perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 110
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 1. Upaya Pihak Terkait Dalam Penerbitan Sukuk Korporasi Ijarah Agar
Sukuk Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Syariah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014, diterbitkan dengan menggunakan skema Ijarah. Dalam menerbitkan sukuk Ijarah tersebut, wajib diterbitkan menggunakan akad syariah. Dalam penerbitan sukuk Ijarah ini, Emiten dan Wali Amanat membuat dan menandatangani akad-akad syariah yaitu akad Ijarah dan akad Wakalah
yang keduanya telah diperiksa oleh Tim Ahli Syariah dan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah baik yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan fatwa DSN-MUI. Selain itu prinsip syariah pada penerbitan
sukuk ialah kegiatan usaha Emiten yang tidak diharamkan dan mempunyai nilai ekonomis, dalam hal ini kegiatan usaha Emiten telah memenuhi persyaratan tersebut. Selanjutnya penggunaan dana yang disyaratkan hanya untuk penggunaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah juga telah direalisasikan dengan benar oleh Emiten walaupun terdapat isi perjanjian perwaliamanatan yang merencanakan penggunaan dana hasil penawaran umum untuk melaksanakan opsi beli atas obligasi dollar. Upaya-upaya para pihak agar sukuk sesuai prinsip syariah lainnya adalah memiliki pejabat atau penanggungjawab yang mengerti prinsipprinsip syariah, Wali Amanat telah mematuhi hal tersebut dengan telah memiliki penanggungjawab yang mengerti penerapan prinsip-prinsip syariah yang telah disertifikasi oleh DSN-MUI sedangkan Emiten meminta
DSN-MUI untuk menunjuk Tim ahli syariah untuk mengawasi dari proses emisi sukuk hingga berakhirnya emisi.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 111
Dalam menerbitkan sukuk Ijarah juga wajib memperoleh opini kesesuaian dari DSN-MUI, hal tersebut juga telah dipatuhi oleh Emiten. Terbitnya opini syariah tersebut setelah tim ahli syariah membaca dan mempelajari beberapa perjanjian yang terkait penerbitan sukuk ijarah tersebut antara lain perjanjian perwaliamanatan, akad ijarah, akad wakalah dan obyek ijarah.
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan hukum Terhadap Kepatuhan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Bagi Investor Pada Penerbitan Sukuk Ijarah Perlindungan hukum bagi Investor pemegang sukuk dalam hal kepatuhan prinsip-prinsip syariah terdiri dari beberapa bentuk, yaitu : a.
Wali Amanat dalam melindungi para pemegang sukuk terhadap kepatuhan penerapan prinsip-prinsip syariah, dimulai dari masa sebelum emisi sukuk yaitu dengan mempelajari data-data historis Emiten, pada masa proses emisi sukuk yaitu dengan perumusan perjanjian perwaliamanatan, akad-akad syariah kemudia pada masa setelah emisi sukuk yaitu mengawasi Emiten dalam hal kegiatan usaha dan pemenuhan kewajiban-kewajiban serta melaksanakan perjanjian perwaliamanatan.
b.
Perjanjian Perwaliamanatan, dalam hal mematuhi penerapan prinsip-prinsip syariah, semua yang diatur dalam fatwa-fatwa yang diterbitkan
oleh
BAPEPAM-LK
DSN-MUI (sekarang
maupun
Otoritas
Jasa
Peraturan-peraturan Keuangan)
telah
diterapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut. Perjanjian perwaliamanatan juga telah dirumuskan dengan baik sehingga benar-benar memberikan perlindungan yang maksimal kepada Investor pemegang sukuk. c.
Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah, RUPSI diadakan apabila ada keputusan yang mau diambil terkait perubahan perjanjian perwaliamanatan, atau adanya indikasi kelalaian yang dilakukan oleh Emiten atau Wali Amanat. Investor sebagai pemilik suara
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 112
dalam RUPSI dapat menyampaikan aspirasi atau kehendaknya terkait
penerbitan
sukuk
Ijarah
tersebut
demi
menjaga
kepentingannya. d.
Tanggungjawab Emiten Apabila Sukuk Batal Demi Hukum, perlu adanya
ruang untuk
menggugat
Emiten
yang
melakukan
pelanggaran kesyariahan akan sangat melindungi investor, karena selama ini masih belum jelas apakah Emiten yang melakukan pelanggaran kesyariahan yang menyebabkan sukuk batal demi hukum dapat digugat oleh Investor melalui Wali Amanat atau tidak padahal Investor kehilangan pendapatan tetap yang didapat dari cicilan imbalan ijarah. e.
Peran Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan yang luar biasa, kewajiban dalam mengawasi, mengatur dan membina setiap
pihak
yang
melakukan
kegiatan
di
pasar
modal.
Kewenangan dan kewajiban tersebut pada hakikatnya adalah demi perlindungan pemodal dan dalam jangka panjang melindungi perekonomian
negara.
Bentuk-bentuk
perlindungan
tersebut
meliputi perlindungan preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan arahan, dan bentuk perlindungan represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian yang dapat menyebabkan sukuk menjadi batal demi hukum.
B. Implikasi 1. Dengan telah terpenuhinya prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang diupayakan oleh pihak-pihak terkait dalam penerbitan sukuk maka sukuk Ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 maka merupakan instrumen investasi yang aman bagi umat muslim yang selama ini masih diragukan kesyariahannya. Hal tersebut makin menguatkan kesyariahan dari sebuah produk investasi sukuk sehingga
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 113
akan menarik Investor muslim untuk berinvestasi pada sukuk, khususnya sukuk korporasi. Selama ini keraguan akan kesyariahan dari suatu produk investasi pasar modal berdasarkan prinsip syariah masih menjadi keresahan dikalangan masyarakat apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau belum. 2. Perlindungan hukum dalam melindungi para Investor agar tetap dipatuhinya prinsip syariah sudah sangat jelas sehingga para calon Investor yang ingin menginvestasikan hartanyanya tidak perlu raguragu lagi apakah mendapatkan perlindungan hukum yang baik atau tidak. Dengan luasnya tugas, fungsi, dan tanggungjawab Wali Amanat, Perjanjian perwaliamanatan yang sangat seimbang, peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas tersebut sudah dapat melindungi para pemegang sukuk dari risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada penerbitan sukuk.
3. Saran 1. Bagi Emiten : Dengan berkembang begitu pesatnya sukuk pada saat ini dan tidak stabilnya ekonomi di Indonesia, agar Emiten selalu terus mematuhi prinsip-prinsip syariah, dikarenakan banyaknya faktor yang bisa membuat Emiten tidak mematuhi prinsip syariah seperti faktor keadaan pasar maupun orientasi keuntungan semata. 2. Bagi Pemerintah : Agar Pemerintah juga melakukan edukasi kepada para calon pemegang sukuk agar mengetahui prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Karena pada praktiknya, para pemegang sukuk menerima begitu saja penawaran yang dilakukan oleh Emiten melalui prospektus. Apabila calon pemegang sukuk setuju, maka calon tersebut membelinya, namun apabila tidak setuju, calon pemegang sukuk tidak akan membelinya. Disinilah pentingnya letak edukasi kepada para pemegang sukuk, agar sukuk terus diminati oleh Investor. Karena tidak sedikit masyarakat yang ingin membeli sukuk karena ingin kaffah
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 114
sebagai seorang muslim dibandingkan hanya demi keuntungan semata. Selain itu perlunya dibuat regulasi perundang-undangan yang lebih baik agar khususnya mengenai apabila sukuk batal demi hukum agar Investor tidak merasa dirugikan. 3. Bagi Masyarakat : Sarana perlindungan hukum terhadap investor sebenarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku diperoleh dari Wali Amanat, Otoritas Jasa Keuangan dan regulasi terkait. Investor seharusnya tidak sebatas menyandarkan kepada pihak-pihak yang terkait dan/atau regulasi yang diharapkan dapat melindunginya secara hukum namun seharusnya benar-benar mempelajari prospektus dan perjanjian perwaliamanatan.
commit to user
