perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan rumusan masalah, dan uraian pembahasan mengenai Perencanaan Penyaluran Produk Pembiayaan Mikro sebagai Produk Debt Based Financing pada PT Bank Syariah Mandiri Warung Mikro KCP Kartasura yang Berbasis Prudential Principle pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini secara deskriptif kuantitatif dan juga deskriptif kualitatif meliputi bahasan perencanaan penyaluran produk pembiayaan mikro pada PT Bank Syariah Mandiri Warung Mikro KCP Kartasura yang berbasis prudential principle serta mekanisme prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan mikro sebagai berikut: 5. Debt Based Financing Debt Based Financing merupakan pembiayaan yang dilakukan bank syariah dimana tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian dari harga atas barang atau jasa yang dijual. Yang termasuk kedalam produk Debt Based Financing, yakni murabahah, salam, istishna, ijarah, hiwalah, rahn dan qard. 6. Fungsi perencanaan dalam pembiayaan: a. Memperjelas arah dan penetapan sasaran pasar. Perlu adanya susunan penetapan sasaran bersamaan dengan roadmap yang telah dibuat agar dalam proses kedepan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. b. Sebagai alat pengawasan, yaitu dengan membandingkan realisasi dengan target dan program kerja yang telah dilaksanakan. Fungsi dari membandingkan realisasi dengan target pada tahun sebelumnya merupakan tahap dari proses proyeksi.
commit to user 89
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 90
c. Menyamakan persepsi dan tujuan semua pihak yang terlibat, baik Kepala Warung Mikro (KWM), Pelaksana Marketing Mikro (PMM) serta Administrasi Pembiayaan Mikro (APM) dan lainnya dalam usaha pencapaian sasaran (target) dan mengindarkan salah persepsi melalui koordinasi dan kerjasama antar pihak atau individu yang terlibat. d. Pengalokasian anggaran, sumber daya dan operasional yang tepat. Dengan adanya perencanaan, proses dan kegiatan pembiayaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien melalui alokasi anggaran, sumber daya dan operasional yang tepat. 7. Dalam perencanaan penyaluran produk pembiayaan mikro pada PT Bank Syariah Mandiri Warung Mikro KCP Kartasura salah satunya dengan meneliti kegiatan perencanaan sesuai dengan fungsi perencanaan, data outstanding setiap tahun dari tahun 2010 - 2014 yang berfungsi melihat kinerja pembiayaan setiap tahun dan melihat fluktuasi pertumbuhan outstanding untuk mempermudah menjalankan kegiatan perencanaan serta analisis faktor internal dan eksternal BSM Warung Mikro KCP Kartasura untuk menilai seberapa kuat faktor internal dan eksternal bank agar dapat melihat gambaran untuk menjadi acuan proses perencanaan selanjutnya. d. Dari data yang diperoleh menunjukan kenaikan yang pesat disetiap tahunnya. dimulai dari tahun 2010 dimana di tahun tersebut BSM Warung Mikro KCP Kartasura berdiri dan realisasi outstanding-nya mencapai Rp 1.345.187.118,-. Kemudian di tahun 2011 outstanding pembiayaan mikro mencapai Rp 2.808.983.550,- dimana ada kenaikan sebesar 108,8 persen. Di tahun 2012 outstanding pembiayaan mikro mencapai Rp 5.165.090.143,-
naik sebesar 83,8 persen walaupun
kenaikannya turun dari 108,8 persen menjadi 83,8 persen. Kemudian di tahun 2013 outstanding pembiayaan mencapai Rp 5.628.608.568,naik sebesar 8,9 persen walaupun rendah kenaikannya tetapi tetap ada kenaikan. Di tahun 2014 outstanding pembiayaan mikro sebesar Rp 8.327.105.005,- terjadi kenaikan sebesar 47,94 persen dari tahun sebelumnya.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 91
Dari hasil wawancara, bahwa pada tahun 2014 BSM Warung Mikro KCP Kartasura
termasuk
Warung
Mikro
yang
berhasil
mencetak
outstanding pembiayaan mikro terbesar se-wilayah Solo Raya. Kemudian dari data yang menunjukan tingkat NPF, APYD dan RR, di tahun 2010 pada awal berdirinya Bank Syariah Mandiri Warung Mikro KCP Kartasura memiliki tingkat NPF sebesar 0 persen atau tidak ada sama sekali pembiayaan macet, kemudian rasio APYD sebesar 0 persen dan RR sebesar 100 persen. Pada rasio RR, semakin besar rasio semakin baik kualitas pembiayaannya. Di tahun 2011 tingkat NPF sebesar 3,25 persen atau sebesar Rp
91.349.940,-
dari
total
OS
(Outstanding)
sebesar
Rp
2.808.983.550,-, kemudian rasio APYD sebesar 3,53 persen atau sebesar Rp 99.169.189,-, tingkat RR sebesar 89,13 persen. Pada tahun 2012 tingkat NPF sebesar 0,79 persen atau sebesar Rp 40.592.575,dari total OS Rp 5.165.090.143,- menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio APYD sebesar 0,79 persen atau sebesar Rp 40.993.966,-, kemudian tingkat RR sebesar 98,40 persen. Di tahun 2013 tingkat NPF sebesar 0,68 persen atau sebesar Rp 38.123.477,dari total OS Rp 5.628.608.568,- menurun dari tahun sebelumnya, kemudian rasio APYD sebesar 0,70 persen atau sebesar Rp 39.157.358,-, dan tingkat RR sebesar 97,89 persen. Kemudian di tahun 2014 tingkat NPF sebesar 0 persen dari total OS sebesar Rp 8.327.105.005,-, rasio APYD sebesar 0,44 persen atau sebesar Rp 36.297.665,-, kemudian tingkat RR sebesar 98,26 persen. e. Berdasarkan analisis SWOT, maka disimpulkan alternatif strategi yang bisa diterapkan oleh BSM Warung Mikro KCP Kartasura. Adapun alternatif strategi tersebut adalah sebagai berikut: b. Memperluas target pasar. c. Melakukan
layanan
konsultasi
bisnis
terpadu
dan
pengembangan literasi keuangan masyarakat (nasabah). d. Membuat roadmap pembiayaan mikro yang jelas dan terukur. e. Meningkatkan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 92
f. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembiayaan mikro. g. Meningkatkan kinerja karyawan (PMM). h. Menjalin dan mempertahankan hubungan kemitraan dengan nasabah. f. Dari strategi alternatif di atas adapun strategi yang utama, yakni strategi proses dan strategi kualitas adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle). b. Melakukan
layanan
konsultasi
bisnis
terpadu
dan
pengembangan literasi keuangan masyarakat (nasabah). c. Membuat roadmap pembiayaan mikro yang jelas dan terukur. d. Menjalin dan mempertahankan hubungan kemitraan dengan nasabah. e. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembiayaan mikro. 3. Berdasarkan rumusan masalah yang kedua mengenai mekanisme prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam penyaluran pembiayaan mikro, prinsip kehati-hatian diatur dalam peraturan otoritas perbankan serta pemerintahan terkait, diantaranya: a. Pasal 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. b. Pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. c. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 35 tentang perbankan syariah. d. Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
10/16/PBI/2008
tentang
pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah pada pasal 2.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 93
e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selanjutnya menjelaskan tentang aturan mengenai produk pembiayaan dengan skema murabahah pada pasal (1) ayat (7) dan pasal 2 ayat (1) dan (2). f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 pasal 14 ayat (1) serta pasal 42 poin (a) terkait penyaluran pembiayaan pada sektor mikro. g.
SK Dir Bank Indonesia No. 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 dan SE Bank Indonesia No.27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 serta PBI No. 8/13/PBI/2006 termasuk juga Kode Etik Institut Bankir Indonesia mengatur pula tentang penerapan prinsip kehati-hatian di dalam setiap kegiatan usaha perbankan khususnya dalam penyaluran pembiayaan. Sedangkan
mekanisme
prinsip
kehati-hatian
(prudential
principle) dalam penyaluran pembiayaan mikro diatur pula berdasarkan ketentuan buku pedoman Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Warung Mikro, diantaranya: Pembiayaan mikro sangat potensial namun mengandung risiko yang cukup besar, beberapa kegagalan pembiayaan mikro, antara lain dikarenakan: a. Kurangnya informasi dan pengetahuan serta kedalaman bank mengenai aspek teknis produksi dan pemasaran suatu sektor usaha atau komoditi, sehingga penilaian pembiayaan tidak reliable dan cenderung
berorientasi
pada
besarnya
nilai
jaminan,
yang
sebenarnya merupakan second way out yang tidak diharapkan akan ditempuh oleh bank. b. Hal tersebut akan berimbas pada sulitnya pengawasan dan pembinaan yang mengacu pada asumsi-asumsi penilaian pembiayaan semula.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 94
c. Keyakinan yang terlalu dini terhadap nasabah, sehingga pembiayaan tidak dilakukan secara bertahap. Pembiayaan yang dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan transisi mengandung risiko yang tinggi. d. Lebih mementingkan quantity daripada quality. e. Tidak sebandingnya Sumber Daya Insani (SDI) yang ada dengan portofolio pembiayaan. f. Lokasi usaha yang letaknya di luar jangkauan bank untuk melayaninya, tanpa mitigasi yang baik. Untuk mengurangi risiko yang dapat timbul, maka dapat dilakukan langkah-langkah strategis, antara lain: a. Perlunya identifikasi yang lebih tajam terhadap sektor usaha atau komoditi atau nasabah, sehingga dapat dilakukan pemilihan dengan lebih selektif. Untuk itu perlu menjalin kerjasama dengan departemen-departemen
teknis
seperti
dinas
koperasi,
dinas
perikanan, dinas pertanian, dinas industri dan perdagangan serta instansi lain yang terkait seperti Bank Indonesia dan universitas untuk memperoleh: 1) Informasi mengenai sektor-sektor yang prospektif dan feasible, komoditi unggulan daerah dan lokasi sentra-sentra usaha. 2) Informasi mengenai sektor usaha atau komoditi yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. 3) Informasi mengenai daerah yang potensial dan rawan. 4) Informasi mengenai pengusaha-pengusaha mikro, koperasi dan kelompok-kelompok binaan departemen teknis atau instansi yang berhasil dan dapat dijadikan mitra usaha. Apabila dimungkinkan pembiayaan mikro dilakukan kepada pengusaha mikro dalam bentuk
kelompok.
Selain
untuk
efisiensi
pembinaan maka pembentukan kelompok merupakan cara untuk melakukan seleksi awal kualitas pengusaha mikro oleh lingkungannya. 5) Informasi yang meliputi aspek keuangan, produksi dan aspek pemasaran per komoditi.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 95
6) Melibatkan LPM atau universitas dan departemen teknis sebagai mitra dalam membina nasabah. 7) Perusahaan inti yang dapat menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi pengusaha mikro, sekaligus sebagai pembina dan avalist. b. Untuk mengurangi dampak dari kurangnya SDI yang ada maka pembiayaan mikro dapat dilakukan bekerjasama dengan BPRS atau koperasi syariah atau BMT dengan cara executing atau channeling. B. Saran-Saran 1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kedepannya BSM Warung Mikro KCP Kartasura dapat memegang prinsip kehati-hatian, khususnya dalam penyaluran pembiayaan mikro agar sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan berorientasi pada hukum Islam dalam kegiatan usahanya serta dapat meningkatkan jumlah outstanding
pembiayaan
mikro
setiap
tahunnya
dalam
rangka
memberdayakan sektor UMKM. 2. Selain dengan meningkatkan kualitas serta kinerja SDI atau PMM, juga meningkatkan sistem manajemen dan pengelolaannya yang sesuai dengan nilai dan norma Islam, terutama pada perencanaan yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengacu pada roadmap yang telah dibuat. 3. Bank Syariah Mandiri Warung Mikro KCP Kartasura diharapkan dapat lebih meningkatkan hubungan kemitraan dengan masyarakat (nasabah) dalam upaya pemberdayaan masyarakat kecil-menengah dan menjadi agent untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya perbankan syariah.
commit to user
