanggaran seringan-ringannya serupa dengan apa yang tersebut dalam pasal 5 diatas, maka kepadanya dapat dikenakan tindakan hukuman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai UU no. 13 tahun 2003.



Masa mengikat dari Hukuman Peringatan Tertulis adalah untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dijatuhkan.

BAB III TATA TERTIB DAN DISIPLIN KERJA DENGAN HUKUMAN SATU KALI SKORSING DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 62

Corporate Manual Pasal 7 Ketaatan Dalam Tugas 1. Setiap karyawan dilarang bertindak atau bersikap tidak sopan membangkang/menolak perintah yang layak dari atasannya masing-masing.

dan

2. Setiap karyawan dilarang melalaikan kewajibannya baik karena disengaja atau karena kealpaannya. 3. Setiap karyawan dilarang membawa segala jenis senjata yang dapat membahayakan keselamatan orang lain di dalam maupun di sekitar Perusahaan. 4. Setiap karyawan dilarang melakukan kecerobohan/kelalaian yang memungkinkan timbulnya bahaya kebakaran, bahaya kecelakaan, dan bahaya kerusakan gedung dan/atau alat perlengkapan lainnya milik Perusahaan. 5. Setiap karyawan dilarang menyalahgunakan wewenang jabatan dan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan nama baik Perusahaan. 6. Setiap karyawan dilarang merokok di areal hotel baik ketika sedang bertugas maupun tidak. Pasal 8 Tentang Aturan Hukuman Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 Bab III ini diancam dengan hukuman: a. Untuk pertama kali dikenakan hukuman skorsing selama 12 (dua belas) hari kerja berturut-turut dengan tidak diberi uang hadir. b. Apabila si pelanggar yang telah mendapat hukuman skorsing dan masih dalam menjalani masa mengikatnya hukuman terdahulu melakukan lagi pelanggaran apapun yang tercantum dalam peraturan ini, maka kepadanya dikenakan Hukuman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilaksanakan sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003. c. Masa mengikat dari Hukuman Skorsing adalah untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dijatuhkan. d. Tindakan ini diberikan bila dianggap membahayakan Perusahaan/Atasan/rekan-rekan sekerja, sambil menunggu proses PHK. BAB IV Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 63

Corporate Manual TATA TERTIB DAN DISIPLIN KERJA DENGAN HUKUMAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 9 Perbuatan Sangat Tercela / Kesalahan Berat 1. Setiap karyawan dilarang meminta sesuatu dalam bentuk apapun atau melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan indikasi meminta sesuatu sebagai hadiah baik berupa barang, uang atau komisi apapun dari tamu, kontraktor, leveransir, pemasok barang atau siapapun. 2. Setiap karyawan dilarang melakukan dan/atau mengadakan permufakatan untuk melakukan kecurangan dalam bentuk/sifat apapun yang dapat merugikan Perusahaan. 3. Setiap karyawan dilarang mencuri, menyuruh, membujuk, memberi kesempatan orang lain untuk mencuri barang milik Perusahaan atau orang lain untuk maksud apapun. 4. Setiap karyawan dilarang melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap atasan, keluarga atasan, teman sekerja atau keluarganya dan/atau tamu perusahaan. 5. Setiap karyawan dilarang melakukan perbuatan memikat, bersifat memikat, atau berindikasi memikat atasan, keluarganya, teman sekerja, atau keluarganya, dan dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan. 6. Setiap karyawan dilarang menghina atau mengancam atasan atau keluarganya, teman sekerja atau keluarganya, atau tamu. 7. Setiap karyawan dilarang membuka rahasia Perusahaan secara terbuka, ataupun rahasia rumah tangga atasan atau teman sekerja. 8. Setiap karyawan dilarang melakukan kegiatan atau bentuk apapun yang bersifat menyaingi Perusahaan dan atau bekerja pada perusahaan lain dalam bentuk apapun, serta mengerjakan pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan perusahaan selama jadi karyawan Perusahaan. 9. Setiap karyawan dilarang merusak milik Perusahaan, baik karena kesengajaan maupun kecerobohan. 10. Setiap karyawan dilarang memberikan keterangan palsu kepada atasan/-Perusahaan. 11. Setiap karyawan dilarang melakukan hubungan asmara dengan karyawan yang beristri atau bersuami, atau juga dengan pihak luar yang kemungkinan akan membuka akibat kerugian dipihak tertentu.


Page 64

Corporate Manual 12. Setiap karyawan dilarang secara langsung atau tidak langsung berjudi, bertaruh, menyelenggarakan pertaruhan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain di dalam atau diluar lingkungan Perusahaan. 13. Setiap karyawan dilarang keras membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan menggunakan segala macam bahan-bahan narkotika. 14. Setiap karyawan dilarang memalsukan tanda tangan atau paraf orang lain. 15. Setiap karyawan pada saat akan atau sedang menjalankan tugasnya atau berada di lingkungan perusahaan dilarang meminum segala minuman yang dapat memabukkan. 16. Setiap karyawan dilarang melakukan penggelapan, menyuruh/membujuk/-memberi kesempatan orang lain untuk maksud apapun. 17. Setiap karyawan dilarang melakukan atau mengadakan permufakatan untuk melakukan rongrongan terhadap kewibawaan Pimpinan dan/atau Perusahaan, antara lain melakukan pemogokan, menghasut atau mengadakan demonstrasi. 18. Tidak melaporkan adanya kecurangan yang diketahuinya sehingga berakibat fatal bagi Perusahaan. 19.Tidak jera berulang kali melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan/berat sebelum masa berlangsung waktu Pemutusan Hubungan Kerja. 20.

Selain ketentuan-ketentuan tersebut terdahulu setiap karyawan dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat menodai nama baik Perusahaan atau yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/-Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Pasal 10 Tentang Aturan Hukuman PELANGGARAN KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM BAB IV INI, DIANCAM DENGAN HUKUMAN PEMECATAN LANGSUNG dari kekaryawanannya, tanpa peringatan atau hukuman skorsing terlebih dahulu, dengan tidak diberikan uang pesangon maupun uang jasa dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 13 tahun 2003.


Page 65

Corporate Manual

BAB V KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 11 Ketentuan Peralihan Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan ini, akan diberlakukan ketentuan-ketentuan lama sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan ini.

Pasal 12 Ketentuan Lain (1) Sebagai dasar dalam Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan pelaksanaan dari aturan hukuman dalan Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan ini, akan dipakai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. (2) Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan ini, akan ditetapkan kemudian dalam bentuk Peraturan tersendiri sebagai tambahan. (3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan di dalam Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan ini, maka akan dilakukan pembetulan kemudian.

Pasal 13 PENUTUP

Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan ini merupakan lampiran dari Peraturan Perusahaan. 2.

TATA TERTIB PERUSAHAAN

PEDOMAN TATA TERTIB (HOUSE RULE) METLAND HOTEL Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 66

Corporate Manual KATA PENGANTAR Suasana kerja yang harmonis adalah suasana kerja yang tenteram, bergairah dan berdisiplin di dalam Perusahaan. Untuk dapat menciptakan dan membina suasana tersebut telah disusun suatu Peraturan Perusahaan yang mengacu pada Undang Undang Tenaga Kerja yang berlaku. Dalam Peraturan Perusahaan tersebut, ketentuan mengenai tata tertib hanya mengatur hal-hal pokok secara garis besar sehingga masih diperlukan suatu ketentuan yang mengatur lebih rinci mengenai tata tertib, larangan dan sanksi. Ketentuan teknis mengenai tata tertib, larangan dan sanksi biasanya disebut sebagai Pedoman Tata Tertib (House Rule). Meskipun Pedoman Tata Tertib (House Rule) diatur tersendiri, namun antara Pedoman Tata Tertib (House Rule) dengan Peraturan Perusahaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian pelanggaran terhadap Pedoman Tata Tertib (House Rule) juga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan. Oleh karena itu sanksi serta mekanisme penanganan atas pelanggaran tersebut akan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Agar seluruh karyawan dapat mengetahui hal-hal penting mengenai tata tertib, larangan dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan, maka disusunlah House Rule ini sebagai landasan kegiatan karyawan dalam menjalankan tugas sehari-hari.


Page 67

Corporate Manual Pasal 1 KETERTIBAN DALAM BEKERJA Setiap karyawan wajib : d. Menaati Tata Tertib Perusahaan yang berlaku dan melaksanakan tugas kewajibannya dengan penuh tanggung jawab serta menaati perintah dan petunjuk atasan. e. Menaati segala pedoman kerja yang berlaku, antara lain yang menyangkut keselamatan tamu, keselamatan diri sendiri dan teman sekerja, serta yang menyangkut keselamatan mesin, peralatan dan keselamatan hasil kerjanya. f. Memelihara ketertiban dan kebersihan tempat kerjanya serta wajib memelihara kondisi peralatan dan barang-barang lainnya. g. Bekerja sama dengan atasan, bawahan dan teman sekerja. Pasal 2 KETERTIBAN MASUK KERJA (9) Setiap karyawan : d. Wajib masuk kerja pada hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan dengan berpakaian yang pantas dan rapi. e. Datang/masuk dan pulang bekerja wajib melewati pintu masuk yang diperuntukkan bagi karyawan dan tidak dibenarkan melalui pintu masuk tamu hotel. f. Tidak dibenarkan datang terlambat atau pulang lebih cepat dari jam kerja yang telah ditentukan Perusahaan, kecuali telah mendapat ijin dari atasan yang diberi wewenang. g. Pada waktu masuk bekerja, wajib mencatatkan kartu hadir dirinya sendiri ke dalam mesin absensi dan tidak dibenarkan mencatatkan kartu hadir karyawan lain. h. Apabila berhalangan masuk kerja, wajib secepatnya memberitahukan alasan tidak masuk kerja tersebut pada kesempatan pertama. Apabila tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 1 (satu) hari, karyawan yang bersangkutan harus dapat menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter yang merawatnya. i. Dapat ditugaskan bekerja dengan sistem gilir kerja (shift) dan atau bekerja lembur sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan sifat pekerjaannya. j. Apabila bekerja lembur, harus mendapat perintah tertulis dari atasan yang diberi wewenang. (10) a. b. c.

Karyawan dapat diberikan ijin tidak masuk kerja untuk waktu paling lama : 3 (tiga) hari : dalam hal perkawinan karyawan sendiri. 2 (dua) hari : dalam hal perkawinan anak karyawan. 2 (dua) hari : dalam hal kematian istri, suami, orang tua/mertua, anak, menantu karyawan. d. 1 (satu) hari : dalam hal kematian saudara kandung atau anggota keluarga lain yang serumah.


Page 68

Corporate Manual e. 2 (dua) hari : dalam hal istri karyawan melahirkan. f. 2 (dua) hari : dalam hal khitanan, pembabtisan dan otonan pertama anak karyawan. Untuk mendapatkan ijin tidak masuk kerja tersebut, karyawan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada HRD Department, kecuali dalam hal kematian dan kelahiran anak. (11) Khusus bagi karyawan wanita, berhak atas : a. Cuti haid 2 (dua) hari pada hari pertama dan kedua apabila mengalami gangguan kesehatan pada waktu haid. b. Cuti melahirkan/bersalin selama 3 (tiga) bulan. Permohonan cuti melahirkan harus disampaikan secara tertulis 2 (dua) minggu sebelum cuti melahirkan dimulai. c. Cuti gugur kandung selama 1½ (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan istirahat dari dokter yang merawatnya. Pasal 3 KETERTIBAN DALAM SIKAP DAN PENAMPILAN DIRI Setiap karyawan : g. Wajib menjaga suasana tenang dan tertib di lingkungan hotel. h. Wajib berlaku sopan dan tertib dalam segala tingkah laku dan perbuatan (misalnya : tidak tertawa keras-keras, tidak berteriak-teriak, tidak bercanda dan lain sebagainya). i. Wajib berpenampilan rapi dalam hal berpakaian, memelihara rambut yang pantas dan tidak diwarnai kecuali warna hitam. j. Wajib mengenakan pakaian kerja dan name tag pada waktu bekerja. k. Tidak memelihara kuku panjang dan tidak mewarnai kuku, tidak berkumis, tidak berjenggot serta tidak bertato. l. Tidak menindik dan memakai manik-manik, giwang/anting pada bagian tubuh yang tidak lazim, dan bagi karyawan pria tidak dibenarkan memakai manik-manik, giwang/anting. m. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan. (yang diperbolehkan, cincin kawin, giwang/anting kecil, sederhana dan tidak mencolok).

Pasal 4 KETERTIBAN DAN PROSEDUR MAKAN KARYAWAN (3) Setiap hari kerja karyawan diberikan fasilitas makan satu kali dalam satu shift kerja sesuai dengan jadual waktu istirahat.


Page 69

Corporate Manual (4) Pada saat makan, setiap karyawan wajib menyerahkan/mencatatkan kupon makan kepada petugas di ruang makan karyawan. (5) Makan atau minum bagi setiap karyawan, harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Perusahaan. (6) Karyawan tidak dibenarkan menggunakan peralatan makan dan minum yang sediakan untuk tamu hotel. (7) Setelah selesai makan di ruang makan, setiap karyawan wajib membereskan peralatan makan/minumnya sendiri serta menjaga kebersihan ruang makan. Pasal 5 KETERTIBAN PENGGUNAAN LOCKER 3. Setiap karyawan : a. Disediakan locker berikut kuncinya sebagai tempat untuk menyimpan pakaian dan barang pribadi miliknya. b. Wajib menjaga kebersihan dan kerapihan locker dan ruang ganti pakaian. c. Tidak dibenarkan membawa dan atau menyimpan barang berharga di dalam locker. d. Tidak dibenarkan menyimpan makanan, minuman atau benda lain yang dapat menimbulkan gangguan kebersihan dan kesehatan. e. Tidak dibenarkan menukar locker dengan karyawan lain tanpa seijin HRD Departmen. f. Tidak dibenarkan membuat coretan, goresan maupun menempel gambar-gambar dan sebagainya pada locker dan ruang ganti pakaian karyawan. g. Dilarang beristirahat di ruang ganti pakaian. 4. Locker karyawan bernomor dan terdaftar di HRD Departmen. 5. Bila diperlukan, HRD Manager bersama Security berwenang melakukan pemeriksaan locker karyawan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada karyawan yang bersangkutan, untuk itu duplikat kunci locker disimpan oleh HRD Departmen. 6. Kehilangan/kerusakan kunci locker yang disebabkan oleh kelalaian karyawan, maka biaya penggantian/perbaikan kunci tersebut dibebankan kepada karyawan yang bersangkutan. Penggantian kunci locker hanya dilakukan oleh petugas dan tidak dibenarkan dilakukan oleh karyawan sendiri.


Page 70

Corporate Manual BAB II LARANGAN-LARANGAN Pasal 6 LARANGAN PERILAKU DALAM BERTUGAS ATAU DALAM JAM KERJA (5) Setiap karyawan dilarang : c. Menolak perintah atasan untuk bekerja shift dan atau bekerja lembur kecuali dengan alasan yang sah dan disetujui oleh atasan. d. Meninggalkan tugas dan pekerjaannya sebelum jam kerja berakhir kecuali seijin atasan yang diberi wewenang. e. Menolak pemeriksaan badan (body checking) oleh petugas hotel pada saat meninggalkan hotel. f. Melalaikan kewajibannya atau melaksanakan tugas secara serampangan. g. Menggantikan giliran masuk kerja (shift) dengan karyawan lain, tanpa ijin dari atasan yang diberi wewenang. h. Menerima tamu pribadi dari luar pada waktu jam kerja tanpa mendapat ijin dari atasan yang diberi wewenang. i. Berada di hotel tanpa mempunyai tujuan yang jelas pada waktu karyawan yang bersangkutan sedang tidak bekerja atau libur/cuti. Apabila karyawan tersebut berada di hotel wajib melapor ke Security. (6) Pada waktu bertugas, setiap karyawan dilarang : d. Bermalas-malasan e. Tidur atau tidur-tiduran f. Bejalan-jalan atau berada di lingkungan hotel yang bukan area kerjanya g. Berada di tempat yang bukan tempat kerjanya, kecuali berkaitan dengan tugas yang sedang dilaksanakannya. h. Masuk ke kamar hotel apabila tidak ada hubungan dengan pekerjaannya i. Membawa makanan di ruang kerja j. Makan dan minum apa saja yang disediakan untuk tamu atau yang disisakan oleh tamu. k. Melakukan pekerjaan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan Perusahaan. l. Merokok, mengunyah permen karet atau permen lainnya. m. Menggunakan atau mengaktifkan handphone (HP) pribadi, kecuali bagi karyawan dengan jabatan tertentu untuk menunjang tugas-tugasnya.


Page 71

Corporate Manual Pasal 7 LARANGAN MENERIMA PEMBERIAN-PEMBERIAN (4) Setiap karyawan dilarang meminta dan atau menerima hadiah/pemberian dari pihak ketiga atau supplier untuk kepentingan pribadi, yang diketahui atau patut diduga ada hubungannya dengan jabatan/pekerjaannya. (5) Yang dimaksud pemberian-pemberian dalam ayat 1 pasal ini adalah pemberianpemberian dalam bentuk uang, (potongan harga / komisi), barang maupun fasilitas lainnya. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku juga untuk kepentingan bagian atau departemennya. Pasal 8 LARANGAN MELAKUKAN PEKERJAAN LAIN Setiap karyawan dilarang : d. Melakukan pekerjaan lain di luar Perusahaan atau mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja/pekerjaan dengan instansi lain yang dapat merugikan Perusahaan. e. Melakukan kegiatan jual beli di luar kepentingan Perusahaan termasuk kegiatan mempromosikan produk barang / jasa tertentu. f. Menjadi pemandu, menawarkan dan mengatur perjalanan tamu hotel atas nama pribadi atau pihak lain. g. Melakukan usaha perdagangan/bisnis yang berhubungan dengan Perusahaan. h. Menjadi kolektor di Perusahaan untuk kepentingan pihak lain. Pasal 9 LARANGAN MENGGUNAKAN BARANG DAN FASILITAS MILIK PERUSAHAAN DAN MILIK TAMU SECARA TIDAK TEPAT (5) Setiap karyawan dilarang : c. Menggunakan barang-barang perlengkapan milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan, tanpa ijin dari atasan yang diberi wewenang. d. Menggunakan barang milik tamu ( misalnya : kendaraan, komputer, HP dsb). e. Memberikan komplimen kamar atau fasilitas lain kepada seseorang tanpa ijin General Manager. f. Menggunakan elevator (lift) yang diperuntukkan bagi tamu hotel. g. Memarkir kendaraan pribadinya di area parkir yang diperuntukkan bagi tamu hotel. (6) Barang-barang perlengkapan milik Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a pasal ini, antara lain meliputi penggunaan kendaraan, pesawat telepon, makanan/minuman, barang-barang bekas pakai, serta fasilitas-fasilitas atau perlengkapan lainnya yang diperuntukkan bagi tamu hotel.


Page 72

Corporate Manual (7) Dalam hal terjadi penjualan barang bekas milik Perusahaan, maka pelaksanaannya diatur oleh General Manager dan hasil penjualan barang bekas tersebut untuk kepentingan Perusahaan bukan untuk kepentingan departemen yang bersangkutan. Pasal 10 LARANGAN MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DAN BERTINGKAH LAKU YANG DAPAT MERUGIKAN PERUSAHAAN (6) Setiap karyawan dilarang melakukan perbuatan melanggar hukum maupun bertingkah laku yang dapat merugikan Perusahaan. (7) Perbuatan dan atau tingkah laku yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini antara lain meliputi : e. Melakukan pencurian, penggelapan, penipuan di lingkungan Perusahaan f. Melakukan segala bentuk perjudian di lingkungan Perusahaan. g. Berkelahi atau melakukan penganiayaan kepada pimpinan, bawahan, teman sekerja, tamu hotel atau orang lain di lingkungan Perusahaan. h. Mabuk karena minuman keras, membawa, memakai dan atau memperdagangkan obat-obat terlarang (extacy, narkotika , dsb). i. Dengan sengaja merusak barang-barang milik hotel, tamu atau milik karyawan lain. j. Menempel dan mencabut pengumuman pada papan pengumuman tanpa ijin dari pimpinan yang berwenang. k. Menyalahgunakan wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi, atau orang lain yang merugikan Perusahaan baik materiil maupun immateriil. l. Mencemarkan nama baik Perusahaan. m. Membocorkan rahasia Perusahaan. n. Menghina secara kasar atau mengancam pimpinan, atasan, bawahan, tamu atau teman sekerja. o. Membujuk karyawan lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. p. Memeras atau meminta barang/uang dengan paksa terhadap atasan, bawahan, tamu atau teman sekerja. q. Memberikan keterangan palsu yang berkaitan dengan hubungan kerja dalam arti yang seluas-luasnya. r. Tidak sedang bertugas mengenakan pakaian seragam kerja di luar hotel atau membawanya ke luar hotel tanpa ijin dari atasannya. s. Melakukan perbuatan melanggar hukum selain tersebut di atas yang dilakukan oleh karyawan di lingkungan Perusahaan.

Pasal 11 LARANGAN MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR TATA SUSILA (1) Setiap karyawan dilarang : Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 73

Corporate Manual Melakukan perbuatan yang melanggar tata susila di dalam lingkungan Perusahaan atau di tempat yang berada di bawah pengawasan Perusahaan termasuk : e. Membawa orang ke dalam hotel untuk tujuan dan atau keperluan yang melanggar tata susila. f. Membujuk atau mencoba melakukan perbuatan asusila terhadap tamu. g. Membujuk pimpinan, keluarga pimpinan, atasan, bawahan, teman sekerja atau keluarganya untuk melakukan perbuatan yang melanggar tata susila. h. Menawarkan atau menyediakan prasarana dan sarana untuk kegiatan asusila kepada tamu. i. Melindungi/memberi kesempatan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar tata susila. (2) Setiap karyawan dilarang mengganggu privasi tamu misalnya mengintip, mendengarkan pembicaraan pribadi dan sebagainya. BAB III SANKSI-SANKSI Pasal 12 (3) Karyawan yang melanggar Tata Tertib Perusahaan atau melakukan perbuatan melanggar hukum dan bertingkah laku yang dapat merugikan Perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan bobot dan jenis kesalahannya. (4) Sanksi yang dapat dikenakan seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini, adalah : j. Teguran, merupakan tindakan yang diambil oleh pimpinan terhadap karyawan yang diduga telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. k. Peringatan tertulis (reprimand), peringatan merupakan tindakan lebih lanjut dari teguran yang pernah disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh pimpinan kepada karyawan yang telah diberi teguran, namun ternyata mengulangi kesalahan atau pelanggaran lagi. - Surat Peringatan I mempunyai masa berlaku selama 6 (enam) bulan. - Surat Peringatan II mempunyai masa berlaku selama 6 (enam) bulan. - Surat Peringatan III merupakan surat peringatan terakhir. Apabila karyawan sudah diberi Surat Peringatan III, dan ternyata melakukan pelanggaran lagi maka akan dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). l. Skorsing (pemberhentian untuk sementara waktu). m. Pemindahan tugas n. Penurunan tingkat jabatan o. Pemotongan gaji p. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) q. Menyerahkan masalahnya kepada pihak yang berwajib. Pasal 13 Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 74

Corporate Manual PEMBEBASAN TUGAS SEMENTARA WAKTU UNTUK KEPERLUAN PENGUSUTAN PELANGGARAN (5) Karyawan yang diduga melakukan pelanggaran serius dapat dikenakan tindakan pembebasan tugas untuk sementara waktu, guna kepentingan pemeriksaan, sampai ada keputusan lebih lanjut. (6) Karyawan yang dikenakan pembebasan tugas untuk sementara waktu, gaji, tunjangan dan uang service akan dipotong sesuai dengan perbandingan jumlah hari karyawan tidak masuk (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata : l. Karyawan tidak bersalah, maka ia akan segera dipekerjakan kembali dengan menerima seluruh kekurangan gaji yang dipotong selama pembebasan tugas untuk sementara waktu. m. Karyawan bersalah, maka karyawan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahannya. n. Dalam hal kesalahan yang dilakukan mengakibatkan karyawan yang bersangkutan dikenai sanksi pemindahan tugas dan atau penurunan jabatan, maka gaji dan fasilitas yang diterimanya akan disesuaikan dengan jabatan yang baru. Pasal 14 PELANGGARAN YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Perbuatan yang berakibat karyawan langsung dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sebagai berikut : d. Melakukan pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap pimpinan, atasan, bawahan, teman sekerja atau tamu hotel. e. Meninggalkan tugas tanpa ijin tertulis dari atasan selama 6 (enam) hari berturut-turut dalam satu bulan, atau tidak berturut-turut selama 8 hari dalam waktu 6 (enam) bulan. f. Memalsukan giliran masuk bekerja bagi karyawan lain. g. Memberikan surat keterangan palsu atau dipalsukan yang menyangkut hubungan kerja dalam arti seluas-luasnya. h. Bekerja rangkap, yaitu mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja/pekerjaan dengan instansi lain. i. Menjadi pemandu, menawarkan dan mengatur perjalanan tamu hotel atas nama pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan. j. Memberikan komplimen kamar atau fasilitas lainnya kepada seseorang tanpa ijin General Manager. k. Membocorkan rahasia Perusahaan. l. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, atau orang lain yang dapat merugikan Perusahaan baik materiil maupun immateriil.


Page 75

Corporate Manual m. Meminta dan atau menerima hadiah dari supplier hotel atau pihak lainnya untuk kepentingan pribadi, atau orang lain, dalam bentuk uang, barang atau fasilitas yang diduga ada hubungannya dengan jabatan/ pekerjaannya. n. Dengan sengaja merusak barang-barang milik hotel/perusahaan, tamu atau milik karyawan lain. o. Melakukan perbuatan yang melanggar tata susila di dalam lingkungan Perusahaan atau di tempat yang berada di bawah pengawasan Perusahaan termasuk : - Membawa orang ke dalam hotel untuk keperluan yang melanggar tata susila. - Membujuk atau mencoba melakukan perbuatan asusila terhadap tamu. - Melindungi/memberi kesempatan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar tata susila. - Menawarkan atau menyediakan prasarana dan sarana untuk kegiatan yang melanggar tata susila. - Membujuk pimpinan, keluarga pimpinan, atasan, bawahan, teman sekerja atau keluarganya untuk melakukan perbuatan yang melanggar tata susila. p. Menghina atau melakukan ancaman kepada tamu, pimpinan, atasan, bawahan, atau sesama karyawan dengan cara apapun. q. Melakukan penganiayaan, berkelahi, atau tindak kekerasan di dalam lingkungan Perusahaan. r. Menghasut atau menimbulkan ketegangan di lingkungan Perusahaan. s. Mengintip tamu dan atau masuk kamar tamu yang tidak ada kaitannya dengan tugas. t. Melakukan segala macam bentuk perjudian di lingkungan Perusahaan. u. Mabuk karena minuman keras, membawa, memakai dan atau memperdagangkan obat-obatan terlarang, misalnya: extacy, narkotika, dan sebagainya di lingkungan Perusahaan. Pasal 15 ATURAN KHUSUS (4) Dalam hal karyawan menerima pemberian hadiah yang tidak dapat ditolak, (misalnya: uang, barang atau fasilitas) dari supplier atau pihak lain yang berkaitan dengan tugas atau jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka pemberian hadiah tersebut wajib diserahkan kepada Perusahaan melalui atasan. (5) Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, akan digunakan untuk kepentingan bersama seluruh karyawan yang pelaksanaannya diatur oleh General Manager dan bukan untuk keperluan bagian/ departemennya. (6) Dengan mengecualikan Pasal 8 a, karyawan dapat diijinkan melakukan pekerjaan lain di luar Perusahaan dengan syarat sebagai berikut: a. Sebagai tenaga pengajar tidak tetap pada suatu lembaga pendidikan yang sesuai dengan jabatan/profesi karyawan di Perusahaan.


Page 76

Corporate Manual b. Karyawan yang bersangkutan wajib terlebih dahulu meminta ijin tertulis kepada General Manager atau Pimpinan Perusahaan. c. Tidak menggunakan waktu bertugas karyawan. d. Memperhatikan waktu mengajar agar tidak mengganggu kesehatan dan tanggung jawab pekerjaan. e. Dalam situasi dan kondisi tertentu wajib mengutamakan kepentingan Perusahaan. Pasal 16 PENUTUP (8) Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Pedoman Tata Tertib (House Rule) ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan. (9) Dengan berlakunya Pedoman Tata Tertib (House Rule) ini, maka semua Pedoman Tata Tertib (House Rule) yang pernah ada sebelumnya dan tidak sesuai dengan Pedoman Tata Tertib (House Rule) ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (10) Pedoman Tata Tertib (House Rule) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. Ditetapkan Tanggal

________________ General Manager


Page 77

Corporate Manual PERPINDAHAN TUGAS KARYAWAN DALAM SATU BADAN HUKUM DAN LINTAS BADAN HUKUM

I PERPINDAHAN TUGAS LINTAS HOTEL DALAM SATU BADAN HUKUM PT. Metropolitan Land Tbk (dari Metland Hotels – ke Metland Hotels) A. Penugasan oleh Perusahaan 1. Prosedur pemindahan tugas melalui Corp HRD Department (Kantor Pusat) 2. SK pemindahan tugas dari kantor pusat, dengan ketentuan :  Jabatan DH dan Asst.DH SK dikeluarkan oleh Direksi  Jabatan dibawah Asst.DH, SK dikeluarkan oleh Corp HRD Manager 3. Secara formal tidak ada pemutusan hubungan kerja; tidak ada pemutusan masa kerja karyawan dan NIK tidak berubah. 4. Hak-hak karyawan sewaktu di tempat tugas lama tetap berlanjut di tempat tugas yang baru (hak cuti, plafon biaya kesehatan dan kepesertaan dana pensiun, Jamsostek dipindahkan dikota penempatan baru). 5. Apabila pemindahan tugas antar kota, karyawan diberikan penggantian biaya pindah: - Biaya transpor untuk ybs, istri dan anak sesuai ketentuan DLK - Biaya pengiriman perabot rumah tangga melalui jalan darat atau laut - Penggantian biaya pindah sekolah dalam satu jenjang pendidikan. - Penggantian biaya pindah tidak diberikan apabila bertepatan dengan kenaikan jenjang sekolah (kelulusan). 6. Diberikan fasilitas rumah dinas, dengan ketentuan: - Jabatan GM/EAM diberikan fasilitas rumah dinas/rumah kontrak dengan beban biaya perusahaan selama menjabat sebagai GM/EAM dengan ketentuan penghunian yang diatur dalam perjanjian tersendiri. - Jabatan Dept Head ke bawah diberikan fasilitas kontrak rumah dengan beban biaya perusahaan selama 2 (dua) tahun, selebihnya menjadi beban karyawan sendiri. (Apabila masa kerja telah memenuhi syarat, setelah 2(dua) tahun disarankan mengajukan permohonan pinjaman perumahan). B. Pindah Tugas atas Permintaan Sendiri 1. Permohonan pindah ditujukan kepada Kantor Pusat Metropolitan Land Tbk di Jakarta, Untuk jabatan Assistant Manager keatas ditujukan kepada Direksi Untuk jabatan Supervisor kebawah, ditujukan kepada Corp HRD Manager Masingmasing surat dilampiri dengan surat persetujuan GM hotel setempat. 2. Corp HRD Manager akan mengkonfirmasikan permohonan tersebut kepada: - GM setempat (atasan), tentang persetujuan untuk pindah. - GM unit hotel yang diinginkan, tentang kemungkinan formasi jabatan. Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 78

Corporate Manual 3. Apabila disetujui, SK pemindahan tugas dari kantor pusat, dengan ketentuan : - Jabatan DH dan Assi DH, SK dikeluarkan oleh Direksi - Jabatan dibawah Ass DH, SK dikeluargan oleh Corp HRD Manager 4. Secara formal tidak ada pemutusan hubungan kerja; tidak ada pemutusan masa kerja karyawan dan NIK tidak berubah. 5. Hak-hak karyawan sewaktu di tempat tugas lama tetap berlanjut di tempat tugas yangbaru (hak cuti, plafon biaya kesehatan dan kepesertaan dana pensiun, Jamsostek didaftarkan dikota penempatan yang baru). 6. Seluruh biaya pindah ditanggung sendiri oleh karyawan. 7. Perusahaan tidak memberikan fasilitas perumahan.

II. PERPINDAHAN TUGAS KARYAWAN LINTAS BADAN HUKUM DARI Metropolitan Land Tbk KE UNIT HOTEL NON Metropolitan land Tbk

A. Penugasan oleh Perusahaan 3. Prosedur pemindahan tugas melalui Corp HRD Department. 4. SK pemindahan tugas dari kantor pusat, dengan ketentuan : a. Jabatan DH dan Ass DH, SK dikeluarkan oleh Direksi. b. Jabatan dibawah Ass DH, SK dikeluarkan oleh Corp HRD Manager. 5. Secara formal tidak ada pemutusan hubungan kerja; tidak ada pemutusan masa kerja karyawan dan NIK tidak berubah. 6. Hak-hak karyawan sewaktu di tempat tugas lama tetap berlanjut di tempat tugas yangbaru (hak cuti, plafon biaya kesehatan dan kepesertaan dana pensiun, Jamsostek didaftarkan dikota penempatan yang baru). 7. Apabila pemindahan tugas antar kota, karyawan diberikan penggantian biaya pindah:  Biaya transpor untuk ybs, istri dan anak sesuai ketentuan DLK  Biaya pengiriman perabot rumah tangga melalui jalan darat atau laut  Penggantian biaya pindah sekolah dalam satu jenjang pendidikan.  Penggantian biaya pindah tidak diberikan apabila bertepatan dengan kenaikan jenjang pendidikan (kelulusan). 6. Diberikan fasilitas rumah dinas, dengan ketentuan:  Jabatan GM/EAM diberikan fasilitas rumah dinas/rumah kontrak dengan beban biaya perusahaan selama menjabat sebagai GM/EAM.  Ketentuan penghunian rumah dinas diatur dalam perjanjian tersendiri. Jabatan Dept Head ke bawah diberikan fasilitas kontrak rumah dengan beban biaya perusahaan selama 2 (dua) tahun, selebihnya menjadi beban karyawan sendiri. (Apabila masa kerja telah memenuhi syarat, setelah 2 (dua) tahun disarankan mengajukan permohonan pinjaman perumahan)


Page 79

Corporate Manual 7. Tetap berhak atas Bonus dan Gratifikasi yang ditransfer dari Kantor Pusat langsung ke rekening pribadi karyawan. B. Pindah Tugas atas Permintaan Sendiri 1. Permohonan pindah ditujukan kepada Kantor Pusat Metland Hotels - Untuk jabatan DH dan Ass DH, ditujukan kepada Direksi - Untuk jabatan dibawah Ass DH, ditujukan kepada Corp HRD Manager - Masing-masing surat disertai dengan surat persetujuan GM hotel setempat. 2. Corp HRD Manager akan mengkonfirmasikan permohonan tersebut kepada: - GM setempat (atasan), tentang persetujuan untuk pindah. - GM unit hotel yang diinginkan, tentang kemungkinan formasi jabatan. 3. Apabila disetujui, yang bersangkutan mengundurkan diri dan membuat surat lamaran ke unit hotel yang diinginkan. 4. Hubungan kerja dengan Metland Hotels putus, karyawan diberikan hak-hak nya sesuai perturan perundangan yang berlaku (Uang Pesangon, UPMK dan Penggantian hak dan pengalihan manfaat pensiun ke DPLK atau pensiun ditunda) 5. Masa kerja di Metland Hotels putus tidak nyambung. Apabila suatu hari ybs keluar, maka masa kerja yang diperhitungkan adalah sejak diterima di hotel tersebut. 6. Karyawan diterima mulai kontrak dari awal (tidak perlu tes kesehatan). Surat perjanjian kontrak kerja dibuat oleh manajemen unit hotel setempat. 7. Seluruh biaya pindah ditanggung sendiri oleh karyawan. 8. Perusahaan tidak memberikan fasilitas perumahan.


Page 80

Corporate Manual III. PERPINDAHAN TUGAS KARYAWAN LINTAS BADAN HUKUM DARI UNIT HOTEL NON Metland Hotels KE Metland Hotels A. Penugasan oleh Perusahaan 1.Prosedur pemindahan tugas melalui Corp HRD Department Kantor Pusat 2.Karyawan mengajukan pengunduran diri dari hotel setempat dan mengajukan surat lamaran ke Metland Hotels. 3.Hubungan kerja dengan hotel yang lama putus, hak-haknya diberikan sesuai peraturan perundangan. 4.Di Metland Hotels karyawan diterima langsung sebagai KT; NIK berubah; SK penerimaan / pengangkatan KT dibuat oleh kantor pusat, dengan ketentuan : - Jabatan DH dan Ass DH, SK dikeluarkan oleh Direksi - Jabatan dibawah Ass DH SK dikeluarkan oleh Corp HRD Manager 5. Masa kerja di hotel lama putus tidak nyambung. Apabila suatu hari keluar, maka masa kerja yang diperhitungkan adalah masa kerja sejak diterima di Metland Hotels 6. Apabila pemindahan tugas antar kota, karyawan diberikan penggantian biaya pindah:  Biaya transpor untuk ybs, istri dan anak sesuai ketentuan DLK  Biaya pengiriman perabot rumah tangga melalui jalan darat atau laut  Penggantian biaya pindah sekolah dalam satu jenjang pendidikan.  Penggantian biaya pindah tidak diberikan apabila bertepatan dengan kenaikan jenjang pendidikan (kelulusan). 7. Diberikan fasilitas rumah dinas, dengan ketentuan:  Jabatan GM/EAM diberikan fasilitas rumah dinas/rumah kontrak dengan beban biaya perusahaan selama menjabat sebagai GM/EAM.  Ketentuan penghunian rumah dinas diatur dalam perjanjian tersendiri.  Jabatan Dept.Head ke bawah diberikan fasilitas kontrak rumah dengan beban biaya perusahaan selama 2 (dua) tahun, selebihnya menjadi beban karyawan sendiri. 16. Berhak atas Bonus dan Gratifikasi, dengan perhitungan masa kerja sejak diterima di Metland Hotels. B. Pindah Tugas atas Permintaan Sendiri 1. Permohonan pindah ditujukan kepada Kantor Pusat Metland Hotels di Jakarta, - Untuk jabatan DH dan Ass DH, ditujukan kepada Direksi - Untuk jabatan dibawah Ass DH, ditujukan kepada Corp HRD Manager  Masing-masing surat dengan tembusan GM hotel setempat.

2. Corp HRD Manager akan mengkonfirmasikan permohonan tersebut kepada:  GM setempat (atasan), tentang persetujuan untuk pindah. Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 81

Corporate Manual 

3. 4. 5. 6. 7. 8.

GM unit hotel yang diinginkan, tentang kemungkinan formasi jabatan yang ada Apabila disetujui, yang bersangkutan mengundurkan diri dan hotel lama. Hubungan kerja dengan hotel lama putus, karyawan diberikan hak-haknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Masa kerja di hotel lama putus tidak nyambung. Apabila suatu hari ybs keluar, maka masa kerja yang diperhitungkan adalah sejak diterima di hotel tersebut. Karyawan diterima dengan status kontrak dari awal (tidak perlu tes kesehatan). Seluruh biaya pindah ditanggung sendiri oleh karyawan. Perusahaan tidak memberikan fasilitas perumahan. IV. PERPINDAHAN TUGAS KARYAWAN LINTAS BADAN HUKUM DARI HOTEL NON Metland Hotels KE HOTEL NON Metland Hotels

A. Penugasan oleh Perusahaan  Prosedur pemindahan tugas melalui Corp HRD Department Kantor Pusat  Karyawan mengajukan pengunduran diri dari hotel setempat dan mengajukan surat lamaran ke unit hotel yang baru.  Hubungan kerja dengan hotel yang lama putus, hak-haknya diberikan sesuai peraturan perundangan.  Di hotel yang baru karyawan diterima langsung sebagai KT; NIK berubah; SK  penerimaan / pengangkatan KT dibuat oleh kantor pusat, dengan ketentuan : Jabatan DH dan Ass DH, SK dikeluarkan oleh Direksi Jabatan dibawah Ass DH, SK dikeluarkan oleh Corp HRD Manager  Masa kerja di hotel lama putus tidak nyambung. Apabila suatu hari keluar, maka masa kerja yang diperhitungkan adalah masa kerja sejak diterima di tempat tugas yang baru.  Apabila pemindahan tugas antar kota, karyawan diberikan penggantian biaya pindah:  Biaya transpor untuk ybs, istri dan anak sesuai ketentuan DLK  Biaya pengiriman perabot rumah tangga melalui jalan darat atau laut  Penggantian biaya pindah sekolah dalam satu jenjang pendidikan.  Penggantian biaya pindah tidak diberikan apabila bertepatan dengan kenaikan jenjang pendidikan (kelulusan).  Diberikan fasilitas rumah dinas, dengan ketentuan:  Jabatan GM/EAM diberikan fasilitas rumah dinas/rumah kontrak dengan beban biaya perusahaan selama menjabat sebagai GM/EAM.  Ketentuan penghunian rumah dinas diatur dalam perjanjian tersendiri.  Jabatan Dept Head ke bawah diberikan fasilitas kontrak rumah dengan beban biaya perusahaan selama 2 (dua) tahun, selebihnya menjadi beban karyawan sendiri. B. Pindah Tugas atas Permintaan Sendiri Quality Hotel Manual – Metland Hotels

Page 82

Corporate Manual 1. Permohonan pindah ditujukan kepada Kantor Pusat Metland Hotels di Jakarta, - Untuk jabatan DH dan Ass DH, ditujukan kepada Direksi - Untuk jabatan dibawah Ass DH, ditujukan kepada Corp HRD Manager - Masing-masing surat disertai dengan surat persetujuan GM hotel setempat. 4. Corp HRD Manager akan mengkonfirmasikan permohonan tersebut kepada: - GM setempat (atasan), tentang persetujuan untuk pindah. - GM unit hotel yang diinginkan, tentang kemungkinan formasi jabatan yg ada. 5. Apabila disetujui, yang bersangkutan mengundurkan diri dari hotel yg lama. 6. Hubungan kerja dengan hotel yang lama putus, karyawan diberikan hak-haknya sesuai perturan perundangan yang berlaku. 7. Masa kerja di hotel yang lama putus tidak nyambung. Apabila suatu hari ybs keluar, maka masa kerja yang diperhitungkan adalah sejak diterima di hotel tempat tugas yang baru. 8. Karyawan diterima mulai kontrak dari awal (tidak perlu tes kesehatan). Surat perjanjian kontrak kerja dibuat oleh manajemen unit hotel setempat. 9. Seluruh biaya pindah ditanggung sendiri oleh karyawan. 10. Perusahaan tidak memberikan fasilitas perumahan.


Page 83

Corporate Manual

LAMPIRAN-LAMPIRAN Surat Kepersonaliaan No. : Kepada Yth. Sdr. NIK : Bagian…. di tempat Hal : Jawaban Pengunduran Diri Dengan hormat, Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal …………….., perihal permohonan pengunduran diri Saudara, setelah dipertimbangkan dan memperhatikan tugas-tugas Saudara, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara dapat kami kabulkan terhitung mulai tanggal ………………. Perhitungan mengenai hak & kewajiban Saudara, akan kami selesaikan pada masa akhir kerja Saudara. Demikian harap maklum. Jakarta, ………………… Hormat kami, …………………… HRD Manager Tembusan :  GM  Manager .......  Arsip


Page 84

Corporate Manual PERSETUJUAN BERSAMA Pada hari ini …. tanggal ……… tahun ………., yang bertanda tangan di bawah ini: IV. Nama : ……………. Jabatan : HRD …………… Alamat : ……………… Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direksi dan General Manager Hotel Horison yang berkedudukan di Jalan ………………., yang selanjutnya disebut Pihak Pertama. V. Nama : ………….. Jabatan : ………….. Bagian : …………… Alamat : ……………………… Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. Sebelumnya Kedua Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut : e. Bahwa Pihak Kedua adalah karyawan yang bekerja pada PT ......... Hotel……….. sebagai ……….., sebagaimana diakui oleh Pihak Pertama bekerja mulai tanggal ………. f. Bahwa Pihak Kedua mengajukan permohonan pengakhiran hubungan kerja kepada Pihak Pertama terhitung mulai ….. dan Pihak Pertama menyetujui permohonan pengakhiran hubungan kerja tersebut. Selanjutnya Kedua Pihak, secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sepakat untuk membuat Persetujuan Bersama tentang pengakhiran hubungan kerja yang selanjutnya disebut “Persetujuan Bersama “ dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 Bahwa Kedua Pihak sepakat mengadakan pengakhiran hubungan kerja terhitung mulai tanggal ………………... Pasal 2 Atas pengakhiran hubungan kerja sebagaimana tersebut pasal 1 diatas, Pihak Kedua bersedia menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua juga bersedia menyerahkan kembali semua milik Pihak Pertama yang berada di dalam penguasaannya dan atau di bawah tanggungjawabnya kepada Pihak Pertama.


Page 85

Corporate Manual Pasal 3 Pihak Pertama bersedia memberikan hak-hak Pihak Kedua dan Pihak Kedua bersedia menerima pemberian tersebut sebagai tanda pengakhiran hubungan kerja. Pasal 4 Perincian hak dan kewajiban yang diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama diatur lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari ‘Persetujuan Bersama’ ini. Pasal 5 Pihak Pertama bersedia memberikan Surat Keterangan Pengalaman Kerja pada Pihak Kedua, sesuai masa kerja yang telah dijalani. Pasal 6 Dengan ditandatanganinya Persetujuan Bersama ini, Pihak Kedua tidak berhak dan tidak akan menuntut apapun kepada Pihak Pertama baik pada saat ditandatangani Persetujuan Bersama ini maupun di kemudian hari atas alasan apapun. Persetujuan Bersama ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup yang isi dan bunyinya sama, masing-masing berlaku sebagai aslinya sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jakarta, …………… Pihak Pertama Materai

Pihak Kedua

………………..

………………..

Tembusan : 1. 2. 3. 4.

Direktur ………… General Manager ……… Manajer ……… Arsip


Page 86

Corporate Manual No. : ……………… Kepada : Yth. Sdr. …………. NIK : …………. Hotel / PT. ………….. di tempat

Hal : Pembebasan Tugas Dengan hormat, Sehubungan dengan adanya kepentingan pemeriksaan lebih lanjut berkaitan dengan adanya dugaan penggelapan uang Perusahaan yang melibatkan Saudara, maka Perusahaan memutuskan Saudara dibebastugaskan dari pekerjaan dan dilarang masuk bekerja terhitung mulai tanggal ………….. sampai ada keputusan lebih lanjut. Berkaitan dengan pembebasan tugas tersebut, hak-hak Saudara diberikan penuh kecuali yang terkait dengan kehadiran. Untuk penanganan lebih lanjut dan atau penyampaian keputusan dari Perusahaan, apabila sewaktu-waktu dipanggil Perusahaan, Saudara wajib memenuhi panggilan tersebut. Demikian keputusan ini untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ………………. HRD Manager

………………..

Tembusan : 5. Direktur Eksekutif 6. GM 7. Corp HRD 8. Arsip


Page 87

Corporate Manual SURAT PERINGATAN I No. : ………………… MENIMBANG : 7. Bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin setiap karyawan, dibutuhkan adanya tindakan yang tegas dan adil. 8. Bahwa setiap karyawan yang telah melakukan pelanggaran peraturan dan atau ketentuan Perusahaan akan diberikan sanksi. MEMPERHATIKAN : 6. Surat Pengakuan tertanggal …………, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ……….., dan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal …………, dimana Sdr. ……… mengaku bersalah telah melakukan pelanggaran ketentuan Perusahaan, yaitu …………………………. 7. Semua keterangan yang diberikan oleh pihak terkait. MEMUTUSKAN : Memberikan Sanksi Peringatan I ( Pertama ) Kepada : Nama NIK Jabatan

: ………… : ………….. : …………….

Sanksi Peringatan Pertama ini diberikan dengan maksud agar Saudara dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan lagi. Apabila Saudara melakukan kesalahan lagi, maka Perusahaan akan mengambil tindakan lebih lanjut. Jakarta, ………….. Diterima oleh:

HRD Manajer

……………

……………….

Tembusan : 7. Direktur Eksekutif 8. GM 9. Corp. HRD 10. Arsip


Page 88

Corporate Manual SURAT PERINGATAN II No. : ………………… MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin setiap karyawan, dibutuhkan adanya tindakan yang tegas dan adil. Bahwa setiap karyawan yang telah melakukan pelanggaran peraturan dan atau ketentuan Perusahaan akan diberikan sanksi. MEMPERHATIKAN : Surat Pengakuan tertanggal ……., yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ……., dan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal ………., dimana Sdr. …….. mengaku bersalah telah melakukan pelanggaran ketentuan Perusahaan, yaitu …………….. Semua keterangan yang diberikan oleh pihak terkait. Surat Peringatan I No. : …………….. MEMUTUSKAN : Memberikan Sanksi Peringatan II ( Kedua ) Kepada Nama NIK Jabatan

: : …………….. : …………….. : …………………

Sanksi Peringatan Kedua ini diberikan dengan maksud agar Saudara dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan lagi. Apabila Saudara melakukan kesalahan lagi, maka Perusahaan akan mengambil tindakan lebih lanjut. Jakarta, …………… Diterima oleh: HRD Manajer

……….. Tembusan : 6. Direktur Eksekutif 7. GM 8. Corp. HRD 9. Arsip


………………..

Page 89

Corporate Manual SURAT PERINGATAN III ( TERAKHIR ) No. : …………………. MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin setiap karyawan, dibutuhkan adanya tindakan yang tegas dan adil. Bahwa setiap karyawan yang telah melakukan pelanggaran peraturan dan atau ketentuan Perusahaan akan diberikan sanksi. MEMPERHATIKAN : Surat Pengakuan tertanggal …………., yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ………, dan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal ………….., dimana Sdr. …….. mengaku bersalah telah melakukan pelanggaran ketentuan Perusahaan, yaitu …………………….. Semua keterangan yang diberikan oleh pihak terkait. Surat Peringatan I No. : ………………… Surat Peringatan II No. : ………………… MEMUTUSKAN : Memberikan Sanksi Peringatan III ( Terakhir ) Kepada : Nama NIK Jabatan Unit Kerja

: …………. : …………… : ……………. : ……………..

Sanksi Peringatan Ketiga (Terakhir) ini diberikan dengan maksud agar Saudara dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan lagi. Apabila Saudara melakukan kesalahan lagi, maka Perusahaan akan mengambil tindakan lebih lanjut termasuk pemutusan hubungan kerja. Jakarta, ………………. Diterima oleh: HRD Manajer …………..

……………….

Tembusan : 3. Direktur Eksekutif 4. GM 5. Corp. HRD 6. Arsip

SURAT PERINGATAN III (TERAKHIR) disertai SKORSING


Page 90

Corporate Manual No. : ……………. MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin setiap karyawan, dibutuhkan adanya tindakan yang tegas dan adil. Bahwa setiap karyawan yang telah melakukan pelanggaran peraturan dan atau ketentuan Perusahaan akan diberikan sanksi. MEMPERHATIKAN : Surat Pengakuan tertanggal …………., yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ……….., dan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal ……….., dimana Sdr. ………… mengaku bersalah telah melakukan pelanggaran ketentuan Perusahaan, yaitu ………………….. Semua keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. MEMUTUSKAN : Memberikan Sanksi Peringatan III ( Terakhir ) disertai Skorsing selama ……….. hari kerja terhitung mulai tanggal ……….. sampai dengan ……………, Kepada Nama NIK Jabatan

: : ………… : …………. : ……………..

Berkaitan dengan Skorsing tersebut, maka : 3. Saudara dikenakan pemotongan gaji, tunjangan transport, bonus dan gratifikasi secara proporsional sesuai dengan jumlah hari skorsing. 4. Terhitung mulai tanggal ………… sampai dengan ……………, Saudara dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab Saudara serta dilarang memasuki lingkungan Perusahaan tanpa izin Perusahaan. Sanksi Peringatan Ketiga disertai Skorsing ini ini diberikan dengan maksud agar Saudara dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan lagi. Apabila Saudara melakukan kesalahan lagi, maka Perusahaan akan mengambil tindakan lebih lanjut. Jakarta, ………………… Diterima oleh: HRD Manajer …………..

…………………

Tembusan : 6. Direktur Eksekutif 7. GM 8. Corp. HRD

9. Arsip


Page 91

Corporate Manual SUMBER DAYA MANUSIA. Metland Hotels Group. Quality Hotel Manual Metland Hotels Page 1

Recommend Documents